Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Vol.
8 No.
ISSN:2338- 7521
PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
DESA JUNREJO
Okto AdhitamaA.
Ignatius AdiwidjajaA.
Ronal DharmaA Program Studi Administrasi Publik.
FISIP.
Universitas Tribhuwana Tunggadewi Jl.
Telaga Warna Blok C.
Tlogomas.
Kec.
Lowokwaru.
Kota Malang moktoa@yahoo.
Abstrak Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) dalam pelayanan publik di Desa Junrejo.
Penelitian berjenis kualitatif dengan data dikumpulkan lewat dokuemntasi, wawancara, dan observasi.
Guna menentukan informannya dilaksanakan memakai snowball sampling.
Analisis datanya dilaksanakan lewat sejumlah tahap mulai dari mereduksi data, menyajikan, dan menarik kesimpulan terhadapnya.
Merujuk hasil penelitian yang didapat penulis bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pemakaian Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) di Desa Junrejo belum dapat disebut efektif.
Faktor yang menghambat mencakup Sistem itu tidak dapat menjalankan pembaharuan data penduduk.
Pemerintah tidak melaksanakan sosialisasi SIMADE untuk masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat termasuk lemahnya koordinasi dari kelompok kepentingan.
Faktor yang mendukung mencakup keberadaan peraturan yang menjadi dasar dan SDM yang cukup memberi dukungan saat Sistem dioperasikan.
Kata Kunci: Electronic Government.
Sistem Informasi.
Pelayanan Publik
PENDAHULUAN
Pengembangan dan pembuatan Sistem InformasI Manajemen Desa (SIMADE) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa dan Beragam informasi dan data yang dianggap pemerintah krusial termuat pada SIMADE ini.
Sistem ini ialah contoh upaya pemerintah guna membuat pelayanan publik produk luarannya meningkat terutama pada pemerintahan desa.
SIMADE ialah wujud reformasi birokrasi atas bentuk nyatanya Egovernment, lahirnya SIMADE yakni dari keprihatinan dan kepedulian memandang kelurahan/desa.
Terdapat bukti bahwasannya layanan perangkat desa yang dianggap berbelit-belit dan terlampau lama saat pengurusan sura-surat yang diperlukan pencarian data diri pemohon surat hingga harus diketik satu demi satu data diri yang perlu dimasukkan ke blanko surat.
Suatu program aplikasi yang hendak dilakukan rancangannya, observasi, dan perwujudannya memakan waktu yang cenderung lama.
Program aplikasi dengan rancangan khusus guna di aplikasikan di pemerintahan kelurahan/desa, yang mana pemerintahan desa seara nasional ialah ujung tombak atas pemerintahan.
Design program ini pun sederhana dengan manfaat tinggi yang mampu diberikan.
Sederhana sebab bagi operator komputer yang belum ahli pun mudah guna menjalankan dan pemahaman design interfacenya.
Ketika era globalisasi seperti ini, teknologi ialah suatu kebutuhan untuk semua orang agar tetap bisa ikut dengan zaman yang senantiasa berkembang.
Hal tersebut yang menyebabkan masing-masing negara perlu mampu beradaptasi supaya tidak ketinggalan dari negara-negara lain, khususnya dari segi pengetahuan dibidang teknologi.
Disamping itu juga kebutuhan akan teknologi juga tidak dibatasi pada pemakaian teknologi secara Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Vol.
8 No.
individual, namun pemakaian teknologi dari Pemerintah saat menjalankan Pemerintahan dengan basis elektronik.
Pemerintah dituntut agar senantiasa memuaskan dan baik hingga hal ini menjadi kebutuhan masyarakat wajib dipenuhi.
Pemerintah perlu bisa melakukan perubahan pelayanan publik agar senantiasa makin Pandangan pelayanan publik yang buruk misalnya pelayanan yang tidak pasti, ketidakpatuhana pada standar pelayanan yang mudah dipahami dan jelas oleh karenanya menyebabkan masyarakat mempunyai posisi tawar yang lemah saat ada di depan penyelenggara pelayanan publik.
Merujuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang Pelayanan Publik mengungkap bahwasannya pelayanan publik ialah rangkaian ataupun kegiatan demi kebutuhan pelayanan agar terpenuhi sejalan kebijakan untuk seluruh penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif dari penyelenggara yang disediakan.
