Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 2.
Oktober 2024
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SOCIAL WELFARE FOR
HOMELESS PERSONS AND BEGGARS
Tridita Yuniar Utami Tuarita1*.
Denny Hernawan2.
Neng Virly Apriliyani3.
Rusliandy4.
Cecep Wahyudin5.
Euis Salbiah6.
Faisal Tri Ramdani7.
Akhmad Munjin8 1,2,3,4,5,6,7,8Program Studi Administrasi Publik.
Universitas Djuanda.
Bogor-Indonesia *Korespondensi: Tridita Yuniar Utami Tuarita.
Email: yuniartridita@gmail.
(Diterima: 06-09-2024.
xDitelaah: 24-09-2024.
xDisetujui: 01-10-2.
ABSTRACT Targeted policies and programs that consider the needs of the community must be supported by government efforts to establish appropriate policies.
Effective policies are essential for ensuring that programs can be implemented successfully.
The purpose of this study is to assess the effectiveness and efficiency of the policy for handling social welfare services for the homeless and beggars at the Social Service Office of Bogor City.
This research utilizes a policy implementation theory consisting of four main components: Communication.
Resources.
Disposition, and Bureaucratic Structure.
A descriptive quantitative analysis approach is employed in this study.
Data were collected through field observations and questionnaires distributed to 24 respondents.
For data analysis, the Weight Mean Score (WMS) formula was used, and measurement was conducted using a Likert scale.
The results indicate that the communication dimension scored 4.
81, categorized as very good.
resource dimension scored 4.
61, also categorized as very good.
the disposition dimension scored 4.
categorized as very good.
and the bureaucratic structure dimension scored 4.
65, categorized as very good.
Consequently, the overall score for the policy implementation assessment was 4.
58, categorized as very good.
It is hoped that this research will assist the Social Service Office of Bogor City in evaluating or reconsidering the policies for handling social welfare services for the homeless and beggars in Bogor city.
Key Words: Beggars.
Homelessness.
Policy Implementation.
Social Welfare.
ABSTRAK
Kebijakan dan program yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat harus didukung oleh upaya pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat.
Kebijakan yang tepat sasaran diperlukan agar program dapat dilaksanakan dengan baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien kebijakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan terdiri dari empat komponen utama yaitu: Komunikasi.
Sumber Daya.
Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Analisis kuantitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.
Data diperoleh melalui observasi lapangan dan kuesioner yang dibagikan kepada 24 responden.
Dalam proses analisis data, digunakan metode analisis yaitu rumus Weight Mean Score .
, lalu untuk mengukur menggunakan skala likert.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi 4,81 dengan kategori sangat baik, dimensi sumber daya 4,61 dengan kategori sangat baik, dimensi disposisi 4,25 dengan kategori sangat baik, dan dimensi struktur birokrasi 4,65 dengan kategori sangat baik.
Dengan demikian, hasil penelitian terkait implementasi kebijakan mendapat penilaian 4,58 dengan kategori sangat baik.
Diharapkan penelitian ini akan membantu Dinas Sosial Kota Bogor mengevaluasi atau mepertimbangkan kebijakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis di Kota Bogor.
Kata kunci: Kesejahteraan Sosial.
Implementasi Kebijakan.
Gelandangan.
Pengemis Tuarita.
Hernawan.
Apriliyani.
Rusliandy.
Wahyudin.
Salbiah.
Ramdani.
, & Munjin, .
Organization And Management Of Social Welfare For Homeless Persons And Beggars.
Jurnal Governansi, 10.
: 225-234 Tuarita, et al.
PENDAHULUAN
Kebijakan pemerintah harus aplikatif dalam konteks kehidupan masyarakat.
Proses penyusunan kebijakan perlu dijabarkan secara cermat, dimulai dari penyusunan agenda untuk mengumumkan peraturan publik yang relevan dan berdaya guna.
Dalam menentukan kebijakan harus dapat Salah satu tahapan krusial adalah formulasi, di mana masalah-masalah penting dalam lingkup sosial diidentifikasi.
Pemerintah, sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab penuh atas legitimasi dan pelaksanaan proses penyusunan Tahap berikutnya adalah implementasi, yang merupakan kelanjutan dari proses penentuan kebijakan.
Setelah itu, dilakukan tahap evaluasi kebijakan.
