Jurnal Legisia Volume 16 Nomor 2 Tahun 2024 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya.
Sidoarjo
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK
SEBAGAI BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM SISTEM HUKUM
KEBENDAAN DI INDONESIA
Stephanie Tania stephanie@uib.
Fakultas Hukum.
Universitas Internasional Batam.
Batam David Tan tan@uib.
Fakultas Hukum.
Universitas Internasional Batam.
Batam Hari Sutra Disemadi disemadi@uib.
Fakultas Hukum.
Universitas Internasional Batam.
Batam Abstract One of the most important aspects of preserving personal data is guaranteeing the confidentiality and privacy of individuals' personal information.
Since most data is now stored electronically, the necessity to secure personal data has increased owing to the rapid growth of information technology.
In this context.
Indonesian Property Law plays a significant role as the legal foundation to provide legal certainty for individuals whose privacy rights have been infringed.
This study examines data and electronic information from the perspective of Indonesian Property Law.
According to the Indonesian Civil Code, data and electronic information can be categorized as intangible property.
Indonesian Property Law recognizes personal data and information as proprietary rights that must be protected and guaranteed by law.
The study employs a normative juridical method, using a literature-based approach as the primary source of data collection.
Through this approach, the research aims to provide insights for readers on the regulation of data and electronic information as intangible property within the framework of Indonesian Property Law.
This study is further grounded on three fundamental principles of law: legal certainty, utility, and justice.
Keywords: Electronic Data and Information.
Indonesian Property Law.
Protection Abstrak Memastikan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat merupakan tujuan penting dari perlindungan data pribadi.
Karena sebagian besar data kini bersifat elektronik, perlindungan informasi pribadi menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi informasi.
Dalam konteks ini.
Hukum Kebendaan Indonesia memiliki peran yang penting sebagai suatu dasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila privasi mereka dirugikan.
Maka dari itu, penelitian ini membahas kajian tentang data dan informasi elektronik dalam perspektif Hukum Kebendaan Indonesia.
Data dan informasi elektronik tergolong barang tidak berwujud menurut KUH Perdata.
Informasi dan data pribadi adalah hak individu yang harus dilindungi dan dijamin sesuai dengan penerapan hukum yang di Indonesia.
Sumber data utama penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan dengan menggunakan teknik hukum normatif.
Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana sistem Hukum Indonesia yang mengatur data dan informasi elektronik sebagai sesuatu yang tidak berwujud.
Tiga prinsip dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga menjadi landasan penelitian.
Kata kunci: Data dan Informasi Elektronik.
Hukum Kebendaan Indonesia.
Perlindungan Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024
Submit
Approve
Publish
16 Maret 2024
20 Juli 2024
30 Juli 2024
PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan eksistensi manusia seiring dengan perkembangan zaman.
Perkembangan teknologi informasi ini dapat memengaruhi cara berpikir individu, dengan mengubah pandangan mereka terhadap batasan waktu, nilai-nilai, logika berpikir, maupun perilaku sosial.
Interaksi antar individu melalui kemajuan teknologi informasi, yang didukung oleh pembaruan sistem digital, telah merambah berbagai bidang, seperti pemerintahan, perdagangan, keuangan, dan pariwisata.
Dengan dimulainya revolusi industri, hampir seluruh elemen kehidupan di Indonesia kini dapat dikelola melalui internet.
Masyarakat semakin banyak menggunakan teknologi berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari1.
Penggunaan teknologi digital memerlukan data pribadi, yang sering kali kurang mendapat perhatian dari pengguna.
Dalam berbagai tahapan, seperti penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, dan pengiriman data, data pribadi memainkan peran penting.
Faktanya, data pribadi merupakan salah satu aset bernilai ekonomis tinggi di era digital.
Melihat kenyataan ini, terdapat potensi bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan sewenang-wenang demi meraih keuntungan.
Setiap individu berhak memperoleh hak konstitusional yang dilindungi undangundang.
Hak konstitusional ini bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara 2.
