Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh Dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pontianak Sinta Carrisa .
Sukamto .
Iving Arisdyoto .
Study Program of Public Administration.
Faculty of Social and Politic.
Universitas Tanjungpura Email: .
staac20@gmail.
ARTICLE HISTORY
Received .
Februari 2.
Revised .
Mei 2.
Accepted .
Juni 2.
KEYWORDS KOTAKU Program.
Slum Areas.
Pontianak City This is an open access article under the CCAeBY-SA license ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak.
Program ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1063/DPRKP/Tahun 2020.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis efektivitas program melalui teori implementasi kebijakan Richard Matland yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU secara umum efektif mengurangi kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir.
Indikator tepat kebijakan menunjukkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara tepat pelaksana menyoroti koordinasi antara DPRKP.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan pihak lainnya.
Namun, pada tepat target, ditemukan perbedaan persepsi antara masyarakat dan pelaksana program, di mana masyarakat merasa distribusi manfaat tidak merata.
Tepat lingkungan mengungkapkan bahwa program telah memperhatikan kondisi lokal, meski partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil program masih rendah.
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu meliputi peningkatan komunikasi dan transparansi antara pelaksana program dan masyarakat, penyebaran manfaat yang lebih merata, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program.
ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program in addressing slum settlements in Pontianak City.
The program is based on Law No.
1 of 2011 on Housing and Settlements and the Pontianak MayorAos Decree No.
1063/D-PRKP/2020.
Using a descriptive qualitative approach, this research examines the program's effectiveness through Richard Matland's policy implementation theory, encompassing the dimensions of the right policy, right implementer, right target, and right environment.
The findings indicate that the KOTAKU Program has generally been effective in reducing slum areas through improvements in basic infrastructure and flood The right policy dimension reveals that the policies align with local needs, while the right implementer highlights the coordination between DPRKP.
Community SelfReliance Agencies (BKM), and other stakeholders.
However, in the right target dimension, there is a disparity in perceptions between the community and program implementers, with communities feeling that the benefits are unevenly distributed.
The right environment dimension indicates that the program has considered local conditions, though community participation in maintaining program outcomes remains low.
The study recommends improving communication and transparency between program implementers and the community, ensuring a more equitable distribution of benefits, and strengthening community participation to sustain program outcomes.
These steps are expected to enhance the program's effectiveness in creating livable, healthy, and sustainable settlements in Pontianak City.
PENDAHULUAN
Isu mengenai permukiman kumuh telah menjadi perhatian yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional terutama di Indonesia dengan ketiadaan kebijakan yang inovatif.
Diperkirakan ratarata pertumbuhan pemukiman kumuh di Indonesia akan semakin meluas menjadi 71.
860 hektar pada tahun 2025 (Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, 2.
Implikasinya, kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih besar karena kurangnya penyediaan sarana dan prasarana di kawasan tersebut (Ghifari, 2.
Faktor utama di balik keberadaan permukiman kumuh adalah kemiskinan, kurangnya akses ke tempat tinggal yang layak, termasuk perumahan dan infrastruktur, fasilitas umum (PSU), legalitas kepemilikan tanah sebagai bukti kepemilikan, serta tata kelola pemerintahan yang lemah dan kurang Jurnal Professional.
Vol.
12 No.
1 Juni 2025 page: 271 Ae 280 | 271 p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X Gambar 1 Grafik Luas Kawasan Kumuh di Kota Pontianak Sumber : DPRKP Kota Pontianak Di Kota Pontianak sendiri terjadi fluktuasi yang cukup signifikan pada luas kawasan kumuh.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak mengungkapkan tren penurunan luas kawasan kumuh dari tahun 2013 hingga 2019, dan pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang signifikan menjadi 150,16 hektar dan fluktuasi ini terus berlanjut hingga tahun 2023 di mana luas kawasan kumuh kembali mengalami penurunan menjadi 33,51 hektar.
