ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA KANTOR DESA
KAMBITIN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG
Yudha Hapriyadi*.
Susiani yudhahapriyadi16@gmail.
hjsusiani1961@gmail.
Program Studi Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung Ae Tabalong Telp/Fax .
2022484 Kode Pos 71571 Email: info@stiatabalong.
ABSTRAK
Implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instasi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang berjumlah 10 orang.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian yaitu menggunakan Data Collection.
Data Reduction.
Data Display.
Conclusion Drawing/Verifiying.
Setelah melakukan penelitian mendalam mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kambitin.
Kecamatan Tanjung.
Kabupaten Tabalong, dapat disimpulkan bahwa program ini telah terimplementasi dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi.
Program.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) IMPLEMENTATION OF THE DIRECT CASH ASSISTANCE PROGRAM AT THE KAMBITIN VILLAGE OFFICE.
TANJUNG SUB-DISTRICT.
TABALONG REGENCY
ABSTRACT
Implementation is the execution of actions by individuals, officials, government agencies, or private groups with the aim of achieving the goals outlined in a specific decision.
The purpose of this research is to identify and analyze the Implementation of the Direct Cash Assistance Program Recipients in Kambitin Village.
Tanjung Sub-District.
Tabalong Regency.
The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach.
The data sources used in this research are primary and secondary data.
Data collection techniques were carried out through observation, documentation, and interviews with 10 informants.
The data analysis technique used in this research employed an interactive model to analyze the research data, namely using Data Collection.
Data Reduction.
Data Display, and Conclusion Drawing/Verifying.
After conducting in-depth research on the implementation of the Direct Cash Assistance (BLT) program in Kambitin Village.
Tanjung Sub-District.
Tabalong Regency, it can be concluded that this program has been implemented well.
Keywords: Implementation.
Program.
Direct Cash Assistance (BLT) JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025
ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB PENDAHULUAN Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah yang berupa pemberian uang tunai bersyarat atau berbagai bantuan lainnya kepada masyarakat miskin.
Tujuan bantuan langsung tunai antara lain mengurangi masyarakat, memberikan bantuan langsung kepada kelompok rentan, dan mempercepat pemulihan ekonomi bantuan tunai juga membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan taraf hidup penerima Program ini menjadi sangat relevan dan penting terutama dalam situasi krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi seperti COVID-19 yang telah berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pemerintah Indonesia menyediakan berbagai layanan bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai dana Desa (BLT Ae DD).
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat membantu warga Desa sehari-hari.
Sementara itu.
Perpres 104 tahun 2021 mengatur terkait BLT Dana Desa disebutkan bahwa minimal 40% dari pagu Dana Desa yang diterima setiap Desanya pada tahun 2022.
Adapun kriteria penerima manfaat BLT Desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 190/PMK.
07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa, pada tahun 2022 adalah.
keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau APBN, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
Desa Kambitin merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tanjung.
Kabupaten Tabalong, yang masih menghadapi berbagai tantangan sosial Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan rendah.
Implementasi program BLT di Desa Kambitin bertujuan untuk memberikan JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting seperti pendataan, verifikasi, distribusi, dan monitoring.
Namun, dalam pelaksanaannya, program ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan masalah yang dapat mempengaruhi efektivitas dan ketepatan Berbagai persoalan Desa menyelimuti proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Khusunya di Desa Kambitin.
Seperti minimnya informasi terhadap penerima bantuan, dan penerima bantuan tidak tepat sasaran.
Kendala dilapangan juga menjadi penyebab persoalan terkait penerima bantuan.
Orang Miskin Baru (OMB), karena penafsiran di lapangan persepsinya berbeda beda.
Pendataan dan verifikasi merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam implementasi program BLT.
Tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya data yang akurat dan up-to-date mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, di mana ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan, sementara ada yang tidak layak justru menerima bantuan.
Proses distribusi bantuan juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Ada potensi penyimpangan atau penyelewengan dana jika tidak ada pengawasan yang ketat.