Pelayanan publik ialah bagian fungsi penting pemerintah disamping distribusi, proteksi, dan regulasi.
Pelayanan publik ialah output serta proses yang memeprlihatkan bagaimana keberjalanan fungsi Pemerintah.
Sejalan kutipan dari media massa .
ttps://radarmalang.
id/urus-dokumenantiribet-manfaatkan-simade/) informasi yang diperoleh Layanan antiribet telah dapat dibuka aksesnya oleh warga Kota Batu yang hendak melaksanakan pengurusan dokumen ditingkatan kelaurahan ataupun desa, mencakup pula di Desa Junrejo.
Aplikasi dengan basis Android ini mampu memberi layanan 34 jenis item surat-menyurat yang bisa dimohonkan masyarakat menuju pemerintah Bahkan dalam launching pelayanan publik ini Dewanti Rumpoko selaku Wali Kota Batu hadir langsung untuk memantau penggunaan Aplikasi SIMADE ini dan menyampaikan keberadaan aplikasi ini bisa agar lebih dikenal warga, sekalipun pada akhirnya masih dibutuhkan sosialisasi kembali supaya masyarakat dapat memakai layanan itu.
Peneliti memilih judul dalam penelitian ini berdasarkan keingintahuan peneliti terhadap penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) didalam sistem pelayanan Pemerintahan, khususnya pada pemerintahan desa.
Desa Junrejo Kota Batu sudah menerapkan atau telah menggunakan Sistem
ISSN:2338- 7521
ini dalam melakukan proses pelayanan, terkhususnya pelayanan administrasi, dan juga sebagai bahan referensi untuk peneliti Dalam penelitian ini juga peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana menggunakan sistem tersebut, termasuk juga mengetahui secara menyeluruh, serta ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan terdapat permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana penggunaan dan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) di Desa Junrejo Kota Batu, serta apa sajakah faktor yang mendukung dan menghambat dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) ini.
Sistem
Informasi
(SIMADE)
Manajemen Desa Menurut media massa yang dilansir dalam .
ttps://simade.
id/) SIMADE ialah administrasi di kantor kelurahan/desa termasuk pencatatan dan pelaporan penduduk bulanan, pembuatan surat, daftar nama pemilih, mutasi data keluarga, dan jika penduduk pendatang sementara hendak mengurus kartunya, juga lainnya secara akurat dan cepat oleh karenanya Sistem Informasi Manajemen Desa ini bisa menjadi jalan keluar guna menyelenggarakan kegiatan operasional di kantor kelurahan/desa.
SIMADE pun bisa memberi penyajian data melalui tingkatan akurasi tinggi data dan pola yang sangat cepat.
Lewat penerapan SIMADE harapannya bisa membantu tugas perangkat kelurahan/desa semakin ringan dan bisa memberikan kelurahan/desa secara prima.
Pemerintah kelurahan/desa harus bersinergi menyatukan semua potensi yang ada guna membuat kelurahan/desa pemanfaatan teknologi informasi sebagai SIMADE merupakan bagian wujud reformasi birokrasi atas wujud nyatanya Egovernment, lahirnya SIMADE yakni dari Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Vol.
8 No.
keprihatinan dan kepedulian meninjau kelurahan/desa.
Suatu fakta memberi bukti bahwasannya layanan perangkat desa yang berbelit-belit dan dianggap terlampau lama saat pengurusan sura-surat yang diperlukan masyarakat, termasuk pencarian data diri pemohon surat hingga dalam pengetikan satu demi satu data diri yang perlu dimasukan ke blanko surat.
Suatu program aplikasi yang rancangannya, diwujudkan dan diobservasi, dengan waktunya yang cenderung lama.
Program aplikasi dengan rancangan khusus dilaksanakan guna diterapkan di pemerintahan kelurahan/desa, yang mana pemerintahan yakni pemerintahan desa.
Design program ini pun penuh kesederhanaan dengan tetap menjunjung tinggi manfaat.
Dikatakan sederhana sebab operasional serta pemahaman yang sangat mudah termasuk jika operator komputernya bukanlah dari tim ahli.
ISSN:2338- 7521
Electronic Government Governmentn menurut Indrajit .
adalah sebagai berikut :
Meningkatan akuntabilitas, kontrol, dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan demi menerapkan konsep GCG.