Kenaikan dan penurunan yang tajam dalam luas kawasan kumuh menyoroti perubahan dramatis dalam perkembangan permukiman di kota, mengindikasikan kemungkinan adanya faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan ini, serta menunjukan urgensi dalam memahami dan menangani permasalahan kawasan kumuh di Kota Pontianak.
Program KOTAKU .
ota tanpa kumu.
dirancang oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan kolaboratif.
Program ini mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Dengan indikator keberhasilan yang terukur, program ini diharapkan dapat mengurangi luas kawasan kumuh secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran.
Program KOTAKU diterjemahkan ke dalam 2 kegiatan, yaitu peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif.
Namun dalam pelaksanaannya masih rendah tingkat partisipasi masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang bergantung dari bantuan pemerintah sehingga kurang kesadaran untuk menjaga dan mengelola lingkungan sendiri.
Adapun terdapat 18 Kelurahan yang menjadi target peningkatan kualitas permukiman kumuh dan meskipun telah ada analisis mengenai kondisi sosial-ekonomi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak (Putri et al.
, 2.
Ditemukan bahwa belum ada penjelasan mendalam mengenai strategi atau program konkret yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi penduduk di kawasan tersebut.
Implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Pontianak Tenggara menghadapi berbagai Keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kesulitan dalam koordinasi antar lembaga menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas program.
Selain itu, kondisi geografis yang unik, dengan banyaknya permukiman di tepi Sungai maupun di atas badan air, memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Meliana Elisabet et al.
Berdasarkan petunjuk teknis Program KOTAKU, kawasan permukiman kumuh harus memenuhi indikator kekumuhan, seperti kondisi bangunan, drainase, pengelolaan sampah, dan jalan lingkungan.
Petunjuk teknis juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif untuk memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki lingkungan mereka.
Namun, di Pontianak Tenggara, kurangnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi tantangan utama dalam implementasi program.
Selain itu, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.
Meski begitu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua standar peraturan tersebut terpenuhi di Kota Pontianak.
272 | Sinta Carrisa.
Sukamto.
Iving Arisdyoto .
Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh .
LANDASAN TEORI
Kebijakan Publik Kebijakan atau analisis kebijakan juga dapat merujuk kepada proses pengambilan keputusan penting dalam sebuah organisasi, yang mencakup identifikasi berbagai pilihan seperti prioritas program atau anggaran, dan pemilihan di antara opsi-opsi tersebut berdasarkan dampak yang diharapkan .
ms spada indonesia, 2.
Kebijakan juga bisa dijelaskan sebagai suatu mekanisme politik, manajerial, keuangan, atau administratif yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara eksplisit (Subarsono.
Evaluasi Kebijakan Evaluasi adalah proses menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, atau sejauh mana tujuan dicapai.
Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran .
, pemberian angka .
dan penilaian .
, katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi nilai atau manfaat hasil kebijakan (Widodo, 2.
Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, halini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran (Saleh, 2.
Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak (Akbar, 2.
Efektivitas Kebijakan Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat.
Sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan (Sunardi.
, & Zega, 2.
Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tercapai (Alamsyah, 2.
Program KOTAKU Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung AuGerakan 100-0-100Ay, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2.
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud, yakni pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan (Agustino, 2.
Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Tenggara.
Kalimantan Barat yang menjadi salah satu target dari program KOTAKU karena pertumbuhan Kawasan kumuh didaerah ini yang signifikan dan masyarakat disana termasuk masyarat berpenghasilan rendah.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan Jurnal Professional.
Vol.
12 No.
1 Juni 2025 page: 271 Ae 280 | 273 p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Data dikumpulkan menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan Teknik snowball sampling.
Adapun para pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas DPRKP Kota Pontianak .
Tim Koordinator KOTAKU Kota Pontianak .
Kepala Kecamatan Pontianak Tenggara .
Masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara yang terdampak program KOTAKU di Kota Pontianak.
Data yang telah di kumpulkan lalu diproses melalui tahapan: .
reduksi, yakni memilih data yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian.
menyajikan data dalam bentuk narasi.
diambil kesimpulan dari narasi tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi Sumber.
