GHDE
Gender.
Human Development, and Economics GHDE 1.
: 130Ae142
ISSN 3048-2380
Keterkaitan pangan dan politik-ekonomi global
INTAN LESTARI1*
1 Program Studi Ilmu Lingkungan.
Sekolah Ilmu Lingkungan.
Universitas Indonesia.
Depok.
Jawa Barat, 16424.
Indonesia.
*Korespondensi: intanlestari@gmail.
Diterima: 26 Juli, 2024
Disetujui: 27 Agustus, 2024
ABSTRAK
Latar Belakang: Kebutuhan pangan global terus akan terus meningkat, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pangan yang sampai saat ini saja jumlah populasi dunia mencapai 7,7 miliar.
Menurut FAO pada tahun 2050 kita perlu memproduksi 60% lebih banyak makanan untuk mencukupi kebutuhan populasi dunia yang berjumlah 9,3 miliar.
Di samping peningkatan kebutuhan pangan yang terus meningkat permasalahan lainnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pangan global karena adanya ketimpangan dan ketidaktersediaan akses.
Temuan: Hal ini tercermin dari jumlah food waste yang terjadi di negara maju mencapai 679 juta ton/tahun dengan foodwaste perkapita di Eropa dan Amerika Utara mencapai 95 kg dan 115 kg sedangkan di Afrika Sub Sahara.
Asia Selatan dan Asia Tenggara hanya mencapai 6-11 kg perkapita.
Selain itu, pada tahun 2016, jumlah orang yang kekurangan gizi kronis di dunia diperkirakan mencapai 815 juta dan meningkat naik dari 777 juta pada tahun 2015.
Fenomena tersebut menunjukkan masalah yang terjadi tidak hanya sekedar pemenuhan jumlah pangan tetapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan setiap lapisan masyarakat.
Ketersediaan dan ketidaktersediaan pangan berkaitan dengan keterkaitan supply dan demand dalam konteks global.
Metode: Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif dan jenis studi kasus instrumental.
Melakukan wawancara mendalam pada target yang ingin di capai, studi dokumen, dan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan.
Kesimpulan: Faktor yang mempengaruhi politik dan dinamika pangan memiliki rantai yang panjang tidak hanya petani dan pembeli tetapi terdapat agen agen tidak langsung yang menambah rantai proses pangan.
Monopoli yang terjadi tidak hanya sebatas pengolahan industri pangan bahkan dari rantai input seperti pasokan bibit, dan pemeliharaan .
juga menjadi agen tidak langsung yang mempengaruhi pangan global.
Di samping infiltrasi melalui bentuk agropoli, isu pangan juga secara langsung diintervensi oleh berbagai institusi global.
Intervensi kebijakan global melalui institusi dilakukan secara langsung terhadap kebijakan pertanian maupun secara umum kebijakan pembangunan yang secara keseluruhan mendorong pada pertanian pasar global.
Hal tersebut menjadi pisau bermata dua, di satu sisi petani yang memiliki akses dapat memperoleh keuntungan dari integrasi dalam sistem yang besar di sisi lain petani sangat rentan ketika tidak memiliki akses menuju pasar bebas.
KATA KUNCI: ekonomi.
ABSTRACT
Background: Global food needs will continue to increase, this cannot be separated from the increase in population which has implications for increasing food needs which until now the world's population has reached 7.
7 billion.
According to FAO in 2050 we need to produce 60% more food to meet the needs of the world's population of 9.
In addition to the increasing need for food, another problem is the unfulfilled global food needs due to inequality and lack of access.
Findings: This is reflected in the amount of food waste that occurs in developed countries reaching 679 million tons/year with food waste per capita in Europe and North America reaching 95 kg and 115 kg while in Sub-Saharan Africa.
South Asia and Southeast Asia it only reaches 6-11 kg per capita.
addition, in 2016, the number of chronically malnourished people in the world is estimated to reach 815 million and has increased from 777 million in 2015.
This phenomenon shows that the problem that occurs is not only the fulfillment of food but also accessibility and affordability of every level of society.
The availability and unavailability Cara Pengutipan:
Lestari.
Keterkaitan pangan dan politik-ekonomi global.
Gender.
Human Development, and Economics, 1.
, 130-142.
https://doi.
org/10.
61511/ghde.
Copyright: A 2024 dari Penulis.
Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat Creative Commons Attribution (CC BY) .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by/4.
0/).
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://doi.
org/10.
61511/ghde.
Lestari.
of food are related to the relationship between supply and demand in a global context.
Methods: This study was conducted using qualitative methods and instrumental case studies.
Conducting in-depth interviews with the targets to be achieved, document studies, and observations are the data collection methods used.