Dengan pengurangan total biaya administrasi, interaksi dan relasi, keluaran dari Menyediakan peluang bagi Pemerintah guna memperoleh beragam sumber pendapatan baru lewat interaksi yang dijalankan bersama berbagai pihak yang Melahirkan masyarakat baru yang bisa dengan tepat dan cepat memberi jawaban beragam persoalan yang terjadi senada beragam perubahan trend dan global yang ada.
Melaksanakan masyarakat dan beragam pihak lainnya selaku mitra pemerintah saat proses mengambil beragam kebijakan publik dengan demokratis dan merata.
Mengacu paparan Kurniawan (Dalam Hardiyansah, 2011:.
Electronic Government berarti sekumpulan konsep bagi seluruh tindakan pada sector publik .
ermasuk bagi tingkatan Pemerintah Daerah ataupun Pemerintahan Pusa.
yang memadukan teknologi komunikasi dan informasi demi optimalisasi proses pelayanan publik yang efektif, transparan dan efisien.
Istilahnya egovernment berkaitan dengan kemampuan dalam memakai teknologi komunikasi dan informasi guna peningkatan hubungan diantara instansi pemerintah, dari masyarakat dengan pemerintah, dan antara pelaku bisnis dan Teknologi ini mencakup peralatan mobile computing (PDA, laptop.
HP).
Internet.
WAN (Wide Area Networ.
, e-mail, dan beragam teknologi lainnya yang fungsinya guna penyebarluasan informasi dan pemberian pelayanan elektronik pada beragam bentuk.
Menurut Indrajit .
Manfaat EGovernment yaitu sebagai sebuah mekanisme modern .
nteraksi bar.
dari Pemerintah dan masyarakat dari Stakeholder lainnya yang bersangkutan yang mana memakai teknologi informasi .
hususnya interne.
bertujuan sebagai perbaikan mutu (Kualita.
pelayanan Selain itu manfaat lain dari E- Hasil riset dari Harvard JFK School of Government .
alam Indrajit, 2016:.
menjelaskan bahwa guna melaksanakan penetapan beragam konsep digitalisasi untuk sector publik, terapat tiga elemen sukses yang perlu diperhatikan dan dimiliki dengan sungguh-sungguh.
Elemen ini yakni : Pertama.
Support (Dukunga.
berarti pengguanan sistem informasi manajemen desa (SIMADE) harus didukung oleh setiap pemangku kepentingan.
Adapun dukungan yang harus dilakukan untuk penggunaan sistem informasi manajmen desa
(SIMADE)
kesepakatan, pengalokasian sumber daya, sarana prasarana pendukung, dan sosialisasi.
Kedua Capacity (Kemampua.
, artinya yakni terdapat unsur keberdayaan dan kemampuan dari pemerintah setempat sebagai perwujudan impian e-Government berkenaan kenyataan yang terjadi, hal tersebut harus didukung oleh dimensi yaitu ketersediaan Sumber Daya financial.
Infrastruktur yang mendukung, dan Sumber Daya Manusia yang mendukung.
Ketiga.
Value (Manfaa.
maksud nya adalah pemerintah perlu mempunyai ketelitian lebih saat menentukan prioritas jenis aplikasi eGovernment apa saja yang pembangunannya perlu diutamakan supaya mampu menciptakan Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Vol.
8 No.
yang secara bermakna terjadi pada masyarakat.
Pelayanan Publik Mengacu paparan Laksana .
5 : .
Pelayanan publik ialah Aukegiatan yang dilaksanakan kelompok ataupun seorang individu orang dengan pijakan factor material lewat metode, prosedur dan sistem tertentu sebagai upaya pemenuhan kepentingan orang lainnya senada hak yang dimilikiAy.
Sementara merujuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara ialah berbagai kegiatan yang dijalankan penyelenggara pelayanan publik selaku upaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk berbentuk barang ataupun jasa.
Berikut asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang Ae Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 4, yaitu :
Kepastian hukum, berarti jaminan adanya kewajiban dan hak yang terwujud guna menyelenggarakan pelayanan.
Kepentingan umum, berarti pelayanan yang diberikan tidak diperkenankan mengedepankan kepentingan golongan dan/atau pribadi.
Keprofesionalan, pelayanan perlu mempunyai kompetensi yang sejalan bidang tugasnya.
