J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 Page 70-78 P-ISSN: x-x E-ISSN: x-x https://ojs.
id/index.
php/jmebi/ Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo: Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan Alprida Panggalo1.
Kristian H.
Lambe2.
Johannes Baptista Halik3 1,2,.
Program Magister Manajemen.
Universitas Kristen Indonesia Paulus.
Makassar.
Indonesia Submitted: 27-06-2025 |Review 02-07-2025 | Revision 09-07-2025 | Accepted 16-07-2026 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta mengevaluasi peran sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan.
Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aktor kunci di lingkungan pemerintah daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan LPSE secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.
Sistem ini juga meminimalkan potensi intervensi dan penyimpangan karena seluruh proses terdokumentasi secara digital.
Namun demikian, keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi LPSE.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan teknis dan dukungan infrastruktur sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola pengadaan berbasis elektronik di daerah terpencil.
Kata kunci: LPSE, pengadaan barang dan jasa, efisiensi, transparansi, kinerja pengadaan Abstract This study aims to analyze the performance of goods and services procurement at the Regional Secretariat of Yahukimo Regency and to evaluate the role of the Electronic Procurement Service (LPSE) system in enhancing efficiency, transparency, and accountability in the procurement process.
Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis involving key stakeholders within the local government.
The findings reveal that the implementation of the LPSE system has significantly improved time and cost efficiency, while also strengthening transparency and accountability.
Furthermore, the system reduces opportunities for intervention and irregularities, as every stage is digitally documented and traceable.
However, challenges remain, particularly in the form of limited digital infrastructure and insufficient human resource capacity.
To optimize the performance of the LPSE system, strategic investments in technical training and technological support are essential, especially in geographically remote regions.
Keywords: LPSE, public procurement, efficiency, transparency, procurement performance 1E-mail: alpridapanggalo@gmail.
2E-mail:
3E-mail:
kristian_lambe@ukipaulus.
johanneshalik@ukipaulus.
J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.
Kegiatan ini tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga berperan langsung dalam mendukung percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan publik (Iskandar, 2.
Di Indonesia, reformasi pengadaan pemerintah telah diarahkan pada digitalisasi proses melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sistem ini diharapkan mampu mempercepat waktu pelaksanaan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik (Sulistyo, 2015.
Kurniawan, 2.
Namun demikian, pelaksanaan sistem LPSE di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius, terutama di wilayah terpencil seperti Kabupaten Yahukimo.
Provinsi Papua Pegunungan.
Kabupaten ini memiliki topografi yang kompleks dan infrastruktur digital yang terbatas, sehingga menyebabkan ketimpangan akses dalam pelaksanaan pengadaan berbasis elektronik.
Berdasarkan data internal Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, rata-rata keterlambatan pengadaan tahun 2023 mencapai 28% dari total paket pekerjaan yang direncanakan, dengan alasan dominan berupa keterlambatan input dokumen dan gangguan koneksi internet (Dokumen Evaluasi Kinerja Pengadaan, 2.
Selain itu, partisipasi penyedia lokal dalam proses lelang juga masih rendah, hanya mencapai 34% dari total penyedia terdaftar, karena keterbatasan literasi teknologi dan informasi (LPSE Yahukimo, 2.
Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan kendala utama dalam pelaksanaan LPSE di Kabupaten Yahukimo berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal peneliti.
Tabel 1.
Kendala Pelaksanaan Sistem LPSE di Kabupaten Yahukimo Kategori Kendala Persentase Kasus (%) Keterangan Gangguan jaringan Khususnya di distrik luar kota SDM belum terlatih Terbatasnya pelatihan teknis bagi pejabat Verifikasi administratif Dokumen penyedia tidak lengkap/valid Koordinasi lintas OPD Proses lelang terhambat birokrasi antar unit Sumber: Hasil Wawancara Penelitian, 2025 Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa implementasi e-procurement berdampak positif terhadap efisiensi dan transparansi (Zainuddin, 2016.
Wina & Singgih, 2.
, namun belum banyak yang mengkaji dinamika pelaksanaannya di daerah tertinggal dan kepulauan seperti Yahukimo.
Oleh karena itu, kajian yang berfokus pada analisis kinerja pengadaan serta efektivitas LPSE dalam konteks geografis dan teknologis yang menantang menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat keberhasilan sistem LPSE sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya lokal yang belum merata di daerah terpencil.
Kabupaten Yahukimo sebagai wilayah dengan keterbatasan akses dan geografis yang kompleks menjadi studi kasus ideal untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengadaan elektronik dapat berfungsi secara optimal.
Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo: Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan (Panggalo.
Lambe.
Halik.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan penguatan LPSE dan peningkatan kinerja pengadaan yang lebih inklusif, efisien, dan akuntabel, khususnya di wilayah 3T .
ertinggal, terdepan, dan terlua.
di Indonesia.
Tinjauan Literatur Teori Utama (Grand Theor.
: Good Governance Penelitian ini berpijak pada kerangka besar teori Good Governance yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sektor publik (UNDP, 1.
Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, good governance menuntut agar setiap tahapan pengadaan dilakukan secara terbuka, efisien, bebas dari konflik kepentingan, serta dapat diawasi oleh publik dan lembaga pengawas (Dwiyanto, 2.
Sejalan dengan perkembangan digitalisasi administrasi publik, penerapan sistem e-procurement seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang baik.
E-procurement memberikan peluang untuk menekan praktik korupsi, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperluas akses pelaku usaha dalam proses pengadaan (Winarno et al.
, 2.
Perspektif Konseptual: Sistem Informasi dan Pengadaan Elektronik Dalam studi ini, pendekatan konseptual bertumpu pada perspektif sistem informasi dalam pengadaan publik, yang melihat LPSE sebagai instrumen teknologi yang mendisrupsi proses manual menuju sistem digital yang lebih transparan dan efisien (Susanto & Prasetyo, 2.
Perspektif ini memandang bahwa keberhasilan penerapan LPSE tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada faktor organisasi, seperti kapasitas sumber daya manusia, dukungan kebijakan, dan koordinasi antarlembaga (Nugroho, 2.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosioteknikal yang menekankan hubungan antara teknologi dan lingkungan sosial (Bostrom & Heinen, 1977 dalam adaptasi oleh Sari & Basuki, 2.
LPSE sebagai sistem teknologi akan efektif hanya jika terdapat adaptasi dari penggunanya, termasuk dalam memahami prosedur, regulasi, dan penggunaan perangkat digital.
Definisi Operasional Konsep Kunci Pengadaan Barang dan Jasa Secara konseptual, pengadaan barang dan jasa adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh barang, jasa konsultasi, jasa lainnya, atau pekerjaan konstruksi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan (Perpres No.
16 Tahun 2.
Secara operasional, dalam penelitian ini pengadaan mengacu pada seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, mulai dari perencanaan, pengumuman, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektroni.
LPSE merupakan sistem informasi pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan (Kurniawan & Hidayat, 2.
Dalam konteks penelitian ini.
LPSE dipahami sebagai instrumen digital yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Yahukimo untuk melaksanakan seluruh tahapan J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 lelang secara daring.
Kinerja Pengadaan Kinerja pengadaan diartikan sebagai tingkat keberhasilan proses pengadaan dalam mencapai prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, serta kepatuhan terhadap regulasi (Iskandar, 2.
Operasionalisasinya dalam penelitian ini mencakup empat indikator utama:
efisiensi waktu, efisiensi biaya, transparansi proses, dan akuntabilitas hasil.
Efisiensi dan Transparansi Efisiensi merujuk pada kemampuan sistem pengadaan dalam memangkas waktu dan biaya pengadaan tanpa mengurangi kualitas hasil (Setiawan et al.
, 2.
Transparansi berarti semua informasi pengadaan dapat diakses oleh pihak berkepentingan dan publik selama proses berjalan (Sulistyo & Harahap, 2.
Penelitian Terkait Sejumlah studi terdahulu menunjukkan hasil yang relevan.
Wina dan Singgih .
dalam studi di Kota Surabaya menemukan bahwa digitalisasi pengadaan melalui LPSE mampu menurunkan waktu proses hingga 30% dan meningkatkan partisipasi penyedia sebesar 45%.
Penelitian oleh Andio dan Fanida .
di Kabupaten Magetan mengungkapkan bahwa kendala utama implementasi LPSE adalah minimnya pelatihan teknis dan gangguan jaringan.
Hal serupa juga ditemukan dalam studi Sari dan Basuki .
, yang menyatakan bahwa integrasi sistem teknologi informasi dengan perilaku organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan LPSE.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo.
Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta praktik yang dilakukan aktor-aktor dalam sistem pengadaan, melalui proses interaksi sosial dan interpretasi subjektif (Creswell & Poth, 2.
Desain deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk merekam dinamika implementasi LPSE secara kontekstual dan berfokus pada pengalaman empirik para pelaku di lapangan.
Penelitian ini tidak menggunakan populasi dalam pengertian statistik, melainkan berfokus pada informan kunci .
ey informant.
yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo.