Pada fase ini, regulasi yang telah diterapkan Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban penyediaan layanan dasar sosial kepada warga.
Pemda Kota Bogor telah mengesahkan Perda No.
4 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.
Masalah ini masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Kota Bogor hingga saat Persoalan kesejahteraan muncul akibat individu atau kelompok yang tidak mampu menjalankan peran sosialnya secara layak dan normal karena faktor kemiskinan, keterlantaran, atau disabilitas.
Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat, pihak yang berwenang menawarkan jalan keluar dengan menyusun regulasi terkait isu kesejahteraan sosial melalui Permensos No.
5 Tahun 2019.
Masyarakat yang terdata akan terdaftar sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Salah satu masalah sosial yang harus ditangani oleh pemerintah daerah adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS Gelandangan dan Pengemis (PPKS).
Fakta bahwa banyak anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan wanita rawan dari segi sosial ekonomi mengindikasikan masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Salah satu tujuan utama setiap individu adalah terjaminnya kesejahteraan sosial.
Di mana terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan terciptanya situasi yang aman dan tentram dalam kehidupan sekitar merupakan kunci penting untuk tercapainya kesejahteraan sosial (Fadri, 2019.
Kuntari & Hikmawati.
Kesejahteraan sosial tersebut tidak tersedia untuk semua orang.
Di setiap daerah di Indonesia, masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi masalah yang kompleks.
Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah PPKS ini.
Masalah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum dapat menikmati hak atas kebutuhan dasar secara layak akibat ketidakmampuan mereka untuk mengakses pelayanan Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial pada mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta turut serta berkontribusi terhadap terciptanya tatanan global berbasis kemerdekaan,perdamaian keadilan sosial (Rosiana, 2017.
Bedasari & Wahyuni, 2.
Salah satunya gelandangan dan pengemis, yang merupakan kelompok rentan yang kurang beruntung dan beresiko tinggi menghadapi berbagai persoalan PPKS gelandangan dan pengemis sering diabaikan dan dianggap sebagai bagian dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.
Padahal.
PPKS gelandangan dan pengemis juga Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 2.
Oktober 2024 berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah.
Dinas Sosial Kota Bogor sebagai instansi pemerintah yang bertanggung PPKS menetapkan kebijakan penanganan berupa pemberian bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pemberian tempat tinggal sementara.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum dievaluasi secara komprehensif terkait efektivitas dan MATERI DAN METODE Secara etimologis Menurut penjelasan Solichin Abdul Wahab.
, implementasi dalam kamus Webster diartikan sebagai proses merealisasikan atau mewujudkan Dijelaskan implementasi berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris "to implement" yang berarti melaksanakan atau mengimplementasikan suatu hal dengan menyediakan sarana atau pelaksanaannya dapat terlaksana.
Juga diartikan sebagai memberikan dampak nyata terhadap suatu objek.
Sesuatu yang dapat direalisasikan untuk memberikan dampak tersebut dapat berupa berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.
Nurdin Usman .
Implementasi digambarkan sebagai sesuatu yang berpuncak pada aktivitas,Tindakan, atau Implementasi lebih dari sekadar aktivitas, yang merupakan usaha terencana yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.
Nugroho .
menjelaskan bahwa model manajemen pelaksanaan kebijakan pengorganisasian, kepemimpinan, dan Setelah suatu kebijakan dikembangkan, tugas selanjutnya adalah mengatur tahapan pelaksanaan, menunjuk pemimpin untuk memandu pelaksanaan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan Dengan kata lain.
Nugroho mendeskripsikan bahwa implementasi kepemimpinan, serta pengawasan atau rencana (Therasari, et al.
, 2024.
Fitriyana, et , 2024.
Farhati, et al.
, 2.
Menurut Sirajuddin .
, kebijakan masyarakat umum disebut kebijakan Kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan dan.
dihadapi oleh PembuatIkebijakan publik atau yangodisebutOOstakeholderoadalah Kelemahan teridentifikasi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan,oIsedangkan keberhasilan kebijakan publik dapat dilihatodariOIdampakOyangOdihasilkan Dengan kata lain.
Sirajuddin menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat untuk masyarakat berdasarkan masalah yang dihadapi, pembuatnya adalah pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat, serta kriteria keberhasilannya dapat dinilai dari outcome setelah Alam .
