Jurnal Ekobistek https://jman-upiyptk.
org/ojs Vol.
No.
Hal: 212-221 e-ISSN: 2301-5268, p-ISSN: 2527 - 9483 Capaian Penanggulangan Kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan serta Keterkaitannya dengan Bencana di Jawa Tengah Murni Rahayu PurwaningsihA Magister Perencanaan Wilayah dan Kota.
Institut Teknologi Bandung p@gmail.
Abstract Poverty reduction is the focus of all nations, and in Indonesia, it is also the main target of national development programs.
Poverty is a human rights issue, and the SDGs emphasize the importance of fulfilling human rights in poverty reduction This paper aims to identify poverty in Central Java associated with natural and non-natural disasters, analyze the SDGAos targets achievement for poverty reduction .
and social protection .
, and recommendations that can be considered to reduce poverty in Central Java.
This study uses secondary data and information.
Based on research by Design and Sitorus, earthquakes and landslides are the factors that affect poverty in Central Java, further proved by analysis of association with Pearson Correlation test and analysis categorization of the number of natural disasters and poor people per regency/city in 2019-2021.
As a result, regencies/cities whose poverty rates are affected by the number of earthquake and landslide disasters include Magelang Regency.
Brebes Regency.
Cilacap Regency.
Banyumas Regency.
Banjarnegara Regency, dan Temanggung Regency.
The non-natural disaster Covid-19 also affected the poverty level in Central Java.
It can be seen from the achievement of targets 1.
2 and 1.
3 in 2020, which experienced a slowdown compared to 2019, with the status mostly still red.
A recommendation that can be considered is to empower and increase community and regional resilience to natural and non-natural disasters.
It is necessary to increase institutional capacities such as disaster mitigation, technical capacity .
isk maps and contingency plan.
, and an alternative financial capacity for emergency funds.
Keywords: Natural and non-natural disasters, poverty reduction.
Sustainable Development Goals (SDGAo.
Abstrak Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi fokus yang ingin diraih seluruh bangsa, dan di Indonesia menjadi sasaran utama program pembangunan nasional.
Kemiskinan merupakan persoalan hak asasi manusia dan TPB menekankan pentingnya pemenuhan HAM dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Dengan menggunakan data dan informasi sekunder, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemiskinan di Jawa Tengah dikaitkan dengan bencana alam dan non alam, menganalisis capaian target TPB pengurangan tingkat kemiskinan .
dan perlindungan sosial .
, serta usulan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah.
Berdasarkan penelitian Desinta dan Sitorus yang menyebutkan kejadian gempa dan tanah longsor menjadi salah satu yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah, selanjutnya dibuktikan dengan analisis asosiasi dengan Uji Pearson Korelasi serta analisis perbandingan kategorisasi jumlah kejadian bencana alam dan jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota tahun 2019-2021.
Hasilnya Kabupaten/kota yang jumlah kemiskinannya dipengaruhi oleh jumlah kejadian bencana gempa dan tanah longsor antara lain: Kabupaten Magelang.
Kabupaten Brebes.
Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Banyumas.
Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Temanggung.
Bencana non alam Covid-19 juga turut berpengaruh pada tingkat kemiskinan Jawa Tengah.
Hal tersebut terlihat dari capaian 2 dan 1.
3 tahun 2020 yang mengalami pelambatan dibanding 2019 dengan status sebagian besar masih merah.
Upaya yang telah dilakukan pemerintah Jawa Tengah dinilai sudah cukup komprehensif.
Sebagai upaya tambahan yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memberdayakan dan meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah terhadap bencana alam maupun non alam.
Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan seperti mitigasi bencana, kapasitas teknis .
eta risiko dan rencana kontijens.
, serta kapasitas keuangan alternatif untuk dana darurat.
Kata kunci: Bencana alam dan non alam, penanggulangan kemiskinan.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.
0 International License.
Pendahuluan Penanggulangan kemiskinan menjadi fokus yang ingin diraih oleh seluruh bangsa di dunia dan menjadi salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Target ini juga menjadi sasaran utama program pembangunan nasional, seperti tertuang dalam RPJMN 2020 Ae 2024 melalui penguatan ketahanan ekonomi untuk mencapai agenda keadilan dan kesejahteraan .
Dalam RPJMN 2020 Ae 2024, terdapat dua kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu kerangka makro dan mikro.
