KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK PENYELESAIAN
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
Jetro Mar li T a Silalahi1 Ika Kartika Sari2 ltas H k m Uni ersitas Cokroaminoto Yog akarta.
Jalan Perintis Kemerdekaan.
Kec.
Umb lharjo.
Kota Yog akarta.
Daerah Istime a Yog akarta, 55161 1Email: jetrosilalahi08@gmail.
12Fak
ABSTRAK
Pemberian kredit oleh bank selaku kreditur kepada nasabah selaku debitur bisa menimbulkan risiko akni kredit bermasalah.
Jika melihat aturan dalam hukum jaminan mengenai penjaminan terhadap terlunasin a kredit/hutang debitur dirasa perlindungan terhadap kreditur telah mencukupi, mengingat bahkan ketika jaminan khusus dalam hal ini jaminan fidusia tidak mencukupi untuk memenuhi hutang debitur maka setiap bagian dari harta keka aan debitur dapat diambil untuk melunasi hutangn a (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat.
Namun dalam pelaksanaann a tidaklah mudah untuk dapat mengambil pelunasan dari keka aan debitur selain ang telah dipasang dengan jaminan kebendaan ang telah terdaftar.
Seperti dalam kasus antara bank dengan nasabahn a ang diputus dengan Putusan 71/Pdt/2018/Pt Smg, pada kasus ini jaminan fidusia tidak dapat mencukupi untuk melunasi hutang debitur, dan pihak bank selang beberapa tahun dari pelaksanaan lelang objek fidusia harus mengajukan gugatan sita jaminan terhadap asset debitur.
Debitur merasa keberatan karena objek jaminan fidusia telah diserahkan kepada pihak bank sehingga berpendapat telah men elesaikan atau melunasi kreditn a.
Dalam pemberian kredit harus dilakukan dengan Analisa ang cermat ang mana salah satun a adalah mengenai analisa jaminan .
ang bertujuan untuk melindungi untuk meminimalisir risiko kredit.
Bahwasan a bank dalam menganalisa jaminan harus dengan cermat, agar ketika debitur wanprestasi atau cidera janji Objek Jaminan Fidusia dilakukan eksekusi dan lelang dapat mencukupi hutang piutang debitur secara keseluruhan.
Metode ang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan .
ibrar researc.
dengan cara meneliti data sekunder akni undang-undang dan artikel dan buku-buku kar a ahli hukum.
Kata Kunci: Perjanjian.
Wanprestasi.
Jaminan.
Fidusia.
ABSTRACT
Providing credit by banks to customers can create risks.
If we look at the rules in collateral law regarding guarantees for the repayment of debtors' credit/debts, it is felt that protection for creditors is sufficient, remembering that even when the collateral, in this case the fiduciary guarantee, is not sufficient to fulfill the debtor's debt, any part of the debtor's assets can be taken to pay off the debt (Article 1131 Civil Cod.
However, in practice it is not easy to be able to take repayment from the debtor's assets other than those which have been installed with registered material collateral.
As in the case between a bank and its customer which was decided by a decision number 71/Pdt/2018/Pt Smg.
In this case, the fiduciary guarantee cannot be sufficient to pay off the debt, and the bank several years after the auction of the fiduciary object, must file a lawsuit to confiscate the collateral against the debtor's assets.
The debtor objected because of the fiduciary guarantee has been handed over to the bank, so he believes that he has completed or paid off the credit.
In granting credit, careful analysis must be carried out, one of which is collateral analysis which aims to protect and minimize credit risk.
The bank must analyze the collateral carefully, so that when the debtor defaults or breaks the agreement, execution and auction the Fiduciary Guarantee Object can cover all the debtor's debts.
The methodology used in this research is library research by examining secondary data, namely laws and articles and books by legal experts.
Keywords: C Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
Pendahuluan Salah sat nt k me j dkan mas arakat adil dan makm r digariskan oleh Pancasila dan Undang- ndang Dasar 1945 adalah kemaj an ang mendorong pembang nan nasional.
1 Perbankan adalah sarana ang memainkan peran penting dalam pengadaan dana.
Perbankan Indonesia berf ngsi sebagai penghimp n dan pen al r dana mas arakat dengan t j an pelaksanaan pembang nan nasional dengan t j an meningkatkan pemerataan pembang nan dan hasil, pert mb han ekonomi, dan stabilitas nasional, sehingga meningkatkan k alitas hid p mas arakat.
2 Lembaga ke angan bank ang menjalankan kegiatan sahan a secara kon ensional ma p n dengan prinsip s ari ah dan berdasarkan jenisn a terdiri atas bank Perkreditan Rak at.
Salah sat pemberian kredit kegiatan bisnis perbankan ang ata didasarkan pada perset j an ata dan pihak lain, tama adalah ang mana saat ini telah ban ak dimanfaatkan di berbagai kalangan mas arakat.
Berdasarkan pen ediaan m m dan Bank ndang- ndang perbankan, kredit adalah ang dapat disamakan dengan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank ang me ajibkan pihak peminjam dengan b nga dalam jangka nt k mel nasi akt tertent .
Undang-Undang Nomor 7 Tah n 1992 tentang Perbankan sebagaimana di bah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tah n 1998 men eb tkan bah a:
Perbankan Indonesia berf ngsi sebagai peng mp l dan pen al r dana bagi mas arakat dengan t j an membant pelaksanaan pembang nan nasional dan meningkatkan pemerataan pembang nan.
