ECO-BUILD JOURNAL
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Berau Ira Indriani Universitas Padjadjaran iranuriyanto@gmail.
ABSTRACT
This study aims to evaluate the effectiveness of local government policies in promoting sustainable economic development through the development of ecotourism in Berau Regency.
East Kalimantan.
Berau Regency is known for its significant potential in the ecotourism sector, particularly with prominent destinations such as the Derawan Islands and Labuan Cermin Village.
The local government has adopted several strategic policies, outlined in documents such as RIPPDA and RPJMD, to support the development of sustainable ecotourism.
However, the effectiveness of these policies remains uncertain, especially in terms of implementation, equitable distribution of benefits, and environmental This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection methods such as in-depth interviews, policy document analysis, and field observations.
The findings indicate that, although the policies align with the principles of sustainable development, their implementation faces significant challenges.
In particular, local community involvement is uneven, environmental conservation efforts are insufficient, and coordination between stakeholders is suboptimal.
Analysis through public policy theory, sustainable development theory, and ecotourism theory reveals that the existing policies, while normative, are not sufficiently effective in achieving inclusive and sustainable development goals.
Therefore, improvements in governance, capacity building for local communities, and enhanced evaluation and monitoring mechanisms are necessary to ensure that ecotourism policies in Berau Regency contribute to sustainable and equitable economic development.
Keywords: Ecotourism.
Public Policy.
Sustainable Economic Development.
Policy Effectiveness.
Berau Regency.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan ekowisata di Kabupaten Berau.
Kalimantan Timur.
Kabupaten Berau dikenal memiliki potensi besar dalam sektor ekowisata, terutama dengan keberadaan destinasi unggulan seperti Kepulauan Derawan dan Kampung Labuan Cermin.
Pemerintah daerah telah mengadopsi sejumlah kebijakan strategis dalam dokumen seperti RIPPDA dan RPJMD untuk mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan, terutama dalam hal implementasi, pemerataan manfaat, dan pelestarian lingkungan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen kebijakan, serta observasi lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah menunjukkan arah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan.
Keterlibatan masyarakat lokal belum merata, aspek konservasi lingkungan masih lemah, dan koordinasi antar-stakeholder masih belum optimal.
Analisis menggunakan teori kebijakan publik, teori pembangunan berkelanjutan, dan teori ekowisata menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada cenderung bersifat normatif dan belum cukup efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, diperlukan perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang lebih baik agar kebijakan ekowisata di Kabupaten Berau benar-benar dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kata Kunci: Ekowisata.
Kebijakan Publik.
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.
Efektivitas Kebijakan.
Kabupaten Berau.
PENDAHULUAN
Selama bertahun-tahun, struktur Kabupaten Berau merupakan salah satu ekonomi daerah ini banyak bergantung pada wilayah strategis di Kalimantan Timur yang sektor ekstraktif, seperti batu bara dan kayu.
kaya akan potensi sumber daya alam, baik dari Meskipun sektor ini mampu memberikan sektor kehutanan, pertambangan, maupun kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
pengembangan sektor pariwisata.
RIPPDA
pembangunan semacam ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti degradasi lingkungan, ketimpangan pembangunan, dan pendekatan berbasis masyarakat, pelestarian kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global.
lingkungan, dan peningkatan ekonomi lokal.
Oleh karena itu, dalam beberapa tahun Kebijakan ini diwujudkan melalui program terakhir.
Pemerintah Kabupaten Berau mulai mengarahkan pembangunan ke sektor yang masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata, lebih berkelanjutan, salah satunya melalui dan pemberdayaan UMKM berbasis budaya pengembangan pariwisata berbasis ekowisata.
dan lingkungan.
Potensi wisata bahari di Kabupaten Selain Berau sangat besar, terutama pada kawasan Kepulauan Derawan yang telah dikenal luas keberlanjutan dalam kebijakan lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Berau 2021Ae2026 yang Indonesia.
Keindahan alam bawah laut, menegaskan pentingnya transisi ekonomi keragaman hayati, dan budaya lokal menjadi pasca-tambang menuju sektor pariwisata dan daya tarik yang mendorong pemerintah daerah ekonomi hijau.
Program-program konservasi menetapkan kawasan ini sebagai prioritas juga diterapkan, seperti pengelolaan kawasan pesisir, pelestarian penyu, serta pengaturan Pengembangan kawasan ini tidak hanya ditujukan untuk menarik wisatawan, tetapi ekosistem tetap lestari.
juga sebagai strategi dalam mendorong Meskipun berbagai kebijakan telah pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih diterapkan, tantangan dalam pelaksanaannya inklusif dan ramah lingkungan.
masih cukup besar.
