Vol.
1 No.
1 (AGUSTUS - 2.
KINERJA SATGAS DAMAI CARTENZ DALAM MENJAGA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
1,2,3
Adesmawan1*.
Hasan Muhamad2.
Ince Dian Afnita3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu.
Palu.
Indonesia
RIWAYAT ARTIKEL
Diterima:
15-07-2025
Disetujui:
22-07-2025
Dipublikasi:
01-08-2025
Kata Kunci:
Satgas Damai Cartenz.
Keamanan.
Konflik Papua.
Kebijakan Publik
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satuan Tugas (Satga.
Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Provinsi Papua Pegunungan.
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Informan penelitian terdiri dari unsur Satgas dan masyarakat lokal yang dipilih secara Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles.
Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satgas Damai Cartenz cukup efektif dalam aspek responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, meskipun masih dihadapkan pada tantangan geografis, keterbatasan komunikasi, serta dinamika sosial-budaya masyarakat setempat.
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antarinstansi dan pendekatan budaya dalam pelaksanaan tugas keamanan.
Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan keamanan di wilayah konflik serta kontribusi akademik dalam kajian manajemen kinerja sektor publik.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Negara hukum menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.
Dalam hal ini.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polr.
merupakan lembaga penegak hukum nasional yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
Motto Polri adalah Rastra Sewakottama, yang berarti AuAbdi Utama bagi Nusa dan BangsaAy (Marhamah et al.
, 2.
Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang No.
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Ini menunjukkan bahwa institusi Polri diberi kewenangan penuh oleh negara untuk menangani kasus kejahatan dan pelanggaran hukum (Hasibuan et al.
, 2.
PATRIOT
e-ISSN: 3109 - 7227 *Korespondensi Adesmawan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu.
Palu.
Indonesia e-mail: adesmawan440@gmail.
Vol.
1 No.
1 (AGUSTUS - 2.
Brigade Mobil (Brimo.
adalah satuan elit Polri yang memiliki tugas khusus untuk menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi, seperti unjuk rasa anarkis, gerakan separatis, dan Brimob merupakan salah satu satuan tertua di Republik Indonesia yang awalnya bernama Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa, dibentuk pada tahun 1945.
Kesatuan ini awalnya bertugas melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota.
Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Mohammad Yasin, satuan ini turut berjuang dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Brimob menjadi satuan kepolisian pertama yang menerima penghargaan dari Presiden Soekarno, yakni Sakanti Yana Utama.
Tanggal 14 November 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Brimob, seiring dengan pergantian nama satuan ini menjadi Mobile Brigade (Mobri.
Salah satu fungsi utama Brimob adalah Resimen Pelopor, di samping Gegana.
Resimen Pelopor bertugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi, terutama kerusuhan massa dan kejahatan terorganisir bersenjata.
Tugas ini penting untuk mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman masyarakat, termasuk di wilayah Polda Kepulauan Nusa Tenggara Barat dan seluruh Indonesia.
Papua merupakan wilayah yang kompleks secara sosial, politik, dan keamanan, dengan berbagai dinamika yang berlangsung sejak integrasinya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penelitian LIPI mengidentifikasi empat faktor utama penyebab konflik yang terus berlangsung di wilayah ini, yaitu marginalisasi terhadap penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan lokal, pelanggaran hak asasi manusia serta kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, dan proses integrasi Papua ke dalam Indonesia yang dianggap bermasalah oleh sebagian masyarakat Papua (Suropati, 2.
Berbagai pendekatan telah dilakukan pemerintah sejak masa Orde Baru hingga Reformasi.
Namun, pendekatan militeristik memunculkan pelanggaran HAM dan menjadi bumerang politik.
Pendekatan sosial-budaya di masa reformasi juga belum sepenuhnya efektif.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatian lebih serius dalam menangani Papua melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.
Namun demikian, hingga kini kondisi keamanan Papua masih bergejolak.
Kelompok prokemerdekaan dan pro-referendum terus bergerak, baik yang bersenjata maupun yang bergerak dalam ranah politik.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan serangan terhadap warga sipil dan aparat serta merusak fasilitas publik.
Sementara Kelompok Kriminal Politik (KKP) membangun jaringan politik secara masif.
Meskipun tampak pragmatis, keduanya memiliki motif ideologis, yaitu memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Pasaribu et , 2.