Bank biasan a men impan dana dalam bent k deposito, giro, sertifikat deposito, sertifikat, akta a tentik, dan sebagain a.
Bank memberikan dana dalam hal ini dalam berbagai bent k kredit.
Dasar h k m dan pengertian kredit di at r di Pasal 1 a at 11 Undang- ndang Nomor 10 Tah n 1998 diseb tkan bah a :
Pen ediaan ang ata tagihan ang dapat dipersamakan dengan it , berdasarkan perset j an ata kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bappeda.
id, diakses pada tanggal 5 November 2023 Pukul 01.
31 WIB
Otoritas Jasa Keuangan, ojk.
id/id di akses pada tanggal 5 November 2023 Pukul 01.
33 WIB
Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
pihak lain ang me ajibkan pihak peminjam nt k mel nasi tangn a setelah jangka akt tertent dengan pemberian b nga dalam jangka akt tertent .
Adan a h b ngan h k m antara pihak bank sebagai pen edia ang/pemberi pinjaman ata diseb t j ga kredit r dan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana ata diseb t j ga debit r dapat disimp lkan dari b n i pasal Dalam pemberian kredit oleh bank selak kredit r kepada nasabah selak debit r bisa menimb lkan risiko akni kemacetan dan pen ndaan pemba aran.
Keadaan ini dapat berpengar h terhadap kesehatan bank, dikarenakan ang ang dipinjamkan kepada debit r mer pakan perp taran ang ang didapatkan dari mas arakat ang men impan danan a di bank, sehingga risiko it berpengar h atas keperca aan mas arakat kepada pihak bank.
G na menjamin terhadap dapat terl nasin a h tang kredit r dalam h k m positif Indonesia telah diat r mengenai h k m jaminan.
Salah sat jaminann a adalah Jaminan Fid sia ang mer pakan hak jaminan kh s s ang mana tidak memberikan jaminan bah a tagihann a pasti akan dil nasi tetapi memberikan kepada kredit r ked d kan ang lebih baik dalam penagihan3.
Jika melihat at ran dalam h k m jaminan mengenai penjaminan terhadap terl nasin a kredit/h tang debit r dirasa perlind ngan terhadap kredit r telah menc k pi, mengingat bahkan ketika jaminan kh s s dalam hal ini jaminan fid sia tidak menc k pi nt k memen hi h tang debit r maka setiap bagian dari harta keka aan debit r dapat diambil nt k mel nasi h tangn a (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang H k m Perdat.
Nam n dalam pelaksanaann a tidaklah m dah nt k dapat mengambil pel nasan dari keka aan debit r selain ang telah dipasang dengan jaminan kebendaan ang telah terdaftar, hal ini diantaran a dapat dikarenakan karakter debit r ang k rang baik, pengetah an debit r ang minim mengenai f ngsi jaminan fid sia.
Kem dian dari sisi bank sebagai kredit r, ang dari segi bisnis menghendaki kredit ang diberikan dapat selesai ses ai tempo ata jika bermasalah dapat dengan cepat terselesaikan, karena nt k mempengar hi perp taran bisnis bank, sementara jika dalam at ran h tang diperl kan Satrio.
Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan.
Citra Adit a Bakti.
Bandung, 2002, hlm.
Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
ndang tidak terdapat jaminan seb ah h tang dapat terselesaikan dalam jangka akt tertent .
Dalam kas s antara bank dengan nasabahn a ang dip t s dengan P t san Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 71/Pdt/2018/Pt Smg ang menjadi objek penelitian dalam t lisan ini, objek jaminan fid sia ag ber pa kendaraan bermotor roda empat tidak dapat menc k pi nt k mel nasi h tang debit r, dan pihak bank sebagai pa a pen elesaian kredit setelah selang beberapa tah n dari pelaksanaan lelang objek fid sia mengaj kan g gatan sita jaminan terhadap asset debit r.
Pada perkara terseb t, pihak bank .
dengan debit r terdiri dari s ami dan istri mengikatkan diri dalam empat b ah perjanjian kredit dengan jaminan Fid sia.
A al tah n 2011 saat perjanjian terseb t berlangs ng, debit r tidak memba ar cicilann a terhadap empat perjanjian terseb t, ang kem dian debit r men erahkan objek jaminan fid sia dan dilak kan lelang oleh bank di tah n 2012, kem dian dilak kan mediasi di tah n 2015 nam n tidak berhasil lal kredit r mengaj kan g gatan ke pengadilan negeri dengan p t san di tah n 2017, isi g gatan adalah ber pa pemen han ker gian materiil sej mlah sisa h tang ang bel m terpen hi dari penj alan objek jaminan fid sia dan pemen han ker gian immaterial dengan j mlah r piah tertent serta g gatan nt k sita jaminan terhadap beberapa asset tanah dan bang nan milik debit r, terhadap g gatan terseb t oleh hakim dip t s mengab lkan g gatan ganti r gi materiil sej mlah sisa h tang dan sita jaminan terhadap asset tanah dan bang nan milik debit r sementara g gatan ker gian immaterial tidak dikab lkan.
