Volume 1 Nomor 2 .
Pages 109 Ae 124 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Email Journal : pen.
jhn@gmail.
Web Journal : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Rafid Fatihul Ihsan1.
Moch Fadhillah Kusuma Abhigail2.
Nazwatun Karina3.
Aulia Nurlaela Ramadhani4 Hukum Ekonomi Syariah.
Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negri Syekh Nurjati Cirebon Email : rafarafid123@gmail.
com1, fadhillahkusumaa@gmail.
nazwatunkarina01@gmail.
com3, aulianurlaelaramadhani@gmail.
Received : 2024-12-11.
Accepted : 2025-01-11.
Published : 2025-05-01 Kata Kunci: Korupsi.
Pancasila.
Implementasi.
Pancasila Abstrak Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, merugikan rakyat, merusak fondasi moral masyarakat, serta mengancam integritas bangsa dan negara.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi secara sistematis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran implementasi nilainilai Pancasila dalam menurunkan prevalensi korupsi di Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi dasar negara mengandung nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, yang secara esensial bertentangan dengan perilaku koruptif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Data dikumpulkan melalui dokumentasi, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta sumbersumber relevan lainnya yang membahas isu korupsi dan nilai-nilai Pancasila.
Analisis data dilakukan secara inferensial dengan menyelaraskan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam pendidikan, birokrasi, dan penegakan hukum, memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya internalisasi nilai-nilai Pancasila secara sistematis dalam kebijakan publik sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 110 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Keywords:
Corruption.
Pancasila.
Implementation of Pancasila Abstract Corruption is a major issue that significantly affects economic stability, harms the public, undermines the moral foundation of Indonesian society, and threatens the integrity of the nation and the Therefore, effective strategies are essential to systematically prevent and combat corruption.
This study aims to investigate the role of Pancasila values in reducing the prevalence of corruption in Indonesia.
As the nation's foundational ideology.
Pancasila embodies noble values such as justice, honesty, and responsibility, which fundamentally oppose corrupt practices.
The research employs a qualitative approach using a case study method.
Data were collected through documentation, academic articles, scholarly journals, and other relevant sources concerning corruption and Pancasila.
Data analysis was conducted inferentially by synthesizing information from multiple sources.
The findings indicate that the implementation of Pancasila values across various sectorsAiparticularly in education, bureaucracy, and law enforcementAiplays a significant role in reducing corruption in Indonesia.
This study recommends the systematic internalization of Pancasila values within public policy as a strategic step toward achieving clean and integrity-driven Strengthening the ethical foundations of governance through Pancasila may serve as a powerful tool to build a more transparent and accountable public administration.
Copyright A 2025 JHN : Jurnal Hukum Nusantara Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 111 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara yang didirikan dengan penuh keikhlasan, semangat nasionaslime dan spiritual untuk melawan penjajahan yang sangat lama.
Berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Indonesia akhirnya bisa menjadi negara merdeka dan bebas dari penjajahan.
Tahun demi tahun setelah Indonesia merdeka, banyak masalah dan kasus sering muncul.
Masalah dan kasus terus muncul bahkan setelah satu selesai.
Bahkan masalah yang pernah terjadi seringkali terulang kembali.
Untuk itu, pemerintah bekerja sama untuk mengeluarkan kebijakan, sanksi, dan hukuman untuk menghilangkan atau menghentikan masalah dan kasus yang terjadi di Indonesia.
Namun, beberapa kebijakan tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak berhasil.
Aakan tetapi, masalah dan kasus di Indonesia semakin meningkat dan merajalela salah satunya yaitu korupsi yang memiliki dampak signikan terhadap ekonomi dan integritas bangsa.