Beberapa di antaranya Sebagai bentuk komitmen, pemerintah adalah keterbatasan koordinasi antar instansi, daerah telah menerbitkan sejumlah kebijakan rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat Salah satu kebijakan utama adalah lokal, serta belum meratanya manfaat ekonomi Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Tahun Rencana Induk Selain Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), infrastruktur pariwisata yang tidak dikelola Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
dengan baik justru dapat memicu degradasi kesejahteraan dalam jangka panjang tanpa lingkungan di kawasan konservasi.
merusak daya dukung lingkungan dan tanpa Berdasarkan kondisi tersebut, penting meninggalkan ketimpangan sosial.
untuk dilakukan evaluasi terhadap efektivitas Menurut Herman E.
Daly, salah satu tokoh utama dalam teori ini, ekonomi berkelanjutan adalah sistem ekonomi yang pemerintah daerah, khususnya di sektor batas-batas Evaluasi ini diharapkan dapat .
cological memberikan gambaran sejauh mana kebijakan keberlanjutan sistem kehidupan alam sebagai tersebut telah berhasil mencapai tujuan prasyarat bagi kehidupan manusia.
Daly utamanya, yaitu mendorong pertumbuhan menekankan konsep "steady-state economy", ekonomi yang inklusif, memperkuat peran yaitu sistem ekonomi yang tidak terus- masyarakat lokal, serta menjaga keberlanjutan menerus tumbuh secara kuantitatif, tetapi lingkungan di Kabupaten Berau.
mampu berkembang secara kualitatif dan KAJIAN PUSTAKA menjaga kestabilan dalam konsumsi serta Teori Ekonomi Berkelanjutan produksi agar tidak melampaui kapasitas daya Ekonomi Teori ini juga menyoroti pentingnya intergenerational equity, yaitu keadilan antar generasi dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan, dan keadilan sosial sebagai dasar Menurut Pearce.
Markandya, dan Barbier dukung bumi (Daly, 1.
sebuah pendekatan dalam ilmu ekonomi yang .
Teori ini lahir sebagai respons berkelanjutan menuntut bahwa sumber daya terhadap kelemahan dari paradigma ekonomi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga harus pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dijaga dan dikelola agar generasi masa depan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa memiliki akses yang sama terhadap kualitas hidup dan sumber daya yang cukup.
Oleh distribusi manfaat.
Dalam teori ekonomi karena itu, investasi dalam modal alam .
atural keanekaragaman hayati, menjadi salah satu Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
indikator penting dalam menilai keberlanjutan pembangunan mereka berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi berkelanjutan agar dapat Dalam menciptakan sistem yang lebih resilien, berkelanjutan juga menekankan pentingnya inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
internalisasi eksternalitas lingkungan.
Menurut Kebijakan Publik dan Efektivitasnya teori eksternalitas dari Pigou, ketika aktivitas Kebijakan publik merupakan bagian terhadap lingkungan .
eperti pencemara.
, maka biaya sosial dari aktivitas tersebut harus menyelesaikan berbagai masalah publik dan dimasukkan ke dalam harga pasar melalui mekanisme seperti pajak karbon atau sistem Menurut Thomas R.
Dye .
, kebijakan kuota emisi.
Pendekatan ini bertujuan agar pelaku ekonomi mempertimbangkan dampak lingkungan dalam keputusan produksinya.
Ay Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan hanya serangkaian keputusan perlindungan lingkungan secara bersamaan aktif, tetapi juga mencakup ketidakterlibatan (Tietenberg & Lewis, 2.
Auapa Dalam konteks pembangunan daerah, terhadap suatu persoalan.
Dalam prosesnya, teori ekonomi berkelanjutan sangat relevan kebijakan publik terbentuk melalui tahapan untuk digunakan sebagai dasar kebijakan karena menekankan pentingnya pembangunan masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, berbasis potensi lokal, penggunaan sumber implementasi, hingga evaluasi, yang semuanya daya secara bijaksana, dan pelibatan aktif melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak Dalam konteks daerah, kebijakan publik hanya diukur dari pertumbuhan angka PDRB, menjadi alat utama untuk mengarahkan melainkan juga dari indikator keberlanjutan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan, pengurangan kemiskinan, serta dan potensi lokal.
ketahanan ekonomi lokal.
