Kajian Moral dan Kewarganegaraan (S.
Volume 13 Nomor 4 Tahun 2025, 446 Ae 455
DEMOKRASI PANCASILA DALAM PANDANGAN MOHAMMAD HATTA: SEBUAH KONSEP
YANG MULAI MENJAUH DARI AKARNYA
Anisya Hafsah Subekti (Teknologi Pendidikan.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas Mare.
, anisyaahafsah@student.
Atha Candra Puspita (Teknologi Pendidikan.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sebelas Mare.
, athacandra@student.
Abstrak Artikel ini mengkaji pandangan Mohammad Hatta mengenai implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran Hatta tentang Demokrasi Pancasila serta menganalisi implementasi dan relevansinya dalam menghadapi tantangan demokrasi Hatta meyakini bahwa demokrasi yang sehat harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai-nilai dasar yang kuat, praktik demokrasi saat ini sering kali terabaikan, mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi kualitas demokrasi.
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur review untuk menganalisis 100 artikel ilmiah yang relevan, dan setelah seleksi, diperoleh sejumlah artikel yang menjadi fokus Hasil studi menunjukkan bahwa tantangan seperti politik dinasti, politik uang, rendahnya pendidikan politik, dan penyebaran informasi yang tidak akurat berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi Pancasila.
Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan praktik Demokrasi Pancasila saat ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Hatta dan tujuan keadilan serta kesejahteraan bersama.
Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila yang inklusif, diharapkan demokrasi Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.
Kata Kunci: Mohammad Hatta.
Demokrasi Pancasila.
Abstract This article examines Mohammad Hatta's views on the implementation of Pancasila Democracy in Indonesia and the challenges it faces.
The aim of this research is to explore HattaAos thoughts on Pancasila Democracy and to analyze its omplementation and relevance in facing the challenges of contemporary democracy.
Hatta believed that a healthy democracy should involve the active participation of the people and be oriented towards the welfare of the people.
Although Pancasila as the foundation of the State contains strong basic values, current democratic practices are often neglected, resulting in public dissatisfaction and reducing the quality of democracy.
This research used the literature review method to analyze 100 relevant scientific articles, and after selection, a few articles were obtained that became the focus of analysis.
The results show that challenges such as dynastic politics, money politics, low political education, and inaccurate information dissemination contribute to the decline of Pancasila democracy.
Therefore, it is important to reflect on the current practice of Pancasila Democracy to keep it in line with Hatta's values and the goals of justice and shared prosperity.
Through the inclusive application of Pancasila principles, it is hoped that Indonesian democracy can overcome these challenges and increase public participation in the political decision-making process.
Keywords: Muhammad Hatta.
Pancasila Democracy.
Pancasila.
Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya sekedar mekanisme politik, tetapi juga merupakan suatu cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Demokrasi dalam pandangan Mohammad Hatta merupakan fondasi penting bagi negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka.
Sebagai salah satu tokoh
Hatta mengembangkan konsep demokrasi
yang menyesuaikan dengan karakter masyarakat
PENDAHULUAN
Demokrasi Pancasila merupakan konsep yang diusung sebagai dasar sistem pemerintahan di Indonesia.
Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsipprinsip demokrasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
Mohammad Hatta sebagai salah satu tokoh pendiri bangsa, memiliki pandangan yang mendalam mengenai penerapan demokrasi dalam konteks Demokrasi Pancasila Dalam Pandangan Mohammad Hatta Indonesia.
Ia berkeyakinan bahwa nilai-nilai demokratis telah tumbuh dan berkembang dalam tradisi lokal, seperti permusyawaratan desa dan ajaran Islam, yang menciptakan rasa persaudaraan dan keadilan sosial.
Hatta menekankan pentingnya kedaulatan rakyat yang bersifat bottom-up, berbeda dengan individualisme yang sering diasosiasikan dengan demokrasi Barat.
Dalam konteks ini, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat menjadi metode yang ideal untuk masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, pemikiran Hatta tentang demokrasi menyimpan relevansi yang signifikan dalam situasi politik dan sosial Indonesia saat ini Hatta menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
Ia percaya bahwa demokrasi yang sehat harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya elit politik.
