Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah : Studi Kasus Proyek Bendungan Bener EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH :
STUDI KASUS PROYEK BENDUNGAN BENER
Riska Aprilia Sahita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta- 55184 riskaarpilia@gmail.
Abstract The construction of the Bener Dam in Purworejo Regency is part of a National Strategic Project with the primary goal of improving community welfare through optimized water and agricultural resource However, during its implementation, the project has given rise to various social, economic, and legal issues, such as agrarian conflicts and discrepancies in the land acquisition process.
This situation demands an effective oversight role from the local government to ensure that infrastructure development is carried out in accordance with the principles of accountability and transparency.
This study aims to analyze the effectiveness of oversight of the Purworejo Regency Government in implementing regional infrastructure development, using the Bener Dam project as a case study.
The method used is a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, document studies, and field The results indicate that effective oversight still faces challenges, particularly in aspects of inter-agency coordination, weak legislative oversight, and the suboptimal role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in evaluating and preventing administrative irregularities.
Furthermore, social conflicts surrounding the project area also indicate suboptimal community participation in the decision-making process and project implementation.
Therefore, it is necessary to increase transparency in land acquisition, strengthen the capacity of the Regional People's Representative Council (DPRD) in carrying out its oversight function, and integrate community-based conflict resolution mechanisms so that development projects can be implemented effectively and equitably.
Therefore, the effectiveness of oversight depends heavily on synergy between institutions, transparency of public information, and the application of good governance principles at the regional level.
Keywords: Effectiveness of oversight, regional government, land acquisition.
Abstrak Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya air dan pertanian.
Namun, dalam implementasinya, proyek ini memunculkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum, seperti konflik agraria dan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan tanah.
Kondisi ini menuntut peran pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah dengan studi kasus pada proyek Bendungan Bener.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi, lemahnya fungsi kontrol legislatif, serta kurang optimalnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan evaluasi dan pencegahan penyimpangan administrative.
Selain itu, konflik sosial di sekitar wilayah proyek juga menandakan belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.
Untuk itu, diperlukan peningkatan transparansi pengadaan tanah, penguatan kapasitas DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan, serta pengintegrasian mekanisme resolusi konflik berbasis masyarakat agar proyek pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan berkeadilan.
Dengan demikian, efektivitas pengawasan sangat bergantung Lex Jurnalica Volume 23 Nomor 1.
April 2026 Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah : Studi Kasus Proyek Bendungan Bener pada sinergi antar lembaga, keterbukaan informasi publik, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah Kata kunci : Efektivitas pengawasan, pemerintah daerah, pengadaan tanah.
Pendahuluan Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan keterhubungan, ketahanan sumber daya air, serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Indonesia, proyek-proyek strategis sering kali menuntut proses pengadaan lahan, koordinasi kelembagaan, dan manajemen sosial yang kompleksAi komponen-komponen yang kerap menjadi sumber hambatan utama pelaksanaan proyek infrastruktur.
Studi lintas kawasan menunjukkan bahwa masalah pengadaan lahan dan partisipasi masyarakat termasuk faktor yang paling sering menyebabkan penundaan dan konflik dalam proyek infrastruktur (Fajri et al.
, 2.
Kasus pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo menonjol sebagai contoh dinamika tersebut.
Proyek ini tidak hanya menyangkut aspek teknis konstruksi, tetapi juga memicu pro-kontra di masyarakat lokal, sengketa terkait lokasi pengambilan material .
andesit di Desa Wada.
, serta persoalan hukum dan administratif seputar tata cara pengadaan tanah.
Ketidakselarasan antara kebijakan pusat, keputusan daerah, dan respons komunitas lokal telah menimbulkan gesekan sosial yang signifikan dan menarik (Khairunisa Aura Fatimah, 2.
Permasalahan .
engadaan tana.
yang terjadi pada proyek Bendungan Bener mencerminkan tantangan regulasi dan implementasi di lapangan.
Meskipun kerangka hukum pengadaan tanah telah mengalami pembaruan, praktik menunjukkan celah antara ketentuan normatif dan realitas implementasiAi misalnya tentang transparansi proses.
Lex Jurnalica Volume 23 Nomor 1.
April 2026 kompensasi yang dirasakan adil oleh masyarakat terdampak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Kesenjangan ini meningkatkan risiko konflik sosial dan Pembangunan (Ulhaq et al.
, n.
Dalam konteks tata kelola daerah, efektivitas pengawasan menjadi kunci untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tepat prosedur, dan meminimalkan penyimpangan anggaran.