Kerangka kebijakan makro, dilakukan melalui menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.
Kerangka kebijakan mikro melalui penyempurnaan kebijakan bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran serta Diterima: 29-07-2022 | Revisi: 03-08-2022 | Diterbitkan: 30-09-2022 | doi: 10.
35134/ekobistek.
Murni Rahayu Purwaningsih program ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan rentan.
Program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan Meskipun secara nominal jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.
Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebanyak 31,02 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 26,50 juta jiwa .
, .
Ukuran kemiskinan oleh BPS tersebut menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar .
asic needs approac.
Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi Penduduk penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Indikator kemiskinan secara umum di Indonesia masih merujuk pada dimensi ekonomi saja.
Padahal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memandang kemiskinan bukan dari sisi finansial saja, melainkan suatu kondisi dimana hilangnya pilihan dan kesempatan, pelanggaran martabat manusia, dan kurangnya kapasitas untuk berpartisipasi secara efektif di lingkungan sosial .
Bencana alam di berbagai belahan dunia menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi, sehingga bencana perlu ditempatkan lebih tinggi pada agenda kemiskinan Bencana alam dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan kerusakan besar pada infrastruktur, sosial, dan ekonomi suatu daerah atau negara, dan pada negara berkembang biasanya berdampak lebih parah atau tinggi.
Para peneliti dan lembaga bantuan mengindentifikasi bencana alam sebagai ancaman utama bagi pembangunan berkelanjutan.
Bencana mempengaruhi kesejahteraan, namun akan berbeda tergantung pada siapa yang terpengaruh antara masyarakat kaya atau miskin.
Kerugian yang sama akan jauh berpengaruh pada masyarakat miskin dan Karena asset yang lebih sedikit, tidak dapat mengandalkan tabungan, kesehatan dan pendidikan berada pada risiko lebih besar, serta memerlukan lebih banyak waktu untuk pemulihan .
Kurangnya sumber daya untuk pulih menyebabkan masyarakat miskin terus berada pada lingkaran garis kemiskinan .
Bencana non alam seperti pandemi Covid-19 juga berdampak pada kemiskinan.
Pemodelan peramalan tahun 2030 menunjukkan Covid-19 mengakibatkan penambahan sebanyak 71-100 juta masyarakat miskin dunia pada tahun 2030 .
Covid-19 berdampak pada penurunan kondisi ekonomi secara makro serta peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan.
Bencana non alam lain yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit (UU No.
24 Tahun 2.
Indonesia yang termasuk ke dalam 35 negara yang rawan bencana perlu memiliki kesiapan terhadap bencana alam maupun non alam .
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
Provinsi Jawa Tengah juga menjadi provinsi ketiga dengan jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2021 sebanyak 3,93 juta jiwa.
Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebanyak 4,12 juta jiwa .
Jika berdasarkan persentase, persentase penduduk di Jawa Tengah lebih besar dari persentase Pada RPJMD Jawa Tengah tahun 2018 Ae 2023, kemiskinan menjadi isu strategis pembangunan Jawa Tengah.
Berdasarkan data tahun 2018, sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah masih didominasi di wilayah pedesaan sebanyak 2,16 juta jiwa .
,80 %), sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 1,71 juta jiwa .
,67 %).
Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani .
uruh petani, petani gurem dan pekerja serabuta.
dan kelompok nelayan .
uruh nelayan dan nelayan keci.
Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar .
asic needs acces.
meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan, serta .
ustainable ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan .
Penelitian terdahulu yang membahas mengenai kemiskinan di Jawa Tengah, memperoleh hasil bahwa jumlah kejadian bencana tanah longsor, jumlah kejadian bencana gempa bumi.
TPT.
IPM dan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2017-2020.
Sehingga untuk menanggulangi kemiskinan penduduk, perlu diperhatikan kesiapan dan kemampuan penduduk dalam menghadapi kejadian bencana alam yang mereka alami, serta perlu lebih ditingkatkan lagi kualitas kondisi sosial demografi penduduk di Jawa Tengah .
Dalam kaitannya dengan aspek lingkungan, penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan menurunkan kualitas lingkungan .
Kekurangan yang terjadi, mengakibatkan eksploitasi sumber daya agar dapat bertahan hidup.