Demokrasi Pancasila seharusnya memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa terpinggirkan dari proses politik, sehingga mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri (Suftyadi, 2.
Hatta menunjukkan bahwa negara harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
Konsepnya menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh terpusat pada segelintir individu atau kelompok, tetapi harus dikelola oleh rakyat secara kolektif.
Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, ia berharap dapat mencegah dominasi politik yang merugikan banyak pihak.
Pandangan Hatta mengenai Demokrasi Pancasila harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Seringkali kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mengamalkan demokrasi saat ini dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan refleksi terhadap praktik demokrasi Pancasila yang ada saat ini.
Meskipun ide-ide Hatta memiliki landasan yang kuat, realitas demokrasi Pancasila saat ini menunjukkan sejumlah tantangan.
Salah satu tantangan terbesar adalah fenomena politik dinasti yang mengancam partisipasi rakyat dalam proses politik.
Praktik ini mengakibatkan semakin sedikitnya ruang bagi individu yang berkualitas, tetapi tidak memiliki afiliasi keluarga politik untuk Selain itu, politik uang yang merajalela dalam pemilu menciptakan ketidakadilan, sehingga partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan kian terabaikan.
Tak hanya itu, rendahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat membuat pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi menjadi terbatas.
Akibatnya, masyarakat cenderung apatis dan tidak aktif dalam proses politik yang seharusnya melibatkan mereka.
Dampak dari tantangan-tantangan ini semakin diperburuk oleh era digital.
Pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berdampak positif bagi demokrasi.
Munculnya berita palsu atau hoaks dan polarisasi opini publik memberikan tantangan serius terhadap kualitas diskursus politik.
Informasi yang tidak akurat dapat dengan cepat menyebar ketidakpercayaan di masyarakat.
Individu sering kali terjebak dalam gelembung informasi, sehingga mengurangi pemahaman mereka tentang isu-isu politik yang seharusnya menjadi perhatian bersama.
Hal ini menunjukkan bahwa ruang dialog yang seharusnya ada untuk musyawarah mulai tergantikan oleh emosi dan argumen yang tidak sehat.
(Mudrikah et al.
, 2.
Politik identitas juga menjadi tantangan besar dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini.
Munculnya pendekatan berbasis identitas sering kali memicu ketegangan sosial.
Ketika individu merasa terpinggirkan berdasarkan etnis, agama, atau pandangan politik tertentu, potensi untuk terjadinya konflik dapat meningkat.
Politisi yang memanfaatkan identitas untuk mobilisasi dukungan justru memperlemah solidaritas sosial dan persatuan Selain itu, fokus yang berlebihan pada politik identitas dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isuisu pokok yang lebih mendesak, seperti kemiskinan dan Hatta menegaskan demokrasi harus berpijak pada nilainilai Pancasila sebagai dasar negara karena membawa nilai-nilai fundamental yang harus diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setiap sila dalam Pancasila memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dan etika politik.
Dalam praktiknya.
Pancasila mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta menghormati hak asasi manusia.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia harus inklusif dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua lapisan masyarakat.
Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik.
Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Mohammad Hatta mengenai demokrasi Pancasila dan menganalisis bagaimana implementasinya saat ini.
Dengan memahami perspektif Hatta, diharapkan kita dapat memikirkan kembali arah dan substansi demokrasi Pancasila yang kita jalani sekarang.
METODE
Kajian Moral dan Kewarganegaraan (S.
Volume 13 Nomor 4 Tahun 2025, 446 Ae 455 Penelitian ini menggunakan salah satu metode yaitu metode studi literatur review.
Literatur riview merupakan analisis atau membandingkan berbagai surber referensi terkait Demokrasi Pancasila.
Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari berbagai artikel ilmiah yang relevan dan sudah dipublikasi pada google schoolar.
Dari hasil pencarian, ditemukan sebanyak 100 artikel yang diterbitkan diantara 2020 Ae 2025.
Kemudian dilakukan proses penyortiran dari 100 artikel menjadi 50 artikel, karena berbagai hal yang terjadi diantaranya keterbatasan akses dan adanya ketidak relevanya yang tidak membahas secara spesifik tentang demokrasi Pancasila.
