PENGARUH PENGENDALIAN INTERN.
KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
Yudi Rahman1*.
Asruni2.
Fauziannor3.
Margaretha Ani Kuswardani4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin1234* e-mail : yudirahman877@gmail.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh secara simultan dan parsial serta Dominan dari variabel Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan populasi sebanyak 67 orang pegawai.
Oleh karena itu, teknik sampling yang digunakan adalah metode sensus, di mana seluruh populasi menjadi responden sebanyak 67 orang pegawai.
Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner dan diukur dengan skala Likert.
Analisis data dilakukan dengan teknik Regresi Linier Berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 21.
Hasil penelitian mengemukakan bahwa Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dan Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan serta Pengendalian Intern merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
Kata kunci: Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran.
Transparansi.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Latar Belakang Masing-masing SKPD instansi pemerintah harus mampu serta dapat memaksimalkan seluruh fungsi pengendalian intern dari mulai proses perencanaan awal hingga realisasi anggaran sehingga rencana serta realisasi anggaran yang dikerjakan tidak akan bermasalah dikemudian hari, seperti yang ditemukan oleh pemeriksaan dari internal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, atau lembaga pemeriksa dari eksternal lainnya yang berwenang, fungsi ini harus dimaksimalkan dengan baik agar akuntabilitas keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menjadi baik.
Selain pengendalian intern, ketepatan sasaran anggaran juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pada kinerja keuangan, dalam hal pembuatan perencanaan anggaran hendaknya sudah disesuaikan dengan rencana kerja 5 .
tahunan yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, fenomena saat ini masih banyak perencanaan anggaran yang memakai pola yang sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya inovasi dari pimpinan yang akan merencanakan anggaran pada kegiatan di bidang serta sub bidang masing- masing yang sudah menjadi kebiasaan.
Selain Sistem Pengendalian Intern dan Ketepatan Sasaran Anggaran.
Transparansi anggaran juga saat ini sudah harus 225 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 terbuka baik internal satuan organisasi maupun pihak eksternal hingga masyarakat.
Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik.
Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu (Andrianto, 2007: .
Ketepatan sasaran anggaran harus ditekankan lagi lebih baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan hal ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana semua anggaran harus tepat digunakan sesuai petunjuk teknis yang ada serta mempertimbangkan hasil musyawarah pembangunan daerah dari tingkat desa hingga Kecamatan yang sebagai penyerapan aspirasi dari masyarakat, fenomena yang saat ini terjadi dimana belanja daerah banyak digunakan untuk belanja pegawai seperti tunjangan, honor-honor, biaya perjalanan dinas, dana belanja rapat serta operasional pegawai Hal ini kedepannya harus juga diimbangi dengan biaya pembangunan yang wajib diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan terpilih pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Transparansi anggaran dapat diukur melalui beberapa aspek, selain kemudahan akses pada informasi, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat juga harus diperhatikan.
Keterbukaan .
mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan (Widodo, 2001:.
Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan keuangan.
Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah daerah harus lebih transparan, terlebih lagi tuntutan masyarakat yang lebih tinggi atas transparansi keuangan daerah.
Tabel 1.
Analisis SWOT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Sumber: Dinas Penanaman Modal Kabupaten Balangan .
226 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Balangan masih belum maksimal hal ini dikarenakan masih adanya identifikasi masalah yang menghambat kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, dalam analisa swot yang ditulis dalam renstra 2018 sampai dengan 2023 menunjukan adanya permasalahan yang terjadi harus diselesaikan akan akuntabilitas kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat berjalan dengan baik.
Akuntabilitas pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan komponen yang sangat penting ini karena menyangkut pertanggungjawaban akhir terhadap pelaksanaan semua tugas atas penggunaan anggaran-anggaran.
Pertanggungjawaban pada instansi pusat maupun daerah seharusnya menyusun dan mempublikasi LAKIP sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitasnya.
Menurut Anjarwati .
akuntabilitas kinerja adalah suatu kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan pertanggung jawaban untuk memenuhi dan menerapkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum dalam suatu organisasi kepada seseorang yang memiliki hak atau pihak berwenang untuk meminta keterangan atau juga pertanggungjawaban dengan mengetahui tingkat akuntabilitas.