Kesamaan hak, berarti pelayanan yang diberikan tidak membuat perbedaan status ekonomi, gender, golongan, agama, ras dan suku.
Kewajiban dan hak yang seimbang, berarti hak yang dipenuhi perlu setara degnan kewajiban yang perlu dijalankan, termasuk oleh penerima ataupun pemberi pelayanan.
Persamaan perlakuan, berarti seluruh warga negara mempunyai hak mendapat pelayanan yang adil.
Partisipatif, berarti meningkatnya peranan serta masyarakat saat melaksanakan diberikan kepada harapan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Akuntabilitas, berarti proses pelayanan Ae Keterbukaan, masing-masing penerima pelayanan bisa secara mudah ISSN:2338- 7521 mendapat dan mengakses informasi terkait pelayanan yang dikehendaki.
Perlakuan dan fasilitas khusus untuk kelompok rentan, berarti kemudahan yang diberikan pada kelompok rentan oleh karenanya muncul pelayanan yang adil.
Ketepatan waktu, berarti seluruh waktunya yang disesuaikan dengan standar pelayanan.
Keterjangkauan, kemudahan, dan kecepatan, berarti masing-masing jenis pelayana dilaksanakan dengan terjangkau, mudah dan cepat.
METODE PENELITIAN
Penelitiannya ini memakai metode kualitatif dengan jenisnya deskriptif.
Penelitian berusaha menganalisis dan mendeskripsikan sistem pelayanan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).
Data dikumpulkan lewat pengamatan langsung, studi dokumen, dan wawancara yang mendalam.
Informan mencakup sejumlah Pejabat dan Masyarakat yang berbeda di Pemerintahan Desa Junrejo Kota Batu dan secara langsung mempunyai keterlibatan dengan masalah yang diuji, yaitu :
Sekertaris Desa Junrejo sekaligus menjadi key informant.
Kaur Umum dan Aparatur Pemerintahan Desa Junrejo, dan Tokoh Masyarakat Desa Junrejo sebagai penerima Wawancara mendalam dilaksanakan bersama para informan yang memang paham keterlibatan langsung berkenaan pelaksanaan dan SIMADE yang dipergunakan dalam pelayanan publik di desa Junrejo Kota Batu.
Observasi dilaksanakan dengan komprehensif, berikutnya terdapat tunjangan dari analisis dokumen berwujud Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 mengenai Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa dan kelurahan, serta sejumlah dokumentasi penunjang lainnya.
Data yang didapat berwujud data primer dan data Lalu dilaksanakan analisis atas data yang sudah dikumpulkan memakai teknik Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Vol.
8 No.
reduksi, yang berikutny disajikan, dan ditarik kesimpulan darinya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Informasi Manajemen Desa merupakan suatu upaya atau inovasi dari pemerintah khususnya Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu agar memberi pelayanan bagi masyarakat kian efektif serta efisien.
Pemerintah Desa Junrejo adalah salah satu Desa yang mendukung kebijakan nasional dalam hal pendayagunaan dan penyusunan data profil kelurahan/desa.
Hal ini senada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa melalui program aplikasi merupakan salah satu alat baru dalam pengolahan, penyajian, dan analisis data profil kelurahan dan desa memakai perangkat computer.
Pada Desa Junrejo sendiri saat ini perangkat desanya telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) pada pelayanan publik, terlebih khususnya pada pelayanan administrasi, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala diantaranya dari segi sumber daya, sarana prasarana yang menunjang dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).
Oleh karena itu, keahlian dari setiap individu pada pemerintah desa sangatlah penting untuk menciptakan pelayanan yang baik, terlebih demi kelancaran dan terwujudnya pelayanan prima dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).
Terkait pengembangan SIMADE ini dibutuhkan juga dukungan dari segi materi karena disetiap tahun pasti ada salah satu warga desa yang pindah ke desa junrejo atau pun pindah dari desa Junrejo, maka dari itu dibutuhkan pembaharuan disetiap Hasil riset dari Harvard JFK School of Government .
alam Indrajit, 2016:.
menjelaskan bahwa guna menetapkan konsepkonsep digitalisasi pada sector publik, terdapat tiga elemen sukses yang perlu diperhatikan dan dimiliki dengan benar.
