E-ISSN: Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Universitas Nurdin Hamzah.
Jl.
Kol.
Abunjani.
Kota Jambi.
Jambi.
Indonesia 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Universitas Nurdin Hamzah.
Jl.
Kol.
Abunjani.
Kota Jambi .
Jambi.
Indonesia Corresponding Author: amaliasoleha@gmail.
Article History.
Received:
2025-05-07
Published:
2025-06-15
Abstract: This research aims to analyze the implementation of government policies in dealing with acts of violence against teenagers at SMA Negeri 4 Sarolangun which is located in Mandiangin District.
Sarolangun Regency.
Jambi Province.
Violence against teenagers is a social problem that has a negative impact on the mental and emotional development of teenagers as well as social order.
The government has issued various policies to overcome this problem, but their implementation at the school level often faces challenges.
This research uses a qualitative descriptiv e method, with data collection through interviews, observation and documentation.
The research results show that the implementation of government policies at SMA Negeri 4 Sarolangun in Mandiangin District still faces various obstacles, including lack of socialization regarding policies, limited resources, and minimal participati on from various related parties.
According to Edward i, there are 4 factors that influence policy, namely communication, resources, disposition and bureaucrati c In addition, it was found that students' and school staff's understanding of violence prevention policies was still low.
This research suggests the need to increas e education and socialization of policies, as well as strengthening coordination between relevant institutions to create a school environment that is safer and more conducive to adolescent development.
Keyword: policy implementation, violence, mitigation, student.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan pada remaja di SMA Negeri 4 Sarolangun yang berlokasi di Kecamatan Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun.
Provinsi Jambi.
Kekerasan pada remaja merupakan masalah sosial yang berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan emosional remaja serta keterti ban Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya ditingkat sekolah sering kali menemui tantangan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah di SMA Negeri 4 Sarolangun di Kecamatan Mandiangin masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi yang minim dari berbagai pihak terkait.
Menurut edward i terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kebijkan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman siswa dan staf sekolah terhadap kebijakan pencegahan kekerasan masih rendah.
Penelitian ini menyarankan perluny a peningkatan edukasi dan sosialisasi kebijakan, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif bagi perkembangan remaja.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, kekerasan, mitigasi, murid sekolah 44 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56
PENDAHULUAN
Sekolah merupakan wahana pengembangan intelektualitas, potensi/bakat, dan nilai-nilai humanis dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.
Sekolah juga menjadi entitas di mana norma kedisiplinan bagi pelajar berlangsung.
Sekolah merupakan arena yang tidak dapat dipisahkan dari institusi lainnya seperti keluarga, masyarakat, dan media Realitas di sekolah sering kali juga merepresentasikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat luas, termasuk di dalamnya fenomena kekerasan (Efrianingrum, 2.
Konflik yang timbul di sekolah berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa, seperti tawuran dan perkelahian antar sesama teman.
Maraknya kasus tersebut dipandang sebagai tindakan kriminal yang menimbulkan dampak fisik dan sosial.
Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan generasi bangsa yang maju.
Namun, beberapa tahun terakhir tindakan kekerasan semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia, melanggar hak asasi manusia dan merugikan proses pendidikan (Jatmiko, 2.
Pada tahun 2015.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah.
Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk mengembangkan kebijakan dan program pencegahan serta penanganan kekerasan di sekolah.
Namun, upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan di sekolah tidak dapat dilakukan sendiri.
kolaborasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Collaborative governance adalah pendekatan yang menekankan kerja sama dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah.
Dalam konteks penanggulangan tindakan kekerasan di sekolah, collaborative governance dapat diartikan sebagai kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan serta program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah.
Kekerasan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internal di antaranya adalah adu gengsi, dendam lama, masalah percintaan .
, serta rasa tersinggung atau saling ejek.
Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya kasih sayang orang tua, lingkungan pergaulan, perkembangan iptek yang berpengaruh negatif, kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan berlebihan, dan masalah ekonomi.
Untuk melindungi hak asasi manusia dalam pendidikan.
HAM memainkan peran penting dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Konvergensi & Navira, 2.
Secara sosiologis, pengaruh yang mungkin terjadi pada generasi muda yang pernah mengalami tindakan kekerasan adalah mereka kemudian lebih mudah tertarik untuk menjadi bagian dari subkultur menyimpang seperti geng anak nakal, kelompok radikal, jaringan perdagangan narkoba, atau kelompok kriminal lainnya yang sering meresahkan Kelompok seperti itu biasanya menerima mereka atau bahkan memberikan harapan dan pandangan baru yang dapat memperkuat mereka atas ketidakadilan yang Para pelaku tidak lagi merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan serta ketertiban masyarakat.
Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat takut dengan geng atau kelompoknya.
Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu.
Sekolah adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peserta didik belajar mengembangkan perilaku yang positif.
Selain itu, perilaku tawuran juga bisa dikenai sanksi alternatif, seperti melakukan layanan masyarakat, mengikuti konseling, 45 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 atau mengikuti program rehabilitasi, dengan tujuan agar mereka memahami dampak dari perilakunya dan mengubah perilaku negatif tersebut.
Perlu dicatat bahwa hukuman bagi pelaku tawuran dapat beragam secara signifikan berdasarkan peraturan hukum setempat dan kebijakan pemerintah.
Masalah kekerasan pada remaja di SMAN 4 Sarolangun, berupa tawuran, menimbulkan keprihatinan serius dalam lingkungan pendidikan karena tidak hanya mengancam keamanan siswa, tetapi juga mengganggu proses belajar -mengajar yang seharusnya bermanfaat.
