Volume 21 Nomor 2
JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF
JPIAN: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Jayabaya
ISSN: 1412-9000
ANALISIS-KRITIS TERHADAP
STANDARISASI NASIONAL PENDIDIKAN DI ERA SEKARANG
Amrul Sitompul Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya Abstrak Padahal bangsa Indonesia masih sangat rendah dalam penguasaan teknologi dan nyaris tidak mungkin akan mengejar kemajuan Negara-negara Barat.
Ketiga, terjadi alienasi bagi masyarakat Indonesia.
Mereka akan merasa asing dengan dirinya sendiri, karena yang dikembangkan melalui pendidikan hanya sebagian potensi, sedangkan potensipotensi lainnya dinafikan.
Kelima, munculnya industri sentris.
Dalam hal ini pembangunan difokuskan pada pengembangan industri belaka termasuk pengembangan SDM hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri, sehingga menjadi alat kapitalis belaka.
Dari lima ekses perubahan yang akan merugikan bangsa Indonesia tersebut pada gilirannya akan menimbulkan disparitas di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Disparitas dalam bidang ekonomi, di mana terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, baik di perkotaan atau di perdesaan.
Disparitas di bidang sosial, yaitu terjadinya instabilitas sosial yang disebabkan dominannya monokultur terhadap nilai-nilai luhur lokal.
Kata Kunci: analisis kritis dan standarnisasi nasional Abstract Even though the Indonesian nation is still low in mastery of technology and it is almost impossible to catch up with Western progress.
Third, there is alienation for the Indonesian people.
They will feel foreign to themselves, because what is developed through education is only part of their potential, while other potentials are neglected.
Fifth, industry-centered offerings.
In this case, development is focused on industrial development, including human resource development which is only directed at meeting industrial needs, so that it becomes a mere capitalist tool.
Of the five excess changes that will harm the Indonesian nation, this increase will cause disparities in various fields of life, such as: economic, social, political and cultural.
Economic inequality, where a crisis occurs between the rich and the poor, both in urban and rural areas.
Disparities in the social field, namely the implementation of social instability caused by the domination of monoculture culture against local noble values Keywords: critical analysis and national standard Pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
A 2022 Perspektif Universitas jayabaya.
All Right Reserved Corresponding author: amrul.
natalsa30462@gmail.
Received 28 July 2022.
Accepted 03 August 2022.
Published 10 August 2022 JURNAL PERSPEKTIF Volume 21 Nomor 2 Sedangkan Tujuan Pendidikan Nasional sebagai mana disebutkan dalam UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional No.
20 tahun 2003 dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam Undang-Undang No.
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59, 60, dan Pasal 61 dinyatakan perlu diwujudkan adanya Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Standarisasi Nasional Pendidikan sebagai amanat dari UU No.
20 tahun 2003 tidak terlepas dari tuntutan globalisasi yang sarat dengan nilai-nilai kapitalistik, teknologi sentris, dan industry sentris.
Globalisasi peraturan-peraturan kesepakatan-kesepakatan baru untuk mengatur tata cara kehidupan umat manusia yang berubah secara total.
Dalam globalisasi dikhawatirkan ada kelompok masyarakat yang diuntungkan tetapi banyak juga kelompok masyarakat lain yang akan dirugikan.
Masyarakat atau bangsa yang kurang siap tentunya akan dilanda oleh gelombang globalisasi dan dirugikan.
Persaingan adalah kata kunci dari globalisasi baik dalam kemampuan merebut pasar dan menciptakan keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kecenderungan globalisasi setidaknya ditandai oleh empat perubahan mendasar Pertama, adanya perubahan di dalam konstelasi politik global, yaitu terjadi perubahan politik global yang bersifat bipolar .
arat vs timur, negara-negara maju vs negara berkembang, negaranegara demokrasi vs totalite.
menjadi konstelasi politik yang bersifat multipolar.
Kedua, saling menguatnya hubungan antar negara yang berarti semakin keterkaitan antara negara dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan hak-hak asasi mempunyai dampak baik positif maupun Ketiga, globalisasi menonjolkan pemainpemain baru di dalam kehidupan aktor-aktor Apabila sebelumnya para aktor terutama didominasi oleh pemerintah maka dalam era globalisasi muncullah aktor-aktor non pemrintah.
Apabila sebelumnya para aktor terutama didominasi oleh pemerintah maka era globalisasi muncullah aktor-aktor seperti ornop-ornop .
rganisasi pemerinta.
, atau yang disebut juga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Munculnya para aktor baru yang merasa sebagai salah satu stakeholder di dalam masyarakat, akan mengubah peran pemerintah di dalam fungsinya yang mengatur masyarakat.
Daerah publik (Public Spher.
akan semakin meluas.
Keempat, lahirnya berbagai isu baru dalam agenda hubungan-hubungan internasional, seperti Hak Asasi Manusia, intevensi kemanusiaan, demokratisasi, dan sistem pengelolaan global.