Oleh karena itu.
Salah satu aspek penting dalam studi pemerintah daerah seperti Kabupaten Berau kebijakan publik adalah evaluasi efektivitas perlu merancang dan mengevaluasi kebijakan William Dunn Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
mengemukakan lima kriteria utama yang dapat penetapan tujuan, dan pemilihan solusi yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu optimal berdasarkan data yang tersedia.
Pertama, efektivitas, yang merujuk Namun, pada sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
mencerminkan kenyataan.
Model ini, yang Kedua, efisiensi, yang mengukur hubungan diperkenalkan oleh Charles Lindblom .
antara hasil yang diperoleh dan sumber daya dalam konsep AuThe Science of Muddling yang digunakan, termasuk biaya dan waktu.
ThroughAy, menekankan bahwa kebijakan Ketiga, kesesuaian atau adequacy, yaitu sejauh biasanya dikembangkan melalui perubahan mana kebijakan tersebut benar-benar relevan dan tepat dalam menjawab permasalahan yang sebelumnya, karena keterbatasan informasi, dihadapi masyarakat.
Keempat, responsivitas, waktu, dan kondisi politik.
yaitu kemampuan kebijakan untuk merespons Lebih jauh, efektivitas kebijakan juga kebutuhan, aspirasi, dan dinamika sosial masyarakat secara fleksibel.
Dan terakhir, pemerintahan atau governance.
Dalam konteks keadilan atau equity, yang menilai sejauh mana modern, governance tidak hanya melibatkan hasil dari kebijakan tersebut terdistribusi peran pemerintah, tetapi juga mengedepankan secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
kolaborasi antara aktor-aktor lain seperti Kelima aspek ini menjadi dasar untuk menilai sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.
Menurut Pierre dan Peters benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif yang .
, bergantung pada kemampuan pemerintah Selain melalui pendekatan evaluatif, dalam membangun kemitraan yang sinergis pemahaman tentang bagaimana kebijakan dan mengatur koordinasi lintas sektor secara dirancang juga penting.
Dalam teori kebijakan.
Hal ini menjadi sangat relevan dalam dikenal berbagai model perumusan kebijakan, konteks pembangunan berkelanjutan, di mana salah satunya adalah model rasional dan model masalah-masalah kompleks seperti perubahan Model rasional menjelaskan iklim, ketimpangan ekonomi, dan pelestarian berdasarkan proses sistematis yang mencakup kolaboratif dan partisipatif.
Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
Dengan demikian, teori kebijakan publik ekowisata bukan sekadar wisata alam biasa, tetapi juga mencakup unsur pendidikan konseptual yang kokoh dalam menilai apakah kebijakan pemerintah, khususnya di tingkat tanggung jawab ekologis dalam seluruh daerah, telah berjalan secara efektif, efisien, aktivitas wisatanya.
Oleh karena itu, ekowisata tidak hanya bertujuan untuk menciptakan dilakukan terhadap hasil akhir .
, pengalaman wisata yang menyenangkan, tetapi juga terhadap proses penyusunan, tetapi juga untuk mempromosikan pelestarian alam dan pembangunan sosial ekonomi yang Evaluasi masyarakat di dalamnya.
Dalam konteks Secara teoritis, ekowisata berkembang dari paradigma pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi berkelanjutan yang khususnya dalam upaya mengintegrasikan dicanangkan oleh pemerintah daerah benar- pelestarian lingkungan dengan pengembangan Kabupaten Berau, penerapan teori ini dapat Teori pentingnya tiga pilar utamaAiekonomi, sosial, masyarakat lokal secara nyata.
lingkunganAiyang Ekowisata Dalam konteks ini, ekowisata kowisata atau ecotourism merupakan diyakini sebagai salah satu bentuk paling ideal suatu bentuk pariwisata yang berfokus pada dari pariwisata berkelanjutan karena secara langsung mendekatkan wisatawan dengan alam dan budaya lokal, sekaligus menciptakan mendukung konservasi serta kesejahteraan insentif ekonomi untuk menjaga kelestarian masyarakat lokal.
Menurut definisi dari The Weaver .
menambahkan International (TIES, bahwa ekowisata cenderung berlangsung 2.
, ekowisata adalah Auperjalanan yang dalam skala kecil, menggunakan pendekatan bertanggung jawab ke kawasan alami yang yang minim dampak terhadap lingkungan, dan melestarikan lingkungan, mempertahankan mendukung pelibatan aktif masyarakat lokal baik sebagai pelaku wisata maupun sebagai Ecotourism Society penjaga nilai-nilai kearifan lokal.