Seperti yang terjadi di SMAN 4 Sarolangun pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, telah terjadi tawuran antar pelajar kelas 3 dan kelas 2.
Tawuran ini berupa kekerasan fisik, yaitu pembacokan yang dilakukan oleh pelajar dari Desa Rangkiling terhadap pelajar dari Desa Mandiangin pada pukul 08.
00 WIB, setelah selesai mengikuti upacara bendera, tepatnya di kantin sekolah.
Dalam kejadian itu, 4 siswa mengalami luka bacok akibat senjata tajam, dan 3 siswa lainnya mengalami luka lebam akibat dipukul menggunakan kayu, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Namun, 6 siswa Rangkiling yang terlibat dalam kejadian tersebut melarikan diri (Hasbi Sabirin, 31 Oktober 2.
Diketahui kejadian ini dipicu oleh dendam.
Kasus ini sudah beberapa kali terjadi antara pelajar Desa Mandiangin dan Desa Rangkiling berupa tawuran.
Sejak tahun 2020 telah terjadi satu kali tawuran, kemudian terjadi lagi pada tahun 2021 satu kali, dan pada tahun 2023 dua kali, namun selalu diselesaikan dengan jalan damai dan tidak melaporkannya ke polisi (Tirapuspa, 31 Oktober 2.
Keluarga korban yang tidak menerima kejadian ini kemudian melakukan pemblokiran jalan bersama warga Desa Mandiangin, dengan tujuan mendesak kepolisian segera menangkap enam pelaku .
elajar dari Desa Rangkilin.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, penyelesaian konflik yang dipicu tawuran antar pelajar SMAN 4 Sarolangun asal Mandiangin dan Rangkiling sangat alot.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan tiga kali mediasi.
Mediasi pertama, dilakukan pada Senin, 30 Oktober 2023 sekitar pukul 13.
00 WIB
bertempat di Kantor Camat Mandiangin.
Mediasi dihadiri oleh Plh Sekda Kab.
Sarolangun Ir.
Dedy Hendry M.
Si.
Wakil Ketua DPRD Sarolangun Aang Purnama, pihak kepolisian, tokoh masyarakat Mandiangin, tokoh adat, dan masyarakat Mandiangin.
Mediasi ini dilakukan pasca adanya aksi penutupan jalan oleh masyarakat Mandiangin di depan Kantor Camat yang menyebabkan kemacetan lalu Dalam mediasi tersebut, masyarakat Mandiangin menuntut aparat penegak hukum menangkap pelaku pembacokan karena menurut mereka kejadian ini sudah sering terjadi dan dianggap sebagai puncak kemarahan masyarakat.
Namun mediasi dihentikan karena pihak korban meminta agar Kepala Desa Rangkiling hadir dalam kegiatan mediasi tersebut.
Mediasi kedua, dilanjutkan pukul 21.
00 WIB.
Senin malam, namun belum juga ditemukan kesepakatan.
Warga tetap tidak mau membuka jalan sebelum polisi menangkap pelaku pembacokan yang menyebabkan empat siswa terluka.
Mediasi ketiga, dilakukan pada Selasa pagi .
Oktober 2.
sekitar pukul 06.
WIB di rumah dinas Camat Mandiangin.
Dalam mediasi ini akhirnya ditemukan Sekitar pukul 08.
00 WIB pemblokiran jalan dibuka dan arus lalu lintas kembali normal.
46 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 Berikut hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut:
Pihak Polres Sarolangun bertanggung jawab menangkap pelaku pengeroyokan terhadap siswa Mandiangin paling lambat 3x24 jam .
iga har.
terhitung dari hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sampai 02 November 2023.
Apabila batas waktu penangkapan belum juga terlaksana, maka masyarakat Mandiangin akan kembali menutup akses jalan SarolangunAeJambi.
Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh keluarga pelaku sampai sembuh.
Ancaman pemblokiran jalan kembali muncul meskipun pemblokiran sebelumnya telah berakhir.
Jika kepolisian tidak berhasil menangkap enam pelaku dalam waktu yang ditentukan .
, masyarakat berpotensi melakukan pemblokiran ulang.
Ancaman ini mencerminkan ketidakpuasan atau kekecewaan masyarakat terhadap penyelesaian masalah hasil dari mediasi (IrMCNews.
ID, 2.
Dampak pemblokiran jalan sangat signifikan terhadap masyarakat dan lalu lintas.
Ratusan kendaraan dari Jambi dan sekitarnya terjebak macet selama 17 jam akibat pemblokiran tersebut.
Dampak ini mencakup kemacetan lalu lintas, keterlambatan perjalanan, dan kemungkinan gangguan lainnya terhadap aktivitas sehari-hari (Kurnia & Baryaksono, 2.
Data yang tersedia menunjukkan bahwa bentuk kekerasan fisik di SMAN 4 Sarolangun termasuk dalam kategori tawuran, yaitu tawuran pelajar antara dua kelompok dari sekolah yang sama namun berasal dari desa dan jenjang kelas yang berbeda, seperti tawuran antara siswa kelas XII dan siswa kelas XI, dan menjadi bagian dari perilaku negatif siswa di lingkungan sekolah.
Dampak dari tindakan tawuran oleh sekelompok pelajar di SMAN 4 Sarolangun tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan.
Maka, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk memperhatikan dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan secara ekstra.
Studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dimaknai sebagai metode yang digunakan agar sebuah kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan (HM, 2.
Secara spesifik, studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C.
Edward i yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan (HM, 2.
, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 4 Kecamatan Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun.
Provinsi Jambi.
Sumber data primer berasal dari hasil wawancara terhadap 11 informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berita di media dan data-data lain yang terkait.
Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ke ke rasan pada re maja di li ngkungan se kolah, se pe rti yang te rjadi di SMA Ne ge ri 4 Sarolangun, te lah me njadi masalah yang sangat se ri us dan me nde sak untuk 47 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 di tangani de ngan se ge ra.
Kasus tawuran yang be rulang kali te rjadi di se kolah i ni , te rmasuk i nsi de n tragi s pada 30 Oktobe r 2023, me nunjukkan adanya pola ke ke rasan yang me ngancam ke se lamatan si swa dan me ngganggu prose s pe mbe lajaran.
Tawuran te rse but ti dak hanya me ni mbulkan korban luka fi si k, te tapi juga me mi cu ke marahan di kalangan masyarakat se ki tar, yang akhi rnya me mi cu ti ndakan pe mbloki ran jalan se bagai be ntuk prote s te rhadap lambatnya pe nanganan ole h pi hak be rwe nang.
Untuk me ngatasi masalah i ni , pe me ri ntah te lah me ne tapkan ke bi jakan untuk me nce gah ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun, salah-satunya de ngan me mbe ntuk Ti m Pe nce gahan dan Pe nanganan Ke ke rasan (TPPK).
Ke bi jakan i ni te rcantum dalam Pe rme ndi kbudri ste k Nomor 46 Tahun 2023 te ntang Pe nce gahan dan Pe nanganan ke ke rasan di Li ngkungan Satuan Pe ndi di kan (PPKSP).
untuk me ni ngkatkan ke e fe kti vi tasan ke bi jakan pe rme di kbudri ste k Nomor 46 Tahun 2023, agar ti dak te rjadi lagi ke ri butan dan me ndapat pe rdamai an antara muri d dari de sa Mandi angi n de ngan muri d de sa Rangki li ng.
Pada tanggal 06 De se mbe r 2024 pe me ri ntah ke camatan Mandi angi n me ngadakan rapat maje li s guru dan komi te .
Kare na me li hat masalah tawuran di SMAN 4 Sarolangun sudah be rulang kali te rjadi .
Se hi ngga pe me ri ntah dae rah ke camatan Mandi angi n me mutuskan SMAN 4 Sarolangun me ngadakan ke bi jakan ke las jauh atau pe mi sahan ke las yang di se tujui ole h di nas pe ndi di kan Provi nsi , camat Mandi angi n, ke pala de sa Mandi angi n Se rumpun se rta wali muri d.
Di dalam ke putusan te rse but untuk muri d dari de sa Rangki li ng harus me lakukan se kolah jauh de ngan jumlah si swa ke las X: 30, ke las XI : 31, dan ke las XI I : 17.
Dan te mpat be lajar me ngajar masi h me numpang di Ge dung Madrasah Rangki li ng Bakti , adapun te naga me ngajarnya atas pe rmi ntaan dari warga de sa Rangki li ng yang harus be rasal dari warga Rangki li ng i tu se ndi ri , me ski pun guru dari SMA i nduk si ap me ngajar ke las Hasi l pe ne li ti an me nunjukkan bahwa sosi ali sasi ke bi jakan te rkai t pe nanggulangan ti ndakan ke ke rasan pada re maja di SMA Ne ge ri 4 Sarolangun sudah di laksanakan, namun be lum opti mal.
Pi hak se kolah te lah me ngadakan be be rapa sosi ali sasi ke pada si swa dan guru me nge nai pe nti ngnya me njaga ke amanan dan ke nyamanan di li ngkungan se kolah.
Sosi ali sasi i ni di lakukan me lalui ke gi atan ruti n se pe rti upacara be nde ra, rapat orang tua si swa, dan pe rte muan de ngan komi te se kolah.
Namun, ti dak se mua si swa dan orang tua me mahami se cara me ndalam i si dari ke bi jakan te rse but, yang be rdampak pada kurangnya ke sadaran te ntang pe nti ngnya pe nanggulangan ke ke rasan.
Dalam hal i ni E dward I I I .
alam HM, 2.
me nyatakan bahwa, se buah ke bi jakan dalam pe laksanaanya sangat di pe ngaruhi ole h be be rapa aspe k pe nti ng dalam me ngukur ke be rhasi lan atau ke gagalan suatu ke bi jakan yang di pe ngaruhi ole h be be rapa faktor yai tu komuni kasi , sumbe r daya, di sposi si , dan struktur bi rokrasi .
Komunikasi Komuni kasi se bagai pe ranan yang sangat pe nti ng dalam pe nyampai an suatu ke bi jakan.
Ole h kare na i tu ke bi jakan yang di rumuskan ole h pe me ri ntah te rkai t pe nanggulangan ti ndakan ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun, yai tu me mbuat Ti m Pe nce gahan dan Pe nanganan Ke ke rasan (TPPK) se rta ke bi jakan se kolah jauh ke pada muri d dari de sa rangki li ng, yang harus di sampai kan de ngan je las ke pada se luruh pi hak te rkai t, te rmasuk pi hak se kolah, aparat pe ne gak hukum, orang tua si swa, dan si swa i tu se ndi ri .
