Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Kemandirian Keuangan.
Rasio Efisiensi.
Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Nur IsroAoatul Lailiyah1.
Faizal Satria Desitama2 1,2Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung nilailiyah@gmail.
ABSTRACT
This study aims to prove empirically the effect of financial independence, efficiency ratio .
evel of capital outla.
, budgetary solvency ratio, growth ratio to financial distress of district and city governments in East Java Province for the period 2018-2022.
This research method uses a quantitative approach.
The sampling technique is a saturated sample .
otal samplin.
obtained from a total sample of 190 observed data from 29 districts and 9 cities multiplied by five years of the observed period.
The data analysis technique in this study uses binary logistic regression analysis.
The results showed that Financial Independence and Efficiency Ratio (LCO) had a significant negative effect in predicting financial distress conditions, while the budget solvency ratio (BSR) and growth ratio had no effect in predicting financial distress conditions.
The independent variables in this study explain 62.
5 percent of the dependent variable, while the 5 percent is explained by variable factors outside the study that are not considered by the researcher.
Keywords: Financial Independence.
Efficiency Ratio (LCO).
Budgetary Solvency Ratio.
Growth Ratio.
Financial Distress
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kemandirian keuangan, rasio efisiensi level of capital outlay (LCO), rasio solvabilitas anggaran (Budgetary Solvency Rati.
, rasio pertumbuhan terhadap financial distress pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Teknik pengambilan sampel berupa sampel jenuh (Total Samplin.
diperoleh dari total sampel sebanyak 190 data amatan yang berasal dari 29 kabupaten dan 9 kota dikalikan dengan lima tahun periode amatan.
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan dan Rasio Efisiensi level of capital outlay (LCO) berpengaruh secara negatif signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress, sedangkan rasio solvabilitas anggaran (Budgetary Solvency Rati.
dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress.
Variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan 62,5 persen terhadap variabel dependen sebesar, sedangkan sisanya sebesar 37,5 persen dijelaskan oleh variabel faktor di luar penelitian yang tidak dipertimbangkan oleh peneliti.
Kata kunci: Kemandirian Keuangan.
Rasio Efisiensi (LCO).
Rasio Solvabilitas Anggaran.
Rasio Pertumbuhan.
Financial Distress
PENDAHULUAN
Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola keuangan daerah mereka untuk kepentingan publik sejak disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Pemerintah daerah adalah lembaga yang dipercaya untuk menjalankan 1952 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan komoditas publik.
Sebuah daerah dapat tumbuh dan berkembang apabila daerah tersebut dapat membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabilitas yang kuat, dan penggunaan dana yang efektif (Yanti, 2.
Masyarakat sering kali membicarakan kinerja pemerintah daerah, terutama terkait kesehatan fiskal entitas tersebut.
Memahami kondisi fiskal pemerintah daerah sangat penting karena secara langsung berdampak pada penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Sehingga, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik mereka dengan memiliki sumber daya keuangan yang memadai (Good Financial Conditio.
Kinerja pemerintah dalam hal alokasi belanja, menurut FITRA (Forum Indonesia untuk Transparans.
belum bisa dikatakan maksimal.
Dalam Laporan Analisis APBD 2016.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menjelaskan bahwa rata-rata belanja modal terhadap total belanja sebesar 21 persen masih di bawah standar yang ditetapkan, bahkan dalam pengamatan terhadap laporan keuangan periode 2015-2017, masih terdapat persentase belanja modal yang berkisar antara 9-10 persen (Illahi et al.
, 2.
Selain itu.
Pada tahun 2015, alokasi belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari keseluruhan belanja negara, tidak hanya di APBN, alokasi belanja pegawai di APBD pun dapat mencapai 70 persen, dengan sekitar 240 pemerintah daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai sebesar 50 persen hingga 70 persen.
Data ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar dalam sistem penganggaran, khususnya di pemerintah daerah, antara belanja pegawai dan belanja pembangunan (Glienmourinsie, 2.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan diantara 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sekitar 294 daerah atau sebanyak 57 persen masih menghadapi masalah dalam hal anggaran, daerah-daerah tersebut masih mengalokasikan 50 persen sampai dengan 73 persen dari keseluruhan APBD-nya (Yazid, 2.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai anggaran belanja pegawai lebih besar daripada nilai anggaran belanja modal.
Meskipun belanja modal memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan daerah, mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk belanja pegawai dapat menghambat pemenuhan tujuan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan selain dari APBD yaitu pendapatan asli daerah.
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk membantu mendukung semua fungsi pemerintah daerah, terutama pembangunan daerah.
Kelemahan penganggaran membuat pengeluaran yang seharusnya terlaksana untuk kegiatan pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan.
Selain penyerapan belanja yang rendah, alokasi APBD yang tidak efektif membatasi efektivitas dalam pembangunan.
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah daerah dihabiskan untuk biaya pegawai, sementara hanya sebagian kecil dari anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Kondisi ini meningkatkan kemungkinan pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan rencana pembangunan karena dana pembangunan yang tidak mencukupi.
Ketidakcukupan dana untuk belanja modal infrastruktur dapat menghambat 1953 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang memadai, seperti yang terjadi di New South Wales.
Australia (Jones & Walker, 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran dalam menambah aset atau kekayaan daerah.
Biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum contoh dari biaya rutin yang didapatkan dari belanja modal.
Pengalokasian dana dalam bentuk anggaran belanja modal pada pemerintah tentunya akan menambah aset tetap sehingga menjadi kebutuhan utama dalam memberikan pelayanan publik.
Menurut Erlina et al.
Akuntansi keuangan daerah mengacu pada praktik pencatatan fenomena ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Akuntansi keuangan daerah diperlukan untuk mematuhi prinsip otonomi daerah, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat, dan pelaporan hasil yang transparan kepada publik.
Menurut Menteri Keuangan, belanja pegawai masih lebih besar daripada belanja modal di beberapa daerah.
