E-ISSN : 2797-9172
P-ISSN : 2655-6952
https://ejournal.
id/ojs/index.
php/iklila received: 10 November accepted: 24 November.
published: 21 Desember 2025
ANALISIS DINAMIKA POLITIK ISLAM DI ASIA
TENGGARA: Studi Historis Komparatif Indonesia dan Malaysia Ahmad Fahrur Rozi.
* Mulawarman Hannase* fahrur@ui.
*KTTI Ae Universitas Indonesia DOI: 10.
61941/iklila.
Abstract This paper discusses the dynamics of political Islam in the Southeast Asian region, particularly in Indonesia and Malaysia.
Both countries have similar historical records of political Islam, but they appear to have moved in different directions after the arrival of colonialism and into the modern contemporary era.
A comparative method was used as a research analysis method to find the similarities and differences between political Islam in the two countries.
Moreover, a historical approach is used as a tool to examine the historical record of the dynamism of political Islam in both countries.
Through this method and approach, the author finds three similarities: Indonesia and Malaysia both adhere to a hadArithe substance of Islamic values rather than the formalisation of Islam, and strive to create a civilised Muslim society (Madani Society and Islam HasAr.
Meanwhile, the differences are the use of the word AoIslamAo as a symbol in the state constitution and the involvement of the government and nongovernment actors in the Islam ic political movement.
In Malaysia.
Islamic politics is dominated by the government elite, while in Indonesia, it tends to be dominated by Islamic mass organizations.
Keywords: Political Islam .
State.
Southeast Asia.
Indonesia.
Malaysia.
Comparative Abstrak Tulisan ini mendiskusikan tentang dinamika pergerakan politik Islam di Wilayah Regional Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia.
Kedua negara tersebut memiliki rekam jejak sejarah politik Islam yang hampir sama, akan tetapi nampak bergerak berbeda paska datangnya kolonialisme hingga memasuki era modern kontomporer.
Metode komparatif digunakan sebagai metode analisis penelitian untuk menemukan titik temu dan titik perbedaan politik Islam di kedua negara Pendekatan historis sebagai alat bantu untuk melihat bagaimana rekam historis dinamisme politik Islam di kedua tersebut.
Melalui metode Volume 8.
No.
November 2025 .
p: 147-.
https://creativecommons.
org/licenses/by-nc/4.
0/?ref=chooser-v1 Analisis Dinamika Politik.
dan pendekatan tersebut penulis menemukan tiga aspek persamaan, yakni Indonesia dan Malaysia sama-sama menganut sistem demokrasi dan konsep hukum plural, berorietasi kepada nilai-nilai substansi Islam daripada formalisasi Islam, serta berupaya menciptakan masyarakat muslim berperadaban .
asyarakat madani dan Islam hasAr.
Sedangkan aspek perbedannya ialah peryataan kata AuIslamAy sebagai symbol dalam konstitusi negara dan keterlibatan antara pemerintah dan non pemerintah dalam pergerakan politik Islam .
Di mana politik Islam di Malaysia lebih dominan dilakukan oleh kalangan elit pemerintah, sedangkan di Indonesia lebih cenderung didominasi oleh pergerakan ormas keagamaan Islam .
Kata kunci: Politik Islam .
Negara.
Asia Tenggra.
Indonesia.
Malaysia.
Komparatif Pendahuluan Diskusi tentang Islam sebagai asas tunggal negara sampai saat ini merupakan pembahasan yang kompleks.
Dalam kacamata Islam relasi Islam dan negara dikenal dengan istilah dn wa al dawlah.
1 Istilah ini mencerminkan bahwa Islam tidak hanya mengandung aspek spiritual semata, melainkan juga bahwa Islam mengatur aspek kenegaraan, sehingga secara eksplisit Islam dan negara dipandang memiliki relasi yang tidak dapat dipisakan.
Aktor utama politik Islam kontemporer AyatullAh Ali Khamenei dalam sebuah pidato menyampaikan secara jelas bahwa Islam politik adalah apa yang telah dicapai dan diwujudkan dalam sistem Iran, di mana Islam politik identik dengan Islam yang sama yang telah mampu menciptakan berbagai institusi, sistem ekonomi, sosial, politik, militer, dan sebagainya, dengan membentuk pemerintahan, dan membangun identitas keagamaan dan Islam bagi suatu bangsa.
Inilah yang dapat dikatakan tentang agama.
2 V.
Fitzgerald berpendapat bahwa Islam bukan semata agama namun juga merupakan sistem politik.
Selanjutnya di era modern nation state.
Islam berkembang menjadi model dan acuan dalam proses pergerakan politik dunia di tengah arus sekularisme.
Umumnya hal ini terjadi di kalangan negara dengan komunitas muslim mayoritas, yang membentuk sebuah agenda politik tertentu atas dasar nilai-nilai Islam , baik yang sifatnya formalis ataupun substansialis.
4 Seacara umum dapat dikatakan bahwa politik Islam di era modern ialah upaya-upaya gerakan politik atas dasar, spirit, dan kampanye Islam , baik yang cenderung formalistik begitu Charles Hirschkind.
AuWhat Is Political Islam ?,Ay Middle East Report, no.
: 12Ae14, https://doi.
org/10.
2307/3013086.
2 Abbas Jong et al.
AuPolitical Islam as an Incomplete and Contested Category: A Post-Foundationalist Revision,Ay Religions 14, no.
, https://doi.
org/10.
3390/rel14080980.
3 Muhamamd Dhiauddin Rais.
Teori politik Islam (Gema Insani, 2.
, 5.
4 Jong et al.
AuPolitical Islam as an Incomplete and Contested Category.
Ay IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 juga di sisi lain yang cenderung bergerak secara etis-substantif dalam sebuah komunitas tatanan domestik kenegaraan dan juga internasional.
Adapun secara umum diskursus tentang relasi Islam dan negara tedapat tiga pandangan besar.
5 Pertama, kelompok yang bependapat bahwa Islam harus menjadi dasar negara.
bahwa syariat harus diterima sebagai konstitusi, kedaulatan politik berada di tangan Tuhan, gagasan tentang nation state bertentangan dengan konsep ummah, serta konsep syra berbeda dengan konsep Kedua.
Islam dan negara merupakan hal berbeda dan memiliki ruang masing-masing.
Islam dipandang cukup sebagai agama yang mengatur interaksi individu dengan Tuhannya saja dan tidak ada kaitannya dengan negara.
Selanjutnya ketiga ialah kelompok yang berpendapat bahwa Islam tidak bisa menjadi dasar satu-satunya legal formal untuk sebuah negara, akan tetapi nilainilai etis .
Islam dapat menjadi substansi dalam mengatur sebuah negara .
Diantara kawasan dengan populasi muslim terbesar ialah Asia Tenggara.
