E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025
Universitas Bina Taruna Gorontalo
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN
PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KOTA GORONTALO
Ellys Rachman1.
Regi Mokodongan2.
Anisa Daud3.
Yosef Paulus Koton4.
Djefriyanto Nusi5.
Haris Z.
Latif6 Universitas Bina Taruna Gorontalo ellysrachman12@gmail.
com1, regimokodongan@gamil.
com2, anisadaud@gmail.
yosefkoton5@gmail.
com4, djefrinusi92@gmail.
com5, harislatif@gmail.
ABSTRAK
Pengelolaan sampah perkotaan merupakan isu kebijakan publik yang semakin penting di kotakota berkembang, termasuk Kota Gorontalo.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo dalam menghadapi peningkatan timbulan sampah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap aktor kebijakan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, ditandai dengan peningkatan cakupan layanan kebersihan, penambahan fasilitas TPS/TPS3R, serta meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani.
Implementasi kebijakan didukung oleh komunikasi kebijakan yang relatif efektif dan keterlibatan multiaktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan variasi tingkat kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama dalam mencapai efektivitas kebijakan secara Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan sangat bergantung pada kombinasi regulasi yang kuat, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat, serta memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan lingkungan hidup di tingkat pemerintah daerah.
Keywords: Pengelolaan Sampah Perkotaan.
Implementasi Kebijakan Publik.
Pemerintah Daerah.
Partisipasi Masyarakat.
Tata Kelola Lingkungan ABSTRACT Urban waste management has become a critical public policy issue in many developing cities, including Gorontalo City.
Indonesia.
This study aims to analyze the implementation of urban waste management policies in Gorontalo City in response to the increasing volume of municipal solid waste.
A qualitative descriptive approach was employed, using document analysis and indepth interviews with key stakeholders involved in policy implementation.
The findings reveal that waste management policies in Gorontalo City have shown measurable progress, as indicated by increased service coverage, expanded waste facilities, and broader community involvement.
Effective policy communication and multi-actor collaboration support implementation, while limited resources and uneven public awareness remain significant constraints.
The study highlights that policy effectiveness depends not only on regulatory frameworks but also on institutional capacity and community participation.
These findings contribute to the literature on public policy implementation in environmental governance and provide insights for strengthening sustainable urban waste management in developing cities.
Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo Keywords: Urban Waste Management.
Public Policy Implementation.
Local Government.
Community Participation.
Environmental Governance.
PENDAHULUAN
Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu tantangan utama dalam tata kelola lingkungan hidup di negara berkembang, khususnya di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat.
Peningkatan jumlah penduduk, ekspansi aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan volume dan kompleksitas sampah perkotaan.
Kondisi ini memberikan tekanan yang signifikan terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Di Indonesia, permasalahan sampah perkotaan tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas hidup di kawasan perkotaan.
Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang komprehensif dalam pengelolaan sampah.
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah berbasis prinsip Reduce.
Reuse, dan Recycle .
R).
Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
Meskipun regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses implementasinya di tingkat daerah, bukan semata-mata oleh kekuatan normatif kebijakan itu sendiri.
Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah.
Kewenangan yang luas di bidang lingkungan hidup memberikan peluang bagi pemerintah kota untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal.
Namun demikian, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya keuangan, infrastruktur yang belum memadai, kekurangan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antaraktor kebijakan.
Kondisi ini sering kali menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal, terutama di kota-kota berkembang.
Kota Gorontalo merupakan contoh kota berkembang yang menghadapi tantangan peningkatan timbulan sampah perkotaan.
Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo menunjukkan bahwa volume sampah meningkat dari sekitar 105 ton per hari pada tahun 2021 menjadi sekitar 120 ton per hari pada tahun 2024.
Peningkatan ini sejalan dengan Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan.
Untuk merespons kondisi tersebut.
Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan berbagai regulasi daerah, antara lain Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrad.
Pengelolaan Sampah.
Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Gorontalo masih memerlukan kajian yang mendalam.
Di satu sisi, terdapat indikasi kemajuan, seperti peningkatan cakupan layanan kebersihan dari 78 persen pada tahun 2021 menjadi 91 persen pada tahun 2024, serta bertambahnya jumlah TPS dan TPS3R.
Di sisi lain, berbagai kendala struktural dan sosial masih dihadapi, antara lain keterbatasan armada pengangkut sampah, kekurangan tenaga kebersihan, serta variasi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Kajian implementasi kebijakan publik memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami dinamika tersebut.
