Gorontalo Development Review Vol.
6 No.
2 Oktober 2023 P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375
Pemetaan Kondisi Pilar Ekonomi Berdasarkan Indikator SDGs di Wilayah Teluk Tomini Economic Pillar Conditions Mapping in the Tomini Bay Area using SDGs Indicators Boby Rantow Payu.
Nurharyati Panigoro.
Rezkiawan Tantawi.
Yulianti Toralawe.
Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri Gorontalo1,2,3,.
email: bobby_rantow@yahoo.
Disubmit: 5 Mei 2023.
Direvisi.
28 Juni 2023.
Dipublish.
1 Oktober 2023 Abstract Comprehensive baseline data on economic conditions are required to support efforts to develop the Tomini Bay region's economy as a priority for rural areas.
In order to find solutions for growing the rural economy in the Tomini Bay region, academics must do practical research and development without data mapping.
The goal of this study is to map and forecast how well the SDGs targetsAiparticularly the economic pillars of goal 17Aiwill be met in the Tomini Bay region.
Secondary data from the BPS is used in this study's quantitative descriptive methodology.
The projection methods of logarithmic, exponential, and linear were used to assess the data.
Additionally, the expected outcomes of the TPB/SDG indicators are contrasted with worldwide targets and targets based on Presidential Regulation No.
11 of 2022 as an indicator to determine the achievement of the TPB/SDGs aims.
The study's findings indicate that the Tomini Bay region's projected and average SDGs indicators are still far from the desired level.
It is advised that regions whose anticipated accomplishments fall short of the desired level be supported through local government intervention programs, such as enlarging the local tax base and intensifying and extending regional taxes and levies.
Keywords: sustainable development goals.
regional economy.
tomini bay Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 2 .
Oktober 2023 Abstrak Upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasan Teluk Tomini sebagai unggulan yang berbasis pedesaan perlu dukungan data baseline secara komprehensif tentang kondisi ekonomi.
Tidak adanya pemetaan data menjadi hambatan bagi para akademisi dalam melakukan kajian terapan dan pengembangan dalam rangka melahirkan solusi untuk mengembangkan ekonomi pedesaan di kawasan Teluk Tomini.
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan memproyeksi capaian target SDGs khususnya pilar ekonomi pada tujuan 17 di kawasan Teluk Tomini.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan melibatkan data sekunder yang bersumber dari BPS.
Data dianalisis menggunakan metode proyeksi logaritmik, exponensial, dan linear.
Selanjutnya, penentuan ketercapaian target TPB/SDGs dilakukan dengan cara membandingkan hasil proyeksi indikator TPB/SDGs dengan target global maupun target yang berdasarkan Perpres No.
11 Tahun 2022 sebagai indikator.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata capaian dan proyeksi indikator SDGs di wilayah Teluk Tomini masih jauh dari target.
Disarankan agar wilayah yang proyeksi capaiannya tidak memenuhi target agar dapat didorong melalui intervensi program kegiatan pemerintah daerah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta memperluas tax-base pajak daerah.
Kata kunci: tujuan pembangunan nasional.
ekonomi kawasan.
PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau sustainable development goals (SDG.
merupakan agenda negara-negara dunia yang ditetapkan pada bulan September 2015, di Sidang Umum PBB untuk menjadi agenda Global 2030 dan harus dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia, termasuk oleh Indonesia.
SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDG.
yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, dengan prinsip universal, terintegrasi antar dimensi, inklusif dan no one left behind, serta mencakup sarana pelaksanaan (BAPPENAS), 2.
SDGs sebagai komitmen internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Oleh karena itu.
TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Adapun 17 goals SDGs baik secara global maupun nasional yang tertuang dalam Perpres No.
111 Tahun 2022 adalah.
tanpa kemiskinan.
tanpa kelaparan.
kehidupan sehat dan sejahtera.
pendidikan berkualitas.
air bersih dan sanitasi layak.
energi bersih dan terjangkau.
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
industri, inovasi dan .
berkurangnya kesenjangan.
kota dan permukiman yang berkelanjutan.
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
penanganan perubahan iklim.
ekosistem lautan.
perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375 .
kemitraan untuk mencapai tujuan (PERPRES RI Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2.