Terhadap p t san Pengadilan Negeri kem dian diaj kan banding oleh terg gat .
ke Pangadilan Tinggi, dengan p t san meng atkan ata sama dengan p t san di Pengadilan Negeri, dalam eksepsin a debit r men atakan keberatan terhadap g gatan kredit r terseb t karena merasa telah men erahkan objek jaminan fid sia nt k dilelang dan dengan begit debit r mengira bah a setelah Objek Jaminan Fid sia di serahkan kepada pengg gat selak debit r maka h tang pi tang s dah l nas dan selesai.
Dari kas s posisi terseb t dapat diketah i bah a pengetah an debit r mengenai f ngsi jaminan kebendaan dalam hal ini kh s sn a jaminan fid sia Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
g na pen elesaian kredit bermasalah dapat menjadi kendala dalam pen elesaian ata proses pel nasan kredit, selain j ga terkadang terdapat faktor karakter ang k rang baik dari debit r.
Dengan paparan terseb t, mengenai Jaminan memang telah diat r sedemikan r pa sehingga menjamin bagi pel nasan pi tang kredit r, nam n dalam pelaksanaan a terdapat beberapa kendala ata faktor ang dapat mempers lit pelaksanaan pel nasan h tang debit r.
Kh s sn a berkaitan dengan jaminan fid sia benda bergerak ber pa kendaraan bermotor, terdapat tantangan lain dalam pelaksanaan a selain faktor dari Debit r terseb t diatas, akni berkaitan dengan nilai dari kendaraan bermotor ang pada m mn a mengalami pen r nan nilai .
Unt k meng rangi risiko kredit bermasalah dikem dian hari dan kendala dalam pen elesaian saat kredit menjadi bermasalah maka pada a al pemberian kredit pihak bank har s mencari dan menganalisa informasi ata data mengenai ang lebih ak rat dan terinci nt k pemen han informasi ang berkaitan dengan permohonan kredit, sehingga kredit berjalan dengan risiko ang minimal ses ai dengan ketent an Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tah n 1998 tentang Perbankan, kegiatan bank har s didasarkan pada perkreditan ata pembia aan ang sehat saat memberikan kredit kepada debit r.
Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan pasal 4 Undang- ndang Nomor 42 tah n 1999 tentang Jaminan Fid sia disana dijelaskan bah asan a Jaminan Fid sia adalah seb ah perjanjian ang di ik t sertakan pada seb ah perjanjian pokok dalam kas s terseb t adalah perjanjian kredit.
Adap n t j ann a sebagai nilai tambah jika debit r memb at s rat permohonan perjanjian kredit, dengan it kredit r sebagai pemberi Fasilitas m dah nt k mempertimbangkan permohonan ang di aj kan debit r, adap n t j an pentingn a adalah sebagai penjaminan ketika debit r cidera janji ata anprestasi tidak bisa memen hi prestasi pemba aran angs ran kredit maka Jaminan Fid sia inilah ang dapat dig nakan nt k mel nasi h tang pi tang debit r.
Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
Jaminan Fid sia, men r t Undang-Undang Nomor 42 Tah n 1999, adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik ang ber j d ma p n tidak ber j d, termas k bang nan ang tidak dapat dibebani hak tangg ngan ang tetap berada dalam peng asaan Pemberi Fid sia sebagai ag nan nt k pel nasan tertent , ang memberikan Penerima Fid sia ked d kan ang di tamakan terhadap kredit r lainn a.
4 Fid sia didefinisikan oleh Ham ah dan Senj n Man lang sebagai "S at cara pengoperasian hak milik pemilikn a debit r berdasarkan adan a perjanjian pokok .
erjanjian tang pi tan.
kepada kredit r, akan tetapi diserahkan hakn a-hakn a secara yuridise-levering dan han a dimiliki oleh kredit r secara keperca aan .
ebagai jaminan nt k debit .
, sedangkan barangn a ata objek benda tetap dik asai oleh debit r, tetapi b kan lagi sebagai eigenaar ma p n be itter.
Dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fid sia dalam kas s terseb t ang menjadi jaminan adalah benda bergerak ait empat b ah kendaraan roda empat, ang kem dian telah dilelang dikarenakan debit r melak kan Terhadap hasil lelang men r t Pasal 34 a at .
Undang- ndang No 42 Tah n 1999 Tentang Jaminan Fid sia men atakan bah a :
Jika hasil eksek si melebihi nilai penjaminan.
Penerima Fid sia ajib mengembalikan kelebihan terseb t kepada Pemberi Fid sia.
Jika hasil eksek si tidak menc k pi nt k mel nasi tang, debitor tetap bertangg ng ja ab atas tang ang bel m terba ar .
Pasal 1131 kitab Undang-Undang H k m Perdata tentang pi tang-pi tang ang diistime akan men atakan bah a Segala kebendaan si ber tang, baik ang bergerak ma p n tak bergerak, baik ang s dah ada, ma p n ang bar akan ada di kem dian hari, menjadi tangg ngan nt k segala perikatan seseorang.
Men r t pen lis ketika Objek Jaminan Fid sia s dah di lak kan eksek si dan hasil n a tidak menc k pi nt k pemen han h tang pi tang debit r atas perjanjian kredit, mer j k pada pasal 34 a at .
Undang- ndang Jaminan Fid sia maka dalam hal ini debit r tetap memp n ai bertangg ng ja ab atas h tang pi tangn a.
Satrio.
PT.
Citra Adit a.
Tahun 2002.
Hal 70.
