E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025
Universitas Bina Taruna Gorontalo
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA GORONTALO: ANALISIS MODEL
GEOEGE C.
EDWARD i Ferawaty Lamagoa1.
Febri Dwi P.
Badu2.
Siti Nurfadila Abdul3.
Miranda Hakim4 Program Ilmu Administrasi Publik.
Universitas Bina Taruna Gorontalo ferawatilamagoa16@gmail.
com1, febrybadu29@gmail.
fadhilaabdul333@gmail.
com3, mirandahakim.
april03@gmail.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo dalam perspektif administrasi publik.
Kemiskinan sebagai persoalan multidimensional masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan .
ibrary researc.
Data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku kebijakan publik, dokumen peraturan perundang-undangan, serta data statistik Badan Pusat Statistik.
Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C.
Edward i yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo belum optimal.
Permasalahan ditemukan pada aspek komunikasi yang belum efektif dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang masih lemah, keterbatasan anggaran serta kapasitas aparatur pada aspek sumber daya, perbedaan komitmen dan responsivitas pelaksana pada aspek disposisi, serta struktur birokrasi yang masih sektoral dan kurang adaptif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta reformasi birokrasi yang lebih kolaboratif dan responsif guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan.
Administrasi Publik.
Kemiskinan.
Kota Gorontalo
ABSTRACT
This study examines the implementation of poverty alleviation policies in Gorontalo City from the standpoint of public administration.
As a complex and multidimensional social problem, poverty continues to pose significant challenges to regional development, thereby placing local governments in a crucial position to ensure that related policies are executed effectively and reach their intended beneficiaries.
The research adopts a qualitative design based on a library research approach.
Data were derived from an extensive review of national and international scholarly articles, public policy literature, legislative and regulatory documents, and statistical reports published by Badan Pusat Statistik.
The analysis applies George C.
Edward iAos policy implementation framework, which highlights four central dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
The results reveal that the execution of poverty reduction policies in Gorontalo City remains suboptimal.
Communication gaps and insufficient coordination among local government institutions weaken policy transmission.
Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo Constraints in financial support, human resource capacity, and infrastructural facilities limit program effectiveness.
Differences in commitment and responsiveness among implementers further influence the consistency of policy delivery.
Additionally, a predominantly sectoral and less flexible bureaucratic system hampers overall performance.
The study concludes that improving inter-agency coordination, strengthening institutional and human resource capacity, maximizing resource management, and fostering a more collaborative and adaptive bureaucratic reform are necessary steps to enhance the effectiveness of poverty alleviation policy implementation in Gorontalo City.
Keywords: Policy Implementation.
Public Administration.
Poverty Alleviation.
Gorontalo City.
PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Attoma & Matteucci, 2.
Dalam konteks pembangunan global, penghapusan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam Sustainable Development Goals (SDG.
, khususnya pada tujuan pertama yang menekankan pentingnya sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan (United Nations, 2.
Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di tingkat daerah (Mubarok et al.
, 2020.
Singgir et al.
, 2.
Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan bukan sekadar pelaksanaan teknis, tetapi merupakan proses interaksi antara aktor, sumber daya, struktur organisasi, dan komunikasi kebijakan (Knill et al.
, 2.
menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta struktur birokrasi yang sektoral menjadi kendala utama dalam efektivitas kebijakan publik di daerah (Sulila et al.
, 2024.
Nadila et al.
, 2025.
Satispi et al.
, 2.
Namun, meskipun terdapat penurunan signifikan dalam angka kemiskinan ekstrem sejak 1990, kemajuan menuju pengentasan kemiskinan masih berjalan tidak merata dan relatif lambat di banyak negara berkembang, terutama setelah terjadinya gangguan global seperti pandemi COVID-19 dan ketidaksetaraan struktural yang memperlemah kemampuan institusional untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif Dalam kajian administrasi publik, efektivitas penanggulangan kemiskinan tidak semata ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi pada sejauh mana proses implementasi berlangsung secara konsisten di tingkat pelaksana (Sustainable & Goals, 2.
v Banyak penelitian menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan publik sering kali terjadi bukan karena rancangan kebijakan yang buruk, tetapi karena tantangan dalam tahap implementasi, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat, keterbatasan Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo sumber daya birokrasi, serta rendahnya komitmen dan kapabilitas aparatur pelaksana di lapangan(Najam A, 1.
