https://doi.
org/10.
56552/jisipol.
Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Aisyah Sahrani, .
Muhammad Rohady Ramadhan, .
Herman Dema 1,2,.
Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
Indonesia Email: aisyahsahrani077@gmail.
Abstract The issue of waste management in Panca Rijang District.
Sidenreng Rappang Regency, is the main focus of this study, considering the high volume of poorly managed waste and its negative impact on public health and the environment.
This study aims to evaluate the waste management policy, which is expected to address these issues.
The research method used is descriptive qualitative with purposive sampling, involving informants from the local government.
UPT Waste Management employees, and the local community.
Data were collected through observations, interviews, and documentation, and analyzed using NVivo 12 software.
The results of the study show that the waste management policy in Panca Rijang District has had a positive impact on raising public awareness about the importance of waste management.
However, its implementation still faces several challenges that hinder the effectiveness of the policy, such as limited facilities, low public participation, and insufficient supervision.
The policy evaluation based on indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy reveals that while the policy is fairly effective, there are still disparities in service, especially in remote areas, and inadequate facilities.
The main obstacles identified in this study are the lack of waste management facilities, low public awareness, and limited funding for better management.
This study provides valuable contributions to the local government in improving waste management, focusing on enhancing facilities, inter-agency coordination, and public education to support the sustainability of more effective, efficient, and equitable waste management policies in the future.
Keywords: Waste Management.
Policy Evaluation.
Public Participation Abstrak Masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang.
Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik serta dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan informan dari pemerintah daerah, pegawai UPT Pengelolaan Sampah, dan masyarakat setempat.
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 142 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) dokumentasi, serta dianalisis menggunakan software NVivo 12.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.
Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas kebijakan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang belum Evaluasi kebijakan berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini cukup efektif, masih terdapat ketidakmerataan layanan, terutama di daerah terpencil, serta ketidakcukupan fasilitas yang Faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya anggaran untuk pengelolaan yang lebih baik.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan sampah dengan fokus pada peningkatan fasilitas, koordinasi antar lembaga, serta edukasi masyarakat untuk mendukung keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan merata di masa depan.
Kata Kunci: Pengelolaan Sampah.
Evaluasi Kebijakan.
Partisipasi Masyarakat
PENDAHULUAN
Sampah telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat mendesak di seluruh dunia, terutama di Indonesia.
Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi, masalah sampah semakin kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Indonesia menghasilkan sekitar 69,7 juta ton sampah setiap tahun, sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga dan sampah plastik yang sulit terurai.
Besarnya volume sampah ini mengharuskan adanya sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, efisien, dan Di tingkat lokal, pengelolaan sampah menjadi tantangan yang besar, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Kabupaten Sidenreng Rappang.
Kabupaten ini, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, menghadapi peningkatan signifikan dalam volume sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya infrastruktur.
Untuk mengatasi masalah ini.
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Sampah sebagai upaya strategis untuk mengelola dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang mengurangi efektivitasnya, seperti terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan kurangnya pengawasan yang memadai.
Evaluasi suatu program juga diartikan mengumpulkan informasi tentang bagaimana program itu berjalan, tentang dampak yang mungkin terjadi atau untuk menjawab pertanyaan yang Oleh karena itu.
Keberhasilan program dari kebijakan pemerintah penting untuk 143 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) dievaluasi, agar kedepan pemerintah Indonesia bisa menentukan langkah selanjutnya (Rinah, 2.
Kecamatan Panca Rijang, sebagai salah satu kecamatan dengan populasi yang padat di Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi lokasi yang representatif untuk menilai sejauh mana Perda Nomor 7 Tahun 2016 dapat diterapkan secara efektif.
Pengelolaan sampah di kecamatan ini sering menjadi sorotan publik, terutama karena ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah yang ada untuk mencakup seluruh wilayah dengan merata.
Hal ini menyebabkan tumpukan sampah di berbagai tempat, yang pada gilirannya mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia, namun belum banyak yang meneliti pengelolaan sampah di tingkat kecamatan secara mendalam.