Asia Tenggara merupakan kawasan dengan negara yang memiliki mayoritas masyarakat muslim, bahkan hampir setiap negara di Asean memiliki masyarakat muslim, meskipun di beberapa negara tertentu Islam tidak diakui sebagai agama resmi negara.
Indonesia dan Malaysia merupakan representasi negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbanyak, bahkan Indonesia sendiri dinobatkan sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia.
Dalam konteks pergerakan politik Islam baik Indonesia dan Malaysia cenderung terdikotomi dalam dua kelompok besar.
Pertama, golongan yang meyakini Islam sebagai sistem utuh dari pemerintahan.
Selanjutnya golongan yang lebih memandang bahwa Islam sebagai agama yang memiliki peran dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan melalui nilai-nilainya.
Golongan ini memandang bahwa Islam bukanlah sebagai asas tunggal sumber hukum kenegaraan, akan tetapi di dalam Islam terdapat nilai legal formal yang dapat berperan dalam membangun peradaban negara.
Fenomena tersebut yang kemudian menjadi perbincangan dalam sistem politik Indonesia dan Malaysia.
Sebagai dua negara dengan mayoritas masyarakat Islam kedua negara tersebut dihadapkan dengan isu tentang bagaimana pengelolaan sistem politik dan pemerintahan serta bagaimana Islam berperan dalam kedua negara tersebut.
Andreas Ufen memandang bahwa pergerakan interaksi poilitik dan Islam di Indonesia dan Malaysia cenderung 5 Hamzah Hamzah and Samiang Katu.
AuPemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama,Ay Dirasat Islam iah: Jurnal Kajian KeIslam an 1, no.
: 1, https://doi.
org/10.
5281/zenodo.
AuNumber of Muslims in the World 2023,Ay Wisevoter, accessed June 7, 2023, https://wisevoter.
com/country-rankings/number-of-muslims-in-the-world/.
7 Hairus Saleh.
AuDinamika Historis Dan Distingsi Islam Asia Tenggara: Historical Dynamics and Distinction of Southeast Asian Islam ,Ay Journal of Islam ic History 1, no.
: 2,
https://doi.
org/10.
53088/jih.
Analisis Dinamika Politik.
dinamis dengan perbedaan yang cukup mencolok.
Politik Islam di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh organisasi masyarakat sipil yang aktif dan mobyle.
Sedangkan di politik Islam di Malaysia lebih bersifat birokratis, karena elit pemerintah lebih aktif mengendalikan praktik-praktik Islam dan politik dalam agenda politik kenegaraan, baik yang bersifat domestik maupun internasional.
Kajian tentang pergerakan politik Islam di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Malaysia bukanlah hal baru dan sudah banyak dikaji.
Secara umum kajian tersebut banyak berpusat pada pembahasan perkembangan politik Islam di Asia Tenggara yakni mengkaji bagaimana interaksi Islam dengan pemerintah dan masyarakat .
olitik-sosia.
9 Begitu juga terdapat yang secara secara khusus melakukan kajian komparatif terkait dinamika politik Islam di Indonesia dan Malaysia dengan berbagai sudut pandang.
Ufen melihat bagaimana interaksi mobiliasi Islam dan politik di kedua negara tersebut,10 kemudian Robby menyoroti kampanye wacana Aumasyarakat Islam Ay di Indonesia dan Malaysia, 11 serta Mubarak dan Abu Bakar mengkomprasi pendekatan politik Islam ala Soeharto dan Mahathir Mohammad.
12 Selebihnya, pembahasan diarahkan pada perkembangan politik di Indonesia dan Malaysia dalam pendekatan non-komparatif.
Adapun dalam tulisan ini akan memfokuskan kajian terkait bagaimana sejarah dinamika sistem politik, demokrasi, dan Islam bergumul melahirkan bentuk konsep pemerintahan di kedua negara tersebut.
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif.
Menurut John W.
Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekolompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, proses pengumpulan data, analisis data secara induktif, dan interpretasi makna.
13 Penelitian Kualitatif mencoba mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, ataupun 8 Andreas Ufen.
AuMobilising Political Islam : Indonesia and Malaysia Compared,Ay Commonwealth & Comparative Politics 47, no.
: 308Ae33, https://doi.
org/10.
1080/14662040903073761.
9 Gordon P Means.
Political Islam in Southeast Asia, 1st ed.
(Lynne Rienner Publishers, 2.
Hussin Mutalib.
Islam in Southeast Asia (Institute of Southeast Asian Studies, 2.
10 Ufen.
AuMobilising Political Islam ,Ay 2009.
11 Hadza Min Fadhly Robby.
AuWACANA ISLAM NUSANTARA DAN ISLAM HADARI DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN MALAYSIA,Ay Jurnal Tahswirul Afkar 40, no.
12 M.
Zaki Mubarak and Mohamad Zaini Abu Bakar.
AuPOLITIK ISLAM MAHATHIR MOHAMMAD DI MALAYSIA DAN SOEHARTO DI INDONESIA,Ay Al-AAoraf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat 15, no.
: 27Ae58, https://doi.
org/10.
22515/ajpif.
13 John W.
Creswell.
Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif.
Kuantitatif.
Dan Campuran, 4th ed.
(Pustaka Pelajar, 2.
, 4.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting penelitian yang diteliti serta kontekstual dan menyeluruh.
14 Selanjutnya penelitian ini menggunakan model penelitian komparatif.
Studi komparasi merupakan metode umum yang membandingkan beberapa subyek penelitian dan dapat dikembangkan menjadi luaran banyak penelitian.
Meskipun secara spesifik dapat memiliki banyak luaran, dalam penelitian ini perbandingan corak umum yang menjadi acuan temuan.
Studi komparasi merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan atau menguji beda dua atau lebih objek Perbandingan variable .
bjek penelitia.
merupakan inti penelitian dari studi komparasi.
Melalui studi komparasi sebuah penelitian akan melahirkan variable persamaan dan perbedaan serta lebih lanjut daripada sekedar menemukan representasi persamaan atau perbedaan ialah mengetahui faktor yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan tersebut.
Selanjutnya dalam model penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data.
Creswell menyebutkan setidaknya terdapat empat cara/teknis umum dalam proses pengumpulan data kualitatif, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio-visual.
Mengacu kepada pendapat Creswell tersebut, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka .
ibrary researc.
dan materi audio-visual.
Yakni berupa sumber-sumber data ilmiah yang membahas tentang relasi Islam dan politik serta dinamika perkembangan politik Islam di Indonesia dan Malaysia.
Selanjutnya, teknik pengolahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan prinsip kritis dialegtis.
Penulis mendeskripsikan terkait macam pendapat tentang relasi antara Islam dan negara, kemudian mencoba menganalisis secara komparatif terkait bagaimana sejarah pergerakan politik Islam di Indonesia dan Malaysia secara dialegtis serta bagaimana posisi Indonesia dan Malaysia mendudukkan praktik politik Islam dalam sejarah dinamika politik kedua negara tersebut.