Selain itu, mekanisme penyaluran yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan penerimaan bantuan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BLT penting untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai dengan Namun, seringkali monitoring ini kurang optimal karena keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan yang belum memadai.
Pentingnya Penelitian mengenai implementasi program BLT di Desa Kambitin menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang dihadapi, serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program.
Dengan memahami kendala dan tantangan yang ada, pemerintah Desa dan pihak terkait dapat ISSN : 2723-0937 DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam pelaksanaan program bantuan sosial di masa Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kambitin, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola program BLT secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan beberapa kajian literatur terdahulu dan dengan mempertimbangkan data empiris, peneliti memutuskan untuk menyusun penelitian AuImplementasi Pogram Bantuan Langsung Tunai Pada Kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten TabalongAy.
Fokus Penelitian Fokus penelitian ini ditujukan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek terkait implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kambitin.
Kecamatan Tanjung.
Kabupaten Tabalong.
Fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:
Penelitian akan mengetahui implementasi mekanisme pendataan dan verifikasi, kriteria kelayakan penerima.
Melihat implemtasi efektivitas dan efisiensi distribusi bantuan BLT di Desa Kambitin.
Menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BLT di Desa Kambitin.
Mengukur dampak program BLT terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat penerima bantuan di Desa Kambitin.
Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan implementasi program BLT di Desa Kambitin.
Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu :
Bagaimanakah Implementasi Program Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong? Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Implementasi Program Penerima Bantuan JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 Langsung Tunai Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Implementasi Menurut (Meter & Horn, 1.
implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instasi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.
Selain itu (Mazmanian, implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan.
Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan.
Implementasi berarti "melaksanakan" dalam bahasa Inggris.
Dalam kamus bahasa Inggris.
AuimplementAy berarti alat atau perlengkapan.
Pengertian Kebijakan Menurut (Suharto, 2.
Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
Dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuanya .
karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara.
Hal ini disebabkan karena Ausesuatu yang tidak dilakukanAy oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh .
yang sama besarnya dengan Ausesuatu yang dilakukanAy oleh pemerintah.
Menurut (Chandler & Plano, 1.
Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya memecahkan masalah- masalah public atau Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan public merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
(Eston, 1.
Kebijakan Publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaanya mengikat.
ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB Model Implementasi Kebijakan Model Implementasi Kebijakan Model implementasi kebijakan yang berperspektif top down dikembangkan oleh (Edward i, 1.
menambahkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct an Inderect Impact on Implementation.
Dalam diteorikan oleh (Edward i, 1.
dalam (Agustino, 2.
terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : .
struktur birokrasi.
Komunikasi (Communication.
komunikasi adalah salah satu dimensi yang penting untuk keberhasilan dalam pencapaian mengimplementasikan kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian informasi yang didalamnya berisi pesan penting dari pengambil kebijakan kepada stakeholders.
Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan informasi kebijakan serta konsistensi informasi yang disampaikan pada pihak terkait.
Ketidak konsistenan dalam konten komunikasi dapat berpotensi menjadi salah satu aspek yang menggagalkan implementasi produk kebijakan publik.
Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan pada masyarakat.
tiga faktor yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:
Transmisi : faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi.
Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dalam suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampakny banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.
JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 Kejelasan (Clarit.
: faktor kedua yang dikemukakan Edwards adalah kejelasan.
Jika kebijakan-kebijakan dimplementasikan sebagaimana yang petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
Konsistensi (Konsistenc.
: faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
Menurut (Edward i, 1.
walaupun perintahperintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik.
Sumber Daya (Resourc.
Sumber daya memegang peranan penting terhadap berhasil tidaknya suatu implementasi produk kebijakan.
Dalam pandangan ini perintah-perintah yang harus dimplementasikan wajib diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, akan tetapi jika para pelaksana memiliki sumber daya yang sangat terbatas kebijakankebijakan, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan implementasi berjalan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan, adapun sumber daya yang penting meliputi:
Penempatan Pegawai Staf (Staffin.
yang memadai, maksudnya adalah staf yang memiliki kemampuan dan kompetensi serta keahlian berdasarkan kebutuhankebutuhan dalam mengimplementasikan kebijakan serta memiliki dedikasi dan kemauan kerja yang tinggi, sehingga apa dimplementasikan sebagaimana yang Informasi (Informatio.
Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah informasi yang berkaitan dengan segala aspek.
ISSN : 2723-0937 DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB termasuk kesiapan staf dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan.
Wewenang (Authorit.
Wewenang ini akan berbeda-beda baik dari bentuk program maupun pelaksanaanya, serta skill yang dibutuhkan berdasarkan bidang tugas yang di tetapkan dalam batasan wewenang yang di emban.
Fasilitas, dalam implementasi atau pelaksanaan suatu program mungkin saja kita memiliki staf yang ahli dalam bidangnya, memahami apa yang harus dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang tertera dalam struktur Akan tetapi tanpa adanya fasilitas, tanpa peralatan kantor dan kemungkinan implementasi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Sikap Pelaksana (Dispotition Of Attitude.
Disamping sumber daya pentingnya peran sikap pelaksana dalam implementasi produk kebijakan juga dikemukakan (Edward i, 1.
yang menegaskan, sikap pelaksana merupakan implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan melaksanakannya, tetapi mereka harus juga memiliki keinginan dan keenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Kebanyakan menggunakan sebanyak mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.
Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan.
Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri.
Meskipun cara-cara menggunakan otoritasnya tergantung dari keenderungan sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.
Stuktur Birokrasi (Bureaucratic Structur.
Struktur komponen .
nit-uni.
kerja dalam organisasi yang menunjukan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan pembagian fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan dan dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi menunjukan spesifikasi pekerjaan, bentukbentuk perintah dan laporan akhir.
Adapun aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu:
Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan program.
SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik, serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan.
Fragmentasi (Fragmentatio.
adalah upaya penyebaran tanggungjawab pada suatu area kebijakan diantara beberapa unit Hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas masalah yang timbul kadangkala tersebar diantara beberapa unit birokrasi.
Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.
Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Sumber : (Edward i, 1.
dalam (Agustino.
Dari model implementasi kebijakan di atas maka peneliti ini menggunakan model
ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB implementasi kebijakan menurut (Edward i, 1.
dalam (Agustino, 2.
karena merasa bahwa model implementasi ini lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam judul yang peneliti angkat yaitu Au Implementasi Program Sasaran Bantuan Langsung Tunai Pada Kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten TabalongAy.
Program Program adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan sebelum dilaksanakan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian program adalah cetak biru prinsip dan prakarsa yang akan dilaksanakan .
dministrasi nasional, perekonomian , dan sebagainy.
(Damarika, 2.
mengatakan, program merupakan daftar detail acara dan perusahaan yang akan dilaksanakan.
(Muasaroh, 2.
menyatakan bahwa program dapat didefinisikan sebagai sekumpulan sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama.
Menurut (Arikunto, 2.
, mengartikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan secara matang.
(Tayibnafis, 2.
, sebaliknya, mengartikan program sebagai segala upaya yang dilakukan seseorang dengan harapan akan membuahkan hasil atau dampak.
Berdasarkan pengertian tersebut, program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang memerlukan perencanaan.
Ketika melaksanakan suatu program, diperlukan tujuan, manfaat, dan sasaran tertentu agar program tersebut dapat Implementasi biasanya melibatkan pengelolaan program berupa perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program.
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005.
Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT adalah bantuan program pemerintah dalam bentuk uang tunai atau berbagai Bantuan lainnya, bersyarat dan tidak bersyarat, diberikan kepada masyarakat miskin.
Besaran yang diberikan dan mekanisme yang diterapkan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah negara yang Indonesia merupakan salah satu dari JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 negara penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa pemberian uang tunai, makanan, serta asuransi kesehatan dan pendidikan.
Langkahlangkah pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia biasanya dimulai dengan sosialisasi, verifikasi data , pembagian kartu, pencairan dana, serta penyusunan laporan dan Program Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Berikut adalah kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut :
Tidak termasuk dalam penerima manfaat PKH, dana bantuan pangan non tunai (BNPT), dan Kartu Prakerja Keluarga miskin yang kehilangan mata Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang menahun atau kronis.
Keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang tidak tercatat .
xclusion erro.
Keluarga yang memiliki anggota yang merupakan lansia atau penyandang disabilitas yang tinggal sendiri.
Dijelaskan, penerima BLT Dana Desa diprioritaskan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria.
Rumah tangga miskin ditentukan berdasarkan keputusan umum Nomor 1261/PRI.
00/IV/2020 dalam musyawarah Desa.
Dalam proses pertimbangan ini juga akan dilakukan pembahasan mengenai pemilihan sasaran agar program dukungan BLT-Dana Desa tidak salah sasaran.
Keluarga miskin calon penerima dana BLT-Desa bertekad menerapkan metode peningkatan etika sosial melalui kerja sama dan saling pertimbangan.
Semakin banyak kriteria yang dipenuhi rumah tangga miskin, maka semakin besar pula prioritas mereka untuk menjadi penerima dana Desa BLT .
Ketiga kriteria yang dijelaskan di atas merupakan kriteria dari sumber Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
Sementara itu, terdapat sumber kriteria calon penerima BLT Dana Desa lainnya, termasuk berdasarkan surat dari Desa Menteri PDTT Nomor 1261/PRI.
ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB 00/IV/2020 tentang Pemberitahuan berisi instruksi pendataan calon penerima BLT Dana Desa termasuk 14 kriteria.
Kriteria tersebut serupa dengan Kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) Kementerian Sosial yang secara umum dapat memudahkan pemangku kepentingan Desa untuk menemukan calon keluarga penerima BLT Dana Desa yang memenuhi kebutuhannya.
Kerangka Konseptual Gambar 2 Kerangka Konseptual Sumber: diolah peneliti, 2024
METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, (Sugiyono, 2.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganilisis bagaimana JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 implementasi program sasaran bantuan langsung tunai Desa Desa Kambitin.
Kecamatan Tanjung.
Kabupaten Tabalong.
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang menjabarkan fenomena atau pola yang terjadi.
Jadi.
Peneliti akan mengumpulkan data dari kantor Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.
Sumber Data Data Primer Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli, (Sugiyono, 2.
Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Desa Kambitin.
Kecamatan Tanjung.
Kabupaten Tabalong.
Data Skunder Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh melalui media perantara (Sugiyono.
Pada umumnya data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
Informan Informan dalam penelitian adalah salah satu langkah penting untuk memperoleh data yang relevan dan representatif.
Dalam pengambilan informan pada penelitian ini yaitu kantor desa kambitin berjumlah 1 .
orang dan 9 .
orang warga masyarakat desa kambitin penerima bantuan langsung tunai (BLT).
Teknik Pengumpulan Data Agar data yang diperoleh valid dan mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan maupun permasalahn-permasalahan penelitian serta mampu mencapai tujuan penelitian, maka ditentukan Teknik pengumpulan data.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :
Observasi
ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB Observasi pencatatan secara langsung, terhadap objek yang akan diteliti.
Dalam pelaksanaan observasi .
artisipasi observas.
ialah peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam waktu sementara menjadi orang dalam atau bagian dari komunikasi yang diobservasi atau diteliti.
Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek Wawancara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan.
Beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan tidak (Sugiyono, 2.
mengemukakan wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan Ae pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini termasuk dalam kategori indepth interview.
Dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbukan Dimana pihak yang diajak wawancaa diminta pendapat dan ide-idenya.
tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat juga mengguanakan wawancara tidak terstruktur (Sugiyono, 2.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini menggunakan JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 wawancara semi terstruktur agar lebih memudakan peneliti dalam melakukan Analisa Dokumentasi Dokumentasi adalah benda atau objek yang memiliki karakteristik berupa teks tertulis (Martono, 2.
Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintahan, hasil penelitian, fotofoto atau gambar, buku, harian, foto, rekaman pidato, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang, dan sebagainya.
