JA: Jurnal Al-Wasath 4 No.1: 55-66
Journal homepage: https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index
E-ISSN 2721-6160 (online) P-ISSN 2830-4207 (cetak)

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Serentak Dalam Perspektif Keadilan
Nurlaili Rahmawati
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Sigit Nurhadi Nugraha
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
Abstrak
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan
kepala daerah. Pemeriksaaan sengketa hasil pemilu dan pilkada
mendasarkan pada aspek formil yang bertujuan untuk
terpenuhinya kepastian hukum secara formil namun terkadang
kepastian hukum secara formil mengesampingkan aspek keadilan
antara lain dengan permohonan tidak diperiksa apabila tidak
memenuhi syarat formil (gugur ditahap dismissal) sehingga
diperlukan perhatian agar prosedur formil beracara di Mahkamah
Konstitusi menjamin keadilan materiil/substansial. Tulisan ini
menggunakan jenis penelitian normatif doktrinal. Penulis
berkesimpulan bahwa keadilan bisa diraih dengan terpenuhinya
kebenaran formil maupun materiil. Selama ini Mahkamah
Konstitusi dalam menyelesaikan perselesihan hasil pemilu
mengedapankan kebenaran formil dengan cara menegakkan
aturan yang bersifat namun kebenaran formil belum tentu
mencerminkan kebenaran materiil nya. Meskipun Mahkamah
Konstitusi menegakkan hukum formil diharapkan juga
menegakkan hukum materiil dengan cara tidak memberlakukan
dismissal procedure, atau meskipun ada tapi dismisal procedure
diterapkan setelah memeriksa pembuktian.
Keywords:
Pemilihan Umum, Sengketa, Keadilan, Dismissal, Mahkamah
Konstitusi.
Corresponding Author:
Nurlaili Rahmawati
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id
Sigit Nurhadi Nugraha
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
E-mail: nurhadisigit@unusia.ac.id

© The Author(s) 2023
CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and
build upon the material in any medium or format, so long as attribution
is given to the creator. The license allows for commercial use.

JA
55

Classification
Research Article

Submitted: 2 Januari 2023
Accepted: 5 April 2023
Online: 30 April 2023

Jurnal Al-Wasath
Volume 4, Nomor 1, 2023. 55-66

PENDAHULUAN
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga peradilan yang diberikan
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilihan Umum sesuai
ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini selanjutnya juga diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan lainnya dalam pelaksanaan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Mahkamah Konstitusi telah banyak menangani perkara yang berkaitan dengan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Beban ini semakin berat karena penanganan
penyelesaian sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selalu dibatasi waktu
menurut undang-undang, misalnya dalam perkara Pemilihan Kepala Daerah harus
diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 45 hari sejak perkara tersebut di registrasi.1
Sedangkan tenggang waktu untuk memutus perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif
(DPR, DPRD dan DPD) adalah 30 hari kerja sejak perkara tersebut dicatat dalam BRPK
(Buku Registrasi Perkara Konstitusi)2, dan tenggang waktu dalam penanganan perselisihan
hasil pemiihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 yaitu 14 hari kerja sejak permohonan
dicatat dalam BRPK3.
Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil
Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah yang dibebankan kepada MKRI sangat berat
karena memeriksa perkara yang banyak, dalam waktu yang singkat dan jumlah hakim yang
sangat terbatas, yaitu 9 (sembilan) orang hakim konstitusi. Meskipun MKRI bisa menangani
dan memberikan putusan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu yang begitu cepat
baik nasional maupun kepala daerah sebagaimana data tersebut di atas, namun banyak sarjana
hukum yang memberikan kritik atas penanganan perkara yang dilakukan oleh MKRI. Salah
satu bentuk kritiknya adalah karena putusan MKRI akan mengesampingkan aspek keadilan
hukum.4
Keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa hasil Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepada Daerah di MKRI dapat diwujudkan apabila MKRI
mengedapankan kebenaran materiil atau kebenaran substantif. Kebenaran substantif
didapatkan ketika materi permohonan diperiksa dan dilakukan pembuktian terhadap
kecurangan-kecurangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.
Prakteknya MKRI mengatur hukum acara yang mengatur formalitas pengajuan dan
pemeriksaan dalam penanganan perkara di MKRI terkait batas waktu pengajuan permohonan
yang singkat dan jika pemohon melebihi batas waktu yang ditentukan maka akan terkena
dismissal procedure dan tidak diperiksa lebih lanjut meskipun kecurangan ataupun
pelanggaran yang terjadi dalam perkara tersebut besar. Sebagai lembaga penegakan hukum,
1