Tingginya belanja pegawai di beberapa daerah membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat menjadi tidak efisien.
Menteri Keuangan merinci, rata-rata belanja pegawai di Tingkat provinsi mencapai 27 persen.
Belanja pegawai di 14 provinsi lebih rendah dari ratarata nasional, sementara sebagian besar masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 27,6 persen.
Kabupaten Bangkalan.
Madura.
Jawa Timur, menjadi daerah dengan belanja pegawai terbesar, sementara Tingkat kota.
Kota Blitar.
Jawa Timur, menjadi daerah dengan belanja pegawai terendah (Ulya, 2.
Kecenderungan pemerintah provinsi untuk membelanjakan lebih dari separuh anggaran mereka untuk belanja pegawai dapat mengakibatkan kebangkrutan atau menghadapi krisis.
Di sisi lain, alokasi belanja modal merupakan standar tingkat pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.
Belanja modal dialokasikan sebesar 30%, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019.
Belanja modal yang buruk akan berdampak pada pembangunan infrastruktur yang berakibat pada kurang memadainya pelayanan dan apabila fenomena ini terus berlanjut, ada potensi bahwa pemerintah akan menunjukkan gejala financial distress atau menghadapi krisis Semakin tinggi porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal, maka semakin tinggi pula kualitas belanja tersebut.
Belanja modal yang besar diharapkan dapat memberikan dampak positif, sehingga meningkatkan kemungkinan pendapatan daerah yang baru.
Belanja modal mengacu pada sumber daya keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan layanan publik, yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat (Hasan & Nurhidayat, 2.
Dalam situasi ini teori keagenan dan teori ketergantungan sumber daya membantu menjelaskan faktor-faktor yang menentukan munculnya financial distress pada pemerintah daerah.
Menurut Jensen & Meckling .
hubungan keagenan terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang menyatakan 1954 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
pemerintah berfungsi sebagai agen yang mengambil keputusan dan bertanggung jawab kepada rakyat sebagai prinsipal, yang artinya dimana masyarakat bertindak sebagai prinsipal dan dengan mempercayakan tanggung jawab kepada pemerintah yang bertindak sebagai agen dalam menyuarakan pendapat publik.
Teori keagenan ini terdapat hubungan kerja sama antara kedua belah pihak, dimana hubungan yang terjadi merupakan hubungan kerja (Prasetyo Wibowo & Samekto, 2.
Sehingga, dapat dijelaskan pada Teori ketergantungan sumber daya dari Emerson .
menjelaskan korelasi antara konsep kekuasaan dan ketergantungan dalam sebuah Ketergantungan merupakan komponen utama dari kekuasaan, di mana organisasi yang memiliki kekuasaan dibatasi oleh lingkungan sekitar dalam hal kewajiban dan kewenangannya.
Teori ketergantungan sumber daya menggambarkan seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi dan mengelola daerahnya (Sari & Arza, 2.
Penerapan langkah-langkah untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan secara signifikan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan pemerintah daerah dapat dicegah atau setidaknya diperlambat.
Laporan keuangan suatu daerah dapat berisi informasi yang berfungsi sebagai indikator kebangkrutan yang akan datang.
Kesehatan pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui pemeriksaan laporan keuangan (I.
Wulandari et al.
, 2.
Sebelum mengalami kebangkrutan, maka pemerintah daerah akan mengalami suatu kondisi kesulitan keuangan yang disebut dengan financial distress.
Dengan mengetahui kondisi financial distress sejak dini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan.
Menurut Kleine et al .
dalam konteks pemerintah, istilah financial distress mengacu pada ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi standar operasional, utang, dan kebutuhan publik dalam beberapa tahun (Mahayani & Gayatri, 2.
Menurut (Jones & Walker, 2.
dalam (Syurmita, 2.
hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik.
Ketiadaan atau ketersediaan keuangan ini menyiratkan bahwa pemerintah mengalami masalah keuangan.
Pemerintah daerah dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengelola anggaran, mengembangkan infrastruktur, dan menyediakan layanan publik yang efisien di sektor publik, sesuai dengan teori keagenan (Aswar, 2.
Ketidakseimbangan yang berkelanjutan antara pengeluaran dan pendapatan merupakan suatu keadaan yang dapat digambarkan pada financial distress (Trussel & Patrick, 2.
Menurut Syurmita .
, financial distress pada pemerintah daerah ditandai dengan pengeluaran yang tidak terkendali untuk belanja rutin, sehingga menyebabkan pemerintah daerah membatasi pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi.
Kemandirian keuangan berdampak pada financial distress karena kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu kekuatan pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program kerjanya yang bersumber dari daerah itu sendiri (Sartika, 2016.
Syurmita, 2.
Menurut Rukmana .
Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengatur ataupun mengelola sumber daya atau pendapatan asli daerah dengan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah 1955 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
tanpa menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, serta memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Semakin besar proporsi PAD terhadap total belanja daerah, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah memiliki keuangan yang cukup untuk melaksanakan proyekproyek infrastruktur publik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress (Mahayani & Gayatri, 2017.
Syurmita, 2014.
Tubels, 2015.
Wicaksono, 2.
Semakin besar kemandirian keuangan pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal yang lebih besar untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dengan demikian kemungkinan untuk mengalami financial distress menjadi lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah (Illahi et al.
, 2.
Maka.
H1:
Kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi financial distress pada pemerintah kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
Efisiensi mengacu pada kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode waktu tertentu, dimana proses kegiatan operasional pemerintah daerah dikatakan efisien apabila menggunakan sumber daya atau dana dengan serendah- rendahnya yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam belanja daerah (Lazyra, 2016.
Zakia & Setiawan, 2.
Menurut Mahmudi .
dalam (Y.
Wulandari & Indra Arza, 2.
mengindikasikan bahwa semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah karena mampu menekan dana yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran langsung atau yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
Level of capital outlay ratio (LCO) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi pemerintah daerah, yaitu rasio belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.