Setelah melaukan riset dan literasi dari beberapa sumber seperti makalah dan jurnal ilmiah, penelis menemukan bahwa definisi korupsi dapat ditemukan, baik dalam segi bahasa maupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Dalam KBBI, kata korupsi berasal dari kata latin corrumpere, yang mengandung arti rusak, mengoyahkan, buruk, menyogok, atau memutar balikkan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau penyimpangan uang negara, perusahaan, dan sebagainya hanya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
Namun, korupsi disebut dengan berbagai istilah di beberapa negara Asia.
Di Taiwan.
Tiongkok, dan Hongkong, korupi disebut yum cha.
di India, disebut bakhsh.
di Filipina, itu disebut lagay.
dan di Thailand, itu disebut gin muong.
Menurut Badjuri .
Korupsi sudah lama ada dan bahkan menjadi tradisi yang cacat di Indonesia.
Korupsi telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan perkembangan yang cepat, sehingga mengakibatkan kebangkrutan persekutuan dagang Belanda pada tahun 1602.
Korupsi masih belum terselesaikan atau dihilangkan setelah Indonesia merdeka.
Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang memiliki nafsu besar dan rasa kepuasan yang tidak ada batasnya.
Meskipun memiliki jabatan tinggi, korupsi mudah terjadi karena koruptor memili jaringan dan menjalin kerja sama dalam kecatatan.
Selain itu, karena penegak hukum Indonesia masih lemah dalam memberantas korupsi.
Jika sudah memasuki masa kritis, maka korupsi tersebut dapat berkembang semakin pesat yang dimana setiap masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami penyakit korupsi yang dapat menjadikan masyarakat mengabaikan nilai moral sehingga dapat menyebabkan semakin lemahnya kepribadian masyarakat Indonesia.
(Suroto.
Korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang sulit dihilangkan, dengan berbagai faktor yang memicu praktik tersebut.
Selain korupsi, masalah lain seperti pencurian dan perampokan juga menambah kompleksitas situasi.
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meminimalkan peluang terjadinya tindakan koruptif melalui langkah-langkah pencegahan yang konsisten serta penerapan sanksi yang tegas.
Sungguh menyedihkan bahwa Indonesia, yang dikenal sebagai negara kaya akan sumber daya alam, menghadapi paradoks yang mencolok yang dapat merusak pengakuan sosialnya di mata dunia.
Di tengah kekayaan yang melimpah, terdapat realitas pahit di mana korupsi merajalela, dan para pelaku kejahatan ini sering kali tidak mendapatkan Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 112 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia sanksi yang setimpal.
Yang lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan bahwa para koruptor, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengelola kekayaan negara, justru menikmati kehidupan yang nyaman dan sejahtera berkat hasil dari tindakan korupsi Korupsi bukanlah masalah sepele ia merupakan ancaman serius yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Praktik ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat luas.
Ketidakadilan ini semakin diperparah dengan fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali tumpul ke atas, di mana para elit dan pejabat tinggi dapat lolos dari jeratan hukum, sementara rakyat biasa menjadi korban utama dari sistem yang korup ini.
Oleh karena itu, sudah saatnya bagi seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam perang melawan korupsi.
Jika upaya pemberantasan korupsi tidak dilakukan secara serius dan berkelanjutan, dampak buruknya akan terus mengancam stabilitas dan keamanan negara.
Korupsi tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Dengan demikian, penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan mempertahankan konsistensi dalam penegakan hukum agar keadilan dapat ditegakkan dan masa depan bangsa dapat terjamin.
Mereka yang memiliki tugas sebagai penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Namun, kenyataannya sering kali berbeda.
Dalam banyak kasus, penegak hukum malah lebih mementingkan kepentingan material daripada prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya mereka junjung Dengan kata lain, siapa pun yang mampu memberikan honorarium lebih besar atau imbalan finansial yang lebih menggiurkan, akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persidangan suatu kasus.
Ketidakadilan ini semakin diperparah dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, termasuk pengaruh politik dan ekonomi, yang dapat memengaruhi keputusan hukum.