Karena lingkungan merupakan bagian penting dari TPB, maka masalah kemiskinan menjadi fokus utama.
Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang coba dijawab dalam penelitian ini Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.
Murni Rahayu Purwaningsih adalah bagaimana keterkaitan antara terjadinya bencana dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah? Dalam pelaksanaan TPB, bagaimana capaian dari penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan? Dalam rangka mendukung TPB, untuk menjaga kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi, kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan bencana alam dan non alam, menganalisis capaian khususnya target TPB 1.
2 dan 3, serta usulan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah terutama dalam kaitannya dengan Banyak pembahasan mengenai kemiskinan serta program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, namun belum banyak yang membahas mengenai keterkaitan kemiskinan dengan terjadinya bencana alam maupun non alam.
Dalam penelitian ini, penulis mencoba menajamkan penelitian yang telah dilakukan Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan data dan informasi sekunder yang berasal dari website pemerintah nasional, pemerintah Jawa Tengah.
BPS, serta studi literatur yang relevan.
Ruang lingkup waktu dari tahun 2018 Ae 2020, mengingat laporan TPB/SDGAos nasional dan Jawa Tengah paling terbaru tahun 2019 dan 2020 sedangkan tahun 2021 belum terdapat data Tahun 2020 mempertimbangkan adanya bencana non alam pandemi Covid-19.
Ruang lingkup analisis capaian adalah target 1.
ada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasiona.
serta target 1.
enerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan renta.
Untuk tujuan pertama, analisis keterkaitan bencana dengan kemiskinan dilakukan dengan statistik sederhana yaitu analisis asosiasi dengan uji Pearson Correlation.
Uji tersebut untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen jumlah penduduk miskin dengan variabel independen terjadinya bencana .
hususnya gempa dan longso.
di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dilakukan juga analisis perbandingan kategorisasi antara jumlah penduduk miskin dengan terjadinya bencana.
Tujuan kedua dilakukan dengan membandingkan target dan capaian.
Tujuan ketiga dilakukan dengan analisis deskriptif.
Hasil dan Pembahasan Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan, yang memberikan pengaruh bagi setiap orang untuk memiliki tanggung jawab moral peduli terhadap kehidupan orang lain yang terjebak dalam kemiskinan .
Di dalam sebuah keluarga miskin maka terdapat anggota keluarga seperti istri dan anak yang tidak mendapatkan makanan yang bergizi, pendidikan yang memadai, standar hidup yang rendah serta rentan terkena penyakit.
Oleh sebab itulah pembiaran terhadap kemiskinan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaannya pun harus memberi kemanfaatan kepada semua orang, khususnya kelompok rentan.
Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk membebaskan masyarakatnya dari perangkap kemiskinan dengan cara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat atas kebutuhan dasar.
Dalam Laporan Capaian SDGAos Tahun 2019 disebutkan menjadi komitmen Pemerintah untuk memastikan perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar bagi seluruh penduduk terutama kelompok miskin dan rentan.
Target yang dibahas pada makalah ini adalah target 1.
Target 1.
2 yaitu pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi Target tersebut merupakan target global dan juga nasional.
Indikator Nasional .
untuk target tersebut adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Pada level provinsi, indikator nasional tersebut diterjemahkan menjadi indikator TPB provinsi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerjermahkan menjadi indikator 1.
1: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Walaupun tidak detail, namun indikator 1.
1 tersebut masih cukup relevan dan sejalan dengan target global maupun Hal ini karena bagi kebanyakan daerah, data jumlah penduduk miskin yang terbagi berdasarkan jenis kelamin maupun kelompok umur masih terbatas.
Kedua adalah target 1.
3: menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
Terdiri dari empat indikator, dimana indikator Jawa Tengah sama dengan indikator nasional seperti tabel dibawah.
Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.
Murni Rahayu Purwaningsih Tabel 1.
Perbandingan Indikator TPB Jawa Tengah dan Nasional INDIKATOR TPB
INDIKATOR TPB
KODE
NASIONAL
PROVINSI
Target 1.
3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan Proporsi peserta jaminan Proporsi peserta jaminan .
kesehatan melalui SJSN kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
Bidang Kesehatan Proporsi peserta Program Proporsi peserta Program .
