5.
Nomor 2
Jurnal Volume Agustus 2024
JAPS
P-ISSN: 2722-161X
E-ISSN: 2722-1601
DOI: 10.
46730/japs.
Public Private Partnership Dalam Penyediaan Layanan Transportasi Publik Wira Wiri Suroboyo Di Kota Surabaya Farhan Kusuma Waradana1.
Bayu Priambodo2 Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jawa Timur Email: 20041010237@student.
Kata kunci Transportasi umum, kerjasama, publik privat partnership Keywords Public collaboration, public private partnership Abstrak Transportasi umum di Surabaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan yang parah akibat dominasi kendaraan pribadi, kurangnya fasilitas, rute yang tidak memadai, serta masalah kebersihan, kenyamanan, dan keamanan.
Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta melalui konsep Public Private Partnership .
dianggap sebagai solusi potensial untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah, dan meningkatkan kualitas transportasi umum.
Penelitian lebih lanjut mengenai peraturan transportasi publik di Surabaya diperlukan untuk meningkatkan layanan dan menarik lebih banyak pengguna.
Penelitian ini menggunakan fokus model public private partnership yang terdiri dari 1.
Persiapan proyek, 2.
Bentuk kerjasama, 3.
Hubungan kerjasama.
Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Hasil dari penelitian ini adalah upaya integrasi moda transportasi seperti Suroboyo Bus dan Wira Wiri Suroboyo menunjukkan kemajuan, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.
Abstract Public transportation in Surabaya faces various challenges, including severe congestion due to the dominance of private vehicles, inadequate facilities, insufficient routes, and issues with cleanliness, comfort, and safety.
Collaboration between the government and the private sector through the Public Private Partnership .
concept is considered a potential solution to build the necessary infrastructure, address government budget constraints, and improve the quality of public transportation.
Further research on public transportation regulations in Surabaya is needed to enhance services and attract more users.
This study focuses on the p model, which consists of 1.
Project preparation, 2.
Forms of cooperation, 3.
Cooperative The research employs a descriptive method with a qualitative approach.
The results of the study indicate that efforts to integrate transportation modes such as Suroboyo Bus and Wira Wiri Suroboyo show progress but are not yet sufficient to meet the needs of Pendahuluan Transportasi umum sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berpindah tempat, seperti perjalanan dari rumah ke sekolah atau tempat kerja, guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi.
Namun, banyak kota di Indonesia, termasuk Surabaya, mengalami kemacetan karena banyaknya kendaraan pribadi.
Penggunaan angkutan umum bisa menjadi solusi, tetapi di Surabaya, terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, sulitnya mendapatkan armada dan rute yang cukup, serta masalah kebersihan, kenyamanan, dan keamanan.
Kurangnya integrasi antara berbagai moda transportasi juga menyulitkan perpindahan antarmoda, dan keterbatasan aksesibilitas membuat orang lebih memilih kendaraan pribadi.
Guna mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana oleh pemerintah sering terkendala, sehingga pemerintah kerjasama dengan investor atau pihak swasta diperlukan, yang dapat diwujudkan melalui konsep Public Private Partnership .
Public Private Partnership .
adalah mekanisme pembiayaan alternatif yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah dengan tanggung jawab masing-masing, di mana pihak swasta berinvestasi dengan keahlian teknik dan inovasi, sementara pemerintah membuat peraturan dan kebijakan.
Menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga 12 Mei 2023.
Jawa Timur memiliki jumlah kendaraan terbanyak di Indonesia, dengan 24,68 juta unit .
,91% dari total kendaraan di Indonesi.
Laporan Lalu Lintas Global 2021 dari perusahaan analisis transportasi INRIX menobatkan Surabaya sebagai kota termacet di Indonesia pada 2021, menduduki peringkat ke-41 secara global.
Menurut estimasi INRIX, kemacetan di Surabaya menyebabkan 62 jam waktu terbuang sia-sia setiap tahun, atau 10 menit setiap hari, dengan peningkatan waktu terbuang sebesar 72% pada tahun 2021.
Meskipun pemerintah berupaya menyediakan layanan transportasi publik seperti Trans Semanggi Suroboyo dan Suroboyo Bus, ketersediaan dan jaringan transportasi publik masih belum memenuhi kebutuhan warga Surabaya.
Dinas Perhubungan Kota Surabaya menciptakan Angkutan Masal Cepat (AMC) yang diintegrasikan dengan angkutan umum lainnya, dengan konsep "trunk" dan "feeder".