Pembahasan Relasi Islam dan Negara Diskusi relasi Islam dan negara merupakan isu yang begitu kompleks dan belum sampai mencapai tahap final yang artinya akan terus berkembang.
Hal ini tidak lain ialah bahwa diksusi antara Islam dan negara merupakan sebuah produk isu politik dimana merupakan isu empiris faktual kontekstual.
Mengacu kepada sejarah polemik perdebatan terkait diskursus relasi Islam dan negara mulai muncul pertama kali pada era awal revolusi Turki yakni MusthafA Kemal PAsyA sebagai tokoh muda yang aktif menyuarakan reformasi di Kesultanan 14 A.
Muri Yusuf.
Metode Penelitian: Kuantitatif.
Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, 4th ed.
(Kencana, 2.
, 328.
15 Creswell.
Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif.
Kuantitatif.
Dan Campuran, 254.
Analisis Dinamika Politik.
Utsmani Turki yang mana puncaknya ialah runtuhnya Turki Ustmani dan berdirinya Republik Turki Sekuler.
16 Selanjutnya diskursus ini berkembang pesat dan menjadi isu hangat di meja perdebatan, terlebih pada konteks tersebut pendirian nation state memasuki masa awal pendirian dan hampir seluruh umat muslim sudah menyebar di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia dan Malaysia.
Di tahun yang hampir bersamaan dengan gerakan MusthafA Kemal PAsyA di Turki.
Syeikh Al Abd al RAziq serorang tokoh cendekiawan Mesir sekaligus mantan Hakim Mahkamah Syariah Mesir, menuliskan buku tentang relasi agama dan negara yang berjudul al IslAm wa Usl al Hukmi.
Dalam buku tersebut menerangkan terkait relasi Islam dan negara, dimana pada kesimpulannya RAziq berpendapat bahwa Islam bukan merupakan asas tunggal dari sebuah negara.
Islam juga tidak mengenal lembaga kekhalifahan.
Adapun kekhalifahan muslim sendiri merupakan produk politik yang terus berkembang sebagai sistem sebuah Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, tetapi juga tidak menolak eksistensinya, tidak memerintahkan, dan tidak pula melarangnya.
17 Pada era selanjutnya para cendekiawan dan pemimpin muslim terpecah menjadi tiga golongan besar dalam hal diskursus relasi Islam dan negara.
Pertama, kelompok yang meyakini bahwa Islam merupakan agama yang satu lengkap dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan tata negara.
Pandangan merupakan antithesis dari pandangan barat yang melihat Islam semata mata menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan.
Golongan ini berpendapat bahwa.
Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain kenegaraan atau Sehingga dalam bernegara sudah semestinya umat Islam menganut syariat Islam secara utuh .
Affa.
Sistem pemerintahan dan politik yang diteladani dan dianut dalam kehidupan bernegara ialah sistem ummah Nabi dan KhulafAAo al RAsyidn.
Al Maudd berpendapat bahwa ajaran Islam berkaitan dengan pemerintahan, dan kemudian diimplemntasikan oleh Nabi dengan membangun negara Madinah.
18 Selanjutnya M.
Natsir berpendapat bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam , yang di dalamnya mengandung falsafah hidup atau ideology.
Pandangan tersebut menurut Natsir bersumber langsung dari al QurAoan yakni QS.
al DzAriyAt .
56 dan sunnah.
Kedua, kelompok yang memandang privitisasi Islam dan negara.
Kelompok ini merupakan representasi sekuler barat yang meyakini bahwa agama dan negara memiliki ruangnya masing-masing dan tidak bisa 16 Edi Gunawan.
AuRelasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam ,Ay Kuriositas 11, no.
17 Gunawan.
AuRelasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam .
Ay 18 Gunawan.
AuRelasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam .
Ay 19 Saoki.
AuIslam Dan Negara Menurut M.
Natsir Dan Abdurrahman Wahid,Ay Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 4, no.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 Islam merupakan ajaran yang menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, di mana tidak ada hubungannya dengan urusan Menurut Ali Abd RAziq bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilafah tidak perlu, karena risalah atau misi kenabian dengan hal pemerintahan memiliki kenabian.
Risalah kenabian bukanlah pemerintahan serta agama itu bukan negara.
Selanjutnya.
ThAhA Husein menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang lama dan juga tidak mengadakan reformasi ajaran Islam dalam hal kenegaraan, karena sudah sejak awal dalam sejarah Islam bahwa Islam dan negara selalu terpisah.
Ketiga, kelompok yang cenderung moderat dalam melihat diskursus ini.
Kelompok ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
Dalam artian bahwa ajaran-ajaran atau nilai nilai fundamental Islam dapat diaktualisasika dalam kehidupan tatanegara.
Kelompok ini memandang bahwa antara Islam dan politik memiliki nilai-nilai etik yang integral, di mana Islam tidak hanya mengandung nilai-nilai spiritual namun juga nilai-nilai kemaslahatan sosial, termasuk dalam hal tersebut ialah etika politik.
21 Buya SyAfii MaAorif berpendapat bahwa pada era modern ini tidaklah pantas menanyakan apakah Islam dan politik modern itu bertentangan atau tidak, melainkan lebih kepada sejauh mana dan seberapa banyak Islam sesuai dan berkontribusi terhadap sistem politik modern.
22 Tidak jauh berbeda dengan pandangan tersebut Gus Dur memiliki pendapat bahwa pemaksaan formalisasi hukum Islam melalui struktur negara merupakan pengingkaran terhadap konsep demokrasi .
yrA) suatu negara, sedangkan Islam sendiri menurut Gus Dur adalah agama pembebasan yang penuh kasih sayang, toleransi, dan keadilan.
23 Begitu juga MusthafA Bisri berpendapat bahwa formalisasi syariat Islam dalam negara akan menjadikan Islam sebagai ideology bukan sebagai agama, yang mana hal ini ditentukan oleh kepentingan politik 24 Secara umum kelompok ini memandang bahwa Islam memiliki ragam macam nilai-nilai etik dan praksis, baik di bidang keagamaan, politik, pendidikan, hukum, ekonomi.
HAM, dan sosial.
20 Gunawan.
AuRelasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam .
Ay 21 Wening Purbatin Palupi Soenjoto.
AuAGAMA DAN POLITIK: Mengurai Noktah Merah Politik Identitas Di Indonesia,Ay Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 7, no.
: 223Ae40, https://doi.
org/10.
61941/iklila.
22 Leni Marlena.
AuHubungan Islam Dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif,Ay Manthiq 3, 2 .
: 2, https://doi.
org/10.
29300/mtq.
23 AuIslam Dan Negara Menurut M.
Natsir Dan Abdurrahman Wahid.
Ay 24 Abdurahman Wahid and Dkk.
The Illusion of an Islam ic State, 1st ed.
(LKiS, 2.
, 239.