Jaminan Sosial Bidang Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan Persentase penyandang Persentase disabilitas yang miskin disabilitas yang miskin .
dan rentan yang terpenuhi dan rentan yang terpenuhi dan hak Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga mendapatkan yang .
bantuan tunai bantuan bersyarat/Program bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Keluarga Harapan.
Pasca ditetapkannya RPJMD 2018-2023, pemerintah provinsi wajib menyusun RAD TPB/SDGs periode Dalam proses penyusunan wajib memperhatikan keselarasan agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dengan agenda TPB.
Keterkaitan ketiga agenda pembangunan didasarkan pada keterkaitan visi dan misi sebagai Tabel 2.
Keselarasan RPJMD Jawa Tengah 2018-2023.
RPJMN 2020-2024 dengan TPB RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 Agenda-3.
Memperkuat kapasitas ekonomi lapangan kerja untuk Agenda-4.
Menjadikan Jawa
Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih RPJMN 2020-2024
TPB
Agenda-2 Mengembangkan menjamin pemerataan Tujuan Agenda-3 Meningkatkan sumberdaya manusia nberdaya saing Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan Tujuan-2 Tanpa Kelaparan Tujuan-3 Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas Tujuan-5 Kesetaraan Gender Dari 7 tujuan dan 50 indikator MDGAos di Jawa Tengah, terdapat 22 indikator yang sudah tercapai dan 28 indikator yang belum tercapai.
Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator yang belum tercapai.
Penyebabnya adalah penentuan target kinerja tahun 2015 yang terlalu tinggi, yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$1 per hari (Laporan SDGAos Jawa Tengah Tahun 2.
Target indikator MDGAos yang telah tercapai tetap dipertahankan dan target indikator yang belum tercapai diuapayakan pada pelaksanaan SDGAos periode berikutnya, tahun 2019 Ae Capaian TPB Jawa Tengah pada tahun 2019, dari 96 target, 68 target atau 70,8% berhasil mengalami Dengan ketercapaian indikator: 128 indikator .
,48%) sudah tercapai, 11 indikator .
,16%) hampir tercapai, dan 44 indikator .
,67%) belum tercapai.
Berdasarkan Peraturan Presiden No.
59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan TPB, target penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 adalah 7,48% dari baseline tahun 2015 sebesar 11,13% dan tahun 2018 sebesar 11,19%.
Berdasarkan laporan pencapaian TPB Jawa Tengah tahun 2020, realisasi tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10,58% dibandingkan tahun baseline 2018.
Kemudian meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 11,84%, karena salah satunya dipengaruhi pandemi Covid-19.
Walaupun persentase penduduk miskin sudah berkurang dibandingkan tahun 2020, namun capaiannya dibandingkan target masih belum Sehingga penilaiannya masih menjadi AumerahAy, belum tercapai.
Tahun 2019 berdasarkan Laporan Pencapaian TPB Jawa Tengah 2019, realisasi sudah hampir tercapai, kurang 0,01 poin dibandingkan target sasaran.
Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama peningkatan persentase penduduk miskin pada Sehingga jika dibandingkan target yang telah disusun sebelumnya menjadi semakin memiliki Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,36%.
Pada Agustus 2019 TPT Jawa Tengah sebesar 4,49%.
Gini ratio 0,361 pada Maret 2019.
Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 11,84%.
Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka yang juga meningkat signifikan menjadi 6,48%.
Pertumbuhan ekonomi tercatat hanya tumbuh -2,65%, jauh dibandingkan target 5,4%-5,8%.
Gini ratio mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,362 pada Maret 2020.
Hal ini menunjukkan adanya bencana non alam sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah.
Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperngaruhi pertambahan jumlah penduduk miskin.
TPT, serta ketimpangan.
Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.
Murni Rahayu Purwaningsih Tabel 3.
Capaian Taget 1.
2 Tahun 2019 dan 2020 Jawa Tengah Tujuan 1.
Mengakhiri Kemiskinan Target 1.
2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional Indikator SDGAos Nasional: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok Indikator SDGAos Provinsi: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan TARGET
TARGET
STATUS
KET.
(PERPRES 59/2.
BASELINE
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
Menurunnya tingkat kemiskinan 10,579,81Meningkat 7,48 11,19 10,58 11,84 pada tahun 2019 menjadi 7-8% 9,57 8,81 1,27% .
5: 11,13%).
