Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Gustini.
Azuwandri.
M Bima Eka Putra.
Herry Novrianda .
Study Program of Administration Business .
Department of Administration Business.
STIA Bengulu .
Universitas Terbuka Email: .
stia_gustini@yahoo.
azuwandri24@gmail.
ARTICLE HISTORY
Received .
Mei 2.
Revised .
Juni 2.
Accepted .
Juli 2.
KEYWORDS
Laporan Keuangan.
SIAKD.
Pemprov Bengkulu
This is an open access
article under the CCAeBY-SA
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) dalam peningkatan kualitas laporan keuangan di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan survey-explanatory.
Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan kuesioner.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Pertama, penerapan SIAKD pada Biro Pengelolaan Keuangan Daerah Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kedua, kualitas laporan keuangan sebelum menerapkan SIAKD banyak mengalami kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan pegawai .
uman Pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang lama.
Kualitas laporan keuangan sesudah menerapkan SIAKD dapat diselesaikan dengan lebih teliti dan dalam waktu yang singkat.
Ketiga, kelebihan penggunaan SIAKD, yaitu dapat membuat laporan keuangan secara lebih cepat dan tepat, laporan keuangan yang ditampilkan bersifat transparan dan akuntabel.
Kelemahan penggunaan SIAKD, yaitu tidak dapat menampilkan laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga pengerjaannya tetap dilakukan secara manual.
ABSTRACT
The goal of this research is to analyze implementation of Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) in increasing quality of financial report in Office of Region Secretariat Province Bengkulu.
The method of research is used the research is descriptivly with survey-explanatory The collecting data were done by directly observasion and The conclusion of this research are : First, implementation SIAKD at pada Biro Pengelolaan Keuangan Daerah Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu have suited with the roles in Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Second, quality financial report before implementate SIAKD have much mistakes are caused by employeesAos mistakes .
uman The doing also need much time.
The quality of financial report after implementate SIAKD can finish accurately in short time.
Third, the advantages of using SIAKD, is it can make financial report quickly and accurately, it also tranparansi and accountable.
The minus of using SIAKD, is it can can show financial report such as : Catatan atas Laporan Keuangan, and so it still do manually.
JURNAL Administrasi Bisnis Nusantara.
Vol.
3 No.
2 Juli 2024 page: 109 Ae .
e-ISSN : 2828-1136
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Salah satu ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Pengaturan.
Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia merupakan landasan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam UndangUndang tentang Pemerintah Daerah.
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.
Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan daerah lebih dikenal dengan nama sistem informasi keuangan daerah (SIKD).
Pemerintahan Daerah yang disebut sebagai satuan organisasi non profit, agar dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yang memadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan.
Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan untuk pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005:.
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berbasis desentralisasi sesudah periode 2002, sebelum periode 2002 sistem Informasi Keuangan Daerah menggunakan sistem sentralisasi.
Dalam model SIKD tersentralisasi, pengguna SIKD adalah terutama oleh Kepala Daerah, sebab hampir semua keputusan penganggaran yang berbasis SIKD merupakan keputusannya, sedang dalam model SIKD terdesentralisasi, pengguna SIKD tidak hanya Kepala Daerah, bahkan memungkinkan dan mengharuskan para manajer pemerintah .
daerah (Kepala Badan.
Kantor.
Dinas dan Unit lainny.
untuk menggunakan SIKD sebab Kepala Daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, namun telah terdistribusi ke unit-unit yang lebih bawah (Syafruddin, 2006:.
Fakta empiris tersebut di atas menggambarkan kewenangan formal yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Kepala Dinas.
Badan.
Kantor dan Unit lainnya yang disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kekuasaan yang dimiliki dan pengaruhnya menjadi sumber dari keuangan informal.
Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemeritahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Daerah selaku koordiator pengelola keuangan daerah, kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daera.
selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daera.
dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daera.
yang dalam hal ini terdiri dari Badan.
Dinas.