LCO menggambarkan efisiensi kinerja pemerintah dengan membandingkan seberapa besar belanja modal yang direalisasikan dengan jumlah PAD yang diterima pemerintah dari sumber daya atau potensi yang ada di daerah tersebut.
Semakin tinggi rasio LCO menggambarkan kinerja pemerintah yang tidak efisien karena jumlah pengeluaran lebih besar melebihi kemampuan daerah untuk mendanai pengeluaran tersebut, sehingga semakin tinggi rasio LCO, semakin besar kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada pemerintah yang artinya Semakin tinggi angka rasio mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah pengeluaran modal yang tinggi terhadap pendapatan operasional atau jumlah pendapatan daerah (Mahayani & Gayatri, 2.
Maka.
H2: Rasio Efisiensi Level of capital outlay ratio (LCO) berpengaruh positif terhadap prediksi financial distress pada pemerintah kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
Rasio Solvabilitas juga dapat mempengaruhi financial distress dalam pemerintah daerah.
Dalam penelitian ini menggunakan Rasio solvabilitas anggaran, yang sering dikenal sebagai Budgetary Solvency Ratio, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk mendanai kegiatannya selama periode anggaran.
Menurut penelitian (Ritonga et al.
, 2.
, rasio ini digunakan untuk menghitung perbandingan total pendapatan yang tersedia dengan total belanja yang harus dikeluarkan.
Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin 1956 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
baik kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerahnya, khususnya belanja daerah yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.
Akibatnya, semakin besar nilai dimensi budgetary solvency ratio, maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah menghadapi kesulitan Sebaliknya, menurut penelitian Yanti .
menunjukkan bahwa budgetary solvency ratio memiliki pengaruh yang positif dalam memprediksi financial distress pemerintah daerah.
Hal ini berarti semakin tinggi nilai budgetary solvency ratio, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya financial distress pemerintah Di sektor publik, rasio solvabilitas anggaran mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang dilihat dari persentase atau rasio solvabilitas pemerintah daerah (Syurmita, 2.
H3: Rasio Solvabilitas Anggaran (Budegtary Solvency Rati.
berpengaruh positif terhadap financial distress pada pemerintah kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai pada pemerintah daerah dari satu periode ke periode berikutnya.
Rasio ini penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menangani pendapatan keuangan daerah dan digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi keuangan daerah yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.
Rasio pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mendistribusikan belanja modalnya dengan baik dan melebihi standar yang telah ditetapkan, serta pemerintah daerah dapat melakukan investasi dengan baik yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak berada dalam financial distress (Y.
Wulandari & Indra Arza, 2.
Rasio pertumbuhan penting untuk menentukan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat atau menurun sepanjang tahun anggaran atau periode anggaran.
Apabila pertumbuhan pendapatan ke-arah positif maka kinerja keuangan daerah cenderung sehat dan meningkat.
Sebaliknya, pertumbuhan ke-arah negatif akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah (Arumdari, 2.
Maka.
H4: Rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap financial distress pada pemerintah kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif Penelitian asosiatif kausal menurut Sugiyono .
berguna untuk menganalisis ataupun menentukan sebab akibat antar variabel dengan cara menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
Populasi pada penelitian ini berupa pemerintahan daerah kabupaten dan kota .
Kabupaten dan 9 Kot.
di Provinsi Jawa Timur dengan tahun pengamatan 5 tahun, yaitu tahun 20182022.
Teknik sampling yang digunakan peneliti menggunakan metode non probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yang berupa sampel jenuh .
otal Menurut Sugiyono .
dan Etikan .
, total sampling adalah strategi pengambilan keputusan dimana seluruh populasi yang memenuhi persyaratan diikutsertakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.
Jumlah sampel 1957 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi yang akan diteliti, maka sampel seluruhnya akan diteliti.
Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil sehingga diperoleh dari total sampel sebanyak 190 data amatan yang berasal dari 29 kabupaten dan 9 kota dikalikan dengan lima tahun periode amatan.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi logistik biner.
Dalam penelitian ini variabel biner yang memiliki dua tingkatan berbeda yaitu Pemerintah daerah yang mengalami financial distress dan pemerintah daerah yang tidak mengalami financial distress.
Kategori tersebut didasarkan pada rasio belanja modal, apabila Kurang dari 30% maka termasuk dalam kategori Financial Distress diberi bobot 1 sedangkan apabila tercapai 30% maka termasuk dalam kategori Non Financial Distress diberi bobot 0 (Peraturan Presiden No.
5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014 dan Peraturan Presiden No.
2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2.
(Sari & Arza, 2.
Model regresi logistik biner pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS V25.
Model persamaan regresi logistik biner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:
yaycu "#! = 1X1 2X2 3X3 4X4 u Pengukuran Kemandirian keuangan dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total belanja daerah (Ritonga.
Kemandirian Keuangan $%&'()&)( ,$%&'()&)( .
/0&' 1%'&23& -&%4&5
Pengukuran rasio efisiensi dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Hadi & Khotimah, 2.
Level Of Capital Outlay (LCO) adalah rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah yang menunjukkan tingkat belanja modal yang didanai dari pendapatan asli daerah.
(Atmaja, 2012.
Mahayani & Gayatri, 2.
Rasio Efisiensi Level Of Capital Outlay (LCO) = $%&'()&)( 1%'&23& 6/7&' $%&'()&)( ,- .
Pengukuran rasio solvabilitas (Budgetary Solvency Rati.
digunakan untuk mengukur kemampuan total pendapatan daerah dalam membiayai total belanja daerah yang harus dikeluarkan (Ritonga, 2.
Rasio Solvabilitas (Budgetary Solvency Rati.
/0&' '&!&0&2 -&%4&5 /0&' 1%'&23& -&%4&5 a.
Rasio pertumbuhan mengukur perubahan sumber daya suatu entitas/pemerintah dengan membandingkan total pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya.
