Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan p-ISSN: 2302-0008 e-ISSN: 2623-1964 DOI: https://doi.
org/10.
47668/pkwu.
Volume 13 Issue 3 2025 Pages 416-435 website: https://journalstkippgrisitubondo.
id/index.
php/PKWU/index Pendidikan Budi Pekerti di SMP: Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam Era Digital Febi Filga Cantika1*.
Siti Nuraeni2.
Ridha Anggara3.
Sri Wiwik Endang Witosari4.
Ricky Yoseptry5
1,2,3,4,5
Universitas Islam Nusantara.
Indonesia *Corresponding author: febifilgacantika@uninus.
Abstract: The development of digital technology has transformed adolescentsAo patterns of interaction and given rise to various violations of digital ethics, such as cyberbullying, the spread of hoaxes, and negative online postings.
Consequently, schools need to develop character education that aligns with the demands of the times.
This study aims to analyze the reinterpretation of Tamansiswa teachings, particularly Tri Karsa, in fostering digital ethics.
describe the mechanisms for handling violations at SMPN 2 Campaka.
to identify challenges in implementing a restorativeAepedagogical approach.
and to evaluate studentsAo perceptions of the effectiveness of case handling.
Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed using the Miles.
Huberman, and Saldaya model.
The findings indicate that Tri Karsa is interpreted as critical digital literacy, digital empathy, and digital moral responsibility, while case handling prioritizes dialogue, mediation, and character development, although it is not yet supported by specific standard operating procedures.
Several obstacles were identified, including limited teachersAo digital competence, resistance from Generation Z/Alpha students, minimal parental involvement, and limited ICT facilities.
Nevertheless, students perceive the handling mechanisms as fairly just, educational, and having a positive impact on digital behavior.
This study affirms the relevance of Tamansiswa values as a foundation for developing a Tamansiswabased Digital Character Education Model to strengthen humanistic and contextual character education in the digital era.
Keywords: tamansiswa.
tri karsa.
digital ethics.
character education Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi remaja dan memunculkan berbagai pelanggaran etika digital seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan unggahan negatif, sehingga sekolah perlu mengembangkan pendidikan budi pekerti yang selaras dengan tuntutan zaman.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran ulang ajaran Tamansiswa, khususnya Tri Karsa dalam pembinaan etika digital, mendeskripsikan mekanisme penanganan pelanggaran di SMPN 2 Campaka, mengidentifikasi tantangan implementasi pendekatan restoratif-pedagogis, serta mengevaluasi persepsi siswa terhadap efektivitas penanganan kasus.
Dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles.
Huberman, dan Saldaya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tri Karsa ditafsirkan sebagai literasi kritis digital, empati digital, dan tanggung jawab moral digital, sementara penanganan kasus mengutamakan dialog, mediasi, dan pembinaan karakter meskipun belum didukung SOP Berbagai hambatan teridentifikasi, seperti keterbatasan kompetensi digital guru, resistensi siswa generasi Z/Alpha, minimnya keterlibatan orang tua, dan keterbatasan fasilitas TIK, namun siswa menilai mekanisme penanganan cukup adil, edukatif, dan berdampak positif bagi perilaku digital.
Penelitian ini menegaskan relevansi nilai-nilai Tamansiswa sebagai dasar pengembangan Model Pendidikan Budi Pekerti Digital Berbasis Tamansiswa untuk memperkuat pendidikan karakter yang humanis dan kontekstual di era digital.
416 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
417 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
Kata kunci: tamansiswa.
tri karsa.
etika digital.
pendidikan budi pekerti Copyright .
2025 The Authors.
This is an open-access article under the CC BY-SA 4.
0 license .
ttps://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.
Received: 06-10-2025
Revised: 23-10-2025
Accepted: 28-10-2025
Published: 06-11-2025
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan.
Peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hidup dalam lingkungan yang sarat dengan akses informasi, interaksi virtual, serta budaya digital yang berkembang cepat.
Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pembentukan karakter dan budi pekerti peserta didik.
Di satu sisi, teknologi membuka ruang kreativitas dan pembelajaran mandiri.
Namun di sisi lain, paparan konten negatif, rendahnya literasi digital, berkurangnya interaksi sosial langsung, dan melemahnya kontrol moral menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan.
Dalam konteks ini, pendidikan budi pekerti menjadi sangat penting sebagai upaya pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik.
Meskipun berbagai kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila telah menekankan aspek karakter, implementasinya sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu, pemahaman guru, dan kurangnya landasan filosofis yang kuat.
Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam kehidupan remaja, termasuk dalam cara mereka berinteraksi, belajar, dan membangun identitas diri.
Bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), dunia digital bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga menjadi arena sosial yang memengaruhi pola pikir, karakter, dan perilaku keseharian.
Perubahan ini menciptakan peluang bagi peningkatan akses informasi dan kreativitas, namun sekaligus membawa tantangan serius, terutama terkait maraknya fenomena pelanggaran etika digital seperti cyberbullying, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, serta perilaku impulsif di media sosial.
Situasi tersebut menuntut institusi pendidikan untuk tidak hanya mengajarkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk warga digital yang berkarakter, kritis, dan bertanggung jawab.
Dalam konteks pendidikan karakter di Indonesia, ajaran Ki Hadjar Dewantara melalui sistem among dan konsep Tri Karsa (Cipta.
Rasa.
Kars.
telah lama menjadi landasan filosofis pembentukan budi pekerti peserta didik.