Lihat Pasal 157 angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memutuskan
perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya
permohonan”.
2
Pasal 54 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, serta pasal 54 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3
Pasal 48 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4
Lihat tulisan Bahrul Ulum yang berjudul Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Journal Lentera Hukum 1 (2) April 2014. Serta tulisan Halili, dkk,
Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Electoral Justice Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2017, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, (Vol. 15 No. 2 Tahun 2018),

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan

seharusnya MKRI tidak hanya mementingkan penegakan keadilan prosedural, namun aspek
keadilan substansial menjadi lebih penting serta tidak sekedar berperan sebagai corong
undang-undang.5
Kebenaran fomil tentunya sangat penting, karena hal itu menjamin kepastian hukum
dalam proses penanganan perkara di MKRI. Namun seharusnya kebenaran formil (formalitas
penanganan perkara) tidak mengurangi tercapainya kebenaran materiil (kebenaran sustantif)
bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, dari permasalahan di atas perlu pengkajian lebih
mendalam mengenai upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerja MK terkait hal tersebut dan
juga dapat melihat sejauh mana urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu yang
demokratis dan berkeadilan.Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana
putusan MKRI yang berkeadilan hukum?
Secara pakem, putusan yang dijatuhkan hakim khususnya hakim MK harus berasaskan
nilai-nilai keadilan yang dibutuhkankan oleh para pencari keadilan. Terlebih, kedepan MK
akan dihadapkan dengan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, sehingga akan berpotensi
banyaknya permasalahan perselisihan pemilu yang harus diselesaikan. Dari latar belakang di
atas
maka
rumusan
masalah
dalam
penelitian
adalah
bagaimana
bentuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu serentak tahun 2024 yang berkeadilan?, dengan
pertanyaan pembantu sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep penyelesaian perselisihan hasil
pemilu yang berkeadilan? 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara perselisihan hasil
pemilu serentak tahun 2024?
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis normatif atau doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder6 atau bahan pustaka, yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif,7 yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, perselisihan hasil
pemilihan kepala daerah, teori-teori keadilan serta peran mahkamah konstitusi dalam
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Umum Serentak
Pemilihan Umum didefinisikan sebagai pemilihan yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan merdeka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai
dengan rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (selanjutnya disebut “UU 7 tahun 2017”). Dari pengertian pasal 1 angka (1) UU 7
tahun 2017 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup Pemilihan Umum hanya
berkenaan dengan: (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; (2) Pemilihan Anggota
Legislatif, yang meliputi: anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD pada tingkat
Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya
disebut dengan “Pilpres”, sedangkan Pemilihan anggota legislatif selanjutnya disebut dengan
“Pileg”.

5

Sri Hastuti Puspitasari, “Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Umum 2004”, (Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15, 2008) h. 414
6
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 24.
7
Valerna, J.L.K, Modul Metode Penelitian Hukum, (rev. ed., Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2009), h. 409

