Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
Implementasi dan Pendampingan Sistem Informasi Penugasan Dinas Lapangan Berbasis Web untuk Peningkatan Efisiensi Administrasi pada BPPKAD Kabupaten Kudus.
Jawa Tengah Firda Intan Nur Alisa*1.
Andy Prasetyo Utomo2 1,2,3,4,5 Sistem Informasi.
Fakultas Teknik.
Universitas Muria Kudus.
Indonesia *e-mail: 202353134@std.
id1, andy.
prasetyo@umk.
Abstrak Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi melalui digitalisasi.
Pada BPPKAD Kabupaten Kudus, pengelolaan penugasan dinas masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan permasalahan seperti keterlambatan proses, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam pengelolaan data.
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mendampingi penggunaan Sistem Informasi Penugasan Dinas Lapangan berbasis web guna meningkatkan efisiensi administrasi.
Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, implementasi sistem, pelatihan pengguna, serta evaluasi dan pendampingan.
Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem mampu mengotomasi pembuatan surat tugas, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pengelolaan dan pemantauan kegiatan secara terintegrasi.
Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam pencarian data dan mendukung proses administrasi yang lebih terstruktur.
Dengan demikian, implementasi sistem ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas administrasi penugasan dinas serta mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Kata kunci: Sistem informasi, penugasan dinas, pengabdian, efisiensi administrasi, transformasi digital Abstract The advancement of information technology has encouraged government institutions to improve administrative efficiency through digital transformation.
At the Regional Revenue.
Financial, and Asset Management Agency (BPPKAD) of Kudus Regency, official assignment management was still conducted manually, leading to delays, data inaccuracies, and difficulties in data management.
This community service activity aimed to implement and assist the use of a web-based Field Duty Assignment Information System to enhance administrative efficiency.
The method consisted of several stages, including needs analysis, system implementation, user training, and evaluation with ongoing assistance.
The results show that the system is able to automate the creation of assignment letters, improve data accuracy, and facilitate integrated management and monitoring of activities.
In addition, the system simplifies data retrieval and supports more structured administrative processes.
In conclusion, the implementation of this system contributes positively to improving administrative efficiency and quality, while also supporting sustainable digital transformation within government institutions.
Keywords: Information system, duty assignment, service, administrative efficiency, digital transformat
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital saat ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan.
Pemanfaatan sistem informasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.
Dalam konteks birokrasi modern, pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola berbasis elektronik yang mengedepankan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas (Sugiartini & Tamamiyah, 2.
Salah satu aktivitas administrasi yang krusial dalam instansi pemerintahan adalah pengelolaan penugasan dinas pegawai.
Penugasan dinas mencakup berbagai kegiatan operasional seperti monitoring lapangan, sosialisasi kebijakan, pengumpulan data, dan koordinasi antar Proses administrasinya melibatkan pengelolaan data pegawai, penjadwalan kegiatan, hingga penyusunan dokumen formal seperti surat perintah tugas.
Kajian terdahulu P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567 Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
mengungkapkan bahwa ketergantungan pada sistem manual dalam administrasi perjalanan dinas dapat memengaruhi efisiensi kerja dan membuka peluang terjadinya kesalahan pencatatan yang tidak terdeteksi (Ammanullah et al.
, 2.
Dalam instansi pemerintahan, salah satu aktivitas administrasi yang penting adalah pengelolaan kegiatan penugasan dinas pegawai.
Penugasan dinas biasanya dilakukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan operasional seperti monitoring kegiatan, sosialisasi kebijakan, pengumpulan data lapangan, maupun kegiatan koordinasi antar instansi.
Proses administrasi penugasan dinas umumnya melibatkan pengelolaan data pegawai, penjadwalan kegiatan, pencatatan lokasi kegiatan, hingga penyusunan dokumen formal seperti surat perintah tugas.
Pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada instansi pemerintah sering mengalami kendala seperti kehilangan berkas, kesalahan pencatatan, serta hambatan dalam pemantauan kegiatan di lapangan (Alhadi, 2.