Komuni kasi yang e fe kti f akan me masti kan bahwa se mua pi hak me mahami pe ran dan tanggung jawab me re ka dalam me nce gah dan me nangani ke ke rasan.
Pada 48 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 kasus di SMA Ne ge ri 4 Sarolangun, pe nti ng bagi pi hak se kolah dan pe me ri ntah dae rah untuk me masti kan bahwa si swa dan masyarakat luas me nge tahui ke bi jakan yang be rlaku se rta sanksi yang akan di te rapkan ji ka te rjadi pe langgaran.
Ke bi jakan se kolah jauh yang di putuskan ole h pe me ri ntah dae rah ke camatan mandi angi n, juga me mbutuhkan komuni kasi antara pe mbuat ke bi jakan ke pada be rbagai pi hak yang te rkai t, de ngan ke bi jakan yang me re ka buat me mbe ri kan i nformasi yang je las dan kompre he nsi f ke pada se mua pi hak.
I ni akan me mbantu dalam me ngi mple me ntasi kan ke bi jakan se kolah jauh se cara e fe kti f dan me masti kan bahwa se mua pe mangku ke pe nti ngan te rli bat dan te ri nformasi de ngan bai k.
Se pe rti yang di je laskan ole h bapak camat Mandi angi n yai tu bapak Hari s Fadi llah me nyatakan:
Pe me ri ntah ke camatan Mandi angi n te lah me ngadakan Sosi ali sasi dan Rapat Koordi nasi dalam me mbuat ke bi jakan se kolah jauh, yang di hadi ri ole h, ke pala se kolah, kapolse k, ke pala de sa, dan rami l.
De ngan me mi sahkan muri d atau me ngali hkan me re ka ke se kolah lai n, hal i ni dapat me nce gah konfli k atau ke ke rasan yang mungki n akan be rke mbang le bi h lanjut ji ka pe laku dan korban te tap be rada di li ngkungan yang sama.
Juli 2.
De ngan ke putusan yang di buat ole h pe me ri ntah ke camatan mandi angi n, pi hak se kolah juga pe rlu me ngi mformasi kan pe ne rapan i mple me ntasi ke bi jakan pe nanggulangan ti ndakan ke ke rasan pada re maja di SMAN 4 Sarolangun, me lalui wawancara de ngan ke pala se kolah yai tu i bu Sri Haryani S.
Ag.
Pd.
I .
me ngatakan Ke bi jakan se kolah jauh dan pe ne rapan TPPK me rupakan strate gi pe me ri ntah dalam pe nce gahan ke ke rasan dan dukungan untuk me nci ptakan li ngkungan se kolah yang le bi h aman dan me ndukung bagi se mua si swa.
Pi hak se kolah be rupaya me nsosi ali sasi kan ke bi jakan te rse but ke pada para muri d dan orang tua si swa, de ngan cara pe nyampai an langsung dalam rapat, maupun me mbe ri kan i nformasi me lalui grub whatshap.
Juli 2.
Pi hak se kolah juga be rkomi tme n untuk me nce gah ke ke rasan antar pe lajar me lalui be rbagai upaya yang te rstruktur.
Upaya me li puti sosi ali sasi saat Masa Ori e ntasi Se kolah (MOS), sosi ali sasi ruti n di se ti ap ke las, pe lati han bagi guru, pe ne rapan tata te rti b se kolah, pe nge mbangan pe ndi di kan karakte r, se rta pe mbe ntukan Ti m Pe nce gahan dan Pe nanganan Ke ke rasan (TPPK) yang si ap me mbantu si swa me nghadapi se lalu me lakukan pe nge ce kan/pe me ri ksaan te rhadap si swa-si swi khususnya muri d laki -laki pada saat se be lum masuk ge rbang se kolah, guna me nganti si pasi si swa me mbawa se njata tajam ke se kolah.
Te rkai t dalam me ngatasi pe nce gahan ke ke rasan i ni , te ntunya dukungan dan ke rja sama de ngan pi hak be rwaji b sangat di butuhkan ole h pi hak se kolah, untuk me mbe ri kan pe ndi di kan dan pe lati han de ngan para muri d dan orang tua, se pe rti yang di sampai kan ole h bapak Wahyu Se no S.
MA se laku Kapolse k Ke camatan Mandiangin me ngatakan bahwa:
Kami se bagai ke poli si an ke camatan mandi angi n me lakukan pe mbi naan langsung te rhadap si swa-si swi SMAN 4 yai tu de ngan me mbe ri kan pe nyuluhan pada saat upacara hari se ni n, se pe rti sosi ali sasi bahaya ke ke rasan antar pe lajar, ke nakalan re maja, bahaya narkoba, se rta pe ndi di kan anti bullyi ng, dan me lakukan patroli di se ki tar se kolah di jam rawan pada saat pagi dan si ang hari , 49 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 se rta me lakukan pe rte muan de ngan wali muri d untuk me mbe ri kan i nformasi te ntang pe ran orang tua, dalam me mbi na karakte r anak di rumah untuk me mbantu ke be rhasi lan ke bi jakan pe nanggulangan ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun.
Juli 2.
Sumber Daya Pe me ri ntah dae rah dan pi hak se kolah harus me masti kan bahwa sumbe r daya yang di pe rlukan untuk me nce gah ke ke rasan, se pe rti te naga ke amanan, fasi li tas pe ndukung, dan program-program pe nce gahan, te rse di a dan dapat di akse s.