Kantor dan Unit lainnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
Pemerintah Daerah pada saat ini telah dan sedang mengimplementasikan model struktur kekuasaan .
dan rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Syafruddin .
bahwa hal itu merupakan keniscayaan, sebab dengan arahan yuridis 110 | Gustini.
Azuwandri.
M Bima Eka Putra.
Herry Novrianda.
Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah(SIAKD) dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun APBD berbasis kinerja, yakin APBD yang penyusunannya harus dengan model anggaran partisipatif.
Dengan penyusunan APBD yang demikian itu, maka struktur kekuasaan .
penyusunan APBD tidak hanya tergantung pada Kepala Daerah .
odel sentralisas.
, melainkan harus didasarkan pada kekuasaan .
terdesentralisasi pada tingkat yang paling bawah yakni Pimpinan.
Badan.
Dinas.
Kantor dan Unit-Unit lainnya.
Sistem informasi memiliki karakteristik yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, dikategorikan dalam beberapa dimensi yaitu informasi yang diarahkan pada informasi keuangan dan infomasi non keuangan, infomasi untuk kepentingan internal dan eksternal atau informasi.
Disamping itu, terdapat pula ukuran-ukuran penting dalam karakteristik informasi seperti broad scope, timelines, agregat dan informasi integratif .
(Bowens dan Abernethy, 2000:.
Laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh setiap Pemerintah Daerah (Pemd.
adalah informasi yang berisikan tentang : APBD.
Neraca Daerah.
Laporan Arus Kas.
Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berhubungan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
SIKD memiliki karakteristik yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan .
sebagaimana tersirat dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Sebelum digunakannya aplikasi Sistem Informasi dan Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD), laporan keuangan yang disajikan oleh Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dikerjakan secara manual dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Hasil laporan keuangan yang disajikan terdapat banyak kesalahan penghitungan yang disebabkan oleh kelalaian pegawai .
uman erro.
dan membutuhkan waktu pengerjaan yang lumayan lama, sehingga kurang efektif dan efisien dalam pemeriksaan oleh eksternal auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
LANDASAN TEORI
Standar Akuntansi Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi.
Dalam Pasal 1 angka .
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa AuStandar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahAu.
Sistem Informasi Akuntansi Menurut Jogiyanto .
menyatakan informasi adalah informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan menurut Sutabri .
menyatakan proses lebih lanjut dari data yang sudah memiliki nilai tambah.
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan memproses bisnis (Krismiaji, 2005:.
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Sistem informasi akuntansi pada Pemerintah Daerah disebut Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Informasi memiliki nilai ekonomis jika informasi tersebut dapat mendukung keputusan alokasi sumber daya sehingga dengan demikian mendukung sistem untuk mencapai tujuan.
Sistem Informasi Akuntansi adalah sekumpulan komponen yang terdiri dari (Haryono, 2011:.
Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi dalam memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas perusahaan.
Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan.
JURNAL Administrasi Bisnis Nusantara.
Vol.
3 No.
2 Juli 2024 page: 109 Ae .
111 e-ISSN : 2828-1136 Laporan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa Aulaporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporanAy.
Menurut Kamus Besar Akuntansi .
menerangkan bahwa laporan keuangan adalah laporan-laporan keuangan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu.
Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi.
Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2007:.
METODE PENELITIAN
Metode Analisis pendekatan Survey-Explanatory.
Pendekatan survey artinya penelitian ini diadakan untuk memperoleh fakta-fakta, mencari keterangan-keterangan serta berusaha untuk menggambarkan gejalagejala dari praktik yang sedang berlangsung.
Adapun pendekatan explanatory yaitu tujuan penelitian ini adalah berusaha menjelaskan hubungan kausal dan sekaligus pengujian hipotesis antara beberapa variabel yang sedang diteliti (Nazir, 2003:.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Persepsi Responden terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah
(SIAKD)
Tabel.
