PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH
NEGERI (MAN) BULELENG
Oleh : Juliawati1 dan Gede Sandiasa2
ABSTRAKSI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman peneliti bahwa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng merupakan satu-satunya Madrasah Negeri yang berada di Buleleng dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sudah sepatutnya menyelenggarakan pelayanan berbasis EGovernment sebagai media dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal, efektif dan efisien.
Peneliti mengemukakan bahwa penerapan E-Government di MAN Buleleng sudah berjalan dengan baik meskipun masih memiliki kekurangan hal ini dapat terlihat dari infra struktur sumberdaya manusia yang masih belum memenuhi standar atau kualifikasi dalam penerapan E-Government.
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan E-Government dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.
Fokus penelitiannya adalah tentang penerapan EGovernment serta 6 indikator penerapan E-Government yakni Infrastruktur Data.
Infrastruktur Legal.
Infrastruktur Institusional.
Infrastruktur Manusia.
Infrastruktur Teknologi dan Strategi Pemimpin.
Instrumen pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung pada lokasi serta berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, lama peneltiannya adalah sekitar 2 bulan, dan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat penerapan berbasis E-Government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yakni penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektrinik (LPSE) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
Secara umum, penerapan berbasis EGovernment ini telah berjalan dengan optimal, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya seperti adanya perangkapan tugas bagi staff yang bertugas mengelola LPSE dan SIMPEG.
Kata kunci : E-Government.
LPSE.
SIMPEG Sfaf Administrasi MAN Buleleng Staf Pengajar FISIP UNIPAS Pendahuluan Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 1 antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efesien dibandingkan dengan saatsaat sebelumnya.
Didalam format ini, proses interaksi dan komunikasi antar negara-negara di dunia akan lebih intens dibandingkan dengan apa yang selama ini terjadi.
Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yag selama ini berlaku terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum akibat sedemikian cepat dan akuratnya informasi mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain.
Adanya desakan dari negara-negara besar bahwa untuk dapat bergaul secara baik didalam era global negara yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal berkenaan dengan demokratisasi, hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, dengan demikian secara tidak langsung tuntutan masyarakat terhadap pemerintahannyapun menjadi berubah, dalam upaya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan masyarakat bangsa maupun pergaulan negara-negara di dunia.
Pemerintah diminta untuk lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya .
erutama mereka yang harus melakukan aktivitasnya sehari-hari, seperti misalnya berbisnis di dalam sebuah pasar terbuka dan perdagangan beba.
, lebih memperbaiki kinerja birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan pemehuhan berbagai berkepentingan membaik secara signifikan, dapat menghasilkan keputusankeputusan yang berkualitas, lebih menyadari berbagai perubahan mendasar yang harus dipahami dan dilakukan untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, dalam persaingan pasar global.
Oleh karenanya untuk mewujudkan semua itu, maka pemerintah mendukung perubahan tersebut untuk menuju kearah yang lebih maju dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan teknologi informasi di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden No.
06/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi.
Media, dan Informatik.
di Indonesia yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan percepatan proses demokrasi.
Good Governance menyangkut asas sebagai Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 2 berikut: Aupartisipasi, adanya aturan hukum .
ule of la.
, transparansi yang .
, orientasi pada consensus, adanya kesetaraan .
, efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitasAy (Remaja, 2017: .
Selain itu juga dalam Inpres No.
3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government, menyebutkan bahwa egovernment tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan yang berbasis .
elektronika dalam rangka upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Oleh karena itu dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan pula akan dapat memacu kemajuan negara Indonesia itu sendiri, melihat pada tuntutan masyarakat modern kini yang mengharuskan pemerintah memiliki waktu response yang cepat terhadap berbagai permintaan atau kebutuhan khalayak.
Dengan kata lain, mereka .
tidak peduli bagaimana pemerintah mengorganisasikan dirinya, namun yang penting adalah bahwa semua proses pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diberikan secara baik, cepat, dan murah.