Papua merupakan wilayah dengan kompleksitas tinggi dalam aspek sosial, politik, dan Polri telah melakukan pemetaan dan analisis ancaman di wilayah ini dengan membagi Papua ke dalam tiga zona pengamanan.
Zona Merah meliputi daerah-daerah dengan aktivitas tinggi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), seperti Kabupaten Pegunungan Bintang.
Yahukimo.
Nduga.
Puncak, dan Intan Jaya.
Zona Kuning mencakup wilayah dengan potensi ancaman sedang, seperti Kota Jayapura.
Kabupaten Mimika.
Keerom.
Jayawijaya, dan Lanny Jaya.
Sementara itu.
Zona Hijau merupakan wilayah yang relatif aman dari gangguan KKB, seperti Kabupaten Jayapura.
Merauke.
Biak Numfor, dan Supiori.
PATRIOT
e-ISSN: 3109 - 7227 *Korespondensi Adesmawan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu.
Palu.
Indonesia e-mail: adesmawan440@gmail.
Vol.
1 No.
1 (AGUSTUS - 2.
Penetapan KKB sebagai organisasi teroris dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Hal ini didasarkan pada fakta bahwa aktivitas KKB memenuhi unsur-unsur kekerasan yang dilakukan dengan motif ideologis atau politis, menimbulkan ketakutan luas, serta menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan vital.
Sebagai respons terhadap situasi ini.
Polri melalui Korps Brimob melaksanakan Operasi Damai Cartenz 2024, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.
Operasi Damai Cartenz 2024 terdiri dari berbagai satuan tugas .
yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung, antara lain Satgas Binmas Noken yang berfokus pada pembinaan masyarakat.
Satgas Preventif yang menjalankan tindakan pencegahan, serta Satgas Penegakan Hukum yang bertugas menangani pelanggaran.
Diversifikasi peran ini menuntut pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar operasi dapat berjalan efektif dan berorientasi pada kemanusiaan.
Seperti dijelaskan oleh Gunarld Patiran.
Chairul Muriman Setyabudi, dan Vita Mayastinasari, keberhasilan Brimob dalam memenangkan hati masyarakat Papua sangat bergantung pada kompetensi personel serta pendekatan sosial yang digunakan.
Kinerja Satgas Ops Damai Cartenz selama 2024 telah mendapatkan dukungan luas dari Kehadiran aparat yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga partisipatif menjadi cerminan dari komitmen bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga lokal dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
Pendekatan humanis ini menunjukkan bahwa keamanan bukan semata-mata soal penegakan hukum, melainkan juga soal membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara negara dan rakyat.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja Satgas Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Provinsi Papua Pegunungan.
Penelitian ini juga bertujuan mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, memahami bagaimana masyarakat memandang keberadaan Satgas, serta merumuskan strategi yang tepat guna memperkuat pendekatan damai dan humanis dalam penanganan konflik di wilayah tersebut.
Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung upaya menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan di Papua.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam kinerja Satgas Damai Cartenz dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Papua Pegunungan.
Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan data berupa kata-kata, narasi, dan pemaknaan sosial yang kompleks.
Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai wilayah pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bela Negara.
Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari 11 Juli hingga 11 Oktober 2024.
Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan dan relevansi pengetahuan terhadap objek penelitian.
Total terdapat 7 informan yang terdiri dari Komandan Kompi Satgas Damai Cartenz di Palu, 3 anggota Satgas yang bertugas di lokasi, dan 3 warga lokal di Distrik Oksibil.
Kriteria informan mencakup pengalaman, keragaman perspektif, keterbukaan, dan kemudahan akses.
Adapun konsep kinerja Satgas dianalisis PATRIOT e-ISSN: 3109 - 7227 *Korespondensi Adesmawan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu.
Palu.
Indonesia e-mail: adesmawan440@gmail.
Vol.
1 No.
1 (AGUSTUS - 2.
berdasarkan tiga indikator utama, yaitu responsivitas .
aya tanggap terhadap situasi masyaraka.
, responsibilitas .
esesuaian pelaksanaan tugas dengan kebijaka.
, dan akuntabilitas .
ertanggungjawaban terhadap norma masyaraka.
Sumber data terdiri dari data primer .
asil observasi, wawancara, dan dokumentasi lapanga.
dan data sekunder .
iteratur, laporan, dan dokumen pendukun.
Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap aktivitas Satgas, wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi.
Instrumen utama penelitian adalah pedoman wawancara, sementara peneliti berperan sebagai instrumen kunci.