1 Persepsi Responden Berdasarkan Kuesioner terhadap Penerapan SIAKD pada Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Jumlah Jawaban Responden Sangat Item Pertanyaan Tidak Cukup Tidak Baik Sangat Baik Baik Baik Baik SIAKD dapat menampilkan Neraca Classified Balance Sheet Laporan Realisasi Anggaran 28 .
%) Laporan Arus Kas Catatan Laporan Keuangan Laporan keuangan struktur APDB yang terdiri pendapatan, belanja,dan pembiayaan Laporan SIAKD digunakan dalam mengambil Laporan keuangan dengan SIAKD menyajikan informasi kepadamengenai sumber daya dan kewajiban organisasi pada tanggal pelaporan dan aliran sumber daya diantara tanggal .
,5%) 24.
,7%) 21 .
,%) 16 .
,1%) 112 | Gustini.
Azuwandri.
M Bima Eka Putra.
Herry Novrianda.
Analisis Penerapan Sistem Informasi
Akuntansi dan Keuangan Daerah(SIAKD) dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Laporan SIAKD
transparan dari lembaga sektor
Laporan SIAKD
,5%)
akuntabel dari lembaga sektor Program SIAKD mudah di operasikan oleh pegawai Biro Pengelolaan Keuangan pada 23 .
,1%) Bagian Akuntansi Pelaporan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Sumber : Data diolah, 2024 Selanjutnya tanggapan atau respon pada setiap item pertanyaan diukur dengan menggunakan skor paling tinggi yang merupakan suatu cara untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu pertanyaan (Nana Sudjana , 2006:.
Berdasarkan tabel.
1 diketahui bahwa persepsi responden terhadap penerapan SIAKD pada Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
Hasil kuesioner responden terbanyak yaitu 28 responden .
%) sangat baik, artinya bahwa penggunaan SIAKD sangat baik dalam menampilkan Laporan Realisasi Anggaran, namun lain halnya pendapat responden terhadap penggunaan SIAKD dalam pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) , semua responden menjawab sangat tidak baik yang dapat diartikan SIAKD tidak dapat menampilkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Pendapat Responden terhadap penggunaan SIAKD dalam menampilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu bersifat akuntabel, sesuai dengan hasil kuesioner responden yang menjawab baik 22 orang .
,5%), artinya bahwa penggunaan SIAKD baik dalam menampilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan laporan keuangan bersifat akuntabel.
Responden terbanyak yaitu 21 responden .
%) menyatakan baik, laporan keuangan yang disajikan oleh SIAKD bagi pengguna laporan dapat digunakan dalam mengambil keputusan, dan SIAKD juga dapat menampilkan secara baik neraca keuangan dalam bentuk Classified Balance Sheet, yaitu neraca dikelompokkan menjadi aset lancar dan tidak lancar, kewajiban lancar dan tidak lancar serta ekuitas dana sebagai kelompok penyeimbang.
Responden terbanyak yaitu 24 responden .
7%) menyatakan baik, artinya bahwa penggunaan SIAKD dapat menampilkan laporan keuangan struktur APBD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara lengkap.
Responden terbanyak yaitu 23 responden .
,1%) menyatakan baik, artinya bahwa program SIAKD mudah dioperasikan oleh setiap pegawai yang bekerja di Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Responden terbanyak yaitu 16 responden .
,1%) menyatakan cukup baik, artinya bahwa hasil laporan keuangan dengan SIAKD cukup baik dalam menyajikan informasi kepada pengguna mengenai sumber daya dan kewajiban organisasi pada tanggal pelaporan dan aliran sumber daya diantara tanggal pelaporan.
Responden terbanyak yaitu 20 responden .
%) menyatakan baik, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan SIAKD bersifat transparan dari lembaga sektor publik.
Pembahasan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) pada Biro Pengelolaan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Penggunaan SIAKD di Kantor Sekretariat Daerah dapat menampilkan dengan baik dan lengkap Neraca Keuangan dalam bentuk Classified Balance Sheet, yaitu neraca dikelompokkan menjadi aset lancar dan tidak lancar, kewajiban lancar dan tidak lancar, serta ekuitas dana sebagai kelompok JURNAL Administrasi Bisnis Nusantara.