Dua aktor pengawasan yang relevan adalah DPRD .
ungsi legislatif daerah dalam pengawasa.
dan APIP/Inspektorat daerah .
engawasan intern pemerintahan daera.
Penelitian dan laporan terkini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan di tingkat daerah sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas teknis, kelemahan koordinasi antarinstitusi, serta keterbatasan akses informasi publikAihal-hal kemampuan pemeriksaan dan tindak lanjut temuan pengawasan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menguji sejauh mana pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perencanaan, pengadaan tanah, hingga pelaksanaan konstruksi Bendungan Bener.
Pertanyaan-pertanyaan kunci meliputi:
apakah mekanisme pengawasan .
egislatif dan inter.
cukup kuat untuk mendeteksi bagaimana transparansi dan partisipasi pengambilan keputusan.
serta faktor apa saja yang menghambat sinergi antarpemangku menimbulkan konflik atau keterlambatan Selain implikasi lokal, persoalan pengawasan dan pengadaan tanah memiliki Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah : Studi Kasus Proyek Bendungan Bener relevansi yang lebih luas terhadap upaya pencapaian pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Literatur internasional dan kajian regional menekankan bahwa strategi sosialAitermasuk komunitas, transparansi kompensasi, dan mekanisme resolusi konflikAiadalah elemen penting untuk menurunkan risiko sosial dan mempercepat penyelesaian proyek.
Oleh karena itu, studi kasus Bendungan Bener dapat memberi pelajaran praktis tentang pengawasan daerah agar selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan hak atas tanah masyarakat terdampak.
Berdasarkan uraian tersebut, latar penelitian ini berangkat dari kebutuhan empiris dan kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan di tingkat kabupatenAikhususnya peranan DPRD dan APIPAidalam isu-isu pengadaan tanah, partisipasi publik, serta Bendungan Bener.
Hasil diharapkan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kapasitas pengawasan daerah, mengurangi potensi konflik agraria, dan memperbaiki praktik tata kelola proyek infrastruktur di masa mendatang.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis .
, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pengawasan pembangunan dan pengadaan tanah, serta membandingkannya dengan pelaksanaan di lapangan.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana norma hukum mengenai transparansi diterapkan secara nyata oleh pemerintah daerah serta dampaknya terhadap masyarakat terdampak proyek.
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Purworejo.
Jawa Tengah, dengan fokus pada wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan Bendungan Bener, pengadaan tanah dan wilayah sekitar Lokasi ini dipilih karena Bendungan Bener merupakan proyek strategis nasional yang menimbulkan dinamika pengawasan dan konflik agraria yang signifikan.
Hasil dan Pembahasan Bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Bendungan Bener.
Pengawasan proyek publik pada tingkat kabupaten .
nspektorat/APIP), administratif lainnya yang mengatur pelaksanaan teknis.
Secara institusional.
DPRD berfungsi sebagai kontrol politikAi melaksanakan fungsi pengawasan melalui kerjaAi sedangkan Inspektorat/ APIP menjalankan pengawasan intern pemerintahan yang bersifat audit ketaatan, audit kinerja, dan audit keuangan.
Peran ganda ini menuntut koordinasi antarlembaga agar temuan pengawasan dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif maupun Metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo khususnya pada proyek pembangunan Bendungan Bener.
Studi kasus digunakan untuk menelaah secara komprehensif dinamika pengawasan, baik dari aspek kelembagaan, hukum, maupun sosial dalam satu konteks peristiwa yang spesifik dan Lex Jurnalica Volume 23 Nomor 1.
April 2026 Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah : Studi Kasus Proyek Bendungan Bener .
Jurnal M Farhan Yus uf 04020170509 - Farhan Yusuf, n.
Dalam konteks proyek Bendungan Bener, beberapa studi menyatakan bahwa mekanisme formal pengadaan tanah dan perizinan telah mengikuti kerangka hukum yang ada, tetapi proses di lapangan operasionalAimisalnya sinkronisasi data pemilik lahan, komunikasi kompensasi, dan pemenuhan prosedur konsultasi publikAi yang memicu resistensi masyarakat dan konflik lokal.
Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan saja tidak cukup.
efektivitasnya bergantung pada kualitas informasi, kapasitas teknis auditor/pengawas, prosedur pelibatan Masyarakat.
7869654-1-PB, n.