Salah satu penelitian oleh Nur Ilhami .
di Kabupaten Banyumas menemukan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah di daerah tersebut sudah cukup baik, efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang ada.
Penelitian lain oleh Muara Torang .
di Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah dilaksanakan, kendala utama terletak pada kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan pengawasan yang tidak optimal.
Penelitian oleh Thamrin dkk.
di Kota Gorontalo juga mengungkapkan hal serupa, di mana meskipun sosialisasi aktif pemerintah berhasil meningkatkan respons masyarakat, namun pengelolaan sampah masih belum optimal akibat kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang Studi-studi sebelumnya memberikan wawasan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi beragam tantangan, baik yang bersifat struktural maupun sosial.
Namun, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang holistik.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 di Kecamatan Panca Rijang.
Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan ilmiah dalam beberapa hal.
Pertama, penelitian ini mengkaji pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, yang merupakan unit administratif yang lebih kecil, namun sangat berperan dalam pengelolaan sampah secara langsung di lapangan.
Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan berdasarkan teori William N.
Dunn yang mencakup lima indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat 144 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan utama yang terkait dengan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 di Kecamatan Panca Rijang.
Permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang ? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang berdasarkan lima indikator yang telah disebutkan di atas.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dapat mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat implementasinya.
Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah terkait upaya perbaikan pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam bidang pengelolaan sampah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kebijakan pengelolaan sampah di daerah lain, terutama di tingkat kecamatan yang menghadapi tantangan serupa.
Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah yang ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk masyarakat.
KAJIAN PUSTAKA
Masalah sampah masih menjadi isu yang kompleks, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah, serta terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai dan memenuhi standar (Sitohang dkk.
, 2.
Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan besar dalam kebijakan publik, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi (Dianita dkk.
, 2.
Pengelolaan sampah sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang melibatkan pengurangan dan penanganan sampah.
Oleh karena itu, pengelolaan sampah di kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang cukup rumit dan memerlukan solusi yang efektif dan terintegrasi (Candrakirana, 2.
Indonesia, pengelolaan sampah menjadi tantangan besar dengan meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi, yang menghasilkan volume sampah yang terus bertambah (Rachmah, 2.
Penerapan pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat bergantung pada tingkat keterlibatan publik dalam kegiatan pemilahan, pengurangan, dan daur ulang sampah (Ilham & Yustianto, 2.
Meskipun banyak program pemerintah yang mengarah pada pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, keberhasilan program-program ini seringkali terhambat oleh kurangnya partisipasi aktif masyarakat (Mahyudin, 2.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif diperlukan untuk meningkatkan 145 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) keterlibatan masyarakat, terutama dalam daerah dengan fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas (Salsabila dkk.
, 2.
Lingkungan kotor menimbulkan berbagai penyakit.
Sampah dan genangan air pada saluran yang tidak lancar menyebabkan munculnya nyamuk demam berdarah yang akan berkembang biak dengan baik sehingga banyak masyarakat akan terkena penyakit demam berdarah (Saptenno dkk.
, 2.
Seiring dengan itu, kebijakan pengelolaan sampah telah menjadi perhatian utama, khususnya di tingkat daerah.
Salah satu kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Peraturan Daerah (Perd.
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk Pengelolaan sampah yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam proses pemilahan dan pendauran ulang sampah (Amir dkk.
, 2.
penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah memungkinkan pengelolaan rute pengumpulan sampah secara lebih cerdas dan efisien, dengan memanfaatkan sensor pintar (Ghahramani dkk.
, 2.
Meskipun teknologi telah menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan.
Selain teknologi, pendekatan ekonomi sirkular juga semakin diperkenalkan dalam kebijakan pengelolaan sampah (Noman dkk.
, 2.
Evaluasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti penilaian atau hasil.
Bryan & White .
dalam (Yunida, 2.