Studi-studi ini menegaskan bahwa policy implementation merupakan fase kritis dimana interaksi antar aktor publik, sumber daya yang tersedia, serta struktur koordinasi menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kurhayadi, 2.
Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas kebijakan nasional yang diwujudkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta penguatan kelembagaan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Namun, berbagai kajian nasional menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah masih menghadapi kendala struktural dan administratif, seperti lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya efektivitas pengawasan dan evaluasi kebijakan(Matland, 2.
Kota Gorontalo sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo mengalami peningkatan dari 3,09% pada tahun 2019 menjadi 5,14% pada tahun 2025.
Peningkatan ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan (BPS Kota Gorontalo, 2.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di tingkat (Statistik & Gorontalo, 2.
erbagai penelitian internasional dan nasional menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang adaptif, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori implementasi kebijakan dan studi kebijakan Pembangunan.
Namun, kajian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya pada level pemerintah daerah, masih didominasi oleh pendekatan deskriptif dan evaluatif, serta belum banyak mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori implementasi kebijakan yang berkembang dalam literatur internasional.
(Rakhmat & Firdaus.
Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian .
esearch ga.
yang menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari perspektif administrasi publik di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kota Gorontalo, masih terbatas dan belum dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang mapan.
Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan dengan menganalisis implementasi kebijakan Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo menggunakan model implementasi kebijakan George C.
Edward i yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
(Singgir et al.
, 2.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dari perspektif administrasi publik, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat pemerintah daerah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan .
ibrary researc.
yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber tertulis.
Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, konsep, serta pola hubungan antar variabel kebijakan secara komprehensif berdasarkan perspektif teoritis dan empiris yang berkembang dalam kajian administrasi publik dan kebijakan sosial ( Snyder H, 2019.
Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku kebijakan publik, dokumen resmi pemerintah, serta data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan mengidentifikasi tema-tema utama serta pola implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat pemerintah daerah.
Teknik analisis ini digunakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki validitas konseptual dan relevansi teoritis dengan kerangka implementasi kebijakan yang digunakan (John W.
Creswell.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Disposisi pelaksana kebijakan mencerminkan tingkat komitmen, integritas, serta pemahaman terhadap substansi kebijakan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih menghadapi tantangan dalam konsistensi komitmen aparatur.
Sebagian pelaksana menjalankan program secara administratif tanpa internalisasi tujuan substantif kebijakan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Mubarok et al.
yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara tujuan kebijakan dan orientasi pelaksana di lapangan.
Studi terbaru dalam konteks pemerintahan daerah juga menunjukkan bahwa kualitas disposisi aparatur berpengaruh signifikan terhadap capaian program sosial (Singgir et al.
, 2.
Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C.
Edward i yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat pemerintah daerah (Edwards i, 1980.
Hill & Hupe, 2.
Aspek Komunikasi Komunikasi merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik karena berkaitan dengan kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi pesan, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan.
Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih menghadapi kendala dalam koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam penyampaian informasi mengenai sasaran program dan mekanisme pelaksanaan kebijakan (Nadila et , 2.
Selain itu, berbagai kajian kebijakan publik menegaskan bahwa efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh intensitas penyampaian informasi, tetapi juga oleh ketepatan saluran komunikasi, kejelasan aktor yang terlibat, serta mekanisme umpan balik antar pelaksana kebijakan.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Howlett dan Ramesh .
yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan yang tidak terkoordinasi akan memperlemah kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program lintas sektor, khususnya pada kebijakan yang bersifat kompleks dan multidimensional seperti penanggulangan kemiskinan(Sayogo D.
et al.
, 2.
Kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan terjadinya tumpang tindih program antar OPD serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edward i yang menegaskan bahwa komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan public.
Nadila.
Ilato, dan Sulila .
menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan publik di Gorontalo masih menghadapi hambatan pada koordinasi dan sumber daya, yang menjadi persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan.
Sebagai pelengkap.