57

Pada awalnya, kedua bentuk Pemilihan Umum tersebut di atas (Pilpres dan Pileg)
dilaksanakan secara terpisah, karena memiliki karakteristik yang berbeda. Namun sejak
Pemilu 2019, kedua bentuk Pemilihan Umum tersebut digabungkan. Penggabungan kedua
bentuk Pemilihan Umum dan dilaksanakan secara serentak pada waktu yang bersamaan
selanjutnya disebut dengan “Pemilu Serentak”. Yaitu Pemilihan Umum yang memilih
Presiden dan Wakil Presiden (sebagai pemimpin eksekutif) dan sekaligus memilih anggota
legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) pada satu waktu yang sama. Pemilihan umum serentak
yang sekarang dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah langkah besar dalam kehidupan
demokrasi.
Merujuk pengertian Pemilihan Umum tersebut di atas, diketahui bahwa ruang lingkup
Pemilihan Umum adalah Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta
anggota legislatif. Namun dalam perkembangannya, bentuk pemilihan ini bukan hanya
berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif saja,
melainkan juga pemilihan terhadap kepala daerah. Bentuk pemilihan kepala daerah meliputi
Pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota. Awalnya pemilihan kepala daerah dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan
batas masa kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan.
Pemilihan Kepala Daerah pada akhirnya juga dilakukan secara serentak berdasarkan
ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang akan dilaksanakan
serentak pada Bulan November Tahun 2024.8 Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilpres dan
Pileg) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, pada satu sisi
memberikan dampak positif terutama dalam hal efektifitas dan efisiensi anggaran
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada. Namun pada sisi lain pelaksanaan pemilu
serentak juga akan memberikan beban yang berat bagi penyelenggara pemilu serta lembaga
penyelesaian sengketa hasil pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan
sengketa PHPU secara berturut-turut dari seluruh Indonesia.
Ketentuan UU Sebagaimana definisi Pemilihan Umum tersebut di atas, pengertian
Pemilihan Umum Dalam perkembangannya, terdapat perluasan makna yang menyamakan
Pemilihan Umum yang tercakup pula di dalamnya mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum
Sengketa Hasil Pemilihan dimaknai sebagai keberatan oleh peserta pemilu (pemohon)
atas penetapan hasil pemilu yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (termohon). Sehingga
objek dari sengketa perselisihan hasil pemilu adalah SK Ketetapan Komisi Pemilihan Umum
(termohon) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat
mempengaruhi penetapan calon terpilih.9 Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan
menangani sengketa Pemilihan Umum adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(selanjutnya disebut “MKRI”).
Dasar hukum kewenangan (kompetensi) absolut MKRI untuk menangani pemilihan
umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
MKRI mempunyai kewenangan mengadili sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan
umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, maupun
anggota DPRD. Selanjutnya kewenangan MKRI ini diatur lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
8

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pentapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
9
Pasal 2 PMK No 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota.

58

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan

yang diubah dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Sedangkan kewenangan MKRI dalam mengadili sengketa Hasil Pemilihan pada Pilkada
adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan
tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah melakukan penanganan sengekta Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut:
Tabel 1
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 -2020 di MKRI10
No. Tahun

Jumlah
Perkara Amar Putusan
Yang Diregistrasi

1.

Sengketa Pemilihan 152 Perkara
Kepala
daerah
Tahun 2015

•
•
•
•
•
•

Dikabulkan = 3 perkara
Ditolak = 5 perkara
Tidak Diterima = 138 perkara
Ditarik Kembali = 6 perkara
Tidak berwenang = 0 perkara
Dinyatakan Gugur = 0 perkara

2.

Sengketa Pemilihan 60 Perkara
Kepala
daerah
Tahun 2017

•
•
•
•
•
•

Dikabulkan = 3 perkara
Ditolak = 7 perkara
Tidak Diterima = 50 perkara
Ditarik Kembali = 0 perkara
Tidak berwenang = 0 perkara
Dinyatakan Gugur = 0 perkara

3.

Sengketa Pemilihan 72 Perkara
Kepala
daerah
Tahun 2018

•
•
•
•
•
•

Dikabulkan = 2 perkara
Ditolak = 6 perkara
Tidak Diterima = 61 perkara
Ditarik Kembali = 1 perkara
Tidak berwenang = 0 perkara
Dinyatakan Gugur = 2 perkara

4.

