Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
E ISSN 2715-1212
Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Katalog LKPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Rohman Pangkalandari 1*.
Muhammad AsAoAd 2 1,2 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
Jakarta.
Indonesia 1 pangkalandari@gmail.
com, 2 muhas72@gmail.
*Corresponding Author
ARTICLE INFO
ABSTRACT
This study analyzes the effectiveness of the electronic procurement process of government goods and services through the LKPP e-Catalog system at the Head Office of the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance using the theory of Jones .
7: .
The results showed that the LKPP e-Catalog has improved procurement efficiency in various aspects, including time, utilization of facilities and infrastructure, resources, and the suitability of goods/services ordered and received.
The implementation of this system results in transparency, cost efficiency, and ease of access for various providers, including MSMEs.
However, there are several barriers to implementation, such as cybersecurity risks, limited system integration, and organizational resistance to change.
To overcome these obstacles, continuous system development, security enhancements, integration with internal platforms, and user training are recommended.
Thus.
LKPP eCatalog is expected to further improve the effectiveness and accountability of government procurement of goods and services.
Keywords LKPP e-Catalog.
Electronic Procurement.
Effectiveness.
Transparency.
Efficiency.
PENDAHULUAN
Pada masa sekarang ini perkembangan teknologi telah sangat maju diberbagai bidang, salah satunya dibidang proses pengadaan barang dan jasa dimana untuk melaksanakan pengadaan yang bersifat terbuka, transparan, efektif dan efisien pada proses pengadaan barang dan jasapun dilakukan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Kebutuhan penyediaan barang/jasa pemerintah sangatlah beragam, mulai dari kebutuhan pokok seperti kertas dan tinta hingga peralatan teknis yang kompleks.
Untuk memenuhi pengadaan barang/jasa tersebut, menuntut adanya metode pengadaan yang efektif untuk memenuhi semua kebutuhan, sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang fleksibel dan adaptif untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang telah maju pesat, proses birokrasi untuk untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pun harus semakin canggih.
Salah satunya adalah dengan adanya Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Katalog LKPP yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
Dimana sebelum adanya era teknologi yang maju, pengadaan barang dan jasa di semua sektor pemerintah dilakukan secara Sistem pengadaan barang/jasa konvensional sudah tentu memiliki banyak kekurangan.
Mulai dari proses yang membutuhkan waktu panjang hingga pendataan kebutuhan barang yang salah sangat mungkin terjadi.
Namun, ketika teknologi informasi sudah semakin maju, kesalahan tersebut bisa diminimalisasi dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
Pada prinsipnya, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi ekatalog LKPP adalah salah satu metode pengadaan barang atau jasa secara elektronik melalui aplikasi berbasis internet dimana bisa diakses oleh semua calon penyedia atau pemasok.
Tujuan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP tentu untuk http://ojs.
neracajurnalakuntansiterapan@gmail.
com/neracajournal@stiami.
E ISSN 2715-1212
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
Dengan menggunakan sistem ini, kerja instansi pemerintah lebih cepat, sesuai sasaran, dan dapat menghemat anggaran.
Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Sistem pengadaan yang buruk akan mengakibatkan biaya-biaya yang tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat.
Sistem yang demikian akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan tertundanya manfaat proyek yang dirasakan oleh masyarakat.
Ketidakberesan sistem pengadaan juga bisa membuka peluang untuk korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diperlukan adanya keterbukaan, bebas bagi siapa saja untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa, namun harus memenuhi tata cara dan tata tertib dalam perundang-undangan yang berlaku.
Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Aplikasi e-katalog LKPP di Indonesia pada perspektif pemerintah yang dipercaya sebagai alat ukur atau instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket yang dilaksankan, menyediakan monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat, dan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Sementara penggunaan sistem pengadaan yang terdahulu melalui mekanisme tender memiliki sejumlah kelemahan yang dapat mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pemerintahan dalam pengadaan barang dan jasa telah melaksanakan dengan metode pengadaan langsung menggunakan aplikasi e-katalog LKPP.
Sistem aplikasi ini adalah tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem aplikasi yang bisa diakses oleh instansi pemerintah dan juga masyarakat umum.
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang E-katalog.
E-katalog atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
Hal ini diperkuat juga melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.
06/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
Tabel 1.
Data Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Aplikasi E-Katalog LKPP di Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tahun 2024
NAMA
PENYEDIA
ID PAKET
NAMA PAKET
P00-P240910502891
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.