Penegak hukum yang seharusnya independen sering kali terpaksa mengambil keputusan berdasarkan kepentingan luar, bukan berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
Akibatnya, proses peradilan menjadi tidak transparan dan tidak adil, menciptakan rasa skeptisisme di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum.
Lebih jauh lagi, praktik semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi Masyarakat mulai merasa bahwa hukum dapat dipermainkan dan keadilan hanya untuk mereka yang memiliki sumber daya cukup untuk membayar biaya hukum yang Ketika penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, maka akan muncul rasa putus asa dan ketidakpuasan di kalangan rakyat.
Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang nyata dan terukur.
Penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa dan mahasiswa mengenai berbagai penyebab dan dampak negatif yang akan timbul jika korupsi dilakukan.
Pendidikan yang berbasis pada nilainilai Pancasila akan berfungsi sebagai benteng yang kokoh di masa depan, karena generasi muda inilah yang akan menjadi para pemimpin bangsa Indonesia di masa yang Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn JHN : Jurnal Hukum Nusantara.
Volume x .
Tahun 20xx | E-ISSN : 2746-7x | 113 akan datang.
Dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas dan kejujuran, mereka diharapkan dapat menjadi pemimpin yang jujur dan amanah dalam mengemban amanat yang diberikan oleh rakyatnya.
Pancasila bukan sekadar teks atau simbol, melainkan merupakan sebuah janji luhur yang lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilaksanakan selama dua kali.
Dalam konteks ini.
Presiden Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, menyampaikan pidato penting pada tanggal 1 Juni 1945.
Dalam pidatonya, ia menekankan betapa pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah filosofi yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Filosofi tersebut dikenal dengan istilah "philosofische grondslag," yang berarti filosofi dasar yang mencakup pandangan tentang dunia dan kehidupan.
Dari filosofi ini, kita dapat memahami bahwa Pancasila adalah suatu hal yang abadi dan harus dijaga, dilestarikan, serta dipertahankan selama eksistensi negara.
Oleh karena itu, perumusan dasar negara ini tidak bisa dianggap remeh atau diputuskan secara Prosesnya memerlukan penggalian yang lebih mendalam mengenai pandangan hidup dan falsafah bangsa.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada hasil survei kepustakaan dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya mengatasi masalah korupsi di Indonesia.
Setelah mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur yang berkaitan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang telah Proses ini dimulai dengan pengumpulan data yang sistematis dan penyajian hasilnya secara rinci, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang konteks dan relevansi informasi tersebut.
Hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai sumber akan digabungkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.
Analisis data yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menemukan pola atau tren, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pencegahan korupsi.
Kemudian melalui proses analisis yang teliti, penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang ada.
Kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman dan upaya penanggulangan korupsi di Indonesia, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Arti Penting Pancasila Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, sebuah momen penting yang ditandai oleh pidato bersejarah yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Dalam pidatonya.
Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 114 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Soekarno memperkenalkan lima sila yang menjadi dasar ideologi negara, yaitu Kebangsaan Indonesia.
Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan.
Mufakat atau Demokrasi.
Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pancasila tidak hanya sekadar rumusan, tetapi merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia.
Sebagai dasar negara.
Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan serta masa depan bangsa Indonesia.
Rumusan Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dan kemudian disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Pada sidang tersebut, disepakati bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah.
Pembahasan mengenai Pancasila dalam sidang tersebut melibatkan berbagai tokoh nasionalis terkemuka, termasuk Mohammad Hatta.
Muhammad Yamin, dan Soepomo, yang berkontribusi dalam merumuskan nilai-nilai fundamental bagi negara.
Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, mencerminkan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat membimbing bangsa Indonesia menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh Burung Garuda memiliki sejarah yang kaya dan mendalam sebagai simbol negara Indonesia.
Penggunaan Burung Garuda sebagai lambang negara dimulai setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Pada saat itu.
Indonesia belum memiliki lambang resmi hingga tahun 1949, ketika Presiden Soekarno menugaskan Sultan Hamid II untuk merancang lambang negara.