Dokumen tersebut dapat menjadi data penunjang dalam Mengumpulkan dokumen atau sering disebut metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahanbahan bacaan dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif (Miles.
Huberman, & Saldana, 2.
secara umum menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses penting.
Tiga diantaranya dapat dilakukan secara berulang karena proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan kapan saja, dalam arti proses ini tidak harus dilakukan ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh proses penelitian.
Menurut (Miles.
Huberman, & Saldana, 2.
terdapat 4 model analisis interaktif (Interactive Model Analysi.
dalam analisis data.
berikut ini adalah langkah-langkahnya :
Tahapan paling pertama yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah tahap pengumpulan data dari lapangan.
Setelah data-data dikumpulkan maka dilakukan reduksi data.
Data reduction atau reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada berada dilapangan dimana proses ini berlangsung secara terus menerus.
Banyak ISSN : 2723-0937 DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB informasi yang diperoleh peneliti namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkapkan masalah peneliti.
Untuk itulah reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit karena apabila proses ini dilakukan diakhir penelitian, maka akan semakin banyak informasi yang harus disaring.
Gambar 3 Komponen-Komponen Analisis Data Model Kualiatif Sumber : (Miles.
Huberman, & Saldana, 2.
Data display atau penyajian data yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap yang perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.
Perhatikan kesimpulan atau verifikasi merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.
Penarikan kesimpulan ini berupa kesimpulan sementara ataupun kesimpulan akhir.
Data-data yang telah disimpulkan melalui proses wawancara mendalam terhadap informan-informan yang ada kemudian dilakukan proses reduksi, yaitu pemilihan datadata yang sesuai untuk dapat menjawab permasalahan penelitian.
Tahap selanjutnya yaitu data yang telah dipilih dalam reduksi data, dipaparkan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan sementara.
Apabila data yang diperoleh lengkap maka dapat dijadikan kesimpulan akhir, namun apabila data yang diperoleh dirasa belum lengkap maka akan dilakukan pengumpulan data yang dapat JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 melengkapi data-data yang sudah dikumpulkan Teknik ini digunakan untuk memilah dan mereduksi data mentah yang telah dikumpulkan menjadi segmen-segmen data yeng lebih kecil dan terorganisir sehingga lebih mudah dipahami.
Teknik ini juga digunakan untuk memeriksa dan menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Komunikasi Komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kambitin, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa.
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023.
Proses komunikasi ini dilakukan melalui rapat yang diadakan oleh pemerintah desa dengan petugas desa, seperti Ketua RT.
RW, dan petugas keamanan desa.
Informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut kemudian diteruskan oleh para petugas kepada warga penerima dana BLT, memastikan bahwa program ini dapat terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran.
Sumber daya Sumber daya merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam implementasi penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kambitin.
Sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan tersebut.
Kualitas sumber daya manusia mencakup keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi, sementara kuantitas berkaitan dengan jumlah yang cukup untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran.
Dalam konteks ini, meskipun telah diadakan rapat untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap kebijakan, masih terdapat beberapa petugas yang belum sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, yang dapat memengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Hal ISSN : 2723-0937 DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik.
Sikap pelaksanaan Sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor implementasi kebijakan publik.
Sikap yang baik dari para pelaksana terhadap kebijakan menunjukkan adanya dukungan dan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Sebaliknya, jika terdapat perbedaan sikap atau perspektif antara pelaksana dan pembuat kebijakan, proses pelaksanaan dapat menjadi lebih sulit dan tidak Dalam konteks implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kambitin, sikap pelaksana kebijakan terlihat sangat positif dan berkomitmen terhadap kesuksesan program.
Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten hingga petugas lapangan, yang memastikan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Dukungan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Mereka mengapresiasi pelaksanaan program BLT yang berjalan lancar dan berharap agar program ini dapat terus berlanjut, mengingat besarnya manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Kambitin.