Kawasan Teluk Tomini merupakan salah satu teluk besar di Indonesia dengan potensi alam yang melimpah.
Teluk ini berada di antara tiga provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara.
Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo yang seharusnya menjadi kawasan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera secara berkesinambungan.
Kawasan Teluk Tomini sangat potensial untuk pengembangan kawasan berbasis perikanan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti di Kabupaten Poso.
Parigi Moutong.
Kabupaten Tojo Una-Una dan kabupaten lainnya di Kawasan Teluk Tomini (Arham et al.
, 2022.
Muzakir & Suparman, 2.
Meski begitu, belum ditemukan kajian kondisi ekonomi berbasis SDGs untuk mengkaji kesiapan daerah dalam mengimplementasi SDGs.
Kebutuhan data dasar kondisi kawasan Teluk Tomini menjadi arahan penting dalam menyusun RAD TPB/SDGs untuk memperjelas dan memperkuat perencanaan program yang dapat mencapai sasaran RPJMD hingga RPJMN.
Hal ini tentunya akan menyulitkan dalam melakukan pengembangan Kawasan Teluk Tomini dalam berbagai sektor baik sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola yang akan berdampak kehidupan sejahtera dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan Teluk Tomini (Akib et al.
Foley et al.
, 2.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Memetakan data kondisi pilar SDGs serta memproyeksikan pencapaian target khususnya pilar ekonomi pada goal 17 di kawasan Teluk Tomini.
Melalui pemetaan dan proyeksi capaian SDGs, dapat diketahui indikator apa saja yang buntuh intervensi kebijakan secara mendalam dan tepat sasaran.
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat mengembangkan literasi, dan analisis profil kewilayahan yang berbasis SDGs serta inovasi penerapan keilmuwan yang sesuai karakteristik permasalahan kewilayahan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dimana peneliti berusaha mendeskripsikan data kondisi sosial ekonomi berbasis SDGs pada pilar ekonomi tujuan 17 di Kawasan Teluk Tomini.
Kajian ini mencakup 11 .
Kabupaten/Kota di kawasan Teluk Tomini yaitu Provinsi Sulawesi Utara.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Provinsi Sulawesi Tengah.
Kabupaten Banggai.
Kabupaten Tojo Una-Una.
Kabupaten Poso.
Kabupaten Parigi Moutong.
Provinsi Gorontalo.
Kabupaten Pohuwato.
Kabupaten Boalemo.
Kabupaten Gorontalo.
Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
Penelitian ini menggunakan data primer berupa data sekunder dengan baseline yang dipublikasikan tahun 2017 Ae 2021, terutama dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.
Sedangkan untuk analisis proyeksi menggunakan metode logaritmik, eksponensial, dan proyeksi Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah indikator yang terdapat pada Goal 17 yakni rasio total pendapatan terhadap PDB, rasio total penerimaan pajak terhadap PDB, dan rasio belanja yang didanai oleh pajak.
Masing variabel diukur menggunakan indikator yang telah ditetapkan pada Perpres No.
111 Tahun 2022 dan target global SDGs.
Dasar pengambilan keputusan dalam pemetaan capaian berasal dari Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 2 .
Oktober 2023 perbandingan capaian daerah dengan target Perpres No.
111 Tahun 2022 dan target global SDGs.
Berikut adalah pemetaan indikator atau operasional variabel yang merupakan bagian dari pilar ekonomi yang tersebar pada tujuan 17.
Tabel 1 Pemetaan Indikator 17 Berdasaran Ketersediaan Data Tujuan Indikator Target (PERPRES No 111 Tahun Kode Indikator Total pendapatan pemerintah sebagai Meningkat 11,4 Ae proporsi terhadap PDB Tujuan 17:
Rasio Penerimaan Meningkat 8,41 Ae Kemitraan Pajak Terhadap 8,87% PDB Proporsi anggaran Meningkat domestik yang didanai pajak Sumber: (BAPPENAS), 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN TPB/SDGs menawarkan target pembangunan yang spesifik, terikat waktu dan dapat dikuantifikasi yang sinkron dengan rencana dan prioritas pembangunan (Adjie & Surya, 2.