Suroboyo Bus diluncurkan pada 7 April 2018, dengan pembayaran yang bisa dilakukan menggunakan botol plastik.
Lima tahun kemudian.
Wira Wiri Suroboyo sebagai angkutan feeder diluncurkan pada 2 Maret 2023, dengan 52unit kendaraan yang melayani tujuh rute berbeda.
Integrasi tiket antara Suroboyo Bus dan Wira Wiri Suroboyo memungkinkan penumpang berpindah moda dengan mudah.
Meskipun ada peningkatan jumlah penumpang dari Maret hingga Mei 2023, fasilitas transportasi yang memadai masih diperlukan untuk menarik lebih banyak pengguna.
Penelitian tambahan tentang perubahan peraturan transportasi publik Kota Surabaya disarankan untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan pengguna.
Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pengaturan angkutan umum menggunakan aplikasi Suroboyo Bus dan fitur baru Wira Wiri Suroboyo yang diperkenalkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dengan tujuan menggali makna dan data dari fenomena yang diteliti.
Penelitian ini juga menggunakan fokus model public private partnership yang terdiri dari 1.
Persiapan proyek, 2.
Bentuk kerjasama, 3.
Hubungan kerjasama.
Hasil dan Pembahasan Istilah p (Public Private Partnershi.
pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1950 untuk pengembangan pendidikan dan utilitas, kemudian berkembang untuk penataan kota pada tahun 1960.
Menurut Peraturan Presiden No.
38 Tahun 2015, p adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur bagi kepentingan umum dengan pembagian risiko di antara para pihak.
Pihak yang terlibat adalah pemerintah .
usat, daerah, atau lembag.
dan pihak non-pemerintah .
iasanya perusahaan swast.
p menguntungkan kedua belah pihak: swasta menyediakan modal dan mengelola infrastruktur, sementara pemerintah menyediakan kebijakan dan Dimana terdapat tiga indikator yang menentukan keberhasilan public private partnership, yaitu .
Persiapan Proyek.
Bentuk kerjasama.
Hubungan Kerjasama.
Persiapan proyek Persiapan Proyek merupakan tahapan awal dari rencana pelaksanaan kerja sama pemerintah swasta.
Pendekatan yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah :
A Identifikasi, dalam hal ini mengacu pada beberapa hal yaitu baik atau buruknya sarana dan prasarana kota, modal, tarif cakupan pelayanan yang ada, keadaan kepuasan konsumen secara menyeluruh serta perbandingan pendapatan dan biaya yang ada.
A Penentuan Tujuan, dalam kerja sama ini harus ada kejelasan tujuan yang hendak Tujuan ini meliputi perbaikan pelayanan, perluasan cakupan ataupun peningkatan standar pelayanan.
A Pembentukan Tim Pengkaji, dibentuk ketika hasil dari identifikasi pelayanan dan penentuan tujuan, merekomendasikan perlunya keterlibatan pihak swasta.
Tugas tim pengkaji adalah menilai kelayakan usulan atau proposal kerja sama yang diajukan pihak Penilaian proposal ini dilihat dari segi teknologi yang akan digunakan, struktur pembiayaan, aspek sosial, politik, maupun hukum dan perundangan .
spek teknis, nonteknis, maupun keuanga.
Bentuk kerjasama Analisa Pemilihan Bentuk Kerja Sama atau Relasi Pemerintah Swasta Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menilai kelayakan usulan atau proposal yang diajukan oleh pihak swasta.
Proposal ini berupa penentuan model kerja sama pemerintahswasta, jangka waktu kerja sama, keuntungan dan kerugian tarif, kontribusi, tantangan serta hambatan dalam kerja sama pemerintah-swasta.
Dalam hal ini, aspek kelembagaan dan dasar hukum pemerintah sebagai provider harus cermat dalam memilih sistem kerja sama apa yang akan digunakan dengan segala pertimbangan.
Berikut adalah beberapa pertimbangan yang biasanya menjadi acuan dalam memilih bentuk kerja sama pemerintah A Tujuan Proyek atau Program: Penting untuk menentukan apakah tujuan proyek atau program tersebut lebih terkait dengan pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, atau peningkatan ekonomi.
Berdasarkan tujuan tersebut.
Anda dapat memilih bentuk kerja sama yang paling sesuai.
A Ketersediaan Sumber Daya: Perhatikan sumber daya yang tersedia baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
Jika pemerintah memiliki dana terbatas, tetapi sektor swasta memiliki modal yang cukup, maka kerja sama p (Public Private Partnershi.
bisa menjadi pilihan yang tepat.