Tanpa dukungan sistem yang memadai, pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada instansi pemerintah kerap mengalami kendala seperti kehilangan berkas, kesalahan pencatatan, serta hambatan dalam pemantauan kegiatan di lapangan.
Badan Pengelolaan Pendapatan.
Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mengelola berbagai kegiatan operasional dengan melibatkan banyak pegawai di lapangan.
Berdasarkan observasi yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), ditemukan bahwa pengelolaan penugasan dinas di BPPKAD Kabupaten Kudus masih sepenuhnya bergantung pada mekanisme manual.
Setiap pembuatan surat perintah tugas harus diketik satu per satu, data pegawai tidak tersimpan dalam sistem terpusat, penjadwalan kegiatan dilakukan melalui catatan terpisah, dan tidak ada mekanisme pemantauan kegiatan lapangan yang terintegrasi.
Kondisi ini mengakibatkan proses administrasi yang lambat, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta menyulitkan penelusuran data kegiatan yang telah berlangsung.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data perjalanan dinas yang masih bersifat manual kerap memicu terjadinya kesalahan input, potensi kehilangan data, serta inefisiensi waktu dalam proses administrasi.
Sistem manual juga menyulitkan proses pengelolaan data secara terstruktur sehingga informasi yang dihasilkan kurang optimal dalam mendukung kegiatan organisasi.
Oleh sebab itu, penerapan sistem informasi berbasis web dipandang sebagai salah satu alternatif solusi yang dapat mendongkrak efisiensi dan akurasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas di sektor pemerintahan(Jofan Rifano et al.
, 2.
Kehadiran sistem ini memungkinkan pengolahan data berlangsung lebih cepat dan tertata rapi, sehingga tersedia informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan serta menunjang berbagai aktivitas organisasi.
Di samping itu, sistem informasi berperan sebagai instrumen peningkatan kinerja institusi sekaligus akselerator penyebaran informasi dalam rantai administrasi pemerintahan (Polgan et al.
, 2.
Implementasi platform berbasis web pada entitas pemerintah secara signifikan dapat memperluas jangkauan layanan publik dan mempercepat distribusi informasi kepada masyarakat(Wahyu Hidayat Ibrahim, 2.
Mengacu pada permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengakomodasi keseluruhan proses penugasan dinas secara terintegrasi.
Platform berbasis web dipilih karena memungkinkan pengelolaan data secara terpusat, memperlancar akses terhadap informasi, dan mendukung otomasi proses penyusunan dokumen administrasi.
Penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data serta mempercepat alur administrasi kepegawaian (Agil et al.
, 2.
Pemanfaatan aplikasi berbasis web pada instansi pemerintah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan risiko kesalahan pencatatan(Manikome et al.
, 2.
Berdasarkan hal tersebut.
Kegiatan ini bertujuan mengimplementasikan Sistem Informasi Penugasan Dinas Lapangan Berbasis Web di BPPKAD Kudus, yang diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data penugasan, mempermudah pemantauan aktivitas pegawai di lapangan, serta mendukung pengelolaan administrasi yang lebih efektif dan sistematis.
Pengembangan sistem informasi berbasis web untuk penugasan dinas lapangan ini diharapkan mampu mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen administrasi kedinasan (Aisyane et al.
, 2.
P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
METODE
Untuk mengimplementasikan sistem informasi penugasan dinas lapangan berbasis web di BPPKAD Kudus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa Metode yang digunakan meliputi empat tahapan utama yaitu analisis kebutuhan, implementasi sistem, pelatihan penggunaan sistem, dan evaluasi kegiatan.
Seluruh tahapan dirancang secara sistematis guna memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.
Pengembangan sistem informasi perjalanan dinas berbasis web dapat membantu proses administrasi penugasan menjadi lebih efisien serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas(Ula, 2.
Sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengelolaan administrasi penugasan dinas.
Alur pelaksanaan kegiatan disajikan dalam flowchart pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1.