2024 (G.
Pt.
Hasbana
Karya Cipta
1,694,857,650
PE2-P240910499828
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.
2024 (R.
Pt.
Datascrip
890,000,000
LTN-P240910476839
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.
2024 (A.
Pt.
Hasbana
Karya Cipta
1,232,866,280
LTN-P240910466203
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.
2024 (S.
Mitratech Data
Securindo
409,035,000
LTN-P240910460808
PT.
Hasbana
Karya Cipta
519,000,000
LTN-P240910460722
PT.
Pratama
Datamaksima
1,539,000,000
Pengadaan 25 (Dua Puluh Lim.
Unit Perangkat Pendingin Ruangan (AC) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pengadaan 19 (Sembilan Bela.
Unit UPS 10 KVA Untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan HARGA Rohman Pangkalandari.
Muhammad AsAoAd (Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikA) Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
E ISSN 2715-1212
LTN-P240910388637
Pengadaan Perangkat Pendingin Ruangan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan PT.
Hasbana
Karya Cipta
567,000,000
LTN-P240810197519
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Vertikal Djpb Ta.
2024 (M.
Mitratech Data
Securindo
744,276,000
6R1-P240810056006
POR-P240710004459
PT.
Binabusana Internusa Mitra Kreasi Garmen Pengadaan Seragam Pegawai Pengadaan Seragam Pegawai 345,360,000 597,768,000 LTN-P240710000556 Pembelian Perangkat Pendingin Ruangan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan PT.
Hasbana
Karya Cipta
147,250,000
LTN-P24079893224
Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Pt Megatech
Jaya Nusantara
180,281,000
6R1-P24079846381
Pengadaan Seragam Petugas Kebersihan.
Resepsionis.
Sopir Pada Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan Crysber Bahtera
Sentosa
366,240,000
LTN-P24069704737
Pengadaan Sparepart Dan Perlengkapan Pendukung Perangkat TIK Direktorat SITP
Delta Klik Indonesia
66,955,000
KB2-P24069532827
Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kanwil Djpb TA 2024 PT.
Astrido Jaya
Mobilindo
540,400,000
LTN-P24069496374
Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Pt Megatech
Jaya Nusantara
178,216,000
TD4-P24059436080
Pengadaan ATK Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan CV.
Sukma Jaya
Baru 45,206,000 POR-P24059378114
Pengadaan Seragam Pegawai Mitra Kreasi
Garmen
120,282,100
KB2-P24059353942
Pengadaan Kendaraan Dinas Jenderal Perbendaharaan Ta 2024 Pt.
Astrido Jaya
Mobilindo
1,621,200,000
KB2-P24059353919
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ta 2024 Pt.
Astrido Jaya
Mobilindo
401,300,000
KB2-P24059353834
Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Wilayah Djpb TA 2024 PT.
Astrido Jaya
Mobilindo
3,782,800,000
LTN-P24059318752
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Pusat Djpb Ta.
2024 (M.
Mitratech Data
Securindo
495,536,000
AC0-P24049106059
Pencetakan Majalah Volume 1 Tahun 2024
Indonesia
Maju Selaras Network
187,500,000
LTN-P24049011622
Pengadaan Ups 10 Kva Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pt.
Pratama
Datamaksima
769,350,000
LTN-P24048984400
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Untuk Keperluan Kantor Pusat Djpb Ta.
Air Mas Perkasa
400,000,000
5J0-P24038896899
Pengadaan ATK Berupa Kardus Arsip Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan CV.
Sukma Jaya
Baru 91,020,000 LTN-P24038823354
Pengadaan ATK Berupa Kardus Dokumen
Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan PT Megatech
Jaya Nusantara
166,846,000
POR-P24028580229
Treasury Pengadaan Seragam Pegawai Direktorat
Mitra Kreasi
Garmen
669,621,700
Rohman Pangkalandari.
Muhammad AsAoAd (Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikA) E ISSN 2715-1212 Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
LTN-P24028536563
Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Pt Megatech
Jaya Nusantara
180,386,000
5J0-P24028534329
Pengadaan Supplies Komputer Untuk Keperluan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Brava Inti
Mastaka
148,024,000
LTN-P24028533012
Pengadaan Perangkat Pendingin Ruangan (AC) Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan PT.
Hasbana
Karya Cipta
837,000,000
LTN-P24028532766
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb TA 2024 (PAKET .
Mitratech Data
Securindo
676,741,000
LTN-P24018438618
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb Ta.
2024 (V.