Teknik, dan Waktu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Berdasarkan temuan penulis diketahui bahwa pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumu.
di Kota Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut :
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Pontianak didasarkan pada berbagai kebijakan, termasuk Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1063.
1/D-PRKP/2020, yang menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh sebagai dasar penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan Program ini menunjukkan keberhasilan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kawasan dengan tingkat kekumuhan tertinggi, seperti RT 002 RW 007 di Kelurahan Bangka Belitung Laut.
Namun, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaannya, sehingga hanya satu dari lima RT yang tercantum dalam SK dapat ditangani.
Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat di RT lain yang merasa infrastruktur mereka juga membutuhkan perhatian.
Fleksibilitas dalam pelaksanaan dan komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan masyarakat menjadi elemen penting untuk meningkatkan keberhasilan program ini.
Pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dapat membantu mengurangi ketegangan dan memastikan bahwa manfaat program dirasakan secara merata oleh masyarakat di semua kawasan sasaran.
Selain itu, alokasi sumber daya yang lebih optimal diperlukan untuk mendukung pencapaian target yang lebih luas, sehingga tujuan nasional pengentasan kawasan kumuh dapat terwujud secara lebih signifikan.
Proses Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Pontianak dilaksanakan oleh tim yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan masyarakat setempat.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program beragam di setiap kelurahan.
Di Kelurahan Bansir Laut, keterlibatan masyarakat cukup tinggi, dengan peran aktif BKM dalam mengedukasi warga dan memastikan mereka terlibat dalam pelaksanaan Hal ini menunjukkan adanya ketepatan pelaksana dalam menggerakan partisipasi lokal untuk mendukung keberhasilan program.
Di sisi lain.
Kelurahan Bangka Belitung Laut, partisipasi masyarakat lebih rendah, dan beberapa warga merasa kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan penentuan Meskipun pelaksana program sudah berupaya melibatkan masyarakat dan bekerja sama dengan BKM, masih ada tantangan dalam hal komunikasi dan penyampaian informasi.
Beberapa masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut menyebutkan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari beberapa proyek yang dilakukan, seperti pembangunan gapura dan pelebaran jalan kuburan.
Sasaran dan Target Program KOTAKU di Kota Pontianak telah menyasar kawasan permukiman yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh, seperti kelurahan Bansir Laut dan Bangka Belitung Laut di Kecamatan Pontianak Tenggara.
Aspek tepat target menilai apakah program telah sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat di kawasan sasaran.
Program ini juga berhasil mengatasi masalah spesifik di beberapa area, misalnya dengan perbaikan jalanan dan drainase yang efektif mengurangi banjir, sesuai kebutuhan masyarakat di Kelurahan Bansir Laut.
Namun, ada ketidaksesuaian target yang disoroti oleh masyarakat dan BKM Kelurahan Bangka Belitung Laut, yang merasa bahwa fasilitas yang diberikan, seperti gapura dan pelebaran jalan kuburan, bukan kebutuhan utama mereka.
Warga di RT 002/RW 007 lebih 274 | Sinta Carrisa.
Sukamto.
Iving Arisdyoto .
Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh .
membutuhkan perbaikan jalan sungai yang masih berupa gertak kayu dan sangat penting untuk aktivitas sehari-hari.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah menyasar kawasan yang tepat, ada kebutuhan untuk lebih mempertimbangkan prioritas lokal agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi Dalam petunjuk teknis KOTAKU 2022, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh melalui perbaikan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi lokal.
Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di beberapa wilayah.
Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan kebutuhan masyarakat harus lebih mendalam agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan prioritas lokal.
Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di beberapa wilayah.
Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan kebutuhan masyarakat harus lebih mendalam agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan prioritas lokal.
Kondisi Lingkungan Kesesuaian infrastruktur dengan kondisi lingkungan Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan permukiman kumuh, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sosial di setiap wilayah.
Berdasarkan data dan wawancara, di Kelurahan Bansir Laut, infrastruktur yang dibangun, seperti perbaikan saluran drainase telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang sering terkena banjir.