Ham ah Dan Senjum Manulang.
H .
Rineka Cipta.
Jakarta.
Hal 167.
Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
Men r t hasil Analisa pen lis bah asan a ang di lak kan kredit r sebagai PT.
Bank Perkreditan Rak at dalam hal eksek si dibenarkan men r t pasal 15 Undang- ndang Jaminan Fid sia men eb tkan bah asan a bila debit r cidera janji maka penerima fid sia ait kredit r memp n ai hak nt k menj al objek jaminan fid sia atas kek asaann a sendiri.
Adap n jika hasil lelang bel m menc k pi maka debit r tetap ajib dan terikat nt k mel nasi h tangn a.
Dalam hal kondisi sebagaimana terseb t maka berlak lah ketent an pasal 1131 kitab Undang-Undang H k m Perdata menjelaskan bah asan a segala kebendaan si berh tang, baik ang bergerak ata tidak bergerak, baik ang s dah ada ata p n ang akan ada di kem dian hari dapat menjadi tangg ngan ber pa penjamin nt k segala perikatan.
Tata Cara Penyelesaian Wanprestasi Kredit Terdapat beberapa pa a ang dapat dilak kan terkait dengan pen elesaian perjanjian kredit, baik it litigasi/mengaj kan melal i jal r non litigasi ata p n melal i jal r g gatan Upa a pen elesaian pertamakali dilak kan adalah melal i jal r non litigasi, baik ang han a melibatkan kredit r dan debit r saja ma p n jal r non litigasi ang melibatkan pihak ketiga diantaran a dengan Arbitrase dan mediasi.
Adap n dalam tahap pen elamatan kredit saat debit r masih kooperatif dan prospek sahan a masih feasible, terdapat prosed r penanganan kredit perbankan ang bermasalah men r t ketent an S rat Kep t san Direksi BI No.
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Febr ari 1991, dalam saha mengatasi kredit bermasalah pihak bank dapat melak kan beberapa Tindakan pen elamatan sebagai berik t:6 Rescheduling, adalah penjad alan kembali pemba aran ata angs ran kredit dari pihak kredit r/bank g na pen elamatan kredit.
Reconditioning, mer pakan sebagian ata saha pihak Bank dengan cara meng bah sel r h pers aratan ang sem la disepakati oleh pihak kredit r dan debit r dalam perjanjian kredit Sudarto.
Budi Santoso.
Jurnal Notarius.
Volume 12 Nomor 2.
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019 Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
Restructuring/restr kt risasi, saha pen elamatan kredit dengan cara meng bah komposisi ang mendasari pemberian kredit.
Ketika pa a pen elamatan terseb t tidak berhasil maka debit /bank akan melak kan Tindakan terhadap ag nan ata melak kan proses eksek si lelang Bila jal r non litigasi ang han a melibatkan d a pihak dalam perjanjian terseb t tidak menem kan titik terang ata terdapat sengketa maka dapat dilak kan langkah ang melibatkan pihak ketiga diantaran a dengan Arbitrase dan mediasi.
Arbitrase adalah pen erahan sengketa secara s karela kepada pihak ang netral, seperti indi id , ata arbitrase sementara .
d ho.
Kata arbitrare berasal dari kata Latin, ang berarti kek asaan ses at nt k men elesaikan perkara berdasarkan kebijaksanaan.
Men r t Abd l Kadir, arbitrase adalah pen erahan secara s karela s at sengketa kepada seorang hakim nt k men elesaikann a dengan perjanjian bah a kep t san arbiter akan menjadi kep t san akhir dan mengikat7 Nam n.
Undang-Undang nomor 30 tah n 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pen elesaian Sengketa, pasal .
men atakan bah a arbitrase adalah metode pen elesaian sengketa perdata di l ar peradilan m m ang didasarkan pada perjanjian arbitrase ang dib at secara tert lis oleh ked a belah pihak.
Pasal 1 a at .
Perat ran Mahkamah Ag ng Rep blik Indonesia Nomor 1 Tah n 2016 tentang prosed r Mediasi di Pengadilan:
"Mediasi adalah metode pen elesaian sengketa melal i proses per ndingan nt k memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan bant an oleh Mediator.
Mediator adalah Hakim ata pihak lain ang memiliki sertifikat Mediator dan berf ngsi sebagai pihak netral ang membant Para Pihak dalam proses per ndingan nt k mencari berbagai kem ngkinan pen elesaian sengketa tanpa mengg nakan cara mem t s ata memaksakan seb ah pen elesaian.
Berdasarkan pasal 130 HIR dan kep t san Mahkamah Ag ng RI Nomor 1 Tah n 2016.
Majelis Hakim bertangg ng ja ab nt k mendorong ked a belah pihak nt k men elesaikan perselisihan ini dengan bant an mediator.
Mer j k P t san Rifqani Nur Fau iah Hanif.
A tanggal 8 Januari 2024 pukul 00.
15 WIB
Pengadilan Negeri Semarang Nomor .
Diakses pada Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
82/Pdt.
G/2017/PN.
SMG Ket a Pengadilan Negeri Semarang men nj k Bakri.
H m sebagai mediator dalam perkara ini, nam n tertanggal 05 J ni 2015 atas dasar laporan dari mediator perdamaian antara pengg gat dan T r t Terg gat I gagal .
idak berhasi.