Conclusion:
Factors that influence food politics and dynamics have a long chain, not only farmers and buyers but there are indirect agents that add to the food process chain.
The monopoly that occurs is not only limited to the processing of the food industry, even from the input chain such as seed supply, and maintenance .
also become indirect agents that affect global food.
In addition to infiltration through the form of agropoly, food issues are also directly intervened by various global institutions.
Global policy interventions through institutions are carried out directly on agricultural policies and in general development policies that overall encourage global market This is a double-edged sword, on the one hand farmers who have access can benefit from integration into a large system, on the other hand farmers are very vulnerable when they do not have access to the free market.
KEYWORDS: economy.
Pendahuluan Kebutuhan pangan global terus akan terus meningkat, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pangan yang sampai saat ini saja jumlah populasi dunia mencapai 7,7 miliar.
Menurut FAO pada tahun 2050 kita perlu memproduksi 60% lebih banyak makanan untuk mencukupi kebutuhan populasi dunia yang berjumlah 9,3 miliar (UN, 2.
Di samping peningkatan kebutuhan pangan yang terus meningkat permasalahan lainnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pangan global karena adanya ketimpangan dan ketidaktersediaan akses.
Hal ini tercermin dari jumlah food waste yang terjadi di negara maju mencapai 679 juta ton/tahun dengan foodwaste perkapita di Eropa dan Amerika Utara mencapai 95 kg dan 115 kg sedangkan di Afrika Sub Sahara.
Asia Selatan dan Asia Tenggara hanya mencapai 6-11 kg perkapita (UN, 2.
Selain itu, pada tahun 2016, jumlah orang yang kekurangan gizi kronis di dunia diperkirakan mencapai 815 juta dan meningkat naik dari 777 juta pada tahun 2015 (Amadi & Allen, 2.
Fenomena tersebut menunjukkan masalah yang terjadi tidak hanya sekedar pemenuhan jumlah pangan tetapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan setiap lapisan masyarakat.
Ketersediaan dan ketidaktersediaan pangan berkaitan dengan keterkaitan supply dan demand dalam konteks Kondisi geografis dan iklim yang berbeda mengakibatkan tidak semua bisa tumbuh dan hidup di lokasi tertentu.
Padahal ketersediaan berbagai sumberdaya di setiap wilayah sangat berbeda dan mempengaruhi supply-demand global.
Beberapa negara tropis yang memiliki waktu penyinaran matahari lebih lama, secara alamiah memiliki sumberdaya pangan yang melimpah.
Namun demikian, modal alam tidak serta merta menjamin produktivitas yang tinggi.
Dalam penelitian Master & Wiebe .
menyebutkan bahwa terlepas dari kondisi fisik suatu negara, faktor yang paling mempengaruhi adalah penggunaan teknologi sesuai dengan wilayahnya sehingga meskipun biaya yang dikeluarkan untuk penelitian tinggi, biaya tersebut mampu ter-cover oleh return dari Bahkan produktivitas berbagai bahan pangan di negara non tropis lebih tinggi dibandingkan dengan negara tropis (Gallup & Sachs, 2.
Perbedaan hal tersebut berpengaruh terhadap posisi dan strategi geopolitik pangan dunia.
Pangan sebagai kebutuhan utama dan komoditas strategis tidak hanya bergantung pada ketersediaan dan keberadaan raw materialnya saja.
Namun, sebagai komoditas strategis, maka berbagai upaya memonopoli dari raw material hingga produk akhir bahkan dalam tahapan penanaman pun menjadi komponen yang tak terpisahkan.
Sebagai barang pokok yang perlu terpenuhi maka ketahanan pangan menjadi sangat krusial.
Oleh karena itu, pentingnya ketahanan pangan mengakibatkan setiap negara berlomba untuk menjadi adidaya dalam isu pangan.
Keterbatasan setiap negara dalam memenuhi kebutuhan sendiri mengharuskan adanya kerjasama dan interaksi antar negara sebagai upaya saling memenuhi kebutuhan sebagai sebuah kesatuan sistem.
Namun demikian, hegemoni kekuasaan pangan tidak secara absolut dipengaruhi oleh negara negara lumbung pangan melainkan politik pangan GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
global yang memasuki rantai pangan menjadi salah satu isu yang berkembang.
Kontrol yang terjadi tidak hanya pada proses pemanenan tetapi juga proses dari mulai penanaman, pemeliharaan, hingga pasca panen dan pengolahan.
Oleh karena itu, setiap negara memiliki posisi masing masing yang unik meskipun tidak memiliki lumbung pangan yang besar tetapi tetap mampu mengendalikan pangan global.