Analisis data dilakukan dengan model interaktif, yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, kondensasi data .
eleksi, fokus, abstraksi, dan transformas.
, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Proses ini bertujuan menyederhanakan dan mengorganisasi informasi secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Miles & Huberman, 1.
Peneliti menekankan pentingnya validitas dan keandalan data melalui triangulasi teknik dan sumber.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian kualitatif, peneliti memilih informan bukan berdasarkan jumlah, tetapi pada kedalaman informasi yang dapat diberikan.
Oleh karena itu, pemilihan informan dalam penelitian ini diarahkan kepada orang-orang yang memahami secara mendalam seluk-beluk permasalahan serta substansi penelitian.
Pendekatan ini digunakan agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini dapat diterima secara akademik.
Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan teori kinerja dari Moeheriono .
, yang menyatakan bahwa terdapat tiga konsep utama dalam mengukur kinerja organisasi publik, yaitu: .
Responsivitas (Responsivenes.
Responsibilitas (Responsibilit.
Akuntabilitas (Accountabilit.
Peneliti menilai bahwa teori ini relevan dan tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yang berfokus pada Kinerja Satgas Damai Cartenz dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Provinsi Papua Pegunungan.
Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti merumuskan sejumlah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan kinerja Satgas Damai Cartenz.
Informan dalam penelitian ini terdiri atas Komandan Kompi Penugasan Satgas Damai Cartenz yang berkedudukan di Palu.
Sulawesi Tengah, anggota Satgas Damai Cartenz, serta masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang.
Kinerja Satgas Damai Cartenz dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang Pengamanan Tempat Ibadah Salah satu bentuk nyata kinerja Satgas Damai Cartenz dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Pegunungan Bintang, khususnya di Distrik Oksibil, adalah melalui pengamanan tempat ibadah.
Pengamanan ini dilakukan untuk mencegah ancaman dan gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Upaya ini dilaksanakan secara terencana dan terarah, terutama untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap masyarakat yang sedang menjalankan kegiatan keagamaan.
Melalui kehadiran dan keterlibatan langsung dalam kegiatan ibadah.
Satgas Damai Cartenz berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan PATRIOT e-ISSN: 3109 - 7227 *Korespondensi Adesmawan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu.
Palu.
Indonesia e-mail: adesmawan440@gmail.
Vol.
1 No.
1 (AGUSTUS - 2.
Patroli dan Observasi Patroli dan observasi yang dilakukan Satgas Damai Cartenz merupakan kegiatan mengamati, mengawasi, dan menjelajahi wilayah untuk mencegah dan menanggapi potensi Kegiatan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengurangi tindak kriminal dan konflik sosial, khususnya di Distrik Oksibil.
Kehadiran Satgas secara rutin dan terencana membangun rasa aman di tengah masyarakat.
Melalui pendekatan deteksi dini dan penanganan cepat, potensi ancaman dapat diidentifikasi sedini mungkin dan ditangani dengan Kegiatan ini sekaligus memastikan bahwa daerah-daerah sulit dan rawan konflik tetap mendapatkan jaminan perlindungan.
Kegiatan Sambang Kegiatan sambang merupakan aktivitas rutin Satgas Damai Cartenz untuk menjalin hubungan dengan masyarakat Papua dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat .
yang kondusif.
Tujuan kegiatan sambang meliputi:
Mempererat hubungan antara Satgas dan masyarakat Menyampaikan pesan-pesan keamanan Mendengarkan keluhan dan permasalahan warga Menggali informasi yang berkembang di masyarakat Membantu memecahkan persoalan yang muncul Menarik simpati masyarakat terhadap Satgas Damai Cartenz Kegiatan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Satgas melalui interaksi langsung dan pendekatan humanis.
Selain itu.
Satgas memberikan edukasi tentang hukum, peraturan, dan mitigasi bencana, serta menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat.
Siaga Pos Siaga pos merupakan bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi segala bentuk ancaman sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satgas Damai Cartenz.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga keamanan personel dan markas dari gangguan KKB yang dapat Seluruh personel diwajibkan siaga selama 24 jam penuh di dalam pos guna merespons cepat setiap informasi atau potensi ancaman.
Kegiatan ini juga mencerminkan tanggung jawab dan komitmen personel dalam menjaga keamanan wilayah penugasan.
Harapan Masyarakat Oksibil terhadap Satgas Damai Cartenz Pendekatan dan Komunikasi Humanis Masyarakat Oksibil berharap agar Satgas Damai Cartenz dapat terus bekerja secara optimal sehingga umat Tuhan di Tanah Papua dapat merasakan kedamaian.