Sengketa Pemilihan 136 Perkara
Kepala
daerah
Tahun 2020

•
•
•
•
•
•

Dikabulkan = 19 perkara
Ditolak = 10 perkara
Tidak Diterima = 97 perkara
Ditarik Kembali = 6 perkara
Tidak berwenang = 2 perkara
Dinyatakan Gugur = 2 perkara

10

Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id)

59

Tabel 2
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di MKRI11
No. Tahun

Jumlah
Perkara Amar Putusan
Yang Diregistrasi

1.

Sengketa Pemilihan 1 Perkara
Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019

•

Ditolak = 1 perkara

2.

Sengketa Pemilihan 251 Perkara
Anggota DPR RI,
DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/
Kota 2019

•
•
•
•
•
•

Dikabulkan = 12 perkara
Ditolak = 97 perkara
Tidak Diterima = 100 perkara
Ditarik Kembali = 10 perkara
Tidak berwenang = 0 perkara
Dinyatakan Gugur = 32 perkara

3.

Sengketa Pemilihan 10 Perkara
Anggota DPD RI
Tahun 2019

•
•
•
•
•
•

Dikabulkan = 0 perkara
Ditolak = 6 perkara
Tidak Diterima = 4 perkara
Ditarik Kembali = 0 perkara
Tidak berwenang = 0 perkara
Dinyatakan Gugur = 0 perkara

Pemberian kewenangan penyelesaian sengketa kepada MKRI ini menciptakan
balancing power dalam memperjuangkan hak-haknya dalam pemilu untuk mencari keadilan.
Hal ini didasarkan pada pendapat Henry W Ehrmann, yang menjelaskan bahwa praktek
demokrasi di beberapa negara menganut dua prinsip utama yaitu the balancing function of the
separation power between government, parliament, and judiciary dan free choice of
alternative is much important for a substantial participation of the people.12 Kewenangan
MKRI dalam menangani sengketa Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan dari prinsip
pertama tersebut di atas, yaitu adanya keseimbangan fungsi dalam pemisahan kekuasaan
antara pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Hal ini
sesuai dengan praktek di luar negeri bahwa constitutional court dibentuk bukan hanya
dengan tujuan untuk menjaga konstitusi (tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas
peraturan perundang-undangan), namun juga memiliki kewenangan-kewenangan lainnya
yaitu memutus penyelesaian sengketa yang menyangkut hal sensitif kenegaraan termasuk
permasalah mengenai kepemiluan (disputes over the constitutions provisions often involve
the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral
laws and election, the powers of the various branches of government and other questions).13
Berdasarkan kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilu dan Pilkada tersebut di
atas, selanjutnya MKRI menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) untuk mengatur
proses pemeriksaan dan persidangan yang berlaku di MKRI. Adapun tahapan pemeriksaan

11

Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id)
Sri Hastuti Puspitasari, Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
2004, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 15 JULI 2008: hal. 416
13
Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry (dalam Khotob Tobi Almalibari, dkk), Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum, JURNAL RECHTEN, Vol. 1| No. 2|2019, hal. 37
12

60

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan

dan persidangan yang berlaku dalam rangka penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada,
secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan Permohonan
Permohonan harus diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan, antara lain:
• Permohonan harus diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing, yaitu: pasangan
calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati
dan wakil bupati, calon walikota dan wakil waliko atau calon anggota legislatif.
• Permohonan harus dilaksanakan sesuai jangka waktu tertentu,
• Obyek sengketa adalah keputusan akhir (final) mengenai penetapan hasil Pemilu atau
Pilkada
2. Pemeriksaan dan Persidangan
MKRI melakukan persidangan-persidangan dalam rangka memeriksa perkara yang
diajukan oleh Pemohon. Semua persidangan ini bersifat terbuka. Proses pemeriksaan
dalam bentuk persidangan di MKRI antara lain:
• Sidang Pendahuluan
• Sidang Jawaban dan Keterangan Pihak Terkait serta Bawaslu
• Sidang Pembuktian (Saksi)
Adapun bentuk persidangan dilihat dari majelis hakimnya, dibedakan dalam bentuk:
• Sidang Panel
• Sidang Pleno.
3. Penetapan dan Putusan
MKRI membuat penetapan dan putusan dalam proses penyelesaian penanganan sengketa
Pemilihan Umum. Penetapan adalah putusan yang berisi pertimbangan dan diktum
penyelesaian permohonan (putusan sela). Sedangkan Putusan adalah bentuk Putusan
Akhir yang menunjukkan sikap MKRI apakah mengabulkan Permohonan ataukah
menolak Permohonan.
Salah satu yang menarik dari proses dan tahapan persidangan di MKRI adalah fakta
mengenai banyaknya Permohonan yang diselesaikan melalui Penetapan Dismissal. Adapun
data penyelesaian dismissal dalam kurun tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Tahun 2016:
Jumlah permohonan: 936
Jumlah putusan dismissal: 472
2. Tahun 2017:
Jumlah permohonan: 1.020
Jumlah putusan dismissal: 503
3. Tahun 2018:
Jumlah permohonan: 885
Jumlah putusan dismissal: 420
4. Tahun 2019:
Jumlah permohonan: 1.207
Jumlah putusan dismissal: 637
5. Tahun 2020:
61