Mitratech Data
Securindo
290,400,000
LTN-P24018431507
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb Ta.
2024 (V.
Air Mas Perkasa
541,000,000
P00-P24018413953
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kantor Pusat Djpb Ta.
2024 (G)
Pt.
Hasbana
Karya Cipta
1,752,832,950
KB2-P24018378293
Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Kanwil Djpb TA 2024 PT.
Astrido Jaya
Mobilindo
6,412,800,000
KB2-P24018377453
Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan KPPN
TA 2024
PT.
Astrido Jaya
Mobilindo
8,026,000,000
BED-P24018375360
Sewa Tanaman Dalam Gedung PT.
Vitara Anugrah Mandiri 229,473,000 LPL-P24018374271 Pengadaan Jasa Monitoring dan Analisis Media Direktorat Jenderal Perbendaharaan PT.
Indonesia Indikator 82,500,000 BED-P24018364911 Pengadaan tanaman dalam ruangan PT.
Vitara
Anugrah
Mandiri 193,713,000 TOTAL
38,140,036,680
(Sumber : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharan Kementerian Keuangan 2.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendahraan Kementerian Keuangan pada Tahun 2024 dalam pengadaan barang dan jasa telah menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP.
Dengan jumlah transaksi dan anggaran yang besar, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui mekanisme sistem pengadaan secara elektronik telah mampu menjadi terobosan yang dapat menjadikan pengadaan barang dan jasa menjadi kredibel dan akuntabel.
Pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui aplikasi e-katalog dalam menerapkan prinsip, efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.
01/2018 tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik pada Pasal 2 di Kementerian Keuangan.
Disamping itu tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan pemerintah, memantau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi serta mekanisme penegakan hukum dapat diterapkan dengan tegas.
Pada tahun 2024 proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik melalui aplikasi ekatalog LKPP sehingga terdapat peningkatan transaksi yang signifikan dengan jumlah pengadaan dari sebanyak 27 .
ua puluh tuju.
paket pengadaan menjadi 52 .
ima puluh du.
paket pengadaan secara Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pejabat pengadaan barang dan Permasalahan Pertama adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh para pejabat pengadaan maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat menggunakan aplikasi e-katalog LKPP adalah harga Rohman Pangkalandari.
Muhammad AsAoAd (Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikA) Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
E ISSN 2715-1212
yang tercantum belum termasuk biaya pengiriman.
Informasi ini baru diketahui pada saat sudah memasukkan pesanan di aplikasi.
Hal ini yang menyebabkan pejabat pengadaan barang dan jasa melakukan pembatalan pembelian.
Selain dengan pembatalan pembelian, ada juga satuan kerja harus melakukan revisi anggaran untuk mengakomodasi biaya pengiriman tersebut.
Permasalahan Kedua belum semua barang dan jasa yang diperlukan dapat disediakan secara elektronik melalui aplikasi ekatalog LKPP.
Adanya kebutuhan baik yang rutin maupun insidental pada satuan kerja belum semuanya tersedia di aplikasi e-katalog LKPP.
Akibatnya pejabat pengadaan barang dan jasa akan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang lain misalnya pelelangan, pengadaan langsung ataupun pembelian langsung.
Ketiga belum semua barang dan jasa yang tersedia pada aplikasi e-katalog LKPP telah mempunyai sertipikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Neger.
yang disyaratkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Ketiga permasalahan tersebut menjadi bahan awal bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi seputar penggunaan aplikasi e-katalog LKPP pada pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
KAJIAN PUSTAKA
Administrasi : Menurut Pohan .
: AuAdministrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Ay Administrasi Publik : Menurut Chandler dan Plano (Em.
Lukman Hakim, 2011: .
: AuAdministrasi Publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola .
keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
Ay Efektivitas : Jones .
menjelaskan bahwa efektivitas sistem diukur dari aspek efisiensi waktu, transparansi, serta biaya.
Keamanan Pengadaan Elektronik : Carter et al.
menyoroti pentingnya keamanan siber dalam sistem pengadaan elektronik, termasuk penerapan teknologi enkripsi dan autentikasi.
Pengadaan Barang dan Jasa : Menurut Marbun .
mengemukakan pendapatnya bahwa Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis .
he system of though.
, mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.
Kerangka Konseptual Efektif merupakan kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
Sesuatu yang efektif berarti dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan atau memberikan dampak yang signifikan.