Struktur birokrasi Struktur birokrasi yang mendukung implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kambitin mencakup adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dirumuskan dengan tujuan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
SOP
ini berfungsi sebagai panduan bagi para implementator untuk mengurangi kemungkinan kesalahan, kegagalan, dan keraguan dalam melaksanakan kebijakan.
Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam koordinasi JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 penyampaian SOP dari petugas kepada masyarakat, yang menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.
Kurangnya koordinasi ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman atau ketidaksesuaian dalam penerapan program, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang Dampak Program BLT Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kambitin memberikan dampak positif dengan meringankan beban ekonomi keluarga penerima dan memperkuat perputaran ekonomi lokal, karena dana sering digunakan untuk membeli bahan pokok dan mendukung usaha Program ini juga memperkuat jaring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Bapak Krim Riyanto dan Narasumber Rusiana menyebutkan bahwa BLT digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan Namun, agar program tetap efektif dan berkelanjutan, diperlukan pemantauan, evaluasi ketat, dan koordinasi yang baik antara masyarakat, dan komunitas lokal.
Tantangan dalam Pelaksanaan BLT Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kambitin menghadapi beberapa tantangan meski tidak signifikan.
Masalah logistik, terutama di daerah terpencil, dapat mengganggu distribusi Koordinasi antar lembaga pemerintah perlu diperbaiki untuk menghindari tumpang tindih dan kesenjangan, sementara kurangnya transparansi dapat menimbulkan masalah seperti korupsi atau nepotisme.
Sosialisasi yang ketidakpahaman masyarakat tentang program Meskipun demikian.
Bapak Saleh Rahman.
P, melaporkan bahwa pelaksanaan BLT di Desa Kambitin berjalan dengan baik, dengan pendataan dan distribusi yang efisien dan tepat Pembahasan Mekanisme pendataan dan verifikasi
ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB Mekanisme pendataan dan verifikasi BLT di Desa Kambitin telah berjalan dengan baik, menunjukkan tingkat akurasi dan efisiensi yang Melibatkan masyarakat dalam proses ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan tepat sasaran.
Terdapat beberapa kriteria yang ditentukan oleh pemerintah desa setempat untuk menentukan siapa yang bisa mendapat dana BLT, sebagai Keluarga desil 1 sasaran P3KE Keluarga desil 2 sampai dengan 4 sasaran P3KE Kehilangan mata pencaharian Punya penyakit kronis/menahun/anggota keluarga difabel Tidak menerima PKH Rumah tangga lanjut usia Perempuan kepala keluarga dari keluarga Meskipun terdapat beberapa tantangan, solusi yang diusulkan dapat membantu mengatasi hambatan dan meningkatkan kualitas pendataan serta verifikasi di masa mendatang.
hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paat, 2.
Kecamatan Minahasa Selatan.
Kecamatan Motling Timur.
Desa Tokin Bar.
yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Musdesus dapat membahas target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial.
Efektivitas program BLT Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan efektivitas program penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi, responden melaporkan peningkatan kesejahteraan setelah menerima BLT.
Dana yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak, dan juga responden menyatakan bahwa bantuan BLT membantu mereka mengakses layanan kesehatan yang sebelumnya sulit penurunan tingkat kemiskinan JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 setelah mendapatkan BLT, mereka mampu mengurangi hutang dan meningkatkan tabungan rumah tangga.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusmin, 2.
Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup baik tetapi masih perlu dilaksanakan beberapa perbaikan terutama kebijakan bantuan langsung tunai BLT-DD, kebijakan bersumber dari dana desa fokus terlebih dahulu pada aspek kesehatan masyarakat, baru kemudian dampak ekonomi yang timbul kepada warga yang tergolong kelompok miskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Efisiensi program BLT Efisiensi program juga terlihat dari beberapa aspek penting, antara lain responden merasa bahwa penyaluran BLT dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, penerimaan BLT cukup sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama, dan menyatakan bahwa terdapat transparansi dalam penyaluran dana BLT, sehingga mereka merasa yakin bahwa dana yang diterima berasal dari sumber yang sah dan dikelola dengan baik.
Dari sisi efisiensi, penyaluran BLT di Desa Kambitin berjalan dengan baik.