Page | 91 Amrul / Analisis-Kritis Terhadap Standarisasi Nasional.
Dari keempat kecenderungan perubahan itu sesungguhnya Indonesia dalam posisi yang belum siap, sehingga kalau dipaksakan justru akan menimbulkan ekses-ekses yang akan merugikan bangsa.
Hal-hal yang merugikan yaitu, pertama, sesungguhnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang multikultural.
Kedua, munculnya teknosenologisentris dimana bangsa Indonesia diukur dengan hebat atau tidaknya dalam bidang teknologi.
Padahal bangsa Indonesia masih rendah dalam penguasaan teknologi dan nyaris tidak mungkin akan mengejar kemajuan Barat.
Ketiga, terjadi alienasi bagi masyarakat Indonesia.
Mereka akan merasa asing dengan dirinya sendiri, karena yang dikembangkan melalui pendidikan hanya sebagian potensi, potensi-potensi Kelima, munculnya industri Dalam hal ini pembangunan difokuskan pada pengembangan industri belaka termasuk pengembangan SDM hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri, sehingga menjadi alat kapitalis belaka.
Dari lima ekses perubahan yang akan merugikan bangsa Indonesia tersebut pada gilirannya akan menimbulkan disparitas di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan Disparitas dalam bidang ekonomi, di mana terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, baik di perkotaan atau di perdesaan.
Disparitas di bidang sosial, yaitu terjadinya instabilitas sosial yang disebabkan dominannya monokultur nilai-nilai Disparitas menyebabkan terjadinya pemahaman nilai-nilai kebebasan dan demokrasi yang bervariasi antar kelompok-kelompok meng-akibatkan munculnya anarkhisme/ vandalisme.
Disparitas dalam bidang budaya, yaitu cultural-shock .
ekagetan buday.
pada sebagian besar masyarakat Indonesia.
Hal keterasingan budaya .
Menyadari adanya berbagai ekses dari perubahan tersebut maka dituntut kepada pemerintah dan masyarakat kependidikan agar secara arif dapat menjawab tantangan-tantangan globalisasi, berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi dan kebijakan meminimalisir berbagai ekses.
Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2.
, diterbitkan dan diberlakukannya telah menimbulkan kontoversi di berbagai .
Kondisi yang demikian memerlukan analisis yang mendalam agar diperoleh solusi-solusi yang lebih sinkron dan holistik, sehingga tujuan pendidikan tidak kehilangan arah.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Variabel beserta definisi operasional yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah Analisis-Kritis (X.
sebagai dependent variable dan Standarnisasi Nasional (Y) sebagai independent variable.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Kuesioner.
Page | 92 JURNAL PERSPEKTIF Volume 21 Nomor 2 Wawancara, dan Studi Kepustakaan yang dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial berupa analisis regresi linier sederhana, analisis korelasi, koefisien determinasi serta uji signifikansi.
Hasil Dan Pembahasan Reduksi UUD 1945 dan UU No.
20/2003
Dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah Aymencerdaskan kehidupan bangsaAy.
Tujuan negara ini ditegaskan ke dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan : AySetiap warganegara wajib membiayainyaAy.
Pengejawantahan dari pasal tersebut adalah UU 20/2003 yang menyebutkan bahwa AyPemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warganegara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun.
Selanjutnya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.
Ay Dari amanat UUD 45 dan UU 20/2003 sebagaimana disebutkan di atas pada merupakan kewajiban pemerintah dan Oleh karena itu seluruh ke- bijakan dan strategi pendidikan nasional seyogyanya mengacu dan sesuai dengan amanat tersebut di atas.
PP 19/2005 tentang standar nasional pendidikan yang menekankan perlunya dibuat standarisasi yang meliputi :
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Dalam pelaksanaannya.
PP 19/2005 tersebut menafikan segi pemerataan .
dan keadilan .
dalam bidang pendidikan.
Hal ini dikarenakan peran pemerintah dan pemerintah daerah yang seharusnya menyediakan biaya pendidikan dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Bahkan pendidikan masih lebih besar ditanggung Secara makro kenyataan ini telah mereduksi amanat UUD 1945 dan UU No.
20 / 2003, khususnya di dalam pembiayaan pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta, terutama untuk wajib belajar 9 tahun.
Terjadinya reduksi tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang ditangkap .
erjadi pemerintah beserta perangkatnya dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Sikap Terhadap Globalisasi Pemerintah beserta BSNP menangkap prioritas utama dalam menetapkan dan menerapkan standar-standar pendidikan nasional sehingga tampak kurang memperhatikan pada aspek keunggulan Page | 93 Amrul / Analisis-Kritis Terhadap Standarisasi Nasional.
lokal dan kondisi heterogenitas bangsa Indonesia.