25 Umar Kustiadi.
AuPRINSIP WASATIYYAH DALAM TAFSIR MUHAMMAD AoALI AS-SABUNI:
Konsep Moderasi Dan Perdamaian Dalam Wacana Keberagamaan,Ay Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 7, no.
: 165Ae87, https://doi.
org/10.
61941/iklila.
Analisis Dinamika Politik.
Mencermati perbedaan pendapat tiga kolompok di atas, dewasa ini kiranya dapat dipahami bahwa argumentasi tersebut lahir berdasarkan konteks masing-masing.
Aspek latar belakang setting pendidikan, sosial, hingga politik dapat menjadi tolak ukur dari lahirnya perbedaan pendapat di atas.
Masingmasing negara dengan mayoritas muslim menurut hemat penulis secara implementasi dan aktualisasi sistem pemerintahan dan politik negara terbagi ke dalam tiga pendapat di atas.
Seperti sebagian negara-negara di Timur Tengah menganut pandangan yang pertama sebagai contoh Iran dan Arab Saudi.
Selanjutnya Turki dan sebagian besar negara Asia Tengah lebih condong kepada konsep yang kedua.
Sedangkan negara-negara Islam di Asia Tenggara cenderung kepada konsep yang ke tiga begitujuga Mesir dan negara teluk.
Adapun selanjutnya dalam konteks Indonesia dan Malaysia kiranya menarik untuk melihat sejauh mana peran Islam dalam pemerintahan dan politik negara dari masa ke masa.
Dalam mengkaji peneliatan ini kiranya pendekatan historis diperlukan untuk melihat bagaimana sejarah kontruksi interaksi Islam dan politik di kedua negara tersebut, meskipun secara implisit dapat dikatakan nampak cenderung menganut sistem yang ketiga.
Sejarah Politik Islam di Indonesia dan Malaysia Perjalanan politik dalam suatu negara pasti tidak akan terlepas dari konteks perjalanan sejarah yang dilaluinya.
Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan memiliki sejarah yang panjang pada awal mula masuknya Islam ke kedua negara tersebut.
Terhitung sejak awal abad 7 dan terus berkembang hingga era kontemporer.
Baik Indonesia dan Malaysia memiliki konteks historis yang mirip dalam proses masuknya Islam ke negara tersebut.
Yakni Islam masuk secara damai dan diplomatis tidak dengan cara ekspansionis ataupun Paska masuknya Islam ke Asia Tenggara, pada awalnya hanya berbentuk komunitas muslim kemudian selanjutnya menjelma menjadi kekuatan politik kuat melalui munculnya kerajan-kerajaan Islam di Asia Tenggara.
Di Indonesia setidaknya terdapat kerajaan Islam seperti kerajaan Samudera pasai, karajaan Aceh, dan kerajaan Mataram Islam .
Begitujuga di Malaysia dalam periode yang hampir sama muncul kerajaan Islam , seperti kerajaan Melaka atau yang biasa disebut dengan Kesultanan Melaka.
26 Dengan demikian dapat diakatakan bahwa Islam telah masuk kedalam sistem politik dan sistem pemerintahan di kedua negara tersebut sejak beberapa abad lalu, yakni sejak era kerajaan hingga konsep negara-bangsa .
ation stat.
kemudian melahirkan nama negara Indonesia dan Malaysia.
26 Andi Herawati.
AuEKSISTENSI ISLAM DI ASIA TENGGARA,Ay Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, no.
: 2, https://doi.
org/10.
59638/ash.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 Indonesia Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui cara damai tidak dengan peperangan ataupun penjajahan.
Proses penyebaran Islam di Indonesia dilalui dengan banyak cara yakni, perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf hingga politik kekuasan.
Cara yang terakhir terjadi ketika Islam di sebarkan melalui tangan kuasa pemimpin kepada rakyatnya dan kemudian menjadi sebuh sistem dalam beberapa kerajaan Islam yang muncul di Indonesia.
Interaksi politik dan Islam di Indonesia telah ada sejak era kerajaan dengan afiliasi sunni yang kemudian terus eksis hingga era modern paska kemerdekaan.
Dinamika Islam dan politik di Indonesia mulai muncul menjadi perdebatan di permukaan ialah di masa-masa kemerdekaan dan paska Setelah lepasnya Indonesia dari tangan penjajah, tokoh utama kemerdekaan Indonesia terpecah menjadi dua golongan terkait dengan perdebatan konstitusi negara.
Pertama yakni golongan nasionalis Islam dan yang kedua golongan nasionalis sekuler.
Muaranya ialah disetujuinya pancasila sebagai ideologi negara yang menjamin hak segenap masyarakat Indonesia yang multi religi.
Pada masa selanjutnya Islam menjadi salah satu kekuatan partai yang aktif memiliki peran dalam sejarah politik di Indonesia.
Azyumardi Azra membedakan gerakan politik Islam di Indonesia menjadi dua kelompok.
Pertama, gerakan politik Islam yang direpresentasikan partai-partai Islam yang terlibat dalam sistem dan proses politik yang sah.
Kelompok ini diantaranya ialah Masyumi.
PKB, p.
PAN dan PKS.
Kemudian kedua ialah gerakan politik Islam yang ditampilkan oleh beberapa kelompok atau organisasi muslim yang memiliki agenda politik yang hampir sama dengan kelompok pertama namun mereka tidak mengatasnamakan mereka sebagai partai politik.
Kelompok ini diantaranya ialah NU.
Muhammadiyah.
Persis.
HidayatullAh.
FPI.
HTI, dan Al IrsyAd.
27 Kelompok ini memiliki peran aktif dalam dinamika politik Islam di Indonesia dengan caranya masing-masing.
Peran gerakan partai Islam dan gerakan politik Islam di Indonesia sempat memiliki ruang terbatas, yakni tepatnya pada rezim awal dan pertengahan ketika Soeharto memandang bahwa gerakan Islam merupakan lawan politik Kemudian di masa akhir Soeharto sikap kooperatif terhadap Islam mulai dilakukan namun Soeharto sendiri harus melepaskan jabatannya di bawah gerakan reformasi.
Memasuki era reformasi gerakan politik Islam mulai tampil di hadapan public secara terang-terangan baik mereka dengan gerakan partainya ataupun sebagai gerakan organisasi masyarakat .
Menurut Azyumardi Azra jatuhnya Soeharto pada peristiwa 98 merupakan momentum 27 Azyumardi Azra.
AuRevisitasi Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia,Ay Indo-Islam ika 1, no.
Analisis Dinamika Politik.
euforia kemunculan gerakan politik Islam di ruang publik.
28 Pada masa ini pula gerakan politik Islam sayap kanan mulai aktif mengkampanyekan dan memperjuangkan prinsip syariat Islam sebagai sistem legal formal sistem pemerintahan dan konsep politik Indonesia.
Memasuki abad 21 pergerakan politik Islam di Indonesia terus bergelora baik politik Islam dengan haluan sayap kanan dan juga sayap kiri.