Maka kerjasama dan keterkaitan antar negara untuk memenuhi pangan bersifat saling tergantung sebagaimana memandang bumi sebagai satu kesatuan sistem tetapi dalam konteks ini setiap negara berada dalam posisi yang tidak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan pangan bukan hanya isu penyediaan pangan barangnya saja tetapi pangan sebagai sistem yang dipengaruhi oleh konteks geopolitik dan ekonomi global.
Semua hal itu tersebut tercermin dalam politik Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara desk study.
Metode Paper ini menggunakan metode studi literatur, yang bersumber pada literatur seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan media online.
Studi kasus digunakan untuk menganalisis kondisi Kasus Pengembangan Pengorganisasian Keterkaitan Pangan dan Ekonomi-Politik Global, dalam negeri yaitu di Indonesia dengan perbandingan kasus berbagai negara di Hasil dan Pembahasan 1 Keterhubungan Rantai Pasok Pangan Global Rantai pasok pangan memiliki proses yang panjang, tidak hanya terdikotomi menjadi produsen dan konsumen melainkan ada proses antara serta banyak aspek indirect yang terlibat dalam rantai pasok pangan global.
Selain itu juga ada agen langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi rantai pangan.
Menurut Swinnen .
model ekonomi politik dari kebijakan pertanian dan pangan seringkali mempertimbangkan AuprodusenAy.
AukonsumenAy, dan Aupembayar pajakAy sebagai agen utama untuk mempelajari dampak kebijakan, insentif politik, dan dampaknya terhadap hasil kebijakan tetapi terdapat banyak agen lain yang berpengaruh dan juga berperan dalam melobi pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan seperti pemasok input .
eperti pemilik tanah, perusahaan benih dan agro kimia, atau ban.
, pedagang, pengolah makanan, perusahaan ritel, kelompok advokasi lingkungan dan makanan, dan sebagainya yang umumnya berkoalisi baik dengan petani ataupun dengan konsumen sesuai dengan kepentingan dan keterdampakan aktor aktor tersebut.
Rantai sederhana yang menggambarkan perbedaan agen dapat dilihat pada Gambar 1.
Rantai nilai sederhana (Irwanto, 2.
Dalam rantai pasok pangan global, agen tidak langsung juga berperan penting dalam menentukan ketahanan pangan.
Agen tidak langsung terlihat tidak berpengaruh padahal dalam praktiknya mereka sangat berpengaruh terhadap ongkos produksi dan menjadi biaya yang sering tidak dihitung.
Salah satu contoh yang mudah dipahami mengenai biaya produksi yang meningkat akibat petani ketergantungan terhadap pestisida, herbisida.
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
maupun peningkat produktivitas pertanian.
Hal tersebut cenderung tidak dihitung lebih tinggi dibandingkan biaya sewa lahan, tenaga kerja, dan alat yang digunakan.
Padahal hal tersebut juga berpengaruh terhadap biaya produksi pertanian.
Upaya peningkatan produktivitas menjadi agenda utama pertanian, terutama pasca revolusi hijau yang membantah mengenai teori malthus dengan upaya peningkatan produksi yang lebih tinggi.
Fenomena tersebut mendorong adanya universifikasi metode dan monopoli teknologi pertanian global sehingga metode metode penanaman yang berwawasan lokal mulai tergerus dan digantikan dengan metode serta bahan kimia yang dianggap lebih menguntungkan.
Revolusi hijau merupakan agenda yang telah mengalami depolitisasi.
Menurut Van Hulst & Yanow, 2016 .
alam Byny, 2.
depolitisasi merupakan fenomena ketika dimensi politik dari masalah tertentu dihilangkan dengan membingkai ulang masalah secara hatihati atau melakukan pemilihan secara selektif potongan-potongan bukti tertentu atas yang Hal tersebut terlihat dari berbagai referensi yang hanya menyebutkan sisi positif dari revolusi hijau.
Salah satu keberhasilan semu yang ditemui yaitu terjadi di Indonesia yaitu terjadinya swasembada pangan di tahun 1984-1988.
Hal tersebut menunjukkan salah satu keberhasilan revolusi hijau yang terjadi di Indonesia.
Namun, disisi lain, homogenisasi metode pertanian hingga bibit lokal mulai terkikis mengakibatkan ketergantungan Indonesia pada produk produk kimia pertanian dan varietas bibit yang diproduksi secara Benih varietas padi lokal, diperkirakan banyak yang hilang sejak tahun 70-an karena dikelola oleh industri besar, setidaknya varietas lokal yang hilang mencapai 9.
000 jenis dari kurang lebih 12.
000 varietas padi lokal yang dimiliki Indonesia (Tempo, 2.
Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di negara lainnya.
Beberapa negara yang mampu melakukan perlawanan terhadap revolusi hijau diantaranya adalah India dan Tunisia.