Integrasi TPB/SDGs kedalam penyusunan perancanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik yang nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Sesuai dengan amanah Perpres 111/2022, data BPS digunakan sebagai sumber utama dalam melakukan proyeksi/peramalan capaian indikator TPB/SDGs karena data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (PERPRES RI Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2.
Berikut hasil pemetaan indikator TPB/SDGs di wilayah Teluk Tomini berdasarkan ketersediaan data pada Tabel 2.
Hasil Pemetaan Data Capaian Dan Proyeksi 2030 Tujuan 17
Tujuan Capaian Capaian Proyeksi
Proyeksi
Total
PDB
Kota Gorontalo:
13,33%
Kabgor:
11,57%
Boalemo:
18,62%
Pohuwato:
14,74%
Bone Bolango:
22,62%
Kota Gorontalo:
11,41%
Kabgor:
10,58%
Boalemo:
14,57%
Pohuwato:
13,16%
Bone Bolango:
22,18%
Kota Gorontalo:
10,29%
Kabgor:
9,71%
Boalemo:
15,79%
Pohuwato:
12,40%
Bone Bolango:
20,85%
Kota Gorontalo:
9,52%
Kabgor:
8,06%
Boalemo:
15,01%
Pohuwato:
10,09%
Bone Bolango:
20,32%
Kategori Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB Proporsi Gorontalo:
5,13%
Bolsel:
34,69%
Boltim:
24,33%
Gorontalo:
4,36%
Bolsel:
24,02%
Boltim:
14,64%
Sulut: 3,38% Sulut: 2,75% Banggai:
8,24%
Banggai:
6,22%
Tojo Una Una: 20,34% Tojo Una Una: 17,14% Poso: 16,21% Poso: 13,67% Parigi Moutong:
9,50%
Sulteng:
2,71%
Kota Gorontalo:
0,85%
Kabgor:
0,20%
Boalemo:
0,13%
Pohuwato:
0,14%
Bone Bolango:
0,24%
Gorontalo:
0,89%
Parigi Moutong:
8,18%
Sulteng:
1,67%
Kota Gorontalo:
0,87%
Kabgor:
0,34%
Boalemo:
0,17%
Pohuwato:
0,15%
Bone Bolango:
0,42%
Gorontalo:
0,78%
Bolsel: 0,26% Bolsel: 0,17% Boltim:
0,19%
Boltim:
0,06%
Sulut: 0,89% Sulut: 0,75% Banggai:
0,18%
Banggai:
0,18%
Tojo Una Una: 0,20% Tojo Una Una: 0,20% Poso: 0,18% Poso: 0,20% Parigi Moutong:
0,09%
Sulteng:
0,59%
Kota Gorontalo:
6,64%
Parigi Moutong:
0,09%
Sulteng:
0,35%
Kota Gorontalo:
5,91%
Gorontalo:
4,16%
Bolsel:
21,97%
Boltim:
10,03%
Sulut:
2,31%
Banggai:
5,70%
Tojo Una Una:
16,99%
Poso:
13,18%
Parigi Moutong:
7,79%
Sulteng:
1,68%
Kota Gorontalo:
0,73%
Kabgor:
0,44%
Boalemo:
0,21%
Pohuwato:
0,13%
Bone Bolango:
0,42%
Gorontalo:
0,73%
Bolsel:
0,13%
Boltim:
0,08%
Sulut:
0,55%
Banggai:
0,18%
Tojo Una Una:
0,20%
Poso:
0,21%
Parigi Moutong:
0,09%
Sulteng:
0,33%
Kota Gorontalo:
5,22%
Gorontalo:
3,90%
Bolsel:
18,48%
Boltim:
4,51%
Sulut:
1,68%
Banggai:
5,08%
Tojo Una Una:
14,54%
Poso:
11,21%
Parigi Moutong:
7,35%
Sulteng:
1,36%
Kota Gorontalo:
0,70%
Kabgor:
0,97%
Boalemo:
0,23%
Pohuwato:
0,13%
Bone Bolango:
0,61%
Gorontalo:
0,59%
Bolsel:
0,07%
Boltim:
0,09%
Sulut:
0,25%
Banggai:
0,20%
Tojo Una Una:
0,19%
Poso:
0,22%
Parigi Moutong:
0,09%
Sulteng:
0,25%
Kota Gorontalo:
4,10%
Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 2 .