Sebagaimana kecenderungan globalisasi mengarah pada monokultur, teknologi sentris, industri sentris, alineasi budaya lokal, dan memicu disparitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Monokultur adalah suatu bentuk penyeragaman budaya antar bangsa dalam perdagangan dan industri, yang sesungguhnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang multikultural.
Sebagai bermartabat bangsa Indonesia sudah seharusnya mampu bersaing dalam pergaulan global.
Sehingga tuntutan ini sudah sewajarnya disikapi secara positif.
Bangsa Indonesia dituntut memiliki daya saing yang tinggi sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju.
Namun pada sisi yang lain untuk mencapai hal tersebut selain melakukan berbagai upaya standarisasi yang setara dengan tuntutan global juga tidak boleh menafikan berbagai keunggulan budaya lokal dan heterogenitas bangsa, dimana masih banyak golongan masyarakat yang harus diperhatikan.
Teknologi sentris menunjukkan kepada kondisi kehidupan masyarakat yang serba teknologi, dimana suatu bangsa diukur dengan kemajuan teknologinya.
Padahal bangsa Indonesia masih rendah dalam penguasaan teknologi dan nyaris tidak mungkin akan mengejar teknologi negara maju dalam waktu singkat.
Kondisi yang demikian menuntut bangsa Indonesia untuk mengambil peran dari berbagai peluang keunggulan lainnya.
Terjadinya alineasi budaya pada sebagian bangsa Indonesia adalah situasi dan kondisi dimana masyarakat Indonesia merasa asing dengan dirinya sendiri, karena yang dikembangkan melalui hanya sebagian potensi-potensi Munculnya industri sentris.
Dalam hal ini pengembangan industri belaka termasuk SDM kebutuhan industri melalui pendidikan profesisonal di bidang industri.
masyarakat cenderung menjadi alat Sedangkan watak/karakter terabaikan yang pada gilirannya akan menimbulkan adanya krisis pendidikan dan masalah-masalah sosial-budaya lainnya.
Analisis-Kritis Terhadap SNP Dalam Berbagai Perspektif Dalam perspektif filsafat, gerakan pengejawantahan dari paham Ayall can be measuredAy yaitu segala sesuatu bisa diukur sehingga akan tercapai efisiensi dan diketahuinya kualitas suatu produk barang ataupun jasa, dimana paham ini adalah merupakan buah dari pemikiran filsafat neopositivisme.
Sebagaimana melahirkan terjadinya revolusi ilmu pengetahuan alam (Natural scienc.
yang memicu terjadinya kemajuan dan terbayangkan sebelumnya.
Standarisasi di bidang industri manufaktur dan jasa menjadi suatu tuntutan dan keniscayaan, sehingga segala kemungkinan sarana dan prasarana untuk kemudahan hidup yang terbayang cenderung untuk dapat Tetapi ilmu sosial yang menyangkut manusia tentu saja tidak bisa disamakan dengan ilmu alam, karena manusia mempunyai dimensi rohaniah yang dinamis dan kreatif, yang Page | 94 JURNAL PERSPEKTIF Volume 21 Nomor 2 tidak hanya mengikuti hukum dan aturan yang mekanistik sebagaimana benda dan makhluk alamiah lainnya.
Oleh karena itu, standarisasi pendidikan yang menyangkut unsur manusia, tidak sepenuhnya dapat mengikuti standarisasi produk manufaktur dan jasa.
Bila ini dipaksakan, maka akan terjadi proses dehumanisasi, di mana proses dinamika manusia dianggap mengikuti proses yang mekanistik seperti mesin dan benda Dalam perspektif budaya, bidang pendidikan memang harus direncanakan .
, tetapi perencanaan harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat atau komunitasnya dan harus melibatkan partisipasi masyarakat.
Dalam konsep manajemen pembangunan sosial, hal demikian disebut dengan istilah pembangunan berbasis komunitas .
ommunity Merencanakan suatu pembangunan harus mengikut sertakan kelompok yang akan dibangun, mulai dari proses-proses perencanaan sampai pelaksanaan.
Perubahan .
ocietal chang.
selalu terkait dengan dimensi tempat, waktu, tempat, arah .
rogress atau .
Indonesia adalah negara yang sangat Kemajemukan itu menunjuk kepada masyarakat itu tinggal, lingkungan sosiokultural geografisnya seperti apa.
Hal ini harus didasarkan pertimbangan dalam Sehingga kualitas pendidikan tidak hanya diukur oleh pencapaian nilai akademik siswa belaka, dan menafikan aspek-aspek kemampuan .
yang lainnya selain akademik.
Tetapi nilai-nilai kompetensi yang harus dikembangkan Kebudayaan gagasangagasan .
de-id.
, nilai-nilai, normanorma, aktivitas-aktivitas manusia serta benda-benda.
Gagasan bagian dari budaya yang terdiri dari norma-norma dan nilai.