, mengartikan evaluasi sebagai upaya untuk mendokumentasikan dan menilai apa yang terjadi serta mengidentifikasi penyebabnya.
Evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi mengenai kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program atau rencana.
Dalam konteks yang lebih mendalam, evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai (Junaidy dkk.
, 2.
Menurut Peraturan Pemerintah No.
Tahun membandingkan realisasi input, output, dan outcome terhadap rencana serta standar yang telah ditetapkan (Barus & Djamhuri, 2.
Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang (Dewi, 2.
Menurut Dunn .
dalam (Ahmad dkk.
, 2.
, evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak yang diinginkan.
Evaluasi kebijakan ini mencakup lima aspek utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan pemerataan (Hardiyanti.
Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diinginkan, seperti pengurangan volume sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Efisiensi berkaitan 146 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sedangkan kecukupan menilai apakah kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Responsivitas mengukur kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat, dan pemerataan menilai sejauh mana kebijakan ini memberikan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat (Janatun dkk.
, 2.
Untuk melaksanakan pengelolaan sampah, hal terpenting yang mesti disoroti adalah pengelolaan sarana dan prasarana sampah (Herman dkk.
, 2.
Mengurangi timbulan sampah juga dapat dilakukan dengan cara mengelola sampah menggunakan prinsip 3R (Reduce.
Reuse.
Recycl.
yang telah diprogramkan oleh pemerintah (Madalena, 2.
Prinsip-prinsip pengelolaan sampah berdasarkan UU No.
81 Tahun 2012 mencakup tiga langkah utama, yaitu reduce .
, reuse .
enggunakan kembal.
, dan recycle .
endaur ulan.
Prinsip reduce mengajarkan masyarakat untuk menghasilkan lebih sedikit sampah dengan cara membawa tempat sendiri saat berbelanja, yang dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (Natalia dkk.
, 2.
Sementara itu, praktik reuse mendorong penggunaan kembali wadah bekas, seperti galon, botol plastik, atau kaleng bekas, yang turut membantu mengurangi volume limbah.
Adapun dalam praktik recycle, langkah-langkah seperti membuat pupuk kompos dari sampah organik, memanfaatkan potpot dari plastik bekas, atau berinovasi dengan kreativitas lainnya, memungkinkan sampah untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali secara efektif (Purwaningrum, 2.
(Mohammed dkk.
, 2.
(Susanto dkk.
, 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perd.
Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Sampah di Kecamatan Panca Rijang.
Menurut (Sugiyono, 2.
, metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi yang alami .
atural settin.
Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan pengumpulan data dilakukan secara komprehensif, sementara analisis data dilakukan secara induktif (Barlin, 2.
Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang fleksibel dan terbuka, teknik pengumpulan data sangat bervariasi dan disesuaikan dengan permasalahan, tujuan penelitian, serta sifat objek yang diteliti (Abdussamad, 2.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panca Rijang.
Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terpilih karena permasalahan pengelolaan sampah yang masih menjadi isu penting di daerah tersebut.
Populasi penelitian ini mencakup Kepala UPT Pengelolaan Sampah, pegawai UPT Pengelolaan Sampah, dan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang.
Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu memilih Kepala UPT 147 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Pengelolaan Sampah, dua pegawai UPT, dan dua kelompok masyarakat yang mewakili wilayah pusat dan pinggiran kecamatan.
Proses penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi untuk menggali informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah dan Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh data dari informan terkait pengelolaan sampah, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat langsung praktik pengelolaan sampah di lapangan.
Dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan data dari laporan pemerintah dan dokumen terkait kebijakan pengelolaan Dalam hal pengukuran, penelitian ini mengadopsi lima indikator evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn .
, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan pemerataan, yang diukur melalui wawancara dengan responden serta observasi lapangan.
Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.
Selain itu, teknik member checking dilakukan dengan meminta responden untuk memverifikasi temuantemuan yang diperoleh oleh peneliti.