Untuk target perlindungan sosial, capaian 2 indikator masih merah, 1 indikator hijau, dan 1 indikator belum ada data (Tabel .
Pada target 1.
, persentase penduduk peserta SJSN kesehatan menurun karena disebabkan jumlah penduduk miskin yang seharusnya ter-cover meningkat.
Pada target 1.
walaupun jumlah kepesertaan menurun dibanding tahun 2019, namun karena telah melampaui target maka dinilai sudah tercapai atau hijau.
Tabel 4.
Capaian Taget 1.
3 Tahun 2019 dan 2020 Jawa Tengah Tujuan 1.
Mengakhiri Kemiskinan Target 1.
3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan .
Indikator SDGAos Nasional: Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
Indikator SDGAos Provinsi: Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
TARGET
(PERPRES 59/2.
BASELINE
Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019
81,14
TARGET
REALISASI
86,34
TARGET
REALISASI
STATUS KE
CAPAIAN T.
82,43
Indikator SDGAos Nasional: Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Indikator SDGAos Provinsi: Proporsi peserta Program Jami nan Sosial Bi dang Ketenagakerjaan.
Meningkatnya Kepesertaan Program
108,71
107,45
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal .
Formal 29,5 juta.
Informal 1,3 jut.
101,81
Indikator SDGAos Nasional: Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan Indikator SDGAos Provinsi: Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% .
5: 14,84%).
Indikator SDGAos Nasional: Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Indikator SDGAos Provinsi: Jumlah rumah tangga yang me ndapatkan ban tuan tunai bersy arat/Program K eluarga Harapan.
Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 .
5: 3 jut.
Dengan analisis statistika sederhana, dilakukan perbandingan antara terjadinya bencana per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan pertambahan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 Ae 2021.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pertambahan jumlah penduduk miskin, berdasarkan studi terdahulu di Jawa Tengah.
Salah satu faktor penyebabnya adalah bencana, yaitu bencana longsor dan gempa bumi .
Hasil analisis asosiasi, korelasi dari tahun 2019 Ae 2020 antara jumlah penduduk miskin dengan terjadinya Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.
Murni Rahayu Purwaningsih bencana, memiliki hubungan positif yang sangat kuat .
Sedangkan kabupaten lainnya berada pada kategori sedang .
correlate pnddkmiskin2021 gempalongsor2021 .
pnd2021 gem2021 pnddkmi2021 gempalo2021 correlate pnddkmiskin2020 gempalongsor2020 .
pnd2020 gem2020 pnddkmi2020 gempalo2020 correlate pnddkmiskin2019 gempalongsor2019 .
pnd2019 gem2019 pnddkmi2019 gempalo2019 Gambar 1.
Hasil Uji Pearson Correlation Korelasi pada tahun 2019 Ae 2021 menunjukkan hasil mendekati 1, atau dikatakan sebagai hubungan positif yang sangat kuat.
Hal tersebut menandakan terdapat korelasi atau keterkaitan antara jumlah penduduk miskin dengan terjadinya bencana pada rentang tahun Dengan menggunakan analisis kategorisasi, dibuat kategori jumlah penduduk miskin dan kejadian bencana gempa dan tanah longsor per kabupaten/kota tahun 2019-2021.
Dibuat tiga kategori: tinggi, sedang, dan rendah.
Gambar 2.
Peta Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah Tahun 20192021 per Kategori Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak .
itandai dengan warna mera.
, antara lain Kabupaten Brebes.
Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Banyumas.
Kabupaten Kebumen.
Kabupaten Pemalang.
Kabupaten Purbalingga.
Kabupaten Banjarnegara.
Kebupaten Kebumen.
Kabuopaten Magelang.
Kabupaten Klaten.
Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.
Seluruh kota berada pada kategori rendah Gambar 3.
Peta Kejadian Bencana Gempa dan Tanah Longsor di Jawa Tengah Tahun 2019-2021 per Kategori Kabupaten Magelang dan Kota Semarang menjadi kategori tinggi karena kejadian gempa dan longsor yang terjadi lebih dari 100 kali pada tahun 2021.
Kota Semarang tidak terjadi gempa, sedangkan tanah longsor terjadi sebanyak 129 kali.
Berdasarkan hasil analisis, terlihat tidak seluruh wilayah jumlah penduduk miskin disebabkan karena bencana gempa dan tanah longsor.