Oktober 2023 Kabgor:
1,73%
Boalemo:
0,76%
Pohuwato:
0,97%
Bone Bolango:
1,05%
Gorontalo:
17,81%
Kabgor:
2,42%
Boalemo:
1,17%
Pohuwato:
1,19%
Bone Bolango:
1,94%
Gorontalo:
17,97%
Kabgor:
Kabgor:
3,01%
4,27%
Boalemo:
Boalemo:
1,68%
3,19%
Pohuwato: Pohuwato:
1,14%
1,31%
Bone Bone Bolango:
Bolango:
2,08%
3,08%
Gorontalo: Gorontalo:
18,01%
17,27%
Bolsel:
Bolsel:
Bolsel: 0,80% Bolsel: 0,73% 0,74% 0,69% Boltim:
Boltim:
Boltim:
Boltim:
0,78%
1,14%
1,41%
1,95%
Sulut:
Sulut:
Sulut:
Sulut:
27,48%
26,36%
23,57%
22,34%
Banggai:
Banggai:
Banggai:
Banggai:
2,32%
3,11%
3,93%
6,25%
Tojo Una Tojo Una Tojo Una Tojo Una Una:
Una:
Una: 1,03% Una: 1,05% 1,02% 0,97% Poso:
Poso:
Poso: 1,16% Poso: 1,47% 1,55% 1,63% Parigi Parigi Parigi Parigi Moutong:
Moutong:
Moutong:
Moutong:
1,09%
0,97%
0,94%
0,90%
Sulteng:
Sulteng:
Sulteng:
Sulteng:
22,94%
18,03%
14,61%
9,60%
Sumber: Data diolah .
Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pemerintah terhadap PDB di tiga provinsi dan 11 kabupaten/kota di kawasan Teluk Tomini mengalami tren penurunan.
Meski mengalami penurunan, di Kabupaten Boalemo.
Kabupaten Bone Bolango.
Kabupaten Bolaangmongondow Selatan, dan Kabupaten Tojo Una-Una terlihat hingga tahun 2021 keempat daerah ini masih akan mencapai hasil diatas dari daerah lainnya, kondisi ini diprediksikan berlangsung hingga tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam PERPRES Nomor 111 Tahun 2020.
Namun hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah karena melihat hasil proyeksi hingga tahun 2030, rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB diprediksi akan terus menurun, meskipun demikian penurunan tidak akan kurang dari 11,4% sehingga masih termasuk kategori A.
Di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Poso, tercatat capaiannya masih kategori B.
Kedua Kabupaten ini pada tahun dasar 2021 memiliki hasil positif yang sama dengan keempat Kabupaten di Namun, data menunjukkan bahwa ada tren penurunan yang terjadi selama periode yang diproyeksikan.
Jika tidak diintervensi dengan kebijakan yang tepat sasaran, maka dikhawatirkan realisasi penerimaan total terhadap PDB Pohuwato dan Poso akan berada di bawah target 11,4%.
Pendapatan ini sendiri merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan derajat kemandirian suatu daerah.
Komponen penerimaan itu sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah.
Dari hasil penelusuran data, diketahui bahwa rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDB untuk seluruh wilayah Teluk Tomini relatif kecil.
Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375 Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ini cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah rasio pajak terhadap PDRB cenderung konstan, sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Bolsel dan Boltim cenderung Namun, peningkatan rasio pajak terhadap PDB untuk wilayah Gorontalo masih jauh dari yang ditargetkan dalam indikator SDGs.
PERPRES No 111 Tahun 2020 menetapkan bahwa rasio pajak terhadap PDB pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 8,41 Ae 8,87%.
Sementara capaian untuk wilayah Gorontalo masih di bawah 1%, kondisi ini juga diikuti oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Hasil proyeksi justru menunjukkan tanda-tanda kontraksi hingga tahun 2030.
Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan pemerintah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer.
Hal ini pula yang mendasari wilayah di kawasan Teluk Tomini berada pada kategori E pencapaian SDGs indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Di sisi lain, proporsi belanja daerah yang dibiayai oleh pajak di beberapa daerah seperti Kabupaten Gorontalo.
Boalemo.
Pohuwato.