Kebijakan publik yang perundangundangan merupakan komponen integral dari komoditas politik yang terkait dengan kepentingan publik.
Kebijakan tersebut dapat dimodifikasi ketika terjadi dinamika Akibatnya, memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan kemajuan pembangunan.
Menurut lester dan Stewart dalam Agustino .
terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan, yaitu Tuarita, et al.
pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up.
Pendekatan top-down Pendekatan ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau Pendekatan ini berfokus pada sejauh mana tindakan pelaksana kebijakan selaras dengan prosedur dan tujuan yang digariskan oleh pembuat kebijakan pusat.
Pertanyaan kunci dalam pendekatan ini adalah seberapa dekat implementasi tersebut mematuhi desain kebijakan awal.
Pendekatan bottom-up Pendekatan ini dimulai dengan melibatkan semua pegawai sektor publik dan swasta dalam implementasi program.
Pendekatan ini mempertimbangkan tujuan, strategi, dan jaringan kontak pribadi dan organisasi mereka.
Menurut Tachjan .
, kekuatan pendekatan bottom-up terletak pada fokusnya pada hubungan formal dan informal yang membentuk jaringan kebijakan yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan Menurut George C.
Edward yang dikutip oleh Dwiyanto indiahono pada tahun 2017, masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi kebijakan.
Menurut Edward, efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
Komunikasi, yakni tentang cara menyampaikan kebijakan kepada Ketersediaan sumber daya, sikap dan tanggapan pihak terkait, serta struktur organisasi pelaksana.
Ada tiga indikator untuk mengukur kejelasan, dan konsistensi.
Sumber daya, yakni mendukung kebijakan dengan sumber daya manusia dan finansial memadai.
Ada empat indikator untuk menilai PPKS Gelandangan dan Pengemis staff/pegawai, informasi, wewenang, dan fasilitas.
Disposisi, pelaksana terkait kebijakan/program.
Agar berhasil secara efektif dan efisien, pelaksana harus memahami, melaksanakan kebijakan tanpa bias.
Dua hal penting pada dimensi adalah:
pengangkatan birokrat dan insentif.
Struktur Birokrat, yakni mekanisme dan struktur pelaksana.
Meski sumber mencukupi dan pelaksana memahami tugas, implementasi bisa tidak efektif karena ketidakefisienan struktur.
Dua karakteristik yang meningkatkan kinerja: SOP dan fragmentasi.
Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.
Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif.
Menurut Sugiyono .
, metode penelitianOIkuantitatifOOadalahOOmetode penelitian yang didasarkan pada filsafat Metode ini biasanya digunakan untukOOmenelitiOIIpopulasiOatauOsampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara acak.
Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, dan analisis datanya bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan menguji hipotesis.
Menurut Sugiyono .
, penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel independen, baik satu atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain.
Populasi penelitian ini adalah pegawai Dinas Sosial Kota Bogor bidang Rehabilitasi Sosial.
Menurut Sugiyono .
, populasi adalah wilayah umum yang terdiri atas objek/subjek karakteristik tertentu yang diteliti peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya.
Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 24 orang.
Tabel 1 adalah jumlah sampel pada penelitian ini, sebagai berikut:
Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 2.
Oktober 2024 Tabelo1oJumlahoSampel Data padaOtabelOdiatasOdidapatkan melalui observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh.
Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Teknik sampling jenuh atau sampling sensus termasuk kedalam kategori Non Probability Data pada tabel diatas diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel Teknik pengambilan sampel jenuh adalah teknik penetapan sampel dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Teknik pengambilan sampel jenuh sampling sensus termasuk Nonprobability sampling.
Artinya, data diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.
Peneliti mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability yaitu sampel jenuh.
Total populasi pegawai Dinas Sosial Kota Bogor di Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebanyak 24 orang.
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yangOberartiIseluruhOpopulasi diambil sebagai sampel penelitian.
Dengan kata lain, jumlah responden atau sampel penelitian adalah sama dengan jumlah populasi, yakni sebanyak 24 orang pegawai Dinas Sosial Kota Bogor di Bidang Rehabilitasi Sosial.
Menurut Sugiyono .
1: .
Teknik pengumpulan data meliputi:
StudiOlapanganO.
ield researc.