Pengukuran dalam penelitian ini berdasarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (Trussel & Patrick, 2.
dalam (Arifah et al.
, 2023.
Indriaty, 1958 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Rasio Pertumbuhan ,-0# ,-0#" ,-0#" .
Pengukuran status financial distress dalam penelitian ini berdasarkan besarnya belanja modal terhadap total belanja daerah (Mahayani & Gayatri, 2017.
Syurmita, 2014.
Tubels, 2.
Pengukuran financial distress ini ukur dengan variabel
Financial Distress
$%&'()&)( 1%'&23& 6/7&'
/0&' 1%'&23& -&%4&5
Dummy:
>30% = Non Financial Distress
<30% = Financial Distress
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis statistik dalam penelitian ini digunakan menunjukkan bagaimana keadaan data yang dianalisis dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari masingmasing variabel dengan tujuan agar data lebih jelas dan mudah dipahami.
Standar deviasi menunjukkan seberapa luas penyimpangan data dari nilai rata-rata .
Variabel dalam penelitian ini antara yaitu Kemandirian Keuangan.
Rasio efisiensi Level of Capital Outlay (LCO).
Rasio solvabilitas Anggaran (Budgetary Solvency Rati.
Rasio Pertumbuhan dan Financial Distress.
Hasil uji statistik deskriptif masing-masing dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistic N Minimum Maximum
Kemandirian Keuangan E^isiensi (LCO) Solvabilitas Anggaran 190
(BSR)
Pertumbuhan Financial Distress Valid N .
Sumber : Data penelitian, 2023
Mean
0,07
0,21
0,86
0,61
2,85
1,56
0,1875
0,9718
1,0122
Std.
Deviation 0,09338 0,47051 0,06938 0,47 0,87 0,0357 0,98 0,18591 0,144 Sekaran data untuk financial distress menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur publik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Sebaran data untuk financial distress diukur dengan menggunakan variabel dummy diberi bobot 1 apabila kurang dari 30% maka termasuk dalam kategori Financial Distress sedangkan apabila tercapai 30% maka termasuk dalam kategori Non Financial Distress diberi bobot 0.
Berdasarkan hasil penelitian uji statistik deskriptif, nilai rata-rata financial distress sebesar 0,98 dengan nilai minimum sebesar 0 terdapat pada Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2021 dan 1959 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
kota Surabaya tahun 2018-2019 untuk nilai maksimum sebesar 1 terdapat pada 186 pemerintah kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 serta standar deviasi sebesar 0,144.
Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat belanja modal terhadap total belanja daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2021 mengalami kondisi financial distress yang cukup tinggi yaitu dengan nilai sebesar 98%.
Nilai rata-rata financial distress sebesar 98% mengindikasikan bahwa alokasi rata-rata belanja modal kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur hanya berkisar 2% .
%-98%), artinya rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu minimal sebesar Sehingga, menunjukkan bahwa adanya penyimpangan data terhadap rata-rata sebesar 0,98 dan nilai standar deviasi financial distress lebih kecil dari nilai rataratanya maka sebaran data financial distress cukup dekat.
Sebaran data untuk Kemandirian keuangan mengacu pada kemampuan daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membiayai program kerja yang dikembangkan terlepas dari bantuan pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif kemandirian keuangan memiliki nilai ratarata sebesar 0,1875 dengan nilai minimum sebesar 0,07 pada kabupaten sampan tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 0,61 pada kota Surabaya tahun 2018 serta standar deviasi sebesar 0,09338.
Nilai rata-rata sebesar 0,1875 atau 18,75% menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sangat rendah, karena berada dalam kisaran 0% sampai dengan 25%, artinya mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dengan kemandirian pemerintah daerah, maka dianggap tidak mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
Sehingga, menunjukkan bahwa adanya penyimpangan data terhadap rata-rata sebesar 0,1875 dan nilai standar deviasi kemandirian keuangan lebih besar dari nilai rata-ratanya maka sebaran data kemandirian keuangan cukup lebar.
Sebaran data untuk Level Of Capital Outlay (LCO) adalah rasio efisiensi yang mengukur efisiensi kinerja pemerintahan.
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif Level Of Capital Outlay (LCO) mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0.
9718 dengan nilai minimum sebesar 0,21 pada kota Surabaya tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 2,85 pada kabupaten sampan tahun 2022 serta nilai standar deviasi dari variabel Level Of Capital Outlay sebesar 0,47051.
Nilai rata-rata variabel Level Of Capital Outlay sebesar 0,9718 atau 97,18% yang artinya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada dalam kisaran 90% hingga 100%, maka Pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menghasilkan output yang ideal.
Penghematan anggaran dan pengalokasian pos-pos anggaran yang bersifat berkelanjutan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan daerah agar dapat mencapai kinerja keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien.
Sehingga, menunjukkan bahwa adanya penyimpangan data terhadap rata-rata sebesar 0,9718 dan nilai standar deviasi Level Of Capital Outlay (LCO) lebih kecil dari nilai rata-ratanya maka sebaran data Level Of Capital Outlay (LCO) cukup dekat.
1960 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Sebaran data untuk Budgetary Solvency Ratio merupakan rasio solvabilitas yang mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif Budgetary Solvency Ratio mendapatkan nilai rata-rata sebesar 1,0122 dengan nilai minimum sebesar 0,86 pada kota Mojokerto 2022 dan nilai maksimum sebesar 1,56 pada Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 serta standar deviasi sebesar 0,06938.
Sehingga, menunjukkan bahwa adanya penyimpangan data terhadap ratarata sebesar 1,0122 dan nilai standar deviasi Budgetary Solvency Ratio lebih kecil dari nilai rata-ratanya maka sebaran data Budgetary Solvency Ratio cukup dekat.