Disamping itu diperlukan kemampuan pengintegrasian data yang mudah diakses , dapat otentiksifikasi dari berbagai data ditampilkan, dapat diperoleh melalui penyelenggaraan E-Government di segala bidang layanan pemerintah, demikian juga ditemukan dalam penelitian, yang menyebutkan bahwa Auknowledge of thetypes of integrity, processes of access, reproduction, identification and extraction isneeded in order to authenticate digital recordsAy (Mosweu & Ngoepe, 2019: .
Berkaitan dengan pelayanan publik yang berbasiskan teknologi informasi.
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng sebagai salah satu institusi pendidikan tingkat menengah yang berada di Buleleng, di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia telah menggunakan teknologi informasi tersebut sebagai kebutuhan dalam rangka menunjang kegiatan akademik, memberikan pelayanan yang prima kepada siswa dan pegawai serta agar dapat bersaing dengan sekolah menengah yang lain.
Teknologi informasi yang digunakan MAN Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 3 Buleleng berupa penerapan e-government.
Dalam hal ini, basis online / internet yang digunakan MAN Buleleng dalam rangka membantu penyelenggaraan egovernment tersebut agar dapat berjalan secara baik dan lancar meliputi: Belanja Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektroni.
Education Management Information System
(EMIS),
Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
Basis online/internet yang digunakan MAN Buleleng tersebut telah diterapkan dalam website MAN Buleleng yang dapat diakses melalui w.
Dalam website MAN Buleleng tersebut terdapat menu profil lembaga, data guru dan pegawai, data siswa sampai pada data prestasi yang diraih sekolah.
Penerapan e-government di MAN Buleleng tersebut merupakan salah satu langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima serta memberikan keterbukaan informasi yang bermanfaat bagi para civitas akademik MAN Buleleng pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
Akan tetapi fakta yang ditemukan peneliti pada observasi dan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang terkait, penerapan e-government di MAN Buleleng tersebut belum dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan egovernment.
Hal tersebut karena masih terdapat berbagai permasalahan.
Pertama, sistem jaringan yang sering mengalami gangguan pada beberapa cakupan layanan yang tersedia.
Dalam hal ini karena dipengaruhi oleh kualitas internet yang kurang stabil sehingga dalam mengakses portal cenderung lama dan lelet karena posisi server penuh sehingga memerlukan koneksi internet yang berkualitas tinggi, hal ini mempengaruhi proses upload dan download data menjadi lambat.
Kedua, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, padahal dalam suatu instansi pemerintah/organisasi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menerapkan e-government, hal tersebut karena sumber daya manusia tersebut salah satu yang akan menentukan keberhasilan dari penerapan e-government.
Oleh karena itu berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan untuk sumber daya manusia yang tersedia saat ini masih tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dalam proses e-government.
Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 4 dalam hal ini khususnya untuk sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi secara khusus.
Tinjauan Pustaka Pengertian dan Ruang Lingkup E-Government Menurut Bank Dunia (World Ban.
Indrajit mendefinisikan e-Government sebagai berikut:
AuE-Government refers to the use by government agencies of information technologies .
uch as Wide Area Networks, the internet, and mobile computtin.
that have ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of govermentAy.
(E-Govenrment mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh agen pemerintah .
eperti Wide Area Networks (WAN).
Internet, dan Mobile Ccomputin.
hal tersebut mempunyai kemampuan untuk mengubah bentuk hubungan dengan masyarakat, bisnis dan lembaga pemerintah lainny.
Sementara itu.
UNDP (United Nation Development Programm.
dalam Indrajit .
, mendefinisikan e-government secara lebih sederhana, yaitu: AuEGovernment is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agenciesAy.
( E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) oleh pihak pemerintaha.
Pemerintah Federal Amerika Serikat.
Andrianto mendefinisikan e-Government sebagai berikut: AuE-Government refers to the the delivery of government information and services online through the Internet or other digital meansAy.
-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintah melalui internet atau media digital lainny.
Selanjutnya ruang llingkup e-Government adalah:
Penggunaan Teknologi berbais iternet/intranet, untuk menambah akses dalam memberikan pelayanan jasa dari Pemerintah Kepada Masyarakat.
Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dan masyarakat, dengan demikian masyarakat dapat mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan pemerintah.
Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 5 c.
Keterhubungan elektronik di lingkungan ekterm/intern untuk berbagai aplikasi layanan (Kesimin, 2015: ) Manfaat dan Tujuan e-Government Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep electronic government .