Alur Tahapan Kegiatan Flowchart pada Gambar 1 menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam implementasi Sistem Informasi Penugasan Dinas Lapangan Berbasis Web pada BPPKAD Kudus.
Penjelasan dari setiap tahapan metode tersebut adalah sebagai berikut :
Tahap Analisis Kebutuhan Pada tahap ini dilakukan proses analisis secara mendalam terhadap alur penugasan dinas yang berlangsung di BPPKAD Kabupaten Kudus.
Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem manual yang masih digunakan, seperti keterlambatan proses administrasi dan potensi kesalahan pencatatan Selain itu, dilakukan juga penelaahan terhadap kebutuhan pengguna melalui observasi dan diskusi untuk memahami kebutuhan fungsional maupun nonfungsional sistem.
Dokumentasi terhadap alur administrasi yang sedang berjalan turut dilakukan sebagai dasar dalam perancangan sistem yang lebih terstruktur.
Tahap ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem, karena hasil analisis akan menentukan arah dan fitur utama yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
Tahap Implementasi Sistem Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk sistem yang nyata.
Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem informasi serta pembangunan platform berbasis web yang dilengkapi dengan berbagai fitur utama, seperti pengelolaan data pegawai, penjadwalan kegiatan dinas, pengelolaan anggota tim, serta otomatisasi pembuatan surat perintah tugas.
Selain itu, sistem dirancang agar memiliki tampilan yang user-friendly sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang.
Setelah proses pembangunan selesai, dilakukan pengujian awal .
untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Tahap ini sangat penting untuk menjamin kualitas sistem sebelum digunakan secara langsung di lingkungan instansi.
Tahap Pelatihan Pengguna Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan kegiatan pelatihan kepada pengguna yang terdiri dari delapan pegawai dari Bagian Administrasi Umum dan Bagian Kepegawaian.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait penggunaan sistem, baik dari sisi fungsi maupun teknis operasional.
Materi pelatihan meliputi pengenalan fitur-fitur sistem, simulasi penggunaan mulai dari penginputan data pegawai, penyusunan jadwal kegiatan, hingga proses pencetakan surat perintah tugas.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan pengguna dapat mengoperasikan sistem secara mandiri serta memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia secara optimal dalam mendukung pekerjaan sehari-hari.
Tahap Evaluasi dan Pendampingan Tahap evaluasi dan pendampingan dilakukan untuk menilai efektivitas sistem yang telah diimplementasikan sekaligus memastikan sistem dapat digunakan secara optimal oleh Evaluasi dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pendampingan teknis secara langsung selama masa awal penggunaan sistem serta penyebaran kuesioner kepada Pendampingan bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul serta memastikan kelancaran operasional sistem.
Sementara itu, kuesioner digunakan untuk mengukur beberapa indikator penting, seperti kemudahan penggunaan sistem, kecepatan proses administrasi, serta tingkat kepuasan pengguna.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan, maka dilakukan perbaikan dan penyesuaian sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Tahap akhir dari kegiatan ini adalah proses serah terima sistem kepada instansi mitra untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga sistem dapat terus digunakan dalam mendukung kegiatan operasional secara efektif dan efisien.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan metodologi yang telah diterapkan sebelumnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan pengembangan sebuah Sistem Informasi berbasis web untuk penugasan dinas lapangan yang diimplementasikan di BPPKAD Kabupaten Kudus.
Sistem ini dirancang sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan administrasi penugasan dinas yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan tidak Proses administrasi yang masih bersifat konvensional tersebut berpotensi menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan dalam pengetikan data, keterlambatan dalam penyusunan dokumen, serta kesulitan dalam pengelolaan dan penelusuran data kegiatan.
Selain itu, sistem manual juga cenderung tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan rentan terhadap terjadinya duplikasi maupun inkonsistensi data(Amin, 2.
Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah.
Sistem yang telah diterapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam pengelolaan penugasan dinas, mulai dari pengelolaan data kegiatan, pengaturan dan koordinasi anggota tim, hingga proses penerbitan dokumen surat perintah tugas secara otomatis.
