PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Dewi Hartika.
Gita Sari Gustika Program Studi Manajemen.
Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri Jln.
Soeprapto No.
14 Rengat.
Indragiri Hulu.
Riau.
Indonesia E-mail : dewihartika240701@gmail.
com (Korespondin.
Abstract: This study aims to determine the effect of regional taxes and levies on economic growth through regional financial independence as an intervening variable in Indragiri Hulu Regency from 2015 to 2024.
Path analysis was used as the data analysis technique.
The results indicate that regional taxes do not affect regional financial independence.
regional levies do not affect regional financial independence.
regional taxes affect economic growth.
regional levies have no effect on economic growth.
regional financial independence has no effect on economic regional taxes do not affect economic growth through regional financial independence, and regional levies do not affect economic growth through regional financial independence.
Keywords: Economic Growth.
Regional Financial Independence.
Regional Taxes.
Regional Levies Kemajuan perekonomian suatu wilayah dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi secara agregat .
dengan melihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari pertumbuhan sektoralnya.
Jika suatu sektor mempunyai kontribusi yang besar dan pertumbuhannya cepat maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara Petumbuhan ekonomi secara agregatif juga dapat mengalami hambatan jika suatu sektor memberikan kontribusi besar tetapi pertumbuhannya sangat lambat.
Pembangunan nasional di Indonesia merupakan rencana strategis yang diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing dengan menyeimbangkan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia sesuai pendayagunaan dan potensi daerah secara Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengembangan otonomi daerah di Indonesia.
Kemandirian (Otonomi Fiska.
kesanggupan pemerintah daerah untuk mampu membiayai sendiri kegiatan pelayanan bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah (Halim dalam Ramadhani: 2.
Salah satu ukuran kemandirian keuangan daerah adalah dengan melihat besar atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah menganalisis nilai rasio keuangan.
Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi dalam kemandirian keuangan daerahnya.
Suatu kemandirian keuangan yang baik jika pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam hal pengaturan penerimaan dan pengeluaran keuangan atau desentralisasi fiskal dengan mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan pendapatan transfer terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemandirian keuangan suatu daerah dapat dikatakan mandiri jika daerah tersebut tidak Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
bergantung pada pemerintah pusat dan mampu membiayai semua penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus Undang-Undang.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pemerintahan dan pembangunan daerah memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berisi tentang kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi.
Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No.
34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan menetapkan pengaturan untuk menjamin Sehingga pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
Tabel 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu 2015-2024
TAHUN
LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI (%)
-2,94
3,69
3,98
3,49
3,78
-0,12
4,26
4,63
4,39
3,74
Sumber: BPS Indragiri Hulu, 2025 Berdasarkan tabel di atas, selama 10 tahun laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu Laju pertumbuhan ekonomi.
Tahun 2015 merupakan laju pertumbuhan yang terendah sebesar -2,94% kemudian di tahun 2016 naik menjadi 3,69% dan di tahun 2017 3,98%.
Di tahun 2020 mengalami penurunan drastis ke angka -0,12% dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2021 Penurunan yang drastis ini diakibatkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 yang berdampak pada sistem perekonomian secara global.
Berlanjut ke tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,26% dan meningkat lagi di tahun 2022 sebesar 4,63%.
Namun di tahun 2024 laju
penurunan dari angka 4,39% menjadi 3,74% Tabel 2: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 20152024
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2015-2025 ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
Perhitungan desentralisasi dari tahun 2015-2024 dengan rasio rata-rata sebesar 7,71%.
Mengacu pada kriteria penilaian rasio derajat desentralisasi, maka dalam hal ini semua nilai rasio pada tahun 2015 Ae 2024 masuk dalam skala 0,00 Ae 10,00 dengan kriteria AuSangat KurangAy.
Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Indragiri Hulu belum mampu melaksanakan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahannya.
Pemerintah daerah belum mampu untuk secara mandiri membiayai dalam pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur bahkan dalam hal pelayanan kepada masyarakatnya.
Hal ini diakibatkan karena kurangnya upaya untuk menggali dan mengelola potensi yang ada di daerah dengan optimal.
Tabel 3: Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 20152024
TAHUN
PAJAK DAERAH
(RP)
Sumber: Direktorat
Keuangan 2015-2025
Jenderal RETRIBUSI
DAERAH (RP)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Data yang digunakan adalah Laju Pertumbuhan ekonomi.
Pajak Daerah.
Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015 Ae 2024.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur (Path Analysi.