Tabel 1 menunjukan adanya masalah, peluang serta strategi yang harus dilakukan agar Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tercapai dengan baik.
Di samping itu, instansi juga menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan pelayanan Kekuatan utama terletak pada kebijakan yang mendukung dari pusat dan regulasi lokal yang mendetail, serta populasi yang masih kecil yang mempermudah proses perizinan.
Namun, kelemahan yang signifikan termasuk keterbatasan sumber dana dan SDM, peraturan daerah yang belum sepenuhnya sesuai, serta kurangnya promosi dan pengendalian internal.
tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh secara simultan variabel Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh secara parsial variabel Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Untuk mengetahui dan menganalisa variabel yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Studi Literatur Sistem Pengendalian Intern Perkembangan pengendalian intern di Indonesia ditandai dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Sejalan dengan perkembangan, berupa konsep pengendalian sebagai suatu proses bergeser dari hard factor ke soft factor.
PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi pendekatan COSO dengan beberapa alternatif modifikasi.
Pertimbangan dalam pemilihan pendekatan COSO ini karena suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan, tetapi menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai semua Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 227 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun Lingkungan Pengendalian.
Penilaian Risiko.
Kegiatan Pengendalian.
Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran Menurut Kenis .
, kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas semua pencapaian sasaran anggaran tersebut, dan dapat dimengerti oleh kepala dinas instansi yang bertanggung jawab penuh untuk menyusun dan melaksanakannya.
Pelaksana anggaran memberikan reaksi positif, dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran.
Reaksi tersebut merupakan peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap pegawai terhadap anggaran, kinerja untuk anggaran tersebut dan efisiensi biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas.
Suardana dan Suryanawa .
sebab partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Maka kejelasan sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh pegawai dan kepala dinas pada instansi yang bertanggung jawab penuh untuk menyusun dan melaksanakannya.
Menurut Mulyadi .
, fungsi dari suatu anggaran adalah sebagai berikut:
Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang.
Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan pemerintah dan kepala instansi.
Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang akan memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.
Transparansi Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas semua pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan.
Transparansi merupakan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan instansi perencanaan, pelaksanaan.
Transparansi dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan dari Transparansi yang dibangun atas dasar informasi yang bebas.
Beberapa manfaat penting transparansi anggaran menurut Andrianto .
Mencegah korupsi.
Lebih mempermudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan mengedukasi masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
Meningkatkan kepercayaan terhadap dedikasi, komitmen pemerintah .
untuk memutuskan kebijakan tertentu.
228 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.
Menurut Krina .
indikatorindikator dari transparansi adalah sebagai Penyediaan informasi yang jelas.
Kemudahan akses informasi.
Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Secara merupakan pertanggungjawaban.
Menurut Mardiasmo .
8: .
, menyatakan bahwa:
Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melapor kan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principa.
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban Dari sudut pandang fungsional.
Ellwood .
dalam Mardiasmo .
menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses .
rocess accountabilit.
, akuntabilitas program .
rogram accountabilit.
, dan akuntabilitas kebijakan .
olicy Menurut Pusdiklatwas BPKP .
, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
Penetapan untuk perencanaan strategis Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Pemanfaatan informasi kinerja bagi Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini adalah seba- gai berikut ini.
Primayoni.
Adiputra, dan Sujana .
meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Klungkung.
Karim dan Mursalim .
meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan.
Hanum.
Zulfiar dan Agustina .
meneliti pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Kerangka Konseptual Kerangka konseptual sebagai berikut :
Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Sumber: data diolah .
Hipotesis Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut ini.
Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Pengendalian Intern secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Transparansi Berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan 229 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 Metode Penelitian Rancangan Penelitian Penelitian ini bersifat kuantitatif yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.
Sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis eksplanatori yaitu jenis penelitian yang bertujuan mencari potensi-potensi terhadap semua hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.
(Sularso, 2011:.
Arikunto, .
Berdasarkan dari penjelasan di atas populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang populasi dalam Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus.