Sebaran data untuk variabel Rasio pertumbuhan adalah rasio dengan tingkat pengukuran yang menunjukkan seberapa besar dan konsistennya kemampuan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif Rasio pertumbuhan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0,0357 dengan nilai minimum sebesar 0,47 pada Kota Blitar 2022 dan nilai maksimum sebesar 0,87 pada Kabupaten Tulungagung tahun 2021 serta standar deviasi sebesar 0,18591.
Sehingga, menunjukkan bahwa adanya penyimpangan data terhadap rata-rata sebesar 0,0357 dan nilai standar deviasi Rasio pertumbuhan lebih besar dari nilai rata-ratanya maka sebaran data Rasio pertumbuhan cukup lebar.
Pada penelitian ini dilakukan analisis regresi logistik biner untuk memprediksi pengaruh sejumlah variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang berupa variabel respons biner, regresi logistik biner juga biasa digunakan untuk memprediksi nilai dari sebuah variabel dependen Y .
ang merupakan variabel bine.
berdasarkan nilai variabel-variabel independen (X).
Sebelum melakukan analisis hasil pengujian dengan model logistic regression yang dipakai dalam penelitian harus melakukan uji nilai likelihood untuk Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fi.
uji nilai likelihood yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Model regresi logistik biner diuji dengan menggunakan uji nilai Likelihood.
Uji ini menentukan apakah menambahkan variabel independen ke dalam model regresi dapat meningkatkan kemampuan model regresi dalam memprediksi variabel dependen penelitian atau menilai keseluruhan model (Overall Model Fi.
Uji nilai likelihood ditransformasikan menjadi -2 log likelihood.
Kriteria pengujian apabila nilai -2 log likelihood kurang dari chi square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum di masukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji dan apabila nilai -2 log likelihood lebih dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum di masukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji.
Hasil uji nilai likelihood dapat di lihat pada Tabel 2 & 3.
Tabel 2.
Overall Model Fit Keterangan -2 log likelihood Block number = 0 .
ebelum ditambahkan 38,801 variable independen.
Block number = 1 .
esudah ditambahkan 15,485 variable independen.
1961 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Sumber : Data penelitian, 2023 Pada Tabel 2 dapat dilihat nilai -2 log likelihood pada block number 0 sebesar 38,801 digunakan untuk mendapatkan nilai Chi-Square.
Hasil Chi-Square tabel dilihat dari DF = N-1 = 190-1 = 189.
Jumlah sampel didefinisikan dengan N (N=.
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka diperoleh nilai Chi-Square tabel yang didapat sebesar 222,075646.
Dengan perhitungan tersebut Nilai -2 log likelihood sebesar 38,801 < Chi-Square Tabel sebesar 222,075646 berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel independent sudah memenuhi syarat uji sesuai dengan kriterian pengujian -2 log likelihood.
Untuk nilai -2 log likelihood pada block number 1 sebesar 15,485 juga digunakan untuk mendapatkan nilai Chi-Square.
Hasil Chi-Square tabel dilihat dari DF = N-K-1 = 190-4-1 = 185.
Jumlah sampel didefinisikan dengan N (N=.
dan jumlah variabel independen sebesar 4 (K=.
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka diperoleh nilai Chi-Square tabel yang didapat sebesar 217,734981.
Dengan perhitungan tersebut Nilai -2 log likelihood sebesar 15,485 < Chi-Square Tabel sebesar 217,734981 berkesimpulan model setelah dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji sesuai dengan kriteria pengujian -2 log Tabel 3.
Omnibus Tests of Model Coefficients Omnibus Tests of Model Coef^icients Chi-square Step 1
Step
23,316
Block
23,316
Model
23,316
Sumber : Data penelitian, 2023 Sig.
0,000
0,000
0,000
Pada Tabel 2 menunjukkan adanya perubahan nilai, yang dapat dijelaskan bahwa nilai -2 log likelihood sebelum adanya variabel independen pada block 0 adalah sebesar 38,801 dan mengalami perubahan menjadi 15,485 setelah variabel independen ditambahkan.
Penurunan terjadi sebesar 23,316 yang dijelaskan dari Tabel 3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model baik dan mampu untuk menguji hipotesis.
Tabel yang ada juga menyertakan chi-square dengan nilai sebesar 23,316 yang mengindikasikan bahwa model penelitian ini fit atau sesuai dengan data yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan model baik atau mampu dalam menguji hipotesis pada penelitian.
Nilai dari hasil -2 log likehood dapat digunakan untuk menilai kelayakan model yang digunakan dalam penelitian ini, dengan membandingkan -2 log likehood awal sebelum ditambahkan dengan variabel independen dengan hasil dari -2 log likehood akhir setelah ditambahkan dengan variabel independen.
Apabila terjadi penurunan nilai dari -2 log likelihood sebelum dimasukkannya variabel independen menjadi -2 log likelihood setelah dimasukkannya variabel independen, maka model yang akan dipakai layak atau sesuai dan dapat memperbaiki model fit pada model regresi logistik biner penelitian ini.
Uji Kelayakan Model Regresi apabila nilai Hosmer and LemeshowAos Goodness of Fit Test lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05 maka 1962 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model goodness of fit dianggap tidak baik karena model tidak dapat digunakan untuk memprediksi observasinya.
Namun apabila nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test lebih dari 0,05 maka model dapat digunakan untuk memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena cocok dengan data observasi Hasil Uji Kelayakan Model Regresi dapat di lihat pada Tabel 4.
Tabel 4.
Uji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and LemeshowAos Goodness of Fit Tes.
Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-Square 0,200 Sumber : Data penelitian, 2023 Sig.
1,000
Berdasarkan hasil pengujian pengujian Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test dapat dilihat pada Tabel 4, menunjukkan nilai Chi-square sebesar 0,200 dan signifikansi sebesar 1,000 dan mendapatkan nilai 1,000 > 0,05 yang mana aturan dari Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka menunjukkan bahwa data empiris dalam penelitian ini dapat diterima karena memiliki kecocokan atau sesuai dengan model regresi logistik biner dalam penelitian ini sehingga model mampu memprediksi nilai observasinya dan tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati atau diobservasi sehingga memberikan hasil yang mengindikasikan bahwa model penelitian telah sesuai model atau fit dan layak dipakai untuk analisis Classification Table digunakan untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi logistik untuk memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress pada pemerintah daerah.