Dalam kasus SMA Ne ge ri 4 Sarolangun, di pe rlukan pe ni ngkatan dalam jumlah pe rsone l keamanan di se kolah, se rta pe lati han bagi guru dan staf se kolah dalam me nangani si tuasi ke ke rasan.
Se lai n i tu, program TPPK dan ke gi atan e kstrakuri kule r yang posi ti f harus di ti ngkatkan untuk me mbe ri kan ruang bagi si swa me nyalurkan e ne rgi me re ka ke arah yang le bi h konstrukti f.
Sumbe r daya manusi a Sumbe r daya manusi a me rupakan sumbe r daya yang me ndukung dalam me ne ntukan ke be rhasi lan ke bi jakan.
Se ti ap tahap i mple me ntasi me nuntut adanya sumbe r daya manusi a yang be rkuali tas se suai de ngan pe ke rjaan yang di i syaratkan ole h ke bi jakan yang te lah di te tapkan.
Sumbe r daya di si ni adalah i nstansi -i nstansi yang be rpe ran akti f dalam me ndukung ke be rhasi lan i mple me ntasi ke bi jakan.
Se pe rti yang di sampai kan ke pala se kolah SMAN 4 Sarolangun yai tu i bu Sri Haryani S.
Ag.
Pd.
I .
me ngatakan bahwa:
Saya me li hat ke rja sama pe me ri ntah dae rah khusunya, kapolse k, camat, kade s, se rta di nas pe ndi di kan sangat be rpe ngaruh dalam me nce gah te rjadi ti ndak ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun, se hi ngga dapat me ri ngankan be ban se kolah dalam me njaga li ngkungan yang aman bagi anak-anak ki ta.
De ngan adanya ke rja sama i ni , saya me rasa le bi h te nang kare na tahu bahwa ada upaya nyata untuk me nce gah ke ke rasan.
Juli Dari hasi l wawancara de ngan ke pala se kolah, dapat di si mpulkan bahwa ke rja sama de ngan pi hak be rke pe nti ngan sangat me mbantu dalam i mple me ntasi ke bi jakan pe nanggulangan ti ndakan ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun, de ngan be rbagai upaya se pe rti camat yang me lakukan pe mantauan ruti n te rhadap kondi si se kolah, dan li ngkungan se ki tar untuk me ngi de nti fi kasi pote nsi konfli k, ke mudi an kade s me njali n komuni kasi yang le bi h bai k de ngan pi hak se kolah dan masyarakat untuk me nyampai kan i nformasi , me nge nai ri si ko tawuran dan ke ke rasan, dan kapolse k me lakukan pe ngawasan le bi h ke tat di se ki tar are a se kolah dan te mpat-te mpat yang se ri ng me njadi lokasi tawuran, se rta di nas pe ndi di kan me nye di akan layanan konse li ng dan bi mbi ngan untuk si swa agar me re ka dapat me ngatasi masalah se cara se hat dan me ndapatkan dukungan e mosi onal, dan me ngadakan pe lati han bagi guru dan staf se kolah te ntang cara me ngi de nti fi kasi dan me nangani pote nsi konfli k atau ke ke rasan di se kolah.
De ngan ke rja sama yang bai k antara se mua pi hak yang te rli bat, pe nanggulangan ti ndak ke ke rasan di se kolah dapat le bi h e fe kti f dan be rke lanjutan.
50 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 Anggaran Dalam i mple me ntasi ke bi jakan, anggaran be rkai tan de ngan ke cukupan modal atas suatu program atau ke bi jakan untuk me njami n te rlaksanakannya ke bi jakan, se bab tanpa dukungan anggaran yang me madai , ke bi jakan ti dak akan be rjalan de ngan e fe kti k dalam me ncapai tujuan dan sasaran.
Di sampai kan ole h ke pala se kolah yai tu i bu Sri Haryani :
Pe nge lolaan anggaran di SMA Ne ge ri 4 Sarolangun, te rutama yang be rkai tan de ngan pe nanggulangan ke ke rasan di kalangan re maja, di lakukan de ngan sangat hati -hati dan te re ncana.
Se ti ap tahun, kami me ngalokasi kan se bagi an anggaran untuk program-program yang be rtujuan untuk me nci ptakan li ngkungan se kolah yang aman dan kondusi f, te rmasuk program anti -ke ke rasan.
Pri ori tas anggaran untuk pe nanggulangan ke ke rasan di te ntukan be rdasarkan urge nsi dan dampak program yang di usulkan.
Kami me mpri ori taskan ke gi atan yang langsung be rhubungan de ngan pe nce gahan, se pe rti pe nyuluhan, pe lati han bagi si swa dan guru, se rta ke rja sama de ngan pi hak ke poli si an.
Kami juga me ngalokasi kan dana untuk me mpe rkuat i nfrastruktur pe ndukung.
Jmmuli 2.
Me ski pun me nghadapi tantangan se pe rti ke te rbatasan anggaran dan pe rubahan ke bi jakan, se kolah be rupaya me nggunakan dana yang te rse di a se cara e fi si e n dan e fe kti f.
Moni tori ng dan e valuasi ruti n di lakukan untuk me masti kan bahwa se ti ap program me ncapai tujuannya.
Se lai n i tu, se kolah juga akti f me ncari dukungan tambahan dari pe me ri ntah dan se ktor swasta untuk me mpe rkuat upaya pe nanggulangan ke ke rasan.