Dengan jumlah 67 orang.
Definisi Operasional Variabel Definisi operasional variabel dan indikator sebagai acuan dalam pembuatan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Teknik Analisis Data Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang akan diuji berupa uji validitas dan uji reliabilitas.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan akan diukur dari pengaruh Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi.
Untuk masing-masing responden mempunyai 5 alternatif jawaban (Skala Liker.
Masingmasing prioritas dari kelima poin tersebut, yaitu: Sangat setuju (SS) :diberi nilai 5.
Setuju (S) : diberi nilai 4.
Netral (N) / Ragu (R): diberi nilai 3.
Tidak setuju (TS) : diberi nilai 2, dan Sangat tidak setuju (STS): diberi Teknik analisis data terdiri atas uji multikolinieritas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.
Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.
Jenis dan Sumber Data Jenis penelitian ini terdiri atas data kuantitatif yaitu data data yang dapat diukur dalam skala numerik, seperti jumlah Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas, dan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar misalnya keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara/diskusi dengan responden.
Sumber data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian yang dilakukan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner, dan data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer maupun pihak lain (Umar, 2012:.
Populasi dan Sampel Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun karena penilaian dapat dilakukan pegawai yang mulai dari tahap perencanaan sampai realisasi satu tahun periode anggaran yang berjumlah 67 orang.
Pengambilan sampel penelitian harus seksama dan memenuhi aturan-aturan dalam pemilihan sampel.
Sebagai acuan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil seluruhnya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang terdiri atas wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner.
Pengujian Hipotesis Uji F digunakan untuk menguji signifikansi regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis sebagai berikut:
: b1 = b2 = b3 = b4 = 0, : b1 O b2 O b3 O b4 O 0 Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan Fhitung (F.
dengan Ftabel (F.
pada = 0,05 apabila hasil perhitungannya menunjukkan:
Fh > Ft, maka H0 ditolak dan Ha diterima Fh < Ft, maka H0 diterima dan Ha ditolak Uji t digunakan untuk menguji signifikansi regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis sebagai berikut:
: b1 = b2 = b3 = b4 = 0 : b1 O b2 O b3 O b4 O 0 230 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel Variabel Indikator Pengendalian Intern (X.
Penegakan integritas dan nilai etika (X1.
Komitmen atau dedikasi terhadap Pengendalian Intern (X1.
Kepemimpinan yang kondusif (X1.
Lingkungan Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan (X1.
Pengendalian Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (X1.
Penyusunan kebijakan tentang pembinaan SDM (X1.
Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif (X1.
Identifikasi risiko menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif (X1.
Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan faktor eksternal (X1.
Penilaian Risiko Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko (X1.
Analisis risiko (X1.
Menetapkan kemungkinan terjadinya risiko (X1.
Menetapkan dampak yang timbul akibat risiko dengan diidentifikasi benar-benar terjadi (X1.
Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah (X1.
Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko (X1.
Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah (X1.
Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis (X1.
Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis (X1.
Kegiatan-kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan (X1.
Mampu menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi (X1.
Informasi dan Mampu mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus Komunikasi menerus (X1.
Pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas (X1.
Pemantauan Evaluasi terpisah melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian semua efektivitas sistem pengendalian intern (X1.
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya (X1.
Anggaran merupakan hasil akhir penyusunan rencana kerja (X2.
Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang (X2.
Anggaran dapat berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang akan menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan pemerintah dan kepala instansi (X2.
Kejelasan Sasaran Anggaran berfungsi sebagai dasar tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi Anggaran (X.
sesungguhnya (X2.
Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi instansi (X2.
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi (X2.
Penyediaan informasi yang jelas (X3.
Kemudahan akses informasi (X3.
Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk Transparansi (X.
membayar uang suap (X3.
Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (X3.
Penetapan perencanaan strategis (Y.
Akuntabilitas Pengukuran kinerja (Y.
Kinerja Keuangan Pelaporan kinerja (Y.
(Y)
Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara rutin (Y.
Sumber: PP Nomor 60 Tahun 2008.
Mulyadi .