Hasil Classification Table dapat di lihat pada Tabel 5.
Tabel 5.
Classification Table Classi^ication Table Step
Observed FINANCIAL
DISTRESS
>30%
<30%
Overall Percentage Sumber : Data penelitian, 2023 1963 | Volume 6 Nomor 3 2024 Predicted Financial Distress >30% non <30% Percentage Correct Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Berdasarkan Tabel 5 terdapat 186 pemerintah daerah yang mengalami kondisi financial distress, namun pada hasil observasi menunjukkan bahwa 184 pemerintah daerah yang secara tepat mengalami kondisi financial distress sementara 2 lainnya pemerintah daerah secara tidak tepat diklasifikasikan sebagai non financial Secara keseluruhan tingkat ketepatan financial distress sebesar 98,9%.
Pemerintah yang mengalami kondisi non financial distress sebanyak 4 pemerintah daerah, namun hasil observasi menunjukkan bahwa 2 di antaranya pemerintah daerah yang secara tepat mengalami konsisi non financial distress sedangkan 2 lainnya pemerintah daerah secara tidak tepat mengalami kondisi financial distress.
Secara keseluruhan tingkat ketepatan non financial distress adalah 50,0%.
Sehingga untuk total keseluruhan ketepatan atau akurasi classification table menunjukkan estimasi financial distress sebesar 97,9%.
Uji nilai Nagelkerke R2 sebanding dengan nilai koefisien determinasi (R.
pada model regresi berganda yang menunjukkan dan mengukur seberapa besar kemampuan varian variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap varian variabel dependen dalam model yang digunakan oleh penelitian ini.
Nilai Nagelkerke R2 berkisar antara 1 sampai 0.
Semakin mendekati angka satu, maka dianggap sebagai goodness of fit dan sebaliknya ketika mendekati angka nol, maka dianggap tidak goodness of fit.
Hasil Uji Nilai Nagelkerke R2 dapat di lihat pada Tabel Tabel 6.
Koefisien Determinasi (Uji NagelkerkeAos R Squar.
Hasil Pengujian Nagelkerke R Square Step Log Cox & Snell R Square 15,485 0,115 Sumber : Data penelitian, 2023 Nagelkerke R Square 0,625 Pada model yang digunakan dalam penelitian ini, uji nilai Nagelkerke R2 digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Berdasarkan hasil pengujian Nagelkerke R Square dalam Tabel 6, nilai dari Nagelkerke R Square sebesar 0,625 variasi yang terjadi pada variabel financial distress dijelaskan oleh variabel yang diteliti.
Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, efisiensi (LCO), solvabilitas Anggaran (BSR) dan rasio pertumbuhan dianggap mampu menjelaskan pengaruh terhadap financial distress secara bersama-sama .
dalam model yang digunakan sebesar 62,5% artinya regresi logistik biner layak dipakai untuk analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang prediksi dengan klasifikasi yang diamati atau diobservasi.
Maka, berkesimpulan bahwa Variabel X di dalam penelitian ini memiliki kemampuan dalam menjelaskan Variabel Y sebesar 62,5 persen sedangkan 37,5 persen lainnya dijelaskan oleh variabel faktor di luar penelitian yang tidak diambil oleh peneliti.
Metode pengujian hipotesis menggunakan uji signifikansi secara simultan (Omnibus Test of Model Coefficient.
atau Uji F menunjukkan tingkat signifikansi model regresi logistik biner yang diperoleh dari hasil penelitian.
Apabila nilai 1964 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
signifikansi kurang dari a = 0,05 maka dapat diasumsikan bahwa model tersebut dipengaruhi oleh setidaknya satu variabel independen.
Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model dalam memprediksi status financial distress dengan melihat nilai signifikansi tabel Omnibus Test of Model Coefficients .
Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan dapat di lihat pada Tabel 9.
Tabel 9.
Hasil Uji Signifikansi Secara Simultan (Omnibus Test of Model Coefficient.
Omnibus Tests of Model Coef^icients Chi-square Step 1
Step
23,316
Block
23,316
Model
23,316
Sumber : Data penelitian, 2023 Sig.
0,000
0,000
0,000
Berdasarkan Tabel 9 nilai Omnibus Test of Model Coefficients dapat dilihat dari Uji Chi-Square yang memiliki nilai 23,316 dengan df = 4.
Nilai Chi-Square hitung sebesar 23,316 lebih besar dari Chi-Square tabel yang didapatkan senilai 9,488.
Hasil penelitian tersebut berarti model regresi logistik biner layak dipakai untuk analisis Kriteria pengujian dalam Omnibus Test of Model Coefficients harus mencapai nilai signifikansi < 0,05.
Untuk hasil nilai signifikansi Omnimbus Test yang didapatkan sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 karena menggunakan taraf kepercayaan 95%.
Penelitian ini Omnibus Test menghasilkan nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari setidaknya satu variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
Metode pengujian hipotesis dalam model regresi uji parameter regresi logistik (Uji T) atau koefisien regresi merupakan nilai yang menentukan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
Nilai uji wald dan tingkat signifikansi .
masing-masing variabel independen digunakan untuk menilai hipotesis penelitian pada tingkat signifikansi 5%.
Dalam penelitian ini kriteria pengujian yang digunakan apabila nilai signifikansi uji wald kurang dari 0,05 serta koefisien sesuai dengan yang dihipotesiskan, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen sebaliknya apabila nilai signifikansi uji wald lebih besar 0,05 serta koefisien sesuai dengan yang dihipotesiskan, maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Hipotesis diterima dengan syarat minimal ada satu variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen.