Dengan demikian hanya didapatkan 5 artikel yang akan dianalisi lebih lanjut dalam penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi di Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa bangsa ini memiliki karakter demokratis yang berakar dalam kehidupan masyarakat.
Dalam pandangan Hatta, terdapat tiga sumber utama yang menjiwai cita-cita demokrasi bangsa Indonesia terutama dalam pemikiran tokoh Pertama, tradisi kolektivisme yang tercermin dalam permusyawaratan desa.
Kedua, ajaran Islam yang menekankan kebenatan dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan.
Ketiga, gagasan para sosialis Barat yang menarik perhatuan para pemimpin pergerakan kebangsaan karena memperjuangkan dasar-dsar kemanusian (Latif, 2021:.
Pengalaman Mohammad Hatta mengenai tradisi demokrasi Eropa adalah pengamatannya terhadap praktik sosio-demokrasi di negara-negara Sandinavia selama studinya di Belanda, serta pemahaman nya terhadap tradisi permusyawaratan dan gotong royong masyarakat desaterutama konsep Nagari di Sumatra Barat-memberikan latar belakang yang kuat dalam mengkonseptualisasikan model demokrasi yang sesuai untuk Indonesia.
Dalam demokrasi kita .
Hatta menjelaskan bahwa pengalaman dengan pemerintah otkrasi kolonial dalam bentuk negara-polisi menumbuhkan cita-cita negara hukum yang demokratis di kalangan pemimpin dan rakyat Indonesia.
Negara yang dicita-citakan berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat.
Namun, konsepsi kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan dalam pergerakan nasional berbeda dengan indivdualisme Rousseau.
Kedaulatan rakyat Indonesia harus berakar kepada hal yang bercorak kolektivisme, sebagai perkembangan dari demokrasi asli Indonesia.
Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai respons terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat juga memperkuat keinginan untuk mencari landasan negara nasional dalam masyarakat sehingga demokrasi Barat secara a priori Hatta menyatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan untuk mengatur negara berada di tangan rakyat merupakan proses utama dalam proses demokrasi.
Kekuasaan yang semula berada ditangan raja dan penjajah harus segera beralih ke tangan rakyat.
Melalui prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat tidak lagi ditentukan oleh kekuatan di luar dari dirinya, melainkan menjadi menentu terhadap nasibnya sendiri melalui mandat yang diberikan secara lansgung maupun perwakilan.
Demokrasi yang diusung oleh Mohammad Hatta berakar pada kedaulatan rakyat yang bersifat bottom-up.
Artinya, pemerintah harus direpresentasikan mulai dari tingkat desa hingga ke pusat, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan kesepakatan (Fuad, 2.
Hatta menekankan pentingnya prinsip musyawarahmufakat untuk mencegah dominasi individu atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan serta menjamin bahwa keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum.
Karakter masyarakat Indonesia yang kolektivitas memberikan landasan budaya politik yang baik bagi praktik demokrasi Hatta menjelaskan bahwa mekanisme permusyawaratan dapat dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh warga desa dalam suatu wilayah atau secara tidak langsung melalui perwakilan.
Kekuasaan tertinggi dalam kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dengan disertai tanggung jawab yang harus diemban oleh pemegang kekuasaan.
Hatta menyimpulkan bahwa Indonesia individualisme seperti masyarakat barat.
Maka dari itu, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya bukan sekedar menjiplak budaya masyarakat lain, melainkan demokrasi kekeluargaan yang berlandaskan Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas berupa pengampilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengelolaan pemerintahan berdasarkan konstitusi.
Sistem ini tidak mengadopsi dominasi mayoritas atau minoritas melainkan berupaya mencapai keselarasan dalam Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses potilik menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat (Abufatih & Alba, 2.
Implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.
Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP)
mengungkapkan bahwa proses demokrasi di indonesia perlu dievaluasi karena adanya penurunan etika penyelenggaraan negara dan masalah dalam perumusan Demokrasi Pancasila Dalam Pandangan Mohammad Hatta regulasi yang menghambat pelaksanaan demokrasi secara Selain itu, fenomena politik identitas yang semakin meningkat juga berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi pancasila dibuktikan dengan banyaknya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang sering kali mengalahkan kepentingan umum dan menciptakan ketidakadilan dalam kekuasaan (Amelta et al.