Sedangkan Efektivitas adalah kata benda yang merujuk pada tingkat keberhasilan atau kemampuan sesuatu dalam mencapai sebuah tujuan.
Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu tindakan, metode, atau program mencapai hasil yang diinginkan.
Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
Pengadaan yang efektif dimana proses pengadaan yang berhasil mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik, harga yang kompetitif, dan dalam waktu yang tepat.
Sedangkan efektivitas pengadaan yang merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pengadaan, seperti penghematan biaya, peningkatan kualitas barang atau jasa, dan kepuasan pengguna.
Pengadaan barang/jasa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pejabat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap operasionalnya yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan Rohman Pangkalandari.
Muhammad AsAoAd (Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikA) E ISSN 2715-1212 Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat berjalan secara efektif maka proses pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik melalui aplikasi e-katalog LKPP harus diusahakan dengan menggunakan data yang lengkap untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
Manfaat positif pengadaan barang dan jasa dalam menggunakan aplikasi e-katalog LKPP adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik .
-procuremen.
bisa membuat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong pemasok atau vendor untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa publik.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penilaian efektivitas yang di kemukakan oleh Jones .
sebagai berikut:
Proses: Apakah pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menggunkan aplikasi e-katalog LKPP sesuai dengan tugas dan fungsi pejabat pengadaan dalam proses pengadaannya dalam mewujudkan efektivitas pengadaan barang dan jasa.
Penilaian Dampak: Apakah penggunaan aplikasi e-katalog LKPP efektif dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, dapatkan hasil-hasil dijelaskan oleh beberapa proses alternatif diluar program, apakah program-program memiliki dampak yang tidak diinginkan.
Dalam penelitian proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat pembuat komitmen adalah sebagai berikut:
Paket pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah tersedia alokasi anggarannya.
Paket pengadaan sudah direkam, diumumkan dan mendapatkan nomor identitas paket pengadaan pada aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Paket pengadaan barang dan jasa yang menjadi konsentrasi pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada aplikasi e-katalog LKPP.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Pendekatan kualitatifdipilih karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa manipulasi terhadap objek penelitian.
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena yang Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat.
Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas penggunaan aplikasi e-Katalog LKPP dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah efektivitas penggunaan aplikasi e-Katalog LKPP dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Efektivitas ini dievaluasi berdasarkan dua dimensi utama menurut teori Jones .
, yaitu:
Proses, yaitu dengan menilai kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur yang telah Rohman Pangkalandari.
Muhammad AsAoAd (Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikA) Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
E ISSN 2715-1212
Penilaian Dampak, dengan mengukur dampak penggunaan aplikasi terhadap pencapaian tujuan serta kemungkinan adanya dampak yang tidak diinginkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbendaharaan negara.
Direktorat ini memiliki misi memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif melalui berbagai kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan yang inovatif.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan aplikasi e-Katalog LKPP dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hasil Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, penerapan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui aplikasi E-Katalog LKPP menunjukkan beberapa hasil sebagai berikut:
Efisiensi Waktu Proses pengadaan barang/jasa yang sebelumnya memakan waktu hingga 14 hari kerja, setelah menggunakan E-Katalog dapat diselesaikan dalam 5-7 hari kerja.
Pemilihan vendor dan penetapan pemenang lebih cepat karena tersedianya daftar penyedia terdaftar di sistem.
Transparansi dan Akuntabilitas Seluruh proses pengadaan dapat dilacak .
melalui sistem, mengurangi praktik KKN.
Harga barang/jasa telah terstandarisasi dalam E-Katalog, sehingga meminimalisir markup harga.
Penghematan Anggaran Terjadi efisiensi biaya sebesar 10-15% dibandingkan metode pengadaan konvensional.
Penghilangan biaya administrasi fisik karena proses dilakukan secara digital.
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog LKPP Penelitian ini meneliti efektivitas proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-Katalog LKPP, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengamati bagaimana sistem e-Katalog LKPP mampu mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Unsur Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui eKatalog LKPP dianalisis menggunakan empat unsur utama:
Unsur Waktu: Penggunaan e-Katalog LKPP memungkinkan penyelesaian pengadaan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional.
Proses ini mempercepat pencairan dana dan distribusi barang serta jasa.
Unsur Pemanfaatan Sarana dan Prasarana: Dengan adanya sistem digital, kebutuhan akan dokumentasi fisik berkurang secara signifikan.
Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi perkantoran untuk memudahkan administrasi.