Edward i menekankan empat variabel utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
Van Meter dan Van Horn menyoroti pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam memengaruhi keberhasilan implementasi.
Sementara itu.
Grindle membedakan faktor implementasi ke dalam isi kebijakan dan konteks implementasi, yang mencakup dukungan politik dan kapasitas kelembagaan.
Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi dan keterlibatan masyarakat.
Program pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah dan pemilahan sampah dari rumah, terbukti efektif apabila didukung oleh regulasi yang jelas dan koordinasi antaraktor yang kuat.
Namun, sebagian besar penelitian masih terfokus pada kota-kota besar atau hanya mengkaji satu aspek implementasi kebijakan, sehingga meninggalkan kesenjangan penelitian pada konteks kota berkembang seperti Kota Gorontalo.
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo dengan mengintegrasikan perspektif teori Edward i.
Van Meter dan Van Horn, serta Grindle.
Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan akan berjalan efektif apabila didukung oleh regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, koordinasi antaraktor yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat.
Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pentingnya sinergi antara kapasitas kelembagaan dan keterlibatan multiaktor dalam mewujudkan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan di kota berkembang Indonesia.
Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025
Universitas Bina Taruna Gorontalo
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan publik, aktor yang terlibat, serta konteks sosial dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan kebijakan.
Dalam kajian kebijakan publik dan administrasi lingkungan, pendekatan kualitatif dinilai relevan untuk mengungkap dinamika implementasi kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif semata (Edward i, 1980.
Grindle, 1.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah non-eksperimental, dengan fokus pada analisis kebijakan dan praktik implementasi kebijakan sebagaimana berlangsung dalam konteks nyata pemerintahan daerah.
Penelitian ini tidak melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel, melainkan mengkaji fenomena implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan data empiris yang tersedia dan pengalaman aktor kebijakan.
Desain ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan diterjemahkan dari dokumen normatif ke dalam tindakan operasional di lapangan.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.
Informan penelitian meliputi pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo, aparat kecamatan dan kelurahan, serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti pengelola bank sampah dan komunitas lingkungan.
Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan peran informan dalam pelaksanaan kebijakan.
Teknik purposive sampling ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden.
Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, data statistik Badan Pusat Statistik, serta dokumen perencanaan dan evaluasi kebijakan.
Studi dokumen digunakan untuk menelusuri kerangka regulasi, tujuan kebijakan, serta capaian implementasi kebijakan dari waktu ke waktu.
Penggunaan data sekunder ini penting untuk memberikan konteks kebijakan dan memperkuat temuan hasil wawancara, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kebijakan publik berbasis kualitatif.
Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap.
Tahap awal dimulai Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo dengan pengumpulan dan penelaahan dokumen kebijakan untuk memahami dasar hukum, tujuan, serta strategi pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.
Tahap berikutnya adalah pelaksanaan wawancara mendalam dengan informan kunci.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan publik dari Edward i.
Van Meter dan Van Horn, serta Grindle.
Pedoman wawancara mencakup aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta peran aktor dan dampak kebijakan.
Pendekatan semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara fleksibel dan mendalam sesuai dengan pengalaman informan.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis tematik.
Proses analisis diawali dengan transkripsi hasil wawancara dan pengorganisasian dokumen Selanjutnya, data dianalisis melalui proses pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian.
Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan dan diinterpretasikan dengan mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan.
Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data kualitatif secara sistematis dan transparan.
Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik uji kredibilitas, antara lain triangulasi sumber dan triangulasi data.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sementara triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan laporan resmi.
Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang informasi penting kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi data.
Langkah-langkah ini dilakukan guna meningkatkan validitas temuan dan mengurangi potensi bias penelitian.
Kerangka analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward i.
Van Meter dan Van Horn, serta Grindle.
Teori-teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo telah diimplementasikan secara efektif, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi, serta dampak kebijakan terhadap layanan kebersihan dan partisipasi masyarakat.
Dengan mengintegrasikan data empiris dan kerangka teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, metodologi penelitian kualitatif ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo.
Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai capaian kebijakan, tetapi juga memahami proses, aktor, dan dinamika sosial yang membentuk keberhasilan dan keterbatasan kebijakan tersebut.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo berdasarkan dua subbab utama, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan peran aktor serta dampak kebijakan.
Analisis hasil didasarkan pada data kuantitatif yang diperoleh dari dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo, laporan statistik daerah, serta interpretasi hasil implementasi kebijakan menggunakan kerangka teori Edward i.
Van Meter dan Van Horn, serta Grindle.