Gagasan yang intinya nilai dan norma turun dari langit karena nilai dan norma budaya adalah keseharian manusia.
Nilai dan norma datangnya selalu dari bawah, tetapi begitu diterima, nilai dan norma tersebut berubah mengatur yang di bawah .
Dalam perspektif sosiologi hal tersebut disebut the duality of culture .
ifat mendua dari buday.
, yaitu : "As a product of economic, social, political, and cultural life, and as a ruler in economic, social, political, cultural life.
Budaya terbagi menjadi dua.
Instrumental Fundamental values adalah budaya, normanorma, nilai-nilai yang timbul dan tetap dipakai sampai masa mendatang.
Sedangkan instrumental values adalah budaya, norma-norma, nilai-nilai yang ada masa-masa berlakunya.
Positivisme memandang manusia sebagai robot-robot, wayang-wayang yang harus dikendalikan oleh dalang-dalangnya, individu harus dikendalikan oleh struktur dan sistem.
Karena manusia dipandang jahat dan bodoh.
Akibatnya manusia diposisikan sebagai pihak yang Positivisme memandang bahwa manusia adalah sama .
Fakta kultural seakan menjadi monster yang keras seperti baja, yang sekali dibuat tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diganggu gugat tatanan-tatanan tersebut.
Menganggap Page | 95 Amrul / Analisis-Kritis Terhadap Standarisasi Nasional.
manusia sama berarti melupakan dimensi power dalam hubungan antara manusia.
Karena individu sebenarnya ada yang powerfull dan ada yang powerless, dan Hal dipertimbangkan atau dibedakan.
Karena itu suatu kebijakan tidak dapat dadasarkan pada perspektif positivisme ansich, tapi perlu pendekatan lain.
Perspektif lain yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan .
luralisme/humanism.
Dalam perspektif ini individu dianggap baik belaka, dank arena itu biarkan manusia berapresiasi dari terhadap apa yang menjadi kecenderungannya, tidak usah dipaksa melakukan sesuatu yang tidak menjadi Masyarakat merupakan Net working of values and norsms.
Masyarakat sebagai jalinan tatanan budaya dan masyarakat sama-sama powerful untuk melakukan jalinan budaya tersebut.
Manusia tidak hidup terpisah satu sama lain, tetapi dalam suatu kelompok-kelompok kecil .
rimary Primary kesepakatan-kesepakatan kelompok-kelompok tersebut, yang dicapai dan kemudian menjadi acuan-acuan yang tumbuh dari bawah, dari hasil negosiasi.
Bila kesepakatan-kesepakatan sudah tidak dipakai lagi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan.
Antar kelompokkelompok primary juga ada kesepakatankesepakatan melalui negosiasi-negosiasi.
Kesepakatan-kesepakatan mengedap menjadi budaya yang disebut sub-culture.
Adanya subculture-subculture tidak akan menyebabkan disintegrasi, karena mereka mampu dan bisa adaptasi, dan akan terjadi absorbsi budaya-budaya dari ragam sub-culture.
Apa mempengaruhi/menggerakkan manusia bergerak atau berbuat sesuatu .
ocial Setiap social action merupakan Meaningful dalam arti tindakan itu sudah disepakati oleh budaya yang ada.
Individu yang tergabung dalam primary group mempunyai tujuan .
, dan hal itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, karena merupakan privacy seseorang .
Dalam kaitan itu, kebijakan yang didasarkan pada perspektif ini lebih perspektif positivisme.
Karena manusia mengapresiasikan semua potensinya.
Dalam perspektif pendidikan, dikatakan bahwa proses pendidikan dianggap mengabaikan diferensiasi anak didik.
Tenaga kependidikan khususnya guru merasa kedodoran dengan berbagai kebijakan yang datang bertubi-tubi tetapi tidak pernah tuntas.
Para psikolog telah lama mengetahui bahwa semua orang memiliki dorongan dalam dirinya untuk menemukan AumaknaAy dalam kehidupan mereka.
Sesuatu itu memiliki makna jika sesuatu itu penting dan berarti bagi diri pribadi Pencarian seseorang akan makna adalah motivasi hidupnya, dan hanya dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri.
Setiap orang dari kita memiliki misi khusus, yang memaksa kita untuk tidak bertanya makna apa yang ditawarkan oleh kehidupan, tetapi justru bagaimana kita dapat memberikan makna bagi hidup kita sendiri dan hidup orang lain.
Dengan Page | 96 JURNAL PERSPEKTIF Volume 21 Nomor 2 memberi makna pada hidup, manusia Aumengaktualisasikan diriAy, telahmemberikan kesempatan kepada mereka untuk mendefinisikan jati diri mereka sendiri.
Kegiatan otak adalah mencari makna.
Ketika stimulus diterima panca indera, syaraf-syaraf sehingga sel-sel otak membentuk pola-pola Ketika otak menemukan makna, ia simpan untuk suatu waktu ia ingat.