Politik Islam sayap kanan dalam hemat penulis ialah mereka yang berusaha mengkampanyekan penerapan syariat Islam sebagai legal-formal kosntitusi Akan tetapi kelompok ini sedikit mengalami tekanan dari pemerintah, yakni dengan dibubarkannya organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesi.
pada 19 Juli 2017 serta FPI (Front Pembela Islam ) pada 30 Desember 2020 sebagai representasi dari kelompok tersebut.
Sedangkan kelompok politik Islam sayap kiri yakni kelompok yang tetap memandang pancasila sebagai konstitusi tunggal dan abadi Indonesia dan tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran atau nilai nilai Islam .
29 Kelompok ini nampak cenderung mendapat ruang di pemerintah saat ini.
MaAoruf Amin sebagai salah satu tokoh utama NU sukses menjadi wakil presiden serta saat ini tokoh-tokoh muslim baik dari NU dan Muhammadiyah menempati posisi/peran strategis di tubuh pemerintah Indonesia.
Malaysia Sejarah politik Islam di Malaysia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia yakni politik Islam menjadi sistem pemerintahan kerajaan Islam pada saat itu.
Akan tetapi berbeda dengan Indonesia sistem kerajaan tersebut sampai saat ini tetap eksis di tengah-tengah kehidupan politik modern nation state.
Hal yang demikian tidak lepas dari sistem pemerintahan Malaysia yang menganut sistem monarki parlementer.
Setiap negara bagian dipimpin oleh Sultan sedangkan pempimpin negara disebut dengan istilah Paduka Baginda Yang Dipertuang Agong yang dipilih langsung oleh 9 sultan melayu dan mejabat selama 5 tahun.
Sedangkan mengenai urusan kepemerintahan.
Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang berasal dari dewan rakyat, yakni melalui pemilihan langsung dari rakyat dan mendapatkan persetujuan dari Raja.
Pada masa sekitar pra dan pasca kemerdekaan pemimpin Malaysia berdebat terkait konstitusi negara.
Hasilnya ialah dalam konstitusi Malaysia menyebutkan bahwa Islam sebagai agama resmi yang disetujui oleh 9 sultan negara bagian pada waktu itu.
Hakm Abdul Hamd dari komisi Reid pada saat 28 Azra.
AuRevisitasi Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia.
29 Ahmad Fahrur Razi.
AuAKTUALISASI SPIRIT ISLAM NUSANTARA DAN ISLAM BERKEMAJUAN.
DUA INSTRUMEN PENANGKAL ARUS RADIKALISASI PENEGAK NEGARA
DEMOKRASI,Ay Muoarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, no.
: 2.
30 Abdul Rahman Abdul Aziz.
DEMOKRASI DI MALAYSIA (ITBM, 2.
, 7.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 itu secara kuat memberikan argument terkait pemunculan kata AuIslam Ay tersebut di konstiusi Malaysia.
31 Meskipun secara konstitusi tertulis Islam sebagai agama resmi.
Tunku Abdul RahmAn Perdana Menteri pertama Malaysia menyatakan bahwa prinsip politik dan kenegaraan Malaysia ialah multikultural, plural, serta Pemerintah akan menjamin hak-hak masyarakat non muslim Malaysia tanpa pembedaan.
Kontestasi kelompok Nasionalis dan Islam is telah berlangsung sejak awal kemerdekaan.
Perdebatan terjadi oleh kader-kader muslim yang terwakili oleh dua kelompok besar yakni Unity Malay National Front (UMNO) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS).
Isu penegakan negara Islam di Malaysia tumbuh subur di bawah kawalan PAS yang selalu duduk dalam jajaran oposisi, yakni melawan UMNO yang beraliran Islam -inklusif nasionalis, dan bahkan dianggap Momentum perkembangan Islam modern dan Islam isasi semakin gencar ketika Malaysia dipimpim oleh Perdana Menteri Mahathir Mohammad tahun 1981, yang mana kemudian melalui pemerintahannya mendeklarasikan Islam isasi perangkat pemerintahan pada tahun 1984.
Melalui pemerintahan Mahathir Islam isasi pemerintahan di dalam negeri nampak diformalkan dan gerakan kerjasama dengan negara muslim di luar negeri semakin diperkuat.
Buah dari gerakan tersebut diantaranya ialah pendirian Universitas Islam Internasional pertama kali di Malaysia yang disponsori oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam ) di Malaysia yang kemudian dikenal dengan IIUM (Islamic International University of Malaysi.
Era Mahathir merupakan era yang panjang dalam sejarah politik pemerintahan Malaysia.
Bagi rakyat Malaysia Mahathir dikenal dengan sebutan Bapak Modernisasi.
Awalnya pergerakan Malaysia tahun 1980an ialah nasionalis-Islam is dimana nilai-nilai universal Islam coba diterapkan di sistem pemerintahan secara nasionalis.
Dalam artian sistem tersebut tidak melanggar hak-hak warga non-muslim.
Kebijakan tersebut sejatinya juga merupakan bentuk perlawanan politik negara menghadapi gerakan Islam militant yang menuntut syariatisasi hukum negara di bawah pimpinan PAS.
Mahathir sebagai kader dari partai UMNO dapat dikatakan suskes menghadapi kelompok gerakan Islam sayap kanan tersebut.
Menurut Milne dan Mauzy sebagaimana dikutip oleh Zaki MubArak dan Zaini Ab Bakar menyebutkan bahwa terdapat beberapa strategi yang ditempuh Mahathir, antara lain dengan cara melakukan kooptasi .
, pembangunan lembaga-lembaga .
nstitution buildin.
, dan cara kekerasan .
31 Abdul Rohman.
AuPerkembangan Islam Dan Gerakan Politiknya Di Malaysia,Ay Jurnal Politik Walisongo 2, no.
: 27Ae36.
32 Saleh.
AuDinamika Historis Dan Distingsi Islam Asia Tenggara.
Ay 33 Saleh.
AuDinamika Historis Dan Distingsi Islam Asia Tenggara.
Ay 34 M.
Zaki Mubarak and Mohammad Zaini Abu Bakar.
AuPolitik Islam Mahathir Mohammad Di Malaysia Dan Soeharto Di Indonesia,Ay Al AAoraf XV, no.
: 27Ae58.
Analisis Dinamika Politik.
Secara umum sejarah perjuangan pergerakan politik Islam di Malaysia disuarakan oleh dua partai tersebut, yakni UMNO dan PAS.
Latar belakang etnis melayu serta kesamaan agama dan menjadi mayoritas di Malaysia membuat massa pendukung partai tersebut begitu besar, meskipun dalam sejarah kursi Perdana Menteri selalu dimenangkan oleh UMNO.