Hasil Parameter Regresi Logistik dapat di lihat pada Tabel 10.
1965 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Tabel 10.
Hasil Uji Estimasi Parameter secara parsial (Uji Wal.
Ste
Kemandiri Keuangan Erisiensi
(LCO)
Solvabilita s Anggaran (BSR) Pertumbuh Constant Uji Parameter Regresi Logistik Variabel in the Equation Wal d Sig.
Exp(B) 9,177 8,33 1 0,00 0,000 26,49 2,034 6,92 1 0,00 0,005 5,352 5,935 2,15 1 0,14 0,000 8,713 3,455 3,856 26,51 10,79 Sumber : Data penelitian, 2023
1,24
6,03
0,26
0,01
0,021
Kesimpul Diterima Ditolak Ditolak Ditolak Berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner dapat dilihat pada Tabel 10 maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut.
= 26,510 Ae26,499X1 Ae5,352X2 Ae8,713X3 Ae3,856 X4 u
"#!
Nilai konstanta () sebesar 26,510 artinya apabila variabel kemandirian keuangan.
Rasio Efisiensi Level of Capital Outlay (LCO).
Rasio Solvabilitas Anggaran (Budgetary Solvency Rati.
dan Rasio Pertumbuhan nilainya tetap .
yang bernilai 0, maka besarnya tingkat financial distress sebesar 26,510.
Nilai koefisien regresi .
negatif sebesar 26,499 artinya apabila kemandirian keuangan (X.
naik 1 persen, maka akan menurunkan nilai financial distress (Y) sebesar 26,499 satuan dengan syarat variabel independen lainnya tetap .
Nilai koefisien regresi .
negatif sebesar 5,352 artinya apabila Rasio Efisiensi Level of Capital Outlay (LCO) (X.
naik 1 persen, maka akan menurunkan nilai financial distress (Y) sebesar 5,352 satuan dengan syarat variabel independen lainnya tetap .
Nilai koefisien regresi .
negatif sebesar 8,713 artinya apabila Rasio Solvabilitas Anggaran (Budgetary Solvency Rati.
(X.
naik 1 persen, maka akan menurunkan nilai financial distress (Y) sebesar 8,713 satuan dengan syarat variabel independen lainnya tetap .
Nilai koefisien regresi .
negatif sebesar 3,856 artinya apabila Rasio Pertumbuhan (X.
naik 1 persen, maka akan menurunkan nilai financial distress (Y) sebesar 3,856 satuan dengan syarat variabel independen lainnya tetap .
Hasil hipotesis pertama menyatakan nilai koefisien regresi variabel kemandirian keuangan negatif sebesar 26,499 dengan nilai t-statistic .
ji wal.
sebesar 8,338 lebih besar t-tabel dari 1,97287 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 artinya secara parsial kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan pada financial distress, maka hipotesis pertama (H.
yang menyatakan kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap financial distress 1966 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kemandirian keuangan dapat mempengaruhi dan mampu memprediksi financial distress, yang artinya kemandirian keuangan yang baik sebagai penentu dari financial distress.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Islamiyah, 2021.
Syurmita, 2014.
Tubels, 2015.
Wicaksono, 2.
yang menyatakan kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap financial Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta terhindar dari kondisi financial distress berarti pemerintah daerah mempunyai ketersediaan dan untuk membiayai kegiatan daerah dengan meningkatkan belanja modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyediakan layanan yang lebih baik.
Sebaliknya pemerintah yang memiliki kemandirian keuangan yang rendah maka cenderung mengalami financial distress, artinya Kemandirian keuangan yang rendah menyebabkan daerah tersebut bergantung pada bantuan pemerintah pusat, yang jika diteruskan akan menimbulkan financial distress.
Pemerintah daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah cenderung tidak akan mengalami financial distress karena mereka memiliki fleksibilitas keuangan untuk mengatur belanja modal infrastrukturnya.
Hal ini sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya yang menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah membutuhkan sumber daya untuk menjalankan fungsi-fungsi Dalam situasi ini, sumber daya yang dimaksud adalah dana dari pemerintah pusat dalam bentuk pendapatan transfer dan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada dana transfer dan memiliki tingkat kemandirian daerah yang rendah, maka tidak memiliki fleksibilitas untuk menentukan program prioritasnya sendiri, termasuk dalam hal belanja.
Hasil hipotesis kedua menyatakan nilai koefisien regresi variabel rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) negatif sebesar 5,352 dengan nilai t-statistic .
ji wal.
sebesar 6,923 lebih besar dari t-tabel 1,97287 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 artinya secara parsial rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress, maka hipotesis pertama (H.
yang menyatakan rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) berpengaruh positif terhadap financial distress ditolak.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) maka semakin rendah kemungkinan terjadinya financial distress, sebaliknya Semakin rendah rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) maka semakin tinggi dalam memprediksi financial distress.
Tanda koefisien rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) kearah negatif yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan jumlah pengeluaran modal yang rendah untuk menghasilkan tingkat pendapatan pemerintah daerah yang tinggi apabila rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) baik akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan terhindar dari financial distress dan begitu sebaliknya.
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Mahayani & Gayatri, 2017.
Rahmatika & Imron, 2022.
Septyaningtyas & Poerwati.
Wulandari & Indra Arza, 2.
yang menyatakan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap financial distress pada pemerintah daerah.
Besarnya 1967 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
nilai rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) memproksikan ketidakefisienan kinerja pemerintah karena pemerintah daerah kurang mampu untuk menganggarkan dan merealisasikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, dimana masih banyak pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan pendapatan asli daerah yang dihasilkan untuk pengeluaran belanja modal, seperti pengeluaran pemerintah untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, artinya semakin tinggi rasio efisiensi, semakin buruk kinerja pemerintah daerah, karena pemerintah daerah tidak efisien dalam mengalokasikan dana yang ada untuk pengeluaran tersebut yang mengakibatkan kekurangan dana untuk memberikan layanan kepada masyarakat, maka tingginya rasio efisiensi level of capital outlay (LCO) cenderung dapat menyebabkan financial distress.