Dengan adanya sistem ini, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini dapat dikelola dalam satu P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567 Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
platform yang terintegrasi.
Kehadiran sistem ini menjadikan alur administrasi lebih terstruktur, efisien, serta mudah diakses oleh seluruh pengguna yang berkepentingan.
Selain itu, sistem ini juga memberikan kemudahan dalam proses pencarian data serta pemantauan kegiatan secara lebih cepat dan akurat.
Hal ini selaras dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta memperluas aksesibilitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital(Fonda, 2.
Implementasi Sistem Informasi Penugasan Dinas Lapangan Sebelum sistem diimplementasikan, proses administrasi penugasan dinas di BPPKAD Kabupaten Kudus dilakukan sepenuhnya secara manual.
Pegawai harus mengetik ulang data pada setiap dokumen surat tugas, penjadwalan dicatat dalam buku agenda yang tidak terpusat, dan tidak ada mekanisme pencarian arsip yang efisien.
Setelah sistem SIJADIN diimplementasikan, seluruh proses tersebut beralih ke platform digital yang terpusat, sehingga waktu pembuatan surat perintah tugas dapat dipangkas menjadi kurang dari 5 menit.
Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur utama, seperti pengelolaan data pegawai, pengelolaan jadwal kegiatan dinas, pengelolaan anggota tim penugasan, serta pembuatan dokumen surat perintah tugas secara otomatis.
Pemanfaatan sistem informasi berbasis web memungkinkan proses pengolahan dan pencarian data dilakukan secara cepat dan tepat waktu, sekaligus mengotomatisasi penyusunan dokumen administrasi sehingga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.
Selain itu, integrasi dengan pangkalan data memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat bagi seluruh pemangku kepentingan(Darman, 2.
Sistem ini membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan mudah digunakan.
Hal ini berkaitan dengan pernyataan bahwa sistem informasi berbasis web untuk perjalanan dinas mampu mengatasi berbagai permasalahan administrasi konvensional seperti keterlambatan proses, inakurasi pencatatan, dan hambatan dalam pengelolaan arsip (Triadi et al.
, 2.
Berikut merupakan tampilan halaman login sistem SIJADIN yang berfungsi sebagai antarmuka utama dan gerbang akses ke dalam sistem.
Fitur ini menggantikan sistem akses manual yang sebelumnya tidak memiliki mekanisme keamanan data.
Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2.
Halaman Awal Login Website Tampilan dashboard SIJADIN berfungsi sebagai pusat pemantauan seluruh data sistem secara menyeluruh, dan dashboard menyajikan ringkasan data secara real-time, memungkinkan administrator memantau jumlah pegawai aktif, jadwal kegiatan yang sedang berlangsung, dan statistik penugasan tanpa perlu membuka dokumen fisik satu per satu.
Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.
P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
Gambar 3.
Tampilan Dashboard SIJADIN Halaman data pegawai dan jadwal pegawai berfungsi sebagai sarana pengelolaan informasi kepegawaian serta pemantauan jadwal dinas, termasuk status cuti pegawai.
Fitur pengelolaan data pegawai memungkinkan penyimpanan informasi kepegawaian secara terstruktur dalam basis data, sehingga data dapat diperbarui, dicari, dan diakses dengan cepat.
Fitur jadwal pegawai memudahkan koordinasi penugasan dengan menampilkan ketersediaan dan status cuti setiap pegawai, menghilangkan risiko penjadwalan yang tumpang tindih yang kerap terjadi pada sistem manual.
Tampilan halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5 berikut.
Gambar 4.
Data Pegawai BPPKAD Gambar 5.
Jadwal Pegawai Dinas BPPKAD Halaman detail penugasan dinas lapangan merupakan sarana utama untuk mengelola seluruh data terkait kegiatan penugasan dinas.
Pada halaman ini, administrator dapat merekam seluruh detail penugasan termasuk tujuan kegiatan, anggota tim yang ditugaskan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi kegiatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 6 di bawah ini.