Selain itu, hak konstitusional juga mencakup jaminan atas perlindungan diri pribadi bagi setiap warga Setiap orang berhak atas hak perlindungan diri, hak berkeluarga, hak kehormatan, hak martabat, dan hak milik atas suatu benda, menurut Pasal 28G UUD 1945 ayat .
Pasal ini menegaskan bahwa hak pribadi juga mencakup hak atas privasi.
Hak privasi tersebut dapat berkaitan dengan berbagai dokumen dan informasi pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Kartu Keluarga (KK), paspor.
Surat Izin Mengemudi (SIM), nomor rekening, dan Alan Westin .
mengatakan bahwa baik individu maupun organisasi mempunyai hak privasi yang melekat.
Saat ini terdapat beberapa peraturan dan ketentuan di Indonesia terkait keamanan data pribadi, namun penerapannya berbeda-beda.
Ketika pihak-pihak tertentu mengumpulkan data pribadi dalam jumlah besar, maka itu menjadi bagian dari big data.
Inilah alasan mengapa istilah Aubig dataAy digunakan untuk 1 Muhamad Hasan Rumlus and Hanif Hartadi.
AoKebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media ElektronikAo.
Jurnal Ham, 11.
, 285Ae99 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
30641/ham.
https://doi.
org/10.
30641/ham.
2 H Hanafi Arief and M H SH.
Pengantar Hukum Indonesia (LKiS Pelangi Aksara, 2.
https://books.
id/books?hl=en&lr=&id=edBqDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=pengantar hukum i ndonesia lkis pelangi&ots=HV7i8hw5wX&sig=LYleOQ8_UJH7rew7vf7yirI0oI&redir_esc=y#v=onepage&q=pengantar hukum indonesia lkis pelangi&f=false 3 Sekaring Ayumeida Kusnadi.
AoPerlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak PrivasiAo.
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2.
, 9Ae16 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
47776/alwasath.
https://doi.
org/10.
47776/alwasath.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 menggambarkan sejumlah besar data yang disimpan di server digital.
Sebagian besar informasi yang dikumpulkan termasuk nomor telepon, alamat, nama, kebangsaan, dan informasi Dengan demikian, penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan individu atau aturan yang ditetapkan oleh undang-undang5.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdat.
masih tercantum dalam hukum kebendaan di Indonesia6.
Subjek hukum berupa orang perseorangan telah diatur dalam Buku I KUH Perdata, termasuk ketentuan mengenai data atau informasi pribadi yang berkaitan dengan pencatatan oleh catatan sipil, yang disebut sebagai mekanisme administrasi.
Secara perdata.
Buku I KUH Perdata mengatur data pribadi sebagai hak perseorangan, bukan sebagai hak milik yang terdapat pada Buku II7.
Adanya suatu hak atas suatu benda menandakan bahwa benda tersebut memiliki unsur Semua orang dapat secara langsung melindungi hak miliknya, yaitu hak mutlak yang memberikan penguasaan langsung terhadap suatu barang.
Dalam hal ini, hak milik secara alami terkait dengan hak kebendaan.
Pasal 570 KUH Perdata menyatakan bahwa hak milik mencakup kebebasan untuk bertindak tanpa pengawasan yang ketat, kebebasan untuk menggunakan apa pun sesuka hati, selama tidak melanggar hak orang lain serta undang undang.
Sementara itu, perlindungan terhadap benda digital berlaku baik terhadap benda elektronik maupun benda yang dilindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)8.
Kebendaan yang dimaksud meliputi media sosial, akun keuangan daring, dan akun bisnis.
Di tengah era ekonomi digital, penggunaan atau pencurian data pribadi sering kali terjadi.
Dalam keadaan seperti ini, kebijakan dan undang-undang harus dibuat untuk melindungi data dan informasi pribadi setiap individu9.
Gagasan tentang privasi serta perlindungan data dan informasi saling terkait erat.
Konsep privasi adalah pemeliharaan integritas setiap individu.
Salah satu landasan kebebasan dan harga diri setiap orang adalah hak privasi melalui perlindungan data.
Keberadaan hukum sebagai alat pembela hak konstitusional individu tidak bisa dipisahkan dari perlindungan privasi dan data pribadi.