Pembangunan agraria yang mereka terapkan pascakolonial adalah mempertahankan kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan teknologi yaitu Tunisia berpegang teguh terhadap ketidaktergantungan terhadap negara lain dan india yang memegang teguh idiom Gandhi tentang otonomi, dan desentralisasi tanpa kekerasan (Ajl & Sharma, 2.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengunifikasi revolusi hijau diantaranya dengan melakukan rekayasa untuk mencegah wacana alternatif contoh intervensi strategis AS melalui rekayasa bantuan agar tidak berjalan kecuali dengan skema revolusi hijau ataupun menciptakan gesekan dan penentangan .
di tengah masyarakat (Ajl & Sharma, 2.
Hal tersebut berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia, justru diformalisasi dan dimainstreamingkan oleh negara yang sangat ketat terutama sangat kental terasa pada era pemerintahan soeharto.
Pada saat itu, bahkan terdapat institusionalisasi lembaga pendamping dan penyuluh pertanian hingga tingkat desa.
Di satu sisi merupakan hal yang positif tetapi disisi lain juga adanya pemaksaan untuk mengikuti yang dikatakan teknologi negara maju, sementara kearifan lokal tergerus dan tergantikan sehingga masyarakat tidak lagi mempunyai lagi local knowledge.
Revolusi hijau tidak menjadi sebatas agenda peningkatan produksi pertanian untuk pemenuhan pangan tetapi juga menjadi agenda monopoli ekonomi pertanian global.
Kondisi tersebut tentu menguntungkan perusahaan agroindustri yang menguasai pasar Hal tersebut disebut juga dengan AoagropoliAo.
Pangan tidak hanya mengenai penyediaan pangan tetapi bagaimana monopoli ekonomi yang dilakukan dari hulu hingga hilir penyedian pangan.
Dalam penelitian Byny .
menyebutkan mengenai investigasi ETC Group yang dilakukan pada awal 2010-an, 10 perusahaan pestisida terkemuka dunia diperkirakan menguasai 94% penjualan dunia yang enam di antaranya (Syngenta-ChemChina.
BayerMonsanto.
BASF.
Limagrain.
Dow-DuPont, dan KWS-AG) juga merupakan enam dari perusahaan benih terbesar (Agropages, 2.
dan mereka mengendalikan lebih dari 75% semua penelitian tanaman sektor swasta (Uang, 2.
Tidak hanya itu, bahkan dalam bisnis mesin pertanian, tiga perusahaan (John Deere.
CNH Industrial NV, dan AGCO) GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
menyumbang sekitar 77% dari penjualan di seluruh dunia (Financial Times, 2.
(Byny.
Dalam penelitian Murphy et al.
dan Gnutzmann dan Spiewanowski .
alam Byny.
Industri pupuk atau perusahaan perdagangan biji-bijian misalnya telah diduga beroperasi sebagai kartel/oligopoli de facto dan menetapkan harga sejak 1950-an (Byny.
Upaya lainnya yang dilakukan juga yaitu melalui merger antar perusahaan besar untuk menguasai rantai lebih besar dan mempertahankan status quo untuk tidak berinovasi untuk memperoleh keuntungan yang besar.
Pada tahun 2015 Heinz dan Kraft Foods bergabung, menciptakan perusahaan makanan dan minuman terbesar kelima di dunia yang menggabungkan 13 merek dengan nilai masing-masing lebih dari $500 juta, contoh lainnya yaitu Dow Chemical dan DuPont bergabung untuk menciptakan perusahaan kimia terbesar di dunia, senilai $130 miliar (Byny, 2.
Alih alih melakukan kompetisi maka antar perusahaan tersebut melakukan merger untuk melindungi aset dan investasi mereka dan menolak perubahan serta inovasi.
Fenomena tersebut disebut dengan Big Food to lock-in the food system.
Beberapa perusahaan yang menguasai bisnis agrokimia global dapat dilihat pada lampiran 1 dan begitupun dengan industri politik minuman/pengolahan makanan dicontohkan dalam akumulasi kapitalis dari raksasa perusahaan .
Dalam kondisi ideal seharusnya setiap negara bisa mandiri dan tidak tergantung dengan supply pengendali penyakit/hama global.
Praktik lokal dan mengatasi dengan teknologi serta kearifan lokal dapat menjadi bentuk local security.
Di samping itu pengemban teknologi juga lebih bersifat lokalistik dan memberdayakan kemampuan dan pengetahuan masyarakat lokal.
Salah satu contoh praktik perlawanan dan upaya mempertahankan komoditas serta pengendalian lokal dilakukan di Tunisia.