Penyajian hasil difokuskan pada capaian empiris kebijakan, faktor penentu keberhasilan, serta kendala yang masih dihadapi dalam praktik pengelolaan sampah perkotaan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2021-2024.
Berdasarkan Tabel 1, volume timbulan sampah meningkat dari 105 ton per hari pada tahun 2021 menjadi 120 ton per hari pada tahun 2024, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan.
Meskipun terjadi peningkatan timbulan sampah, cakupan layanan kebersihan justru mengalami peningkatan dari 78% pada tahun 2021 menjadi 91% pada Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya merespons peningkatan beban sampah, tetapi juga mampu memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 1.
Data Penerima Manfaat dan Volume Sampah di Kota Gorontalo .
Tahun Timbulan Sampah (Ton/Har.
Cakupan Layanan (%) Jumlah TPS/TPS3R Jumlah Warga Terlayani (Jiw.
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo .
Peningkatan cakupan layanan tersebut tidak terlepas dari aspek komunikasi kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam model implementasi Edward i.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui DLH secara aktif melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat, baik melalui program Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo kebersihan lingkungan, kampanye pilah sampah dari rumah, maupun keterlibatan aparat kelurahan dan kecamatan.
Komunikasi kebijakan yang relatif jelas dan konsisten ini berkontribusi terhadap meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Edward i .
bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan.
Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sumber daya masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.
Meskipun jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan TPS3R meningkat dari 48 unit pada tahun 2021 menjadi 55 unit pada tahun 2024, ketersediaan armada pengangkut dan tenaga kebersihan belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan timbulan sampah.
Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kapasitas pelayanan dan beban kerja di lapangan, yang berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.
Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn .
yang menekankan bahwa kecukupan sumber daya merupakan determinan penting dalam pencapaian tujuan kebijakan.
Dari aspek disposisi pelaksana, penelitian menemukan bahwa aparatur pemerintah pada umumnya menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan pengelolaan sampah.
Dukungan ini tercermin dari komitmen DLH dan aparat wilayah dalam menjalankan tugas operasional, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana.
Disposisi positif ini menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh Edward i bahwa sikap dan komitmen pelaksana berpengaruh langsung terhadap kualitas implementasi.
Akan tetapi, beban kerja yang tinggi dan keterbatasan insentif berpotensi memengaruhi kinerja pelaksana jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan.
Struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo relatif jelas, dengan pembagian peran antara Walikota sebagai pengambil keputusan strategis.
DLH sebagai pelaksana teknis, serta camat dan lurah sebagai penghubung dengan masyarakat.
Kejelasan struktur ini mendukung koordinasi antarunit kerja, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan koordinasi lintas sektor.
Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mendukung implementasi kebijakan, tetapi memerlukan penguatan mekanisme koordinasi agar lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.
Berdasarkan analisis keseluruhan sub-bab ini, faktor yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo adalah kombinasi antara komunikasi kebijakan yang relatif efektif dan komitmen pelaksana, sementara keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat Temuan ini mengonfirmasi asumsi penelitian bahwa efektivitas kebijakan sangat Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo bergantung pada keseimbangan antara regulasi, kapasitas institusional, dan dukungan Aktor dan Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi.
Aktor pemerintah, khususnya Walikota dan DLH, berperan sebagai pengarah kebijakan dan pelaksana utama program pengelolaan sampah.
Peran ini diperkuat oleh aparat kecamatan dan kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator partisipasi masyarakat di tingkat lokal.
Keterlibatan aktor pemerintah ini mencerminkan konteks implementasi yang relatif mendukung sebagaimana dikemukakan oleh Grindle .
, di mana dukungan institusional dan politik menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.
Selain aktor pemerintah, masyarakat dan komunitas lingkungan juga memainkan peran signifikan dalam implementasi kebijakan.
Keberadaan bank sampah dan kelompok swadaya masyarakat menjadi sarana partisipasi aktif warga dalam pengelolaan sampah, khususnya pada tahap pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya.
Partisipasi ini berkontribusi terhadap peningkatan jumlah warga yang terlayani, dari 137.
000 jiwa pada tahun 2021 menjadi lebih dari 162.
000 jiwa pada tahun 2024.
Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Sektor swasta turut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung pengelolaan sampah di tingkat komunitas.
Keterlibatan sektor swasta ini memperkuat kapasitas kebijakan dan memperluas sumber daya yang tersedia, meskipun perannya masih bersifat Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, keterlibatan multiaktor ini mencerminkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan publik.
Dampak implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap cakupan layanan kebersihan terlihat cukup nyata.