Untuk mencari dan memperoleh informasi secara langsung dari instansi yang diteliti yaitu Dinas Sosial Kota Bogor, dilakukan:
a Kuesioner .
seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab.
b Wawancara dengan pimpinan dan pegawai Dinas Sosial Kota Bogor terkait obyek penelitian.
c Observasi dengan mengamati dan kunjungan lapangan Studi kepustakaan .
ibrary researc.
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, menelaah dan merangkum isi buku terkait topik Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis data dengan menggunakan rumus Weight Mean Score .
Lalu untuk mengukur menggunakan skala likert.
HASILoDANoPEMBAHASAN Penyelenggaraan Kebijakan Penanganan Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sosial bagi masyarakat.
Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kesejahteraan Sosial.
Dinas Sosial Kota Bogor, tepatnya Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan Tuarita, et al.
PPKS gelandangan dan pengemis telah berupa pemberian bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, dan pemberian tempat tinggal sementara.
Tabel 2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Per Tahun Data diatas merupakan gambaran penanganan PPKS gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Bogor guna mengendalikan jumlah gepeng yang tidak bisa diprediksi oleh Dinas Sosial Kota Bogor, contohnya pada tahun 20222023 terjadi peningkatan yang cukup drastis imbas dari pasca covid 19.
Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Bogor telah berupaya meningkatkan sumber daya pegawai dengan cara memilih pegawai yang potensial untuk menangani lebih dari satu tanggung menyepakati jadwal kerjanya.
Upaya lain penyuluhan di tempat para gelandangan dan pengemis berada, yang bertujuan mendata dan memberi himbauan.
Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti TNI.
POLRI.
DISHUB.
DLH dan masyarakat juga dilakukan dalam penanganan mereka.
Peran masyarakat penting untuk membantu tim tanggap cepat menangani aduan.
Demikian upaya Dinas Sosial Kota Bogor meningkatkan PPKS Gelandangan dan Pengemis implementasi penanganan gelandangan dan pengemis.
Komunikasi Tabel 2 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Komunikasi Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata dimensi komunikasi pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor yang terdiri dari 7 indikator yaitu memperoleh 4,81 dengan kategori Sangat Baik.
Sumber Daya Tabel 3 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Sumber Daya Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Dimensi Sumber daya pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 2.
Oktober 2024 Bogor yang terdiri dari 8 indikator yaitu memperoleh 4,61 dengan kategori Sangat Baik.
Berdasarkan diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Bogor evaluasi yang dilakukan terhadap program penanganan PMKS gelandangan dan pengemis yaitu kedepannya akan meningkatkan Sarana Prasarana.
Sarana Prasarana yang ada sekarang terbatas, perbaikan/renovasi.
Untuk evaluasi tahun akan ada pengadaan mobil Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Masnul Alim .
tentang sumber daya.
Dinas Sosial memiliki sumber daya yang terukur dan tanggap dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Sumber daya manusia dialokasikan secara tepat pada berbagai bagian dengan kualitas yang Namun, jumlah sumber daya manusia, khususnya petugas patroli, masih terbatas.
Jumlah petugas patroli yang ada hanya 12 orang yang dibagi dalam tiga tim patroli, sehingga belum memadai dalam melaksanakan tugasnya.
Prasarana dan sarana yang dimiliki Dinas Sosial untuk mendukung pelaksanaan program PPKS masih belum memadai.
Misalnya, belum tersedianya rumah singgah untuk menampung sementara anak jalanan atau warga PPKS lainnya.
Selain itu.
Dinas Sosial Kota Bogor belum memiliki tempat rehabilitasi.
Sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Satgas PPKS yang bertugas melakukan patroli dan pemantauan anak jalanan di Kota Bogor, seperti kendaraan patroli dan perlengkapan pendukungnya, juga masih sangat minim.
Keterbatasan ini menjadi kendala yang cukup berarti dalam operasional di lapangan.
Disposisi Tabel 4 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Sumber Daya Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Dimensi Disposisi pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor yang terdiri dari 3 indikator yaitu memperoleh 4,25 dengan kategori Sangat Baik.
Struktur Birokrasi Tabel 5 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Dimensi Struktur Birokrasi Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata Dimensi Struktur Birokrasi pada hasil responden Pegawai Dinas Sosial Kota Bogor yang terdiri dari 4 indikator yaitu memperoleh 4,65 dengan kategori Sangat Baik.
Tuarita, et al.