, 2.
Rendahnya kualitas pendidikan politik di kalangann masyarakat Indonesia juga membuat pemahaman mengenai demokrasi menjadi terbatas.
Hal ini berakibat pada kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
Dalam era digital penyebaran informasi yang tidak akurat semakain memperburuk situasi, merusak proses demokratis dan memicu polarisasi sosial.
Banyak masyarakat Indonesia terjebak dalam informasi yang menyesatkan, sehingga sulit untuk membuat keputudan yang informasional dalam konteks politik (Nurrohman et al.
, 2.
Tabel 1 Rangkuman Hasil Literatur Ruview
JUDUL
PENULIS
HASIL
Politik (Pane, politik dinasti tidak Dinasti dan sejalan dengan cita-cita Ancaman demokrasi Pancasila yang mengedepankan Demokrasi musyawarah mufakat.
Pancasila dan dianggap lebih pemerintahan monarki.
Politik dinasti juga mengancam keadilan, kualitas pemerintahan, munculnya pemimpin kalangan rakyat Demokrasi Pancasila:
Konsep dan di Indonesia (Rohim et , 2.
Tantangan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital (Mudrikah et al.
Penelitian yang kurang optimal dan dinasti politik sebagai hambatan bagi substantif di Indonesia Hasil menunjukan bahwa era palsu dan polarisasi opini publik yang dapat Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia (I Putu Sastra Wingarta et al.
Dampak Dinasti Poltik Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia (Khalib Gadafi & Sasmi Nelwati.
Pancasila Penelitian bahwa identitas politik ketegangan sosial dan Hal ini landasan persatuan dan masyarakat terhadap Dinasti mengurangi kedaulatan kesempatan bagi warga pemimpin yang sesuai Akses menjadi terbatas hanya untuk kelompok elit.
Hal ini mengancam integritas demokrasi Pancasila, pentingnya partisipasi rakyat dan keadilan Politik Dinasti dan Ancaman terhadap demokrasi Pancasila Politik mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam posisi politik.
Saat Indonesia baru merdeka, praktik ini sudah dirasakan masyarakat hingga akhir masa Orde Baru, misalnya ketika Soeharto mengangkat putrinya.
Siti Hardayanti Rukmana (Tutu.
, sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII menjelang krisis 1998.
Memasuki era reformasi, politik dinasti semakin marak di tingkat daerah, terutama setelah pemilu 2005.
Padahal, demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebebasan dan kesetaraan .
reedom/equalit.
Kajian Moral dan Kewarganegaraan (S.
Volume 13 Nomor 4 Tahun 2025, 446 Ae 455 kedaulatan rakyat .
eopleAos sovereignt.
, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dinasti Politik di Indonesia telah terbukti menjadi ancaman terhadap keutuhan demokrasi Pancasila.
Penelitian oleh Pane .
mengungkapkan bahwa praktik politik ini membatasi kebebasan berpendapat dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam ruang publik.
Dinasti politik menciptakan situasi dimana kekuasaan terbatas pada segelintir keluarga atau kelompok tertentu yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam askes Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang seharusnya menjunjung tinggi partisipasi rakyat secara adil dan merata.
Dinasti politik di Indonesia menjadi salah satu ancaman nyata terhadap prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.
Fenomena ini memperkuat kesenjangan dalam akses politik dan memberikan keunggulan yang tidak adil bagi keluarga-keluarga tertentu.
Akibatnya, kandidat dari luar lingkaran kekuasaan tersebut sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dan memperlebar jurang kesenjangan, yang jelas bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.
Dominasi keluarga dalam dunia politik sering kali melemahkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Mekanisme pengawasan publik yang seharusnya menjadi pilar dalam pemerintahan yang bersih dan responsif pun menjadi terhambat.
Risiko munculnya oligarki dan tirani pun meningkat, karena kekuasaan berpusat hanya pada segelintir orang yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat secara luas.
Fenomena Kesempatan bagi calon-calon independen atau generasi muda untuk tampil dan berkontribusi dalam politik menjadi sangat terbatas.