Burung Garuda terinspirasi dari mitologi Hindu, di mana Garuda digambarkan sebagai burung mistis yang merupakan kendaraan Dewa Wisnu.
Dalam budaya Indonesia.
Garuda juga sering dikaitkan dengan kekuatan dan kebesaran, serta menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan.
Arti penting Pancasila sebagai dasar negara sangatlah mendalam, karena Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan demikian, setiap individu diharapkan dapat Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn JHN : Jurnal Hukum Nusantara.
Volume x .
Tahun 20xx | E-ISSN : 2746-7x | 115 menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sebagai dasar negara.
Pancasila menjadi fondasi yang mengatur seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap kebijakan dan hukum yang dibuat harus selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.
Desain Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang ditetapkan pada 11 Februari Pada lambang ini.
Burung Garuda digambarkan dengan kepala menoleh ke kanan, simbol kekuatan dan dinamika, serta sayap yang mengembang, melambangkan kesiapan bangsa untuk terbang tinggi menuju cita-cita kemerdekaan.
Di lehernya terdapat perisai berbentuk jantung yang menggambarkan pertahanan bangsa, sementara pita yang dicengkeramnya bertuliskan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti "Berbedabeda tetapi tetap satu," mencerminkan keragaman Indonesia.
Jumlah bulu pada Burung Garuda juga memiliki makna simbolis: terdapat 17 helai bulu di sayap, 8 helai di ekor, 19 helai di pangkal ekor, dan 45 helai di leher, yang secara keseluruhan merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945.
Dengan demikian.
Burung Garuda bukan hanya sekadar lambang, tetapi juga merupakan representasi dari nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
Makna Lambang Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa (Bintan.
Makna Bintang berwarna emas dengan lima sudut melambangkan cahaya ilahi yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan petunjuk dan arahan bagi umat manusia.
Simbol ini tidak hanya mencerminkan keyakinan akan adanya kekuatan spiritual yang lebih tinggi, tetapi juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana nilai-nilai keagamaan terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.
Keberadaan bintang ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yang Maha Esa hadir dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, membimbing individu dan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang penuh makna.
Dengan demikian, simbol bintang ini menjadi representasi dari komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, serta menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan.
Nilai-nilai yang terkandung .
Kebebasan Beragama Menjamin hak setiap individu untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa diskriminasi.
Toleransi Mendorong sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga tercipta kerukunan hidup dalam masyarakat.
Kemanusiaan Mewujudkan kehidupan yang selaras dan seimbang antar sesama manusia, serta dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 116 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia .
Moralitas Mengedepankan nilai-nilai luhur yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang.
Kemanusiaan yang adil dan beradab (Ranta.
Makna Rantai emas yang terdiri dari mata rantai berbentuk lingkaran dan persegi melambangkan ikatan antarsesama manusia.
Rantai ini menunjukkan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, saling membutuhkan dan bahu-membahu dalam kehidupan bermasyarakat.
Dan Bentuk rantai yang tidak terputus melambangkan persatuan dan solidaritas di antara rakyat Indonesia.
Warna dasar merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang selalu mementingkan musyawarah dan mufakat.
Nilai-nilai yang terkandung .
Kemanusiaan Menekankan pentingnya menghargai martabat setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang latar belakang.
Keadilan Mengharuskan perlakuan yang adil bagi semua orang, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan.
Empati dan Solidaritas Mendorong sikap saling peduli dan membantu antar sesama, menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat.
Persatuan Indonesia ( Pohon Beringi.
Makna Pohon beringin adalah simbol kekuatan dan ketahanan.
Sebagai pohon besar yang dapat memberikan teduh bagi banyak orang, pohon beringin mencerminkan keberagaman suku bangsa yang bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan di tengah keragaman.
Serta pohon beringin juga memiliki akar yang besar dan menjalar ke segala arah, melambangkan kemampuan rakyat Indonesia untuk bersatu dan menuju bangsa yang lebih baik lagi.