Se cara ke se luruhan, ke pala se kolah be rharap agar anggaran yang ada dapat te rus me ndukung te rci ptanya li ngkungan se kolah yang aman dan be bas dari ke ke rasan, se rta me ngi ngi nkan adanya pe ni ngkatan dukungan fi nansi al untuk me njalankan program-program yang le bi h i novati f dan be rdampak luas.
Fasi li tas se gala se suatu yang dapat me mudahkan dan me lancarkan pe laksanaan suatu usaha dan me rupakan sarana dan prasarana yang be rpe ngaruh dalam i mple me ntasi ke bi jakan.
Be rdasarkan hasi l wawancara de ngan ke pala se kolah SMAN 4 Sarolangun yai tu i bu Sri Haryani S.
Ag.
Pd.
I .
me nge nai bagai mana fasi li tas yang ada pada SMA Ne ge ri 4 Sarolangun dalam me nce gah te rjadi ke ke rasan antar pe lajar me ngatakan bahwa:
Dalam upaya me nanggulangi ke ke rasan di kalangan re maja.
SMA Ne ge ri 4 Sarolangun me nye di akan be rbagai fasi li tas yang me ndukung te rci ptanya li ngkungan se kolah yang aman dan kondusi f.
Fasi li tas i ni te rmasuk ruang konse li ng, pe rpustakaan, mushola, se rta be rbagai program dan ke gi atan e kstrakuri kule r yang be rtujuan untuk me ni ngkatkan ke te rli batan si swa dalam ke gi atan posi ti f.
Juli 2.
De ngan me nye di akan be rbagai fasi li tas yang me ndukung di SMAN 4 Sarolangun, se pe rti ruang konse li ng untuk me mbantu si swa me nghadapi masalah, pe rpustakaan se bagai sumbe r i nformasi yang dapat me ni ngkatkan pe nge tahuan si swa te ntang be rbagai topi k, te rmasuk cara me nye le sai kan konfli k se cara damai , ke mudi an ruang mushola yai tu te mpat i badah yang dapat be rkontri busi dalam pe mbe lajaran agama, pe mbe ntukan karakte r, ni lai -ni lai 51 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 moral, dan e ti ka yang bai k di kalangan si swa.
Se rta be rbagai program ke gi atan e kstrakuri kule r yang di rancang untuk me ni ngkatkan ke te rli batan si swa dalam akti vi tas posi ti f.
Fasi li tas i ni be rtujuan me nci ptakan li ngkungan se kolah yang aman dan kondusi f, se kali gus me ngurangi pote nsi ke ke rasan di kalangan si swa.
Hal i ni juga di rasakan ole h salah-satu muri d yai tu Bunga Ci nta Le stari me ngatakan bahwa:
Me nurut saya, fasi li tas yang di se di akan ole h se kolah sudah cukup bai k untuk me mbantu me nce gah ke ke rasan di kalangan re maja.
Mi salnya, adanya ruang konse li ng sangat me mbantu bagi si swa yang me mi li ki masalah atau butuh te mpat untuk be rce ri ta.
Saya se ndi ri pe rnah me ngunjungi ruang konse li ng dan me rasa sangat te rbantu.
Se lai n i tu, se kolah juga punya banyak ke gi atan e kstrakuri kule r yang posi ti f, se pe rti klub olahraga dan se ni .
Ke gi atan-ke gi atan i ni bi sa jadi alte rnati f yang bai k bagi si swa untuk me nyalurkan e ne rgi me re ka de ngan cara yang posi ti f.
Juli 2.
Dari wawancara de ngan ke dua i nforman di atas, dapat di si mpulkan bahwa fasi li tas yang di se di akan ole h se kolah, se pe rti ruang konse li ng yang di ni lai sangat me mbantu dalam upaya pe nanggulangan ke ke rasan di kalangan re maja.
Ruang konse li ng di anggap se bagai te mpat yang aman dan me ndukung bagi si swa yang me mbutuhkan bantuan, namun ada harapan agar ke te rse di aan konse lor di ti ngkatkan untuk me njangkau le bi h banyak si swa.
Se lai n i tu, muri d juga me ngusulkan adanya le bi h banyak ke gi atan yang me li batkan si swa dalam upaya pe nce gahan ke ke rasan, se pe rti se mi nar atau workshop.
Se cara ke se luruhan, muri d be rharap bahwa se kolah dapat te rus me nge mbangkan dan me mpe rbai ki fasi li tas i ni agar li ngkungan se kolah te tap aman dan nyaman bagi se mua si swa, se rta me ndukung upaya pe nce gahan ke ke rasan se cara be rke lanjutan.
Disposisi Disposisi merupakan watak dan karakte ri sti k yang di mi li ki ole h i mple me ntor, se pe rti komi tme n, ke jujuran, si fat de mokrati s.
Apabi la i mple me ntor me mi li ki di sposi si yang bai k, maka i mple me ntor te rse but dapat me njalankan ke bi jakan de ngan bai k se pe rti apa yang di i ngi nkan ole h pe mbuat ke bi jakan.
Ke ti ka i mple me ntor me mi li ki si kap atau pe rspe kti f yang be rbe da de ngan pe mbuat ke bi jakan, maka prose s i mple me ntasi ke bi jakan juga me njadi ti dak e fe kti f.
Be rdasarkan hasi l wawancara de ngan ke pala se kolah SMAN 4 Sarolangun yai tu i bu Sri Haryani S.
Ag.
Pd.
I .
me nge nai di sposi si atau si kap dari staf se kolah te rhadap ke bi jakan pe nanggulangan ke ke rasan di SMA Ne ge ri 4 Sarolangun me ngatakan bahwa:
Te ntu kami sangat pe duli de ngan ke amanan dan ke nyamanan para si swa.