-governmen.
bagi suatu negara, antara lain:
Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya .
asyarakat, kalangan bisnis, dan industr.
terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pihak-pihak Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
Memberdayakan pihak-pihak pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis Konsep electronic government .
-governmen.
diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis Jenis Pelayanan e-Government Salah satu cara mengkategorikan jenis pelayanan adalah dengan melihat dari dua aspek utama, yaitu:
Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 6 Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government .
lectronic governmen.
yang ingin dibangun dan dan Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.
Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para pengguna.
Berdasarkan dua aspek di atas , maka Indrajit .
6: .
mengemukakan bahwa jenis-jenis e-government dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu:
Publikasi, sebuah komunikasi satu arah, dalam hal ini pemerintah mempublikasikan berbagai data dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihakpihak lain yang berkepentingan melalui internet.
Interaksi, komunikasi dua arah antara pemerintah dengan berbagai pihak yang berkepentingan, dalam hal ini dapat menggunakan dua aplikasi, yaitu pertama portal dimana situs terkait, memberikan fasilitas searching, bagi pihak yang berkepentingan dan mendapatkan informasi dan data sepesifik.
Kedua, pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Transaksi, adalah interaksi dua arah, namun berkaitan dengan pelaksanaan transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji penerapan E-Government dalam meningkatkan layanan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng.
Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap data yang ditemukan dan dihadapi peneliti.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Menurut Bungin .
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dari Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 7 tingkah laku yang dapat diamati dari orang-rang yang diteliti.
Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono .
adalah Aumetode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, .
ebagai lawanya adalah eksperime.
di mana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi .
, analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasiAy.
Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diteliti tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian, hasil dari penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan, atau peristiwa yang sebenarnya.
Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan penelitian secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:.
Informan dalam penelitian ini adalah:
Kepala Sekolah, .
dari para pegawai dan tenaga pendidik yang ada di sekolah dalam hal pelaksanaan e-government di sekolah.
Kepala Tata Usaha (Kaur TU) yang bertanggungjawab penuh dan memonitoring langsung pada tugas tugas kepegawaian di sekolah.
Wakil Kepala Madrasah yang terlibat langsung dan menjadi koordinator dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Staff TU (Operato.
, pertimbangan peneliti, yaitu sebagai staff madrasah yang secara langsung berinteraksi dan mengimplementasikan sejumlah aplikasi egovernment di sekolah Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yang secara langsung sebagai konsumen atas pelayanan yang diberikan di madrasah.
Pertimbangan peneliti menentukan karakteristik atau kriteria informan penelitian di atas, yaitu agar informasi yang diperoleh dalam penelitian ini bisa lebih akurat karena melibatkan informan penelitian yang benar-benar memahami Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 8 peran e-government dalam meningkatan pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng, serta kendala-kendala yang dihadapi pihak madrasah dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Teknik observasi, yaitu suatu cara yang ditempuh dalam mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian meliputi:
proses kerja operator LPSE dan SIMPEG dalam melakukan input data serta pengolahan berkas-berkas yang diperlukan saat penginputan data.
Teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Ridwan,2006 : .
Pokokpokok masalah tersebut dikembangkan dalam bentuk berbagai pertanyaan yang disesuaikan dengan karakteristik informan, sehingga wawancara dapat berlangsung tanpa terjebak pada suasana yang kaku.
Hasil wawancara direkam atau dicatat secara manual tergantung kesepakatan antara peneliti dengan Teknik pemanfaatan dokumen.
Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber berupa data-data dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE dan juga laporan data kepegawaian, absensi sidik jari.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan Penerapan E-Government di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng, maka dapat digambarkan bahwa penerapan EGovernment di Madrasah Aliyah Negeri Buleleng secara garis besar terbagi atas tiga bagian:
E-Procurement (Pengadaan Barang/Jasa secara Elektroni.
melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) SIMPEG (Sistem Informasi Manajement Kepegawaia.
Education Management Information System (EMIS) Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 9 Dari 3 jenis contoh layanan E-Government yang diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng, yang dibahas oleh peneliti adalah EProcurement dan SIMPEG.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/KD/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP /Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa ULP Pejabat Pengadaan Kementerian/Lembaga /Perguruan Tinggi/ BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakanfasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
Selain ULP/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyediaan barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.
Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa Selain itu penerapan prinsip-prinsip good governance dalam egovernment dapat meningkatkan prestasi kerja dan daya dukung masyarakat dalam meningkatkan layanan publik, hal ini terungkap dalam karya ilmiah, yang menyebutkan, bahwa Aupenerapan prinsip good governance dalam meningkatkan prestasi kerjaAy (Prathiwi & Suprapta, 2017: .
Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah E-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.
Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (E-Catalogu.
yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 10 pemerintah, proses audit secara online (E-Audi.
, dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (E-Purchasin.
Untuk Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI.
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng dalam penerapan LPSE keaktifannya sebagai Non Penyedia .
bukan sebagai penyedia barang/jasa, http://w.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) SIMPEG WEB adalah sistem informasi kepegawaian berbasis web, sistem ini untuk mendukung pendataan kepegawaian khususnya di lingkungan Kementerian Agama RI.
Sebelumnya sistem ini diperkenalkan menggunakan teknologi Client Server dan data base belum tersentralisasi, sehingga pengintegrasian datanya tidak efisien dan seringkali data yang ada di pusat sudah tidak lagi data terbaru dari pegawai yang ada di daerah.
Dengan adanya data tersentralisasi di pusat, diharapkan keakuratan data dan pekerjaan yang lebih efisien dapat tercapai.
Secara operasional sistem ini berjalan secara bersama-sama dengan simpeg client server yang hanya diinstal pada kantor pusat.
Adapun data master untuk modul laporan yang berhubungan langsung dengan pegawai dapat diakses oleh semua pengguna baik di pusat atau daerah.
Modul-modul yang tersedia pada SIMPEG WEB sebagai berikut:
Data Master .
anya tersedia untuk pengguna dengan hak akses Administrato.
Data Pegawai .
artu Pegawai.
Mutasi Pegawa.
Riwayat Pegawai (Pendidikan.
Pangkat.
Diklat.
Jabatan.
Anak.
Indispliner.
Istr.
Laporan, terdiri dari:
C Data Pegawai C Statistik Pegawai C Inventarisasi Pegawai Surat-surat, terdiri dari:
Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 11 C Pembuatan DP3 C Pembuatan Surat Keputusan (SK KP).
Untuk mengakses SIMPEG WEB ini, sebelumnya pengguna harus melakukan registrasi secara manual, dengan mengajukan surat permohonan pengguna .
ser i.
kepada Bagian Data dan Informasi Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Pusat untuk diproses registrasinya.
Ini dilakukan untuk mengontrol pengguna yang dapat mengakses sitem ini sehingga dapat di Untuk masuk ke sistem SIMPEG WEB, pengguna dapat masuk melalui alamat https://simpeg.
Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan EGovernment di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng.
Berdasarkan konsep yang dikemukakan Indrajit .
bahwa terdapat beberapa indikator penting dalam penerapan E-Government, dimana indikator tersebut meliputi:
Infrastruktur Data Infrastruktur data ini meliputi manajemen sistem, dokumentasi dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan E-Government.
jika infrastuktur data tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi penerapan E-Government.
Dengan adanya e-government, manfaat dapat diperoleh, antara lain: .
data terbackup rapi dalam manajemen sistem komputer.
data yang terimput merupakan data yang akurat.
deskripsian masing-masing pegawai jelas sesuai dengan tupoksinya.
adanya jaringan internet yang memadai dapat mendukung proses penyelesaian pekerjaan.
dokumentasi dan laporan tersusun rapi sehingga dapat memudahkan audit.
Infrastuktur Legal Dalam penerapan E-Government dibutuhkan infrasturktur legal dari lembaga atau penyedia layanan.
Infrastruktur legal meliputi adanya dasar hukum, serta peraturan-peraturan dalam penerapan E-Government (Indrajit.
Infrastuktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum.
Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 12 Dengan adanya infrastruktur legal, maka penerapan E-Government mempunyai dasar hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang berlaku.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng diterapkan berdasarkan pada Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Peraturan tersebut memuat pedoman dan tata cara dalam menjalankan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Infrastruktur Institusional Penerapan E-Government harus ditunjang dengan infrastruktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya (Indrajit, 2.