Jika dibiarkan, dinasti politik dapat menggerus fondasi demokrasi yang sejatinya bertumpu pada partisipasi rakyat melalui musyawarah dan Prinsip keadilan dan persamaan hak yang menjadi roh Demokrasi Pancasila pun terancam (Dinasti mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Demokrasi Pancasila persaingan yang adil dimana berbagai ide dan progam dapat dipertimbangkan untuk kesejahteraan bersama.
Ketika kekuasaan dikuasai oleh dinasti tertentu, ruang bagi kandidat-kandidat dari luar lingkaran menjadi sangat Hal ini tidak hanya mengurangi pilihan politik bagi rakyat tetapi juga menciptakan regenerasi kepemimpinan yang diperlukan untuk kemajuan Walaupun secara hukum tidak melanggar aturan, keberadaan dinasti politik menghambat substansi Praktik kepemimpinan dan mengurangi partisipasi publik, yang seharusnya didasarkan pada prinsip meritokrasi, bukan pada nepotisme (Dona, 2.
Praktif Politik Uang Praktik politik uang di Indonesia terjadi secara sukarela, di mana masyarakat menerima uang atau barang dari kandidat tanpa paksaan, dan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar.
Masyarakat yang terlibat dalam praktik ini menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, namun tetap melakukannya karena kondisi ekonomi yang sulit.
Fenomena ini menunjukkan buruknya kualitas demokrasi di Indonesia dan telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.
Faktor utama yang menyebabkan diterimanya politik uang di Indonesia antara lain kondisi ekonomi yang buruk, kesadaran politik yang rendah, dan pengetahuan politik serta pendidikan yang tidak memadai di kalangan Banyak orang menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi dasar mereka dan keyakinan bahwa menolak tawaran uang adalah tindakan yang tidak baik.
Penerimaan ini semakin diperkuat oleh norma budaya yang memandang praktik semacam itu sebagai hal yang lumrah selama pemilu.
Dimensi 'In Order To Motive' penting dalam memahami politik uang selama pemilu karena menyoroti alasan pemilih menerima uang, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dasar mereka.
Dimensi ini mengungkapkan bahwa pemilih sering kali memandang penerimaan uang sebagai solusi praktis untuk tantangan ekonomi mereka, yang menunjukkan pola pikir Dimensi ini menggarisbawahi dampak kondisi ekonomi terhadap perilaku elektoral dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi (Daniel et al.
Politik uang tidak hanya merusak intehritas pemilu, tetapi juga mengancam prinsip ke-lima dalam pancasila yaitu keadilan sosial.
Politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi.
Calon pemimpin yang seharusnya dipilih berdasarkan kapabilitas dan et al.
, 2.
Praktik politik dinasti tidak hanya merugikan aspek kedaulatan rakyat tetapi juga menggangu keadilan sosial.
Pancasila menekankan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses politik.
Namun, dominasi keluarga dalam politik dapat menyebabkan terjadinya praktik nepotisme dan kolusi, dimana individu-individu yang tidak memenuhi syarat atau kuaslifikasi mendapatkan posisi penting hanya karena hubunhan keluarga.
Fenomena ini menciptakan integritas dan akuntabilitas pemerintah dipetanyakan karena keputusan-keputusan Demokrasi Pancasila Dalam Pandangan Mohammad Hatta integritas justru digantikan oleh mereka yang tidak mampu memberikan keseimbangan materi.
Tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang dapat meningkatkan popularitas seorang calon.
Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cenderung membenarkan pencalonan seseorang sebagai wakil rakyat hanya karena kekayaan yang dimilikinya, dibandingkan dengan calon yang memiliki keterbatasan modal politik (Muten Nuna 2.
Prinsip kejujuran dan keadilan .
serta asas Pemilu yang Langsung.
Umum.
Bebas, dan Rahasia .
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemil.
maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkad.
sering kali hanya menjadi slogan semata.
Praktik politik uang .
oney politic.
telah menjadi bagian sistemik dari proses demokrasi di Indonesia.
Fenomena ini dilakukan secara masif oleh para calon, juru kampanye .
, maupun tim sukses sebagai strategi untuk menarik perhatian serta mengamankan suara pemilih demi meraih kemenangan.
Praktik semacam ini tetap berlangsung meskipun beberapa partai politik mengklaim berlandaskan nilai-nilai Islam, bahkan ketika dikemas dengan cara yang tampak sah dan tertata.