Daun-daunya yang lebat menunjukkan kemakmuran dan kebahagiaan yang dialami oleh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung .
Persatuan Mengedepankan pentingnya bersatu dalam keragaman, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya.
Identitas Nasional Membangun rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas bangsa Indonesia.
Kerjasama Mendorong kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn JHN : Jurnal Hukum Nusantara.
Volume x .
Tahun 20xx | E-ISSN : 2746-7x | 117 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaa dalam permusyawaratan perwakilan (Kepala Banteng ) Makna Kepala banteng melambangkan bangsa Indonesia yang suka bekerja sama, selalu bersama dalam kehidupan, dan menjunjung tinggi gotong royong serta saling membantu.
Bangsa Indonesia menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama secara mufakat.
Warna dasar merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang musyawarah dan mufakat.
Kepala banteng juga menunjukkan kekuatan dan keuletan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat.
Nilai-nilai yang terkandung .
Demokrasi Menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
Kebijaksanaan Mengharuskan pemimpin untuk bijak dan arif dalam mengambil keputusan demi kepentingan rakyat.
Keterwakilan Mewakili suara rakyat dalam pemerintahan, memastikan bahwa setiap golongan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Padi dan Kapa.
Makna Padi melambangkan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, sedangkan kapas sebagai sandang atau pakain.
Keduanya bermakna kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk melangsungkan kehidupan yang sejahtera dan Lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional bangsa Indonesia.
Ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan kondisi hidup yang adil dan sejahtera bagi semua warga negara.
Nilai-nilai yang terkandung .
Menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.
Keadilan Sosial Menolak segala bentuk ketidakadilan ekonomi dan sosial, serta berkomitmen untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil.
Partisipasi Mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara.
Korupsi Dan Dampaknya Di Indonesia Kata "korupsi" memiliki akar yang dalam dan kaya, berasal dari bahasa Latin "corruptio" atau "corruptus", yang masing-masing memiliki makna yang beragam, termasuk tindakan merusak, menghancurkan, atau menyimpangkan sesuatu dari Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 118 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia keadaan aslinya.
Dalam konteks ini, "corruptio" mencerminkan tidak hanya tindakan fisik yang merusak tetapi juga konsep moral dan etika yang lebih luas.
Selanjutnya, istilah "corruptio" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "corruption" dan dalam bahasa Belanda menjadi "corruptie".
Proses ini menunjukkan bagaimana kata tersebut telah melintasi batas-batas bahasa dan budaya, hingga akhirnya kata "corruptie" dalam bahasa Belanda diadopsi ke dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia dan disederhanakan menjadi "korupsi".
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan uang negara untuk kepentingan pribadi.
Definisi ini menekankan dampak negatif dari korupsi tidak hanya terhadap keuangan negara tetapi juga terhadap integritas sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, pemahaman tentang asal-usul dan makna kata "korupsi" sangat penting untuk menyadari betapa seriusnya masalah ini dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.
Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Berikut adalah penjelasan detail mengenai masing-masing jenis korupsi:
Kerugian Keuangan Negara: Tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada.
Contoh: manipulasi anggaran.
Suap-Menyuap: Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
Contoh: seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat untuk memenangkan tender.
Penggelapan dalam Jabatan: Menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepada pegawai negeri, termasuk pemalsuan dokumen.
Contoh: pegawai negeri yang menyalahgunakan dana proyek.
Pemerasan: Memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang dengan ancaman tertentu.
Contoh: pegawai negeri yang meminta biaya lebih untuk pengurusan dokumen.
Perbuatan Curang: Melakukan tindakan yang tidak jujur dalam pengadaan barang dan jasa, seperti mark-up harga.
Contoh: pemborong yang menaikkan harga proyek secara tidak wajar.
Gratifikasi: Penerimaan hadiah atau imbalan dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatan, tanpa melaporkannya ke KPK.