Masyarakat juga berharap Satgas meningkatkan kinerjanya melalui berbagai kegiatan positif.
Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan, personel Satgas melaksanakan pendekatan yang humanis dengan membangun kedekatan, mendengarkan aspirasi, dan memperkuat rasa kepercayaan antara aparat dan warga.
Pendekatan ini terutama diarahkan kepada mama-mama Papua, yang memiliki peran besar dalam menciptakan keharmonisan sosial.
Mama-mama Papua menyambut baik kegiatan Satgas karena merasa diperhatikan dan dihargai.
Selain itu, mereka juga diajak untuk menjaga kedamaian serta menghindari konflik yang merugikan semua pihak.
Mereka bahkan berkomitmen menjadi agen perdamaian melalui penanaman nilai toleransi dan kebersamaan.
PATRIOT
e-ISSN: 3109 - 7227 *Korespondensi Adesmawan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu.
Palu.
Indonesia e-mail: adesmawan440@gmail.
Vol.
1 No.
1 (AGUSTUS - 2.
Hubungan Tanpa Diskriminasi Hubungan antara masyarakat adat Papua (Distrik Oksibi.
dan Satgas Damai Cartenz 2024 berlangsung tanpa diskriminasi.
Anggota Satgas memosisikan diri secara humanis di tengah masyarakat, sesuai arahan komandan.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Adat Distrik Oksibil (Uropmabi.
AuMenurut Kepala Adat Distrik Oksibil (Uropmabi.
Satgas Ops Damai Cartenz yang ditempatkan di Distrik Oksibil sangat berbeda dengan Satgas tahun 2023.
Satgas yang sekarang terjadi pembauran dengan masyarakat lokal, walaupun asal mereka dari berbagai daerah di Indonesia.
Kehadiran mereka sangat diterima oleh masyarakat lokal.
Ay (Wawancara.
September 2.
Penerimaan ini menunjukkan bahwa Satgas 2024 telah membangun hubungan yang lebih dekat dan harmonis dibanding sebelumnya.
Kunjungan masyarakat ke Pos Jaga menjadi bukti adanya kepercayaan, di mana mereka menyampaikan keluhan sosial, seperti kebutuhan keluarga, secara langsung dan akrab.
Menurut Erhan, anggota Polres Pegunungan Bintang yang juga putra daerah Papua:
AuMemang terjadi perbedaan pendekatan antara Satgas penempatan 2023 dan 2024.
Satgas 2024 lebih menekankan pendekatan yang humanis dan menciptakan keakraban dengan masyarakat Karena itu, masyarakat sering datang ke Pos Jaga untuk menyampaikan keluh kesah Ay (Wawancara.
September 2.
Hal senada diungkapkan oleh Papa Ikram:
AuDalam diskusi yang dibangun, tergambarkan keluh kesah seperti perbedaan pendapat yang memicu konflik antar daerah.
Saya lebih cenderung ke Pos Jaga daripada ke Polres setempat.
Hal ini karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Satgas relatif tinggi.
Ay (Wawancara.
November 2.
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Satgas Damai Cartenz telah diterima dan didukung oleh masyarakat, baik masyarakat asli Distrik Oksibil maupun para pendatang dari berbagai suku.
KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Oksibil, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Melalui pendekatan yang responsif, bertanggung jawab, dan akuntabel.
Satgas tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga membangun hubungan sosial yang erat dengan masyarakat lokal.
Pendekatan humanis dan tanpa diskriminasi yang diterapkan oleh Satgas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan, mengatasi resistensi, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian di wilayah rawan konflik tersebut.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Satgas berikutnya, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi keamanan yang lebih inklusif dan berbasis budaya lokal.
Selain itu, penting bagi kalangan akademisi untuk terus mengeksplorasi potensi kearifan lokal sebagai fondasi sosial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah-daerah terpencil dan multikultural seperti Papua Pegunungan.
Sinergi antara PATRIOT e-ISSN: 3109 - 7227 *Korespondensi Adesmawan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu.
Palu.
Indonesia e-mail: adesmawan440@gmail.
Vol.
1 No.
1 (AGUSTUS - 2.
pendekatan keamanan yang profesional dan pemahaman terhadap nilai-nilai lokal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Papua yang damai, aman, dan sejahtera.
REFERENSI