Meskipun demikian, tidak semua partai terlibat dalam praktik politik uang.
terdapat pula partai yang konsisten menjaga integritas dalam proses Penyebaran politik uang memiliki dampak serius terhadap kehidupan demokrasi, karena menggeser makna kedaulatan dari rakyat ke tangan pemilik modal.
Akibatnya, kekuasaan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat mayoritas, melainkan ditentukan oleh kekuatan uang, baik dari dalam negeri maupun dari luar.
Penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Indonesia masih lemah, baik dari segi implementasi maupun pengawasan.
Kondisi ini menyebabkan praktik politik uang terus berlangsung tanpa efek jera yang berarti.
Sebaliknya.
Singapura menerapkan kerangka hukum yang ketat, disertai dengan pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.
Akibatnya, kasus politik uang di negara tersebut relatif jarang terjadi.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memerangi korupsi politik sangat bergantung pada kekuatan regulasi serta efektivitas mekanisme penegakan hukumnya (Hanafi, 2.
Kondisi Pendidikan Politik di Indonesia Kondisi pendidikan politik di Indonesia cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek.
Salah satu kendalanya adalah terbatasnya waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan politik.
Biasanya, kegiatan ini hanya diselenggarakan menjelang momen tertentu seperti pemilihan umum.
Akibatnya, proses pendidikan politik menjadi tidak berkelanjutan dan kurang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat secara Selain itu, banyak kegiatan pendidikan politik yang disajikan secara terlalu formal dan kurang menarik.
Hal ini membuat masyarakat, terutama generasi muda, menjadi enggan untuk mengikuti atau terlibat secara aktif.
Di sisi lain, penyebaran informasi politik melalui media massa juga belum merata.
Masih banyak kelompok masyarakat, khususnya yang berada di sektor informal dan daerah terpencil, yang sulit mengakses informasi politik karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi.
Forum-forum resmi seperti rapat dengar pendapat dan konsultasi publik juga belum sepenuhnya menjangkau masyarakat umum, terutama mereka yang berasal dari kalangan bawah.
Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik masih sangat Di lingkungan pendidikan formal, pendidikan politik pun belum terintegrasi secara optimal ke dalam Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap dunia politik masih rendah dan tidak merata.
Banyak pula masyarakat yang menganggap pendidikan politik hanya sebagai formalitas tanpa manfaat langsung.
Pandangan ini membuat mereka tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan politik, apalagi memahami pentingnya peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahkan, pendalaman terhadap empat pilar kebangsaan yang seharusnya menjadi bagian penting dari pendidikan politik masih terbatas pada kalangan partai politik, belum menjangkau masyarakat secara luas (Ahmad, 2.
Pendidikan politik di Indonesia yang masih kurang optimal juga menjadi hambatann bagi partisipasi rakyat.
Banyak warga negara yang tidak memliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem Kurangnya literasi poltik ini menyebabkan rendahkan kualitas partisipasi masyarakat dam proses demokratis, sehingga mengurangi efektivitas sistem pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.
Pemahaman yang lemah mengenai demokrasi menyebabkan masyarakat cenderung apatis dan tidak berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan suara mereka tidak terdengar dan kebutuhan mereka terabaikan.
Era Digital dan Dampaknya terhadap Demokrasi Pancasila Penelitian yang dilakukan oleh Mudrikah dkk .
menunjukan bawah penyebaran berita palsu .
dan polarisasi opini publik menjadi tantangan yang dapat merusak keutuhan proses demoktasi.
Kemudahan akses informasi melalui teknologi digital khusunya media sosial menjadikan masyarakat cepat menerima dan menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik yang dapat menurunkan kualitas diskusi publik.
Penyebaran berita hoaks di media sosial Kajian Moral dan Kewarganegaraan (S.
Volume 13 Nomor 4 Tahun 2025, 446 Ae 455 sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mamanipulasi opini publik demi kepentingan politik Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas proses pemilu, tetapi juga menciptakan fragmentasi sosial ditengah masyarakat.
Polarisasi opini publik yang dihasilkan dari paparan bias atau tidak akurat dapat memicu konflik sosial dan meningkatkan semangat persatuan yang menjadi inti dari informasi nilai-nilai Ruang dialogis yang seharusnya menjadi wadah untuk musyawarah mufakat justru digantikan dengan emosi yang tidak sehat.