Berdasarkan penelitian terdahulu terkait topik data dan informasi elektronik dalam Hukum Kebendaan Indonesia, terdapat beberapa studi yang relevan.
Penelitian pertama Setyawati Fitri Anggraeni.
AoPolemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum di IndonesiaAo.
Jurnal Hukum & Pembangunan, 48.
, 814Ae25 <https://scholar.
com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=polemik pengaturan kepemilikan data pribadi :urgensi untuk harmonisasi&btnG=>.
5 Muhammad Fikri and Shelvi Rusdiana.
AoRUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIAAo.
Ganesha Law Review, 5.
, 39Ae57.
https://ejournal2.
id/index.
php/GLR/article/view/2237 6 Mariam Darus Badrulzaman and FCBArb SH.
Sistem Hukum Benda Nasional (Penerbit Alumni, 2.
<https://books.
id/books?hl=en&lr=&id=F9pbEaQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sistem hukum benda nasional&ots=5AWokrVxpQ&sig=ZsAIPpjtRxtoxgW3yY55nUe09B4&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem hukum benda nasional&f=false>.
7 Rachmadi Usman.
AoHukum KebendaanAo, 2011.
8 Nela Mardiana and A Meilan.
AoUrgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi ManusiaAo.
Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5.
, 16Ae23 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
52005/rechten.
9 Upik Mutiara and Romi Maulana.
AoPerlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri PribadiAo.
Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1.
, 42Ae54.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 adalah karya Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya pada tahun 2021, berjudul AuPerlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak PrivasiAy.
AuSebuah penelitian yang dilakukan oleh Setyawati Fitri Anggraeni pada tahun 2018 berjudul "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia", kemudian penelitian ketiga berjudul "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Pribadi", serta penelitian keempat berjudul "Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Komparatif Hukum Inggris.
Menurut hasil kelima penelitian, data dan informasi elektronik yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum adalah masalah utama.
Meskipun demikian, penulis penelitian ini lebih berkonsentrasi menganalisis fakta dan informasi yang diperoleh dari Hukum Kebendaan Indonesia.
Data dan informasi tersebut, dalam konteks hukum kebendaan, dianggap sebagai benda tidak berwujud, yakni hak milik.
Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa batasan.
Batasan penelitian ini terfokus pada kajian mengenai data dan informasi elektronik dalam konteks hukum kebendaan Indonesia.
Salah satu batasannya adalah bahwa masyarakat pada umumnya belum memahami konsep data dan informasi elektronik dalam hukum kebendaan Indonesia.
Selama ini, masyarakat cenderung hanya mengacu pada data dan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.
Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman baru kepada masyarakat bahwa data dan informasi elektronik juga dapat dilindungi dan diatur berdasarkan hukum kebendaan.
Berdasarkan teori hukum progresif, terdapat potensi pengaturan data dan informasi elektronik dalam hukum kebendaan.
Oleh karena itu, diperlukan urgensi pengaturan perlindungan terhadap data dan informasi elektronik.
Penulis berharap perlindungan ini dapat diterapkan dalam konteks hukum kebendaan.
Dengan adanya urgensi peraturan ini, penulis juga berpendapat bahwa hukum seharusnya memberikan tiga nilai dasar hukum kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi hukum yang diterima begitu saja oleh masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk: .
Mengkaji pengaturan hukum kebendaan Indonesia terhadap data dan informasi elektronik.
Menganalisis penerapan hukum kebendaan Indonesia terhadap data dan informasi elektronik berdasarkan tiga nilai dasar hukum.
METODE PENELITIAN
Studi ini menerapkan metode hukum normatif yang menekankan pada pemeriksaan bukti-bukti sekunder melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur.
Pendekatan ini digunakan untuk mencapai tujuan kajian yaitu memahami norma hukum material Indonesia yang berkaitan dengan data dan informasi elektronik.
menyeluruh dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdat.
dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan peraturan terkait lainnya, semuanya merupakan bagian dari penggunaan metode undang-undang (Statute Approac.
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka .
ibrary researc.
dengan menggunakan sumber primer, seperti KUH Perdata, serta sumber sekunder berupa jurnal 10 Hari Sutra Disemadi.
AoLenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research MethodologiesAo.
Journal of Judicial Review, 24.
, 289Ae304 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
25072/jwy.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 ilmiah, artikel, dan literatur hukum yang relevan.
Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.
Dalam analisis ini, informasi dari berbagai sumber diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kesesuaian konsep data pribadi sebagai benda tidak berwujud dalam kerangka hukum kebendaan.
Temuan analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar, seperti kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.
Pendekatan ini bertujuan memberikan rekomendasi implementasi yang progresif dalam regulasi hukum kebendaan, khususnya berkaitan dengan mengatur serta melindungi data pribadi dan data elektronik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Hukum Kebendaan Indonesia terhadap Data dan Informasi Elektronik Setiap orang berhak atas harta benda, keluarga, kehormatan, dan martabat, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setiap orang juga berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman terorisme.
Hak milik pribadi seseorang juga dilindungi berdasarkan UUD NRI 194511.
Sejumlah peraturan perundang-undangan telah menetapkan kerangka hukum yang terpisah untuk perlindungan data pribadi dan perlindungan data di Indonesia:
Peraturan Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013.
Perlindungan informasi pribadi yang digunakan untuk pendaftaran penduduk dalam rangka administrasi kependudukan diatur dalam aturan ini.
Menurut undang-undang ini, data pribadi seperti tanda tangan, sidik jari, iris mata, dan lainnya yang merupakan data pribadi harus dilindungi, termasuk data tentang kondisi fisik dan mental individu12.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, seseorang berisiko dikenakan hukuman maksimal Rp25.
000,00 .
ua puluh lima juta rupia.
atau dua tahun penjara jika menyebarkan informasi pribadi tanpa izin13.
Menurut Peraturan Penerangan Nomor 20 Tahun 2016 Kementerian Perhubungan tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, setiap bentuk informasi pribadi, termasuk yang terhubung dan melekat dengan seseorang, serta data individu tertentu yang disimpan, , dan dijaga kebenarannya dan dilindungi, dianggap sebagai data Undang-undang ini mengatur semua jenis informasi pribadi.
Peraturan Pemerintah No.
82 Tahun 2012 tentang Sistem Elektronik dan Penyelenggara Transaksi juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan data pribadi.
Data pribadi didefinisikan sebagai informasi pribadi yang dilindungi, rahasia, dan dijaga menurut Pasal 1 Angka 27.
11 Asep Bambang Hermanto.
AoAjaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif SolusinyaAo.
Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisi.
, 2.
, 108Ae21 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
35814/selisik.
12 Rulli Nanda.
AoKajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi ElektronikAo.
Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN), 10.
, 121Ae33.
13 Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi.
AoPengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etik.
Ao.
Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2.
, 768Ae89 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
31933/jimt.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 Secara umum, istilah AubendaAy telah diatur dalam Buku Kedua KUH Perdata.
Istilah ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berikut14:
Benda berwujud Benda tidak berwujud Benda bergerak Benda tidak bergerak Jika dilihat dari karakteristiknya, hak kebendaan memiliki beberapa ciri sebagai Merupakan hak mutlak yang dilindungi dari intervensi pihak ketiga.
Pemegang hak kebendaan memiliki hak penuh atas benda yang dikuasainya.
Dalam hal pelunasan utang, hak kebendaan memberikan keutamaan atau prioritas kepada pemegang hak untuk menerima pelunasan terlebih dahulu.
Pemegang hak kebendaan berwenang mengajukan gugatan atas pelanggaran haknya.
KUH Perdata tidak memuat undang-undang yang secara tegas membatasi data pribadi karena dianggap sebagai benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam keadaan tertentu, serta merupakan komponen dari big data,memuat hak pribadi yang dapat dilindungi dari pihak lain.
Dalam konteks teknologi informasi, sangat penting untuk melindungi hak-hak Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Data pribadi meliputi hal hal berikut ini16:
"Hak pribadi" berarti hak untuk menjalani kehidupan pribadi yang bebas dari pengaruh atau intervensi pihak luar.
Hak pribadi adalah kebebasan berbicara bebas dengan orang lain.