Jumlah permohonan: 973
Jumlah putusan dismissal: 550
6. Tahun 2021 (sampai dengan 24 Maret):
Jumlah permohonan: 444
Jumlah putusan dismissal: 224
Penetapan Dismissal merupakan bentuk penetapan yang didasarkan pada formalitas
Permohonan atau karena tidak terpenuhi syarat formil Permohonan. Permohonan yang didismissal merupakan Permohonan yang belum diperiksa kebenaran materiilnya. Sehingga
dengan melihat banyaknya perkara yang diputuskan melalui putusan dismilssal menyebabkan
aspek material permohonan tidak diperiksa oleh MKRI. Pada sisi lain, seharusnya MKRI
diharapkan lebih menekankan kebenaran materiil daripada kebenaran formil dalam
pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan
kebenaran substantif bagi para pencari keadilan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan, baik pada Pemilihan Umum maupun pada Pemilihan Kepala Daerah.
Adapun bentuk-bentuk proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang kurang
mencerminkan keadilan tampak dari hal-hal sebagai berikut:
1. Jangka waktu pengajuan permohonan yang terlalu pendek.
2. Proses Persidangan yang mengedapankan formalitas permohonan
3. Pembuktian yang tidak seimbang.
Pada pembahasan sebelumnya, tampak bahwa proses penyelesaian dalam sengketa
Hasil Pemilihan masih menyisakan beberapa masalah hukum. Keputusan-keputusan MKRI
cenderung mengedepankan kepastian hukum, ditandai dengan adanya Penetapan atau Putusan
yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Jangka waktu penetapan dan pembacaan
Penetapan atau keputusan juga sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian
hukum secara formil telah terpenuhi. Namun pada sisi lain, masih menjadi pertanyaan apakah
Penetapan atau Putusan MKRI mencerminkan keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas.
MKRI sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat / batas waktu
pengajuan permohonan serta legal standing pemohon sebagai batu uji apakah sebuah
permohonan sengketa hasil pemilu layak untuk dilanjutkan atau tidak dengan menggunakan
mekanisme dismissal process.14 Mekanisme dismissal process merupakan mekanisme untuk
menyaring perkara yang masuk di level yang sangat dini, sehingga ketika perkara-perkara
sudah berguguran di proses dismissal maka kinerja MK dalam menyidangkan perselisihan
hasil pemilu lebih ringan dan lebih sederhana.
Penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa hasil pemilu tidak serta
sejajar (in line) dengan perwujudan keadilan / kebenaran elektoral yang bersifat substantif.
Dalam perspektif keadilan substantif, hakim harus berani berijtihad diluar ketentuan
peraturan perundang-undangan supaya keadilan / kebenaran material atau substansial dapat
terwujud dalam pertimbangan dasar dalam putusan.15 Menurut Mahfud MD sebagaimana
dikutip oleh Halili, dkk, Keadilan substantif merupakan keadilan yang diciptakan oleh hakim
dalam putusan putusan nya yang berdasar hasil eksplorasi serta elaborasi hakim terhadap rasa
keadilan yang ada di masyarakat, tanpa terbelenggu bunyi pasal peraturan perundangundangan. Substantive justice (keadilan substantif) kerap dikontraskan denggan procedural
justice (keadilan prosedural) yaitu putusan hakim atau proses penegakan hukum yang
14