Gelembung informasi atau filter buble mengahdirkan algoritma media sosail menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna.
Akibatnya, masyarakat hanya terpapar pada sudut pandang tertentu tanpa mendapatkan perspektif lain yang beragam.
Kondisi ini menyoroti ruang diskusi dan menghambat terciptanya pemahamanan bersama atas isu-isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di era modern yang didominasi oleh kemajuan teknologi digital, demokrasi sering dianggap sebagai sistem paling ideal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Namun, dalam praktiknya, demokrasi digital kerap disalahgunakan, misalnya melalui maraknya perundungan .
dan ujaran kebencian di media sosial yang bersifat merusak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di era digital harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Demokrasi digital untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus mengedepankan konsensus dan keterwakilan sebagai kearifan lokal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi nilai Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Dengan demikian, demokrasi digital perlu diarahkan agar tidak hanya memenuhi prinsip kebebasan, tetapi juga menjaga etika dan nilai-nilai luhur bangsa.
Pengaruh Identitas Politik terhadap Ketegangan Sosial Identitas politik adalah kondisi psikologis yang mencerminkan perasaan kedekatan individu terhadap suatu partai politik tertentu.
Identitas ini mencakup dukungan, loyalitas, dan identifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan politik serta pemungutan suara.
Proses sosialisasi politik, yang terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan komunitas, berperan penting dalam membentuk identitas politik individu.
Melalui sosialisasi ini, individu membangun pandangan, nilai, dan norma yang mendukung afiliasi mereka dengan partai politik (Jalil, 2.
Girsang dkk mengungkapkan bahwa politik identitas menciptakan ketegangan sosial yang dapat mengurangi ruang dialogis dalam masyarakat.
Ketegangan ini berpotensi mengurangi ruang dialogis dalam masyarakat.
Ketegangan ini berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta kepercayaan masyarakat terhadap Dalam politik Indonesia yang kaya akan etnis, agama, dab budaya, identitas politik menjadi sasaran bagi politisi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan.
Strategi ini dapat menimbulkan resiko yaitu perbedaan identitas dapat menjadi sumber konflik dengan dalih kekuatan persatuan.
Politik identitas berfungsi dengan cara memposisikan kelompok tertentu sebagai Aupihak yang terpinggirkanAy atau Aupihak yang perlu diperjuangkanAy sehingga menciptakan garis pembatas antara AukamiAy dan AumerekaAy.
Hal ini tidak hanya memnimbulkan polarisasi sosial tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok Ketika satu kelompok merasa terancam atau terpinggrikan mereka akan bereaksi secara defensif yang memicu ketegangan bahkan kekerasan.
Kasus seperti ini sering kali berujung pada stigmatisasi yang berkepanjangan dan menghalangi upaya membangun solidaritas Nasional.
Politik identitas dapat mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang lebih penting dan mendesak seperti, kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Politisi yang mengandalkan politik identitas cenderung lebih fokus pada retorika yang membedakan anta kelompok daripada menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Akibatya, hubungan antar kelompok dalam masyarakat menjadi terhambat dan potensi untuk mencapai kesepakatan berssama semakin Politik identitas di Indonesia sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh elite politik sebagai strategi untuk mendiskreditkan lawan politik yang dianggap berpotensi Taktik ini melibatkan penciptaan narasi yang menanamkan rasa kebencian dan menuduh lawan politik tidak nasionalis serta intoleran.
Pada dasarnya, politik identitas tak terhindarkan bagi politikus Indonesia.
Sebab, setiap aktivitas politik memerlukan media penyalur, dan identitas seperti suku, ras, agama, budaya, gender, serta kelompok sosial sering kali menjadi 'kendaraan' tersebut (Zakiah et al.
, 2.
Perkembangan politik identitas dalam masyarakat Indonesia yang plural mengandung potensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan analisis terhadap berbagai pendekatan penanganan yang tidak sekadar bersifat Pendekatan yang menekan justru gagal Demokrasi Pancasila Dalam Pandangan Mohammad Hatta menyentuh akar permasalahan, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pengakuan atas harkat dan martabatnya secara terbuka .