Namun, nilai-nilai luhur tersebut belum sepenuhnya ditafsirkan ulang secara sistematis untuk menjawab tantangan moral yang bersifat Sekolah menghadapi kesenjangan antara konsep budi pekerti tradisional yang lebih berorientasi pada interaksi tatap muka dan kebutuhan pembinaan etika dalam ruang maya Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 418 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
yang serba cepat, anonim, dan sering kali bebas dari kontrol sosial langsung.
Di tengah perubahan sosial yang ditandai oleh dominasi interaksi virtual, muncul kebutuhan mendesak untuk merekontekstualisasikan konsep Cipta Ae Rasa - Karsa menjadi kompetensi literasi kritis digital, empati digital, dan tanggung jawab moral digital yang relevan bagi generasi Z dan Alpha.
Selain tantangan filosofis, terdapat pula persoalan praktis dalam mekanisme penanganan pelanggaran etika digital di sekolah.
Banyak sekolah, termasuk di wilayah semiperdesaan, menghadapi dilema antara menerapkan pendekatan retributif yang menekankan efek jera dan pendekatan restoratif yang menekankan dialog, pemulihan relasi, dan transformasi karakter.
Pada saat yang sama, kapasitas guru sebagai digital immigrant sering kali belum memadai untuk memahami dinamika perilaku daring siswa yang tumbuh sebagai digital native.
Keterbatasan literasi digital sebagian orang tua turut memperkuat kompleksitas masalah, karena pengawasan penggunaan gawai di rumah berjalan secara minimal.
Hal ini menjadikan sekolah sebagai ruang sentral dalam pembinaan moral digital, meskipun tanpa dukungan kebijakan dan prosedur operasional yang memadai.
Dengan demikian, pendidikan budi pekerti di era digital memerlukan model yang tidak hanya berpijak pada nilai-nilai Tamansiswa, tetapi juga adaptif terhadap karakteristik ruang digital yang baru.
Penafsiran ulang ajaran Ki Hadjar Dewantara menjadi penting untuk menjembatani nilai tradisional dan tuntutan zaman, agar pembinaan karakter siswa mampu menjawab persoalan nyata yang mereka hadapi dalam interaksi online.
Penelitian ini hadir untuk mengisi kebutuhan tersebut melalui kajian empiris tentang bagaimana sekolah menafsirkan, menerapkan, dan mengembangkan konsep Tri Karsa dalam mekanisme penanganan pelanggaran etika digital, serta sejauh mana pendekatan tersebut berdampak pada pembentukan empati digital dan tanggung jawab moral peserta didik.
KAJIAN PUSTAKA
Konsep Dasar Pendidikan Budi Pekerti Pengertian Budi Pekerti Budi pekerti merupakan perpaduan antara budi .
ipta, rasa, kars.
dan pekerti .
erilaku nyata dalam kehidupa.
Dalam konteks pendidikan, budi pekerti dipahami sebagai proses pembentukan karakter yang melibatkan moral knowledge, moral feeling, dan moral Para ahli seperti Lickona menekankan bahwa pendidikan karakter harus mencakup pembentukan kebiasaan baik yang dibangun melalui pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan yang suportif.
Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 419 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
Tujuan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Di tingkat SMP, pendidikan budi pekerti bertujuan:
Membentuk peserta didik yang berkepribadian luhur serta mampu berinteraksi sosial dengan baik.
Mengembangkan kemampuan refleksi moral untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Menanamkan nilai-nilai positif seperti jujur, disiplin, sopan santun, gotong royong, dan tanggung jawab.
Memperkuat identitas kebangsaan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi global.
Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila, khususnya aspek berakhlak mulia dan berkebinekaan global.
Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Budi Pekerti Budi Pekerti dalam Filsafat Taman Siswa Dalam sistem pendidikan Taman Siswa.
Ki Hadjar Dewantara memandang budi pekerti sebagai inti dari pendidikan.
Baginya, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi pembentukan watak dan karakter agar manusia menjadi pribadi merdeka dan bertanggung jawab.
Ia menekankan tiga konsep moral:
Kodrat Alam: pendidikan harus memperhatikan perkembangan alami anak.
Kemerdekaan: peserta didik diberikan ruang untuk tumbuh secara mandiri.
Kebudayaan: nilai-nilai moral dan sosial merupakan akar dari pembentukan budi pekerti.
Menurut Ki Hadjar, pendidikan budi pekerti bukan mata pelajaran, melainkan suasana pendidikan yang hidup dalam keseharian sekolah.
Sistem Among dan Relevansinya pada Pembentukan Budi Pekerti Sistem among menekankan peran pendidik sebagai pendamping yang AumengemongAy, bukan menguasai.
Prinsip ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani menjadi landasan moral dalam interaksi pendidikan.
Keterkaitan sistem among dengan budi pekerti:
Ing ngarsa sung tuladha: guru menjadi teladan moral.
Ing madya mangun karsa: guru membangkitkan potensi moral anak.
Tut wuri handayani: guru memberi dorongan agar anak mampu bertindak mandiri.
Prinsip tersebut sangat relevan untuk pendidikan SMP yang sedang berada pada masa pembentukan identitas dan karakter.
Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 420 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
Pendidikan Karakter dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Nasional: Sejak Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka, pemerintah menekankan pentingnya pendidikan karakter.
Integrasi nilai karakter dilakukan melalui:
Pembelajaran intrakurikuler .
Kegiatan profil pelajar Pancasila .
Proyek penguatan karakter .
Ekstrakurikuler Kurikulum Merdeka lebih menekankan proyek Project Based Learning berbasis nilai moral dan kearifan lokal.
Nilai-Nilai Utama Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan telah mengidentifikasi nilai utama seperti:
Religius .
Integritas .
Nasionalis .
Mandiri .