Jika stimulus tersebut dinilai tidak bermakna.
Tidak mungkin menemukan makna dalam pendidikan jika pendidikan mesti dihadapkan kepada hal yang serba standar, sehingga sekolah bagaikan sebuah pabrik baja, dimana hampir semua orang tidak didorong untuk merenungkan sesuatu apapun, apalagi melakukan penjelajahan makna.
Dengan berbagai standar, akan memaksa manajer pendidikan cenderung mengedepankan isolasi bukan hubungan, cenderung keunikan, dan cenderung menghargai ekawarna bukan anekawarna.
Manusia adalah makhluk yang unik, tugas setiap orang adalah unik.
Karena itu, setiap orang dibedakan berdasarkan suatu makna potensial yang unik.
Sekolah kegembiraan-bukan kepuasan-bukan kekecewaan, tempat harapan-bukan keputusasaan, tempat keberhasilanbukan kegagalan.
Ketika anak didik merasa stress dengan soal-soal aljabar yang tidak bisa mereka pecahkan, atau dengan tugas-tugas bertumpuk yang tidak sempat mereka selesaikan, atau dipermalukan di kelas, mereka hidup dalam kondisi stress.
Sebuah penawar yang sangat indah bagi keadaan stress adalah dikenal dengan baik dan dihargai oleh setidaknya satu orang guru.
Sekolah harus memutlakkan intelek, melainkan harus membentuk manusia Indonesia yang cerdas, terdidik dan berbudaya.
Menurut Peter L.
Beger sekolah harus dijadikan sebagai Aumusium perjuanganAy untuk menegakan demokrasi.
UN yang Dan ini menjadi bencana pendidikan nasional.
Dan UN, juga mengingkari proses hukum yang tengah Lebih dari itu.
UN juga sebagai pelecehan atas integritas harkat dan martabat manusia.
Dan pada akhirnya UN sebagai wujud penzaliman luar biasa bagi anak-anak bangsa.
Ada dua asumsi uang salah mengenai Ujian Nasiona (UN).
Pertama, pendidikan terdiri dari pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diukur.
Segala sesuatu yang tidak dapat atau sulit diukur bukanlah sesuatu yang penting.
Para penganjur ujian standar kelihatannya beranggapan bahwa nilai ujian merupakan ukuran yang paling akurat dan dapat diandalkan untuk menilai apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh siswa.
Ujian standar paling hanya dapat menghafalkan sinonim dan lawan kata dari sebuah kosa kata, tetapi tidak merangkai kalimat menjadi susunan katakata yang jelas.
Ujian standar tidak dapat mengukur kemampuan seorang siswa untuk merespon secara imajinatif apabila sewaktu-waktu diminta, untuk menguji menyeimbangkan emosi dan logika Page | 97 Amrul / Analisis-Kritis Terhadap Standarisasi Nasional.
sambil mempertimbangkan bukti, untuk untuk membuat keputusan, dan bekerja sama secara efektif dengan siswa lain untuk memecahkan masalah.
Ujian tersebut tidak juga dapat mengukur semangat, disiplin diri, motivasi, dan Karena ujian standar hanya mengukur keterampilan verbal-linguistik dan logis-matematik, maka ujian tersebut memberikan informasi yang tidak akurat dan penuh prasangka tentang seorang siswa, khususnya siswa yang belajar dengan cara di luar kebiasaan.
Kedua, para penganjur ujian standarisasi nampaknya beranggapan bahwa semua orang bisa dididik hanya dengan Aumenyeragamkan pendidikan, mengajar siswa dengan cara yang samaAy, dan memberi mereka ujian yang sama.
Pendekatan pengajaran dan pengujian seperti itu disebut pendekatan ala banberjalan, yang menganggap bahwa semua siswa adalah sama.
Salah, kata Howard Gardner, semua anak muda dengan cara yang sama adalah menyalahi dasar-dasar ilmiah dan secara etika menjijikanAy.
Berdasarkan uraian di atas, dapat Standarisasi Nasional Pendidikan perspektif psikologi masih memiliki Walaupun merupakan salah satu bentuk reformasi di bidang pendidikan, dengan segala argumentasi pembenarannya, tetapi jika mengabaikan eksistensi manusia yang masing-masing memiliki keunikan, diferensiasi, maka Standarisasi Nasional Pendidikan akan mengingkari kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk social, makhluk susila dan makhluh Tuhan YME.
Oleh karena itu, standarisasi pendidikan harus dikaji ulang, dan kalau perlu harus dicabut.
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengarahkan anak menuju pendewasaan dengan memiliki kekuatan dalam bidang jasmani maupun rohani dalam rangka Leh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dikritisi mengenai SNP.
Pertama, dalam Standar isi dan Standar Pengelolaan nampak pembatasan jam belajar efektif kelas dilaksanakan secara ketat.
pembatasan ini lebih merupakan membatasi kreativitas di sekolah.