Hal ini karena walaupun pada kategori rendah kejadian bencana, tetapi jumlah penduduk miskinnya tinggi, seperti di Kabupaten Pemalang.
Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kebumen.
Terdapat juga beberapa kabupaten/kota pada kategori rendah jumlah kejadian bencana, tetapi jumlah penduduk miskinnya masuk pada kategori sedang.
Kabupaten/kota dipengaruhi oleh jumlah kejadian bencana gempa dan tanah longsor adalah: Kabupaten Magelang.
Kabupaten Brebes.
Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Banyumas.
Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Temanggung.
Jumlah kejadian bencana gempa dan tanah longsor di Kabupaten Magelang dan jumlah penduduk miskin terkategorisasi tinggi.
Jumlah kejadian bencana gempa dan tanah longsor di Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas sedang, dengan jumlah penduduk miskin Sedangkan Kabupaten Banjarnegara jumlah kejadian bencana gempa dan tanah longsor sedang dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Temanggung teridentifikasi jumlah kejadian gempa, tanah longsor, dan jumlah penduduk miskin teridentifikasi sedang.
Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan jika dilihat per semester dari tahun 2020 sampai 2021.
Pada Maret 2020 persentase penduduk miskin sebesar 11,41% kemudian meningkat menjadi 11,84% pada September 2020.
Maret 2021 mengalami penurunan menjadi 11,79% dan menurun kembali pada September 2021 menjadi 11,25%.
Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.
Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.
Murni Rahayu Purwaningsih Tabel 5.
Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah 2019 - 2021 Wilayah Maret Provinsi Jawa Tengah 10,80 Persentase Penduduk Miskin .
(%) September Maret
September Maret
10,58
Program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah telah dilakukan dengan baik.
Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya pengembangan sektor UMKM dan ekonomi 11,41 11,84 11,79 September 11,25 kerakyatan, seperti pengembangan desa inovatif.
Banyak desa menjadi desa wisata baru yang menarik wisatawan sehingga menghidupkan ekonomi kreatif desa .
Gambar 4.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Strategi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah terdiri dari 4 bagian (Gambar .
Bagian pertama adalah upaya meningkatkan akses kebutuhan dasar .
asic nee.
dengan mengurangi beban pengeluaran sebagai jaring pengaman sosial.
Program yang dilaksanakan diantaranya: bantuan untuk sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air bersih, bantuan langsung, serta bantuan berupa hibah atau bantuan sosial.
Dalam rangka pemenuhan kehidupan berkelanjutan .
ustainable lifelihoo.
, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM.
Selain dengan peningkatan akses kebutuhan dasar dan kehidupan berkelanjutan.
Pemerintah Jawa Tengah juga berupaya mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Mulai dari sinergi dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan, gerakan 1 OPD 1 desa dampingan, serta penggunaan dana desa.
Banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan non pemerintah juga berupaya disinergikan.
Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan integrasi sumber pendanaan atau CSR dari BUMN.
BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan melalui sistem aplikasi Sistem Pelaporan Online (Sila.
Corporate Social Responsibility (CSR).
Ini merupakan upaya untuk mensinergikan dan mengarahkan pemerintah provinsi pada programprogram CSR agar lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat miskin, dan terintegrasi dengan program pemerintah.
Upaya penanggulangan kemiskinan selain berasal dari program pemerintah, terdapat juga kolaborasi dengan lembaga non pemerintah.
Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga non pemerintah yaitu: program bedah rumah oleh Bank Jateng.
LAZIS, dan Kwarda Jateng.
Peningkatan bantuan pemberian kursi roda dan kaki palsu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia berhasil terealisasi yang terdiri dari bantuan kursi roda untuk lanjut usia dan bantuan kaki palsu yang dilaksanakan oleh BAZNAS Jateng sebagai upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua.
Kemiskinan pembangunan yang masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan aspek budaya .
Sejalan dengan penelitian sebelumnya, pendekatan penanggulangan kemiskinan selama ini hanya berorientasi pada aspek ekonomi, dan mengabaikan aspek multidimensional.
Kebijakan Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.
Murni Rahayu Purwaningsih penanggulangan kemiskinan seharusnya multidimensi dengan pendekatan yang seimbang antara ekonomi dan non-ekonomi, termasuk modal sosial, partisipasi publik, pembelajaran sosial, institusi, dan tata pemerintahan yang baik .