Menurut Ayeb .
alam Ajl & Sharma, 2.
di Tunisia, ada jaringan pertukaran benih dan program penelitian horizontal dan didukung negara yang sedang berlangsung untuk melestarikan benih durum dan barley landrace untuk meningkatkan minat dalam kedaulatan pangan dan model pembangunan lokal.
Luputnya agen tidak langsung dalam pertimbangan kebijakan menjadikannya sebagai free rider.
Sebagai kelompok yang tidak secara langsung diperhatikan mereka cenderung akan bersikap oportunis dan di waktu tertentu dapat berada dalam pihak yang sama dengan petani di lain waktu dapat berpihak dengan para ritel.
Ketidakjelasan posisi mereka akan membentuk benturan kepentingan yang bermuara pada politik pangan.
Perbedaan kepentingan akan menjadikan konfigurasi politik pangan yang sangat berbeda.
Keterlibatan agen tidak langsung dalam politik akhirnya akan membentuk dan menyusun siapa yang memiliki akses atau kontrol atas pangan (Amadi & Allen, 2.
Politik pangan merupakan praktik yang terkait penggunaan kekuasaan dalam pola produksi, konsumsi, dan distribusi pangan.
Ini bisa berupa aspek politik, ekonomi, sosial, perusahaan atau budaya dari produksi, konsumsi atau distribusi pangan (Amadi & Allen.
Praktik yang terjadi seperti marketisasi pangan, korporatisasi, agribisnis, perampasan tanah yang salah satunya terjadi di Indonesia melalui kebijakan food estate.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk korporatisasi pangan dengan melibatkan para industri besar dalam pemenuhan pangan seperti yang terjadi di Sumatera Selatan.
Sumatera Utara.
Kalimantan Tengah, dan Papua yang problematik yaitu masih terdapat 1,5 juta hektare hutan alam (Madani, 2.
Dalam konteks hubungan global saat ini, negara berkembang tidak hanya dimonopoli pada rantai awal .
ra penanama.
tetapi juga dilumpuhkan dalam sistem pengolahan pasca Negara berkembang dijadikan sebagai pemasok bahan baku murah untuk pemenuhan perusahaan global.
Dalam penelitian Byny .
berpendapat bahwa perusahan di negara bagian utara mengambil keuntungan besar dari tanaman yang ditanam di negara selatan untuk memenuhi kebutuhan industri dan di saat yang bersamaan negara dunia ketiga justru membayar benih, pupuk dan pestisida dengan harga tinggi sedangkan keuntungan petani sangat sedikit dan memiliki risiko yang tinggi.
Monopoli pasar pertanian dapat dilihat pada gambar 2 GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
Gambar 2.
Penguasaan rantai pasok pangan perusahaan besar (Byny, 2.
Tidak hanya berhenti pada monopoli pasar pasca panen saja bahkan juga monopoli budaya pangan internasional yang mempengaruhi budaya konsumsi lokal.
Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan konsep keberlanjutan.
Dinamika kontradiktif dari Aupolitisasi makananAy, memberikan unsur destruksi kreatif yaitu padaAuPola konsumsi yang tidak berkelanjutanAy yang berasal dari tatanan internasional liberal yang memicu inefisiensi sumber daya alam (Amadi & Allen, 2.
Beberapa yang luput dari permasalahan pangan global tidak hanya pada peningkatan produktivitas tetapi juga disparitas dan aksesibilitas pangan.
Kedua hal tersebut kemudian menjadi salah satu fokus dalam agenda MDGs yang dilanjutkan juga dalam agenda SDGs.
Agenda MDGs memiliki target untuk mengurangi setengah dari populasi kelaparan global dan ditingkatkan pada SDGs hingga zero hunger.
Tujuan yang menyasar mengenai pangan global ini tercermin pada tujuan SDGs nomor dua.
Pada indikator tujuan tersebut yang dicakup tidak hanya peningkatan akses dan menghilangkan kelaparan global tetapi juga disebutkan diantaranya tentang pertanian berkelanjutan, mengelola keragaman benih, dan penggandaan produktivitas pertanian yang seluruhnya ditargetkan tercapai di tahun 2030 (SDGS Indonesia, 2.
Keberlanjutan pangan perlu dilihat tidak hanya sebatas ketersediaan pangan tetapi juga penilaian secara holistik mengenai pangan yaitu mulai dari penggunaan pestisida, jejak karbon yang dihasilkan, kesejahteraan petani, hingga tanggung jawab akan pangan yang dimakan agar tidak terjadi food waste.
Memastikan pangan yang berkelanjutan tidak hanya menguntungkan sebagai pribadi tetapi juga menguntungkan kolektif dan kesejahteraan 2 Institusi Global Keterkaitan institusi global sangat mempengaruhi kebijakan pangan nasional.