Kedua, sekolah hendaknya diberikan keleluasaan tentang pembagian jam pelajaran dan jumlah jam pelajaran per-mata pelajaran dan persatuan waktu minggu atau semester.
Ketiga, pada penyusunan standar isi dan standar pengelolaan belum nampak pemberian mengembangkan bidang keagamaan, kreativitas, dan pengembangan lainnya.
Padahal pada pasal 5 ayat .
, dikatakan bahwa AySemua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengahAy.
Keempat, pada pasal 7 menjelaskan tentang bagaimana kelompok mata pelajaran tanggung jawab pengajarannya hanya menjadi tugas mata pelajaran mempersempit tentang lingkup sebuah disiplin ilmu.
sebagai contoh adalah pada pasal 7 ayat .
, tidak memasukkan matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki tanggung jawab dalam menerapkan agama dan akhlak Pada sisi lain kita melihat kerancuan antara kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran.
lihat saja di pasal 7 ayat .
bagian akhir tertulis Page | 98 JURNAL PERSPEKTIF Volume 21 Nomor 2 kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
merupakan mata pelajaran.
Bedakan dengan ayat-ayat berikutnya yang menyebutkan semuanya merupakan mata pelajaran.
pada ayat lain terjadi percampuran antara mata pelajaran dan bukan mata pelajaran.
Kelima, pada pasal 8 ayat .
menyatakan bahwa Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat .
terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Jika kita kaji lebih mendalam statemen ini tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak bisa mengukur keluasan dan kedalaman sebuah materi pelajaran.
pendidikan antar sekolah atau/ dan daerah semakin jauh.
Keenam, pada pasal 10 ayat .
tertulis Beban belajar untuk SD/MI/SDLB.
SMP/MTs/SMPLB.
SMA/MA/SMLB.
SMK/MAK atau bentuk lain yang pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
terdapat istilah-istilah baru dalam pendidikan SD sampai dengan SMA, istilah-istilah terstruktur, kegiatan mandiri tidak terstruktur kurang familiar untuk guru dan siswa, betapapun mungkin istilah ini hanya untuk guru, tetapi bayangkanlah jika ini dipahami oleh siswa SD.
Istilah PR dan kerja kelompok dan sebagainya dibandingkan dengan menggunakan istilah semacam mahasiswa di perguruan Dalam perspektif industri, manajemen sistem pendidikan di Indonesia harusnya memahami perkembangan manajemen sistem industri, sehingga mampu kinerja sistem pendidikan memenuhi kebutuhan manajemen sistem Hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan dari sistem pendidikan mampu dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan Artinya kompetensi lulusan juga harus sesuai dengan kebutuhan industri.
Pada dasarnya proses industri harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus .
ontinuous process improvemen.
, yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk pengembangan produk, proses produksi, sampai distribusi kepada konsumen.
Seterusnya, sebagai umpan-balik yang dikumpulkan dari pengguna produk .
itu dapat dikembangkan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk lama beserta proses produksi yang ada saat ini.
Agar peningkatan proses industri dapat dibutuhkan manajemen sistem industri, yang pada umumnya akan dikelola oleh para lulusan.
Suatu sistem industri mengkonversi input yang berasal dari digunakan oleh pelanggan, sedangkan manajemen sistem industri memproses informasi yang berasal dari sistem industri, pelanggan, dan lingkungan melalui proses manajemen untuk menjadi keputusan atau tindakan manajemen guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem industri.
Berdasarkan Page | 99 Amrul / Analisis-Kritis Terhadap Standarisasi Nasional.
konsep manajemen sistem industri di atas, maka setiap para lulusan yang akan bekerja dalam sistem industri harus memiliki kemampuan solusi masalahmasalah industri yang berkaitan dengan berdasarkan informasi yang relevan agar menghasilkan keputusan dan tindakan untuk meningkatkan kinerja sistem industri tersebut.
Dalam perspektif ekonomi, dikatakan bahwa dominasi pemikiran ekonomi dalam Standarisasi Pendidikan Nasional adalah kuat, sebab adanya paradigma ORBEX (Organizing for Business Excellenc.
dalam Renstra Depdiknas 2005 Ae 2009.
Prtama, keinginan kuat untuk dapat menjawab tantangan globalisasi yang mengacu pada nilai-nilai kapitalistik dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, keterampilan kerja, penguasaan skill, telah menjadi tumpuan utama.
Kedua, efisiensi dan produktivitas kerja elemen-elemen Pendidikan Nasional yang terlibat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan tidak lepas juga dengan hasil atau target yaitu manusia-manusia yang dapat bersaing secara global.
Dimensi ekonosentris inilah yang kemudian ingin kami bahas dalam telaah Standarisasi Pendidikan Nasional.