Gotong Royong Nilai-nilai ini bersinggungan erat dengan ajaran budi pekerti Ki Hadjar Dewantara.
Tantangan dan Peluang Pendidikan Budi Pekerti di Era Digital Pengaruh Teknologi terhadap Perilaku Remaja Era digital membawa perubahan signifikan terhadap perilaku sosial dan moral:
Informasi berlimpah tanpa filter .
Meningkatnya paparan budaya global .
Risiko perilaku negatif: perundungan digital, kecanduan gawai, dan penurunan empati .
Pergeseran pola interaksi sosial Namun teknologi juga memiliki sisi positif:
Akses pembelajaran nilai-nilai moral .
Media kreatif untuk internalisasi budi pekerti .
Kolaborasi sosial dalam platform digital Pendidikan Budi Pekerti Digital Konsep budi pekerti digital mulai dikembangkan di berbagai sekolah melalui:
Literasi digital beretika .
Pendidikan anti perundungan Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 421 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
Penguatan karakter melalui platform digital .
Pembelajaran berbasis digital storytelling nilai moral Konsep ini merupakan bentuk penafsiran ulang ajaran Taman Siswa agar relevan dengan kebutuhan zaman.
Relevansi Ajaran Taman Siswa dalam Pendidikan SMP Masa Kini Keselarasan Nilai Taman Siswa dengan Kurikulum Merdeka Banyak kesesuaian antara pemikiran Ki Hadjar dengan praktik pendidikan modern:
Penekanan pada kebebasan belajar .
Pembentukan karakter sebagai inti pendidikan .
Kearifan lokal sebagai sumber nilai .
Peran guru sebagai fasilitator, bukan penguasa Model Pembelajaran berbasis Nilai Taman Siswa Beberapa strategi pembelajaran yang relevan:
Keteladanan guru .
Pembelajaran berbasis proyek kearifan lokal Pembiasaan dalam kultur sekolah .
Interaksi dialogis guruAesiswa
Penanaman nilai melalui kegiatan seni dan budaya
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada SMPN 2 Campaka sebagai unit analisis utama.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses penafsiran ulang ajaran Tamansiswa dan implementasinya dalam penanganan pelanggaran etika digital, serta menelaah makna yang dibangun oleh guru, siswa, dan pimpinan sekolah dalam praktik pembinaan budi pekerti digital.
Sebagai sebuah studi kasus, penelitian ini berupaya menggali fenomena secara holistik melalui pengamatan terhadap konteks faktual, dinamika interaksi, dan pengalaman subjektif para informan.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Sekolah.
Guru BK.
Guru PPKn.
Guru TIK, serta siswa yang pernah terlibat dalam kasus pelanggaran digital.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi konsep Tri Karsa dalam perspektif para informan.
Selain itu, observasi partisipatif terbatas dilakukan untuk mengamati perilaku siswa dan praktik pembinaan karakter, terutama dalam interaksi Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 422 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
digital di lingkungan sekolah.
Pengumpulan data diperkuat melalui analisis dokumen, seperti tata tertib sekolah, kurikulum operasional, dan arsip penanganan kasus.
Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi pola makna.
Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan, sedangkan audit trail diterapkan untuk memastikan keterlacakan proses penelitian.
Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai model pendidikan budi pekerti digital berbasis ajaran Tamansiswa yang diterapkan di SMPN 2 Campaka.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pada pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan hasil dari pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi lapangan berkaitan dengan pertanyaan penelitan yang telah kami rumuskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :
Penafsiran Ulang Tri Karsa Tamansiswa oleh Guru dan Pimpinan Sekolah Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ulang Tri Karsa Tamansiswa - Cipta.
Rasa, dan Karsa - oleh guru dan pimpinan sekolah di SMPN 2 Campaka berlangsung secara fungsional dan kontekstual, meskipun belum sepenuhnya dirumuskan sebagai kerangka filosofis yang eksplisit.
Dalam praktiknya, nilai-nilai Tri Karsa direkontekstualisasikan menjadi kompetensi digital yang relevan bagi siswa generasi Z dan Alpha, terutama terkait literasi kritis, empati digital, dan tanggung jawab moral.
Penafsiran ulang ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus pelanggaran etika digital di lingkungan sekolah, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan penggunaan media sosial yang tidak bijak.
Pada dimensi Cipta, guru menafsirkan konsep kemampuan bernalar dalam ajaran Ki Hadjar Dewantara sebagai kebutuhan memperkuat literasi kritis digital.
Dalam wawancara, pimpinan sekolah menekankan bahwa siswa saat ini menghadapi banjir informasi yang kompleks, sehingga kemampuan memilah, memverifikasi, dan memahami konsekuensi dari penyebaran informasi menjadi bagian penting dalam pembinaan budi pekerti.
Guru memaknai Cipta bukan sekadar kemampuan berpikir logis, melainkan kecakapan menilai kebenaran informasi serta kesadaran etis dalam mengonsumsi dan mendistribusikan konten digital.
Praktik ini tampak melalui integrasi diskusi mengenai hoaks, keamanan digital, dan etika penggunaan media sosial dalam mata pelajaran PPKn dan Informatika.
Guru juga berupaya memberikan teladan dalam komunikasi digital, misalnya menjaga pilihan kata saat berinteraksi melalui grup kelas atau platform pembelajaran daring.
Dengan demikian, nilai Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 423 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
Cipta direkontekstualisasikan menjadi fondasi berpikir kritis yang adaptif terhadap tantangan moral di dunia maya.
Pada unsur Rasa, guru dan pimpinan sekolah mengartikannya sebagai empati digital, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain dalam interaksi melalui ruang siber.