Hal ini membuktikan bahwa program ini telah mempertimbangkan faktor lingkungan dalam perencanaannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Pada Petunjuk Teknis KOTAKU tahun 2022 menyebutkan pentingnya mempertimbangkan kondisi lingkungan lokal dalam perencanaan dan pembanguna infratstruktur.
Data ini menujukkan bahwa program KOTAKU dirancang untuk menyesuaikan infrastruktur dengan tantangan geografis setiap Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa penyesuaian ini belum merata di seluruh kawasan yang menjadi target program.
Program KOTAKU telah menyasar masalah utama permukiman kumuh di Kota Pontianak dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan pengendalian banjir.
Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang sering terkena dampak banjir seperti Kelurahan Bansir Laut dan Kelurahan Bangka Belitung Laut.
Kecamatan Pontianak Tenggara.
Namun terdapat beberapa masukan dari beberapa pihak, bahwa kebijakan ini perlu lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah, seperti di kawasan tepi sungai yang membutuhkan pendekatan Di kelurahan Bangka Belitung Laut, ketepatan lingkungan program ini mengalami tantangan lebih besar.
Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang unik, yaitu permukiman di tepi sungai dengan akses jalan berupa gertak kayu.
Fasilitas yang dibangun, seperti gapura dan pelebaran jalan kuburan, tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan utama masyarakat.
Jalan sungai yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga seharusnya mendapat prioritas dalam perbaikan infrastruktur.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebutuhan spesifik tiap wilayah perlu lebih mendalam agar sasaran program sesuai dengan harapan warga.
Pembahasan Merujuk pada Teori Efektivitas Implementasi Kebijakan oleh Richard Martland dalam (Kadji, 2.
terdapat empat indikator yaitu Ketepatan Kebijakan.
Ketepatan Pelaksanaan.
Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Pontianak.
Ketepatan Kebijakan Pada indikator tepat kebijakan oleh Richard Martland, fokus utama adalah pada kesesuaian kebijakan yang diambil dengan masalah yang ingin diatasi.
Untuk mencapai efektivitas yang optimal, kebijakan harus memiliki relevansi langsung terhadap masalah inti dan dirancang secara spesifik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Wawancara dengan Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kota Pontianak dan Koordinator Program KOTAKU memperlihatkan bahwa kebijakan ini berupaya untuk mencapai sasaran utama pengentasan kawasan kumuh di Kota Pontianak.
Kebijakan ini diterapkan dengan mengacu pada indikator kumuh yang ditetapkan dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yang mana keduanya menetapkan standar jelas mengenai kualitas perumahan yang harus dicapai.
Dalam hal ini, tepat kebijakan diukur dari kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan dasar untuk meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur di kawasan kumuh, mencegah munculnya kawasan kumuh baru, dan menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat di sekitar permukiman tepi sungai.
Salah satu contohnya adalah pembangunan ruang terbuka hijau seperti waterfront, taman Parit Nanas, kampung tua, dan Kampung Caping yang difokuskan pada kawasan kumuh di tepi sungai.
Inisiatif ini menunjukkan bahwa kebijakan telah berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan lokal.
Namun, hasil wawancara dengan Koordinator Jurnal Professional.
Vol.
12 No.
1 Juni 2025 page: 271 Ae 280 | 275 p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X Program KOTAKU menunjukkan bahwa kebijakan ini tetap memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar dampaknya lebih terasa di masyarakat.
Program KOTAKU di Kota Pontianak menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang diambil telah sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku, implementasinya di lapangan masih memerlukan penyesuaian agar benar-benar selaras dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.
Program KOTAKU yang berlandaskan beberapa peraturan yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan tersebut.
Namun, meskipun landasan hukum yang digunakan kuat dan terarah, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya fleksibel dalam menyesuaikan prioritas kebutuhan lokal di setiap wilayah sasaran.
Terutama di kawasan yang memiliki karakteristik geografis spesifik seperti permukiman tepi Sungai.
Masyarakat berharap bahwa kebijakan ini dapat lebih responsif terhadap kondisi lokal, terutama di wilayah dengan karakteristik khusus seperti permukiman di tepi sungai yang sering memerlukan infrastruktur berbeda dibandingkan kawasan lainnya.