Satispi et .
menganalisis strategi efisiensi birokrasi di tingkat daerah yang relevan dalam konteks reformasi pelayanan publik di Indonesia.
Aspek Sumber Daya Sumber daya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana Berdasarkan hasil kajian, keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo manusia masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo(Aneta, 2.
Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten berdampak pada kurang optimalnya perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program penanggulangan Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Temuan ini memperkuat teori Edward i yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai (Mubarok et al.
, 2.
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten sering kali berdampak negatif terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik karena dapat menghambat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.
Dalam banyak konteks pemerintahan daerah, kurangnya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah membuat pelaksanaan kebijakan cenderung administratif dan kurang responsif terhadap kebutuhan strategis masyarakat, sehingga inovasi dan evaluasi berbasis kinerja belum optimal.
Selain itu, keterbatasan anggaran yang tidak dikelola dengan prioritas yang jelas juga berimplikasi pada rendahnya daya dukung program, yang pada akhirnya mengakibatkan alokasi dana tidak tepat sasaran dan efisiensi program sulit tercapai.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak hanya mensyaratkan peningkatan jumlah anggaran, melainkan juga peningkatan kualitas pengelolaan SDM dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk strategi perencanaan, pelatihan berkelanjutan, dan tata kelola manajemen yang lebih efektif(Hardian & hermina, 2.
Aspek Disposisi (Sikap Pelaksan.
Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan komitmen, integritas, serta pemahaman aparatur terhadap kebijakan yang dijalankan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan tingkat komitmen dan pemahaman pelaksana kebijakan di lingkungan pemerintah daerah memengaruhi konsistensi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan (Marliya, 2.
Beberapa pelaksana kebijakan masih memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai kegiatan administratif, sehingga implementasinya belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian tujuan kebijakan.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edward i yang menekankan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik (Mubarok et al.
Selain itu, faktor disposisi pelaksana kebijakan juga berkaitan erat dengan tingkat penerimaan .
dan responsivitas terhadap tujuan kebijakan yang telah Pelaksana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai substansi dan Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo urgensi kebijakan cenderung menunjukkan sikap proaktif, inovatif, serta mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan kondisi lapangan.
Sebaliknya, apabila pelaksana hanya menjalankan kebijakan secara prosedural tanpa adanya internalisasi nilai dan tujuan kebijakan, maka implementasi akan bersifat formalitas dan kurang efektif.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas, pembinaan sikap profesional, serta internalisasi tujuan kebijakan menjadi aspek penting untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
(Alsufyani, 2.
Aspek Struktur Birokrasi Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian kewenangan, serta prosedur pelaksanaan kebijakan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo masih bersifat hierarkis dan prosedural, sehingga kurang mendukung fleksibilitas dan responsivitas kebijakan(Sulila et al.
, 2.
Prosedur birokrasi yang panjang dan kaku menghambat koordinasi lintas sektor serta memperlambat proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.
Pembagian kewenangan antar OPD yang belum sepenuhnya jelas juga memperlemah efektivitas implementasi kebijakan.
Temuan ini memperkuat teori Edward i yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang tidak adaptif dapat menjadi penghambat utama implementasi kebijakan publik(Knill et al.
, 2.
Selain itu, fragmentasi birokrasi juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Fragmentasi terjadi ketika tanggung jawab pelaksanaan tersebar di berbagai unit organisasi tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, atau bahkan kekosongan peran dalam aspek tertentu.
Kondisi ini dapat melemahkan integrasi kebijakan dan mengurangi akuntabilitas pelaksanaan di tingkat daerah.
Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama sebagaimana dikemukakan oleh Edward i .
, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Pada konteks Kota Gorontalo, persoalan komunikasi terlihat dari belum optimalnya koordinasi lintas OPD serta kurang konsistennya penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana di tingkat teknis dan masyarakat penerima manfaat.
Kondisi ini berdampak pada perbedaan pemahaman terhadap tujuan dan mekanisme program, sehingga implementasi tidak berjalan seragam.
Edward i .
menegaskan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa transmisi informasi yang efektif, pelaksana kebijakan akan mengalami ambiguitas dalam bertindak.
(Edwards.
George C.
, 1.