Infrastruktur institusional tersebut, meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait.
Kemudian, untuk keberhasilan E-Government tersebut terkait dengan komunikasi antar organisasi/instansi ini disamping diperlukan ketepatan pemahaman dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan sasaran tersebut juga diperlukan mekanisme dan prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik sehingga bawahan dapat bertindak, sesuai harapan atasan.
Dalam penerapan E-Government kesadaran aparatur yang tinggi sangat diperlukan.
Kesadaran yang tinggi dari aparatur tersebut harus diikuti dengan eksistensi pemerintah Koordinasi memberikan informasi merupakan sebuah langkah yang baik dengan demikian kerjasama antar instansi akan semakin erat.
Jika kerjasama antar instansi baik maka komunikasi pun akan mudah.
Dengan demikian, maka penerapan E-Government akan berhasil jika memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut Infrastruktur Manusia Penerapan E-Government juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia.
Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka penerapan E-Government tidak dapat tercapai dengan Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 13 baik.
Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah sikap aparatur dalam penerapan E-Government, aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan serta skill yang memadai, juga membudayakan berbagai informasi yang mendukung penerapan E-government (Indrajit.
Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur yang sangat penting.
Penerapan E-government tidak akan berjalan dengan benar jika infrastruktur manusianya tidak diperhatikan.
Hal ini akan dapat terlihat dalam Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam penerapan EGovernment.
Jika hal ini tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan EGovernment akan terhambat karena penempatan infrastruktur manusianya tidak sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.
Namun dalam persoalan ini penguatan koordinasi dan komunikasi , serta SDM yang bertanggungjawab diberikan pelatihan dan bimtek sehingga berbagai kendala SDM dapat di atasi sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan lebih cepat.
Hal ini mendukung pendapat berikut.
Aukecepatan dalam pelayanan dapat diwujudkan melalui penggunaan model pelayanan Egovernment, sebagai wujud reformasi organisasi (Sandiasa & Sudianing, 2016: .
Infrastruktur Tekhnologi Dalam menunjang penerapan E-Government hal lain yang harus diperhatikan adalah infrastruktur tekhnologi.
Infrastruktur tekhnologi sebagai faktor penting dalam penerapan E-Government karena merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Adapun infrastruktur tekhnologi tersebut meliputi jumlah komputer dan jaringan komputer yang Ditunjang dengan adanya pemeliharaan berkala yang dapat memberikan efek baik bagi pemberian layanan masyarakat.
Strategi Pemikiran Pemimpin Keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari seorang Strategi dari seorang pemimpin tersebut memegang peranan Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 14 yang penting dalam penerapan E-Government.
Adapun strategi dari seorang pemimpin yang harus diperhatikan adalah seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, strategi yang berkualitas serta adanya kesadaran dari seorang pemimpin dan yang lebih penting adalah seoranng pemimpin harus ditunjang dengan pengetahuan dan skill yang baik serta memiliki komitmen dalam penerapan E-Government tersebut (Indrajit, 2.
Strategi pemikiran pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah hasil pemikiran pemimpin yang tertuang dalam visi dan misi pemimpin yang memimpin institusi atau lembaga tersebut.
Penutup Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan e-government dalam meningkatkan pelayan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
Sudah terdapat penerapan E-Government dalam pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng.
Dalam penerapan E-Government di MAN Buleleng dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat, namun pada penerapannya hampir tidak dijumpai kendala karena penerapan E-Government di MAN Buleleng sudah berjalan dengan lancar dan hampir tidak dijumpai hambatan yang berarti atau krusial.
Saran .
Agar penerapan E-Government dapat diterapkan secara menyeluruh dan merata di semua bidang pelayanan .
Agar kedepannya dapat merekrut staf yang berlatar belakang pendidikan IT .
Agar kedepannya lebih dikembangkan lagi dalam penerapan egovernment yang tidak dapat diakses publik namun tingkat keamanan data tetap terjaga dengan baik Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No.
2 Ae Agustus 2019 | 15
DAFTAR PUSTAKA