Peningkatan cakupan layanan hingga 91% pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan publik di sektor lingkungan Selain itu, peningkatan jumlah TPS dan TPS3R berkontribusi terhadap kemudahan akses masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah.
Namun, penelitian juga menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi antarwilayah, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan tingkat kesadaran Variasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencapai target pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Untuk memperjelas temuan kualitatif yang muncul dari analisis implementasi kebijakan, berikut disajikan tabel analisis tematik yang merangkum tema utama.
Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo indikator, dan temuan kunci penelitian.
Tabel 2.
Analisis Tematik Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo Tema Utama Komunikasi Kebijakan Sumber Daya Disposisi Pelaksana Struktur Birokrasi Partisipasi Masyarakat Dampak Kebijakan Indikator Sosialisasi, kejelasan Armada.
SDM.
TPS/TPS3R Komitmen, dukungan Koordinasi, pembagian Bank sampah, pemilahan Temuan Utama Sosialisasi relatif efektif, pemahaman masyarakat meningkat TPS bertambah, namun armada dan SDM masih terbatas Aparatur mendukung kebijakan meskipun beban kerja tinggi Struktur jelas, koordinasi lintas sektor perlu Partisipasi meningkat tetapi belum merata Cakupan layanan, warga Cakupan layanan dan jumlah warga terlayani Sumber: Analisis Peneliti, 2025 Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan kebersihan dan partisipasi masyarakat.
Meskipun demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya dan variasi tingkat kesadaran masyarakat.
Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusional dan strategi partisipatif sebagai prasyarat keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.
Pembahasan Penelitian Bagian diskusi ini membahas secara mendalam temuan penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo dengan mengaitkannya pada kerangka teori implementasi kebijakan publik serta literatur empiris yang relevan.
Pembahasan difokuskan pada kesesuaian temuan penelitian dengan teori Edward i.
Van Meter dan Van Horn, serta Grindle, sekaligus menjelaskan faktor-faktor penghambat utama dan implikasi model kebijakan yang paling relevan untuk keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kota berkembang seperti Gorontalo.
Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Publik Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo secara umum sejalan dengan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.
Edward i.
Aspek komunikasi kebijakan relatif berjalan dengan baik, sebagaimana tercermin dari adanya sosialisasi program kebersihan, gerakan pilah sampah dari rumah, serta keterlibatan aparat kelurahan dan kecamatan dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat.
Kondisi ini Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo mendukung pandangan Edward i .
bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Dalam konteks Kota Gorontalo, komunikasi kebijakan yang cukup intensif berkontribusi pada meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan berdampak pada peningkatan cakupan layanan kebersihan.
Olehnya, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa faktor sumber daya masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan, yang mengonfirmasi asumsi Edward i bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan Meskipun jumlah TPS dan TPS3R mengalami peningkatan, ketersediaan armada pengangkut dan tenaga kebersihan belum sepenuhnya memadai untuk mengimbangi peningkatan timbulan sampah.
Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas operasional yang memadai di tingkat pelaksana.
Dari perspektif Van Meter dan Van Horn, temuan penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo telah dirumuskan secara jelas, khususnya target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana tertuang dalam Jakstrada.
Kejelasan tujuan ini tercermin dari arah kebijakan yang konsisten dan terukur, serta adanya indikator kinerja seperti cakupan layanan kebersihan dan jumlah fasilitas pengelolaan sampah.
Peningkatan cakupan layanan dari 78% pada tahun 2021 menjadi 91% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tujuan kebijakan secara bertahap dapat dicapai, meskipun belum sepenuhnya optimal.
Selain itu.
Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya komunikasi antarorganisasi dan kondisi sosial sebagai faktor penentu implementasi kebijakan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi di Kota Gorontalo relatif berjalan, terutama antara DLH, kecamatan, dan kelurahan.
Namun, variasi kondisi sosial dan tingkat kesadaran masyarakat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan seragam di seluruh wilayah kota.
Hal ini menegaskan bahwa konteks sosial merupakan variabel penting yang memengaruhi konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal.
Dalam kerangka teori Grindle, hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan .
ontent of polic.
pengelolaan sampah di Kota Gorontalo relatif memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan kebersihan dan akses terhadap fasilitas TPS/TPS3R.
Kebijakan ini juga dirancang untuk menjawab kepentingan publik yang luas, sehingga memperoleh dukungan politik dan administratif yang cukup kuat.
Sementara itu, konteks implementasi .
ontext of implementatio.
ditandai oleh keterlibatan multiaktor, termasuk pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan sektor swasta.