Unsur Sumber Daya: Efektivitas pengadaan juga didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang memahami teknologi e-Katalog.
Pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengguna sistem berkontribusi pada kelancaran implementasi.
Unsur Kesesuaian: Sistem e-Katalog memastikan bahwa barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengadaan.
Rohman Pangkalandari.
Muhammad AsAoAd (Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikA) E ISSN 2715-1212 Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
Dampak Implementasi E-Katalog LKPP Penerapan sistem e-Katalog LKPP memiliki dampak positif bagi pemerintah dan vendor penyedia barang dan jasa:
Bagi Pemerintah: Proses pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel, mengurangi potensi korupsi dan inefisiensi.
Bagi Vendor: Memberikan peluang yang lebih luas bagi penyedia barang dan jasa untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah dengan sistem yang lebih terbuka dan adil.
Pembahasan Sistem E-Katalog LKPP terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan penghematan anggaran di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI.
Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Suryanto dkk.
, 2.
yang menyatakan bahwa pengadaan elektronik mempercepat proses lelang dan mengurangi intervensi manusia.
Namun, beberapa tantangan seperti keterlambatan penyedia dan kurangnya literasi digital perlu diatasi melalui:
Sosialisasi lebih intensif bagi pengguna dan penyedia barang/jasa.
Peningkatan pengawasan terhadap kinerja vendor di E-Katalog.
Optimalisasi sistem untuk meminimalisir error teknis.
Dengan demikian.
E-Katalog LKPP telah memberikan dampak positif, namun perlu penyempurnaan agar efektivitasnya semakin maksimal.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e-Katalog LKPP di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah berjalan dengan efektif.
Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi waktu, memaksimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan terus melakukan perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas SDM, efektivitas pengadaan melalui e-Katalog dapat semakin optimal di masa mendatang.
DAFTAR PUSTAKA
Aan Komariah.
Djam'an Satori.
Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: CV.
Alfabeta.
Ade.
Maman 2018.
Manajemen Sumber Daya Manusia.
Yogyakarta: Deepublish.
Adrian Sutedi, 2018.
Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya.
Jakarta: PT.
Sinar Grafika.
Creswell.
John W.
Penelitian Kualitatif & Desain Riset.
Yogyakarta: PT.
Pustaka Pelajar.
Duncan (Steers 2015:.
Manajemen efektivitas (Dalam Perspektif Pelayanan Publi.
Jakarta: Mitra Wacana Media.
Hendryadi.
Tricahyadinata.
, & Zannati.
Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik.
Jakarta: Lembaga Pengembagan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperiu.
Jones .
Public Policy.
Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan .
Edisi ke empat.
Kencana Press.
Jakarta.
Kettner.
Moroney dan Martin .
Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach.
Marbun.
Rocky.
Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
Jakarta: PT.
Visimedia.
Mardiasmo.
Efisiensi dan Efektifitas.
Jakarta: CV.
Andy.
Rohman Pangkalandari.
Muhammad AsAoAd (Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara ElektronikA) Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol.
7 No.
Oktober 2025, pp.
E ISSN 2715-1212
Moleong.
Lexy.
Metode Penelitian Kualitatif.
Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Moleong.
Lexy J.
, 2013.
Metode Penelitian Kualitatif.
Edisi Revisi.
Bandung.
Remaja Rosdakarya.
Mulyadi.
Dedy, 2016.
Administrasi Publik dan Pelayanan Publik.
Bandung: CV.
Alfabeta.
Pasolong Harbani 2017.
Teori Administrasi Publik.
Bandung CV.
Alfabeta.
Siahaya.
Manajemen Pengadaan Barang/Jasa.
Bogor: PT.
INMEDIA.
Rosenbloom.
David H.
Public Administration.
Understanding Management.
Politics, and Law in the Public Sector.
Eightn Edition.
New York: McGraw-Hill International Edition.
Rukin.
Metodologi Penelitian Kualitatif.
Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
Siregar.
Helly Aroza, 2016.
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal.
Jurnal Tranparansi Ilmiah.
Sudarmayanti .
Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja Bandung: Mandar Maju.
Sugiono.
Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta.
) Cet 4.
Hlm.
102 Taufiqurakhman, kebijakan publik, (Jakarta: penerbit, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama per.
Hlm 4-5.
Sugiyono.
Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.
Bandung: Alfabeta.
Sutha.
Diah Wijayanti.
Administrasi Perkantoran.
Sidoarjo: PT.
Indomedia.
Pustaka.