Adapun elemen ini yakni : Mengacu Hasilnya riset Harvard JFK School of Government ini Peneliti mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pemakaian SIMADE guna pelayanan publik di desa Junrejo.
Support (Dukunga.
ISSN:2338- 7521 SIMADE ialah salah satu sistem yang sangat mendukung reformasi birokrasi pada pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen Desa ini juga termasuk wujud nyata atas E-government.
SIMADE disusun sebagai tindaklanjut kesepakatan bersama antara Kementerian untuk memperbaiki pelayanan publik.
Pada Pemerintah Desa Junrejo, support terkait dengan upaya pengembangan SIMADE dalam pelayanan publik Desa Junrejo belum terlaksana secara efektif, karena belum terdapat empat dimensi penting didalamnya yaitu disepakatinya kerangka e-Government, dialokasikannya sumber daya, dibangunnya infrastruktur dan superstruktur pendukung, dan disosialisasikannya konsep e-Government.
Hal tersebut diakibatkan masih banyaknya masyarakat Desa Junrejo yang belum memahami secara menyeluruh tentang SIMADE yang termasuk indikator dari e-Government.
Penyebab minimnya sosialisasi termasuk secara langsung ataupun melalui media yang dilaksanakan Pemerintah Desa Junrejo tidak berkelanjutan.
Lemahnya kegiatan sosialisasi tersebut diakui oleh pihak Pemerintah Desa Junrejo berkaitan dengan keterbatasan dari sistemnya sendiri, yaitu data masyarakat yang baru pindah tidak bisa diperbaharui secara otomatis dan dikarenakan pembuat sistem tersebut sudah selanjutnya adalah keterbatasan waktu dan anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).
Foto diatas menunjukan bahwa proses sosialisasi belum berjalan dengan lancar dan Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Vol.
8 No.
belum dilaksanakan dengan maksimal.
Hal tersebut disebabkan keterbatasan dari Sistem yang belum mampu memperbaharui data yang Merujuk wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti dapat di simpulkan bahwa proses sosialisasi pemerintah Desa Junrejo masih bisa dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan terdapat data didalam sistem belum bisa diperbaharui secara otomatis, oleh sebab itu pihak Pemerintah Desa tidak berani mensosialisasikan nya kepada masyarakat banyak, hanya beberapa masyarakat saja yang mengetahui tentang adanya SIMADE yang digunakan pada pada pelayanan di Desa Junrejo Kota Batu, secara tidak langsung tidak tersosialisasinya sistem ini kepada masyarakat menyebabkan penggunaan atau pelaksanaan Sistem ini juga belum bisa dikatakan efektif.
Capacity (Kemampua.
Capacity meliliki peranan penting dalam pengembangan dan penerapan suatu sistem.
Dalam capacity ada tiga dimensi yang harus eGovernment, terlebih khususnya pada Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE), yaitu ketersediaannya SDM, infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya finansial.
Ketersediaan sumber daya manusia berkenaan dengan kepandaian/keahlian dari penerapan eGovernment, ketersediaan sumber daya finansial berkaitan dengan kemampuan biaya eGovernment, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi berkaitan dengan fasilitas sebagai penunjang jalannya suatu sistem.
Kemampuan Sumber daya Manusia dan financial untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) di Dese Junrejo Kota Batu dapat dikatakan dengan tersedia dengan baik.
Hal ini terlihat dari minimnya anggaran dan sarana prasarana Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu, ketidaktersediaannya sarana prasarana ini maksudnya adalah sistem tersebut belum bisa diperbaharui data yang baru.
Namun dari sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) sudah cukup memadai, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terbukti hampir semua pegawai yang khususnya ISSN:2338- 7521 dibidang pelayanan bahkan siswa/i Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang magang dikantor tersebut paham dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).
Value (Manfaa.
Elemen Value ini lebih dimaknai menjadi manfaat/nilai yang didapatkan lewat penerapan e-Government termasuk untuk Pemerintah selaku pelaku pelayanan dan masyarakat sebagai objek pelayanan.
Dalam Indrajit .
pemerintah perlu mempunyai ketelitian lebih saat menentukan prioritas jenis aplikasi e-Government apa yang pembangunannya perlu didahului supaya mampu menciptakan manfaat .
yang dengan signifikan terjadi di masyarakat.