Selain kesesuaian kebijakan dalam teori Matland, kebijakan yang tepat harus memfasilitasi partisipasi masyarakat sebagai cara untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil relevan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat.
Tepat kebijakan juga berarti bahwa kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan masukan dari masyarakat yang terdampak langsung, yang akan membantu pelaksana untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari.
Dalam konteks permukiman tepi sungai, misalnya, pelaksana program dapat memperluas pilihan intervensi yang relevan bagi masyarakat yang bergantung pada akses jalan air.
Dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan prioritas warga, program ini akan lebih efektif dalam memberikan dampak yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Secara keseluruhan, teori Matland menyoroti pentingnya kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta perlunya pelaksana kebijakan untuk responsif terhadap masukan dari masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian di Kota Pontianak, kebijakan Program KOTAKU sudah mengarah pada tujuan peningkatan kualitas permukiman di kawasan kumuh dan pemenuhan standar infrastruktur sesuai peraturan.
Namun, untuk mencapai efektivitas penuh, pelaksana perlu menerapkan pendekatan yang lebih adaptif, terutama di kawasan dengan karakteristik khusus seperti permukiman tepi sungai.
Dengan melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat yang lebih mendalam dan mendengarkan aspirasi warga dalam menentukan prioritas infrastruktur, kebijakan ini akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fleksibilitas dalam kebijakan tidak hanya memungkinkan pelaksana untuk menyesuaikan program sesuai dengan kondisi spesifik, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Ketepatan Pelaksanaan Berdasarkan teori "Empat Tepat" Richard Matland, salah satu aspek yang menjadi kunci efektivitas program ini adalah tepat pelaksana.
Indikator tepat pelaksana dalam teori Matland menekankan pentingnya pelaksana kebijakan yang tidak hanya memiliki kapasitas teknis tetapi juga memahami kondisi lokal, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan menyesuaikan implementasi kebijakan sesuai kebutuhan spesifik setiap kawasan sasaran.
Program KOTAKU di Kota Pontianak merupakan sebuah inisiatif yang menyasar kawasan permukiman kumuh di daerah seperti Kelurahan Bansir Laut dan Bangka Belitung Laut.
Program ini dilaksanakan oleh berbagai pihak yang melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), serta masyarakat setempat.
Implikasi teori tepat pelaksana dalam konteks Program KOTAKU di Kota Pontianak menunjukkan beberapa hal penting yang dapat ditingkatkan.
Pertama, pentingnya pemahaman mendalam terhadap kebutuhan lokal melalui pemetaan dan konsultasi intensif dengan masyarakat.
Salah satu warga dari Kelurahan Bangka Belitung Laut.
Bapak E dari RT 002/RW 007, menyampaikan bahwa fasilitas penerangan yang diberikan memang bermanfaat, tetapi ia berpendapat bahwa perbaikan jalan sungai yang sering digunakan warga justru lebih mendesak.
Ini menunjukkan bahwa meskipun kawasan sasaran program sudah tepat, ada perbedaan antara fasilitas yang diberikan dengan prioritas masyarakat setempat, yang merasa bahwa kebutuhan utama mereka tidak terpenuhi.
Dengan demikian, perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program KOTAKU agar target yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua, perlunya meningkatkan partisipasi aktif warga dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan fasilitas, yang akan meningkatkan keberlanjutan hasil program.
Ketiga, koordinasi yang lebih erat antara pelaksana utama dan pihak lokal dapat meminimalkan kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan riil masyarakat.
Seperti halnya pada kasus masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut, kesesuaian kebutuhan utama masyarakat di area kumuh hanya 276 | Sinta Carrisa.
Sukamto.
Iving Arisdyoto .
Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh .
dapat ditentukan oleh masyarakat sekitar maka dari itu perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program dan dibutuhkan koordinasi antar masyarakat serta koordinator program KOTAKU.