Krina, .
Pusdiklatwas BPKP .
231 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 Pengujian pengaruh parsial dilakukan melalui uji t dengan membandingkan thitung .
dengan t tabel .
pada 0,05.
Apabila hasil perhitungan menunjukkan:
th Ou tt maka H0 ditolak dan Ha diterima th < tt maka H0 diterima dan Ha ditolak Berdasarkan Tabel 3, uji validitas dinyatakan valid karena semua item pertanyaan memiliki nilai korelasi > dari r syarat 0,3 dan semua item pertanyaan berada pada level signifikansi 0.
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel bebas dan yang paling menentukan .
pengaruhnya terhadap variabel terikat suatu model regresi linier, maka digunakan koefisien Beta (Beta Coefficien.
setiap variabel yang distandarisasi .
tandardized Nilai beta () terbesar menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat.
(Sritua, 2012:.
Uji Reliabilitas Hasil Penelitian dan Pembahasan Uji Validitas Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X.
Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
Transparansi (X.
Kinerja (Y) Item X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X1.
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X2.
X3.
X3.
X3.
X3.
,739
,803
,800
,788
,734
,752
,673
,723
,816
,698
,690
,708
,700
,809
,778
,690
,771
,763
,733
,780
,700
,697
,713
,742
,593
,828
,909
,924
,911
,920
,826
,879
,917
,933
,772
,830
,810
,731
,735
Sumber: data diolah .
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Alpha
CronbachAos Keterangan 0,963 Reliabel
0,944
Reliabel
0,894
Reliabel
0,781
Reliabel Pengendalian Intern (X.
Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
Transparansi (X.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) Sumber: data diolah .
Berdasarkan Tabel 4, nilai reliabilitas semua instrumen diterima atau reliabel karena memiliki Alpha Cronbach minimal dan Cronbach's Alpha If Item Deleted > dari standar reliabilitas yaitu 0,6.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas Sumber: data diolah .
Berdasarkan Gambar 1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda dalam penelitian ini tidak ada masalah dalam pengujian normalitas dan layak digunakan dalam penelitian karena titiktitik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan Gambar 2 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda dalam penelitian ini terbebas dari heteros- 232 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 kedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian karena Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
Gambar 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: data diolah .
Uji Multikolinieritas Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Pengendalian Intern (X.
Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
Transparansi (X.
VIF
1,476
1,480
1,071
Toleransi
0,602
0,675
0,933
Sumber: data diolah .
Dari Tabel 5 didapatkan hasil uji multikolinieritas melalui Variance Inflation Factor (VIF) model regresi ini bebas dari masalah Multikolinieritas karena masingmasing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi Analisis Regresi Linier Berganda Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 0,05 .
= 0,.
Untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan analisis regresi linier Pada analisis regresi ini akan dilakukan uji serentak atau uji F serta parsial atau uji t.
Persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = 8,095 0,041 X1 0,177 X2 0,158 X3 ei Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut Jika koefisien 0,041 X1 variabel Pengendalian Intern meningkat dengan asumsi Koefisien 0,177 X2 variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan Koefisien 0,158 X3 Transparansi tetap, maka Kinerja juga akan meningkat.
Jika koefisien 0,177 X2 variabel Kejelasan Sasaran Anggaran meningkat dengan asumsi Koefisien 0,041 X1 variabel Pengendalian Intern dan Koefisien 0,158 X3 Transparansi tetap maka Kinerja juga akan meningkat.
Jika koefisien 0,158 X3 variabel Transparansi meningkat dengan asumsi Koefisien 0,041 X1 variabel Pengendalian Intern dan Koefisien 0,177 X2 variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, maka Kinerja juga akan meningkat.
Berdasarkan persamaan tersebut, menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki koefisien regresi positif.
Hal ini berarti variabel Pengendalian Intern (X.
Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
dan Transparansi (X.
, mempunyai hubungan yang searah atau berbanding lurus dengan variabel terikatnya atau Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).
Artinya, jika variabel X1.
X2 dan X3 mengalami kenaikan maka variabel terikatnya Y juga ikut mengalami kenaikan, dan jika variabel X1.