Dari perjuangan politik Islam oleh UMNO maupun PAS di Malaysia pada dasarnya sama-sama ingin memperjuangkan Islam sebagai landasan politik kenegaraan dan konsep UMNO sendiri lebih mementingkan implementasi Islam secara subtantif atau nilai etik Islam ,35 sedangkan PAS ingin menerapkan ajaran Islam secara utuh legal formal dalam tubuh pemerintahan.
36 Hampir sama dengan Indonesia pergerakan politik Islam sayap kanan di Malaysia tidak sampai mengubah konstitusi negara.
37 Malaysia dalam sejarahnya tetap berhaluan Islam is-nasioanalis yang mencoba mengimplementasikan ajaran Islam dari sisi subtantif nilai-nilai Islam dari pada model penerapan Islam fundamentalis.
Komparasi Politik Islam di Indonesia dan Malaysia.
Antara Titik Temu dan Perbedaan Dinamika politik Islam di Indonesia dan Malaysia secara umum dapat dikatakan memiliki aspek persamaan, dan di sisi lain juga memiliki perbedaan.
Meskipun sama-sama berawal dari sistem sejarah politik kerajaan akan tetapi pada era kontemporer telah mengalami perbedaan dalam beberapa aspek.
Memasuki era negara bangsa .
ation stat.
Indonesia dan Malaysia menganut sistem pemerintahan yang berbeda yang secara tidak langsung telah mempengaruhi perjalanan politik Islam di kedua negara tersebut.
Sejauh pengamatan penulis politik Islam di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut.
Persamaan Sistem Demokrasi dan Konsep Hukum Plural Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sama-sama diimplementasikan dalam roda pemerintahan Indonesia dan Malaysia.
Meskipun memiliki pola pemerintahan yang berbeda yakni presidensial dan monarki parlementer, akan tetapi keduanya sama-sama menganut sistem demokrasi sebagai landasan politik dan tata pemerintahan negara.
Melacak 35 Abdul Rohman.
AuPerkembangan Islam Dan Gerakan Politiknya Di Malaysia,Ay JPW (Jurnal Politik Walisong.
2, no.
: 27Ae36, https://doi.
org/10.
21580/jpw.
36 Rohman.
AuPerkembangan Islam Dan Gerakan Politiknya Di Malaysia,Ay 2020.
37 Wahyudi Akmaliah.
AuMengartikulasikan Suara Alternatif Muslim Asia Tenggara,Ay Studia Islam ika 27, no.
: 385Ae96, https://doi.
org/10.
36712/sdi.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 pengertian demokrasi sendiri, secara sederhana Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Meskipun demokrasi sendiri masih menemui perdebatan dalam sistem pemerintahan Islam , namun kebanyakan cendekiawan muslim modern sepakat bahwa demokrasi merupakan representasi sistem syura yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad ketika membangun negara Madinah.
Baik Indonesia dan Malaysia keduanya sama-sama memandang bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang sesusai dan akomodatif terhadap warga kedua negara masing-masing.
Menurut lembaga freedomhouse sebuah lembaga survey demokras non pemerintah.
Indonesia dan Malaysia berada dalam status partial free demokrasi.
Status partial free tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesi dan Malaysia cukup berjalan di tengahtengah kehidupan masyarakat multikultur dan multireligi serta mayoritas 38 Baik Indonesia dan Malaysia keduanya manganggap demokrasi sebagai sebuah prinsip Islam yakni syura.
Demokrasi sendiri merupakan representasi dari prinsip syura Al-QurAoan dan Hadist yang terus berkembang dengan sifat dinamis.
Dalam artian, syura merupakan prinsip prinsipil Islam , adapun demokrasi merupakan praktik dinamis prinsip syura tersebut.
Tunku Abdul RahmAn perdana menteri pertama Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa Malaysia terdiri dari masyarakat multi-etnik dan multi-agama, yang tidak mungkin memaksakan non muslim mengikuti aturan hidup muslim.
Nurcholis Majid sebagai tokoh cendikiawan muslim Indonesia pernah berkomentar bahwa Indonesia memiliki demokrasi sebagai idiologi, tidak hanya karena pertimbangan-pertimbangan prinsipil ajaran/nilai Islam , akan tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka tanpa ada sikap diskriminatif sesame bangsa.
41 Pada dasarnya Indonesia dan Malaysia meskipun dihuni oleh mayoritas muslim dan dipimpin oleh mayoritas muslim keduanya hendak mengimplementasikan sikap pemerintahan dan sistem politik yang terbuka, toleran, transparan, serta egaliter di tengah-tengah masyarakat majemuk melalui sistem demokrasi tersebut.
Implementasi nilai-nilai Subtantif Islam Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim Indonesia dan Malaysia dihadapkan dengan tantangan kelompok Islam fundamental yang AuFreedom World,Ay Freedom House.
June https://freedomhouse.
org/report/freedom-world.
39 Al-Faiz Muhammad Rabbany Tarman et al.
AuMasyarakat Ideal dalam Al-MujtamaAo Al-Mitsali Kama Tunazhzhimuhu Suratu An-Nisao Karya Syaikh Muhammad Al-Madani,Ay Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial 7, 1 .
: 105Ae19, https://doi.
org/10.
61941/iklila.
40 Saleh.
AuDinamika Historis Dan Distingsi Islam Asia Tenggara.
Ay 41 Gunawan.
AuRelasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam .
Ay Analisis Dinamika Politik.
memiliki keinginan untuk melegal formalkan hukum Islam .
sebagai konstusi negara.
Pemberontakan kelompok-kelompok tersebut di masingmasing negara dapat diselesaikan dengan cukup baik.
DI/TII.
Laskar Jihad (LJ).
MMI.
HTI berserta jaringanya dapat diselesaikan, yakni mulai masa orde lama, berlanjut orde baru hingga era reformasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
42 Begitujuga di Malaysia, pergerakan PAS dalam menyuarakan sistem legal-formal syariat Islam di Malaysia mendapat perlawanan dan dapat dilunakkan oleh pemerintah.
Partai UMNO sebagai partai penguasa aktif menjadi oposisi terhadap gerakan partai Islam is-konservatif, dengan melakukan counter wacana melalui pendekatan Islam -inklusif dan menjunjung tinggi nilainilai nasioalisme.
43 Mohammad Mahathir sebagai mantan perdana menteri di awal-awal kepemimpinannya berjuang menyelamatkan konstitusi negara dari suara kelompok Islam fundamentalis.
Bahkan ungkapan AutakfrAy dan negara sekuler dilontarkan secara terang-terangan di depan pemerintah.
Pada dasarnya gerakan politik Islam di Indonesia dan Malaysia tidak dapat dinafikan merupakan gerakan yang nyata.
Akan tetapi gerakan politik Islam yang diperankan oleh stakeholder pemerintah lebih berorientasi kepada kebijakan substansi Islam , yakni dengan mengaktualasikan nilai-nilai Islam yang selaras dengan kehidupan masyarakat mejemuk.