Tindakan represif cenderung membangkitkan kembali ingatan kolektif tentang pengalaman ketertindasan di masa lalu, sehingga memperkuat semangat perlawanan berbasis identitas.
Ketika politik identitas tumbuh dari kelompok mayoritas berdasarkan agama atau suku, risikonya semakin tinggi untuk berkembang menjadi tuntutan akan pengakuan sebagai kelompok paling unggul dan paling benar .
, yang justru memperlebar jurang perpecahan dalam kehidupan berbangsa.
(Supratikno et , 2.
Demokrasi Harus Bersumber pada Pancasila Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, yang membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara.
Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang fundamental, yaitu: .
Ketuhanan Yang Maha Esa, .
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, .
Persatuan Indonesia, .
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan .
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian.
Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan etika bagi masyarakat Indonesia Menurut A.
Pringgodigdo Pancasila telah ada sejak adanya Negara Indonesia.
Pancasila memiliki ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia.
Pancasila menjadi pembeda antara Bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.
Sedangkan menurut Frierich Carl von Savigny, setiap bangsa memiliki vulgeist .
iwa bangsa/jiwa rakya.
masing- masing.
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahirnya Pancasila bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia (Unggul et al.
Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan politik.
Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila.
Indonesia menerapkan sistem yang inklusif.
Pemilihan umum yang diadakan secara rutin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakilnya dan menyampaikan aspirasi mereka.
Demokrasi di Indonesia mengutamakan musyawarah dan mufakat, menghormati perbedaan, serta mempertimbangkan kepentingan bersama.
Walaupun dihadapkan pada tantangan seperti politik identitas dan polarisasi sosial, semangat demokrasi terus berkembang.
Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga persatuan serta menciptakan pemerintahan yang transparan dan Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Sistem ini mengedepankan kebijaksanaan yang diperoleh melalui musyawarah dan perwakilan.
Inti dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan politik berpulang kepada rakyat dan ditujukan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Setiap sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang setara dan saling berkaitan.
Dalam praktiknya.
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta mekanisme konsultasi Semuanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia (Haifarashin and Anggraeni Dewi 2.
Pancasila juga memainkan peran dalam mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan hak asasi Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari budaya gotong royong dan musyawarah, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila masih memerlukan perhatian, terutama di era modern yang seringkali lebih mengedepankan individualisme dan mengabaikan kesadaran kolektif.
PENUTUP
Simpulan ami menemukan bahwa pandangan Muhammad Hatta mengenai Demokrasi Pancasila masih sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini.
Implementasi prinsipprinsip Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik dinasti, praktik politik uang, dan rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan Selain itu, pengaruh politik identitas dapat mengancam persatuan bangsa dan kualitas demokrasi.
Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk mengembalikan esensi demokrasi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Melalui refleksi terhadap nilai-nilai Hatta dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten, diharapkan Demokrasi Pancasila dapat kembali menjadi fondasi yang kuat bagi stabilitas politik dan keharmonisan sosial di Indonesia.
Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan edukasi politik yang lebih baik, kita dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan Saran Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia.
Kajian Moral dan Kewarganegaraan (S.
Volume 13 Nomor 4 Tahun 2025, 446 Ae 455 Reaktualisasi Gagasan Hatta Pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi Pancasila ke dalam kurikulum kewarganegaraan dan pendidikan politik untuk membangun kesadaran kritis generasi muda.
Penguatan Literasi Digital dan Politik Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital dan literasi politik agar mampu menyaring informasi, menolak ujaran kebencian, serta aktif dalam partisipasi politik yang sehat dan beretika.
Pencegahan Politik Dinasti dan Praktik Oligarki Reformasi sistem pemilihan umum dan penguatan partai politik berbasis kaderisasi meritokratik harus menjadi agenda prioritas untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh segelintir elite dan keluarganya.
Revitalisasi
Forum
Musyawarah
Praktik musyawarah sebagai elemen khas
demokrasi Pancasila perlu diperkuat di berbagai tingkat pengambilan keputusan, dari lingkup
komunitas hingga kebijakan publik nasional, agar aspirasi rakyat benar-benar menjadi pijakan DAFTAR PUSTAKA