X2 dan X3 mengalami penurunan, maka variabel terikatnya Y akan mengalami penurunan.
Uji Hipotesis Uji Hipotesis I: (Uji F Secara Simulta.
Dari hasil perhitungan melalui SPSS menentukan Fhitung sebesar 12,703 dan Ftabel dengan menggunakan tingkat signifikansi .
araf kepercayaa.
5 % dan rumus derajat bebas/degree of freedom, df 1 = K -1 = 3 Ae 1 = 2 dan df2 = n Ae K = 57 Ae 3 = 54 maka didapat nilai Ftabel sebesar 3,17.
Ini menyatakan bahwa Fhitung .
> Ftabel .
sehingga hipotesis pertama yang mengatakan bahwa Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran Transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat diterima atau teruji.
Uji Hipotesis II: (Uji t Secara Parsia.
Melalui pengujian ini akan dapat diketahui apakah variabel yang terdiri dari Pengendalian Intern (X.
berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan 233 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 (Y) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan.
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, pada taraf signifikansi .
araf kepercayaa.
5 % dan rumus derajat bebas/degree of freedom, df = n Ae K-1 = 57 Ae 3 - 1 = 53 maka didapat nilai t tabel 2,006.
Jika nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel maka pengaruhnya Selain itu juga dapat dilihat besarnya pengaruh pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.
Pengaruh variabel Pengendalian Intern (X.
terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).
Pengendalian Intern (X.
berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) karena nilai thitung .
> ttabel .
, sehingga dapat ditarik disimpulkan bahwa Pengendalian Intern (X.
berpengaruh signifikan secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Pengaruh variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).
Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).
Nilai thitung .
> ttabel .
, sehingga dapat disimpulkan bahwa parsial Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
berpengaruh signifikan secara sendirisendiri atau parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Pengaruh variabel Transparansi (X.
terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).
Transparansi (X.
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y).
Nilai thitung .
> ttabel .
, sehingga dapat disimpulkan bahwa parsial Transparansi (X.
berpengaruh signifikan secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Dengan demikian, hipotesis kedua yang mengatakan bahwa Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah benar atau teruji.
Uji Hipotesis i: Uji Beta (Variabel Yang Berpengaruh Dominan Pada hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Pengendalian Intern (X.
merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Y) adalah salah atau tidak terbukti, karena hasil penelitian menunjukkan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja adalah Transparansi (X.
karena nilai Beta (Beta Coefficien.
Variabel Transparansi (X.
sebesar 0,538 > nilai Beta (Beta Coefficien.
Variabel Pengendalian Intern (X.
yang hanya sebesar 0,173 dan nilai Beta (Beta Coefficien.
Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X.
yang hanya sebesar 0,245.
Pembahasan Berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan hipotesis secara objektif sebagai berikut:
Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi Berpengaruh Signifikan Secara Simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Berdasarkan sebagaimana pembuktian hipotesis I diatas, bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan akan menjadi baik jika organisasi dalam pengendalian intern dengan baik, dalam Pemerintah Daerah pengendalian intern dilakukan mulai dari lingkungan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Inspektorat sebagai pihak yang melakukan audit intern sebelum adanya audit eksternal seperti BPK dan instansi vertikal lainnya, untuk itu peran pengendalian intern sangat 234 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 diharapkan dilakukan dengan jeli dan detail sebelum ditemukan kesalahan dari audit Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menjadi menurun, selain itu kejelasan sasaran anggaran yang digunakan juga harus jelas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan hal ini bisa menyaring dari tinggal bawah yaitu desa hingga ke Kota dari program e musrembang selain itu juga merumuskan visi dan misi Kepala Daerah sehingga sasaran anggaran dapat terlaksana sesuai dengan rencana serta diharapkan transparansi yang baik dari semua pihak baik bawahan dan pimpinan dalam pelaksanaan anggaran sehingga dengan keterbukaan dan transparansi semua permasalahan bisa dihadapi dan dievaluasi bersama agar Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menjadi baik.
Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi Berpengaruh Signifikan Secara Parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana pembuktian hipotesis II diatas, bahwa Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Pengendalian Intern merupakan hal yang harus dilakukan dengan detail agar Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, sebanyak-banyaknya harus bisa melakukan temuan atas kesalahan dalam penggunaan anggaran yaitu dari Inspektorat agar tidak banyak terdapat temuan kesalahan ketika ada audit dari eksternal bahkan bisa nihil temuan oleh audit eksternal yang akan menjadikan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menjadi baik.
Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Primayoni.
Adiputra, dan Sujana .
bahwa baik secara parsial maupun simultan kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Kejelasan Sasaran Anggaran juga harus menjadi perhatian utama organisasi, dalam anggaran yang digunakan dan direncanakan harus sesuai dengan visi dan misi dari Kepala Daerah pada saat menjadi Calon Bupati sehingga apa yang menjadi visi dan misi janji Kepala Daerah kepada masyarakat Kabupaten Balangan bisa pemerintahan dan juga sasaran anggaran harus sesuai dengan musyawarah terhadap rencana pembangunan mulai tingkat desa.
Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Karim dan Mursalim .
yang menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap keuangan kinerja, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan pengaruh positif kinerja keuangan terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo.
Terkait transparansi anggaran memang saat ini perlu pada saat era keterbukaan informasi publik saat ini, dimana transparansi anggaran bisa diciptakan di intern organisasi terlebih dahulu semua anggota organisasi mulai dari pimpinan sudah harus tau isi anggaran dalam kegiatan kerja hingga nantinya diberikan informasi yang jelas kepada publik akan transparansi anggaran yang digunakan.
Transparansi Variabel yang Berpengaruh Dominan terhadap Kinerja Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana pembuktian hipotesis i bahwa Transparansi berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas 235 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Transparansi pada saat ini harus diberlakukan semua anggota organisasi harus mengetahui manfaat dari penggunaan anggaran dengan informasi yang jelas sehingga kerawanan diminimalisir karena transparansi anggaran sudah diberlakukan pada semua anggota organisasi hingga publik.
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:
Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah Transparansi.
Saran-saran penelitian ini adalah sebagai berikut ini.
Transparansi merupakan variabel yang berpengaruh signifikan dan dominan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, untuk itu kedepannya agar Transparansi dilakukan pada semua anggota organisasi selain itu juga dengan transparansi semua anggota organisasi bisa mengerti bagaimana cara kerja di Pemerintahan yang terus mengalami kemajuan teknologi sehingga jika ada regenerasi promosi jabatan pegawai bisa cepat mengerti dalam menjalankan anggaran sehingga Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan menjadi baik.
Selain Transparansi.
Pengendalian Intern merupakan variabel yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Pengendalian Intern merupakan hal yang sangat penting semua pelaksanaan anggaran hendaknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu sehingga adanya kesamaan persepsi dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran kedepannya dalam hal ini peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam melakukan audit dan bimbingan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran.
Selain Transparansi dan Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran juga merupakan variabel yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
Kejelasan Sasaran Anggaran harus menjadi perhatian penting, semua anggaran harus tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Balangan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dari hasil penelitian dipengaruhi.
Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi sebesar 37,7% sedangkan sisanya 62,3% dipengaruhi faktor lain, untuk penelitian lanjutan agar menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai selain Pengendalian Intern.
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi.
DAFTAR PUSTAKA
Anwar.
Sanusi.
Metodologi Penelitian Bisnis.
Salemba.
Jakarta.
Arikunto.
Suharsimi.
Prosedur Penelitian:
Suatu Pendekatan Praktik.
Revisi VI.
PT Rineka Cipta.
Jakarta.
236 Kindai.
Vol.
Nomor 2.
Halaman 224Ae236 ________2012.
Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Rineka Cipta.
Jakarta.
Dendawijaya.
Lukman.
Manajemen Perbankan.
Ghalia Indonesia.
Jakarta.
Hamalik.
Oemar.
Kurikulum dan Pembelajaran.
Sinar Grafika.
Jakarta.
Imawan .
Pelayanan Publik di Indonesia.
Pustaka