Gambar 6.
Halaman Detail penugasan Dinas P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567 Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
Halaman cetak surat tugas otomatis hadir untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pembuatan dokumen surat perintah tugas secara terstruktur Fitur ini merupakan inovasi utama sistem SIJADIN.
Dengan menarik data yang sudah tersimpan dari modul penugasan, sistem secara otomatis mengisi seluruh kolom dalam template surat perintah tugas sesuai format baku Fitur ini secara langsung mengeliminasi pekerjaan berulang yang menjadi keluhan utama pegawai dalam sistem manual sebelumnya, sebagaimana terlihat pada Gambar 7 berikut.
Gambar 7.
Cetak Surat Tugas Otomatis Pelatihan dan Pendampingan Pengguna Sistem Setelah sistem berhasil dikembangkan dan diimplementasikan, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada para pengguna sistem, yang terdiri dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan administrasi penugasan dinas.
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara terstruktur dengan memberikan pemaparan mengenai fungsi dan fitur utama sistem, prosedur pengelolaan data pegawai, proses pembuatan penugasan dinas, serta mekanisme pencetakan surat perintah tugas melalui sistem yang telah dikembangkan.
Selain itu, pelatihan juga dilengkapi dengan sesi simulasi penggunaan sistem secara langsung, sehingga pengguna dapat memahami alur operasional sistem secara menyeluruh.
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis pengguna, tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara teknis dalam pengoperasian sistem.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pengguna mampu mengoperasikan sistem secara mandiri serta memanfaatkan fitur yang tersedia secara optimal guna mendukung kelancaran proses administrasi penugasan dinas.
Selanjutnya, dilakukan kegiatan pendampingan kepada pengguna dalam proses pengoperasian sistem sebagai tahap lanjutan dari pelatihan yang telah diberikan.
Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis secara langsung apabila pengguna mengalami kendala selama penggunaan sistem, serta memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan operasional instansi.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem yang telah diperkenalkan sebelumnya.
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru dapat berlangsung lebih cepat dan optimal.
Kegiatan pendampingan juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi serta pemahaman pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi yang telah dikembangkan.
Melalui interaksi langsung antara tim pelaksana dan pengguna, berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif.
Hal ini turut mendukung terciptanya penggunaan sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dokumentasi kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 9, dan Gambar 10 sebagai bentuk visualisasi dari proses implementasi sistem di lapangan.
P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
Gambar 8.
Penjelasan sistem pada pembimbing Gambar 9.
Pelatihan sistem pada kepala bidang Gambar 10.
Dokumentasi Implementasi Sistem Kegiatan pendampingan dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai peserta pelatihan telah mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan operasional Dengan demikian, proses implementasi sistem dapat dikatakan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi.
Evaluasi Hasil Implementasi Sistem Evaluasi dilakukan sebagai langkah untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi sistem informasi yang telah diterapkan, dengan berfokus pada perspektif serta pengalaman pengguna secara langsung.
Proses penilaian dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dirancang untuk mengidentifikasi tanggapan pengguna terhadap kinerja sistem.
Instrumen kuesioner tersebut mencakup empat indikator utama, yaitu kemudahan penggunaan sistem, kecepatan dalam proses administrasi, tingkat akurasi data yang dihasilkan, serta tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan.
Keempat indikator ini dipilih karena dianggap mampu merepresentasikan aspek penting dalam menilai efektivitas suatu sistem informasi.
Kuesioner diberikan kepada pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan menggunakan sistem dalam kegiatan operasional sehari-hari, sehingga hasil penilaian yang diperoleh didasarkan pada pengalaman nyata pengguna.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan bersifat objektif dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem lebih lanjut agar dapat semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Hasil evaluasi secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis dan interpretasi data, sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 berikut.
P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
Tabel 1.