Hak pribadi atau hak seseorang adalah memiliki akses terhadap informasi tentang kehidupan dan informasi pribadinya.
Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur lebih lanjut tentang data pribadi, kecuali ada undang-undang khusus yang mengatur tentang data pribadi Izin subjek yang bersangkutan diperlukan sebelum adanya penggunaan informasi elektronik, termasuk data pribadi.
Setiap orang berhak meminta ganti rugi ketika terjadi sesuatu hal yang merugikan orang yang bersangkutan.
Selain itu.
KUHPerdata mengatur hak kepemilikan harta benda 17.
sMenurut Pasal 570 KUHPerdata, hak milik adalah kebebasan untuk memanfaatkan harta benda dengan cara apa pun yang diinginkannya, selama tidak melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang atau aturan apa pun yang ditetapkan oleh pihak berwenang18.
14 Djaja Sembiring Meliala.
Hukum Perdata Dalam Perspektif BW (Nuansa Aulia, 2.
15 Andhika Mopeng.
AoHak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum PerdataAo.
Lex Privatum, 5.
<https://ejournal.
id/index.
php/lexprivatum/article/view/18346>.
16 Mopeng.
17 Abdulkadir Muhamad.
AoHukum Perdata IndonesiaAo, 1993.
18 Djaja Sembiring Meliala.
Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan (Nuansa Aulia, 2.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 Pengaturan ini sejalan dengan definisi data pribadi dalam General Data Protection Regulation (GDPR), yang menyatakan19:
Au Personal data is any information pertaining to a natural person who can be recognized or identified .
ata When a natural person can be recognized directly or indirectly for example, by using an identifier such as their name, identification number, location data, or online identifier or by one or more traits specific to their physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity, they are said to be identifiableAy Dalam Pasal 499 Buku II KUH Perdata dinyatakan: Au Menurut undang-undang, segala hak dan segala sesuatu yang tercakup dalam hak milik dianggap objek.
Ay Menurut Pasal 499 Buku II KUH Perdata, suatu benda dibagi menjadi dua golongan:
hak atau benda.
Benda berwujud meliputi benda yang dapat dilihat secara fisik, seperti rumah, tanah, dan kendaraan.
Sementara itu, benda tidak berwujud mencakup hak-hak tertentu, seperti hak pakai, hak milik, dan lainnya.
Jika dikaji lebih lanjut, data dan informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud, yaitu sebagai hak milik20.
Karena hak milik bersifat mutlak, seseorang dapat mempertahankan kepemilikannya atas suatu benda terhadap siapa pun.
Hak ini menciptakan hubungan langsung antara pemilik hak dan benda tersebut.
Bahkan jika terdapat campur tangan pihak lain, pihak tersebut tidak memiliki wewenang untuk menghalangi penggunaan hak atas benda tersebut.
Dalam konteks data dan informasi pribadi, sifat mutlak dalam hak kebendaan berarti bahwa data dan informasi tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya.
Orang yang memiliki data dan informasi pribadi secara langsung memiliki hubungan hukum dengan data tersebut, meskipun terdapat intervensi atau campur tangan dari pihak lain.
Penerapan Hukum Kebendaan Terhadap Data dan Informasi Elektronik Sejak tahun 2016.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah dikembangkan dan memiliki 71 pasal (RUU).
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim bahwa organisasi ini bertanggung jawab atas pembuatan RUU Perlindungan Data Pribadi, yang akan menjadi landasan hukum bagi sejumlah aturan lain terkait data pribadi di berbagai sektor.
ITE, salah satu dari 32 undang-undang yang membahas pengelolaan informasi pribadi oleh masyarakat umum, dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika No.
20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Informasi Pribadi21.
Dalam kehidupan bermasyarakat, penggunaan perlindungan data pribadi sangatlah Beberapa alasan yang mendasari pentingnya privasi untuk dilindungi adalah sebagai 19 Nadezhda Purtova.
AoThe Law of Everything.
Broad Concept of Personal Data and Future of EU Data Protection LawAo.
Law.
Innovation and Technology, 10.