Terutama institusi keuangan global yang dapat memberikan intervensi secara tidak langsung dalam agenda pembangunan juga termasuk agenda pertanian.
Negara berkembang termasuk Indonesia menjadikan pinjaman maupun dana luar negeri sebagai penyokong kebijakan yang diterapkan.
Oleh karena itu institusi global memainkan peran langsung dan integral dalam pengembangan, perumusan kebijakan, dan tata kelola yang mempengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial lokal dalam ketahanan pangan (Schanbacher.
Bank dunia memiliki dua tema besar yaitu globalisasi dan kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan produksi dan distribusi pangan sedangkan globalisasi dilakukan melalui perdagangan bebas.
Namun, perdagangan bebas melalui pasar bebas bermata dua yaitu disatu sisi dapat menguntungkan masyarakat miskin ketika mereka terlibat dengan perlu adanya desakan peraturan dan manajemen tertentu untuk membantu mengurangi kesulitan yang menyertai transisi kaum miskin ke dalam hubungan ekonomi yang lebih besar tetapi disisi lain ketiadaan akses yang memadai terhadap sumber daya dan pengetahuan mengakibatkan masyarakat miskin makin merugikan dan tidak dapat bersaing di pasar bebas (Schanbacher, 2.
Salah satu strategi menonjol yang dimanfaatkan Bank Dunia dalam 30 tahun terakhir adalah pengembangan Structural Adjustment Programs (SAP.
Program tersebut merupakan program pinjaman dari IMF dan World Bank bagi negara negara yang mengalami krisis ekonomi.
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
Pendanaan mengenai pertanian di Indonesia disalurkan melalui International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Selama IFAD dilaksanakan sebanyak US$ 669.
59 juta dolar total pendanaan yang diberikan IFAD di Indonesia dan berdampak terhadap 3,904,600 rumah tangga (IFAD, 2.
Strategi keuangan yang dilakukan IFAD adalah mendukung ekonomi lokal dan memungkinkan masyarakat miskin untuk membangun basis ekonomi yang lebih stabil untuk lebih menarik sumber daya guna meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas sehingga dengan pondasi ekonomi yang kuat mengintegrasikan ekonomi pedesaan ke dalam pasar global (Schanbacher, 2.
International Monetary Fund (IMF) tidak secara langsung erat bertalian dengan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
Namun, fungsinya dalam konteks tata kelola global yang lebih luas dapat mempengaruhi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dengan menciptakan kondisi keuangan di mana ketahanan pangan tercapai.
Fokus IMF berada pada kebijakan ekonomi pembangunan perdagangan bebas, liberalisasi, bantuan teknis, dan integrasi keuangan sebagai penentu utama untuk mengurangi kemiskinan global.
Selain institusi keuangan dunia, institusi global terkait pangan juga ikut mempengaruhi kebijakan nasional seperti FAO.
Keberadaan FAO lebih menekankan pada peningkatan nutrisi, pangan, dan pemenuhan pangan.
Terdapat empat aktivitas utama FAO yaitu memberi informasi mengenai nutrisi, pangan dan pertanian serta kehutanan dan memberi bantuan pembangunan di negara-negara berkembang.
nasihat untuk pemerintah negara.
menjadi forum netral untuk membicarakan serta menyusun kebijakan tentang isu pangan serta pertanian (Tirto, 2.
Institusi global lainnya yang cukup signifikan juga adalah World Trade Organization (WTO) yang mengatur kebijakan perdagangan dan pertanian yang diprakarsai di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) yang pada awalnya mengecualikan perdagangan pertanian (Schanbacher, 2.
Negara-negara berkembang mulai memproduksi barang-barang makanan yang permintaannya tinggi yang disisi lain memberikan keuntungan bagi negara pengimpor karena harga bahan baku yang lebih murah dari negara-negara berkembang.
Seluruh institusi tersebut sangat erat berkaitan dengan pengorganisiran kondisi ekonomi baik melalui instrumen perbankan maupun perdagangan.
Hampir seluruh institusi global memiliki tujuan akhir pada perdagangan bebas pasar global yang perlu dilihat sebagai peluang tetapi juga sebagai tantangan bagi negara berkembang.
Terutama dalam sektor pertanian, negara berkembang sebagai penyedia pangan dan bahan baku untuk produksi industri pengolahan pangan seharusnya memiliki posisi tawar yang tinggi tidak dimainkan oleh ekonomi politik global tetapi memiliki kekuatan ekonomi pangan tersendiri yang cukup kuat.
Adanya pengaruh integrasi perdagangan bilateral, plurilateral, atau multilateral, serta integrasi regional, ekonomi, dan bahkan politik dan perubahan struktur tata kelola internasional akan memberikan efek pada kebijakan pertanian dan pangan (Irwanto, 2.