Ay Definisi ini menekankan bahwa Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
Dalam sejumlah prinsip dasar yang menjadi pijakan langsung dari aktivitas pariwisata.
Oleh karena pengembangan dan implementasi program.
itu, pendekatan ekowisata yang berbasis Fennell .
menggarisbawahi prinsip- masyarakat dianggap sebagai strategi efektif prinsip utama ekowisata, antara lain: adanya dalam menjembatani antara tujuan konservasi dan kesejahteraan ekonomi (Scheyvens, 1.
Di Indonesia, konsep ekowisata semakin relevan dalam konteks daerah-daerah yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati wisatawan, serta adanya kontribusi nyata seperti Kabupaten Berau di Kalimantan Timur.
terhadap ekonomi lokal.
Dengan kata lain.
Kawasan ini dikenal memiliki potensi luar keberhasilan ekowisata tidak hanya diukur dari biasa dalam sektor pariwisata alam seperti jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari wisata bahari (Derawan.
Maratu.
, hutan tropis, dan budaya lokal.
Penerapan teori ekowisata dalam wilayah ini dapat menjadi pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesadaran lingkungan.
pembangunan ekonomi daerah tanpa merusak Lebih ekosistem yang menjadi daya tarik utama dihubungkan dengan teori Community-Based Namun, hal ini menuntut tata Tourism (CBT), yang menekankan pentingnya kelola yang baik, regulasi yang mendukung, keterlibatan masyarakat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi manfaat dari masyarakat lokal, pelaku industri, dan lembaga kegiatan wisata.
Dalam model ini, masyarakat konservasi agar prinsip-prinsip ekowisata tidak hanya menjadi objek dari kegiatan benar-benar terwujud.
wisata, tetapi bertransformasi menjadi aktor
METODE
utama dalam merancang, mengelola, dan Penelitian ini menggunakan pendekatan mengembangkan destinasi wisata berbasis kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk potensi lokal.
CBT dalam konteks ekowisata menggambarkan dan mengevaluasi efektivitas memberi ruang bagi masyarakat adat dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Berau komunitas pedesaan untuk menjaga kelestarian dalam mendorong pembangunan ekonomi alam dan budaya mereka, sambil tetap berkelanjutan melalui pengembangan sektor Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
Pendekatan kualitatif dipilih karena informant.
, seperti pejabat Dinas Pariwisata memungkinkan peneliti untuk memahami Kabupaten fenomena secara mendalam melalui perspektif Pembangunan Daerah (Bapped.
, pengelola para pelaku kebijakan dan masyarakat yang terlibat langsung.
Metode ini juga relevan lingkungan, serta tokoh masyarakat yang digunakan dalam evaluasi kebijakan publik, terutama untuk mengungkap proses, konteks, berbasis masyarakat.
Dokumentasi diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kinerja keberhasilan atau kegagalan implementasi pemerintah daerah, publikasi akademik, dan kebijakan di tingkat lokal.
media lokal yang relevan.
Sementara itu, faktor-faktor Berau.
Badan Perencanaan .
LSM Unit analisis dalam penelitian ini adalah observasi akan dilakukan langsung ke lokasi- kebijakan pemerintah daerah yang terkait lokasi ekowisata seperti Derawan.
Maratua, langsung dengan pengembangan ekowisata Biduk-Biduk, dan Labuan Cermin untuk dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, melihat secara nyata implementasi kebijakan seperti Peraturan Daerah tentang Rencana dan partisipasi masyarakat lokal.
Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
(RIPPDA),
kualitatif interaktif menurut model Miles dan Huberman .
yang mencakup tiga tahapan wisata bahari .
eperti Pulau Derawan dan utama: reduksi data, penyajian data, dan Maratu.
, serta kebijakan penguatan kapasitas penarikan kesimpulan.
Reduksi data dilakukan dengan memilih data relevan dari hasil Teknik analisis data dilakukan secara Fokus evaluasi akan diarahkan pada kriteria efektivitas kebijakan menurut disusun secara sistematis sesuai dengan fokus William N.
Dunn .
, yaitu efektivitas.
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk dianalisis keterkaitannya.
Terakhir, penarikan Teknik pengumpulan data dilakukan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk .
n-depth menjawab rumusan masalah dan mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah daerah Wawancara telah efektif dalam mewujudkan pembangunan terhadap sejumlah informan kunci .
ey ekonomi berkelanjutan melalui ekowisata.
Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas Implementasi responsivitas, dan keadilan.
Dalam konteks Kebijakan Ekowisata di Kabupaten Berau Berau, dimensi efektivitas terlihat dari sejauh mana tujuan kebijakan .
aitu pengembangan Berdasarkan hasil wawancara dengan ekowisata berkelanjuta.
Walaupun pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dan terdapat peningkatan infrastruktur dan jumlah beberapa pelaku wisata lokal, diketahui bahwa wisatawan, manfaatnya belum merata, dan Kabupaten Berau telah dituangkan dalam kebijakan secara keseluruhan masih parsial.
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah
(RIPPDA),
RPJMD
menunjukkan kelemahan, karena beberapa Kabupaten Berau, serta kebijakan konservasi kebijakan belum mampu menyesuaikan diri kawasan strategis wisata seperti Kepulauan dengan kebutuhan masyarakat lokal, terutama Derawan di daerah yang jauh dari pusat administrasi.
Dimensi Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kontribusi Kurangnya sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan aspek rendahnya partisipasi publik, yang menurut pelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Namun, dalam implementasinya, kebijakan Grindle, tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil keberhasilan kebijakan di tingkat lokal.
yang optimal.
(Thomas Secara umum, kegiatan pembangunan Dari temuan penelitian, dapat dilihat infrastruktur pendukung pariwisata sudah bahwa implementasi kebijakan pengembangan berjalan, seperti perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata, pengadaan dermaga, serta Kabupaten Berau menghadapi berbagai kendala dalam hal efektivitas dan konsistensi pelaksanaan.
Hal berbasis masyarakat.
Hal ini menunjukkan ini sejalan dengan teori kebijakan publik adanya kemajuan dari sisi penyediaan sarana menurut William N.
Dunn .
, yang Namun, dari sisi efektivitas kebijakan, masih terdapat tantangan besar, terutama kebijakan dapat diukur melalui dimensi dalam hal kapasitas SDM lokal, promosi wisata yang belum terintegrasi, dan lemahnya Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
monitoring pelestarian lingkungan di kawasan menyesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal.
Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Salah Berdasarkan berkelanjutan sebagaimana dirumuskan oleh Brundtland Commission ekowisata yang efektif adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan mendukung tiga pilar utama: ekonomi, sosial, wawancara menunjukkan bahwa partisipasi dan lingkungan.
Dalam konteks Berau, hasil
masyarakat telah mulai tumbuh melalui penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah cukup mendorong aspek
Hasil
UNWTO
jasa wisata seperti penyewaan perahu dan lapangan kerja dan pendapatan dari jasa pemandu wisata.
Di desa wisata seperti Pulau Derawan dan Kampung Labuan Cermin, lingkungan belum mendapat porsi yang masyarakat mulai merasakan manfaat ekonomi seimbang, di mana partisipasi komunitas dari peningkatan jumlah wisatawan.
masih terbatas dan pelestarian lingkungan Namun, .
, (Pokdarwi.
dan pengelolaan homestay serta Namun belum terkelola secara optimal.
Hal ini masyarakat belum merata.
Di beberapa wilayah yang lebih terpencil seperti Kampung penerapan prinsip triple bottom line, yang Teluk Sumbang atau Labanan, akses terhadap menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kebijakan masih sangat terbatas.
Hal ini Konsep menunjukkan bahwa kebijakan yang telah (Haughton, 1.
dapat digunakan untuk dibuat belum menjangkau seluruh lapisan memahami level keberlanjutan dari kebijakan ekowisata ini.
Kabupaten Berau tampaknya masih berada pada level environmental pembangunan ekonomi yang inklusif belum protection, belum sepenuhnya naik ke level sepenuhnya tercapai.
Responsivitas kebijakan sustainable development karena masih ada pun masih perlu ditingkatkan agar lebih Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
ketergantungan pada kegiatan wisata massal Namun, penelitian menunjukkan bahwa yang tidak selalu ramah lingkungan.
meskipun sudah terdapat Pokdarwis dan Aspek Konservasi Lingkungan Keberlanjutan Ekowisata Kebijakan pelatihan pariwisata, pelibatan masyarakat masih bersifat top-down.
Banyak masyarakat Kabupaten Berau secara normatif telah mengusung operasional tanpa peran dalam pengambilan prinsip-prinsip konservasi, seperti pengaturan keputusan atau kepemilikan aset wisata.
zona konservasi di kawasan perairan Derawan.