Lebih jauh, literatur kasus Bendungan Bener menunjukkan bahwa aspek nonteknis .
omunikasi risiko, pengelolaan material tambang di wilayah sensitif seperti Desa Wada.
sering kali menjadi titik lemah Kelembagaan pengawas di daerah perlu pendekatan yang bersifat proaktifAimenggabungkan administratif dengan pemantauan sosial dan mediasi publikAiagar isu lingkungan, sosial, dan hukum dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani sebelum berkembang pelaksanaan proyek.
(Khairunisa Aura Fatimah, 2.
Implikasi: pengawasan yang efektif pada proyek seperti Bendungan Bener harus lintas-sektor: memperkuat kapasitas teknis APIP, memperjelas peran dan mekanisme tindak lanjut DPRD, serta menata mekanisme informasi publik dan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari proses pengawasan.
4-6074-2-PB .
Efektivitas pengawasan tersebut dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan? Lex Jurnalica Volume 23 Nomor 1.
April 2026 Evaluasi efektivitas pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator: .
mencegah penyimpangan prosedur atau .
keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada publik.
kemampuan menuntaskan rekomendasi pengawasan menjadi tindakan korektif.
Penelitian empiris pada pemerintahan daerah menunjukkan bahwa kendala utama indikator-indikator keterbatasan kapasitas teknis pengawas, kurangnya akses data terpadu, dan lemahnya mekanisme sanksi/tindak lanjut terhadap temuan audit.
Akibatnya, temuan pengawasan sering berhenti pada laporan .
Jurnal M Farhan Yusuf 04020170509 - Farhan Yusuf, n.
Khusus untuk proyek Bendungan Bener, meskipun ada bukti bahwa prosedur .
pengadaan tana.
dijalankan menurut aturan, konflik sosial yang muncul transparansi dan komunikasi publikAidua unsur penting akuntabilitas sosial.
Dengan kata lain, kepatuhan formal terhadap peraturan tidak otomatis diterjemahkan menjadi legitimasi sosial di tingkat pengawasan yang hanya berfokus pada memperhatikan dimensi sosial cenderung kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan.
7869654-1-PB, n.
Studi-studi soal kasus serupa .
rievance mechanis.
sebagai komponen kunci agar rekomendasi pengawasan dapat diuji secara terbuka dan ditindaklanjuti.
Selain itu, sinergi yang lebih baik antara pengawasan legislatif (DPRD), pengawasan intern (APIP), dan pemangku kepentingan masyarakat diperlukan untuk memastikan Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah : Studi Kasus Proyek Bendungan Bener bahwa kepatuhan hukum diiringi oleh akuntabilitas sosial dan mitigasi risiko yang (Syaifur Rohman, 2.
penyelesaian permasalahan di lapangan (Syaifur Rohman, 2.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan dalam proyek Bendungan Bener masih bersifat kepatuhan hukum tetapi belum mengarah menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.
Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas teknis APIP, memperkuat peran DPRD dalam fungsi kontrol kebijakan, serta membangun mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur.
Upaya ini akan memperkuat prinsip good pembangunan infrastruktur daerah tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
(Wardana, 2.
Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan, dapat pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan proyek Bendungan Bener secara struktural telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal.
Secara kelembagaan, pengawasan dilaksanakan oleh DPRD melalui fungsi kontrol politik dan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui audit administratif, keuangan, dan Namun, kedua lembaga tersebut menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang antarinstansi, serta minimnya keterbukaan informasi publik yang menyebabkan hasil pengawasan belum sepenuhnya berdampak (Sumaryana et al.
, 2.
Dalam pengawasan cenderung berfokus pada kepatuhan administratif, belum menyentuh dimensi sosial dan partisipatif.
Hal ini terlihat dari munculnya konflik agraria dan resistensi masyarakat di sekitar wilayah proyek, seperti di Desa Wadas, yang menunjukkan lemahnya komunikasi publik dan pengawasan sosial atas proses pengadaan tanah (Meilia Anggraini, 2022.
Wardana, 2.
Dengan demikian, proyek yang secara administratif dinilai patuh terhadap peraturan, belum tentu diterima secara sosial oleh masyarakat terdampak.
Efektivitas dipengaruhi oleh minimnya sistem tindak lanjut hasil audit dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban publik.
Rekomendasi dari lembaga pengawas sering kali berhenti pada laporan tanpa ada implementasi nyata dalam perbaikan prosedur atau kebijakan.
Selain itu, belum adanya sistem pelaporan masyarakat .
rievance mechanis.
yang Lex Jurnalica Volume 23 Nomor 1.
April 2026
Daftar Pustaka