Upa a non litigasi ang di lak kan ked a belah pihak bel m mencapai kata sepakat maka di lanj tkan pa a litigasi di Pengadilan Negeri Semarang.
Dalam kas s ini kredit r sebagai Pengg gat didampingi k asa h k mn a Os ard Febb La alata.
H dan Al ares G arino L lan.
sedangkan T r t Terg gat I Amin Fatimah selak debit r sekalig s istri dari Terg gat Lia Joeng Gien di damping k asa h k mn a H.
Ansori Harsa.
Re a Haidar.
dan Bintoro P tro.
Wanprestasi adalah ketidakmamp an pihak ang melak kan perjanjian nt k memen hi s at ke ajiban, kelalaian, ata Men r t S bekti, anprestasi terjadi apabila si ber tang debit r tidak melak kan apa dijanjikann a.
Ia melak kan ata berb at ses at ia lalai ata ang tidak boleh dilak kann a, ingkar janji.
Bahasa Belanda mengatakan berarti prestasi b r k.
Men r t pasal 1238 Kitab Undang-Undang h k m perdata men eb tkan bah asan a Debit r din atakan lalai dengan s rat perintah, ata dengan akta sejenis it , ata berdasarkan kek atan perikatan it sendiri, ait bila perikatan ini mengakibatkan debit r har s dianggap lalai dengan le atn a ditent kan.
Pen lis set j dengan P t san Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, bah asan a men atakan Terg gat dan T r t Terg gat I telah anprestasi pada ke-4 .
b ah Perjanjian Kredit h tang pi tang, ang mana Terg gat dan T r t Terg gat I atas anprestasi terseb t berhak dan har s bertangg ng ja ab memba ar sisa h tang sebesar Rp.
Memen hi prestasi tetapi tidak ses ai berarti debit r melak kan ses at tetapi tidak ses ai dengan perjanjian.
9 Dapat disimp lkan bah a dalam hal ini debit r Subekti.
H Satrio.
W Hlm.
Cetakan V.
Jakarta, 1979.
Hlm 45
KUHP
Bandung Citra Adit a Bakti .
Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
selak Terg gat dan T r t Terg gat I dalam pelaksanaann a memen hi prestasi tidak ses ai dengan apa ang s dah di perjanjikan.
Men r t S bekti men atakan bah a dia tidak melak kan apa ang dijanjikan, melak kan apa ang dijanjikan tetapi terlambat, dan melak kan ses at ang tidak dii inkan oleh perjanjian.
Analisa P t san Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 71/Pdt/2018/Pt Smg Dalam kas s ini, kredit r mengaj kan g gatan sita jaminan tambahan nt k men t pi h tang pi tang debit r.
Men r t pen lis, ini b kan pa a pertama ang dapat dilak kan, pen lis berpendapat it adalah pa a terakhir ang dapat dilak kan setelah kredit r melak kan pa a penagihan kepada debit r.
Upa a ang dapat dilak kan adalah diberitah kann a hasil lelang kepada debit r, men r t pasal 55 a at .
Perat ran Menteri Ke angan Indonesia Nomor 213/PMK.
06/2020 tentang Pet nj k Pelaksanaan Lelang disana di jelaskan, bah a Peng m man hasil Lelang Eksek si terhadap barang tidak bergerak ata barang tidak bergerak ang dij al bersama-sama dengan barang bergerak, dilak kan dengan d a kali ang mana peng m maan hasil lelang dilak kan melal i selebaran, media elektronik dan s rat kabar harian, peng m man hasil lelang ked a dilak kan melal i s rat kabar harian.
Pemberitah an hasil lelang bert j an agar debit r ta akan ke ajiban ang masih dimiliki atas h tang pi tang atas perjanjian kredit.
Upa a pemberitah an lelang dalam st di kas s ini pihak kredit r tidak memberikan hasil lelang kepada debit r, sehingga debit r beranggapan setelah Objek Jaminan Fid sia di lak kan lelang maka di anggap selesai h tang pi tangn a terhadap empat b ah perjanjian kredit.
Men r t pendapat pen lis ini mer pakan kelalaian bank sebagai kredit r.
Men r t pasal 49 Undang- ndang Rep blik Indonesia Nomor 10 Tah n 1998 Tentang Perbankan, bah asan a meng bah, mengab rkan, men emb n ikan, menghap s, ata menghilangkan adan a s at pencatatan dalam pemb k an ata dalam laporan, ma p n dalam dok men ata laporan kegiatan saha, laporan transaksi ata rekening s at meng bah.
Subekti.
H mengab rkan, .
Cetakan V.
Jakarta, 1979.
Hlm 48 Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
men emb n ikan ata mer sak catatan pemb k an terseb t, diancam dengan pidana penjara sek rang-k rangn a 5 .
tah n dan paling lama 15 .
ima bela.
tah n serta denda sek rang-k rangn a Rp10.
000,00 .
ep l h miliar r pia.
dan paling ban ak Rp200.
000,00 .
a rat s miliar r pia.