A Risiko dan Keuntungan: Evaluasi risiko dan keuntungan dari masing-masing bentuk kerja sama.
Kerja sama yang lebih terstruktur seperti BOT (Build-OperateTransfe.
atau BOOT (Build-Own-Operate-Transfe.
seringkali menempatkan risiko lebih pada pihak swasta, sementara kerja sama yang lebih fleksibel seperti kontrak jangka panjang dapat membagi risiko dengan lebih adil antara pemerintah dan swasta.
A Regulasi: Pertimbangkan regulasi dan kebijakan yang mengatur kerja sama antara pemerintah dan swasta di negara atau wilayah tertentu.
Beberapa negara mungkin memiliki kerangka kerja yang lebih ramah terhadap p, sementara yang lain mungkin lebih memilih bentuk kerja sama yang berbeda.
A Kapasitas Pemerintah: Evaluasi kapasitas dan pengalaman pemerintah dalam mengelola proyek atau program tertentu.
Jika pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal manajemen proyek, pengawasan, atau pemeliharaan, kerja sama dengan sektor swasta yang memiliki keahlian khusus dapat menjadi pilihan yang bijaksana.
A Partisipasi Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih bentuk kerja sama yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
Memiliki dukungan dari masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi proyek atau program.
Hubungan kerjasama Membuat Hubungan Kerja Sama atau Relasi yang Kuat dan Berkelanjutan Pada tahap ini, penting untuk mendirikan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang merupakan kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat dan mempertahankan hubungan kerja sama yang baik:
A Klarifikasi Tujuan dan Harapan: Mulailah dengan mengklarifikasi tujuan bersama dan harapan dari kedua belah pihak terkait kerja sama tersebut.
Memahami harapan, kebutuhan, dan tujuan masing-masing pihak akan membantu dalam menyelaraskan strategi dan langkah-langkah ke depan.
A Transparansi dan Komunikasi: Penting untuk membangun komunikasi terbuka dan transparan antara pemerintah dan mitra swasta.
Pertemuan rutin, diskusi terbuka, dan laporan berkala dapat membantu dalam memastikan bahwa semua pihak terinformasi dan terlibat dalam proses kerja sama.
A Keterlibatan Stakeholder: Libatkan pihak-pihak terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses kerja sama.
Mendengarkan masukan dan mempertimbangkan kebutuhan mereka akan membantu dalam menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
A Jaminan Kepatuhan: Pastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku serta mematuhi komitmen yang telah disepakati dalam kesepakatan kerja sama.
Hal ini akan membantu dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas kerja sama.
A Fleksibilitas dan Resolusi Konflik: Terkadang, tantangan dan konflik akan muncul dalam hubungan kerja sama.
Penting untuk menjadi fleksibel dalam menangani perubahan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan adil.
A Evaluasi dan Pembelajaran: Lakukan evaluasi berkala terhadap kerja sama yang sedang berlangsung, dan gunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki proses dan mencari cara-cara untuk meningkatkan hasil.
Pembelajaran berkelanjutan akan membantu dalam memastikan bahwa hubungan kerja sama tetap relevan dan efektif seiring berjalannya waktu.
A Kemitraan Jangka Panjang: Berusaha untuk membangun kemitraan jangka panjang yang berkelanjutan, bukan hanya fokus pada kepentingan jangka pendek.
Memiliki visi yang sama untuk masa depan dan berinvestasi dalam memperkuat hubungan akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.
Simpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan dari penelitian mengenai Public Private Partnership .
antara Wira-Wiri Suroboyo dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan transportasi publik di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
Persiapan Proyek: Melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Wira-Wiri Suroboyo untuk meningkatkan efisiensi transportasi melalui layanan publik yang lebih baik.
Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat dan penentuan tujuan proyek, tanpa pembentukan tim pengkaji independen karena manajemen proyek dilakukan oleh pihak pemerintah.
Kerjasama p: Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan Proses ini melibatkan pengembangan, pendanaan, regulasi, promosi, dan pengawasan oleh Pemkot Surabaya.
Tahapannya mencakup penentuan tujuan proyek, evaluasi kapasitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan dan kualitas layanan.
Hubungan Kerjasama: Fokus pada peningkatan layanan transportasi melalui pembangunan infrastruktur, investasi swasta, pendanaan bersama, dan manajemen operasional.
Tahapan ini mencakup jaminan kepatuhan, transparansi, komunikasi, dan evaluasi, meskipun tanpa keterlibatan signifikan sektor swasta dalam operasionalnya.
Referensi