Modal sosial berupa jaringan antar masyarakat, pemetaan komunitas untuk identifikasi kerentanan, kampanye vaksin dan kegiatan lain yang memperkuat ikatan sosial, akan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana .
Penanggulangan kemiskinan memerlukan kajian yang mendalam dan akurat untuk merumuskan strategi terbaik, yang diawali dengan mengenali secara mendalam karakter dasar masyarakat dan penyebab kemiskinan itu sendiri.
Penyamaan persepsi yang tepat tentang konsep, indikator serta target prioritas penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Kemiskinan dan kerentanan bencana merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Sehingga manajemen risiko bencana dapat dianggap sebagai upaya pengurangan Sinergi ketahanan bencana memerlukan strategi yang terintegrasi dan konsisten untuk mengurangi risiko sekaligus kemiskinan .
Senada dengan Hallegatte, dkk, penelitian Desinta dan Sitorus, juga menyatakan bahwa aspek sosial dan lingkungan juga berperan untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah, yaitu kesiapan dan kemampuan penduduk dalam menghadapi kejadian bencana alam serta mengembangkan pertanian .
iversifikasi Pembangunan manusia seperti IPM dan TPT mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga untuk mengurangi kemiskinan, perlu dilakukan upaya peningkatan IPM serta pengurangan TPT .
Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada masih merupakan pendekatan struktural.
Karakter khas kemiskinan masyarakat Indonesia menghendaki pendekatan struktural dan kultural secara seimbang .
Pendekatan struktural dimaksudkan untuk Pendekatan penganggulangan kemiskinan dengan cara mendorong perubahan pola pikir tentang nilai budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan.
Tantangan utamanya adalah bagaimana membuat masyarakat bisa menyadari bahwa mereka miskin karena sebab-sebab budaya yang mempengaruhi pola pikir dan menghambat kemajuan .
danya kemiskinan Contoh pola pikir yang menyebabkan kemiskinan seperti masyarakat yang sangat pragmatis, di mana mereka memilih Aumenjadi miskinAy agar bisa menerima program bantuan sosial dengan dalih ikut menikmati Auuang negaraAy.
Program penanggulangan kemiskinan sebagian besar berasal dari APBN ataupun APBD.
Dengan terbatasnya anggaran pemerintah dan risiko terjadinya bencana alam dan non alam, daerah perlu mencari alternatif pendanaan untuk program penanggulangan kemiskinan maupun dana darurat bencana.
Upaya mengorganisasi dan memberdayakan kaum miskin agar membuat mereka mempunyai perasaan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kepemimpinan untuk lepas dari belenggu kemiskinan.
Tidak hanya struktural, tetapi juga kultural.
Tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan serta pembangunan manusianya.
Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, yaitu kesiapsiagaan darurat dan mitigasi dari masyarakat maupun pemerintah daerah, kapasitas teknis seperti peta risiko, unit pertahanan sipil, rencana kontijensi, serta kapasitas Kesimpulan Capaian TPB target 1.
1 dan 1.
1 terutama pada tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya bencana non alam sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperngaruhi pertambahan jumlah penduduk miskin.
TPT, serta ketimpangan.
Dari hasil analisis asosiasi dan kategorisasi jumlah penduduk miskin dan kejadian bencana alam per kabupaten/kota, terdapat kabupaten/kota dipengaruhi oleh jumlah kejadian bencana gempa dan tanah longsor yaitu: Kabupaten Magelang.
Kabupaten Brebes.
Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Banyumas.
Kabupaten Banjarnegara.
Kabupaten Temanggung.
Strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah cukup komprehensif, dan dinilai telah dilakukan dengan baik menurut Pakar Demografi Universitas Negeri Semarang (Unne.
Profesor Saratri Wilonoyudho.
Strategi penanggulangan kemiskinan terdiri dari upaya peningkatan akses kebutuhan dasar .
asic need acces.
dengan cara memberikan bantuan langsung, mengembangan sustainable livelihood dengan meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat melalui pelatihan serta bantuan modal Selain itu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM.
Strategi terakhir adalah sinergi kebijakan dan program dengan stakeholder lain, termasuk lembaga non pemerintah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan 13 program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan.
Daftar Rujukan .
Mutaqin.
Wahyuni.