Pada posisi kas s ini pen lis berpendapat kredit r men emb n ikan, dengan tidak melaporkan nilai hasil lelang Objek Jaminan Fid sia ang s dah di lak kan eksek si lelang, terdapat 6 tah n sela akt antara s dah dilak kann a eksek si Objek Jaminan Fid sia dan g gatan sita Jaminan tambahan, men r t pen lis akt 6 tah n it sangat lah c k p nt k melak kan pa a penagihan secara ter s mener s, dalam hal ini kredit r tidak melak kan pa a terseb t, maka dengan it pen lis men imp lkan kredit r lalai dalam tangg ng ja abn a, dan kredit r bisa di kenakan sanksi men r t pasal 49 Undang- ndang Rep blik Indonesia Nomor 10 Tah n 1998 Tentang Perbankan.
Hemat pen lis bah a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili perkara a quo k rang teliti ata cermat men imp lkan eksepsi pembanding/T r t Terg gat I, bah asan a dalam eksepsi T r t Terg gat I Adap n isin a menjelaskan pengg gat dalam g gatann a mengak i bah a terg gat telah memberikan sem a Objek Jaminan Fid sia sebagai Jaminan Perjanjian Kredit dan telah di lak kan eksek si dengan dilak kann a secara lelang oleh pengg gat, akan tetapi dalam g gatann a Pengg gat tidak men eb tkan secara rinci dan jelas nominal hasil lelang ang s dah di lak kan pengg gat.
Terg gat I mengira bah a setelah Objek Jaminan Fid sia di serahkan kepada pengg gat selak debit r maka h tang pi tang terg gat I s dah l nas dan selesai.
Lal m nc llah g gatan ang di lak kan Pengg gat dalam jangka 6 Tah n kem dian setelah Objek Jaminan Fid sia di eksek si dan di lak kan pelelangan di lak kan, terbitn a g gatan ini memb at T r t Terg gat I merasa Pengg gat sangatlah mengada-ada.
Pada tah n 2012 sampai adan a amar p t san tingkat pertama sampai amar p t san banding ang di aj kan terg gat, pengg gat tidak bisa memb ktikann a secara rinci dan jelas.
Dengan demikian, petit m s dah semestin a ses ai ata konsisten dengan dasar h k m dan faktafakta ang di jelaskan dalam posita.
Berdasarkan alat b kti P-1 sampai P-45 tidak Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
men eb tkan sat p n b kti berkas ang men nj kkan hasil nominal lelang atas Objek Jaminan Fid sia ang s dah di lak kan eksek si dan Pelelangan.
Yah a Harahap mendefinisikan istilah "obscuur libel", ang berarti s rat g gatan pengg gat tidak jelas ata memiliki isi ang tidak jelas.
Diseb t j ga, form lasi g gatan ang tidak jelas, padahal agar g gatan dianggap memen hi s arat formil, dalil g gatan har s terang dan jelas ata tegas .
11 Prof.
Dr.
S dikno Mertok s mo.
menjelaskan lebih lanj t terkait obscuur libel, menegaskan bah a Pengg gat har s men ampaikan petit m dengan jelas dan T nt tan ang tidak jelas ata tidak lengkap tidak dapat diterima.
Demikian p la g gatan ang berisi pern ataan-pern ataan ang bertentangan sat sama lain, ang diseb t obscuur libel .
gatan ang tidak jelas dan tidak dapat dija ab dengan m dah oleh pihak Terg gat sehingga men ebabkan ditolakn a g gata.
berakibat tidak diteriman a g gatan terseb t.
12 Men r t pen lis maka s dah sepat tn a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan P t san Nomor 82/Pdt.
G/2017/PN SMG dikarenkan g gatan kab r .
bscuur libe.
dikarenakan cacat dan tidak memen hi s arat formil s at g gatan.
Dalam kas s terseb t eksek si lelang telah dilak kan pada tah n 2012 dan g gatan ke pengadilan pada tah n 2016 dan p t san Pengadilan Tinggi di tah n 2018.
Adap n nt k at ran saat ini berkaitan dengan tata cara lelang Jaminan fid sia Dalam p t san MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 men eb tkan Pasal 15 a at .
UU No.
42/1999, ang berb n i "atas kek asaann a sendiri", tidak kelir karena memberikan kepada Kredit r hak m tlak nt k menj al barang fid sia tanpa p t san pengadilan.
Nam n, jika Pemberi Fid sia Debit r tidak bersedia memberikan objek fid sia secara s karela kepada Penerima Fid sia Kredit r.
Penerima Fid sia Kredit r dilarang mengambil paksa objek fid sia dari Pemberi Fid sia Debit r.
Jika Kredit r melak kann a, dia dianggap melak kan "perb atan main hakim sendiri", ang men r t h k mn a dilarang oleh ndangndang.
Men r t Pasal 1 a at .
UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara Yosep Peniel Batubara.
B I .
, 2021.
Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
h k m", perb atan main hakim sendiri .
tidak dapat dibenarkan di negara h k m seperti Indonesia.
Agar Penerima Fid sia Kredit r dapat mempertahankan hakn a tanpa melak kan perb atan main hakim sendiri .
Penerima Fid sia Kredit r har s mengaj kan permohonan eksek si Sertifikat Fid sia kepada Ket a Pengadilan Negeri.
Ini berlak dalam kas s di mana Pemberi Fid sia tidak memberikan objek fid sia dengan s karela kepada Penerima Fid sia karena alasan tertent .
Pengadilan har s memeriksa tang dan perjanjian fid sia nt k memastikan apakah sertifikat fid sia dapat dieksek si jika kredit r ata penerima fid sia meminta eksek si fid sia kepada Ket a Pengadilan ang diseb tkan di atas.