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusmin, 2.
yang mengatakan bahwa masih terdapat kendala pada pada aspek sumberdaya dimana tidak tersedianya tenaga pengawas BLTdikarenakan kekurangan SDM kurangnya dana yang tersedia dalam pengawasan pemberian BLT dana Desa, dan kendala yang lain seperti adanya beberapa penerima BLTdana Desa yang sebenarnya belum masuk dalam ketegori penerima BLT.
Perkembangan dan pelaksanaan kebijakan program BLT Pelaksanaan kebijakan BLT Dana Program BLT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan.
ISSN : 2723-0937
DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM terhadap daya beli masyarakat miskin.
Sejak itu.
BLT telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, baik dalam hal jumlah bantuan yang diberikan maupun mekanisme Pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19.
BLT diintensifkan untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi.
Pemerintah menyalurkan BLT secara langsung kepada keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa, manfaat dari pemberian BLT Dana Desa serta sistem memanfaatkan BLT Dana Desa.
Sesuai dengan Nomor
100,3,3,3/2890/BPD
Implementasi transaksi Non tunai pada pemerintah desa yang mengatakan bahwa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kariono, 2.
bahwa pemerintah sebagai pelaksana melakukan pengawasan dan kebijakan mengenai program BLT sesuai degan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Harapan dan Rekomendasi Program BLT diharapkan dapat secara masyarakat miskin dan rentan dengan menyediakan bantuan tunai yang mampu memperkuat jaring pengaman sosial sehingga masyarakat dapat lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
JAPB : Volume 8 Nomor 2, 2025 Untuk memastikan efektivitas program BLT, diperlukan pendataan yang akurat dan transparan, distribusi yang efisien, serta peningkatan koordinasi antar lembaga Selain itu, penting untuk menyertakan program pemberdayaan dan literasi keuangan bagi penerima bantuan agar mereka dapat mengelola bantuan dengan baik dan meningkatkan kemandirian ekonomi Kantor Desa Kambitin terus berupaya untuk memastikan bahwa program BLT dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa Kambitin.
KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian mendalam mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kambitin.
Kecamatan Tanjung.
Kabupaten Tabalong, dapat disimpulkan bahwa program ini telah terimplementasi dengan SARAN Pemeliharaan dan Peningkatan Standar Pelaksanaan: Disarankan agar pemerintah dan pihak terkait mempertahankan dan terus pelaksanaan program BLT.
Meskipun program sudah berjalan dengan baik, tetap diperlukan pemeliharaan kualitas dan peningkatan layanan untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.
Pemanfaatan Teknologi Digital: Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi, penggunaan teknologi digital dalam pendataan dan distribusi bantuan dapat dioptimalkan.
Sistem mengurangi kesalahan dan mempercepat proses penyaluran bantuan.
Pemberdayaan Masyarakat: Selain bantuan tunai, disarankan untuk mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi penerima bantuan.
Hal ini ISSN : 2723-0937 DOI.
35722/japb Https://jurnal.
id/index.
php/JAPB akan membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:
Disarankan agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program BLT tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Feedback dari penerima bantuan sangat penting untuk peningkatan program di masa mendatang.
Sosialisasi Edukasi:
Peningkatan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat program BLT penting dilakukan untuk memastikan pemahaman masyarakat.
Edukasi terkait pengelolaan keuangan bagi penerima bantuan juga diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan dana dengan lebih efektif.
Dengan saran-saran tersebut, diharapkan program BLT di Desa Kambitin dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara Kariono.
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008 di Kabupaten Aceh Timur.
Public Administration.
Kusmin.
Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Bl.
Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Majene.
Arajang, 110Ae118.
Martono.
Metode Penelitian Sosial.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Mazmanian.
Implementation and Public Policy.
New York: Harper Collins.
Meter.
, & Horn.
The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.
Administration and Society.
Miles.
Huberman, & Saldana.
Qualitatif Data Analysis.
Jakarta : UI Press.
Muasaroh.
Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program.
Malang: Universitas Brawijaya.
DAFTAR PUSTAKA