JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda.
Badan Perencanaan Pembangunan.
Riset dan Inovasi Daerah.
Kabupaten Kotabaru.
Universitas Lambung Mangkurat.
Banjarmasin.
, .
, .
Equal Institute.
Banjarmasin.
rch_hidayat@yahoo.
, bahar.
osea@gmail.
, ismar.
hamid@ulm.
agusliani@ulm.
, salsamemeilinda@gmail.
Abstrak Pengembangan desa wisata pesisir di Indonesia menghadapi tantangan ganda: menjaga keberlanjutan ekologi dan budaya lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini mengkaji dua studi kasus di Kabupaten Kotabaru.
Kalimantan Selatan, yaitu Desa Wisata Sarang Tiung yang dekat dengan ibu kota kabupaten dan Pantai Teluk Tamiang yang jauh dari pusat kabupaten.
Tujuan penelitian adalah untuk membandingkan struktur jejaring aktor, dinamika tata kelola, serta posisi nelayan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi Analisis dilakukan menggunakan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan aktor kunci dan pola relasi, serta Causal Loop Diagram (CLD) untuk mengidentifikasi mekanisme penguatan dan penyeimbang dalam sistem pariwisata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa destinasi yang dekat dengan pusat kabupaten memiliki jejaring sosial yang lebih terintegrasi, dengan dukungan pemerintah dan sektor swasta yang kuat, sedangkan destinasi yang jauh cenderung bergantung pada kohesi sosial internal dengan keterhubungan eksternal yang lemah.
Pokdarwis dan pemerintah desa berperan sebagai simpul inti dengan nilai centrality tinggi, namun nelayan justru termarginalkan dan hanya berfungsi sebagai pelengkap atraksi wisata.
Kondisi ini mengindikasikan hilangnya peluang integrasi fisheries-based tourism yang dapat memperkuat resiliensi ekonomi dan identitas maritim.
Kata Kunci: Diagram rantai sebab-akibat.
Ekowisata.
Jaringan sosial.
Wisata Pesisir.
Abstract The development of coastal tourism villages in Indonesia faces a dual challenge: maintaining ecological and cultural sustainability while improving community welfare.
This article examines two case studies in Kotabaru Regency.
South KalimantanAiSarang Tiung Tourism Village, located near the regency capital, and Teluk Tamiang Beach, situated farther from the administrative center.
The research aims to compare the structure of actor networks, governance dynamics, and the position of fishers in the development of community-based tourism.
A qualitative case study approach was employed, with data collected through interviews, field observations, and document analysis.
The study uses Social Network Analysis (SNA) to map key actors and relational patterns, and a Causal Loop Diagram (CLD) to identify reinforcing and balancing mechanisms within the tourism system.
The findings show that destinations closer to the regency center have more integrated social networks, supported strongly by government and private sectors, while remote destinations tend to rely on internal social cohesion with weak external linkages.
Tourism awareness groups (Pokdarwi.
and village governments act as core nodes with high centrality values, whereas fishers are marginalized and function merely as complementary elements to tourism attractions.
This situation indicates a missed opportunity for integrating fisheries-based tourism that could enhance economic resilience and maritime identity.
Keyword: Causal loop diagram.
Coastal Tourism.
Ecotourism.
Social Network.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia
Meilinda
PENDAHULUAN
Sektor pariwisata global memasuki fase pemulihan dan ekspansi pascapandemi.
UNWTO
melaporkan bahwa pergerakan wisatawan internasional sepanjang 2023 dan mendekati 2024 mencapaiAitingkat pra-pandemi, menandai kembalinya permintaan dan pergeseran pola perjalanan menuju destinasi alam dan berbasis komunitas yang lebih berkelanjutan.
Tren ini juga tercermin di AsiaAePasifik dan Indonesia, yang menunjukkan kebangkitan kunjungan serta belanja wisatawan pada 2024Ae2025 (UNWTO, 2024.
WTTC, 2.
Di Indonesia, mobilitas wisatawan nusantara dan mancanegara terus menguat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 2024 mencatat profil perjalanan domestik yang semakin intensif, sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan kenaikan kunjungan Proyeksi WTTC 2025 bahkan menempatkan belanja wisatawan mancanegara di Indonesia pada rekor tertinggi, menegaskan peluang ekonomi yang besar bila tata kelola destinasi dikelola inklusif dan berkelanjutan (BPS, 2024.
Kemenparekraf, 2024.
WTTC, 2.
Dalam konteks ini, pariwisata berbasis komunitas (Community-Based Tourism/CBT) dipandang sebagai pendekatan kunci untuk memaksimalkan manfaat sosial-ekonomi seraya menjaga lingkungan dan budaya lokal.
Kajian terbaru menegaskan bahwa CBT, kolaborasi multipihak, dan pendekatan berbasis kearifan lokal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, pelestarian identitas, dan konservasi ekosistem, meski masih dijumpai tantangan berupa partisipasi simbolik, distribusi manfaat yang timpang, dan minimnya keterlibatan kelompok rentan (Muda, 2025.
Suyatna et al.
, 2.
Namun, perkembangan pariwisata tidak selalu linier.
Sejumlah proyek top-down memperlihatkan risiko eksklusi sosial bila tata kelola mengabaikan hak dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pada wilayah pesisir, integrasi perikanan rakyat .
dengan pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah.
Literatur menunjukkan potensi model fisheries-based .
tourism untuk memperkuat resiliensi sosial-ekologis, mendiversifikasi pendapatan, dan menjaga pengetahuan ekologis lokalAisepanjang dirancang sebagai kolaborasi yang adil, bukan sekadar atraksi performatif.
Kekeliruan desain dapat menciptakan trade-off antara ekonomi, sosial, dan ekologi pesisir (Lachs & Oyate-Casado, 2020.
Uddin et al.
, 2.
Mewujudkan CBT yang tangguh menuntut pemahaman tentang jejaring aktor dan dinamika sebab-akibat dalam sistem destinasi.
Riset mutakhir di bidang pariwisata menempatkan Social Network Analysis (SNA) sebagai pendekatan diagnostik untuk memetakan posisi aktor, arus informasi, dan struktur coreAeperiphery, sedangkan Causal Loop Diagram (CLD) dari tradisi system dynamics membantu mengungkap reinforcing dan balancing loops yang membentuk kinerja destinasi dari waktu ke waktu (Herasimovich et al.
, 2024.
Kanrak et al.
, 2.
Penggabungan SNAAeCLD memberi lensa yang kuat untuk menilai integrasi horizontal .
ntar pelaku loka.
dan vertikal .
ubungan dengan pemerintah/korporas.
beserta implikasinya bagi inovasi, akses sumber daya, dan keberlanjutan.
Berangkat dari celah pengetahuan tersebut, artikel ini membandingkan dua desa wisata pesisir di Kabupaten KotabaruAiSarang Tiung .
ekat ibu kota kabupate.
dan Teluk Tamiang .
auh dari ibu kota kabupate.
Aiuntuk: .
memetakan struktur dan kualitas jejaring aktor menggunakan SNA.
menelaah dinamika penguatan/penyeimbang dalam tata kelola destinasi melalui CLD.
menilai sejauh mana identitas maritim dan peran nelayan terintegrasi secara substantif dalam pengembangan pariwisata.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus pada dua destinasi wisata pesisir di Kabupaten Kotabaru, yaitu Desa Wisata Sarang Tiung yang dekat dengan ibu kota kabupaten dan Pantai Teluk Tamiang yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena lokal dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan lingkungan (Creswell.
Yin, 2.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi sumber primer dan sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aktor kunci, antara lain pemerintah desa.
Pokdarwis.
BUMDes, komunitas nelayan, dan pengusaha wisata lokal.
Selain itu, dilakukan observasi lapangan terhadap aktivitas wisata, serta interaksi antar-aktor dalam pengelolaan destinasi.
Data sekunder dikumpulkan dari laporan pemerintah daerah, dokumen perencanaan desa wisata, kebijakan kelembagaan, serta literatur-literatur terkait pariwisata.
Analisis data dilakukan melalui dua tahapan utama.
Pertama, pemetaan struktur SNA untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci, pola relasi, serta tingkat integrasi antar-aktor melalui indikator degree centrality, closeness centrality, betweenness centrality, dan model coreAeperiphery (Baggio et al.
, 2010.
Casanueva et al.
, 2016.
Polanco & Newman, 2.
Kedua, hasil pemetaan jejaring sosial diperdalam dengan CLD untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, mekanisme penguatan .
einforcing loop.
dan penyeimbang .
alancing loop.
dalam sistem pengelolaan pariwisata desa (Hovmand, 2014.
Sterman, 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Wisata Dekat dari Ibu Kota Kabupaten Desa wisata yang berada dekat dari ibu kota kabupaten memiliki keunggulan geografis strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan ekowisata.
Kedekatan dengan pusat administrasi dan ekonomi memungkinkan kawasan ini memperoleh manfaat langsung dari arus wisatawan, dukungan infrastruktur, serta kemudahan akses terhadap sumber daya pembangunan seperti promosi, pelatihan, dan pendampingan kelembagaan.
Posisi ini juga memberikan peluang integrasi program lintas sektor, mulai dari budaya, lingkungan, hingga ekonomi kreatif.
Desa Sarang Tiung, yang dikenal sebagai The Authenticity of Kotabaru, terletak di Pulau Laut.
Kabupaten Kotabaru.
Kalimantan Selatan.
Desa ini menjadi salahsatu desa wisata yang dekat dari ibu kota kabupaten.
Sebagai kawasan wisata, mereka mempertahankan nilai-nilai otentik, konservasi, kesederhanaan, dan keterbukaan, serta mengintegrasikan pelestarian alam dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas .
ourism & conservation based Hingga pada tahun 2022.
Desa Sarang Tiung ditetapkan sebagai Kampung Iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Gugusan alam Sarang Tiung membentang dari pesisir hingga pegunungan, mencakup ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, hutan kemasyarakatan, serta habitat satwa seperti bekantan dan rusa sambar.
Aktivitas wisata didukung oleh tenaga lokal terlatih dengan berbagai program edukasi dan konservasi.
Budaya lokal menjadi ruh kegiatan wisata melalui pelestarian tradisi nelayan, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan penyelenggaraan atraksi budaya.
Tiga destinasi utama meliputi: .
Wisata Bukit Mamake, konservasi hutan, kegiatan budaya, dan wisata keluarga.
Wisata Bukit Bapake, aerosport tourism .
aralayang, gantol.
, jungle track, dan private camping.
Kampung Nelayan, konservasi terumbu karang, wisata bahari, budaya pesisir, dan ekonomi kreatif.
Berbagai kegiatan budaya tahunan seperti pesta laut Macceratasi, peringatan 10 Muharram.
Jazz Festival.
Festival Durian.
Festival Layang-layang Tradisional, dan perayaan 17 Agustus, menjadi daya tarik tersendiri.
Wisatawan juga dapat berpartisipasi langsung dalam aktivitas tradisional, seperti memancing, membagan, membuat perahu, dan memanen hasil hutan.
Kegiatan konservasi mencakup transplantasi terumbu karang, penanaman mangrove, dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
Aktivitas edukatif meliputi pembuatan kain sasirangan motif laut, pengolahan gula aren, pengenalan teknik paralayang, serta pelatihan diving profesional.
Aktivitas luar ruang mencakup camping, jungle tracking, sea tour, snorkeling, diving siang/malam, dan olahraga udara.
Kampung dikembangkan sejak 2019 dan resmi dibuka pada 2023.
Pengelolaan dilakukan oleh Pokdarwis dengan masyarakat sebagai pelaksana, didukung aset Pokdarwis dan bantuan infrastruktur dari pemerintah serta Corporate Social Responsibility (CSR) PT Arutmin Indoneisa.
Fasilitas yang tersedia meliputi rumah ikan, kapal wisata, homestay, lampu jalan, dan sarana Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda Perputaran uang mingguan dari aktivitas ekonomi di Kampung Nelayan mencapai Rp60Ae80 juta.
Partisipasi kelompok rentan difasilitasi melalui Komunitas Kampung Nelayan .
stri nelaya.
dan Komunitas SATULISAN .
enyandang bisu dan tul.
yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan layanan wisata.
Sementara itu.
Kelompok Pemuda Sahabat Laut berperan aktif dalam konservasi laut, pembuatan rumpon, pembersihan pantai, serta pengelolaan wisata bahari Wisata Bukit Mamake dan Bukit Bapake dikelola Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di bawah koordinasi pemerintah kabupaten.
Kontribusi pendapatan wisata mencapai 10% untuk PAD desa, dengan alokasi 70% ke Desa Sarang Tiung dan 30% ke desa tetangga.
Meskipun sudah ada MoU antara KUPS dan BUMDes terkait pengelolaan, implementasinya belum berjalan.
Masterplan pengembangan wisata Sarang Tiung diarahkan pada pembentukan destinasi multifungsi yang menggabungkan wisata alam, edukasi, olahraga, ekonomi kreatif, dan Rencana ini meliputi pertanian terpadu, budidaya maggot, jogging track, pengolahan limbah, wisata mangrove, dan fasilitas publik terpadu.
Walaupun berbagai tawaran kerja sama telah datang, pengelola memilih menunjukkan kemandirian desa sebelum menerima kolaborasi Struktur pengelolaan wisata di kawasan ini melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi.
Setiap aktor memiliki fungsi strategis, mulai dari perumusan kebijakan, pengelolaan destinasi, hingga pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi infrastruktur.
Keberagaman peran ini menciptakan sistem kolaborasi yang memungkinkan integrasi aspek konservasi, budaya, dan ekonomi dalam satu kerangka pengembangan wisata berkelanjutan (Tabel .
Tabel 1.
Aktor dan peran dalam pengelolaan kawasan wisata dekat dari Ibu Kota
Aktor
Pemerintah Desa
Peran Utama Regulator dan fasilitator lokal
Pokdarwis Pengelola fasilitator utama BUMDes
Lembaga ekonomi desa
Kelompok pemuda sahabat laut
Komunitas SATULISAN
Penggerak Pelaku berbasis wisata
Kelompok inklusi disabilitas Kelompok usaha peruhutanan sosial (KUPS) PT Arutmin Indonesia
Pengelola destinasi hutan dan Mitra strategis sektor swasta
Dinas Pariwisata
Kotabaru
Pembina Lembaga
pengkauan lingkungan Penyedia layanan wisata mandiri Komunitas Kampung Nelayan Kabupaten
KLHK
Pengusaha wisata lokal Keterlibatan dalam Wisata Menentapkan koordinasi program, dukungan Mengelola Kampung Nelayan, dengan pemerintah dan swasta Integrasi usaha wisata dengan UMKM Lokal Edukasi dan konservasi laut, inovasi atraksi bahari Produksi kuliner, kriya, dan pelayanan wisata Partisipasi wisata dan edukasi Pengelola destinasi hutan dan Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Fasilitasi sarana wisata dan promosi destinasi Pemberian status dan dukungan Mengelola transportasi, dan jasa wisata Sumber: Hasil penelitian, 2025 Struktur aktor yang tercantum dalam Tabel 1 divisualisasikan lebih jelas melalui pemetaan jaringan sosial (Gambar .
Visualisasi ini memperlihatkan hubungan antar-aktor, tingkat keterhubungan, serta posisi strategis masing-masing dalam sistem pengelolaan wisata.
SimpulVolume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda simpul utama seperti Pemerintah Desa.
Pokdarwis, dan Masyarakat terlihat menempati posisi sentral, sementara aktor lain membentuk jejaring pendukung yang memperkuat aliran informasi, koordinasi program, dan kolaborasi lintas sektor.
Gambar 1.
Jaringan sosial kawasan wisata dekat dari Ibu Kota Kabupaten Pemetaan jaringan sosial Desa Sarang Tiung menunjukkan struktur yang kompleks dan Kedekatan geografis dengan pusat pemerintahan memudahkan interaksi antar-aktor lokal dan eksternal, memperkuat aliran informasi, sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor (Baggio et al.
, 2.
Struktur ini mencerminkan pola jejaring yang umum ditemukan dalam SNA pariwisata modern: aktor dengan degree centrality tinggi biasanya tampak sebagai simpul utama dalam distribusi informasi dan sumber daya, sedangkan aktor dengan closeness centrality tinggi mampu menjangkau aktor lainnya secara efisien.
Sementara itu, aktor seperti Pokdarwis dan Pemerintah Desa memiliki betweenness centrality tinggi berfungsi sebagai jembatan antarsubjaringan, memungkinkan akses dan koordinasi lintas sektor lebih efektif (Wang et al.
, 2022.
Xiao & Zhao, 2.
Temuan ini mengarah pada identifikasi aktor-aktor kunci yang menopang konektivitas Pemerintah Desa.
Pokdarwis, dan masyarakat menempati posisi sentral .
egree centralit.
, menjadi simpul utama yang menghubungkan komunitas dengan sektor swasta dan pemerintah daerah.
Pokdarwis memiliki nilai closeness centrality tinggi, mencerminkan akses cepat ke seluruh aktor, sementara betweenness centrality menempatkan Pokdarwis dan Pemerintah Desa sebagai jembatan strategis ke lembaga eksternal seperti Dinas Pariwisata.
KLHK, dan PT Arutmin Indonesia.
Selain itu, studi-studi terkini menemukan bahwa meskipun jaringan pariwisata sering kali padat dengan aktor utama yang dominan, jaringan tersebut cenderung memiliki densitas rendah dan distribusi ketergantungan yang tinggiAisebagian besar skrip aliran .
diarahkan melalui sedikit simpul kunci, yang mencerminkan prinsip Auscale-free networkAy atau distribusi ala Pareto (Kanrak et al.
, 2024.
Wang et al.
, 2.
Hal ini sejalan dengan kondisi Sarang Tiung, di mana pengelolaan destinasi masih berpusat pada sejumlah aktor dominan seperti KUPS dan Pokdarwis, sementara sinergi dengan BUMDes belum optimal.
Keterlibatan PT Arutmin Indonesia melalui program CSR tidak hanya menyediakan pendanaan, tetapi juga menghubungkan komunitas dengan pemerintah dan swasta, memperkuat legitimasi sosial, dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.
Peran ini menjadi lebih jelas Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda ketika ditempatkan dalam kerangka CSR, di mana posisi strategis PT Arutmin Indonesia dalam jejaring sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas program.
Hal ini menunjukkan posisi jaringan dan kekosongan struktur yang dapat memengaruhi seberapa efektif suatu aktor .
tau organisas.
dapat mengimplementasi CSR.
semakin tinggi centrality atau semakin banyak kekosongan struktur yang dihubunginya, semakin kuat potensi dampaknya (Qu et al.
, 2.
Pengelolaan Bukit Mamake dan Bukit Bapake yang bersifat top-down memberi kontribusi ekonomi signifikan, namun sinergi dengan BUMDes masih lemah.
Secara keseluruhan, jaringan sosial desa ini memiliki integrasi tinggi dengan kombinasi relasi formal (MoU, kemitraa.
dan informal .
epercayaan, solidaritas komunita.
Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, pendekatan top-down juga menimbulkan tantangan baru.
Meskipun terbukti terbukti mendatangkan dampak ekonomi yang kuat dalam jangka pendek, pendekatan ini sering kali mengabaikan dinamika kelembagaan lokal, seperti BUMDes, yang kerap menghadapi keterbatasan kapabilitas dalam aspek keuangan, legalitas, serta SDM manajerialAihal ini menghambat kemampuan mereka untuk bersinergi secara efektif dengan entitas top-down.
Studi terkini menegaskan pentingnya integrasi relasi formal .
eperti MoU dan kemitraa.
dengan relasi informal .
epercayaan dan solidarita.
dalam menciptakan tata kelola pariwisata berbasis masyarakat yang tangguh.
keduanya harus berjalan seimbang agar menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan (Sentanu et al.
, 2.
Peran Kelompok Pemuda Sahabat Laut, dan SATULISAN menunjukkan bahwa jaringan sosial di Sarang Tiung bersifat inklusif.
Namun, hubungan SATULISAN dengan simpul strategis masih perifer, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan akses.
Kondisi ini dapat dipahami lebih mendalam melalui kerangka coreAeperiphery dalam analisis jejaring.
Terlihat bahwa Pokdarwis.
Pemerintah Desa, dan PT Arutmin Indonesia berfungsi sebagai simpul intiAimereka memiliki jaringan hubungan padat antar-mereka dan juga menghubungkan aktor lainAisementara SATULISAN berada di pinggiran dengan keterkaitan yang longgar (Gallagher et al.
, 2.
Model ini menjelaskan bahwa meskipun simpul inti memfasilitasi kontrol dan distribusi sumber daya, aktor pinggiran seperti SATULISAN sangat bergantung pada akses melalui simpul-simpul utama, sehingga mereka memerlukan upaya integrasi lebih lanjut agar jaringan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi secara menyeluruh (Y.
Li et al.
, 2022.
Zhang et al.
, 2.
Analisis struktur jaringan sosial tersebut menjadi dasar untuk memahami dinamika interaksi melalui pendekatan CLD.
Pendekatan ini tidak hanya memetakan posisi inti dan pinggiran dalam jejaring, tetapi juga menunjukkan bagaimana interaksi antarvariabelAiseperti tata kelola, partisipasi masyarakat, inovasi wisata, dan dukungan kelembagaanAisaling memengaruhi secara timbal balik (Gambar .
Dengan demikian.
CLD membantu mengungkap mekanisme penguat maupun penyeimbang yang menentukan arah perkembangan destinasi, baik menuju penguatan keberlanjutan maupun kerentanan akibat ketergantungan pada simpul tertentu.
Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda Gambar 2.
Causal Loop Diagram Kawasan Wisata Dekat dari Ibu Kota Loop R1 menggambarkan reinforcing loop pengembangan destinasi yang dipengaruhi oleh kedekatan dengan pusat pemerintahan (Gambar .
Kedekatan geografis dengan ibu kota mendorong peningkatan dukungan pemerintah, terutama dalam bentuk pembangunan Perbaikan aksesibilitas ini kemudian memicu peningkatan arus wisatawan, yang selanjutnya memperkuat aktivitas ekonomi wisata di tingkat lokal.
Kondisi tersebut menciptakan daya tarik bagi investasi swasta yang pada gilirannya kembali memperbaiki dan memperluas Siklus penguatan ini menunjukkan bagaimana faktor kedekatan dengan pusat kabupaten dapat menciptakan lingkaran positif yang mempercepat pertumbuhan destinasi wisata.
Penguatan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti Loop R1, tetapi juga oleh kapasitas internal komunitas lokal.
Di sinilah Loop R2 menjadi penting, bagaimana partisipasi masyarakat berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan (Gambar .
Partisipasi masyarakat berperan sebagai titik awal yang memperkuat kapasitas kelembagaan lokal melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta solidaritas sosial.
Kapasitas kelembagaan yang lebih baik akan menghasilkan tata kelola destinasi yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif.
Tata kelola yang kuat kemudian meningkatkan legitimasi sosial, karena masyarakat menilai pengelolaan destinasi sesuai dengan kepentingan bersama.
Legitimasi sosial inilah yang mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, sehingga tercipta siklus penguatan yang mendukung keberlanjutan kelembagaan dan destinasi wisata secara jangka Jika Loop R2 menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dan legitimasi sosial, maka yang tidak kalah penting adalah bagaimana partisipasi tersebut bermuara pada penguatan ekonomi lokal.
Loop R3 menggambarkan dinamika, di mana arus wisatawan menjadi pemicu utama bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi wisata seperti homestay, kuliner, dan penyewaan sarana wisata (Gambar .
Aktivitas ekonomi ini meningkatkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya membuka ruang bagi munculnya investasi lokal.
Investasi ini tidak hanya memperluas peluang usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan wisata, baik dari sisi fasilitas maupun pengalaman wisatawan.
Peningkatan kualitas pelayanan kemudian mendorong arus wisatawan yang lebih besar, sehingga tercipta lingkaran penguatan yang secara langsung memperkuat basis ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan destinasi.
Dinamika berbeda muncul pada B1 yang menunjukkan sisi dilema antara kemandirian dan Loop ini bersifat balancing loop, di mana semakin besar dukungan pemerintah justru berpotensi menumbuhkan ketergantungan masyarakat pada intervensi eksternal (Gambar Ketergantungan yang tinggi membuat kemandirian desa menurun, sehingga kapasitas lokal Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda dalam mengelola destinasi menjadi lemah.
Lemahnya kapasitas ini pada akhirnya kembali menimbulkan kebutuhan akan dukungan pemerintah, menciptakan siklus yang membatasi kemandirian jangka panjang.
Dengan kata lain, meskipun dukungan pemerintah penting dalam tahap awal pengembangan destinasi, keberlanjutan hanya dapat tercapai jika intervensi tersebut diimbangi dengan strategi pemberdayaan yang memperkuat kapasitas lokal secara mandiri.
Kawasan Wisata Jauh dari Ibu Kota Kabupaten Desa wisata yang terletak jauh dari ibu kota kabupaten menghadapi keterbatasan akses terhadap pusat administrasi, sehingga mengalami hambatan geografis, infrastruktur, serta keterhubungan kelembagaan.
Meski demikian, desa ini memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang besar, terutama melalui pantai dan hasil laut.
Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan membuat desa lebih mengandalkan kekuatan sosial internal dan kolaborasi lokal sebagai landasan utama dalam mengembangkan pariwisatanya.
Salah satu destinasi unggulan adalah Pantai Teluk Tamiang, yang berada di Desa Teluk Tamiang.
Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.
Kabupaten Kotabaru.
Kalimantan Selatan.
Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang A1 km dengan pasir putih, bebatuan khas, dan latar pegunungan yang indah.
Tidak jauh dari garis pantai, sekitar 10Ae15 menit perjalanan dengan perahu, wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut berupa terumbu karang yang masih terjaga, menjadikannya spot populer untuk snorkeling dan diving.
Akses menuju Teluk Tamiang berjarak sekitar 70 km dari ibu kota kabupaten, dengan waktu tempuh 2Ae2,5 jam.
Kondisi infrastruktur jalan masih berupa susunan batu, sehingga licin saat hujan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Upaya perbaikan jalan telah diajukan sejak 2022 melalui dana kompensasi perusahaan tambang, tetapi belum terealisasi.
Pada tahun 2025.
Dinas PUPR kembali mengusulkan anggaran Rp17 miliar melalui APBD untuk peningkatan jalan sepanjang A6 km dari Desa Kampung Baru ke Teluk Tamiang.
Meskipun popularitas Teluk Tamiang telah meningkat hingga tingkat provinsi, tata kelola destinasi ini masih dinilai kurang profesional.
Beberapa permasalahan yang muncul antara lain:
tata ruang kawasan yang tidak teratur, termasuk penempatan jalan masuk, pemukiman, dan .
minim regulasi pengelolaan, termasuk ketiadaan sistem tiket masuk resmiAihanya parkir yang dikenakan biaya.
wisata kuliner yang masih sederhana dengan sedikit inovasi dan pengemasan.
Meski telah populer di tingkat provinsi, tata kelola Teluk Tamiang dinilai belum profesional.
Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi: .
Tata ruang kawasan yang tidak teratur, termasuk penempatan jalan masuk, area pemukiman, dan penataan homestay.
Minim regulasi pengelolaan, termasuk ketiadaan sistem tiket masuk resmi .
anya parkir yang dikenakan biay.
Wisata kuliner masih sederhana, dengan minim inovasi dan pengemasan.
Potensi ekonomi wisata diyakini cukup tinggi karena mayoritas pengunjung berasal dari segmen menengah ke atas.
Namun, hingga kini belum tersedia masterplan pengelolaan yang Secara keseluruhan.
Teluk Tamiang memiliki daya tarik alam dan budaya yang kuat, tetapi peningkatan infrastruktur, tata kelola kelembagaan, serta strategi pemasaran masih diperlukan agar destinasi ini mampu bersaing dan berkelanjutan.
Mengingat berbagai tantangan pengelolaan dan kebutuhan penguatan destinasi, peran aktor-aktor lokal maupun eksternal menjadi sangat penting dalam menentukan keberlanjutan pariwisata di desa yang jauh dari pusat kabupaten.
Setiap aktor memiliki fungsi spesifik, mulai dari regulasi, fasilitasi, pengelolaan destinasi, hingga penyediaan infrastruktur dan dukungan masyarakat, seperti pada tabel 2 berikut:
Tabel 2.
Aktor dan Peran dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Jauh dari Ibu Kota Kabupaten Aktor Peran Utama Keterlibatan dalam Wisata Pemerintah Desa Regulator dan fasilitator lokal Menentapkan wisata, koordinasi antar pihak Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Pokdarwis Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda Pengelola destinasi wisata Mengelola snorkeling/diving.
BUMDes Lembaga ekonomi desa Potensial mengelola unit keterlibatan terbatas Dinas Pariwisata Kabupaten Pembina promotor Memberikan pembinaan dan Kotabaru dukungan fasilitas terbatas Dinas Pekerja Umum dan Penyedia infrastruktur akses Perencanaan dan usulan Penataan Ruang (PUPR) Masyarakat lokal Pelaku pendukung ekosistem Produksi partisipasi dalam layanan Sumber: Hasil Penelitian, 2025 Struktur aktor yang tercantum dalam Tabel 2 divisualisasikan lebih jelas melalui pemetaan jaringan sosial (Gambar .
Visualisasi ini memperlihatkan keterhubungan antar-aktor, menegaskan posisi sentral Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai penghubung utama, serta menunjukkan bagaimana aktor lain seperti Pokdarwis.
BUMDes.
Dinas Pariwisata.
PUPR, dan pelaku usaha wisata berinteraksi dalam struktur jaringan.
Gambar 3.
Jaringan Sosial Kawasan Wisata Jauh dari Ibu Kota Kabupaten Jaringan sosial di kawasan wisata terpencil seperti di Pantai Teluk Tamiang cenderung menunjukkan tingkat konektivitas rendah yang ditandai dengan ketergantungan besar pada simpul lokal, seperti Pemerindah Desa dan masyarakat, sementara hubungan antar aktor ekternal relatif terbatas.
Hal ini sesuai dengan temuan Li & Barbieri .
, di mana jejaring dengan kepadatan rendah menghambat transfer informasi dan sumber daya antar-aktor, sehingga mengurangi kapasitas adaptasi dan inovasi lokal.
Keterbatasan konektivitas ini semakin menegaskan pentingnya analisis centrality untuk memahami peran aktor kunci yang menopang jalannya jejaring.
Dari perspektif centrality.
Pemerintah Desa memang memiliki degree centrality tinggi, berfungsi sebagai titik akses utama, sehingga peran tersebut sering kali harus dikelola Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda dengan hati-hati agar tidak menjadi titik rawan jika peran itu hilang (Li et al.
, 2022.
Xie et al.
Nilai betweenness centrality yang tinggi turut mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa merupakan "jembatan" krusial dalam jaringanAitanpa keberadaan aktor ini, aliran informasi dan koordinasi program akan terputus (Li et al.
, 2.
Meski demikian, closeness centrality yang tinggi belum cukup mengatasi masalah efektifitas ketika jumlah simpul dan koneksi sangat terbatas, karena akses cepat belum tentu generalisasi ke seluruh jaringan (Li et al.
, 2.
Keterlibatan Pokdarwis Pantai Teluk Tamiang sebagai pengelola homestay, penyewaan alat wisata, dan kegiatan bahari menjadi ujung tombak operasional destinasi.
Peran ini sangat vital dalam mendukung aktivitas wisata sehari-hari, namun tata kelola yang masih tradisional dan minim inovasi membuat kapasitas strategisnya terbatas, terutama dalam membangun jejaring yang lebih luas.
Keterbatasan ini semakin diperkuat oleh dukungan Dinas Pariwisata yang masih terbatas, karena fokus pengelolaan pemerintah daerah lebih diarahkan pada destinasi yang dekat dengan pusat kabupaten.
Dalam kerangka CBT, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas lokal saja tidak cukup.
perlu ada penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain agar jejaring menjadi lebih luas, adaptif, dan berkelanjutan (Huda et al.
, 2025.
Suyatna et al.
, 2.
Dinas PUPR berfungsi sebagai simpul teknis penting untuk penyediaan infrastruktur akses, sifat keterlibatan yang bersifat programatis, tanpa integrasi lintas sektor yang mendalam, menyebabkan peran tersebut kurang efektif dalam mempercepat pembangunan jalanAi merupakan prasyarat vital untuk peningkatan kunjungan wisatawan.
Penundaan perbaikan jalan sejak 2022 mencerminkan lemahnya koordinasi antar-aktor, di mana limitasi kemampuan aktor lokal dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan turut berperan, sebagaimana pernah diidentifikasi dalam kerangka multi-aktor pariwisata berbasis komunitas, di mana kompleksitas kebijakan membutuhkan sinergi antara komunitas, pemerintah, dan sektor swasta agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan berkelanjutan (Nur et al.
, 2024.
Sutomo et al.
Situasi ini juga sejalan dengan temuan dalam sektor lain seperti pengelolaan warisan budaya di mana kolaborasi antarlembaga, komunitas, dan pemerintah sangat krusial dalam membangun ketahanan pariwisataAitanpa koordinasi formal yang kuat, aliran sumber daya dan implementasi kebijakan bisa terhambat (Basyar et al.
, 2.
Pengusaha wisata lokal yang mengelola homestay dan warung makan secara mandiri tanpa koordinasi formal dengan struktur kelembagaan cenderung menempati posisi periferal dalam jaringan sosial destinasi.
Posisi ini menghalangi potensi kolaborasi strategis, akses terhadap sumber daya, dan inovasi bersama.
Sementara itu, keterlibatan BUMDes sebagai entitas kelembagaan justru minim dalam pengelolaan unit usaha wisata dan membangun kemitraan eksternal.
Hal ini sejalan dengan temuan (Permana et al.
, 2.
, di mana BUMDes berperan namun masih menghadapi kesenjangan kapasitas dan infrastruktur dalam mendukung ekosistem bisnis pariwisata secara menyeluruh.
Untuk memperkuat jaringan dan sinergi, maka perlunya sinergi formal melalui struktur kelembagaan .
eperti BUMDe.
yang kapabel, serta peningkatan modal sosial untuk menjembatani pelaku periferal menuju pusat jaringan (Huda et , 2.
Kondisi jaringan sosial di kawasan Pantai Teluk Tamiang mencerminkan dominasi relasi horizontal yang lemah di tingkat lokalAiantara pengusaha wisata.
Pokdarwis, dan BUMDesAi dengan integasi rendah secara horizontal.
Akibatnya, terjadi stagnasi dalam diversifikasi produk dan invoasi layanan.
Di sisi lain, relasi vertikal dengan pemerintah daerah dan dinas teknis juga terbatas, menghalangi akses ke sumber daya penting, pelatihan, dan promosi destinasi.
Fenomena ini menciptakan dominasi jaringan lokal tanpa koneksi eksternal menyebabkan keterasingan inovatif dan keterbatasan kapasitas adaptif di antara pelaku wisata mikro (Farrell et , 2.
Studi lain menegaskan pentingnya keseimbangan antara hubungan horizontal dan vertikal dalam jejaring pariwisata.
interaksi formal dengan struktur kelembagaan vertikal .
eperti pemerintah atau lembaga promos.
terbukti meningkatkan pertukaran sumber daya, legitimasi, dan inovasi, serta mendukung pengembangan destinasi yang lebih sustainable (Heidari et al.
Kennedy et al.
, 2.
Dengan demikian, peningkatan sinergiAibaik antar pelaku lokal Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda maupun dengan pemerintahAidapat menjadi katalisator penting bagi peremajaan jejaring sosial dan penguatan ekosistem pariwisata di Teluk Tamiang.
Untuk memahami lebih jauh dinamika tersebut, diperlukan pemetaan sebab-akibat yang membentuk pola faktor penentu dalam sistem pariwisata Teluk Tamiang.
CLD berikut memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada keterbatasan infrastruktur dan dukungan eksternal, tetapi juga pada rapuhnya jaringan sosial internal yang berimplikasi pada stagnasi inovasi (Gambar .
Dengan demikian, representasi visual ini menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi titik intervensi strategis dalam memperkuat jejaring sosial, meningkatkan kolaborasi, dan memperluas daya dukung pariwisata yang berkelanjutan.
Gambar 4.
Causal Loop Kawasan Wisata Jauh dari Ibu Kota Rantai kausalitas (R.
menggambarkan marginalisasi geografis (Gambar .
, di mana jarak yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi faktor pemicu keterbatasan dukungan pemerintah terhadap kawasan wisata.
Keterbatasan ini tercermin pada lemahnya pembangunan infrastruktur yang berdampak pada rendahnya aksesibilitas menuju destinasi.
Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada terbatasnya arus wisatawan yang berkunjung, sehingga perekonomian lokal hanya berkembang secara minimal dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.
Lemahnya ekonomi lokal pada gilirannya mengurangi kapasitas pengembangan destinasi, baik dari segi inovasi, kualitas layanan, maupun daya tarik wisata.
Siklus ini kembali memperkuat posisi geografis kawasan yang semakin terisolasi, menciptakan lingkaran marginalisasi yang sulit diputus tanpa adanya intervensi strategis dari pihak eksternal.
Sementara rantai kausalitas (R.
menggambarkan isolasi inovatif (Gambar .
, di mana lemahnya jaringan sosial antar-pelaku wisata berdampak pada terbatasnya aliran informasi dan Minimnya transfer informasi tersebut menyebabkan kapasitas adaptasi masyarakat dan pelaku usaha wisata menjadi rendah, sehingga kemampuan mereka untuk berinovasi Akibatnya, destinasi wisata kehilangan daya saing dan tidak mampu mengikuti perubahan tren maupun kebutuhan pasar.
Kondisi ini semakin memperlemah jaringan sosial karena keterlibatan aktor baru maupun peluang kolaborasi semakin sedikit, sehingga lingkaran isolasi inovatif terus berulang dan mempersempit ruang pengembangan destinasi.
Dinamika berbeda pada R3 menunjukkan bagaimana kekuatan internal masyarakat dapat menjadi penopang utama keberlanjutan pariwisata lokal (Gambar .
Kolaborasi internal yang terjalin antar-pelaku mendorong terbentuknya kohesi sosial yang kuat, memperkuat ikatan Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda kepercayaan dan solidaritas komunitas.
Dari sinilah lahir modal sosial berupa rasa saling percaya dan komitmen bersama, yang kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan dan pengembangan destinasi.
Partisipasi ini memperkuat kekuatan sosial internal, baik dalam menjaga budaya lokal, melindungi lingkungan, maupun meningkatkan kualitas layanan wisata.
Siklus positif ini menjadi fondasi resiliensi komunitas, memungkinkan masyarakat bertahan dan beradaptasi meski menghadapi keterbatasan dukungan eksternal.
Rantai penyeimbang pada B1 berfungsi menjaga stabilitas pariwisata di tengah peningkatan popularitas destinasi (Gambar .
Ketika popularitas kawasan wisata meningkat, arus kunjungan wisatawan akan melonjak dan menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan maupun kapasitas layanan.
Tekanan ini memunculkan risiko degradasi kualitas pengalaman wisata dan kerentanan ekosistem lokal.
Sebagai respons, pemerintah maupun lembaga pengelola biasanya memberlakukan regulasi dan birokrasi yang lebih ketat untuk mengendalikan jumlah kunjungan.
Mekanisme ini membuat arus wisatawan menjadi lebih terkontrol, sehingga meskipun pertumbuhan kuantitas kunjungan dibatasi, popularitas destinasi dapat tetap terjaga secara lebih Dengan demikian, loop ini berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang yang menghindarkan kawasan dari eksploitasi berlebihan dan menjaga kualitas pariwisata dalam jangka panjang.
Marginalisasi Identitas Maritim dalam Pengembangan Desa Wisata Meskipun kedua destinasi wisata memiliki basis geografis pesisir dengan potensi budaya maritim yang kuat, peran nelayan dalam struktur pengelolaan wisata cenderung ditempatkan sebagai komponen pelengkap daripada elemen fundamental yang mencerminkan identitas maritim wilayah.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara potensi autentik budaya pesisir dengan implementasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang seharusnya mengintegrasikan nelayan sebagai aktor utama.
Di Desa Sarang Tiung, meskipun terdapat Kampung Nelayan sebagai salah satu destinasi utama, pelibatan nelayan lebih difokuskan pada aspek konservasi terumbu karang dan wisata bahari edukatif ketimbang penguatan kapasitas produktif dan kemandirian ekonomi nelayan itu Komunitas Kampung Nelayan yang terdiri dari istri nelayan justru lebih dominan dalam aktivitas ekonomi wisata melalui produksi kuliner dan kerajinan, sementara nelayan sebagai profesi inti hanya berpartisipasi dalam aktivitas tradisional seperti memancing dan membagan yang bersifat demonstratif.
Kondisi ini sejalan dengan temuan Putranto, .
yang mengidentifikasi bahwa pengembangan pariwisata pesisir sering kali mengalihkan nelayan dari aktivitas produktif utama menuju peran pendukung yang lebih bersifat performatif daripada Fenomena serupa terlihat di Pantai Teluk Tamiang, di mana nelayan sama sekali tidak terlibat dalam struktur kelembagaan pengelolaan wisata.
Masyarakat lokal yang berperan dalam produksi kuliner khas dan layanan wisata tidak secara spesifik mengintegrasikan profesi nelayan sebagai bagian dari pengalaman wisata.
Padahal, hasil laut dan tradisi melaut merupakan kekuatan budaya autentik yang dapat menjadi daya tarik utama destinasi.
Ketiadaan pelibatan nelayan dalam jejaring sosial pengelolaan wisata mencerminkan pendekatan pembangunan yang top-down dan mengabaikan pengetahuan lokal serta praktik tradisional yang seharusnya menjadi fondasi pariwisata berbasis komunitas (Honey & Krantz, 2007.
Stone & Stone, 2.
Marginalisasi peran nelayan dalam pengembangan desa wisata pesisir dapat dipahami sebagai budaya lokal yang direduksi menjadi produk wisata yang dapat dikonsumsi tanpa mempertahankan esensi dan keberlanjutan praktik budaya tersebut (Greenwood, 1989.
Scott.
Dalam konteks ini, aktivitas nelayan hanya dimanfaatkan sebagai atraksi visual atau demonstrasi singkat, bukan sebagai sistem pengetahuan dan praktik ekonomi yang hidup dan Akibatnya, identitas maritim wilayah pesisir tidak terepresentasi secara utuh dalam pengembangan pariwisata.
Ketidakintegrasian nelayan secara maksimal juga berimplikasi pada hilangnya peluang diversifikasi ekonomi yang seharusnya memperkuat resiliensi komunitas pesisir.
Studi Adrianto & Matsuda, .
menunjukkan bahwa integrasi sektor perikanan dengan pariwisata melalui Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia Meilinda konsep fisheries-based tourism dapat meningkatkan pendapatan nelayan sambil mempertahankan praktik tradisional dan pengetahuan ekologis lokal.
Namun, pendekatan yang ditemukan di kedua destinasi lebih mengarah pada separation model ketimbang integration model, di mana sektor pariwisata berkembang terpisah dari aktivitas perikanan tradisional.
Kondisi ini mengindikasikan perlunya reorientasi pendekatan pengembangan desa wisata pesisir yang lebih inklusif terhadap nelayan sebagai aktor fundamental.
Penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk wisata berbasis aktivitas melaut, dan pembentukan kelembagaan nelayan yang terintegrasi dengan struktur pengelolaan wisata dapat menjadi strategi untuk mengatasi marginalisasi ini.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat identitas budaya maritim dan keberlanjutan komunitas pesisir secara menyeluruh.
SIMPULAN DAN SARAN
Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata pesisir di Kabupaten Kotabaru memperlihatkan perbedaan antara destinasi yang dekat dengan pusat kabupaten (Desa Wisata Sarang Tiun.
dan yang jauh (Pantai Teluk Tamian.
Kedekatan geografis dengan ibu kota memberikan keuntungan berupa dukungan infrastruktur, akses kebijakan, dan aliran wisatawan yang lebih intensif.
Sebaliknya, destinasi yang jauh menghadapi hambatan infrastruktur, lemahnya jaringan kelembagaan, dan keterbatasan akses pasar.
Analisis SNA menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi sangat ditentukan oleh aktor kunci dengan posisi centrality tinggi, seperti Pokdarwis.
Pemerintah Desa, dan mitra Namun, distribusi peran masih cenderung tidak seimbang, dengan dominasi simpul inti dan keterpinggiran aktor tertentu, termasuk kelompok rentan.
Analisis CLD memperlihatkan adanya reinforcing loops yang mendukung pertumbuhan destinasi melalui partisipasi masyarakat, dukungan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi, tetapi juga balancing loops yang menimbulkan risiko ketergantungan pada intervensi eksternal.
Temuan penting lainnya adalah marginalisasi identitas maritim.
Nelayan sebagai aktor fundamental dalam budaya pesisir yang belum terintegrasi secara substantif dalam tata kelola pariwisata, sehingga peran mereka lebih banyak diposisikan sebagai pelengkap atau atraksi Kondisi ini berimplikasi pada hilangnya peluang diversifikasi ekonomi berbasis fisheries-based tourism yang dapat memperkuat resiliensi sosial-ekologis komunitas pesisir.
Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas, meningkatkan kolaborasi horizontalAevertikal, serta mengintegrasikan peran nelayan sebagai aktor inti dalam model CBT yang inklusif dan berkelanjutan.
Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan serupa yang dapat diperluas ke desa wisata pesisir di wilayah lain untuk membandingkan pola jejaring sosial dan tata kelola antar-konteks Analisis longitudinal juga penting dilakukan guna melihat dinamika perubahan peran aktor, khususnya nelayan, dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Selain itu, eksplorasi mendalam mengenai integrasi fisheries-based tourism juga diperlukan untuk menilai potensi model ini dalam memperkuat resiliensi sosial-ekologis pesisir.
Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menghasilkan kerangka praktis yang lebih adaptif bagi pengembangan desa wisata pesisir yang inklusif dan Volume 9.
Nomor 3.
Agustus 2025 JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora
E-ISSN : 2598-6236
http://jurnal.
um-tapsel.
id/index.
php/muqoddimah Penguatan Jejaring Sosial dan Tata Kelola Desa Wisata Pesisir Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi di Kabupaten Kotabaru Rachmat Hidayat.
Baharuddin.
Ismar Hamid.
Erma Agusliani.
Salsa Rizkia
Meilinda
DAFTAR PUSTAKA