Analisis jalur merupakan perluasan dari persamaan regresi sederhana atau regresi berganda.
Penelitian ini mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah
HASIL
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Berikut ini adalah hasil olah data uji normalitas dengan menggunakan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan SPSS.
Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas Persamaan Struktural I One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Predicted Value Perimbangan Normal Parametersa,b Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bahwa realisasi pajak daerah dan retribusi daerah mengalami fluktuatif.
Kenaikan tertinggi pajak daerah Kabupaten Indragiri Hulu terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp.
59 Milyar dan menurun pada tahun 2023 sebesar Rp.
Milyar.
Sedangkan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2016 sebesar Rp.
9,7 Milyar dan mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2024 dengan kisaran retribusi Rp.
3 Milyar Ae Rp.
Milyar.
Most Extreme Differences METODE Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan menggunakan data publikasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu dan Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
Mean Std.
Deviation Absolute Positive Negative Test Statistic Asymp.
Sig.
-taile.
Sumber: Olahan Data IBM SPSS Statistics 23 Pada tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp.
Sig sebesar 0,200.
Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 .
,200 > 0,.
, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal .
ji normalitas telah Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Persamaan Struktural II
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Predicted Value ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
Normal Parametersa,b Most Extreme Differences Mean Std.
Deviation Absolute Positive Negative Test Statistic Asymp.
Sig.
-taile.
Sumber: Olahan Data IBM SPSS Statistics 23 Pada tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp.
Sig sebesar 0,200.
Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 .
,200 > 0,.
, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal .
ji normalitas telah Uji Multikolinearitas Berikut ini adalah hasil olah data uji multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (To.
dengan menggunakan SPSS.
Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Struktural I Model
Collinearity Statistics Tol
VIF
(Constan.
Pajak Daerah (X.
Retribusi Daerah (X.
Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Z) Pada tabel 7 di atas dapat dilihat nilai Tolerance variabel Pajak Daerah (X.
dan Retribusi Daerah (X.
sebesar 0,652, nilai tersebut lebih besar dari 0,1 .
,652 > 0,.
Sedangkan nilai VIF Pajak Daerah (X.
dan Retribusi Daerah (X.
sebesar 1,533, nilai tersebut lebih kecil dari 10 .
,533 < .
Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi tersebut.
Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Struktural II
Collinearity Statistics Tol
VIF
Model (Constan.
Pajak Daerah (X.
Retribusi Daerah (X.
Kemandirian Keuangan Daerah (Z) Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y) Pada tabel 8 di atas dapat dilihat nilai Tolerance variabel Pajak Daerah (X.
sebesar 0,591.
Retribusi Daerah (X.
sebesar 0,551.
Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
dan Kemandirian Keuangan Daerah (Z) sebesar 0,840.
Keseluruhan nilai Tolerance tersebut lebih besar dari 0,1.
Sedangkan nilai VIF Pajak Daerah (X.
sebesar 1,693.
Retribusi Daerah (X.
sebesar 1,814, dan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1,191.
Keseluruhan nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10.
Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi tersebut.
Uji Autokorelasi Berikut ini adalah hasil olah data uji autokorelasi dengan melihat nilai Run Test.
Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Struktural I Runs Test Unstandardized Predicted Value Test Valuea Cases < Test Value Cases >= Test Value Total Cases Number of Runs Asymp.
Sig.
-taile.
Median Pada tabel 9 di atas dapat dilihat nilai Asymp.
Sig sebesar 1,000.
Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 .
,000 > 0,.
, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami autokorelasi.
Tabel 10 Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Struktural II Runs Test Test Valuea Cases < Test Value Cases >= Test Value Total Cases Number of Runs Asymp.
Sig.
-taile.
Median Unstandardized Predicted Value Pada tabel 10 di atas dapat dilihat nilai Asymp.
Sig sebesar 0,314.
Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 .
,314 > 0,.
, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas Berikut ini adalah hasil olah data uji
heterokedastisitas dengan melihat grafik
ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
Persamaan Struktural II Gambar 11 Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Struktural I Model Summary Model R Square Adjusted R Square Std.
Error of the Estimate Predictors: (Constan.
X1.
X2 Dari gambar 11 terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dengan susunan pola yang tidak teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi Gambar 12 Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Struktural II Besarnya determinasi (R Squar.
adalah 0,662 atau sama dengan 66,2%.
Angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah.
Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi sebesar 66,2%.
Sedangkan sisanya 33,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.
Uji Parsial (Uji .
Persamaan Struktural I Coefficientsa Model (Constan.
Pajak Daerah (X.
Retribusi Daerah (X.