Guru mengamati bahwa rendahnya empati digital menjadi salah satu faktor utama munculnya perilaku merendahkan, ejekan, dan komentar negatif yang kerap dianggap sebagai candaan oleh siswa.
Penerjemahan konsep Rasa ke dalam empati digital dilakukan melalui pembiasaan komunikasi santun, mediasi konflik daring, serta pembinaan karakter yang menekankan kesadaran bahwa tindakan di dunia maya memiliki dampak psikologis yang nyata.
Guru BK, dalam proses pendampingan kasus, secara konsisten menempatkan siswa pelaku dan korban dalam dialog terbuka untuk memahami perspektif satu sama lain.
Praktik ini selaras dengan prinsip among ing madya mangun karsa, di mana guru berupaya menciptakan suasana pembinaan yang empatik, tidak menghakimi, sekaligus membangun kesadaran moral dari dalam diri siswa.
Penafsiran ulang ini menunjukkan bahwa nilai Rasa tidak hanya dipahami sebagai kehalusan budi dalam interaksi langsung, tetapi diperluas sebagai kecakapan sosial digital yang sangat penting di era komunikasi tanpa tatap muka.
Sementara itu, dimensi Karsa ditafsirkan sebagai tanggung jawab moral digital, terutama dalam konteks penggunaan perangkat, pengelolaan konten pribadi, serta pengendalian perilaku ketika berinteraksi melalui media sosial.
Pimpinan sekolah menekankan bahwa tanggung jawab digital harus dibangun melalui keteladanan, aturan yang jelas, dan pembiasaan konsisten.
Guru memandang Karsa sebagai dorongan internal untuk bertindak benar dalam dunia maya, bukan semata-mata kepatuhan terhadap aturan.
Dalam praktiknya, nilai Karsa ini diaktualisasikan melalui pembinaan disiplin digital - misalnya aturan penggunaan gawai yang disertai penjelasan moral, bukan sekadar larangan.
Siswa juga dibimbing untuk memahami jejak digital dan risiko tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Dalam proses penanganan kasus, guru memberi ruang bagi siswa untuk mengakui kesalahan, menyusun komitmen moral, dan mempraktikkan perbaikan perilaku sebagai bentuk tanggung jawab.
Penafsiran ini sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai pembentukan kemauan luhur sebagai inti karakter.
Meskipun praktik penafsiran kembali Tri Karsa berjalan dengan baik secara operasional, hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman guru terhadap ajaran Ki Hadjar Dewantara masih bersifat intuitif dan belum merujuk secara eksplisit pada kerangka filosofis Tamansiswa.
Guru lebih banyak memaknai konsep Cipta.
Rasa, dan Karsa sebagai alat untuk Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 424 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
menyelesaikan persoalan praktis, bukan sebagai fondasi pembentukan manusia merdeka sebagaimana ditekankan Ki Hadjar.
Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian guru merupakan digital immigrant yang masih beradaptasi dengan teknologi dan belum sepenuhnya mampu mentransformasikan nilai filosofis ke dalam praksis digital secara mendalam.
Meski demikian, praktik pembinaan yang dilakukan menunjukkan adanya kesesuaian substansial dengan nilai-nilai Tamansiswa, terutama dalam upaya membangun karakter siswa melalui keteladanan, dialog, dan pendekatan yang humanis.
Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa penafsiran ulang Tri Karsa Tamansiswa di SMPN 2 Campaka telah mengalami proses kontekstualisasi yang Cipta direkontekstualisasikan menjadi literasi kritis digital.
Rasa menjadi empati digital, dan Karsa menjadi tanggung jawab moral digital.
Praktik-praktik tersebut memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan model pendidikan budi pekerti digital berbasis nilai lokal, sekaligus relevan dengan tuntutan era digital.
Temuan ini menunjukkan bahwa ajaran Tamansiswa tidak hanya kompatibel dengan perkembangan zaman, tetapi juga mampu menjadi kerangka yang efektif untuk membina karakter generasi digital jika ditafsirkan dan diimplementasikan secara kreatif serta kontekstual.
Mekanisme Penanganan Kasus Pelanggaran Etika Digital di SMPN 2 Campaka Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran etika digital di SMPN 2 Campaka berjalan melalui alur yang cukup sistematis, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk prosedur operasional standar (SOP) tertulis.
Penanganan kasus berlangsung melalui kombinasi pendekatan administratif, pedagogis, dan restoratif dengan menekankan pembinaan moral sesuai nilai-nilai budi pekerti.
Mekanisme tersebut berkembang secara organik berdasarkan pengalaman guru, budaya sekolah, dan nilai kekeluargaan yang menjadi karakteristik institusi pendidikan ini.
Proses penanganan kasus umumnya diawali dengan pelaporan awal yang datang dari siswa, wali kelas, atau guru.
Pelanggaran yang dilaporkan meliputi tindakan menyebarkan hoaks, unggahan provokatif, ejekan di media sosial, hingga penyalahgunaan foto atau informasi pribadi teman.
Informasi primer ini menjadi titik masuk bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk melakukan asesmen awal terhadap kronologi kasus dan pihak-pihak yang terlibat.
Tahap selanjutnya adalah intervensi BK, yang berfungsi mengidentifikasi motif, konteks, dan dampak perilaku digital tersebut.
Guru BK mengawali proses dengan melakukan wawancara individual terhadap pelaku, korban, maupun saksi untuk memperoleh pemahaman Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 425 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
komprehensif atas dinamika sosial dan psikologis yang melatarbelakangi kasus.
Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif dan bersandar pada prinsip ing madya mangun karsa, yakni guru menciptakan suasana dialog yang membangun kesadaran siswa untuk merefleksikan perilaku mereka.
Setelah asesmen awal, sekolah melanjutkan ke tahap mediasi, yaitu mempertemukan pelaku dan korban dalam suasana terstruktur yang dipandu Guru BK atau wali kelas.
Mediasi ini menjadi praktik esensial dari pendekatan restoratif yang diterapkan sekolah, karena fokusnya bukan pada penghukuman, tetapi pada pemulihan hubungan dan pengembangan empati digital.
Dalam proses ini, siswa didorong untuk mengakui tindakan mereka, memahami dampak emosionalnya, dan menyampaikan permintaan maaf secara tulus.
Pendekatan ini dianggap efektif oleh guru karena dapat mengurangi konflik berulang dan menumbuhkan kesadaran moral jangka panjang.
Dalam kasus yang memiliki dampak lebih luas, misalnya menyangkut kelompok besar atau memicu keresahan antar-kelas, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah turut mengambil bagian.
Pimpinan sekolah berperan dalam memberikan keputusan lanjutan, seperti pemberian peringatan tertulis, pemanggilan orang tua, atau konseling lanjutan.
Namun, keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan prinsip humanis dan edukatif sesuai tradisi Tamansiswa.
Kelemahan yang ditemukan dalam penelitian adalah ketiadaan SOP khusus terkait etika digital dan penggunaan teknologi informasi.
Hal ini menyebabkan variasi dalam penanganan kasus tergantung pada interpretasi guru atau wali kelas.
Meskipun demikian, secara umum mekanisme berjalan konsisten dengan budaya sekolah yang menekankan dialog, keteladanan, dan pembinaan karakter.
Secara keseluruhan, mekanisme penanganan pelanggaran digital di SMPN 2 Campaka menunjukkan bahwa sekolah berupaya menyeimbangkan unsur disiplin dan pembinaan dalam satu kerangka restoratif-pedagogis.
Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Tamansiswa, terutama dalam memprioritaskan pemulihan relasi dan pembentukan budi pekerti digital sebagai bagian integral dari pendidikan karakter.
Tantangan dan Hambatan Implementasi Pendekatan Restoratif-Pedagogis di SMPN 2 Campaka Implementasi pendekatan restoratif-pedagogis dalam penanganan pelanggaran etika digital di SMPN 2 Campaka menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis.
Meskipun secara prinsip sekolah memiliki komitmen kuat terhadap Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 426 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
pembinaan moral yang humanis, pelaksanaannya tidak selalu berjalan optimal karena terdapat kendala pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, kesiapan orang tua, serta karakteristik sosial siswa generasi digital.
Tantangan pertama terkait keterbatasan pemahaman guru mengenai pendekatan restoratif, terutama sebagai sebuah kerangka pedagogis yang berbasis pada dialog, empati, dan pemulihan relasi.
Sebagian guru masih memandang penanganan pelanggaran digital sebagai domain kedisiplinan yang harus dikelola melalui pendekatan korektif atau Pandangan ini dipengaruhi oleh pola pembinaan konvensional yang lebih menekankan hukuman sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban.
Akibatnya, terdapat variasi interpretasi dalam pelaksanaan mediasi dan konseling, tergantung pada kompetensi dan pengalaman individual guru.
Guru BK dan pimpinan sekolah memang relatif lebih memahami pendekatan restoratif, tetapi penerapannya belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kultur sekolah.
Tantangan kedua berkaitan dengan kesenjangan literasi digital antara guru .
igital immigran.
dan siswa .
igital nativ.
Sebagian guru mengakui kesulitan mengikuti dinamika interaksi siswa di media sosial yang berlangsung cepat, bersifat multidimensi, dan melibatkan berbagai platform.
Keterbatasan ini membuat guru membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konteks pelanggaran, memvalidasi kronologi, atau menelusuri jejak digital siswa.
Dalam beberapa kasus, guru juga ragu dalam menafsirkan intensi siswa di ruang maya karena komunikasi digital sering mengandung sarkasme, humor internal, atau simbol tertentu yang tidak mudah dipahami oleh generasi yang lebih tua.
Kondisi ini memperlambat proses asesmen awal dan mempengaruhi efektivitas intervensi pedagogis.
Tantangan berikutnya muncul pada keterlibatan orang tua.
Banyak orang tua di lingkungan sekolah berasal dari latar sosial ekonomi yang membuat mereka memiliki keterbatasan literasi digital maupun waktu untuk mengawasi aktivitas daring anak.
Hal ini menyebabkan pola pengasuhan tidak konsisten dengan nilai disiplin digital yang dikembangkan sekolah.
Pada saat terjadi pelanggaran, beberapa orang tua juga menunjukkan sikap defensif atau seremonial - hadir memenuhi panggilan sekolah tetapi tidak memiliki komitmen jangka panjang untuk mendampingi perubahan perilaku anak.
Ketidaksinkronan antara pembinaan di sekolah dan di rumah menghambat efektivitas pendekatan restoratif yang memerlukan keterlibatan aktif semua pihak.
Selain itu, terdapat tantangan yang bersumber dari karakteristik sosial psikologis Remaja pada masa SMP sedang berada dalam fase eksplorasi identitas, dan aktivitas Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 427 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
digital sering digunakan sebagai sarana mengekspresikan diri, mencari perhatian, atau menunjukkan dominasi sosial.
Dalam beberapa kasus, pelanggaran digital - seperti komentar ejekan, unggahan provokatif, atau penyebaran informasi pribadi teman - terjadi bukan karena intensi jahat, tetapi karena ketidakmampuan siswa memahami batasan etika dan risiko dari tindakan mereka.