Contoh: penerimaan barang berharga dari Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Situasi di mana pegawai negeri terlibat dalam proses pengadaan yang seharusnya diawasi oleh mereka sendiri, sehingga menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara ilegal.
Setiap jenis korupsi ini memiliki dampak signifikan terhadap integritas pemerintahan dan kepercayaan publik, serta berpotensi merugikan perekonomian negara secara Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Berikut adalah penjelasan detail mengenai dampak-dampak tersebut:
Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn JHN : Jurnal Hukum Nusantara.
Volume x .
Tahun 20xx | E-ISSN : 2746-7x | 119 Dampak Ekonomi .
Kerugian Keuangan Negara Korupsi mengakibatkan hilangnya pendapatan negara melalui penggelapan dan penyalahgunaan anggaran, yang mengurangi dana untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Ketidakstabilan Ekonomi Korupsi menciptakan ketidakefisienan dalam pembangunan, menghambat investasi, dan meningkatkan biaya barang serta jasa.
Hal ini berujung pada lemahnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan utang negara.
Kualitas Layanan Publik Menurun Proyek-proyek publik sering kali terpengaruh oleh praktik korupsi, yang menyebabkan kualitas barang dan jasa yang disediakan kepada masyarakat Misalnya, infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas.
Mahalnya Biaya Usaha Korupsi meningkatkan biaya transaksi bisnis karena pelaku usaha harus membayar suap untuk mendapatkan izin atau layanan dari pemerintah.
Hal ini menciptakan beban tambahan bagi para pelaku ekonomi.
Dampak Sosial .
Ketidakadilan Sosial Korupsi memperburuk kesenjangan sosial dengan menguntungkan segelintir orang yang memiliki akses ke kekuasaan, sementara masyarakat luas menderita akibat kurangnya layanan dasar.
Krisis Moral dan Etika Korupsi merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat.
Hal ini menciptakan budaya di mana kejujuran dan integritas dipandang sebelah mata, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Kebencian Sosial Masyarakat cenderung mengembangkan sikap negatif terhadap pejabat publik yang terlibat dalam korupsi, menciptakan ketidakpuasan dan kebencian yang mendalam terhadap pemerintah Dampak Politik .
Ketidakstabilan Politik Korupsi dapat memicu ketidakstabilan politik dengan melemahkan legitimasi pemerintah dan meningkatkan potensi konflik sosial.
Hal ini bisa berujung pada revolusi sosial atau pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok tertentu.
Pengurangan Akuntabilitas Praktik korupsi mengurangi akuntabilitas pejabat publik, membuat mereka sulit untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
Ini berdampak pada penegakan hukum yang lemah dan meningkatnya impunitas bagi pelaku korupsi.
Dampak Budaya .
Normalisasi Korupsi Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 120 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Korupsi bisa menjadi hal yang dianggap biasa dalam masyarakat, di mana praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok.
Menurunnya Partisipasi Publik Ketidakpercayaan terhadap pemerintah akibat korupsi dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau program-program pembangunan, sehingga menghambat demokrasi.
Secara keseluruhan, dampak korupsi di Indonesia sangat kompleks dan saling terkait, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat serta menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan.
Upaya pemberantasan korupsi memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kedudukan.
Tugas.
Dan Wewenang KPK Kedudukan, tugas, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diperbaharui melalui UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019.
KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan memiliki sifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugasnya.
Tugas KPK (Pasal 66 UU No.
19 Tahun 2.
Pencegahan Korupsi Melakukan tindakan pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi.
Koordinasi Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan pemberantasan Monitoring Memantau penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mendeteksi potensi Supervisi Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan Penindakan Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Eksekusi Putusan Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Wewenang KPK .
Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
Mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
Menetapkan status gratifikasi dan menerima laporan terkait gratifikasi Kedudukan KPK Kedudukan KPK sebagai lembaga negara diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
KPK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn JHN : Jurnal Hukum Nusantara.