Keterlibatan aktor-aktor ini memperkuat legitimasi kebijakan dan Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo meningkatkan peluang keberhasilan implementasi, sebagaimana ditegaskan oleh Grindle .
Keterbatasan Sumber Daya dan Kesadaran Masyarakat sebagai Hambatan Utama Meskipun implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menunjukkan kemajuan yang signifikan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa keterbatasan sumber daya dan variasi tingkat kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama.
Keterbatasan sumber daya, khususnya armada pengangkut dan tenaga kebersihan, mencerminkan tantangan struktural yang umum dihadapi oleh pemerintah daerah di kota berkembang.
Dalam banyak studi sebelumnya, keterbatasan anggaran dan kapasitas institusional sering kali menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan, terutama ketika laju pertumbuhan timbulan sampah lebih cepat dibandingkan peningkatan kapasitas pelayanan.
Selain faktor struktural, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan yang bersifat kultural.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan partisipasi masyarakat melalui bank sampah dan kegiatan pemilahan, tingkat keterlibatan warga masih bervariasi antarwilayah.
Variasi ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku sosial, yang membutuhkan waktu, edukasi berkelanjutan, dan pendekatan partisipatif.
Literatur kebijakan lingkungan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat sering kali berkaitan dengan kurangnya internalisasi nilai-nilai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik dan didukung oleh regulasi yang kuat, hasil implementasi akan terbatas apabila tidak disertai dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif.
Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan pengelolaan sampah perlu dipahami sebagai proses sosial yang kompleks, bukan sekadar persoalan teknis atau administratif.
Implikasi Model Kebijakan untuk Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan teoritis, model kebijakan yang paling relevan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo adalah model yang mengintegrasikan regulasi yang kuat, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara aktif.
Model ini sejalan dengan pendekatan governance kolaboratif yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan lingkungan.
Keterlibatan komunitas lokal, bank sampah, dan sektor swasta melalui program CSR menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo masyarakat memiliki potensi besar untuk memperkuat keberlanjutan kebijakan.
Dalam konteks kota berkembang di Indonesia, pendekatan berbasis masyarakat menjadi semakin relevan karena keterbatasan sumber daya pemerintah daerah dapat diimbangi melalui partisipasi sosial dan kolaborasi lintas sektor.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya meningkatkan kinerja pelayanan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan.
Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
Selain itu, hasil penelitian juga mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung model kebijakan yang partisipatif.
Penguatan ini mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan kebijakan yang lebih Dalam perspektif Grindle, penguatan konteks implementasi melalui dukungan institusional dan politik akan meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan dalam jangka panjang.
Olehnya, diskusi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara faktor struktural, institusional, dan sosial.
Temuan penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman empiris mengenai implementasi kebijakan publik di sektor lingkungan hidup, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan kontekstual bagi kota-kota berkembang di Indonesia.
SIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Gorontalo telah berjalan relatif efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan sosial.
Hasil penelitian mengindikasikan adanya peningkatan kinerja layanan kebersihan yang ditandai dengan bertambahnya cakupan layanan dan jumlah fasilitas TPS/TPS3R, serta meningkatnya jumlah warga yang terlayani dalam kurun waktu 2021-2024.
Temuan ini mencerminkan bahwa kebijakan yang didukung oleh regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah daerah mampu menghasilkan kemajuan nyata dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, khususnya armada pengangkut dan tenaga kebersihan, masih menjadi hambatan utama dalam mencapai efektivitas kebijakan secara optimal.
Selain itu, variasi tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat antarwilayah menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada faktor sosial dan kultural.
Dalam konteks ini, peran Ellys Rachman.
Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Sampah A.
Page.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo
E-ISSN: 3109-175X
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi.
Manajemen SDM.
Ilmu Sosial (P-JIAMS) Volume 2 Nomor 2.
November 2025 Universitas Bina Taruna Gorontalo komunikasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan.
Kontribusi utama penelitian ini terhadap body of knowledge terletak pada pengayaan bukti empiris mengenai implementasi kebijakan publik di sektor lingkungan hidup pada level pemerintah daerah, khususnya di kota berkembang di Indonesia.
Penelitian ini menegaskan relevansi teori implementasi kebijakan Edward i.
Van Meter dan Van Horn, serta Grindle dalam menjelaskan dinamika pengelolaan sampah Ke depan, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang lebih adaptif serta analisis komparatif antar daerah untuk memperkuat generalisasi temuan.
DAFTAR PUSTAKA