Sig.
Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Z) Dari gambar 12 terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dengan susunan pola yang tidak teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi Koefisien Determinasi (R.
Persamaan Struktural I Model Summary Model R Square Adjusted R Square Std.
Error of the Estimate Predictors: (Constan.
X2.
X1 Besarnya angka koefisien determinasi (R Squar.
adalah 0,160 atau sama dengan Angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah hanya sebesar 16%.
Sedangkan sisanya 84% dijelaskan oleh variabel lainnya.
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t-hitung Pajak Daerah (X.
sebesar 0,853 dan Retribusi Daerah (X.
sebesar 1,133.
Sedangkan nilai t-tabel dalam persamaan I sebesar -2,36462.
Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah karena thitung .
> t-tabel .
dan nilai signifikansi 0,422 > 0,05.
Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Hasil uji t menunjukkan bahwa Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah karena thitung .
> t-tabel .
dan nilai signifikansi 0,295 > 0,05.
Persamaan Struktural II Coefficientsa Model (Constan.
Pajak Daerah (X.
Retribusi Daerah (X.
Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
ISSN: 2407-800X Sig.
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
Kemandirian Keuangan Daerah (Z) Dependent Variable:Pertumbuhan Ekonomi ( Y) Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t-hitung Pajak Daerah (X.
sebesar 3,169.
Retribusi Daerah (X.
sebesar 1,680 dan Kemandirian Keuangan Daerah (Z) sebesar 1,988.
Sedangkan nilai t-tabel dalam persamaan II sebesar 2,44691.
Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi 0,019 < 0,05.
Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil uji t menunjukkan bahwa Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena t-hitung < ttabel dan nilai signifikansi 0,144 > 0,05.
Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil uji t menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah tidak Pertumbuhan Ekonomi karena t-hitung < t-tabel dan nilai signifikansi 0,094 > 0,05.
Analisis Jalur (Path Analysi.
Tabel Acuan Perhitungan Sobel Test Variabel Pajak Daerah Retribusi Daerah Kemandirian Keuangan Daerah Coefficients -0,366 -0,486 Std.
Error
0,039
0,267
0,515
0,517
Sumber: Data Diolah Pajak Daerah (X.
Ae Kemandirian Keuangan Daerah (Z) Ae Pertumbuhan Ekonomi (Y) SEA:
SEB:
Sobel test statistic: -0.
One-tailed probability: 0.
Two-tailed probability: 0.
Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
Berdasarkan hasil Sobel Test, diperoleh nilai two tailed probability 0,3219 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X.
tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Kemandirian Keuangan Daerah (Z) atau secara tidak langsung variabel Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi Pajak Daerah Pertumbuhan Ekonomi.
Retribusi Daerah (X.
Ae Kemandirian Keuangan Daerah (Z) Ae Pertumbuhan Ekonomi (Y) SEA:
SEB:
Sobel test statistic:
One-tailed probability:
Two-tailed probability:
Berdasarkan hasil Sobel Test, diperoleh nilai two tailed probability 0,3822 > 0,05 yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (X.
tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Kemandirian Keuangan Daerah (Z) atau secara tidak langsung variabel Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
PEMBAHASAN
Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.
PAD
yang besar diharapkan dapat menjadikan pemerintah memiliki kemandirian dalam Pengelolaan pajak daerah yang belum optimal dan masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menyebabkan ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
kemandirian keuangan daerah belum tercapai.
Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
Kontribusi retribusi daerah yang relatif masih kecil terhadap PAD menyebabkan pemerintah daerah belum memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya.
Pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Peran pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pajak daerah maka akan Sebaliknya, jika pajak daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun.
Tingginya penerimaan pajak daerah dapat mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan pengelolaan pajak secara efektif yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data, penerimaan dari retribusi daerah memang terlihat lebih rendah jika dibandingkan dengan pajak daerah.
Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan pada masyarakat atas penggunaan jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah.
Cakupan retribusi yang hanya terbatas pada layanan tertentu membuat kontribusi terhadap PAD relatif kecil sehingga tidak langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data rasio antara total PAD dan total pendapatan daerah, pemerintah daerah belum mampu untuk secara mandiri membiayai dalam pembangunan sarana dan Tingginya pembiayaan dari pemerintah pusat dapat ekonomi daerah.
Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah atau secara tidak langsung variabel kemandirian keuangan daerah tidak mampu memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan Semakin besar pajak daerah Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
semestinya dapat meningkatkan PAD yang kemandirian keuangan daerah.