Maka kebijakan akan pangan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan stakeholder dan para pengusaha dunia.
Keterbukaan pasar global bagi seluruh negara perlu disesuaikan dengan kebijakan proxy setiap negara agar tidak terkena dampak negatif tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi kepentingan negaranya.
Adanya bantuan pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta mendorong untuk memasuki pasar global tidak hanya berdampak positif.
Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah ketergantungan bantuan internasional terutama yang menjadi pinjaman.
Hal tersebut meningkatkan ketergantungan sehingga yang seharusnya didorong adalah sustainable agriculture (Irwanto, 2.
Hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan SDGs no 17 yaitu partnership.
Upaya yang perlu ditingkatkan berbentuk partnership yang dianjurkan bukan berbentuk pinjaman yang menempatkan negara negara dalam posisi asimetri.
Jika pola pinjaman terus berlanjut maka dunia ketiga dalam pengembangn pangannya akan selalu berada dalam posisi terlilit dan sulit untuk melakukan breakthrough.
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
Dalam konteks saat ini pengembangan pangan di dunia ketiga seharusnya bisa diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan dana adaptasi mitigasi perubahan iklim seperti melalui green climate fund (GCF) sebagai bentuk kompensasi negara maju untuk negara berkembang.
Dana tersebut bukan merupakan pinjaman sehingga pengalokasiannya dapat lebih fleksibel dan tepat sasaran.
Dana tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara maju terhadap negara berkembang untuk membantu adaptasi perubahan iklim dengan membantu yang paling rentan diantaranya adalah petani.
3 Ketahanan Pangan dan Kepentingan Ekonomi Nasional Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan saja tetapi juga berkaitan dengan keuntungan ekonomi.
Hal tersebut yang menjadi pertimbangan ekonomi politik yaitu ketika para ekonom mulai menggunakan alat ekonomi mereka untuk menganalisis proses politik dan mempelajari bagaimana resep kebijakan dibuat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebelum mereka menjadi kebijakan publik .
tau tida.
(Weingast et al.
dalam Swinnen, 2.
Menurut Kamus Ekonomi Palgrave, ekonomi politik berasal dari filsafat moral yang dikembangkan pada abad kedelapan belas tentang studi ekonomi negara, atau politik, sehingga digunakan istilah ekonomi politik (Irwanto, 2.
Terwujudnya ketahanan pangan tidak dapat terjadi tanpa adanya ekonomi politik yang berorientasi pada stabilisasi harga pangan dan pemenuhan pasokan pangan.
Salah satu ekonomi politik dalam pemenuhan pangan melalui kebijakan ekspor dan impor.
Ketahanan pangan terjadi karena adanya penyeimbangan kebijakan keamanan dan ekonomi dengan kompleksitas yang terbentuk dari nexus lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang memiliki hubungan dekat dengan negara (Henderson, 2.
Ketahanan pangan lebih dari sekedar kebijakan teknokratis mengenai supply dan demand tetapi juga berimplikasi pada fasilitasi agenda kekuasaan (Henderson, 2.
Visibilitas mengenai pangan tidak hanya mempertimbangkan keterjangkauan tetapi juga mengukur bagaimana kemampuan negara secara ekonomi dapat memenuhi ketersediaan pangan melalui intervensi kebijakan baik insentif maupun tarif hingga industrialisasi dan kapitalisasi pangan.
Salah satu contohnya yaitu pemerintah Timur Tengah awalnya memastikan ketahanan pangan oleh pemerintah sendiri melalui subsidi, tetapi biaya yang dikeluarkan sangat besar sehingga pemerintah menyerahkan urusan pangan ini pada sektor swasta mengikuti kondisi pasar (Henderson, 2.
Jika pemenuhan pangan hanya terfokus pada pemenuhan dalam negeri di negara negara saudi arabia maka biaya yang dikeluarkan mencapai US$85 miliar sehingga orientasi terhadap sektor swasta dinilai lebih menguntungkan untuk memenuhi ketahanan pangan diserahkan kepada pasar (Henderson, 2.
Dualisme pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan yaitu adanya pemaksimalan kesejahteraan sosial dengan menetapkan harga domestik yang meminimalkan distorsi tetapi tingkat stabilitas akan tergantung pada peningkatan marjinal dalam produksi dan distorsi konsumsi yang disebabkan oleh penyimpangan harga dari harga pasar dunia .
ergantung pada elastisitas penawaran dan permintaa.
dan preferensi konsumen dan produsen untuk stabilitas (Swinnen, 2.
Gambaran simpangan tersebut dapat dilihat pada gambar 3 yang menunjukkan bahwa untuk fluktuasi tertentu dari harga pasar dunia, bagaimana pemerintah yang memaksimalkan kesejahteraan sosial dan pemerintah politik akan memperkenalkan kebijakan untuk mempengaruhi harga domestik.