Informan terdiri dari pejabat pengadaan, operator LPSE, pengguna anggaran, serta penyedia barang dan jasa.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait topik penelitian (Miles.
Huberman, & Saldaya, 2.
Dalam penelitian ini, enam informan utama diwawancarai, terdiri dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Kasubag LPSE.
Admin LPSE.
Asisten Perekonomian, satu penyedia barang/jasa lokal, dan pejabat pelaksana teknis.
Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo.
Provinsi Papua Pegunungan.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah yang Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo: Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan (Panggalo.
Lambe.
Halik.
terpencil dan memiliki tantangan geografis serta infrastruktur, sehingga menjadi studi kasus yang relevan untuk mengkaji efektivitas sistem pengadaan berbasis elektronik.
Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan April hingga Mei 2025, yang mencakup kegiatan pengumpulan data lapangan, observasi, serta dokumentasi administratif pengadaan.
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam .
n-depth intervie.
, observasi partisipatif, dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan secara langsung dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
Observasi dilakukan terhadap proses dan alur pengadaan berbasis LPSE yang sedang berlangsung, untuk mencatat praktik nyata yang terjadi di lapangan.
Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder seperti laporan pengadaan, data paket lelang, dan struktur organisasi LPSE daerah.
Ketiga teknik ini dipilih untuk mencapai triangulasi sumber, guna menjamin validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan (Patton, 2.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik .
hematic Proses ini dimulai dari transkripsi data wawancara, pengkodean .
, identifikasi pola-pola tematik, hingga penarikan kesimpulan yang merepresentasikan fenomena kinerja pengadaan dan peran LPSE.
Analisis dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman .
, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antar konsep secara lebih fleksibel dan kontekstual dalam situasi yang kompleks.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Penelitian ini melibatkan enam informan kunci yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo.
Karakteristik informan meliputi jabatan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman dalam pengelolaan sistem LPSE.
Tabel 2 berikut menyajikan profil ringkas para Tabel 2.
Karakteristik Informan Penelitian Kode Informan Jabatan Latar Belakang Pendidikan Pengalaman .
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
S2 Manajemen
> 10
FTP
Admin LPSE
S1 Teknik Informatika
Asisten Perekonomian dan Pembangunan S2 Administrasi Publik
> 15
TAOW
Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa S1 Hukum Penyedia Barang/Jasa S1 Ekonomi Kasubag LPSE S1 Sistem Informasi Sumber: Penulis, 2025 Seluruh informan memiliki pengalaman yang cukup lama dalam bidangnya masing-masing dan memahami dinamika proses pengadaan, baik secara manual maupun melalui sistem LPSE.
Mereka juga mewakili berbagai perspektifAidari sisi J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 pengguna sistem, penyedia layanan, hingga pengambil kebijakan.
Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Yahukimo Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem LPSE secara umum telah meningkatkan kinerja pengadaan, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan biaya, transparansi proses, serta akuntabilitas hasil.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (JP) menyatakan bahwa Audulu semua serba manual dan lambat.
Sekarang dengan LPSE, setiap proses sudah punya sistem dan waktu yang pasti.
Ay (Hasil Wawancara, 2.
Salah satu indikator keberhasilan yang paling mencolok adalah penurunan durasi proses lelang dari sebelumnya rata-rata 45 hari menjadi sekitar 25Ae30 hari setelah implementasi LPSE.
Hal ini juga diamini oleh Admin LPSE (FTP), yang menyebutkan bahwa Auproses menjadi lebih cepat karena seluruh dokumen lelang sudah diunggah secara online dan bisa diverifikasi langsung oleh sistem.
Ay (Hsil wawancara, 2.
Namun demikian, sejumlah hambatan masih ditemui, seperti keterlambatan proses akibat perubahan kepemimpinan OPD dan gangguan jaringan internet.
TAOW menyebut bahwa Aupengadaan kadang tertunda karena dokumen terlambat ditandatangani pimpinan baru atau jaringan tidak stabil.
Ay (Hasil wawancara, 2.
Meskipun demikian, secara keseluruhan, sistem LPSE dinilai berhasil meningkatkan keterukuran dan akuntabilitas proses pengadaan di daerah ini.
Kendala dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Temuan lapangan mengidentifikasi tiga kendala utama dalam pelaksanaan pengadaan melalui LPSE di Kabupaten Yahukimo:
Infrastruktur Teknologi yang Terbatas Hampir seluruh informan menyebutkan bahwa jaringan internet di Kabupaten Yahukimo masih belum stabil, terutama di distrik luar kota.