Volume x .
Tahun 20xx | E-ISSN : 2746-7x | 121 memberantas korupsi secara efektif dan efisien, serta berperan sebagai stimulus bagi lembaga lain dalam upaya pemberantasan korupsi.
Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi Di Indonesia Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam dan luas, yang menjadikannya sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Saputra .
Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah cerminan dari kepribadian yang melekat pada rakyat Indonesia, mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik yang menjadi identitas bangsa.
Namun, penting untuk dicatat bahwa Pancasila tidak muncul begitu saja tanpa proses.
ia melalui serangkaian tahapan panjang dan kompleks sebelum akhirnya diterima sebagai dasar negara.
Proses perumusan Pancasila melibatkan diskusi dan perdebatan yang intens di antara para pendiri bangsa, yang berkomitmen untuk tidak sembarangan dalam menetapkan sebuah dasar negara.
Mereka menyadari bahwa dasar negara yang kuat dan kokoh harus dibangun dengan pemikiran mendalam dan pertimbangan matang agar dapat menjadi landasan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.
Selama perumusan tersebut, para perumus Pancasila menghadapi berbagai pandangan dan argumen yang berbeda, mencerminkan keragaman pemikiran di kalangan founding fathers.
Mereka berusaha keras untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya mencerminkan aspirasi politik tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat Indonesia.
Setelah melewati berbagai perdebatan dan diskusi yang konstruktif, lahirlah konsep Pancasila yang agung, yang tidak hanya sekadar menjadi dasar hukum, tetapi juga memiliki cita-cita tinggi untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Korupsi, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia, tidak hanya melanggar peraturan negara tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Tindakan korupsi mencerminkan penyimpangan dari prinsip keadilan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Ketika individu atau kelompok melakukan korupsi, mereka secara langsung mengkhianati cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil.
Dengan melakukan tindakan korupsi, kita seolah-olah ikut serta dalam menghancurkan Pancasila yang telah diusahakan dengan susah payah oleh para pendiri bangsa kita yang berjuang dengan segala pengorbanan.
Implementasi Sila Pertama Pancasila Dalam Memberantas Korupsi Mengedepankan nilai-nilai moral dan etika yang berakar pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa merupakan langkah fundamental dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan berintegritas.
Dalam konteks ini, penting untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang betapa krusialnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi dengan institusi dan masyarakat secara keseluruhan.
Mendorong pengembangan kesadaran spiritual di kalangan masyarakat merupakan langkah penting yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pendidikan agama, kegiatan keagamaan, dan penyadaran tentang akibat negatif Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 122 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia korupsi dalam pandangan agama.
Pendidikan agama yang komprehensif tidak hanya memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran keagamaan.
Implementasi Sila Kedua Pancasila Dalam Memberantas Korupsi Menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan adalah suatu keharusan yang harus diterapkan di masyarakat, di mana hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
Hal ini berarti bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial, kekayaan, atau jabatan yang dimiliki, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
Dengan demikian, setiap pelaku korupsi, baik itu pejabat tinggi maupun masyarakat biasa, harus ditindak dengan tegas dan konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata merupakan langkah strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang Dengan mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi yang sering kali muncul akibat ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Hal ini termasuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta meningkatkan kualitas pendidikan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil Mewujudkan penegakan hak asasi manusia yang kuat adalah suatu komitmen untuk menjunjung tinggi martabat setiap individu dalam masyarakat.
Ini termasuk menegakkan hukum yang adil dan beradab terhadap pelaku korupsi serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan transparan dan akuntabel.
Dalam konteks ini, penting untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban korupsi agar mereka tidak mengalami intimidasi atau ancaman dalam proses hukum.
Menghindari segala bentuk penderitaan atau kerugian harta benda dalam proses penegakan hukum adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh semua pihak Proses hukum harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kebenaran, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang.