Untuk me nce gah te rjadi nya ke ke rasan antar pe lajar, kami te lah me ngambi l be be rapa langkah strate gi s yang me li batkan se luruh e le me n se kolah, mulai dari guru, staf, hi ngga para si swa i tu se ndi ri .
Salah satu langkah utama adalah pe nguatan ni lai -ni lai karakte r dan ke di si pli nan me lalui ke gi atan hari an.
Kami te lah me mpe rke nalkan program hari an se pe rti ape l pagi dan ke gi atan rohani yang ruti n di adakan untuk 52 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 me mpe rkuat moral dan e ti ka si swa.
Se lai n i tu, kami juga te lah me mbe ntuk ti m khusus yai tu ti m Pe nanggulangan dan Pe nce gahan Ke ke rasan yang be rtugas untuk me mantau dan me nangani masalahmasalah yang be rpote nsi me ni mbulkan konfli k antar si swa.
Juli 2.
Dari hasi l wawancara di atas, di si mpulkan bahwa di SMA Ne ge ri 4 Sarolangun te lah me ngambi l langkah-langkah strate gi s untuk me nce gah ke ke rasan antar pe lajar de ngan me ngutamakan pe nde katan yang me nye luruh dan me li batkan se luruh kompone n se kolah.
Se kolah i ni te lah me mpe rkuat ni lai -ni lai karakte r dan ke di si pli nan me lalui ke gi atan hari an se pe rti ape l pagi dan ke gi atan rohani .
Se lai n i tu, pe mbe ntukan ti m pe nanggulangan dan pe nce gahan ke ke rasan (TPPK) se rta ke lompok ke rja si swa se pe rti OSI S me rupakan bagi an dari di sposi si yang di te rapkan untuk me mantau dan me nce gah pote nsi konfli k.
Be rdasarkan hasi l wawancara yang di lakukan be rsama camat mandi angi n me nge nai di sposi si /si kap te rhadap i mple me ntasi ke bi jakan dalam pe nanggulangan ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun me nyatakan:
Pe me ri ntah ke camatan sangat se ri us dalam me nangani pe nce gahan ke ke rasandi SMAN 4 Sarolangun i ni .
Langkah-langkah konkre t yang kami ambi l me li puti pe ni ngkatan koordi nasi antara pi hak se kolah, ke poli si an, di nas pe ndi di kan dan masyarakat untuk me ngi de nti fi kasi pote nsi masalah le bi h awal.
Se lai n i tu, kami me ni ngkatkan pe ngawasan di se ki tar li ngkungan se kolah dan me nye le nggarakan sosi ali sasi rutin untuk me nge dukasi orang tua dan si swa te ntang bahaya ke ke rasan se rta cara me laporkan ke jadi an ji ka te rjadi .
Kami be rharap de ngan langkahlangkah i ni , ki ta bi sa me nci ptakan li ngkungan be lajar yang aman dan kondusi f.
Juli 2.
Se kolah juga me ne kankan pe nti ngnya parti si pasi akti f dari si swa dalam program pe nce gahan ke ke rasan, de ngan me ngadakan se si pe lati han dan workshop yang me li batkan me re ka.
Dalam pe nanganan kasus ke ke rasan yang te lah te rjadi , se kolah me ngadopsi pe nde katan di si pli n yang te gas namun e dukati f, de ngan me li batkan konse li ng i nte nsi f dan parti si pasi orang tua se rta pi hak be rwe nang ji ka di pe rlukan.
Tantangan yang di hadapi te rutama te rkai t de ngan konsi ste nsi dan ke sadaran dari se mua pi hak, namun se kolah te rus be rupaya me njaga komuni kasi yang bai k dan pe nde katan humani s untuk me masti kan program pe nce gahan be rjalan e fe kti f.
Se cara ke se luruhan langkah-langkah yang di ambi l ole h SMA Ne ge ri 4 Sarolangun me nunjukkan komi tme n yang kuat dalam me nci ptakan li ngkungan be lajar yang aman dan kondusi f.
Struktur Birokrasi Struktur organi sasi me mi li ki pe ngaruh yang si gni fi kan te rhadap i mple me ntasi ke bi jakan.
Aspe k struktur organi sasi i ni me li ngkupi dua hal yai tu me kani sme dan struktur bi rokrasi i tu se ndi ri .
Aspe k pe rtama adalah me kani sme , dalam i mple me ntasi ke bi jakan bi asanya sudah di buat Standart Ope rati onal Proce dur (SOP).
SOP me njadi pe doman bagi se ti ap i mpe le me ntor dalam be rti ndak agar dalam pe laksanaan ke bi jakan ti dak me le nce ng dari 53 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 tujuan dan sarana ke bi jakan.
Aspe k ke dua adalah struktur bi rokrasi , struktur bi rokrasi yang te rlalu panjang dan te rfragme ntasi akan ce nde rung me le mahkan pe ngawasan dan me nye babkan prose dur bi rokrasi yang rumi t dan komple ks yang se lanjutnya akan me nye babkan akti vi tas organi sasi me njadi fle ksi be l.
Pada wawancara de ngan ke pala se kolah SMAN 4 Sarolangun yai tu i bu Sri Haryani S.
Ag.
Pd.