Halili, dkk, Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Electoral Justice Pada Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2017, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, (Vol. 15 No. 2 Tahun 2018), h.
115.
15
Ibid

62

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan

sepenuhnya mengacu pada bunyi peraturang perundangan. Putusan MK hanya bersifat
prosedural, cenderung formalistik, serta kurang memperhatikan material sehingga berpotensi
mengesampingkan aspek keadilan.
Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan
Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang dimaknai berada di tengah-tengah, tidak
berat sebelah atau tidak sewenang-wenang. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah
keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa hasil
pemilihan. Pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa hasil
Pemilihan (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait) mengharapkan adanya putusan yang adil
dari MKRI.
Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang
orang yang adil adalah “the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”16.
Konsep keadilan menurut Plato ini selanjutnya disempurnakan oleh Aristoteles yang secara
lebih luas dan rinci, yaitu17:
Pertama, keadilan dalam segi-segi tertentu dalam kehidupan manusia, antara lain:
1) mengatur hubungan baik antar manusia. Yaitu keadilan akan tercipta dari interaksi
manusia secara utuh jika hal itu memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya; dan
2) keadilan itu terletak di antara dua kutub yang ekstrim, yaitu melalui keseimbangan dalam
pemenuhan kepentingan dan kebutuhannya. Untuk itu manusia tidak boleh menang
sendiri dengan melupakan kepenngan orang lain.
Kedua, pembagian keadilan secara garis besar, antara lain:
1) Keadilan Distributif, yaitu keadilan dalam kehidupan masyarakat diatur antara
hubungan yang saling berkaitan antara masyarakat dengan para anggota masyarakat
yang lain dengan mewajibkan pemerintah untuk memberikan hak kepada para anggota
masyarakat;
2) Keadilan Komutatif, yaitu keadilan mengatur hubungan antar para anggota masyarakat
yang satu dan anggota yang lain. Pengaturan hubungan anggota masyarakat terhadap
anggota yang lain mewajibkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan hukum alam
dan/atau perjanjian yang telah disepaka bersama. Sehingga, dalam hal ini tidak ada
anggota masyarakat yang dirugikan oleh aturan yang berkaitan dengan hak individu
atau anggota masyarakat itu sendiri, berdasarkan kepenngan masing-masing.
Ketiga, keadilan yang menyangkut ketertiban umum, yaitu:
1) Keadilan Legal, yaitu keadilan yang mengatur lembaga legislatif sebagai aspirator
masyarakat yang karena kewenangan dan kewajibannya sebagai legislator dalam
membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat secara umum, sesuai
dengan kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan dengan tujuan kesejahteraan dan
keadilan bersama.
2) Keadilan Sosial, yaitu yang mengatur hubungan antara majikan dan buruh. Pengaturan
terhadap penguasa dan yang dikuasai terkait hak yang harus diterima dan kewajiban
yang harus dilaksanakan untuk menjalin keseimbangan dalam kehidupan sosial
masyarakat
16

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran
Modern, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 120
17
Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjaun Teoritis Dalam Konsep Demokrasi, Jurnal
PADJADJARAN, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 402