Hasil Evaluasi Sistem Informasi Penugasan Dinas Aspek Dampak Presentase % Sistem mudah digunakan Sistem membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan data dan pengolahan data
Sistem mempercepat proses pembuatan surat perintah Pengelolaan data penugasan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya Pengguna merasa puas dan bersedia terus menggunakan sistem
88,9%
Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari responden, sistem informasi yang dikembangkan mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari para pengguna.
Seluruh responden menyatakan bahwa sistem mudah digunakan, mampu membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, serta memberikan percepatan yang signifikan dalam proses administrasi dan pengelolaan data penugasan dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada sebelumnya.
Dari sisi kepuasan pengguna, responden menyatakan merasa puas dan bersedia untuk terus menggunakan sistem dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil pengguna yang mungkin memerlukan penyesuaian atau pengembangan lebih lanjut pada sistem.
Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan data, serta mendukung pelaksanaan penugasan dinas secara lebih terstruktur, efektif, dan sistematis.
Temuan ini juga mengindikasikan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital di lingkungan instansi pemerintahan.
Dampak Kegiatan Pengabdian Penerapan Sistem Informasi Penugasan Dinas Lapangan Berbasis Web memberikan sejumlah kontribusi positif bagi BPPKAD Kudus.
Rincian dampak tersebut dapat dilihat pada tabel Tabel 2.
Dampak Kegiatan Pengabdian Kondisi Sebelum Implementasi Pembuatan surat perintah tugas rata-rata membutuhkan waktu A30 menit per Data pegawai tersebar dalam dokumen fisik yang tidak terpusat sehingga sulit ditelusuri Penjadwalan kegiatan dilakukan melalui catatan terpisah, rentan tumpang tindih Pemantauan dilakukan secara manual tanpa sistem pencatatan terpusat Tidak ada mekanisme pencarian arsip yang efisien, penelusuran dokumen lama memakan waktu lama P-ISSN 2807-6605 | E-ISSN 2807-6567 Kondisi Sesudah Implementasi Surat perintah tugas dibuat otomatis oleh sistem dalam waktu kurang dari 5 menit Data pegawai tersimpan dalam basis data terpusat dan dapat diakses kapan saja Jadwal kegiatan dikelola dalam sistem terpadu dengan notifikasi status cuti Kegiatan penugasan dapat dipantau secara real-time melalui dashboard sistem Fitur pencarian memungkinkan akses informasi penugasan historis dalam hitungan detik Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) https://jamsi.
jurnal-id.
Vol.
No.
Mei 2026.
Hal.
DOI: https://doi.
org/10.
54082/jamsi.
KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat berupa implementasi dan pendampingan Sistem Informasi Penugasan Dinas Lapangan Berbasis Web di BPPKAD Kabupaten Kudus telah berhasil dilaksanakan dan memberikan dampak positif yang terukur.
Sistem yang dikembangkan mampu mengotomasi pembuatan surat perintah tugas dengan maksimal tanpa ada kendala, dan memfasilitasi pengelolaan data pegawai secara terpusat, serta menyediakan pemantauan jadwal kegiatan secara real-time.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengguna menyatakan sistem mudah digunakan dan meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan.
Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya mengotomasi proses administrasi, meminimalkan potensi kesalahan pencatatan data, serta menyediakan akses informasi yang lebih cepat dan akurat.
Instansi mitra telah menyatakan komitmen untuk terus menggunakan sistem ini dalam operasional sehari-hari, yang menunjukkan keberlanjutan penerapan hasil kegiatan pengabdian ini.
Meskipun demikian, sistem ini masih memiliki keterbatasan, yaitu belum adanya integrasi dengan platform informasi lain di lingkungan instansi dan perlunya penguatan pada aspek keamanan sistem.
Pengembangan ke depan disarankan berfokus pada integrasi antar sistem, penguatan keamanan platform, serta penyempurnaan fitur pelaporan yang lebih detail sebagai penunjang pengambilan keputusan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Pendapatan.
Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, penerapan, dan evaluasi sistem informasi ini sehingga kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan sepanjang proses pelaksanaan kegiatan hingga terselesaikannya penulisan artikel ini.
DAFTAR PUSTAKA