Vol.
3 No.
2 Juli 2024 page: 109 Ae .
113 e-ISSN : 2828-1136 penyeimbang, yang dapat dinilai berdasarkan hasil kuesioner responden yang menjawab sebanyak 21 orang atau 75% dari total responden.
Penggunaan SIAKD di Kantor Sekretariat Daerah dapat menampilkan dengan sangat baik dan lengkap, hal ini dibuktikan dengan 28 responden .
%) menjawab sangat baik.
Laporan Realisasi Anggaran dan bentuk laporan yang ditampilkan terdiri atas : tahun anggaran, triwulan, bulan, dan Melalui tampilan .
ini, dan juga pengguna laporan keuangan dapat melihat Laporan Realisasi Anggaran dan juga sisa dana yang belum di pergunakan.
Penggunaan SIAKD di Kantor Sekretariat Daerah dapat menampilkan dengan baik dan lengkap dari 28 responden 22 orang yang menjawab baik laporan arus kas yang tampilankan oleh SIAKD.
Laporan Arus Kas yang disajikan terdiri atas pemilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), ataupun Konsolidator untuk tiap Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.
Periode Laporan Arus Kas yang disajikan bisa per tahun, per triwulan, maupun per bulannya.
Pemasukan data .
nput dat.
yang dilakukan harus secara manual.
Penggunaan SIAKD di Kantor Sekretariat Daerah tidak dapat menampilkan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), semua responden menjawab sangat tidak baik sehingga Catatan atas Laporan Keuangan harus dikerjakan secara manual oleh pegawai di Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan jawaban 24 responden Penggunaan SIAKD di Kantor Sekretariat Daerah dapat menampilkan dengan baik dan lengkap laporan keuangan struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, laporan keuangan struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat ditampilkan berupa buku besar pendapatan dan buku besar belanja.
Laporan keuangan yang disajikan oleh SIAKD di Kantor Sekretariat Daerah menurut pendapat 21 orang responden sudah baik sehingga bagi pengguna laporan dapat digunakan dalam mengambil SIAKD dapat menampilkan neraca dan neraca saldo, sehingga Kepala Bagian Akuntansi beserta stafnya dapat membuat keputusan berupa alokasi anggaran belanja dan pembiayaan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).
Pada neraca saldo ditampilkan alokasi dana anggaran belanja, jumlah debet dan jumlah kredit, sehingga anggaran belanja yang dibuat harus disesuaikan dengan penerimaan kas daerah.
Berdasarkan hasil kuesioner 16 responden .
,1%) menyatakan Hasil laporan keuangan dengan SIAKD di Kantor Sekretariat Daerah sudah menyajikan informasi cukup baik kepada pengguna laporan keuangan mengenai sumber dana dan kewajiban organisasi pada tanggal pelaporan dan aliran sumber dana diantara tanggal pelaporan.
Hal ini dapat dilihat pada Buku Jurnal Khusus Pendapatan dan Buku Jurnal Khusus Pendapatan dimana ditampilkan uraian tanggal pelaporan arus kas masuk dan arus kas keluar, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan oleh organisasi berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
Laporan keuangan yang disajikan SIAKD bersifat transparan dari lembaga sektor publik (BPK), sesuai dengan jawaban 20 dari 28 responden .
%) yang menyatakan laporan keuangan yang di hasilkan SIAKD sudah baik.
Sehingga setiap auditor dari sektor publik seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memeriksa dan mengaudit SIAKD dengan mudah, karena tampilan antar muka .
mudah dioperasikan cukup dengan hanya dengan mengklik menu View untuk menampilkan laporan keuangan tertentu secara lengkap dan mengklik menu Print untuk mencetaknya.
Tampilan antar muka .
berupa menu-menu yang berkaitan dengan laporan keuangan yang terdapat dalam program SIAKD terdiri atas :
Akuntansi Jurnal Khusus Pendapatan Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan kotor .
dan tidak mencatat jumlah bersih .