Selanjutnya, aspek sumber daya di Kota Gorontalo menunjukkan adanya Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo keterbatasan baik dari sisi jumlah dan kompetensi aparatur, dukungan anggaran, maupun ketersediaan data kemiskinan yang mutakhir dan terintegrasi.
Keterbatasan ini berimplikasi pada rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat dan berkelanjutan.
Dalam perspektif Edward i .
, kecukupan sumber dayaAibaik sumber daya manusia, finansial, maupun fasilitasAi merupakan faktor esensial yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.
Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan berhenti pada tataran normative (Khoirunisa & Priyadi, 2.
Pada aspek disposisi, penelitian ini menemukan bahwa tingkat komitmen dan pemahaman pelaksana kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo belum sepenuhnya seragam.
Sebagian aparatur masih memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai upaya strategis untuk mengurangi beban sosial-ekonomi masyarakat.
Padahal.
Edward i .
menekankan bahwa sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan kualitas implementasi.
Dalam konteks Gorontalo yang masih menghadapi tantangan angka kemiskinan dan kerentanan sosial, penguatan integritas dan orientasi pelayanan publik menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.
( (Vivin Delvya Roza & Harapan Tua RFS, 2.
Terakhir, struktur birokrasi di Kota Gorontalo yang cenderung hierarkis dan prosedural turut memengaruhi fleksibilitas pelaksanaan kebijakan.
Fragmentasi kewenangan antar-OPD serta prosedur yang panjang memperlambat respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat miskin.
Edward i .
menyatakan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kaku dan terfragmentasi dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
Oleh karena itu, reformasi tata kelola yang mendorong koordinasi lintas sektor, penyederhanaan prosedur, dan kejelasan pembagian kewenangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo(Satispi et al.
, 2.
Dengan demikian, urgensi implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo tidak hanya terletak pada perumusan kebijakan yang baik, tetapi terutama pada penguatan empat variabel kunci menurut Edward i.
Perbaikan komunikasi, penguatan sumber daya, peningkatan disposisi pelaksana, serta reformasi struktur birokrasi merupakan prasyarat fundamental agar kebijakan penanggulangan kemiskinan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.
Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo Tabel 01.
Analisis Implmentasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Variabel Edward i Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi Temuan Utama Dampak terhadap Implementasi Koordinasi antar OPD Terjadi tumpang tindih belum optimal, informasi program dan ketidaktepatan kebijakan tidak terintegrasi sasaran Keterbatasan anggaran dan Program tidak berkelanjutan SDM kompeten dan pengawasan lemah Komitmen dan pemahaman pelaksana kebijakan belum Prosedur birokrasi kaku dan Implementasi berorientasi hasil Pelaksanaan kebijakan tidak fleksibel dan lamban Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo:
Kurangnya menyebabkantumpang tindih program dan ketidakefektifan dalam distribusi Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun Disposisi dan komitmen pelaksana kebijakan yang beragam, sehingga mempengaruhi keberlanjutan program yang dijalankan.
Struktur birokrasi yang masih rigid, menyebabkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan menjadi terbatas.
Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif yang mulai dilakukan untuk meningkatkan harmonisasi kebijakan, seperti penguatan komunikasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan Harmonisasi kebijakan yang lebih baik dapat dicapai dengan memperbaiki mekanisme koordinasi antar instansi, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi kebijakan secara berkala guna memastikan efektivitas implementasi Ferawaty Lamagoa.
Cs: Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Kemiskinan AA Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo Page.
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025
Universitas Bina Taruna Gorontalo
SIMPULAN
Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, rendahnya konsistensi disposisi pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang masih hierarkis dan terfragmentasi.
Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada perumusan kebijakan, tetapi pada kapasitas tata kelola dan konsistensi implementasinya di tingkat daerah.
Secara reflektif, keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan koordinasi yang efektif, penguatan kapasitas aparatur, komitmen pelaksana yang berorientasi pada tujuan substantif kebijakan, serta reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada perspektif pemerintah daerah tanpa menggali secara mendalam pandangan penerima manfaat, menggunakan satu kerangka teori utama sehingga belum bersifat komparatif, serta belum didukung oleh data longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang kebijakan.
Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis data berkelanjutan agar evaluasi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.
DAFTAR PUSTAKA