Implementasi Kebijakan Tabel 6 Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Variabel Implementasi Kebijakan Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil penilaian empat dimensi yang terdiri dari Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Bogor telah dilaksanakan dalam kategori Sangat Baik dengan hasil skor 4,58.
Skor tertinggi dari responden untuk variabel implementasi kebijakan terletak pada dimensi komunikasi dengan skor 4,81, dimana indikator konsistensi memperoleh skor tertinggi yaitu 4,91.
Sedangkan skor terendah diberikan responden untuk dimensi disposisi dengan hasil skor 4,25, dimana indikator insentif memperoleh skor 4,16.
Hal ini mengindikasikan bahwa konsistensi pegawai dalam menjalankan program telah berjalan dengan sangat baik.
Berdasarkan hasil skor yang dicapai yaitu 4,58, maka dapat dikatakan bahwa gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor telah berjalan dengan baik.
Skor yang diperoleh telah memenuhi kategori "Sangat Baik", sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diartikan sudah berjalan dengan baik sesuai harapan PPKS Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward i .
Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor dalam dimensi Komunikasi ada tiga indikator yang sangat penting yaitu.
Penyampaian penyampaian mengenai tindakan yang dilakukan Dinsos dalam melakukan tindakan sesuai dengan PERDA nomor 4 Maka dari itu penyampaian sosialisasi kebijakan itu sangat penting agar berkurangnya gepeng.
Dalam dimensi Sumber Daya ada 4 indikator yaitu.
Staff/Pegawai.
Informasi.
Wewenang, dan Fasilitas.
Dalam dimensi ini faktor pertama adalah Staf/Pegawai.
Karena dengan jumlah Staff yang sedikit mengimplementasikan kebijakan yang ada.
Faktor ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program.
Dimensi Disposisi ada 2 indikator yaitu, insentif dan pengangkatan birokrat.
Insentif yang diberikan di luar gaji/upah yang diberikan dapat mempengaruhi tindakan staff dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.
Dengan menambah biaya tertentu dapat memotivasi staf dalam melaksanakan perintah dengan baik.
Dimensi Struktur Birokrasi terdapat 2 indikator yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.
Struktur organisasi merupakan aspek penting dalam suatu lembaga.
Apabila struktur organisasi telah dirancang dengan baik sesuai kemampuan setiap bagiannya, maka pelaksanaan program serta kegiatan di dalam lembaga tersebut akan berjalan Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 10 Nomor 2.
Oktober 2024 dengan lancar.
Dengan kata lain, struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan masing-masing dalamnya akan mendukung terlaksananya semua kegiatan secara efektif.
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan dari seluruh pegawai dan pembagian kewenangan, maka dengan adanya SOP yang baik dalam pembagian kewenangan serta memahami semua program yang telah dibuat, implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva & Ferry .
menggunakan teori model Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator belum terlaksana dengan baik.
Faktor penghambat adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial, komunikasi antar badan pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang belum mendukung.
Berdasarkan diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Bogor evaluasi penanganan PMKS gelandangan dan meningkatkan Sarana Prasarana.
Sarana Prasarana yang ada sekarang terbatas, perbaikan/renovasi.
Untuk evaluasi tahun akan ada pengadaan mobil Dan rencana pelatihan untuk Tim Reaksi Cepat supaya nanti kalau ada penanganan yang sifatnya medis bisa langsung melakukan penanganan, dalam bentuk pengobatan P3K.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan data dan hasil analisis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor sudah berjalan dengan baik.
Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Bogor di Bidang Rehabilitasi Sosial yang menyebabkan keterlambatan penjaringan gepeng saat ada aduan masyarakat dan terhambat dalam Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada, seperti mobil penjaringan gepeng hanya ada 1 mobil yang dimana itu menghambat jika banyaknya aduan masyarakat terhadap gepeng.
Rumah singgah yang ada di Dinas Sosial Kota Bogor yang kecil membuat gepeng yang terkena penjaringan terkadang berada di halaman kantor bidang Rehabilitasi Sosial.
Perlu dilakukan optimalisasi kembali melalui peningkatan sosialisasi dan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan program.
Penelitian ini diharapkan dapatobermanfaat sebagai masukanopertimbangan meningkatkan pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial kota bogor.
Selain itu, hasil penelitian juga Implementasi Kebijakan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Gelandangan dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Bogor.
DAFTAR PUSTAKA