Namun, ego remaja yang masih labil sering menjadi hambatan ketika proses mediasi dilakukan.
Tidak sedikit siswa yang awalnya enggan mengakui kesalahan, merasa malu di hadapan teman sebaya, atau menganggap mediasi sebagai bentuk AupenghakimanAy, sehingga guru perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk membangun suasana dialog yang aman dan suportif.
Tantangan lain bersifat struktural, yaitu belum adanya SOP khusus mengenai penanganan pelanggaran digital dan mekanisme restoratif.
Ketiadaan dokumen formal menyebabkan proses penanganan sangat bergantung pada kebijakan pimpinan sekolah dan kompetensi guru yang bertugas.
Meski praktik yang berlangsung relatif konsisten, tidak adanya standar tertulis berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan atau kebingungan prosedural ketika terjadi kasus yang lebih kompleks.
Selain itu, sekolah belum memiliki unit khusus atau tim etika digital yang secara sistematis mengevaluasi kasus, mengembangkan kurikulum literasi digital, dan melatih guru dalam pendekatan restoratif.
Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restoratif-pedagogis telah dijalankan dengan komitmen tinggi, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Keterbatasan literasi digital guru, minimnya dukungan orang tua, karakteristik psikologis siswa, serta absennya pedoman operasional membuat proses pembinaan belum mencapai efektivitas optimal.
Namun demikian, dinamika ini mengindikasikan bahwa pendekatan restoratif tetap relevan dan potensial untuk dikembangkan lebih sistematis sebagai fondasi pembinaan budi pekerti digital di SMPN 2 Campaka.
Tantangan dan Hambatan Implementasi Pendekatan Restoratif-Pedagogis di SMPN 2 Campaka Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendekatan restoratif-pedagogis dalam penanganan pelanggaran etika digital di SMPN 2 Campaka menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis.
Meskipun secara prinsip sekolah memiliki komitmen kuat terhadap pembinaan moral yang humanis, pelaksanaannya tidak selalu berjalan optimal karena terdapat kendala pada kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, kesiapan orang tua, serta karakteristik sosial siswa generasi digital.
Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 428 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
Tantangan pertama terkait keterbatasan pemahaman guru mengenai pendekatan restoratif, terutama sebagai sebuah kerangka pedagogis yang berbasis pada dialog, empati, dan pemulihan relasi.
Sebagian guru masih memandang penanganan pelanggaran digital sebagai domain kedisiplinan yang harus dikelola melalui pendekatan korektif atau Pandangan ini dipengaruhi oleh pola pembinaan konvensional yang lebih menekankan hukuman sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban.
Akibatnya, terdapat variasi interpretasi dalam pelaksanaan mediasi dan konseling, tergantung pada kompetensi dan pengalaman individual guru.
Guru BK dan pimpinan sekolah memang relatif lebih memahami pendekatan restoratif, tetapi penerapannya belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kultur sekolah.
Tantangan kedua berkaitan dengan kesenjangan literasi digital antara guru .
igital immigran.
dan siswa .
igital nativ.
Sebagian guru mengakui kesulitan mengikuti dinamika interaksi siswa di media sosial yang berlangsung cepat, bersifat multidimensi, dan melibatkan berbagai platform.
Keterbatasan ini membuat guru membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konteks pelanggaran, memvalidasi kronologi, atau menelusuri jejak digital siswa.
Dalam beberapa kasus, guru juga ragu dalam menafsirkan intensi siswa di ruang maya karena komunikasi digital sering mengandung sarkasme, humor internal, atau simbol tertentu yang tidak mudah dipahami oleh generasi yang lebih tua.
Kondisi ini memperlambat proses asesmen awal dan mempengaruhi efektivitas intervensi pedagogis.
Tantangan berikutnya muncul pada keterlibatan orang tua.
Banyak orang tua di lingkungan sekolah berasal dari latar sosial ekonomi yang membuat mereka memiliki keterbatasan literasi digital maupun waktu untuk mengawasi aktivitas daring anak.
Hal ini menyebabkan pola pengasuhan tidak konsisten dengan nilai disiplin digital yang dikembangkan sekolah.
Pada saat terjadi pelanggaran, beberapa orang tua juga menunjukkan sikap defensif atau seremonial - hadir memenuhi panggilan sekolah tetapi tidak memiliki komitmen jangka panjang untuk mendampingi perubahan perilaku anak.
Ketidaksinkronan antara pembinaan di sekolah dan di rumah menghambat efektivitas pendekatan restoratif yang memerlukan keterlibatan aktif semua pihak.
Selain itu, terdapat tantangan yang bersumber dari karakteristik sosial psikologis Remaja pada masa SMP sedang berada dalam fase eksplorasi identitas, dan aktivitas digital sering digunakan sebagai sarana mengekspresikan diri, mencari perhatian, atau menunjukkan dominasi sosial.
Dalam beberapa kasus, pelanggaran digital - seperti komentar ejekan, unggahan provokatif, atau penyebaran informasi pribadi teman - terjadi bukan karena Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 429 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
intensi jahat, tetapi karena ketidakmampuan siswa memahami batasan etika dan risiko dari tindakan mereka.
Namun, ego remaja yang masih labil sering menjadi hambatan ketika proses mediasi dilakukan.
Tidak sedikit siswa yang awalnya enggan mengakui kesalahan, merasa malu di hadapan teman sebaya, atau menganggap mediasi sebagai bentuk AupenghakimanAy, sehingga guru perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk membangun suasana dialog yang aman dan suportif.