Elemen bagaimana hasil dari penerapan dan pengembangan suatu sistem e-Government, seberapa besar manfaat dari sistem tersebut yang secara signifikan bagi pelaku layanan dan penerima layanan.
Dalam hal ini peneliti membagi value ataupun manfaat atas dua unsur, yakni manfaat bagi masyarakat dan bagi Pemerintah.
Bagi Pemerintah Desa Junrejo tentunya dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) sangat membantu pemerintah sebagai pelaku pelayanan, terlebih khususnya pada pelayanan administrasi.
Hal ini disebabkan oleh pembuatan surat menyurat lebih efektif dan efisien, namun selama data masyarakat tersebut ada didalam sistem.
Foto diatas merupakan gambar menumenu pilihan untuk mencetak surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, dan hal tersebut menjelaskan bahwa manfaat dari SIMADE untuk pemerintah Desa Junrejo sangatlah nyata, karena mempercepat penyediaan suratsurat yang dibutuhkan masyarakat.
Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Vol.
8 No.
Bagi masyarakat berdasarkan penyajian data sebelumnya bisa dipetik kesimpulannya bahwasannya manfaat dari SIMADE belun dirasakan secara sadar dan dapat dipastikan bahwa masyarakat belum paham mengelola (SIMADE) Hal ini dikarenakan minimnya sosialiasi tentang Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) dari Pemerintah Desa.
Alasan dari belum disosialisasikannya sistem ini disebabkan oleh Pemerintah Desa belum terlalu percaya diri dengan adanya sistem ini karena data yang didalam sistem tersebut merupakan data lama, dan belum diperbaharui.
Faktor
Penggunaan Sistem
Informasi
Manajemen
Desa
(SIMADE)
Dalam pengembangan suatu sistem tentu saja akan memiliki berbagai factor pendukung untuk terlaksanya suatu sistem yang dibuat, adapun factor yang mendukung dalam mengembangkan SIMADE di Desa Junrejo Adanya peraturan yang merupakan dasar untuk mengembangkan e-Government, peraturan yang pertama ialah Instruksi Presiden No.
3 Tahun 2003 terkait Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
Intruksi Presiden ini merupakan intruksi yang dikeluarkannya intruksi ini adalah sebagai bentuk nyata upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan untuk lebih efektif dan efisien.
Peraturan yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data Profil Desa dan kelurahan.
Kebijakan tersebut adalah sebagai pendukung dari Intruksi Presiden e-Government pemerintahan yang dikembangkan.
Saat pengembangan e-Government pada Pemerintah, harus memiliki SDM yang cukup menjadi pendukung operasi suatu Khusus pada Pemerintah Desa Junrejo, sumber daya manusia/pegawai di Desa Junrejo bisa dikatakan cukup ISSN:2338- 7521 Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) karena hampir semua pegawai khususnya dibidang pelayanan bisa mengoperasikan SIMADE.
Faktor Penghambat Penggunaan Sistem
Informasi
Manajemen
Desa
(SIMADE)
Dalam penerapan dan pengembangan suatu sistem tidak lepas dari faktor penghambat, faktor penghambat yang terjadi dalam proses mengembangkan SIMADE yang ditemukan Peneliti di lingkungan Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu, yakni :
Faktor penghambat yang terutama dalam SIMADE di Desa Junrejo Kota Batu ialah pada sistemnya, karena pada Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) masyarakat yang baru pindah di Desa tersebut, data yang ada dalam sistem tersebut masih data penduduk tahun 2017 dan sampai sekarang datanya belum bisa diperbaharui lagi.
Dikarenakan data yang belum bisa diperbaharui jadi Pemerintah Desa Junrejo belum berani mensosialisasikannya secara meluas kepada masyarakat hanya mengetahui adanya sistem ini.
Sehinggah hal tersebut membuat sosialisasi tidak Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menggagaskan rasa ingin tahu tentang Sistem layanan ini.
Kerja sama dan koordinasi yang lemah antar pelaksana Sistem dan pemangku KESIMPULAN Dipergunakannya SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Des.
di Desa Junrejo masih tergolong belum efektif.
Hal ini dapat dikatakan jika dilihat dari segi Support, sosialisasi dan pengalokasian berbagai sumber daya yang pernah dilaksanakan namun tidak berkelanjutan dan tidak konsisten oleh karenanya berefek pada ketidaktahuan masyarakat tentang adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).