Keempat, fleksibilitas pelaksana dalam menyesuaikan jenis fasilitas yang diberikan dengan kebutuhan spesifik setiap kawasan akan membantu mencapai efektivitas yang lebih tinggi.
Selain koordinasi internal, fleksibilitas pelaksana dalam merespons kebutuhan yang berbeda di setiap wilayah juga merupakan komponen penting dalam mencapai efektivitas program.
Di Kelurahan Bansir Laut.
Program KOTAKU telah berhasil memenuhi kebutuhan utama masyarakat dengan memperbaiki infrastruktur drainase untuk mengurangi banjir.
Namun, di Kelurahan Bangka Belitung Laut, masih ada ketidaksesuaian antara fasilitas yang diberikan dengan kebutuhan utama warga.
Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas pelaksana dalam menyesuaikan jenis fasilitas yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap kawasan.
Teori Matland menyatakan bahwa pelaksana yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal akan lebih efektif dalam memenuhi sasaran Dengan meningkatkan pendekatan partisipatif, adaptif, dan koordinatif.
Program KOTAKU di Pontianak dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi permasalahan kumuh, memberikan manfaat yang benar-benar sesuai dengan harapan serta kebutuhan masyarakat setempat.
Ketepatan Target Indikator tepat target menurut Matland menuntut agar kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat secara langsung dan nyata menyentuh prioritas kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
Dalam hal ini, keberhasilan program bukan hanya diukur dari sejauh mana ia mencapai area-area kumuh yang ditargetkan, tetapi juga dari seberapa baik program tersebut mampu menjawab kebutuhan spesifik warga yang tinggal di kawasan tersebut.
Seperti halnya yang dirasakan masyarakat RT 002 RW 007 Kelurahan Bangka Belitung Laut, program yang didapatkan di daerah tersebut yaitu penerangan di daerah jalan kuburan yang mana memberi manfaat kepada warga akan tetapi kebutuhan utama warga adalah perbaikan jalan sungai yang merupakan akses vital dalam kehidupan sehari-hari Jalan tersebut masih berupa gertak kayu yang sangat penting bagi aktivitas harian masyarakat, dan oleh karenanya, kebutuhan ini seharusnya menjadi prioritas utama dalam intervensi program.
Dalam konteks teori Matland, temuan ini mengimplikasikan bahwa pelaksana program perlu melakukan pemetaan kebutuhan yang lebih mendalam sebelum menetapkan jenis fasilitas yang akan dibangun.
Menentukan ketepatan target dalam program KOTAKU selain tantangan ketidaksesuaian kebutuhan warga dengan program yang diberi, permasalahan utama terletak pada partisipasi masyarakat yang masih kurang.
Minimnya partisipasi warga setempat membuat proyeksi akan kebutuhan utama warga di area kumuh menjadi kurang efektif sehingga target yang awalnya sudah berada di daerah yang tepat namun relevansi akan prioritas warga yang kurang tepat.
teori tepat target Matland relevan untuk mengingatkan pelaksana bahwa ketepatan target bukan hanya soal lokasi atau jenis fasilitas, tetapi juga seberapa baik program tersebut menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat secara langsung.
Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, pelaksana program dapat memastikan bahwa fasilitas yang dibangun memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, di Kelurahan Bansir Laut, hasil program menunjukkan ketepatan target yang lebih baik.
Program ini telah berhasil memenuhi kebutuhan lokal, misalnya dengan perbaikan drainase yang membantu mengurangi banjir, yang merupakan masalah utama di kawasan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaksana program benar-benar memahami kebutuhan utama masyarakat, fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh warga.
Pencapaian ini selaras dengan teori Matland yang menyatakan bahwa ketepatan target akan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat ketika kebutuhan mereka teridentifikasi dengan baik dan dijadikan landasan dalam penentuan jenis fasilitas yang akan dibangun.
Perbedaan hasil antara Kelurahan Bansir Laut dan Bangka Belitung Laut dalam konteks Program KOTAKU di Kota Pontianak memperlihatkan pentingnya analisis kebutuhan lokal yang mendalam agar fasilitas yang dibangun tidak hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga memberikan dampak positif yang maksimal sesuai prioritas warga.