Alat analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang dibantu dengan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk mengorganisir dan mengkode data wawancara dan observasi, serta mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait kebijakan pengelolaan sampah.
Dengan menggunakan pendekatan induktif, penelitian ini akan menyimpulkan temuan berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis selama proses penelitian.
Semua tahapan penelitian dijalankan dengan memperhatikan aspek etis, memastikan bahwa seluruh responden memberikan persetujuan secara sukarela untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perd.
Nomor 7 Tahun 2016, bertujuan untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah, pegawai UPT, serta observasi langsung, sebagian besar masyarakat di pusat kecamatan sudah mulai lebih peduli terhadap pemilahan sampah.
Mereka kini lebih sadar untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.
Namun, di wilayah pinggiran kecamatan, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih sangat terbatas.
Masyarakat di daerah ini 148 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) umumnya kurang mendapat edukasi yang memadai, ditambah dengan fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas, yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah.
Selain pembuangan sementara (TPS) yang tidak mencukupi, turut menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
TPS yang ada tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti setelah pasar atau acara besar.
Hal ini menyebabkan sampah menumpuk di area terbuka dan memperburuk kebersihan lingkungan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah diterapkan, keberhasilan implementasinya masih terbatas oleh faktor-faktor struktural dan sosial yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pemerataan fasilitas dan peningkatan partisipasi masyarakat di seluruh wilayah Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan pegawai UPT, sebagian besar responden menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah mulai diterima dengan baik oleh masyarakat.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kecukupan fasilitas dan sumber daya yang ada.
Sebagian besar TPS yang ada saat ini tidak dapat menampung volume sampah yang semakin meningkat, terutama pada waktu-waktu tertentu, seperti setelah pasar atau perayaan.
Hal ini menyebabkan sampah seringkali menumpuk di tempat-tempat yang tidak sesuai, yang kemudian menambah masalah kebersihan lingkungan.
Meskipun ada upaya edukasi yang dilakukan pemerintah, seperti program pemilahan sampah dan sosialisasi mengenai pentingnya kebersihan, masyarakat di beberapa wilayah terpencil masih kurang aktif dalam menjalankan kebijakan ini.
Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam implementasi kebijakan.
Berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn .
, efektivitas kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang Dalam hal ini, meskipun ada kemajuan dalam kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang efektif belum tercapai secara menyeluruh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kesadaran masyarakat, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor-faktor eksternal, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil.
Temuan ini sejalan dengan Torang Hadomuan Tuti mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat lokal masih menghadapi tantangan besar terkait fasilitas dan partisipasi masyarakat.
Namun, hasil penelitian ini 149 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) bertentangan dengan penelitian oleh Thamrin .
, yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Gorontalo sudah cukup efektif meskipun menghadapi tantangan serupa.
Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada konteks lokal dan kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat di daerah tertentu mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, perlu ada perbaikan dalam distribusi fasilitas dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat, yang sejalan dengan konsep evaluasi kebijakan oleh Dunn.
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Efisiensi dalam pengelolaan sampah merupakan faktor kunci yang menentukan sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa terjadinya pemborosan sumber daya yang ada.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah, pegawai UPT, serta hasil observasi langsung, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah, penggunaan anggaran dan fasilitas yang ada masih belum efisien.
Beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam pencapaian efisiensi pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang antara lain keterbatasan fasilitas pengelolaan seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang tidak mencukupi kapasitasnya, serta armada pengangkut sampah yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan.
Keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi masalah yang signifikan, terutama di daerah pinggiran kecamatan.
Pengangkutan sampah di wilayah ini seringkali terlambat atau bahkan tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga sampah menumpuk di tempat-tempat yang tidak sesuai, menciptakan masalah kebersihan dan kesehatan yang serius.
Selain itu, kekurangan petugas pengangkut sampah juga menyebabkan penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara optimal.
Penurunan efektivitas pengelolaan sampah di daerah-daerah tersebut, yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, menunjukkan bahwa meskipun anggaran untuk pengelolaan sampah telah dialokasikan, efisiensinya masih sangat rendah.
Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sampah, perlu ada perbaikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperbarui armada pengangkut sampah yang sudah tua, meningkatkan jumlah petugas pengangkut, serta menyediakan lebih banyak TPS 150 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) yang mampu menampung volume sampah yang terus meningkat, khususnya di daerah pinggiran yang kurang terlayani.
Perbaikan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya ini sangat penting untuk menghindari pemborosan dan memastikan pengelolaan sampah yang lebih optimal di Kecamatan Panca Rijang.
Data yang diperoleh menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara volume sampah yang terus meningkat dan kapasitas pengelolaan yang ada.
Meskipun anggaran untuk pengelolaan sampah telah dialokasikan, sebagian besar fasilitas pengelolaan, seperti TPS dan armada pengangkut, tidak dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah yang terus berkembang.
Data wawancara dengan pegawai UPT Pengelolaan Sampah juga mengungkapkan bahwa pengangkutan sampah di pusat kecamatan lebih teratur, namun untuk daerah pinggiran, pengangkutan seringkali terlambat atau bahkan tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Hal ini mengindikasikan adanya pemborosan sumber daya, karena fasilitas dan anggaran yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Junaidy .
, yang menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan sampah sangat bergantung pada sejauh mana anggaran dan fasilitas yang ada Penelitian ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan fasilitas pengelolaan menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah menjadi kurang efektif.
Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Ilham & Yustianto .
, yang menyatakan bahwa meskipun alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah tersedia, penggunaan sumber daya yang terbatas dan tidak optimal dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efisiensi dalam penggunaan sumber daya merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, yang memerlukan pengelolaan yang lebih baik dan lebih terorganisir untuk mencapai hasil yang optimal.
Penelitian ini mengacu pada konsep efisiensi yang dijelaskan oleh Murniati .
, yang menyatakan bahwa efisiensi dalam kebijakan publik tercapai ketika sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini berarti bahwa anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah, seperti pengurangan volume sampah dan pencapaian kebersihan lingkungan yang lebih baik.
Efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya akan menghasilkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mengurangi pemborosan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.
Dalam hal pengelolaan sampah, efisiensi dapat diukur dari bagaimana anggaran dan 151 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) fasilitas yang ada digunakan untuk mengelola sampah secara efektif.
Berdasarkan teori ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan, ketidaksesuaian antara kebutuhan pengelolaan sampah dan fasilitas yang ada menyebabkan ketidakefisienan.
Ketidakefisienan ini dapat terlihat dari penundaan pengangkutan sampah dan ketidakmampuan fasilitas untuk menampung volume sampah yang semakin meningkat.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang, perlu adanya perbaikan dalam distribusi anggaran, peningkatan fasilitas pengelolaan, serta penggunaan sumber daya yang lebih optimal.
Kecukupan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kecukupan fasilitas pengelolaan sampah adalah faktor kunci yang menentukan apakah suatu kebijakan pengelolaan sampah dapat diterapkan dengan efektif.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah, pegawai UPT, dan masyarakat setempat, serta hasil observasi langsung, penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk menangani volume sampah yang terus meningkat.
Sebagai contoh, banyak tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada saat ini tidak dapat menampung jumlah sampah yang dihasilkan, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti setelah pasar atau acara besar, yang menyebabkan penumpukan sampah di beberapa lokasi.
Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa di beberapa daerah terpencil di Kecamatan Panca Rijang, tidak terdapat TPS sama sekali, yang menyebabkan sampah dibuang sembarangan oleh masyarakat.
Hal ini memperburuk kondisi lingkungan dan mengarah pada pencemaran di area-area terbuka, yang juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.
Penumpukan sampah ini mengindikasikan bahwa kecukupan fasilitas pengelolaan sampah di kecamatan ini masih sangat jauh dari harapan, yang tentunya menghambat tujuan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Keterbatasan fasilitas ini juga mencerminkan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah.
Ketidakcukupan TPS, armada pengangkut sampah yang terbatas, serta kurangnya fasilitas untuk daur ulang sampah menjadikan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang tidak efisien.
Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, perlu ada perbaikan signifikan dalam hal kecukupan fasilitas, serta distribusi fasilitas yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.
152 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Data observasi juga menunjukkan bahwa TPS yang ada tidak cukup untuk menampung volume sampah yang meningkat, terutama pada jam sibuk atau setelah Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pengangkut sampah, yang memperburuk situasi terutama di wilayah pinggiran.
Beberapa wilayah harus menunggu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk pengangkutan sampah, sementara TPS yang ada sudah penuh.
Data ini menunjukkan bahwa kecukupan fasilitas pengelolaan sampah belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada, yang mengakibatkan masalah lingkungan dan kesehatan yang lebih besar.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang sudah diimplementasikan, kecukupan fasilitas pengelolaan masih menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.
Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, baik dalam hal jumlah TPS maupun armada pengangkut sampah, menghambat pengelolaan sampah yang efektif, khususnya di daerah pinggiran.
Hasil ini sejalan dengan temuan dalam penelitian sebelumnya oleh Junaidy .
, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, karena tanpa fasilitas yang memadai, tujuan pengurangan volume sampah dan peningkatan kebersihan lingkungan tidak dapat tercapai.
Penelitian ini juga memberikan dukungan terhadap penelitian oleh Ilham & Yustianto .
, yang menyatakan bahwa kecukupan fasilitas pengelolaan sampah adalah salah satu elemen penting yang menentukan efektivitas kebijakan.
Fasilitas yang memadai memungkinkan pengelolaan sampah dilakukan dengan lebih terorganisir dan efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian ini, ketidakseimbangan antara kebutuhan fasilitas pengelolaan dan fasilitas yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang belum optimal, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.
Penelitian ini mengacu pada konsep "Kecukupan Fasilitas" yang dijelaskan dalam teori evaluasi kebijakan oleh Dunn .
Menurut Dunn, kecukupan fasilitas adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan Fasilitas yang cukup, dalam hal ini TPS dan armada pengangkut sampah, sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat diterapkan secara efektif.
Dalam konteks pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang, ketidakcukupan fasilitas menghambat pengelolaan sampah yang efektif, yang mengarah pada penumpukan sampah dan dampak lingkungan yang negatif.
Berdasarkan teori ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kecukupan fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang sangat diperlukan 153 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Penambahan TPS, armada pengangkut sampah, serta fasilitas pengolahan sampah lainnya dapat memperbaiki distribusi layanan pengelolaan sampah, mengurangi penumpukan sampah, dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
Oleh karena itu, kecukupan fasilitas pengelolaan sampah harus menjadi fokus utama dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang.
Pemerataan Layanan Pengelolaan Sampah Pemerataan layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah, pegawai UPT, serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa pemerataan layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang masih jauh dari ideal.
Di daerah pusat kecamatan, layanan pengelolaan sampah lebih teratur dan terjadwal dengan baik.
Fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan armada pengangkut sampah tersedia dengan cukup, sehingga pengelolaan sampah berjalan lebih efisien.
Namun, situasi di daerah pinggiran dan terpencil sangat Fasilitas pengelolaan sampah di daerah ini sangat terbatas, bahkan beberapa wilayah tidak memiliki TPS sama sekali, yang menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit.
Masyarakat di daerah pinggiran mengungkapkan keluhan terkait pengangkutan sampah yang tidak teratur atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, menyebabkan sampah menumpuk di area terbuka dan menjadi masalah besar bagi lingkungan.
Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat di wilayahwilayah ini mengenai pentingnya pemilahan sampah dan menjaga kebersihan.
Akibatnya, pengelolaan sampah yang tidak merata ini tidak hanya berdampak pada kebersihan, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut, menciptakan kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka.
Tantangan pengelolaan sampah yang lebih merata di seluruh kecamatan.
Salah satu solusinya adalah dengan membangun lebih banyak TPS di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah di daerah pinggiran.
Selain itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mendukung program pemilahan sampah, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan terintegrasi di seluruh Kecamatan Panca Rijang.
Dengan demikian, pemerataan layanan pengelolaan sampah dapat tercapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
154 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) Penelitian ini sejalan dengan temuan dalam studi oleh Thamrin .
, yang juga menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi layanan pengelolaan sampah menjadi masalah utama dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di daerah Selain itu, penelitian oleh Torang Hadomuan & Tuti .
menyatakan bahwa kurangnya fasilitas pengelolaan di daerah terpencil atau sulit dijangkau menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang adil.
Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut, yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan, ketidakmerataan dalam penyediaan fasilitas dan layanan pengelolaan sampah mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang masih menjadi tantangan besar.
Meskipun di daerah pusat kecamatan layanan sudah memadai, ketidakmerataan ini menyebabkan daerah pinggiran dan terpencil tidak mendapatkan pelayanan yang setara, yang berimbas pada penumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang buruk.
Berdasarkan teori pemerataan yang diusulkan oleh Junaidy .
, layanan pengelolaan sampah yang merata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.
Penelitian ini mendukung teori tersebut, karena ketidakmerataan dalam pengelolaan sampah menyebabkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar, yang mengarah pada kualitas lingkungan yang lebih rendah di beberapa wilayah.
Penelitian ini mengacu pada teori pemerataan layanan yang dijelaskan oleh Dunn .
dalam kerangka evaluasi kebijakan.
Dunn mengemukakan bahwa salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan publik adalah pemerataan distribusi manfaat dan layanan.
Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerataan layanan dapat diartikan sebagai kemampuan sistem pengelolaan sampah untuk menyediakan fasilitas dan pengangkutan yang memadai di seluruh wilayah, baik di daerah pusat maupun daerah pinggiran.
Responsivitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Responsivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang menjadi salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat berhasil dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah, pegawai UPT, dan masyarakat setempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah masih sangat rendah, terutama di daerah pinggiran kecamatan.
Masyarakat di wilayah pinggiran mengungkapkan bahwa pengangkutan sampah sering kali terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Meskipun 155 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) pemerintah telah menyediakan saluran pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah, banyak keluhan yang tidak mendapatkan tindak lanjut dengan cepat atau memadai.
Masyarakat merasa frustasi karena meskipun mereka sudah mengadukan masalah sampah yang menumpuk, tidak ada respon yang cepat dari pihak berwenang.
Di beberapa titik, sampah tetap menumpuk di jalan-jalan dan saluran air, yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi sumber masalah kesehatan seperti penyakit dan gangguan sanitasi.
Hal ini mencerminkan ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah untuk merespons dengan cepat terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Beberapa warga juga melaporkan bahwa pengangkutan sampah yang terhambat di daerah terpencil atau sulit dijangkau lebih sering tidak dilakukan dengan teratur.
Meskipun ketidakpastian waktu dan ketidaksesuaian jadwal dengan kenyataan di lapangan memperburuk keadaan.
Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya armada pengangkut sampah yang tersedia untuk melayani seluruh wilayah kecamatan secara efisien.
Selain itu, beberapa kawasan yang jarang terjangkau oleh petugas pengangkut sampah menyebabkan sampah menumpuk dan akhirnya dibuang sembarangan oleh warga.
Penelitian ini menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah dalam mengelola pengaduan masyarakat terkait sampah harus ditingkatkan.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperbaiki sistem pengaduan dengan meningkatkan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Sistem pengaduan yang lebih transparan dan efisien akan memastikan bahwa keluhan masyarakat dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Peningkatan frekuensi pengangkutan sampah dan penyediaan lebih banyak armada pengangkut harus menjadi prioritas untuk memastikan masalah sampah di daerah terpencil dapat diatasi dengan lebih Secara keseluruhan, rendahnya responsivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang menggambarkan kelemahan dalam sistem pengelolaan yang ada.
Hal ini berimbas pada rendahnya efektivitas kebijakan pengelolaan sampah secara keseluruhan, karena pengelolaan sampah yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat.
Ketidakmampuan untuk merespons keluhan dengan efektif memperburuk masalah sampah, terutama di daerahdaerah yang kurang terlayani.
Oleh karena itu, peningkatan responsivitas pemerintah menjadi langkah krusial untuk memastikan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di masa depan.
Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan mempercepat tanggapan terhadap 156 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) keluhan masyarakat akan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Penelitian ini sejalan dengan temuan dalam studi oleh Junaidy .
, yang menyatakan bahwa responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah.
Dalam hal ini, rendahnya responsivitas dapat menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah, karena keluhan masyarakat tidak segera ditanggapi dan dibiarkan menumpuk.
Penelitian oleh Ilham & Yustianto .
juga mengemukakan bahwa responsivitas yang rendah dalam kebijakan pengelolaan sampah dapat memperburuk kondisi lingkungan dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hasil penelitian ini mendukung temuan tersebut, yang menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah di Kecamatan Panca Rijang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih baik.
Hasil menyediakan saluran pengaduan, respons terhadap keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah masih sangat rendah.
Hal ini mengarah pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan sampah.
Berdasarkan teori responsivitas oleh Hardiyanti .
, responsivitas pemerintah mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat.
Dalam hal pengelolaan sampah, responsivitas yang rendah mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan, sistem yang ada tidak cukup efektif dalam menangani keluhan masyarakat.
Teori ini juga didukung oleh konsep public administration responsiveness dalam penelitian Ghahramani .
, yang menekankan bahwa responsivitas pemerintah dalam merespons keluhan masyarakat berperan penting dalam memperbaiki efektivitas kebijakan publik.
Dalam konteks pengelolaan sampah, responsivitas yang rendah dapat memperburuk kondisi lingkungan, karena masalah sampah tidak segera ditangani dengan efektif.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan responsivitas pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang, perlu ada peningkatan sistem pengaduan yang lebih transparan, responsif, dan terkoordinasi dengan baik.
Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa keluhan yang disampaikan dapat ditanggapi dengan segera, dan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih efektif.
PENUTUP
Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang.
Kabupaten Sidenreng Rappang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 157 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |Volume .
Nomor .
Agustus 2025 | (Hal.
|Page Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 Internasional (CC BY) meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah diterapkan, tantangan besar masih ada terkait efektivitas, efisiensi, kecukupan fasilitas, pemerataan layanan, dan responsivitas Keterbatasan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menghalangi pencapaian tujuan Meskipun kesadaran masyarakat meningkat, pengelolaan sampah yang optimal belum tercapai, terutama di daerah yang kurang terlayani.
Oleh karena itu, perbaikan dalam fasilitas, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar pihak sangat diperlukan agar kebijakan ini lebih efektif dan berkelanjutan.
Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk penyempurnaan pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang.
Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kecukupan fasilitas pengelolaan sampah, khususnya dengan menambah jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) dan armada pengangkut sampah, terutama di daerah pinggiran dan terpencil.
Kedua, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah harus dioptimalkan agar dapat mencakup seluruh kebutuhan fasilitas dan operasional pengelolaan sampah.
Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan responsivitas terhadap keluhan masyarakat dengan memperbaiki sistem pengaduan agar dapat menanggapi masalah sampah dengan lebih cepat dan tepat.
Keempat, diperlukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (Reduce.
Reuse.
Recycl.
Terakhir, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menilai lebih mendalam terkait aspek finansial dalam pengelolaan sampah, serta evaluasi pengelolaan sampah di daerah lain yang dapat menjadi pembelajaran bagi kebijakan di Kecamatan Panca Rijang.
DAFTAR PUSTAKA