, 40Ae81 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
1080/17579961.
20 Rumlus and Hartadi.
21 Trisadini Prasastinah Usanti.
AoLahirnya Hak KebendaanAo.
Perspektif, 17.
, 44Ae53.
22 Sekaring Ayumeida Kusnadi and A Wijaya.
AoPerlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.
WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2 .
, 9Ae16Ao, 2021 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
47776/alwasath.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 Menjaga posisi seseorang dalam masyarakat pada tingkat tertentu, sehingga tidak mudah diganggu.
Memberikan waktu untuk menyendiri, yang menjadi kebutuhan mendasar setiap Salah satu hak yang independen yang tidak bergantung dengan hak lainnya adalah Namun, jika pihak lain mengungkapkan informasi pribadi, maka hak istimewa tersebut dapat hilang.
Hak untuk melakukan hubungan domestik, yang merupakan bagian dari kebebasan pribadi seseorang.
Karena pelanggaran privasi dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari setiap individu, dampak yang ditimbulkan seringkali lebih tinggi dibandingkan kerugian fisik.
Pasal 26 ayat .
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi yang merupakan pemutakhiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penjelasan mengenai ketentuan pokok dan ketentuan mengenai data dan transaksi elektronik.
Pasal ini menyatakan bahwa ketika seseorang menggunakan teknologi untuk menjaga informasi pribadi adalah salah satu hak individu.
Hak pribadi ini dapat diuraikan sebagai berikut23:
Hak pribadi adalah kebebasan dari segala jenis campur tangan dan hak atas privasi.
Hak atas privasi adalah kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa Hak pribadi seseorang untuk mengontrol akses ke data dan informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi.
Pasal 32 Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data dalam Sistem Elektronik yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur tuntutan ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran undang-undang perlindungan data pribadi:
Jika upaya penyelesaian melalui diskusi atau solusi alternatif lainnya gagal, pemilik data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan tuntutan hukum karena gagal menjaga privasi data pribadi.
Perkara hukum yang bersangkutan hanya terdiri atas perkara perdata yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
AuSetiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, menyebabkan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian karena kesalahannya,Ay bunyi Pasal 1365 KUHPerdata.
Ay Menurut KUH Perdata, pasal ini memberikan kewenangan kepada pihak yang sepakat untuk meminta pembayaran.
Ay Hak milik diciptakan oleh seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum langsung antara manusia dan benda yang dimiliki.
Pemilik benda mempunyai wewenang langsung atas benda tersebut, di mana pun benda tersebut berada.
Hak-hak sipil absolut, yang memberikan subyek hukum kekuasaan langsung dan kemampuan untuk membela diri melalui tuntutan hukum, termasuk hak milik.
Karena konsep droit de suite yang menyatakan bahwa hak milik mengikuti objeknya, maka kepemilikan data pribadi dapat disamakan dengan hak milik.
23 Regita A Mumek.
AoHak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum PerdataAo.
Lex Administratum, 5.
<https://doi.
org/https://doi.
org/10.
31000/ijlp.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 Secara umum, pengelompokan benda menurut KUH Perdata terdiri atas empat kategori: .
Benda berwujud.
Benda tidak berwujud.
Benda bergerak.
Benda tidak Selain itu.
KUH Perdata memuat keterangan yang menguraikan ciri-ciri hak kebendaan, antara lain: .
hak mutlak yang dilindungi dari pihak ketiga.
penguasaan penuh atas harta benda yang dimiliki setiap individu.
hak kebendaan mengutamakan pelunasan utang.
hak kebendaan memberikan hak kepada individu untuk mengajukan tuntutan hukum.
Jika ditinjau dari karakteristiknya, data pribadi dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud, tetapi memiliki nilai ekonomis .
eperti dalam konsep big dat.
Nilai ini menimbulkan hak yang perlu dipertahankan oleh pemilik data pribadi24.
Berdasarkan teori hukum progresif, tujuan utama hukum adalah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekaligus menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki pengaturan hukum yang masih memerlukan pembenahan.
Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo yang tidak berpihak pada keadilan.