Pertama, dengan dimulainya perubahan paradigma ke arah ekonosentris maka akan timbul pemikiran tentang bagaimana cara untuk dapat mencapai pengelolaan kegiatan yang efisien dan juga efektif.
Hal ini berarti menyangkut manajemen dan kepemimpinan yang terarah dan terukur.
Apabila ini yang kemudian menjadi acuan kerja bersama maka ini sudah Tetapi diterjemahkan pula dengan tidak memperhatikan pola pentahapan dan pendekatan kultural secara menyeluruh, maka ini yang akan menjadi bumerang.
Kedua, tantangan globalisasi memang perlu kita jawab dengan seksama, karena itu adalah sebuah konsekuensi dari negara-bangsa yang hidup bersama di dunia ini.
Tentang bagaimana cara pandang kita untuk menjawab tantangan ini haruslah kita diskusikan bersamasama.
Apakah kita sudah memiliki suatu strategi besar bersama tentang cara-cara negara-bangsa ini untuk dapat bertahan dalam gelombang pengaruh globalisasi ini? Apabila belum, kita perlu rencanakan terdahulu, sebelum menentukan dari sudut pandang pendidikan nya, yang tercermin dalam Sistem Pendidikan Nasional kita.
Sehingga jawaban nya belum tentu harus mengedepankan Standarisasi Pendidikan Nasional.
Bisa jadi berupa skala prioritas kerja yang berkesinambungan atau pengembangan bidang-bidang unggulan nasional secara Ketiga, sepanjang menyangkut efisiensi dan produktivitas kerja pada proses penyelenggaraan, baik itu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan , dan sebagainya, kami pikir itu perlu sekali.
Tetapi apabila dalam upaya pencapaian efisiensi tersebut, dilakukan secara membabi-buta dengan tanpa melakukan pendekatan kultural dan memperhatikan adanya dimensi-dimensi lain yang terkait, maka akan justru menjadi kontraproduktif dengan yang diharapkan.
Untuk itu, sebuah kebijakan yang baik, haruslah mampu menjawab tantangan terhadap kondisi yang berbeda-beda dan Hal ini tidak terlepas pula dengan pola kepemimpinan yang bermutu dan memiliki visi pendidikan yang jelas serta sistematis.
Page | 100 JURNAL PERSPEKTIF Volume 21 Nomor 2 Dalam perspektif politik, pendidikan demokratis harus terfokus pada beberapa Pertama pendidikan ditujukan untuk pengembangan pribadi yang mandiri dan Kedua, pendidikan berarti sistem pendidikanya harus demokratis pula.
Ketiga, pendidikan harus berpusat pada anak.
Pendidikan sebagai gerakan perubahan sosial yang gradual dan terarah.
Ini bisa dicapai jika masyarakat .
ermasuk ana.
dan ikut Keempat, pedagogik Pendidikan membedakan manusia, sebab semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Menghargai perbedaan dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan Kelima, pendidikan harus dilakukan melalui pedagogik kritis, kebenaran bukan diperoleh daripengalaman.
Penghayatan pengalaman setiap hari di kelas, di masyarakat akan terpaku di dalam tingkah laku seseorang, dan pengalaman itu terus berkembang sesuai tantangan lingkungan sosial yang terus menerus Dengan standarisasi pendidikan, perlu pemikiran-pemikiran berikut.
Pertama.
Standar merfleksikan kebijakan .
dari orangtua, anak dan guru secara Kedua.
Penyusunan dan penetapan standar isi dan kurikulum harus mengikutsertakan para akhli kurikulum dan bidang studi.
Ketiga.
Standar hendaknya dapat dilaksanakan oleh guru Keempat.
Kemajuan akademik di sekolah tidak dapat sematamata diukur melalui tes akhir atau ujian tetapi merupakan proses Kelima.
Standar haruslah memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik.
Keenam, berfungsi sebagai penuntun bagi guru dalam mengadakan perubahan Ketujuh.
Berisi kewajiban moral untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik.
Kedelapan, pribadi guru.
Kesembilan, mencegah Kesepuluh, dirasakan sebagai kebutuhan, karena tuntutan masyarakat yang berubah dengan cepat.
Kesebelas, memberikan akuntabilitas pendidikan.
Ada bahaya laten yang harus diwaspadai dalam standarisasi pendidikan.
Pertama, pengaruh keputusan politik dan bisnis.
Lkedua, standarisasi ditentukan oleh orang luar pendidikan atau birokrasi, tetapi sebaiknya oleh sekolah itu sendiri.
Ketiga, tidak semua evaluasi belajar yang mengikuti standar yang dibutuhkan dari atas seuai dengan situasi belajarmengajar.
Keempat, standarisasi yang mengandung kontrol lokal dan pusat yang berlebihan.
Keenam, standarisasi hanya untuk kepentingan politik .
eolaholah untuk kepentingan rakyat banya.