Berdasarkan analisis indikator tepat target dalam teori implementasi kebijakan Richard Matland.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak telah dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah sasaran yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Pontianak No.
1063/D-PRKP/Tahun Namun, persepsi masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program, di mana sebagian besar manfaat dirasakan lebih nyata di RT 002 RW 007, sementara wilayah lain dirasa belum mendapatkan intervensi yang serupa.
Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan antara pelaksanaan formal yang diklaim Kabid Permukiman dengan pengalaman substantif yang dirasakan Hal ini mengindikasikan bahwa indikator tepat target telah dipenuhi secara formal, tetapi secara substansial belum sepenuhnya optimal.
Selain itu, kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat menyebabkan keterbatasan pemahaman tentang cakupan program, sehingga masyarakat hanya menilai hasil yang terlihat di wilayah tertentu.
Untuk meningkatkan efektivitas program.
Jurnal Professional.
Vol.
12 No.
1 Juni 2025 page: 271 Ae 280 | 277 p-ISSN 2407-2087 e-ISSN 2722-371X diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperbaiki mekanisme komunikasi, melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi, serta memastikan distribusi manfaat program secara proporsional di semua wilayah sasaran.
Dengan demikian.
Program KOTAKU dapat memenuhi kriteria tepat target secara lebih komprehensif, baik dari sisi pelaksanaan maupun persepsi masyarakat.
Ketepatan Lingkungan Indikator tepat lingkungan dalam teori Matland menekankan bahwa kebijakan publik yang baik perlu memperhitungkan kondisi fisik dan sosial setiap wilayah sasaran, karena kondisi ini akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.
Dalam konteks Program KOTAKU, ketepatan lingkungan terlihat dalam cara kebijakan ini berupaya menyesuaikan infrastruktur dengan tantangan geografis dan kebutuhan spesifik setiap wilayah.
Di Kelurahan Bansir Laut, ketepatan lingkungan dari program ini cukup optimal, seperti yang terlihat dari pembangunan drainase yang relevan dengan kondisi wilayah yang sering terkena banjir.
Wawancara dengan Bapak S dari RT 003/RW 003 menunjukkan bahwa masyarakat setempat merasakan manfaat langsung dari program ini karena infrastruktur yang dibangun telah dirancang untuk mengatasi banjir, masalah yang sering dialami warga.
Dalam teori Matland, ketepatan lingkungan ini mencerminkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kondisi fisik dan sosial setempat akan lebih efektif dalam mencapai tujuan, karena kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Namun, di Kelurahan Bangka Belitung Laut, ketepatan lingkungan dari Program KOTAKU belum sepenuhnya optimal.
Kawasan ini memiliki karakteristik geografis yang unik, yaitu permukiman yang terletak di tepi sungai dan mengandalkan jalan gertak kayu sebagai akses utama.
Jalan gertak kayu yang sering digunakan warga untuk beraktivitas sehari-hari belum mendapat perhatian dalam program ini, sehingga warga merasa bahwa program belum sepenuhnya mempertimbangkan tantangan geografis lokal yang unik.
Menurut teori Matland, ketepatan lingkungan dalam kebijakan publik mengharuskan pelaksana untuk memahami secara mendalam kondisi spesifik setiap wilayah agar kebijakan yang dirancang benar-benar memberikan manfaat langsung.
Ketika program tidak memperhatikan karakteristik lingkungan, efektivitas program akan berkurang, dan warga mungkin tidak merasakan dampak positif yang signifikan.
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pelaksana Program KOTAKU perlu meningkatkan fleksibilitas dalam merancang infrastruktur yang sesuai dengan kondisi lokal.
Ketika menghadapi kawasan dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda, seperti permukiman di tepi sungai dengan akses jalan gertak kayu, pelaksana program harus lebih responsif dalam menyesuaikan fasilitas yang dibangun agar mencerminkan kebutuhan dan prioritas utama masyarakat setempat.