Berbeda dengan gerakan Islam fundamentalis yang nampak terang-terangan ingin memaksakan implementasi syariat Islam secara legal-formal di hadapan masayarakat mejemuk, di mana sistem tersebut akan berimplikasi terhadap pemaksaan penerapan syariat Islam kepada non muslim.
Masyarakat Madani dan Islam HasAri Sejarah masyarakat muslim di Indonesia dan Malaysia merupakan sejarah pergumulan Islam dan masyarakat yang panjang.
Disadari atau tidak disadari masyarakat muslim Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia telah memiliki budaya dan peradaban Islam yang berbeda dengan masyarakat muslim di belahan dunia lain.
Muslim Indonesi dan Malaysia nampak memliki identitas yang berbeda dengan muslim di belahan lain yang termanifestasikan dalam berbagai macam aspek, mulai dari aspek cara beribadah, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hingga paradigm tentang Islam dan berIslam .
Meskipun karakteristik tersebut nampak berbeda dengan apa yang ada di masyarakat muslim Timur Tengah, akan tetapi tidak keluar dari nilai-nilai subtantif Islam , bahkan dengan ragam budaya baru tersebut memberikan wajah baru keberagaman Islam di dunia global.
42 Azra.
AuRevisitasi Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia.
Ay 43 Rohman.
AuPerkembangan Islam Dan Gerakan Politiknya Di Malaysia,Ay 2020.
44 Mubarak and Bakar.
AuPolitik Islam Mahathir Mohammad Di Malaysia Dan Soeharto Di Indonesia.
Ay IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 Salah satu representasi dari peradaban tersebut ialah konsep masayarakat madani dan Islam hadAri.
Sederhananya dua konsep tersebut merupakan gagasan atau cara pandang AuprogresifAy dalam berIslam .
Kedua konsep tersebut lahir di era transisi akhir abad 20 ke awal abad 21 atas pemikiran intelektual Masyarakat madani merupakan konsep paradigma Islam yang populer di Indonesia meskipun di Malaysia sendiri dikenal dengan Islam madani, sedangkan Islam hadAri merupakan konsep paradigm Islam yang populer di Malaysia.
Baik masyarakat madani dan Islam hadAri merupakan gagasan para tokoh intelektual muslim terkemuka di kedua negara tersebut terkait bagaimana masyarakat muslim mengaktualisasikan Islam di era modern.
Dalam sejarahnya istilah masyarakat madani dikenalkan pertama kali oleh Muhammad Naguib al Attas.
Adapun Nurkholis Madjid merupakan tokoh utama yang mempopulerkan istilah masyarakat madani di Indonesia sebagaimana Anwar Ibrahim mempopulerkannya di Malaysia.
Menurut Madjid masyarakat madani ialah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu dan teknologi.
Masyaraakat madani tidak hanya terepresentasikan oleh kalangan cendekiawan saja, melainkan dapat terepesentasikan oleh kalangan masyarakat lain tanpa kelas tertentu yang mempraktikkan konsep-konsep masyarakat madani itu sendiri.
Konsep masyarakat madani populer di Indonesia pada awal tahun 2000-an dan terus eksis di tengah masyarakat.
Walaupun memasuki era tahun 2010-an ke atas, konsep wacana masyarakat madani tidak terlalu populer, dan cenderung tergantikan dengan wacana baru yakni wacana AuIslam nusantaraAy.
Tidak jauh berbeda dengan konsep masyarakat madani, konsep Islam hadAri merupakan konsep Islam progresif yang disuarakan oleh Abdullah Ahmad BAdAwi mantan Perdana Menteri ke lima Malaysia.
Islam HadAri merupakan paradigma Islam progressif yang dikampanyekan oleh Ahmad BadAw dalam membentuk masyarakat Islam dan pemerintahan Islam yang inklusif terbuka dalam dinamika kehidupan masyarakat modern yang majemuk.
Ahmad BAdAwi menyatakan bahwa Islam hadAri bukanlah konsep baru dalam Islam melainkan sebuah upaya untuk mengembalikan komunitas muslim kepada esensi Islam itu sendiri, dengan prinsip moderat, toleran, integrasi moral dan budaya, penguasaan ilmu pengetahuan, kebebasan, dan sikap care terhadap alam semesta.
47 Islam hadAri bersifat moderat-konstruktif dan juga diskursif, dalam artian prinsip dari konsep tersebut menjunjung semangat keberlanjutan dan kemajuan yang tetap berlandaskan koridor-koridor Islam i, sebagai usaha 45 Norazlan Hadi Yaacob.
AuMuslim Intellectuals and the Idea of Madani (Civi.
Society Formation in Indonesia and Malaysia, 1990s-2000s.
,Ay Journal of Applied Sciences Research 9, no.
46 Andi Faisal Bakti.
AuIslam and Modernity: Nurcholis MadjidAos Interpretation of Civil Society.
Pluralism.
Secularization.
Adn Democracy,Ay Asian Journal of Social Science 33, no.
: 486Ae505.
47 Ioannis Gatsiounis.
AuIslam HadAri in Malaysia,Ay Current Trends in Islam ist Ideology 3 (January 2.
78Ae89.
Analisis Dinamika Politik.
pembangunan masyarakat yang progresif dan tidak kaku dengan perkembangan Sejatinya dua konsep tersebut secara tidak langsung merupakan sikap Islam progressif yang lebih memperhatikan nilai-nilai substansi Islam dan tidak abai akan kehidupan modern.
Kedua konsep tersebut sama-sama menginginkan masyarakat muslim di negara masing-masing sebagai masyarakat yang berperadaban .
ivil societ.
yang tidak kaku dalam memandang, menelaah serta mengaktualisasikan nilai-nilai universal Islam .
Di sisi lain, konsep tersebut juga secara tidak langsung menolak .
pola berIslam kaku yang cenderung terjebak kebutaan dalam beragama dan bermasyarakat.
Perbedaan Simbol kata AuIslam Ay dalam bunyi Konstitusi Simbol memiliki fungsi krusial dalam sebuah wacana sosial-politik yang diangkat ke muka public.
Kaitannya dengan isu politik, symbol bahasa merupakan alat untuk menentukan citra di hadapan public.
Menurut Ibnu Hamad sederhananya tanda adalah alat untuk membangkitkan makna.
Itu karena tanda selalu dapat dipersepsi oleh perasaan .
dan pikiran .
Menggunakan akal sehat, seseorang biasanya menghubungkan sebuah tanda pada rujukannya .
untuk menemukan tanda itu.
49 Kaitannya dengan poitik kiranya symbol memiliki peran fungsi setting isu politik tertentu yang disampaikan ke hadapan publik.
Kata AuIslam Ay dalam bunyi konstitusi Malaysia menjadi berbeda dengan konstitusi Indonesia yakni UUD 1945.
Bila dibandingkan dengan UUD 1945, konstitusi Malaysia lebih bersifat AuIslam iAy.