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
Gambar 3.
Harga optimal sosial dan politik volatilitas harga global (Swinnen, 2.
Trade off yang sering terjadi yaitu ketika pemenuhan pangan dalam negeri yang dipasok melalui impor akibat kelangkaan dan harga yang melambung tinggi di dalam Hal tersebut menguntungkan konsumen karena menjadikan harga lebih terjangkau tetapi merugikan petani karena biaya produksi yang mahal dan ketika harga naik mengikuti hukum permintaan dan penawaran kemudian diintervensi dengan penambahan pasokan sehingga petani mengalami kerugian.
Gambar 4.
Harga pada di China dan dunia tahun 2006-2013 (Swinnen, 2.
Salah satu intervensi yang cukup berhasil diterapkan mengenai ketahanan pangan dengan menjaga trade off sekecil mungkin dilakukan oleh negara China.
Negara tersebut berhasil mengendalikan harga komoditas tidak begitu terpengaruh oleh fluktuasi harga global tetapi fokus pada kebijakan jangka panjang dengan trend peningkatan harga .
(Swinnen, 2.
Kebijakan tersebut terbukti berhasil tidak merugikan petani tetapi tetap mampu menjaga pasokan ketersediaan pangan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dibutuhkan untuk tercapainya ketahanan pangan bukan hanya transformasi sistem pangan itu sendiri, tetapi juga transformasi tata kelola sistem pangan tersebut (Byny, 2.
Kebijakan yang perlu diambil bukan kebijakan jangka pendek tetapi perlu mempetimpangkan kebijakan jangka panjang.
Menurut Swinnen .
pembuatan kebijakan cenderung membuat fire brigade policy-making.
Padahal dengan kebijakan jangka pendek tersebut tidak melihat kondisi struktural dan mendasar dari timbulnya problematika yang ada.
Swinnen .
juga mengkritik mendasar bahwa jika pemerintah ingin membantu petani mengatasi fluktuasi harga, mereka harus melakukannya dengan memecahkan ketidaksempurnaan dalam asuransi dan pasar terkait, bukan dengan perdagangan yang mendistorsi dan intervensi harga.
GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan pangan bukan hanya isu penyediaan pangan barangnya tetapi pangan sebagai sistem yang dipengaruhi oleh konteks geopolitik dan ekonomi global.
Semua hal itu tersebut tercermin dalam politik global.
Faktor yang mempengaruhi politik dan dinamika pangan memiliki rantai yang panjang tidak hanya petani dan pembeli tetapi terdapat agen agen tidak langsung yang menambah rantai proses pangan.
Monopoli yang terjadi tidak hanya sebatas pengolahan industri pangan bahkan dari rantai input seperti pasokan bibit, dan pemeliharaan .
juga menjadi agen tidak langsung yang mempengaruhi pangan global.
Di samping infiltrasi melalui bentuk agropoli, isu pangan juga secara langsung diintervensi oleh berbagai institusi global.
Intervensi kebijakan global melalui institusi dilakukan secara langsung terhadap kebijakan pertanian maupun secara umum kebijakan pembangunan yang secara keseluruhan mendorong pada pertanian pasar global.
Hal tersebut menjadi pisau bermata dua, satu sisi petani yang memiliki akses dapat memperoleh keuntungan dari integrasi dalam sistem yang besar di sisi lain petani sangat rentan ketika tidak memiliki akses menuju pasar bebas.
Pemenuhan pangan tidak hanya menjadi isu sosial melainkan menjadi isu ekonomi.
Hal tersebut juga berkaitan dengan kebijakan ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dualisme yang terjadi yaitu pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan petani dalam negeri.
Salah satu kebijakan yang cukup baik untuk direplikasi yaitu di China kebijakan pertanian jangka panjang.
Kontribusi Penulis Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.
Pendanaan Penelitian ini tidak mendapat sumber dana dari manapun.
Pernyataan Dewan Peninjau Etis Tidak berlaku.
Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan Tidak berlaku.
Pernyataan Ketersediaan Data Tidak berlaku.
Konflik Kepentingan Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.
Akses Terbuka A2024.
Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi International Creative Commons Attribution 4.
0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media dalam format apapun.
Selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke Lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan.
Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam GHDE.
VOLUME 1.
ISSUE 2
https://journal-iasf.
com/index.
php/GHDE Lestari.
Lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan dalam batas kredit materi Jika materi tidak termasuk dalam Lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan.
Anda harus mendapatkan izin untuk langsung dari pemegang hak cipta.
Untuk melihat lisensi ini kunjungi: http://creativecommons.
org/licenses/by/4.
Referensi