Men r t UndangUndang Nomor 42 tah n 1999.
Objek Jaminan Fid sia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fid sia.
Ini memeriksa apakah debit r telah memen hi janji ata tidak memen hi s arat ses ai dengan perjanjian tang ata Ini j ga menent kan j mlah tang debit r kepada kredit r, termas k pokok tang dan b ngan a.
Penerima fid sia tidak boleh men gasi pega ain a ata debtcollector sebagai k asa bank nt k mengambil ata men ita barang fid sia ang dimiliki debit r.
Pega ai penerima fid sia ata debtcollector ber enang somasi kepada debit r mengenai tenggat nt k memberikan akt dan j mlah kredit ang har s diba ar.
Ahli berpendapat bah a, nt k membebaskan debit r dari ketent an Pasal 1238 KUH Perdata tentang ke ajiban debit r ang mengalami cidera janji ( anprestas.
nt k mengirim somasi sebagaimana dimaks d dalam Pasal 1238 KUH Perdata tidak dapat disimpangkan ata disimpangi dalam perjanjian ang dib at antara mereka.
dalam ndang- ndang perdata.
Men r t pen lis berkaitan dengan kas s terseb t dimana jaminan fid sia telah terj al dan tidak dapat memen hi h tang debit r, terdapat kek rang telitian Pengg gat selak Kredit r ang memberikan Fasilitas Kredit ang di berikan kepada debit r sebagai modal saha adalah dalam pemberian fasilitas kredit, ang mana dalam pemberian fasilitas kredit terdapat ketent an prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisa permohonan kredit.
Dasar h k m antara kredit r dengan debit r dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit.
Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
Perjanjian men r t S bekti, adalah s at peristi a dimana seorang berjanji kepada seorang lain ata dimana d a orang it melaksanakan s at Apabila pengat ran h k m terseb t mengenai saling berjanji perjanjian h k m tert lis, orang j ga sering men eb tn a sebagai H k m Kontrak.
Sedangkan dig nakan H k m Perikatan nt k menggambarkan bent k abstrak dari terjadin a keterikatan para pihak ang mengadakan transaksi terseb t, ang tidak han a timb l dari adan a perjanjian antara para pihak, nam n j ga dari ketent an ang berlak men ebabkan terikatn a para pihak di l ar perjanjian terseb t nt k melaksanakan tindakan h k m Dalam hal ini, kredit ang diat r dalam Pasal 1 angka .
Undang-Undang Perbankan adalah persediaan dengan it ang ata ang dapat dipersamakan ang didasarkan pada perset j an ata kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain ang me ajibkan pihak peminjam nt k mel nasi tangn a setelah jangka dengan b nga.
Bank, saja, mengg nakan prinsip kehati-hatian saat memberikan pinjaman kepada debit r.
Men r t Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perbankan Indonesia, setiap r piah ang diberikan oleh bank kepada mas arakat adalah milik mas arakat j ga.
Oleh karena it , bank har s selal mengembalikan dana kepada nasabah, termas k b ngan a.
Dalam hal ini, bank har s melak kan analisis terhadap calon debit r berdasarkan prinsip kehati-hatian ang dikenal dalam ind stri perbankan sebagai The five C s of Credit ait : Character.
Capacity.
Capital.
Condition, dan Collateral.
15 Dalam memberikan kredit, bank mengik ti prinsip kehati-hatian.
Analisa kredit har s dilak kan oleh pet gas bagian kredit bank sebel m kredit diset j i nt k dikel arkan.
T j an dari analisis kredit ini adalah nt k me akinkan bank bah a calon debit r dapat diperca a.
Pasal 29 a at 3 Undang-Undang Perbankan menetapkan bah a bank Subekti.
H IG Rai Wija a.
M .
Jakarta: Intermasa2001, hlm.
Teori dan Praktik.
Jakarta: Kesaint Blace, 2003, h.
Ashofatul Laili ah.
U diakses pada tanggal 17 Januari 2024 Pukul 00.
23 WIB.
Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
mengg nakan cara-cara ang tidak mer gikan bank dan kepentingan nasabah ang memerca akan danan a kepada bank saat memberikan kredit ata pembia aan berdasarkan prinsip s ariah.
Pasal 8 Undang-Undang Perbankan j ga menetapkan bah a bank ajib mengg nakan ke akinan didasarkan pada analisis men el r h atas itikad, kemamp an, dan kesangg pan debitor nt k mel nasi tangn a ata pemba aran tang.
Berdasarkan prinsip kehati-hatian 5C, analisis permohonan perjanjian kredit dilak kan dengan t j an melind ngi kredit r dari perjanjian kredit dan meminimalkan risiko kredit.
Men r t Analisa pen lis pengg gat sebagai kredit r tidak menerapkan prinsip kehati hatian 5C kh s sn a collateral .
, ang mana Objek Jaminan Fid sia ang diberikan debit r kepada kredit r mer pakan jaminan terhadap pel nasan h tang debit r saat debit r anprestasi, ketika debit r cidera janji ata anprestasi ang sehar sn a bisa nt k men t pi h tang pi tang nt k kesel r han.
Nam n dalam faktan a pada st di kas s ini saat debit r anprestasi ata cidera janji.
Objek Jaminan Fid sia dilak kan eksek si dan di lelang nam n hasiln a tidak menc k pi h tang pi tang debit r secara kesel r han.