Bone Bolango.
Bolaangmongondow Timur.
Banggai dan Poso relatif meningkat sehingga ketujuh daerah tersebut masuk dalam kategori A atau dengan kata lain terealisasi sesuai target.
Sedangkan untuk Kota Gorontalo.
Bolaangmongondow Selatan.
Tojo Una-Una, dan Parigi Moutong rasio pajak terhadap belanja daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga masuk dalam kategori D.
Pada indikator proporsi anggaran dalam negeri yang dibiayai oleh dana dalam negeri pajak, baik dalam PERPRES No.
111 Tahun 2022 maupun target global, tidak dicantumkan angkanya tetapi hanya ditargetkan meningkat.
Maka disini peneliti membenarkan bahwa daerah yang prestasinya meningkat masuk kategori A dan daerah yang mengalami penurunan masuk kategori D.
2 Pemetaan Kategori Proyeksi Capaian Target TPB/SDGs Tujuan 17 Di Kawasan Teluk Tomini Table 3.
Kategori Proyeksi Capaian Target TPB/SDGs Di Kawasan Teluk Tomini Wilayah Proyeksi Ketercapaian Target Tahun 2024 and Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kab.
Gorontalo Kab.
Boalemo Kab.
Pohuwato Kab.
Bone Bolango Provinsi Sulawesi Utara Kab.
Bolaang Mongondow Selatan Kab.
Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Tengah Kab.
Banggai Kab.
Tojo Una-Una Kab.
Poso Kab.
Parigi Moutong Sumber: Data diolah .
Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 2 .
Oktober 2023 Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan.
Hasil proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs kewenangan daerah di Kawasan Teluk Tomini dibagi kedalam 5 .
kategori, yakni: indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian 100% pada tahun 2030 (Kelompok A), indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian 90% dari target 2030 (Kelompok B), indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian minimal 75% dari target 2030 (Kelompok C), indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian minimal 50% dari target 2030 (Kelompok D), dan indikator yang diprediksi memiliki tingkat ketercapaian dibawah 50% dari target 2030 (Kelompok E) (BAPPENAS.
Dalam penelitian ini.
Pilar Pembangunan Ekonomi yang berfokus pada Tujuan 7 dan 17 penilaian proyeksi capaian TPB/SDGs hanya dapat dilakukan pada 5 indikator yang memiliki target capaian baik pada tahun 2024 .
arget Perpres No 111/2.
maupun target capaian tahun 2030 .
arget globa.
Secara spasial, di wilayah Provinsi Gorontalo terdapat 40% atau 2 indikator yang masuk kategori A, 20% atau 1 indikator masuk kategori D, dan 40% atau 2 indikator masuk kategori E.
Di Kota Gorontalo terdapat 20% atau 1 indikator yang masuk kategori A, 20% atau 1 indikator masuk kategori C, 20% atau 1 indikator masuk kategori D, dan 40% atau 2 indikator masuk kategori E.
Di Kabupaten Gorontalo terdapat 50% atau 2 indikator masuk kategori A, 25% atau 1 indikator masuk kategori D, dan 25% atau 1 indikator masuk kategori E.
Di Kabupaten Boalemo terdapat 75% atau 3 indikator masuk kategori A, dan 25% atau 1 indikator masuk kategori E.
Di Kabupaten Pohuwato terdapat 33,33333% atau 1 indikator masuk kategori A, 33,33333% atau 1 indikator masuk kategori B, dan 33,33333% atau 1 indikator masuk kategori E.
Di Kabupaten Bone Bolango terdapat 66,7% atau 2 indikator masuk kategori A, dan 33,3% atau 1 indikator masuk kategori E.
Di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 40% atau 2 indikator yang masuk kategori A, 20% atau 1 indikator masuk kategori D, dan 40% atau 2 indikator masuk kategori E.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat 33,3333% atau 1 indikator masuk pada kategori A, 33,3333% atau 1 indikator masuk pada kategori D, dan 33,3333% atau 1 indikator masuk pada kategori E.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat 33,3% atau 1 indikator masuk pada kategori A, dan 66,7% atau 2 indikator masuk pada kategori E.
Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 40% atau 2 indikator yang masuk pada kategori A, 20% atau 1 indikator masuk pada kategori D, dan 40% atau 2 indikator masuk pada kategori E.
Di Kabupaten Banggai terdapat 33,3% atau 1 indikator masuk pada kategori A, dan 66,7% atau 2 indikator masuk pada kategori E.
Di Kabupaten Tojo Una Una terdapat 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori A, 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori D, dan 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori E.
Di Kabupaten Poso terdapat 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori A, 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori B, dan 33,33333% atau 1 indikator masuk pada kategori E.
Di Kabupaten Parigi Moutong terdapat 25% atau 1 indikator masuk pada kategori B, 50% atau 2 indikator masuk pada kategori D, dan 25% atau 1 indikator masuk pada kategori E.
Tujuan ke-17 dalam Sustainable Development Goals (TPB) atau yang dikenal dengan SDGs bertujuan untuk memperkuat langkah implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan SDGs di universitas berfokus untuk melihat cara yang lebih luas di mana universitas mendukung SDGs melalui kolaborasi Gorontalo Development Review (GOLDER) P-ISSN: 2614-5170.
E-ISSN: 2615-1375 dengan negara lain, promosi praktik terbaik, dan publikasi data.
Kecuali semua mitra bekerja sama menuju SDGs, tujuan akan dapat dicapai.
Salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan partisipasi langsung dalam rangka keberhasilan pembangunan yang juga merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Pajak daerah juga merupakan sumber PAD yang berkontribusi dalam pembiayaan belanja daerah (Paranata, 2.
Penerimaan pajak bermanfaat dalam mendorong kemampuan penerimaan PAD dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki peran vital sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah (Ndoricimpa, 2.
Mengingat potensi pendapatan daerah yang masih besar, dirasa perlu diupayakan peningkatan pajak dan retribusi daerah.
Diperlukan upaya untuk mengintensifkan dan memperluas pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah (Kalkuhl et al.
, 2.
Namun hal ini juga perlu didukung dari aspek kelembagaan.
OPD yang mengelola pendapatan daerah dapat mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pajak dan Pada tataran sistem dan prosedur.
OPD terkait dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu.
Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin .
yang menyimpulkan bahwa faktor kelembagaan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, tarif pajak, kondisi politik, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan dan pungutan pajak.
PENUTUP
Dari data yang telah diolah, disimpulkan bahwa Pada indikator 1* total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB, ditemukan bahwa empat wilayah yakni Kabupaten Boalemo.
Bone Bolango.
Bolaangmongondow Selatan, dan Tojo Una Una berada pada kategori A, dua wilayah yakni Kabupaten Pohuwato dan Poso berada pada kategori B, dan sisanya lima wilayah yakni Kota Gorontalo.
Kabupaten Gorontalo.
Bolaangmongondow Timur.
Banggai, dan Parigi Moutong berada pada kategori D.
Sementara pada indikator 17.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, seluruh wilayah yang diteliti berada pada kategori D.
Ini berarti sumber pendapatan pemerintah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer.
Sedangkan pada indikator 17.
proporsi belanja daerah yang didanai oleh pajak, wilayah Kabupaten Gorontalo.
Boalemo.
Pohuwato.
Bone Bolango.
Bolaangmongondow Timur.
Banggai, dan Poso ada pada kategori A.
Sedangkan Kota Gorontalo.
Bolaangmongondow Selatan.
Tojo Una-Una, dan Parigi Moutong masuk pada kategori D.
Dari kesimpulan tersebut, direkomendasikan bahwa pemerintah perlu mengupayakan agar intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat dititikberatkan pada penyempurnaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta memperluas tax-base pajak daerah.
Pemerintah juga disarankan untuk melakukan re-alokasi anggaran belanja khususnya pada anggaran belanja barang dan jasa yang dinilai relatif besar ke belanja modal sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mendorong peningkatan pendapatan pajak Selain itu, untuk wilayah yang proyeksi capaiannya tidak memenuhi target atau termasuk dalam kategori D, disarankan agar dapat didorong melalui intervensi program kegiatan Pemerintah Daerah yang lebih tepat sasaran.
Gorontalo Development Review (GOLDER) Volume 6 Nomor 2 .
Oktober 2023
DAFTAR PUSTAKA