Tantangan lain bersifat struktural, yaitu belum adanya SOP khusus mengenai penanganan pelanggaran digital dan mekanisme restoratif.
Ketiadaan dokumen formal menyebabkan proses penanganan sangat bergantung pada kebijakan pimpinan sekolah dan kompetensi guru yang bertugas.
Meski praktik yang berlangsung relatif konsisten, tidak adanya standar tertulis berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan atau kebingungan prosedural ketika terjadi kasus yang lebih kompleks.
Selain itu, sekolah belum memiliki unit khusus atau tim etika digital yang secara sistematis mengevaluasi kasus, mengembangkan kurikulum literasi digital, dan melatih guru dalam pendekatan restoratif.
Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restoratif-pedagogis telah dijalankan dengan komitmen tinggi, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Keterbatasan literasi digital guru, minimnya dukungan orang tua, karakteristik psikologis siswa, serta absennya pedoman operasional membuat proses pembinaan belum mencapai efektivitas optimal.
Namun demikian, dinamika ini mengindikasikan bahwa pendekatan restoratif tetap relevan dan potensial untuk dikembangkan lebih sistematis sebagai fondasi pembinaan budi pekerti digital di SMPN 2 Campaka.
Pembahasan Pembahasan ini merupakan Bagian pembahasan ini mengkaji secara lebih mendalam temuan penelitian yang diperoleh di SMPN 2 Campaka, dengan menautkan hasil empiris pada kerangka teori yang melandasi studi, khususnya ajaran Ki Hadjar Dewantara dan pendekatan restoratif-pedagogis.
Analisis dilakukan untuk memahami koherensi antara praktik pembinaan budi pekerti digital di sekolah dengan konsep-konsep tersebut, serta untuk mengidentifikasi implikasi yang muncul bagi pengembangan model pendidikan karakter digital yang relevan dan berkelanjutan.
Kesesuaian Praktik Sekolah dengan Ajaran Tamansiswa dalam Era Digital Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembinaan budi pekerti digital di SMPN 2 Campaka memiliki kesesuaian substansial dengan ajaran Tamansiswa, meskipun tidak Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 430 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
selalu dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka filosofis Ki Hadjar Dewantara.
Secara praktik, guru dan pimpinan sekolah menerapkan nilai-nilai inti Tri Karsa - Cipta.
Rasa, dan Karsa - dalam bentuk yang lebih operasional untuk menjawab tantangan moral yang muncul dalam ruang digital yang dihadapi siswa.
Penyesuaian ini menjadikan ajaran Tamansiswa tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Pada dimensi Cipta, sekolah mendorong kemampuan berpikir kritis digital melalui pembiasaan verifikasi informasi, pengenalan risiko hoaks, serta pemahaman konsekuensi etis dari interaksi daring.
Hal ini sejalan dengan ajaran Ki Hadjar tentang pentingnya kecerdasan dan daya nalar sebagai dasar pembentukan budi pekerti.
Pada aspek Rasa, guru memfokuskan pembinaan pada empati digital, kesadaran emosional, dan kemampuan memahami dampak psikologis dari tindakan di media sosial, sesuai prinsip pengembangan rasa kemanusiaan dalam sistem among.
Sementara itu, unsur Karsa diwujudkan melalui pembentukan tanggung jawab moral digital, seperti pengendalian diri, kesadaran jejak digital, dan komitmen untuk memperbaiki perilaku, yang mencerminkan gagasan Ki Hadjar tentang pembentukan kemauan luhur.
Pendekatan restoratif yang diterapkan sekolah juga berada dalam jalur pemikiran Tamansiswa, khususnya prinsip ing madya mangun karsa dan ing ngarsa sung tuladha, karena menekankan dialog, keteladanan, dan pemulihan relasi.
Meskipun sekolah belum memiliki pedoman tertulis khusus mengenai etika digital, praktik mediasi, konseling, dan pembinaan personal menunjukkan keselarasan dengan pendekatan humanis yang menjadi ruh Tamansiswa.
Dengan demikian, praktik pendidikan budi pekerti digital di SMPN 2 Campaka secara esensial mencerminkan nilai-nilai Tamansiswa yang ditafsirkan ulang sesuai konteks era Hal ini memperlihatkan bahwa warisan pendidikan Ki Hadjar Dewantara tetap aplikatif untuk membentuk karakter siswa di tengah dinamika teknologi informasi modern.
Pendidikan Budi Pekerti sebagai Etika Digital (Digital Ethic.
bagi Remaja SMP Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan budi pekerti di SMPN 2 Campaka telah bergerak menuju bentuk baru yang relevan dengan kebutuhan etika digital .
igital ethic.
bagi remaja.
Dalam konteks generasi SMP yang hidup dalam lingkungan digital intensif, budi pekerti tidak lagi hanya dipahami sebagai sopan santun dalam interaksi langsung, melainkan sebagai seperangkat nilai moral yang mengatur perilaku siswa ketika berkomunikasi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam ruang maya.
Dengan demikian, pendidikan budi pekerti memainkan peran strategis sebagai dasar pengembangan etika digital Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 431 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
yang mampu menuntun siswa menghadapi kompleksitas interaksi online.
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa guru menafsirkan nilai-nilai budi pekerti tradisional melalui lensa literasi digital sehingga menghasilkan orientasi baru berupa kemampuan memilah informasi, bersikap kritis terhadap konten, serta memahami risiko penyebaran hoaks dan jejak digital.
Nilai Cipta diterjemahkan menjadi kemampuan berpikir kritis digital, sedangkan Rasa menjadi dasar empati digital dalam memahami dampak psikologis unggahan atau komentar.