Dalam Community-Based pengelolaan taman laut, serta kerja sama Tourism (CBT), seperti dijelaskan oleh dengan LSM lingkungan.
Namun, hasil Scheyvens .
, keberhasilan ekowisata observasi menunjukkan adanya inkonsistensi sangat dipengaruhi oleh empowermentAibaik antara kebijakan dengan pelaksanaan di dalam bentuk ekonomi, sosial, psikologis.
Misalnya, beberapa kawasan yang maupun politik.
Di Berau, empowerment ini seharusnya dijaga justru mengalami tekanan masih belum merata, yang ditunjukkan dengan akibat peningkatan jumlah wisatawan tanpa adanya ketimpangan akses terhadap pelatihan, adanya pengelolaan limbah dan pengawasan modal usaha, dan informasi kebijakan antara lingkungan yang memadai.
desa-desa wisata utama seperti Derawan dan Beberapa daerah pinggiran seperti Teluk Sumbang.
kesulitan dalam menerapkan praktik wisata Sinergi Antar-Stakeholder dan Koordinasi berkelanjutan karena minimnya dukungan Kebijakan teknis dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Hal Pembahasan lebih lanjut menunjukkan kebijakan dalam aspek keberlanjutan ekologis dipengaruhi oleh koordinasi antara pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal daerah, komunitas lokal, sektor swasta, dan regulasi teknis, pengawasan, serta edukasi LSM.
Meskipun telah ada forum komunikasi kepada wisatawan dan pelaku industri lokal.
pariwisata, sinergi antaraktor masih bersifat Dari sudut pandang teori ekowisata.
Weaver Fennell .
Ketidakhadiran mekanisme koordinasi yang menyatakan bahwa keberhasilan ekowisata kuat menyebabkan program yang dijalankan sering tumpang tindih atau tidak berkelanjutan.
lingkungan, serta keterlibatan aktif masyarakat Dalam beberapa kasus, bantuan pemerintah Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
tidak tepat sasaran karena kurangnya pemetaan akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor, kebutuhan masyarakat.
sebagaimana dipromosikan dalam pendekatan Menurut analisis berdasarkan model evaluasi kebijakan publik oleh Dunn .
, good governance oleh UNDP .
SIMPULAN
kebijakan yang tidak responsif dan tidak adil Penelitian berisiko kehilangan legitimasi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Berau jangka panjang.
Oleh karena itu, untuk memiliki arah yang mendukung prinsip berkelanjutan melalui ekowisata, dibutuhkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Hal ini terlihat dari adanya regulasi dan program berbasis data, dan mampu membangun jejaring strategis seperti RIPPDA.
RPJMD, dan antar-stakeholder dukungan terhadap destinasi unggulan seperti Kepulauan Hasil penelitian juga mengindikasikan Derawan.
Kebijakan lemahnya koordinasi antar-stakeholder dalam lingkungan, peningkatan ekonomi lokal, serta pengembangan ekowisata.
Hal ini sesuai pemberdayaan masyarakat.
dengan kritik dalam teori governance yang Namun, dikemukakan oleh Rhodes .
, bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih belum keberhasilan kebijakan publik dalam era Dari perspektif teori kebijakan publik, desentralisasi sangat bergantung pada sinergi kebijakan ekowisata Kabupaten Berau masih .
omunitas, swasta.
LSM) dan pemerintah.
Di Berau.
Meskipun non-pemerintah pemerintah daerah dan inisiatif masyarakat tumpang tindih atau tidak berkelanjutan.
sepenuhnya tercapai.
Pelibatan masyarakat Ketidakhadiran platform koordinasi yang aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan dan inklusif mencerminkan rendahnya kualitas wisata masih terbatas, dan belum semua wilayah merasakan manfaat langsung dari .
Padahal, tata kelola yang baik pengembangan ekowisata.
harus menjamin transparansi, partisipasi.
Volume 9.
No.
April 2025.
Hal.
ECO-BUILD JOURNAL
Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
PISSN: 2622-5336
EISSN: 2620-5416
Dari konservasi yang diterapkan belum mampu Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa prinsip triple bottom line pembangunan berkelanjutanAiyakni ekonomi, sosial, dan lingkunganAibelum sepenuhnya terintegrasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Kelemahan antar-stakeholder.
SDM kurangnya sistem evaluasi dan pengawasan menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan yang efektif.
Oleh karena itu, agar benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan, dibutuhkan tata kelola yang lebih partisipatif, integratif, dan responsif
terhadap kebutuhan lokal serta tantangan REFERENSI