Implementasi Sila Ketiga Pancasila Dalam Memberantas Korupsi Membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan solidaritas sebagai modal utama dalam memerangi korupsi merupakan langkah strategis yang harus diambil oleh seluruh elemen masyarakat.
Memperkuat pendidikan multikultural yang mendorong toleransi, saling menghormati, dan memahami keanekaragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia adalah langkah krusial dalam membangun masyarakat yang harmonis.
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan kebijakan pembangunan adalah langkah penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Membangun mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan ketidakadilan sosial secara adil dan berkeadilan sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial.
Memastikan adanya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn JHN : Jurnal Hukum Nusantara.
Volume x .
Tahun 20xx | E-ISSN : 2746-7x | 123 Mendorong kebebasan media dan pembentukan lembaga pengawasan independen merupakan langkah krusial dalam memberantas tindakan korupsi.
Media memiliki peran penting sebagai watchdog atau pengawas publik yang dapat mengungkap praktik-praktik korupsi serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
Implementasi Sila Keempat Pancasila Dalam Memberantas Korupsi Memberantas korupsi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan langkah strategis yang sangat penting.
Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas yang efektif dengan melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di sektor swasta.
Meningkatkan efektivitas mekanisme perwakilan seperti parlemen, dewan perwakilan rakyat, dan lembaga-lembaga perwakilan lainnya adalah langkah penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.
Memberikan pendidikan hukum yang lebih baik kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam mencegah dan melawan korupsi Memperkuat lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman adalah langkah krusial dalam upaya pemberantasan korupsi.
Implementasi Sila Kelima Pancasila Dalam Memberantas Korupsi Keadilan sosial menuntut bahwa setiap upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat, serta pemulihan kepercayaan publik.
Penetapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi dapat meningkatkan efek jera dan mengurangi peluang untuk praktek-praktek korupsi.
Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting.
Sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik dapat memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Memberikan pendidikan hukum yang lebih baik kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam mencegah dan melawan korupsi.
Penerapan prinsip gotong royong dalam kehidupan bernegara dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi
KESIMPULAN
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai penunjuk jalan yang jelas menuju masa depan bangsa.
Sebagai ideologi yang mengatur pemerintahan dan ketatanegaraan.
Pancasila memberikan arahan bagi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks ini.
Pancasila dijadikan pedoman yang fundamental dalam bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap individu diharapkan dapat menjalani nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Korupsi, sebagai tindakan yang menyimpang dari ideologi Pancasila, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Available at : http://onlinejournal.
com/index.
php/jhn 124 | Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks saat ini.
Setiap sila Pancasila memiliki kontribusi unik dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memberantas Misalnya, sila pertama menekankan pada ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajak setiap individu untuk memiliki integritas moral dan spiritual dalam setiap Sila kedua menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong perlakuan setara bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Sila ketiga menekankan pada persatuan Indonesia, yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan korupsi demi kepentingan bersama.
Lebih lanjut, implementasi nilai-nilai Pancasila seperti pengedepanan integritas, keadilan, keberagaman, partisipasi aktif masyarakat, serta pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kuat dalam memerangi Dengan mengedepankan integritas dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat akan lebih mampu menolak godaan untuk terlibat dalam praktik korupsi.
Keadilan sosial menjadi tujuan utama yang harus dicapai agar setiap individu merasa diperlakukan dengan adil dan setara.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat, lembaga pengawas independen seperti KPK dan Ombudsman, serta sektor swasta.
Sinergi antara berbagai pihak ini akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif.
Pendidikan hukum yang baik juga menjadi faktor kunci.
melalui pendidikan ini, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta cara melaporkan tindakan korupsi.
Dengan adanya kesadaran kolektif, komitmen dari semua pihak, serta tindakan konkret yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat terwujud masyarakat Indonesia yang lebih adil, bersatu, dan terbebas dari praktik korupsi.
Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat bersama-sama membangun masa depan bangsa yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA