Jurnal Manajemen.
Bisnis & Akuntansi Vol.
No.
Oktober 2025.
Hal 105-110 e-ISSN : 3089-3313 https://jurnal.
com/index.
php/wlb/index ANALISIS PRINSIP RESPONSIBILITY DALAM GCG
TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK
Destia Febrian Putra1.
Ainur Rohmah2.
Vita Nurlita Putri3.
Anggi setyowati4.
Nur Hidayah Al Munawaroh5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Musamus, destiafebrianputra@gmail.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Musamus, ainurhehe@gmail.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Musamus, vitanp33@gmail.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Musamus, anggisetyowati28@gmail.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Musamus, nurhdy.
106@gmail.
Riwayat Artikel:
Received: 2/10/2025 Revised: 16/10/2025 Accepted: 30/10/2025 Publlished: 30/10/2025 Corresponding Author:
Nama: Destia Febrian Putra Email: destiafebrianputra@gmail.
A 2025 The Authors.
This open access article is distributed under a (CC-BY Licens.
Abstract:
The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the village level is essential to ensure transparent, accountable, and responsible governance, especially in managing finances and fulfilling tax obligations.
However, the responsibility principleAireflecting fiscal accountability of village officials and communitiesAiis often overlooked.
This study aims to analyze the application of the responsibility principle in GCG related to tax obligations in Yaba Maru Village, which has experienced recurring delays in tax payments.
A qualitative descriptive approach was used, employing a case study design through in-depth interviews and direct observations, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model.
The findings reveal that the implementation of the responsibility principle remains weak due to economic limitations of the community, which primarily consists of farmers, low fiscal awareness, and the lack of an effective internal control The study concludes that socioeconomic factors significantly influence tax compliance, and the responsibility principle has not yet become a collective awareness.
This research contributes by offering a practical model for applying the responsibility principle in village GCG through automated reporting systems, law-based awareness programs, and measurable indicators to support better village-level tax governance.
Keywords: Good Corporate Governance.
Responsibility Principle.
Tax Compliance.
Fiscal Awareness.
Abstrak:
Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di tingkat desa menjadi penting untuk memastikan tata kelola yang transparan, akuntabilitas, dan bertanggung jawab, terutama dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban Namun, prinsip responsibility sebagai bentuk tanggung jawab fiskal aparat dan masyarakat desa seringkali terabaikan.
Penelitian ini bertujuan untuk Vol.
No.
Oktober 2025 menganalisis penerapan prinsip responsibility dalam GCG terhadap kewajiban perpajakan di Kampung Yaba Maru yang mengalami kendala keterlambatan pembayaran pajak secara berulang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibility masih lemah akibat keterbatasan ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, kurangnya kesadaran fiskal, dan belum optimalnya sistem pengawasan internal.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi sangat memengaruhi kepatuhan pajak, dan prinsip responsibility belum menjadi kesadaran kolektif.
Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan model penerapan prinsip responsibility dalam GCG desa melalui pendekatan sistem pelaporan, sosialisasi berbasis hukum, dan indikator kuantitatif yang aplikatif untuk mendorong tata kelola pajak desa yang lebih baik.
Kata kunci : Good Corporate Governance.
Prinsip Responsibility.
Kepatuhan Pajak.
Kesadaran Fiskal.
PENDAHULUAN
Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka tata kelola yang bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
Di tingkat desa, prinsip-prinsip GCG menjadi pedoman penting dalam pengelolaan sumber daya dan kewenangan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Salah satu prinsip krusial dalam GCG adalah responsibility atau tanggung jawab, yang mencerminkan kesadaran moral dan hukum aparat desa dalam menjalankan tugasnya, termasuk melaksanakan kewajiban pajak secara tepat waktu.
Kampung Yaba Maru telah menerapkan sebagian prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maupun layanan publik.
Namun, implementasi prinsip responsibility masih menunjukkan berbagai kendala, terutama dalam hal keterlambatan pembayaran pajak.
Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam penguatan tata kelola desa berbasis GCG, khususnya pada aspek tanggung jawab fiskal.
Padahal, keberhasilan pelaksanaan prinsip responsibility tidak hanya berdampak pada administrasi desa, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Minimnya Penelitian GCG Terkait Perpajakan pada Penelitian sebelumnya (Bare et al.
, 2021.
Yudi et al.
, 2.
fokus pada penerapan GCG untuk pengelolaan keuangan internal dan kelembagaan, tetapi tidak menyentuh aspek responsibility dalam konteks kewajiban perpajakan.
Kepatuhan Pajak Belum Dikaitkan dengan GCG pada Studi tentang kepatuhan pajak BUMDes (Beno et al.
, 2022.
Young, 2.
hanya mengidentifikasi masalah administratif .
eperti kurangnya sosialisasi atau minimnya lab.
, tanpa menghubungkannya dengan kerangka GCG.
Absennya Solusi Terintegrasi pada Riset terdahulu(Sari et al.
, 2.
menyoroti pentingnya pemahaman pajak, tetapi tidak menawarkan model operasional berbasis prinsip GCG untuk mengatasi pembayaran Penelitian ini mengaitkan Prinsip Responsibility GCG dengan Kewajiban Perpajakan secara inovatif menggunakan prinsip responsibility dalam GCG sebagai lensa Putra dkk.
Analisis Responsibility Desa utama untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah pembayaran pajak tertunda yang mengintegrasikan: .
Sistem Pelaporan Terotomasi untuk memantau jatuh tempo pembayaran pajak.
Sosialisasi Berjenjang berbasis modul GCG yang menekankan tanggung jawab hukum dan moral pengelola BUMDes.
Audit Internal Berkala sebagai bentuk akuntabilitas.
serta mengembangkan Indikator Kuantitatif (Compliance Rate.
Accountability Index.
Transparency Scor.
untuk mengukur responsibility, dengan studi kasus spesifik pada faktor-faktor unik penyebab pembayaran tertunda seperti kesenjangan regulasi, kapasitas SDM, dan tumpang tindih kewenangan yang belum diangkat dalam penelitian sebelumnya.
Penelitian ini bertujuan merancang model penerapan prinsip Responsibility Good Corporate Governance (GCG) secara spesifik dalam tata kelola perpajakan Desa Yabamaru, guna menyelesaikan masalah pembayaran pajak tertunda dan mencapai implementasi kelima prinsip GCG .
ransparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairnes.
secara utuh dan berkelanjutan.
Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam kajian Good Corporate Governance (GCG) di tingkat desa, khususnya pada prinsip responsibility yang selama ini kurang mendapat perhatian dibanding prinsip lainnya.
Berbeda dengan studistudi sebelumnya yang berfokus pada akuntabilitas umum atau transparansi dana desa, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan prinsip responsibility dalam konteks kewajiban perpajakan di Kampung Yaba Maru.
Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur GCG dengan membahas bagaimana tanggung jawab aparat kampung terhadap pembayaran pajak dapat diukur dan dianalisis sebagai bagian dari tata kelola yang baik.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kampung dan pendamping desa dalam memperbaiki pola pelaporan dan pelunasan kewajiban pajak secara tepat waktu, dan meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong lahirnya sistem pengawasan internal berbasis prinsip responsibility.
Dengan menyoroti keterlambatan pembayaran pajak sebagai cerminan lemahnya tanggung jawab kelembagaan, studi ini sekaligus membuka ruang perbaikan kebijakan publik dan tata kelola pajak desa yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.
Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem pengelolaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dalam operasional lembaga.
Dalam konteks pemerintahan desa.
GCG menjadi kerangka penting dalam mewujudkan tata kelola yang bertanggung jawab, terutama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Salah satu prinsip kunci dalam GCG adalah responsibility, yaitu bentuk tanggung jawab aktor kelembagaan atas seluruh kewajiban hukum dan moral yang diemban, termasuk pembayaran pajak secara tepat waktu (Andreana dan Wirajaya Responsibility dalam perpajakan desa tidak hanya berkaitan dengan aparat kampung sebagai pengelola keuangan, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai wajib Menurut Bare et al.
, prinsip GCG di tingkat desa cenderung baru diterapkan dalam hal transparansi pelaporan keuangan, namun belum sepenuhnya mencakup tanggung jawab fiskal.
Hal ini diperkuat oleh temuan Yudi et al.
yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan desa melalui GCG masih berfokus pada struktur internal dan belum menyentuh aspek kewajiban perpajakan secara langsung.
Beberapa penelitian terkait kepatuhan pajak di desa menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari faktor sosial ekonomi dan rendahnya kesadaran fiskal.
Karenina .
menjelaskan bahwa banyak aparat dan masyarakat desa yang belum memahami urgensi dan kewajiban perpajakan sehingga pelunasan sering kali tertunda.
Sementara itu.
Janah .
menambahkan bahwa pajak sebagai sumber pendanaan desa belum sepenuhnya diperlakukan sebagai prioritas oleh pelaku BUMDes, karena lemahnya sistem internal dan minimnya pemantauan kewajiban fiskal secara berkala.