63

Theo Huijbers memandang bahwa untuk menjelaskan hubungan hukum dan keadilan
tidaklah mudah. Kesulitannya terletak pada mengukur sejauh mana keadilan bersangkut paut
dengan hukum? Apakah keadilan dipandang sebagai unsur konstitutif hukum atau hanya
sebagai unsur regulatif?18 Artinya apabila keadilan merupakan unsur konstitutif hukum maka
peraturan yang tidak adil bukanlah termasuk hukum (non-hukum). Sedangkan apabila
keadilan dipandang sebagai unsur regulatif, maka keadilan dianggap ada dalam peraturan
(regulasi) meskipun faktanya bisa jadi peraturan tersebut sama sekali tidak adil.
Dalam konteks kepemiluan, keadilan harusnya diwujudkan dalam bentuk kebenaran
substasial atau bukan berdasarkan kebenaran formil semata karena berkaitan dengan hak hak
pencari keadilan di MK selain itu, hal ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara
selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan menentukan nasib suatu.
Hambatan dalam mewujudkan keadilan substansial selama ini, karena MKRI terlalu
fokus pada hal-hal yang bersifat formil, antara lain:
1. Jangka waktu pengajuan dalam perselisihan hasil pemilu adalah 3 X 24 Jam sejak
SK Penetapan akhir menganai hasil perolehan suara oleh KPU RI. Jangka waktu
pengajuan yang diberikan terlalu sempit padahal kendala yang terjadi di berbagai
daerah di pelosok adalah lokasi dan medan yang sulit untuk dilalui serta waktu
untuk menyusun permohonan serta menyiapkan alat bukti sehingga jika itu
ditekankan akan memberatkan pemohon serta substansi permasalahan malah tidak
dipertimbangkan oleh MKRI.
2. Dismissal sebagai bentuk kebenaran formil patokan yang digunakan terhadap
permohonan yang tidak memenuhi formalitas seperti jangka waktu, legal standing
dan objek permohonan (cacat formil) sehingga permohonan yang ditetapkan dalam
dismissal tidak akan diperiksa pembuktian secara materiil oleh MKRI.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
jika pemerikasaan di materi nya maka jika tidak diperiksa sama sekelai buktinya hanya
karena aspek administratif meskipun kecurangan nya besar maka yang dikejar bukan
kebenaran substantif namun hanyalah kebenaran prosedural.
Pemohon yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum
mengaharapkan keadilan dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan bisa diraih dengan
terpenuhinya kebenaran formil maupun materiil. Selama ini Mahkamah Konstitusi cukup
konsisten atau mengedapankan kebenaran formil dengan cara menagakkan aturan yang
bersifat prosedural formil yang diatur dalam hukum acara konstitusi (Peraturan Mahkamah
Konstitusi), namun kebenaran formil belum tentu mencerminkan kebenaran materiil nya.
Bentuk bentuk prosedur formil yang sering ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi
melalui dismissal procedur. sehingga dengan adanya dismissal menyebabkan pembuktian
materiil atas permohonan itu tidak dilakukan pembuktiannya sehingga kebenaran materiil
tidak tercapai. Hal ini mempengaruhi keadilan yang diharapkan oleh pemohon dalam
mengajukan permohonan.

18

Theo Huijbers, Filsafat Hukum. DI Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.

64

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan

Saran
Meskipun Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum formil diharapkan juga
menegakkan hukum materiil dengan cara tidak memberlakukan dismissal procedure, atau
meskipun ada tapi dismisal procedure diterapkan setelah memeriksa pembuktian.
REFERENSI
Perundang-Undangan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara
perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Bahder Johan Nasution. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari
Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2.
Bahrul Ulum (2014). Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Journal Lentera Hukum 1 (2).
Hayat. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjaun Teoritis Dalam
Konsep Demokrasi. Jurnal PADJADJARAN, Vol. 2 No. 2.
Halili, dkk. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Electoral Justice
Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. Jurnal Civics: Media Kajian
Kewarganegaraan, Vol. 15 No. 2.
Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry (dalam Khotob Tobi Almalibari, dkk). (2019).
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. JURNAL RECHTEN,
Vol. 1| No. 2|.
Ronny Hanitijo Soemitro. (1983). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Sri Hastuti Puspitasari,
(2008). Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15.
Theo Huijbers, (2020). Filsafat Hukum. DI Yogyakarta: PT. Kanisius.
Valerna, J.L.K. (2009). Modul Metode Penelitian Hukum (rev. ed). Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.
Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah | Mahkamah Konstitusi RI (mkri.id)

65

Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Mahkamah Konstitusi RI
(mkri.id)

66