Jika pemerintah telah mampu secara mandiri pembangunan akan tumbuh dan dapat Penerimaan pajak daerah ternyata belum cukup mampu untuk memperbaiki rasio kemandirian keuangan daerah yang Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian keuangan daerah atau secara tidak langsung variabel kemandirian keuangan daerah tidak mampu memediasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Retribusi daerah yang relatif kecil dalam penerimaan PAD, kemandirian dalam pengelolaan keuangan.
Kemandirian keuangan daerah tidak mampu menjadi perantara untuk mempengaruhi retribusi daerah terhadap pertumbuhan SIMPULAN Simpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Pajak daerah tidak berpengaruh Kemandirian Keuangan Daerah.
Retribusi daerah tidak berpengaruh Kemandirian Keuangan Daerah.
Pajak daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Pajak Daerah tidak berpengaruh Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Keuangan Daerah
atau secara tidak langsung variabel
Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Pajak
Daerah
Pertumbuhan ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
Ekonomi.
Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Kemandirian Keuangan Daerah atau Kemandirian Keuangan Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
DAFTAR RUJUKAN
Akuntansi.
Ekonomi.
, & Negeri Semarang.
Accounting Analysis Journal Riswanda Imawan Agus Wahyudin.
Aaj, 3.
, 147Ae155.
http://journal.
id/sju/index.
hp/aaj Anshori.
Analisis KInerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 20162018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab.
Lamonga.
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 4.
Arina.
Analisis Penentuan Sektor Unggulan dan Struktur Ekonomi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
Universitas Gajah Mada.
Aulia.
Panigoro.
Anderson G Kumenaung.
Een N Walewangko.
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kota Manado Tahun 2007-2.
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
Volume 23 No 4 Bulan April 2023 Azwar.
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 7.
, 1Ae25.
https://doi.
org/10.
31092/jmkp.
Bakar.
, & Said.
Analisis Tingkat Kemandirian.
Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika.
Jurnal Kritis, 5, 1Ae20.
Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
http://repositori.
id/handle/1 23456789/13589 Berkat.
Oktafina.
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Daerah Tahun Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Jambatan Bulan Timika.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Laporan Keuangan APBD 20152025 Dina Rifai.
Alifia, & Hero Priono.
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6.
September 2022, 4343-438 Dotulong,G.
G,dkk.
Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara.
Jurnal EMBA:
Jurnal Riset Ekonomi.
Manajemen.
Bisnis dan Akuntansi, 2.
, 16361647.
Ekonomi.
, & Akuntansi.
Neraca Neraca.
1192, 304Ae317.
Fahriza.
, & Riswati.
Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publi.
, 10.
, 158Ae172.
https://doi.
org/10.
33701/jekp.
Mahmudi.
Analisis Laporan Keuangan Daerah.
Penerbit UUP STIM YKPN.
Yogakarta Marcellin.
F, dan Wijaya.
Perhitungan.
Penyetoran Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusinya Terhadap PAD.
Jurnal Bisnis dan Akuntansi.
: 163-172.
Mardiasmo.
Perpajakan Edisi Revisi.
Yogyakarta: Andi
ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Indragiri Hulu (Dewi Hartika.
Gita Sari Gustik.
Of.
Economic.
Of.
Hulu.
Quotient.
, & Methods.
Analysis Of The Economic Potential Of Indragiri Hulu District Using Jurnal Manajemen dan Bisnis Analysis Of The Economic Potential Of Indragiri Hulu District.
125Ae135.
Oki.
Nalle.
, & Meomanu.
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5.
, 1Ae6.
http://jurnal.
id/JEP Prastiwi,N.
D, dan Aji.
Pengaruh PAD.
Dana Perimbangan.
Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013-2018.
Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi, 4.
Ramadhani.
Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015.
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14.
, https://doi.
org/10.
22219/jep.
Sanga.
, & Yulia Jaeng.
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
Journal on Education, 5.
, 2721Ae https://doi.
org/10.
31004/joe.
Sukirno.
Sadono.
Makroekonomi Teori Pengantar.
Edisi Ketiga.
Jakarta: PT.
Raja Grafindo.
Suleman.
Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah.
Administrasi Jakarta Timur.
Moneter-Jurnal Akuntansi Keuangan, 6.
Ullo.
Stella Kakisina.
, & Sri Hartati.
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Manokwari.
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15.
, 54Ae60.
Jurnal Daya Saing (Vol.
XII.
No.
1 Februari 2.
https://doi.
org/10.
55049/jeb.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) ISSN: 2407-800X
ISSN: 2541-4356