Dalam penelitian Rasuli & Silfi .
dalam (Y.
Wulandari & Indra Arza, 2.
Tingkat rasio efisiensi tidak dapat secara langsung menggambarkan financial distress karena hasil penelitian rasio efisiensi berada pada kisaran tingkat efisien namun tingkat kondisi financial distress pada kabupaten/kota masih tinggi, maka tingkat rasio efisiensi tidak dapat secara langsung menggambarkan letak belanja modal karena pada belanja daerah alokasi lebih besar digunakan untuk belanja pegawai yang menyebabkan alokasi belanja modal kurang dari standar sehingga pelayanan publik menjadi tidak maksimal dilakukan.
Akibatnya, semakin besar tingkat rasio efisiensi, maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah dalam mengalokasikan pengeluarannya, namun rasio efisiensi tidak dapat secara akurat mencerminkan status financial distress.
Hasil hipotesis ketiga menyatakan nilai koefisien regresi variabel Rasio Solvabilitas Anggaran (Budegtary Solvency Rati.
negatif sebesar 8,713 dengan nilai t-statistic .
ji wal.
sebesar 2,155 lebih besar t-tabel dari 1,97287 dengan nilai signifikansi sebesar 0,142 lebih besar dari 0,05 artinya secara parsial Rasio Solvabilitas Anggaran (Budegtary Solvency Rati.
tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress, maka hipotesis pertama (H.
yang menyatakan Rasio Solvabilitas Anggaran (Budegtary Solvency Rati.
berpengaruh positif terhadap financial distress Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Rasio Solvabilitas Anggaran (Budegtary Solvency Rati.
tidak dapat mempengaruhi dan tidak mampu memprediksi financial distress sehingga hasil pengujian regresi logistik (H.
tidak Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Husniati et al.
, 2016.
Rahmatika & Imron, 2022.
Windiyanti & Isfaatun, 2.
yang menyatakan Rasio Solvabilitas Anggaran (Budegtary Solvency Rati.
tidak berpengaruh terhadap financial distress.
Semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai belanjanya, maka cenderung tidak akan mengalami kondisi financial distress artinya semakin besar kapasitas daerah untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut akan dijamin atau ditanggung oleh aset pemerintah daerahnya.
Hasil hipotesis keempat menyatakan nilai koefisien regresi variabel Rasio Pertumbuhan negatif sebesar 3,856 dengan nilai t-statistic .
ji wal.
lebih kecil t-tabel dari 1.
97287 dengan nilai signifikansi sebesar 0,264 lebih besar dari 0,05 artinya secara parsial Rasio Pertumbuhan tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress, maka hipotesis pertama (H.
yang menyatakan Rasio pertumbuhan 1968 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
berpengaruh negatif terhadap financial distress ditolak.
Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Rasio pertumbuhan tidak dapat mempengaruhi dan tidak mampu memprediksi financial distress sehingga hasil pengujian regresi logistik (H.
tidak Hasil penelitian ini juga dapat dilihat dari efisiensi penggunaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien namun persentase untuk belanja modal masih dibawah dari 30% dari total belanja daerah hal ini disebabkan karena alokasi pendapatan yang lebih besar digunakan untuk belanja operasional.
Akibatnya, rasio pertumbuhan tidak dapat mempengaruhi secara langsung terhadap financial Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Y.
Wulandari & Indra Arza, 2.
yang menyatakan rasio efisiensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress.
Rasio pertumbuhan pada penelitian sebelumnya memiliki arah positif terhadap financial distress yang menyatakan bahwa semakin besar rasio pertumbuhan, maka semakin besar pula tingkat financial distress pada suatu pemerintah daerah.
Hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik, sehingga biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan asli daerah juga besar, karena pertumbuhan pendapatan asli daerah yang tinggi belum tentu memiliki beban yang sedikit, maka besarnya biaya dalam pendapatan asli daerah memungkinkan pengalokasian belanja modal yang sedikit, artinya kemungkinan krisis keuangan .
inancial distres.
dapat terjadi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kemandirian Keuangan dan Rasio Efisiensi (LCO) berpengaruh secara negatif signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress, sedangkan secara parsial Rasio Solvabilitas Anggaran (BSR) dan Rasio Pertumbuhan tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress serta secara simultan Kemandirian Keuangan.
Rasio Efisiensi (LCO).
Rasio Solvabilitas Anggaran (BSR) dan Rasio Pertumbuhan berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress.
Tingkat kemandirian sebesar 18,75 persen dan tingkat efisiensi kinerja sebesar 97,18 persen menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori yang sangat rendah, dan termasuk dalam kategori kurang efisien, serta rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu minimal sebesar 30 persen, maka menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya memanfaatkan kepercayaan dari pemerintah pusat melalui otonomi daerah.
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk memaksimalkan potensi daerah dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan dan meminimalkan ketergantungan pada pemerintah pusat serta memprioritaskan belanja modal untuk jangka panjang.
Pemerintah di daerah harus melakukan upaya lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kondisi financial distress dengan mengoptimalkan belanja modal sehingga dapat 1969 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 No 3 .
1952 -1973 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
mendorong pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang setara dan lebih baik kepada masyarakat.
Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam variabel independen dan sampel yang digunakan.
Oleh karena keterbatasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan pada peneliti berikutnya yaitu dengan menambahkan variabel independen lain yaitu meliputi variabel non keuangan seperti opini audit, karakteristik pemerintah daerah, derajat desentralisasi, dan variabel keuangan seperti kinerja keuangan, atau variabel lainnya.
memperluas populasi penelitian tidak hanya mencakup kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tetapi seluruh Indonesia agar diperoleh hasil analisis yang lebih mendalam dan dapat meningkatkan ketepatan prediksi financial distress.
DAFTAR PUSTAKA