, & Rahayu.
Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19.
Bappenas Working Papers, 5.
, 159-175.
https://doi.
org/10.
47266/bwp.
Statistik.
Profil Kemiskinan di Indonesia 2010.
Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.
Murni Rahayu Purwaningsih .
Silvi Octavia.
Fasilitasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.
https://doi.
org/10.
47431/sosioprogresif.
Rizqi.
Ulul Azmi Afrizal.
SDG's dan Upaya Penurunan Kemiskinan di Indonesia.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah.
Hallegatte.
Staphane.
Jun Rentschler, dan Brian Walsh.
Building Back Better: Achieving resilience through stronger, faster, and more inclusive post-disaster reconstruction.
GFDRR
and the Climate Change Group of the World Bank.
https://doi.
org/10.
1596/29867
Awasthi.
A Relationship between Natural Disaster and Poverty.
Journal of APF Command and Staff College, 2, .
, https://doi.
org/10.
3126/japfcsc.
Jafino.
Walsh.
Rozenberg.
, & Hallegatte.
Revised estimates of the impact of climate change on extreme poverty by 2030.
Prihhartini.
SyaAobaningrum.
Reza Anggriyashati Adara, dan Siti Khadijah.
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Banjir dan Longsor.
Journal of Empowerment, .
, https://doi.
org/10.
35194/je.
Syahrani.
Kusumaningdyah.
, & Dewa.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, 5.
, 247-258.
https://doi.
org/10.
29408/geodika.
Issundari.
Sri dan Yayan M.
Yani.
Implementasi TPB dalam Mengatasi Kemiskinan melalui Kerjasama Internasional Daerah.
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, 13, .
, 103122.
https://doi.
org/10.
31315/jsdk.
Pratomo.
Ayuni.
, & Fitrianingsih.
Implikasi Pembangunan Kota Baru terhadap Perubahan Fisik Kawasan dan Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal: Studi Kasus Pembangunan Kota Harapan Indah.
Bekasi.
Jurnal Pengembangan Kota, 9.
, https://doi.
org/10.
14710/jpk.
Listiyaningrum.
Rustiana.
, & Saeroji.
Strategi Pengembangan Batik Berbasis Ekonomi Kreatif Kampung Batik Kauman Pekalongan.
Business and Accounting Education Journal, 1.
, 116-127.
https://doi.
org/10.
15294/baej.
Roslinawati.
The Influence of Social Capital on the Poverty Level of Business Actors during the Period of Natural Disasters and the COVID-19 Pandemic.
BIRCI-Journal, 4, .
, https://doi.
org/10.
33258/birci.
Ramezani.
Raziyeh dan Amirreza Farshchin.
Urban Resilience and Its Relationship with Urban Poverty.
Journal of Urban Planning and Development, 147, .
December 2021.
https://doi.
org/10.
1061/(ASCE)UP.
Humaedi.
Purwaningsih.
Sundari.
, & Fathy, .
Membangun Kegotongroyongan dan Mengaktifkan Peran Kepemimpinan Lokal: Strategi Pentahelix Penanganan Dampak Covid-19: Pentahelix's Strategy for Handling The Impact of Covid-19.
Jurnal Masyarakat dan Budaya, 23.
https://doi.
org/10.
14203/jmb.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .
Hallegatte.
Vogt-Schilb.
Rozenberg.
Bangalore.
, &
Beaudet.
From poverty to disaster and back: A review of the literature.
Economics of Disasters and Climate Change, 4.
, 223-247.
https://doi.
org/10.
1007/s41885-020-00060-5 .
Desinta.
, & Sitorus.
Novembe.
Pengaruh Kejadian Bencana Alam dan Sosial Demografi Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017-2020.
In Seminar Nasional Official Statistics (Vol.
No.
1, pp.
https://doi.
org/10.
34123/semnasoffstat.
Haryanto.
, & Andriani.
Pemodelan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR).
Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 4.
, 50-59.
https://doi.
org/10.
32630/sukowati.
Ridena.
Sedwivia.
Kemiskinan dan Lingkungan Perspektif Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan.
Jurnal Litbang Sukowati, .
, https://doi.
org/10.
32630/sukowati.
Arifin.
Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.
Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 6.
, 114-132.
https://doi.
org/10.
33007/inf.
Jurnal Ekobistek Oe Vol.
11 No.