Paradigma hukum dalam teori ini menekankan bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Penerapan perlindungan data dan informasi elektronik dalam konteks hukum kebendaan dapat mendukung tercapainya tujuan hukum yang meliputi tiga nilai dasar:
kepastian hukum .
egal certaint.
, keadilan .
, dan kemanfaatan .
Asas Kepastian Hukum.
Hukum progresif menciptakan aturan yang objektif, dirumuskan oleh pemerintah untuk memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat.
Aturan-aturan ini membantu menciptakan lingkungan di mana individu mempunyai pengetahuan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga sesuai dengan gagasan kepastian hukum.
Asas Keadilan.
Dalam penerapan hukum kebendaan terhadap data dan informasi elektronik, penting untuk memastikan mekanisme hukum berjalan dengan tepat.
Hal ini mencakup pembuatan peraturan yang jelas serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran berdasarkan aturan yang telah ada.
Prinsip Kemanfaatan.
Karena semua orang percaya bahwa penegakan hukum akan sangat membantu, maka manfaat hukum harus diperhitungkan.
Gagasan ini berupaya untuk menjamin bahwa undang-undang tidak hanya menetapkan norma tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perbandingan dengan Hukum Internasional26:
Sistem Hukum Inggris.
The Data Protection Act tahun 1998 mengatur perlindungan data pribadi di Inggris.
Semua pengguna data yang menangani data pribadi berada di 24 Siombo.
AoData Dan Informasi Sebagai Benda Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Pinjaman OnlineAo.
Lex Jurnal!Ca, 19.
<https://ejurnal.
id/index.
php/Lex/article/view/5940>.
25 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan.
AoPemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme HukumAo.
Crepido, 1.
, 13Ae22 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
14710/crepido.
13-22>.
26 Lia Sautunnida.
AoUrgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan MalaysiaAo.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20.
, 369Ae84 <https://doi.
org/https://doi.
org/10.
24815/kanun.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024 bawah The Data Protection Commissioner yang ditugaskan untuk memantau penggunaan data pribadi,.
Jika terjadi pelanggaran, pemilik data berhak mengajukan Di sisi lain.
Indonesia tidak memiliki entitas khusus seperti komisioner perlindungan data, dan undang-undang yang berlaku saat ini tidak menyebutkan perihal hal ini.
Hukum Uni Eropa (UE).
Uni Eropa mendefinisikan data pribadi sebagai informasi yang mampu mengidentifikasi individu.
Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan membentuk Data Protection Agency (DPA), yakni instansi yang bertugas menjalankan pekerjaan terkait perlindungan data pribadi, termasuk memberikan sanksi terhadap Rekomendasi untuk Indonesia dapat mempelajari dan mengadopsi sistem perlindungan data pribadi yang telah diterapkan di Inggris maupun Uni Eropa.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membentuk Data Protection Agency (DPA) yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum, termasuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi.
SIMPULAN
Penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga informasi pribadi sebagai komponen hak individu, yang perlu diatur lebih menyeluruh dalam sistem hukum substantif di Indonesia.
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, data pribadi juga semakin maju, yang kini memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang diakui sebagai aset tidak berwujud.
Berdasarkan analisis hukum, informasi pribadi termasuk dalam kategori hak milik yang dilindungi hukum materiil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 570 dan 499 KUHPerdata.
Penerapan hukum kebendaan terhadap data pribadi memberikan peluang untuk melindungi hak individu secara lebih efektif, dengan memperhatikan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur oleh sejumlah undang-undang yang kurang terintegrasi, meskipun pembatasan terkait telah diatur dalam sejumlah undangundang, termasuk UU Administrasi Kependudukan dan UU ITE.
Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi.
Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengintegrasikan konsep data pribadi sebagai benda tidak berwujud dalam hukum kebendaan.
Regulasi tersebut perlu disusun dengan pendekatan nilai-nilai progresif hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.
Ke depan, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat landasan teoritis dan praktis dalam penerapan hukum kebendaan yang relevan untuk melindungi data pribadi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Tania, dkk.
URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK AA Jurnal Legisia Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya Vol.
16 No.
2 Juli 2024
DAFTAR PUSTAKA