, sehingga menyingkirkan peserta didika standarisasi diperlukan sebagai pedoman agar peserta didik yang kurang beruntung mendapat perhatian.
Kesimpulan Amanat
UUD
pendidikan jika diterapkan akan melahirkan manusia yang utuh.
Ketika amanat UUD 1945 tersebut diturunkan ke dalam UU Sistem pendidikan Page | 101 Amrul / Analisis-Kritis Terhadap Standarisasi Nasional.
Nasional No.
20/2005 masish dapat dikataka tidak mengalami deviasi.
Tetapi ketika diteruskan ke dalam PP No.
19 2005 ternyata mengalami deviasi, karena terjadi reduksi.
Bila ini dipaksakan, maka akan terjadi proses dehumanisasi, di mana proses dinamika manusia dianggap mengikuti proses yang mekanistik seperti mesin dan benda lainnya.
UUD 45 pasal 31 mewajibkan pemerintah membiayayi pendidikan, dan UU 20/2003 menganatkankan pendidikan nasional.
Pemerataan dan 19/2005 menafikan segi pemerataan .
dan keadilan .
dalam bidang diamanatkan UUD 1945 dan UU No.
20/2003.
Oleh karena itu.
BSNP melakukan reduksi terhadap amanat UUD 1945 dan UU N0.
20/2003, dan standarisasi sesungguhnya memenuhi tuntutan globalisasi.
Dalam perspektif budaya.
SNP merupakan pengingkaran terhadap multikulturalisme, dan menganggap manusia sebagai benda belaka, dan ini menyebabkan manusia dalam posisi Padahal dalam perspektif konvensionalisme/pluralisme/ dimanusiakan, dengan cara diberi kebebasan berapresiasi diri dan memnuhi kecenderungannya sesuai dengan potensinya masing-masing.
Sehingga manusia diposisikan secara powerfull, dan ini berarti SNP harus ditolak karena tidak memanusiakan Kecenderungan globalisasi mengarah pada monokultur, teknologisentris, industri sentris, terjadinya alienali budaya lokal, dan memicu disparitas dalam berbagai aspek kehidupan.
Globalisasi perlu diambil aspek positifnya, jangan sampai menggusur heteroginitas bangsa Indonesia.
Dalam perspektif filsafat ilmu sosial yang menyangkut manusia tidak bisa disamakan dengan ilmu alam, karena rohaniah yang dinamis dan kreatif, yang tidak hanya mengikuti hukum sebagaimana benda dan makhluk alamiah lainnya.
Oleh karena itu, menyangkut unsur manusia, tidak standarisasi produk manufaktur dan Dalam dikatakan bahwa proses pendidikan dianggap sebagai suatu kesalahan jika mengabaikan diferensiasi anak didik.
Disamping itu, pendidikan dalam rangka menemukan makna.
Karena manusia adalah makhluk unik maka setiap orang dibedakan berdasarkan suatu makna potensial yang unik.
Sekolah harus menjadi tempat bersemayamnya kegembiraan-bukan kesedihan, tempat kepuasan-bukan kekecewaan, tempat harapan-bukan keputusasaan, tempat keberhasilanbukan Standarisasi Nasional Pendidikan mengingkari hal Oleh karena itu, standarisasi pendidikan harus dikaji ulang, dan kalau perlu harus dicabut.
Dalam perspektif industri manajemen sistem pendidikan di Indonesia harusnya memahami perkembangan manajemen sistem industri, sehingga Page | 102 JURNAL PERSPEKTIF Volume 21 Nomor 2 mampu mendesain, menerapkan, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja sistem pendidikan memenuhi kebutuhan manajemen sistem industri, untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki produk lama beserta proses produksi yang ada saat ini.
Tapi perspektif ini pendidikan, karena yang diproduk adalah manusia, bukan benda.
Dalam perspektif ekonomi dikatakan bahwa dominasi pemikiran ekonomi Standarisasi Pendidikan Nasional adalah kuat, sebab adanya paradigma ORBEX (Organizing for Business Excellenc.
dalam Renstra Depdiknas 2005 Ae 2009.
Prtama, keinginan kuat untuk dapat menjawab tantangan globalisasi yang mengacu pada nilai-nilai kapitalistik dengan pertum-buhan penguasaan skill, telah menjadi tumpuan utama.
Kedua, efisiensi dan produktivitas kerja pada elemenelemen Pendidikan Nasional yang terlibat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan tidak lepas juga dengan hasil atau target yaitu manusia-manusia yang dapat bersaing secara global.
Perspektif ekonomi menempatkan pendidikan sebagai Dalam perspektif politik, pendidikan harus bertanggungjawab, harus berpusat pada anak, perubahan terarah, manusia, mengembangkan kemam-
puan berpikir secara mandiri, dan SNP menafikan hal tersebut, karena itu perlu direview, dan kalau perlu dicabut Referensi