Dalam hal ini kredit r lalai tidak menerapkan analisa collateral dalam kas s ini benda ang baik dan benar, men r t Analisa pen lis ang menjadi Objek Jaminan adalah kendaraan roda empat, ang mana dapat mengalami pen r nan nilai .
sehingga perl di lak kan analisa dan penilaian angg nan secara lebih cermat, agar ketika anprestasi ata cidera janji Objek Jaminan Fid sia dilak kan eksek si dan lelang dapat menc k pi h tang pi tang debit r secara kesel r han.
Men r t pen lis prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bisa jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memb at s at kep t san.
Dilihat dari st di kas s P t san Nomor 71/Pdt/2018/PT SMG bah asan a debit r memang jelas melak kan anprestasi dengan 4 b ah perjanjian kredit ang mana debit r har s diminta pertangg ng ja aban sebagai debit r ang beritikad baik dan pat h terhadap h k m.
Seh b ngan dengan Pasal 4 a at 2 Undang-Undang No.
Gledi Ester.
P , 2018.
Hlm 122.
Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
Tah n 2004, ang mengac pada prinsip sederhana, cepat, dan m rah, serta memperhatikan Pasal 29 a at 3 Undang-Undang Perbankan, ang men atakan bah a dalam memberikan kredit ata pembia aan bank, cara-cara ang tidak mer gikan bank dan kepentingan nasabah ang memperca akan danan a kepada bank har s diterapkan.
Apabila lelang Jaminan Fid sia tidak menc k pi sisa h tang debit r, perl dilak kan penagihan lang dan pemberitah an hasil Kredit r har s benar-benar memeriksa kondisi debit r dengan mengg nakan prinsip kehati-hatian saat mengaj kan kredit dengan Objek Jaminan Fid sia.
Kesimpulan Men r t Pasal 4 Undang- ndang Nomor 42 tah n 1999 tentang Jaminan Fid sia.
Jaminan Fid sia adalah perjanjian tambahan ang disertakan dalam perjanjian pokok.
Nam n pada st di kas s ini ang sehar sn a Objek Jaminan Fid sia ini dapat memen hi h tang-pi tang debit r, pada ken ataann a setelah di lak kan lelang eksek si Objek Jaminan Fid sia terseb t tidak menc k pi.
Men r t Perat ran Mahkamah Ag ng Rep blik Indonesia Nomor 1 Tah n 2016 tentang prosed r Mediasi di Pengadilan, pasal 1 a at .
, mediasi dimaks dkan nt k mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bant an seorang mediator.
Mer j k pada st di kas s, disaat kredit r mengaj kan g gatan ke Pengadilan Negeri Semarang, majelis hakim meng pa akan para nt k men elesaikan sengketa dengan cara mediasi dan dibant seorang mediator, nam n tertanggal 05 J ni 2015 atas dasar laporan dari mediator, perdamaian antara pengg gat dan T r t Terg ggat I gagal .
idak Berdasarkan pasal 142 RBG, g gatan perdata pada tingkat pertama ang menjadi e enang pengadilan negeri dilak kan oleh pengg gat ata melal i k asa h k mn a kepada ket a pengadilan negeri ang meng asai ila ah h k m tempat terg gat tinggal, ata , jika tempat tinggal terg gat tidak diketah i, di tempat tinggal terg gat ang sebenarn a.
Upa a Non Litigasi ang Vol.
4 No.
: Fortiori Law Journal Ae Fakultas Hukum.
UCY.
di pa akan Majelis Hakim Pengadilan Negeri melal i mediasi tidak berhasil, maka pa a selanj tn a melanj tkan proses h k m melal i Pengadilan.
Pen lis men imp lkan bah a kredit r dalam g gatann a tidak terang ata isin a gelap, dikarenakan pengg gat tidak bisa memb ktikan nominal lelang secara rinci, di dalam petit mn a dari b kti P1 sampai P45 tidak ada sat p n berkas ang menjelaskan hasil lelang, nam n han a menjelaskan bah asan a Objek Jaminan Fid sia s dah di lak kang lelang eksek si, s dah sepat tn a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan P t san Nomor 82/Pdt.
G/2017/PN SMG dikarenkan g gatan kab r .
bscuur libe.
dikarenakan cacat dan tidak memen hi s arat formil s at g gatan.
Men r t Pasal 8 UU Perbankan, bank m m dihar skan nt k memberikan kredit ata pembia aan s ariah kemamp an, dan kesangg pan debitor men el r h nt k mel nasi tangn a ata mengembalikan pembia aan ang diberikan ses ai dengan perjanjian.
Pen lis berpendapat bank selak kredit r tidak melak kan prinsip kehati-hatian ang dimaks d pasal 8 UU Perbankan.
Jika prinsip kehati-hatian diterapkan melal i penganalisaan ang baik dan benar kh s sn a analisa Jaminan .
ait Objek Jaminan Fid sia har sn a bisa memen hi kesel r han h tang pi tang debit r.
Dalam kas s ini benda ang menjadi Objek Jaminan Fid sia adalah ang mana dapat mengalami pen r nan nilai, sehingga perl n a dilak kan analisa dan penilaian ag nan secara lebih cermat.
Kedudukan Jaminan Fidusia Untuk Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Sm.
DAFTAR PUSTAKA