I .
me nge nai bagai mana prose dur di lakukan pi hak se kolah dalam me nce gah te rjadi ke ke rasan antar pe lajar di SMA Ne ge ri 4 Sarolangun me ngatakan bahwa:
Dalam upaya pe nanggulangan ke ke rasan di li ngkungan SMAN 4 Sarolangun Pi hak se kolah me lakukan prose dur Re ncana Ti ndak Lanjut de ngan Ti m pe nce gahan dan pe nanganan Ke ke rasan (TPPK) me lalui ke rjasama yang soli d dan be rke lanjutan de ngan pi hak-pi hak te rkai t, kami be rharap dapat me nci ptakan li ngkungan be lajar yang le bi h aman, i nklusi f, dan me ndukung bagi se luruh komuni tas SMAN 4 Sarolangun.
Juli 2.
Untuk me ni ngkatkan ki ne rja ti m pe nce gahan dan pe nanganan ke ke rasan (TPPK) di SMAN 4 Sarolangun, pi hak se kolah me re ncanakan be be rapa prose dur ti ndakan lanjut.
Pertama, akan di lakukan e valuasi me nye luruh te rhadap program-program pe nce gahan yang te lah di jalankan untuk me ngukur e fe kti vi tasnya dan me ngi de nti fi kasi are a yang pe rlu di pe rbai ki .
Kedua, akan di pe rkuat ke rja sama de ngan pi hak te rkai t, se pe rti le mbaga ke se hatan me ntal dan ke poli si an, untuk me ni ngkatkan re spons te rhadap kasus ke ke rasan.
Se lanjutnya, akan di susun program pe lati han ruti n bagi staf dan guru untuk me ni ngkatkan ke te rampi lan me re ka dalam me nde te ksi dan me nangani kasus ke ke rasan.
Te rakhi r, akan di ti ngkatkan komuni kasi de ngan orang tua agar me re ka dapat be rpe ran akti f dalam me ndukung upaya pe nce gahan di rumah.
Ke mudi an pe ne li ti me lakukan wawancara de ngan skre tari s de sa yai tu bapak Ai di l Pajri me nge nai bagai mana struktur bi rokrasi pe me ri ntah de sa te rli bat dalam pe nce gahan ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun me nyatakan:
Te ntu.
Struktur bi rokrasi pe me ri ntah de sa kami me li batkan be be rapa e le me n kunci dalam pe nce gahan ke ke rasan di se kolah.
Te rdi ri dari pe rangkat de sa, te rmasuk Se kre tari s De sa.
Ke pala Dusun, dan anggota BPD (Badan Pe rmusyawaratan De s.
Ti m i ni be rtanggung jawab untuk be rkoordi nasi de ngan pi hak se kolah, masyarakat, dan i nstansi te rkai t dalam me rancang dan me laksanakan program pe nce gahan.
Ke pala Dusun dan RT be rpe ran dalam me ngi de nti fi kasi pote nsi masalah di ti ngkat masyarakat dan me mbe ri kan i nformasi yang re le van ke pada ti m.
Se lai n i tu, kami juga be ke rja sama de ngan di nas pe ndi di kan dan ke poli si an untuk me masti kan adanya dukungan yang di pe rlukan.
Struktur i ni di rancang untuk me masti kan bahwa pe nce gahan ke ke rasan di lakukan se cara te rpadu dan me nye luruh di ti ngkat de sa.
Juli 2.
Dari pe nuturan se kre tari s de sa di atas, bahwa di sposi si /si kap pe me ri ntah de sa sangat me ndukung ke rja sama antara pe rangkat de sa, se kolah, masyarakat, di nas pe ndi di kan, dan ke poli si an untuk me nci ptakan pe nde katan yang te rpadu 54 | Amalia Soleha 1 .
Wenny Ira Reverawaty 2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Remaja di SMA Negeri 4 Mandiangin.
Kabupaten Sarolangun Vol 1.
No 1 .
: Page no: 44-56 dalam pe nanggulangan ke ke rasan.
Se rta Ke pala De sa be rpe ran pe nti ng dalam me nci ptakan li ngkungan yang kondusi f untuk me nce gah ke ke rasan di se kolah dan me masti kan bahwa se ti ap langkah yang di ambi l e fe kti f dan be rke lanjutan.
KESIMPULAN
Komunikasi antara pi hak se kolah, di nas pe ndi di kan, camat, dan ke poli si an di SMAN 4 Sarolangun be rjalan bai k dalam pe ne rapan ke bi jakan pe nce gahan ke ke rasan pe lajar, di dukung ole h sosi ali sasi , me di asi , dan pe mbuatan program-program yang be rmanfaat bagi para muri d.
Sumber daya manusi a yang te rbatas, namun ke rja sama de ngan pi hak be rke pe nti ngan se pe rti camat, kapolse k, kade s sangat me mbantu dalam i mple me ntasi ke bi jakan pe nanggulangan ti ndakan ke ke rasan di SMAN 4 Sarolangun.
Disposisi se kolah me ngutamakan pe nge mbangan karakte r dan di si pli n me lalui ke gi atan pre ve nti f, se me ntara struktur organisasi Untuk me ni ngkatkan ki ne rja ti m pe nce gahan dan pe nanganan ke ke rasan (TPPK) di SMAN 4 Sarolangun, pi hak se kolah me re ncanakan e valuasi program yang ada, me mpe rkuat ke rja sama de ngan le mbaga ke se hatan me ntal dan ke poli si an, me nyusun pe lati han ruti n untuk staf dan guru, se rta me ni ngkatkan komuni kasi de ngan orang tua.
REFERENSI