Adapun Karsa diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab moral digital, yakni kesediaan siswa mengendalikan diri, memperbaiki kesalahan, dan bertindak etis secara konsisten di platform digital.
Selain itu, praktik mediasi dan konseling dalam menangani pelanggaran digital mencerminkan upaya sekolah menanamkan prinsip etika digital melalui dialog, refleksi, dan pemulihan hubungan.
Pendekatan ini selaras dengan prinsip Tamansiswa yang menekankan pembentukan karakter melalui kesadaran diri, bukan sekadar hukuman.
Guru berperan sebagai teladan, fasilitator, dan pembimbing dalam membentuk perilaku digital yang sehat.
Dengan demikian, pendidikan budi pekerti di SMPN 2 Campaka telah berkembang menjadi kerangka etika digital yang kontekstual bagi remaja.
Transformasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tradisional dapat diadaptasi menjadi pedoman etis untuk menghadapi tantangan ruang digital, sehingga mampu memperkuat karakter siswa sebagai warga digital yang bertanggung jawab.
Evaluasi Model Penanganan Pelanggaran Digital di SMPN 2 Campaka Siswa memandang relevansi Evaluasi terhadap model penanganan pelanggaran etika digital di SMPN 2 Campaka menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan sekolah telah mencerminkan orientasi pembinaan karakter yang restoratif dan humanis, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural.
Secara umum, pola penanganan kasus berjalan melalui tahapan pelaporan, asesmen oleh Guru BK, mediasi antara pelaku dan korban, serta pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah.
Tahapan ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya fokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga mengedepankan proses dialogis yang mendorong siswa mengembangkan empati dan kesadaran moral.
Pendekatan restoratif yang diterapkan - seperti mediasi dan konseling reflektif - dinilai efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan mengurangi konflik berulang.
Guru BK menekankan bahwa perubahan perilaku siswa lebih mudah dicapai ketika mereka memahami dampak tindakan digitalnya terhadap orang lain.
Model ini selaras dengan prinsip ing madya mangun karsa yang mengedepankan pendampingan, serta ing ngarsa sung tuladha yang Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 432 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
menekankan keteladanan dalam pembinaan karakter.
Dengan demikian, mekanisme yang diterapkan sudah berada dalam jalur yang konsisten dengan nilai-nilai Tamansiswa.
Namun demikian, evaluasi juga menunjukkan beberapa kelemahan mendasar.
Ketiadaan SOP khusus mengenai etika digital dan penanganan kasus membuat pelaksanaan mekanisme sering bergantung pada interpretasi guru dan kapasitas individu.
Selain itu, keterlibatan orang tua belum optimal, bahkan sering bersifat formalitas, sehingga pembinaan tidak berlanjut secara konsisten di rumah.
Kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa juga menjadi tantangan penting yang menghambat efektivitas evaluasi dan tindak lanjut Secara keseluruhan, model penanganan pelanggaran digital di SMPN 2 Campaka perlu diperkuat melalui penyusunan pedoman tertulis, peningkatan kapasitas guru, serta kolaborasi lebih intensif dengan orang tua.
Dengan perbaikan ini, pendekatan restoratif-pedagogis dapat menjadi kerangka yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam membina budi pekerti digital SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Simpulan Umum Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembinaan budi pekerti digital di SMPN 2 Campaka telah berkembang melalui proses penafsiran ulang nilai-nilai Tamansiswa yang disesuaikan dengan kebutuhan etika digital remaja.
Sekolah berhasil mengadaptasi konsep Tri Karsa - Cipta.
Rasa, dan Karsa - ke dalam bentuk literasi kritis digital, empati digital, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi etika berperilaku di ruang maya.
Mekanisme penanganan pelanggaran digital juga telah mengarah pada pendekatan restoratif-pedagogis yang menekankan dialog, pemulihan hubungan, dan perubahan perilaku jangka panjang.
Dengan demikian, pendidikan budi pekerti di sekolah ini tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menjawab tantangan interaksi digital yang kompleks bagi siswa SMP.
Simpulan Khusus Penafsiran ulang Tri Karsa dalam praktik sekolah menunjukkan bahwa guru dan pimpinan telah mengoperasionalkan nilai-nilai Tamansiswa secara kontekstual, meskipun belum dirumuskan dalam kerangka filosofis yang eksplisit.
Adaptasi nilai ini terbukti efektif dalam membentuk kesadaran siswa mengenai etika digital.
Pendidikan Budi Pekerti di SMP : Penafsiran Ulang Ajaran Taman Siswa dalam A 433 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol.
13 No.
Mekanisme penanganan pelanggaran digital yang diterapkan - meliputi pelaporan, asesmen BK, mediasi, dan pendampingan - telah berjalan cukup konsisten, namun masih terkendala oleh absennya SOP khusus, variasi pemahaman guru, serta keterbatasan literasi digital orang tua.
Tantangan implementasi pendekatan restoratif-pedagogis mencakup perbedaan generasi digital antara guru dan siswa, hambatan komunikasi dengan orang tua, serta karakteristik psikologis remaja yang masih labil.
Faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas pembinaan moral di ruang digital.
Pendidikan budi pekerti di SMPN 2 Campaka telah berkembang menjadi kerangka etika digital yang relevan bagi remaja, tetapi memerlukan penguatan sistemik melalui peningkatan kapasitas guru, penyusunan pedoman formal, dan sinergi dengan Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi ajaran Tamansiswa dan pendekatan restoratif sebagai dasar pembinaan budi pekerti digital yang komprehensif dan berkelanjutan.
Saran