Vol.
No.
Oktober 2025 Sari et al.
menyoroti bahwa belum tersedia model terintegrasi yang menggabungkan prinsip GCG dengan strategi peningkatan kepatuhan pajak desa.
Studi mereka menggarisbawahi pentingnya integrasi sistem pelaporan otomatis, sosialisasi tanggung jawab hukum, dan evaluasi periodik terhadap pelaksanaan prinsip tanggung Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada pelaksanaan prinsip responsibility dalam pembayaran pajak desa, khususnya pada konteks sosial ekonomi masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani dan memiliki keterbatasan pendapatan tetap.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip responsibility dalam Good Corporate Governance (GCG) terhadap kewajiban perpajakan di Kampung Yaba Maru.
Sasaran penelitian ini adalah aparat kampung yang terlibat langsung dalam pengelolaan pajak, pendamping desa, serta masyarakat yang terdampak secara administratif.
Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan peran, pemahaman, dan keterlibatan mereka dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak desa.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan publik kampung.
Model penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada satu lokasi untuk memperoleh pemahaman kontekstual secara rinci.
Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menghasilkan interpretasi yang utuh dan relevan dengan fokus penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kampung, pendamping desa, dan masyarakat Kampung Yaba Maru, ditemukan bahwa penerapan prinsip responsibility dalam Good Corporate Governance (GCG), khususnya dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan, masih belum berjalan secara optimal.
Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani.
Dalam kegiatan bertani, proses produksi membutuhkan waktu yang tidak singkat, umumnya mencapai tiga bulan atau lebih, mulai dari masa tanam hingga panen.
Setelah panen pun, pendapatan tidak langsung diperoleh karena penjualan hasil tani biasanya memerlukan waktu tambahan, dan harga jual yang diterima pun sering kali tidak sesuai harapan.
Bahkan dalam beberapa kasus, pembayaran dari hasil penjualan bisa tertunda karena tergantung pada perantara atau pembeli yang tidak langsung membayar secara tunai.
Situasi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
Pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode tertentu sering kali tertunda karena masyarakat belum memiliki dana tunai yang cukup.
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam aspek tanggung jawab fiskal di tingkat Meski secara kelembagaan kampung sudah mulai memahami pentingnya prinsip-prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas, namun dalam praktiknya prinsip responsibility belum benar-benar tertanam dalam kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
Akibatnya, keterlambatan pembayaran pajak menjadi hal yang berulang setiap tahun, tanpa adanya sistem yang mampu mendorong atau memfasilitasi kepatuhan masyarakat secara efektif.
Temuan ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian bahwa lemahnya prinsip responsibility dalam konteks kewajiban perpajakan lebih banyak bersumber dari kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri.
Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada sistem dan kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi dan pemahaman aktor-aktor lokal terhadap Putra dkk.
Analisis Responsibility Desa tanggung jawab kolektif.
Penelitian ini mendukung temuan Wahyudi .
yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pajak di tingkat desa seringkali berkaitan dengan ketidaksiapan ekonomi masyarakat, meskipun dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa kesadaran tanggung jawab pajak belum terbentuk secara merata.
SIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip responsibility dalam Good Corporate Governance (GCG) di Kampung Yaba Maru belum berjalan secara optimal, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh masyarakat.
Masyarakat kampung yang mayoritas berprofesi sebagai petani mengalami kendala ekonomi yang membuat mereka sulit memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.
Proses bertani yang membutuhkan waktu panen cukup lama, ditambah penjualan hasil panen yang tidak langsung menghasilkan keuntungan, menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak menjadi hal yang berulang.
Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab fiskal masih belum menjadi kesadaran kolektif di tingkat masyarakat, meskipun prinsip GCG lainnya seperti transparansi dan akuntabilitas sudah mulai diterapkan oleh aparat kampung.
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi dan menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak dapat digeneralisasi secara luas.
Selain itu, data yang diperoleh bergantung pada kejujuran dan pemahaman narasumber tanpa adanya dokumentasi pembayaran pajak yang dapat dilampirkan, sehingga masih memungkinkan adanya bias.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian komparatif antar kampung yang memiliki karakteristik ekonomi berbeda, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperoleh data yang lebih terukur mengenai tingkat kepatuhan perpajakan dan implementasi prinsip responsibility secara lebih menyeluruh.
DAFTAR PUSTAKA