Di konstitusi Malaysia dengan jelas disebutkan bahwa Islam merupakan agama resmi negara.
Sedangkan dalam UUD 1945 tidak disebutkan sama sekali, begitu juga hasil piagam Jakarta terdapat dihilangkannya kalimat yang menyatakan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
50 Meskipun demikian, para tokoh muslim Indonesia tidak keberatan dan menerima konstitusi tersebut dengan keyakinan bahwa tanpa dinyatakan kata AuIslam Ay hakikatnya UUD 1945 telah mencerminkan nilai-nilai keIslam an, serta UUD 1945 tidak keluar dari nilainilai Islam .
Dalam konteks Malaysia sendiri hingga sekarang masih terdapat perdebatan apakah Malaysia sebagai negara Islam atau tidak.
Akan tetapi para tokoh Malaysia baik pemimpin publik ataupun cendikiawan secara umum 48 Ratna Roshida Abd Razak and Muhammad Hasrul Zakariah.
AuIslam HadAri: Apa Dan Kenapa,Ay Jurnal HadAri 3, no.
49 Ibnu Hamad.
Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik (Yayasan Obor Indonesia, 2.
, 17Ae18.
50 Rohman.
AuPerkembangan Islam Dan Gerakan Politiknya Di Malaysia,Ay 2020.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 8.
No.
November 2025 sepakat bahwa Malaysia bukan negara Islam (Islam aic stat.
dan tidak pula negara Tun Musa Hitam mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara demokrasi dengan sistemnya sendiri, yang mungkin berbeda dengan Amerika Serikat ataupun Indonesia.
Gerakan Politik Islam Birokrat dan Non Birokrat Perbedaan lain dalam hal dinamika politik Islam di Indonesia dan Malaysia ialah dalam hal pemeran .
di balik gerakan tersebut.
Hemat penulis bahwa di Indonesia gerakan Islam politk secara terang-terangan lebih banyak disuarakan oleh non-partai.
Mereka berasal dari berbagai kelompok, yang mana identic dengan kalangan kelompok Islam jihadis yang mengingkan pendirian khilafah di Indonesia.
Organisasi Masyarakat Islam merupakan yang terdepan dalam hal tersebut, seperti HTI.
FPI.
MMI, dan yang lainnya.
Menurut Azyumardi Azra bahwa politik Islam Indonesia memiliki dua wajah politik Islam, pertama kalangan partai, kedua kalangan non-partai.
Adapun yang aktif menyeruakan formalisasi Islam di Indonesia aktif disuarakan oleh kalangan non partai, yakni dari kalangan ormas Islam ataupun bahkan kelompok kecil masyarakat sipil.
Berbeda dengan Indonesia, politik Islam Malaysia aktif disuarakan oleh kalangan birokrat.
Gerakan politik Islam muncul dari para elit pemerintah melalui partai-partai politik yang cenderung didominasi oleh partai berhaluan Islam.
Meskipun partai-partai tersebut juga memiliki tendensi yang berbeda dalam aktualiasasi Islam dalam pemerintahan tersebut.
Seperti dua partai besar di Malaysia yang selalu berlawanan, yakni Partai UMNO dengan haluan Islam inklusifnya dan partai PAS dengan kecenderungan Islam -formalisnya.
Dalam penelitian Andreas Ufen tentang perbandingan politik Islam di Indonesia dan Malaysia disebutkan bahwa berbeda dengan Indonesia, politik Islam Malaysia aktif direncanakan dan didorong oleh kalangan electoral pemerintahan.
Elite birokrasi parlemen Malaysia aktif dalam menyuarakan format/standar Islam dalam politik dan pemerintahan Malaysia.
53 Hal yang demikian nampak terlihat dengan aktifnya pergerakan partai PAS dalam menyuarakan formalisasi Islam kedalam konstitusi negara.
Dalam kasus lain ialah kasus syariatisasi hukum yang mulai aktif di negara bagian Sabah.
Mengacu kepada Fenomena tersebut maka nampak jelas bahwa terdapat perbedaan yang jelas terkait aktor yang aktif menyuarakan politik Islam di kedua negara tersebut.
https://w.
com/pinterpolitikdotcom.
AuDemokrasi Malaysia VS Indonesia PinterPolitik.
com,Ay https://w.
com/, 24 April 2018, https://w.
com/indepth/demokrasi-malaysia-vs-indonesia/.
52 Azra.
AuRevisitasi Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia.
Ay 53 Andreas Ufen.
AuMobilising Political Islam : Indonesia and Malaysia Compared,Ay Commonwealth & Comparative Politics 47, no.
: 308Ae33, https://doi.
org/10.
1080/14662040903073761.
Analisis Dinamika Politik.
Kesimpulan Politik Islam di Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang kompleks sekaligus peluang dan tantangan di masa depan.
Citra Indonesia dan Malaysia di kancah global dikenal dengan negara demokrasi sekaligus negara dengan populasi muslim terbesar.
Politik Islam di kedua negara tersebut nampak bergerak sama dengan orientasi aktualisasi nilai-nilai Islam substansial dalam tatanan politik dan pemerintahan.
Dari segi aspek persamaan, keduanya nampak tidak akan terjebak dalam politik AukhilafahAy yang menghendaki formalisasi Islam dalam legal formal konstitusi negara.
Adapun melainkan keduanya lebih melihat konsep subtansial Islam dengan menhadirkan konsep masyarakat muslim madani dan Islam hadAri.
Di sisi lain, interaksi Islam dan politik di kedua negara tersebut juga memiliki perbedaan, khususnya dalam bidang aktor politik Islam.
Indonesia lebih diwakili oleh kalangan organisasi masyarakat sipil sedangkan Malaysia cenderung direpresentasikan melalui kalangan elit politik kelompok birokrat.
Baik persamaan dan perbedaan tersebut memberikan pola dinamis dalam dinamika interaksi Islam dan politik di kedua negara tersebut.
Yakni sebagai representasi negara yang lebih mendorong aktualisasi spirit subtantif Islam daripada formalisme Islam dalam suatu pemerintahan.
Jika sistem tersebut dipertahankan dan dikembangkan dengan melihat norma budaya sosial masingmasing, maka akan melahirkan peradaban Islam dan muslim yang kuat dan mampu bersaing dengan dinamika politik internasional.
Tidak menutup kemungkinan Indonesia dan Malaysia akan menjadi pioner sekaligus negara besar yang sukses mengimplementasikan perpaduan antara politik Islam dan negara demokrasi di tengah masyarakat global yang majemuk multikultural.
Melalui penelitian ini diharapakan dapat berkontribusi lebih lanjut dalam analisis komparatif praktik politik Islam yang lebih luas, seperti komparasi fraksi partai politik Islam .
Begitu juga lebih lanjut komprasi pergerakan politik atas dasar agama yang lain.
Daftar Pustaka