Secara keseluruhan, implikasi teori Matland dalam indikator tepat lingkungan menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Pontianak dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan jika pelaksana memperkuat pemahaman terhadap kondisi geografis dan sosial setiap wilayah sasaran.
Pelaksana perlu lebih fleksibel dalam menentukan jenis fasilitas berdasarkan karakteristik lingkungan lokal, sehingga program ini benarbenar dapat memberikan dampak positif yang relevan bagi masyarakat.
Di wilayah dengan karakteristik yang berbeda seperti Kelurahan Bangka Belitung Laut, pelaksana program harus mempertimbangkan akses utama warga dan tantangan lingkungan, misalnya dengan memperbaiki jalan sungai daripada membangun infrastruktur yang kurang relevan.
Dengan demikian.
Program KOTAKU akan lebih tepat sasaran dan sesuai lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjawab kebutuhan mereka secara efektif.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh, terutama di wilayah prioritas yang tercakup dalam Surat Keputusan Wali Kota Pontianak No.
1063/DPRKP/Tahun 2020.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak telah berkontribusi dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan akses sanitasi.
Dalam analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Richard Matland, ditemukan bahwa :
Aspek ketepatan kebijakan menunjukkan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan lokal, meskipun terdapat beberapa penyesuaian yang diperlukan agar lebih sesuai dengan karakteristik Aspek ketepatan pelaksana, koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan masyarakat telah berjalan cukup baik.
278 | Sinta Carrisa.
Sukamto.
Iving Arisdyoto .
Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh .
Namun, kendala seperti keterlambatan pencairan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
Aspek ketepatan target, terdapat perbedaan persepsi antara pelaksana dan masyarakat mengenai distribusi manfaat program.
Beberapa masyarakat merasa manfaat program belum dirasakan secara Aspek ketepatan lingkungan, program telah mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil program masih rendah.
Hal ini memengaruhi keberlanjutan dari infrastruktur yang telah dibangun.
Secara keseluruhan.
Program KOTAKU berhasil mencapai sebagian besar tujuan dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya Saran Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak.
Peningkatan Distribusi Manfaat Program.
DPRKP Kota Pontianak perlu memastikan bahwa manfaat Program KOTAKU tersebar secara merata ke semua wilayah sasaran yang telah ditentukan dalam SK Wali Kota.
Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap progres di masing-masing wilayah, khususnya di area yang masyarakatnya merasa kurang mendapat perhatian.
Optimalisasi Komunikasi dengan Masyarakat.
Perlu adanya peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program melalui sosialisasi yang lebih intensif.
Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami tahapan program, cakupan wilayah, dan hasil yang dicapai.
Media komunikasi yang lebih inklusif, seperti forum warga, media sosial, atau publikasi hasil program, dapat digunakan untuk menjangkau lebih banyak pihak.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
Pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil program perlu ditingkatkan.
Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan kegiatan kolaboratif akan membantu menciptakan rasa tanggung jawab dan keberlanjutan dari hasil yang dicapai.
Percepatan Pencairan Anggaran dan Koordinasi Antar Pihak.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pencairan anggaran berjalan tepat waktu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Selain itu, koordinasi antar lembaga, seperti DPRKP.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan pihak swasta, harus diperkuat untuk meminimalkan hambatan di lapangan.
Penguatan Monitoring dan Evaluasi.
Monitoring dan evaluasi berbasis data perlu dilakukan secara konsisten untuk menilai efektivitas program.
Pelibatan masyarakat sebagai bagian dari tim evaluasi dapat memberikan perspektif langsung dari penerima manfaat dan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan di tingkat lapangan.
Peningkatan Fokus pada Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan.
Untuk memastikan keberlanjutan hasil program, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan permukiman.
Program pendidikan berbasis komunitas tentang sanitasi, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan infrastruktur dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.
Pengembangan Inovasi Lokal yang Adaptif.
Mengingat kondisi geografis dan sosial unik di Pontianak, seperti permukiman di atas badan air, program KOTAKU perlu mengembangkan pendekatan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan atau metode konstruksi yang lebih adaptif terhadap tantangan setempat.
DAFTAR PUSTAKA