Kasubag LPSE (TP) menjelaskan bahwa Aukami kadang harus upload dokumen dari luar kabupaten karena sinyal tidak ada.
Ay (Hasil wawancara, 2.
Kapasitas SDM yang Belum Merata Masih banyak staf teknis di OPD yang belum memahami penggunaan LPSE secara optimal.
Menurut FTP.
Aubeberapa OPD belum pernah ikut pelatihan, jadi sering salah upload atau tidak paham proses verifikasi.
Ay (Hasil wawancara, 2.
Kurangnya Koordinasi Lintas OPD Proses pengadaan seringkali terhambat oleh komunikasi yang tidak sinkron antarunit kerja.
Asisten Perekonomian (BS) menegaskan bahwa Autidak semua OPD punya pemahaman sama tentang SOP pengadaan, jadi kadang terjadi miskomunikasi.
Ay (Hasil wawancara, 2.
Temuan ini mengindikasikan bahwa kesuksesan sistem digital seperti LPSE tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan sumber daya manusianya.
Peran LPSE dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Penerapan LPSE dinilai sangat berkontribusi terhadap peningkatan transparansi Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo: Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan (Panggalo.
Lambe.
Halik.
dan akuntabilitas dalam pengadaan.
Proses lelang yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dan rawan intervensi, kini seluruhnya terdokumentasi secara digital.
Penyedia barang/jasa (HS) menyatakan bahwa Aukami bisa tahu semua informasi tender dari dashboard LPSE.
Tidak perlu kenal siapa pun untuk ikut.
Ay (Hasil wawancara, 2.
Selain itu, sistem ini meminimalkan interaksi langsung antara panitia dan penyedia, yang pada akhirnya mengurangi peluang terjadinya konflik kepentingan.
Menurut BS.
AuLPSE menghapus celah lobi-lobi tidak sehat karena semua data dan proses bisa Ay (Hasil wawancara, 2.
Namun, meski aspek teknis sistem LPSE cukup andal, pelaksanaan lelang masih terkendala oleh kesiapan organisasi dalam mengelola digitalisasi tersebut secara Pembahasan Bagaimana kinerja pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo? Kinerja pengadaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek efisiensi waktu dan biaya serta akuntabilitas hasil.
Namun, masih ditemukan kendala dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia.
Apa saja kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo? Kendala utama meliputi jaringan internet yang tidak stabil, kapasitas SDM yang belum memadai, dan kurangnya koordinasi antarlembaga pengadaan.
Bagaimana peran LPSE dalam meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo? LPSE berperan penting dalam menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Sistem ini juga memperluas akses informasi bagi penyedia jasa serta menurunkan risiko intervensi dan penyimpangan.
KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengadaan barang dan jasa serta mengevaluasi peran sistem LPSE dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem LPSE telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengadaan, terutama dalam hal efisiensi waktu, pengurangan biaya administratif, dan dokumentasi yang lebih Sistem LPSE berperan signifikan dalam menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Minimnya interaksi langsung antara penyedia dan panitia pengadaan telah berhasil mengurangi potensi intervensi dan penyimpangan.
Selain itu, digitalisasi pengadaan juga memberikan akses informasi yang lebih luas kepada penyedia lokal, sehingga meningkatkan persaingan yang sehat dan partisipasi dalam proses lelang.
Namun, efektivitas sistem LPSE masih menghadapi tantangan teknis dan struktural, terutama terkait keterbatasan infrastruktur jaringan internet di wilayah terpencil, kapasitas SDM yang belum merata, serta koordinasi antarorganisasi yang belum optimal.
Faktor-faktor ini menjadi hambatan yang harus segera diatasi untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang sepenuhnya digital dan inklusif.
J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 Secara teoretis, penelitian ini menguatkan relevansi teori good governance dalam konteks pengadaan publik berbasis elektronik.
LPSE terbukti menjadi instrumen implementatif yang dapat mendukung prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Implikasi praktisnya adalah pentingnya pemerintah daerah untuk tidak hanya menyediakan sistem teknologi, tetapi juga memastikan kesiapan organisasi, pelatihan teknis SDM, serta stabilitas jaringan sebagai satu kesatuan sistem pengadaan berbasis digital.
Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan geografis yang hanya berfokus pada satu instansi pemerintah daerah dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kontekstual.
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran .
ixed method.
agar dapat mengukur secara kuantitatif tingkat efisiensi dan transparansi sistem LPSE, serta melakukan studi komparatif antardaerah guna memberikan gambaran yang lebih luas dan generalisasi kebijakan yang lebih kuat.
DAFTAR PUSTAKA