-nya .
etelah dikompensasikan dengan pengeluara.
Akuntansi Pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD.
Untuk Khusus Jurnal Pendapatan, masingmasing SKPD mempunyai hak untuk : .
melihat data, .
menambah data, dan .
mengubah/mengedit data.
Jurnal Khusus Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Untuk Khusus Jurnal Belanja, masing-masing SKPD mempunyai hak untuk : .
melihat data, .
menambah data, dan .
mengubah/mengedit data.
114 | Gustini.
Azuwandri.
M Bima Eka Putra.
Herry Novrianda.
Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah(SIAKD) dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu c.
Jurnal Umum Untuk Jurnal Umum, masing-masing SKPD mempunyai hak untuk : .
melihat data, .
menambah data, dan .
mengubah/mengedit data.
Pelaporan Pelaporan .
Pelaporan Penatausahaan Pelaporan Penatausahaan mencakup laporan tentang register Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Nomor Bukti SPP yang sudah terbit beserta nominal belanjanya, register Surat Perintah Membayar (SPM)/Nomor Bukti SPM yang sudah terbit beserta nominal belanja dan uraian keperlua.
, register penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Nomor Bukti SP2D yang sudah terbit dan diterima beserta uraia.
, register penolakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Nomor Bukti SP2D yang sudah terbit dan diterima beserta uraian, untuk register ini berstatus tidak dapat .
dilihat, ditambah, ataupun diubah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Neraca Program Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) telah menyediakan fasilitas untuk menampilkan neraca dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan dari berbagai periode.
Periode yang dimaksud adalah jangka waktu untuk menampilkan secara rinci neraca yaitu per tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalnya diatur secara .
Realisasi Anggaran Program Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) menyediakan fasilitas untuk menampilkan Laporan Realisasi Anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ingin ditampilkan dari berbagai periode .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Penjabaran Realisasi Program Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) menyediakan fasilitas untuk menampilkan penjabaran realisasi anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ingin ditampilkan dari berbagai periode .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Neraca Saldo Program Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) menyediakan fasilitas untuk menampilkan neraca saldo dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ingin ditampilkan dari berbagai periode .
er tahun, per triwulan/ 3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Arus Kas Langkah-langkah menampilkan Laporan Arus Kas :
Pilih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan ditampilkan arus kasnya.
Pilih konsolidator untuk melihat data secara keseluruhan se-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.
Pilih Periode Laporan .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Posisi Kas Harian Untuk menampilkan laporan Posisi Kas Harian cukup dengan memilih periode tanggal posisi kas yang akan ditampilkan .
RK Dinas Langkah-langkah menampilkan laporan RK Dinas, yaitu :
Pilih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan ditampilkan arus kasnya.
Pilih konsolidator untuk melihat secara keseluruhan se-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.
Pilih Periode Laporan .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Buku Jurnal .
Buku Jurnal Khusus Pendapatan Langkah-langkah melihat Buku Jurnal Khusus Pendapatan dengan memilih periode laporan .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara JURNAL Administrasi Bisnis Nusantara.
Vol.
3 No.
2 Juli 2024 page: 109 Ae .
115 e-ISSN : 2828-1136 .
Buku Jurnal Khusus Belanja Langkah-langkah melihat Buku Jurnal Khusus Belanja dengan memilih periode laporan .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Buku Jurnal Khusus Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) Langkah-langkah melihat Buku Jurnal Khusus Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dengan memilih periode laporan .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Buku Jurnal Umum Langkah-langkah melihat Buku Jurnal Umum dengan memilih periode laporan .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Buku Besar .
Buku Besar Pendapatan Langkah-langkah untuk melihat Buku Besar Pendapatan sebagai berikut :
Pilih Periode Laporan Buku Besar .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Pilih Kode Rekening.
Laporan Buku Besar Pendapatan akan ditampilkan dalam bentuk Ms.
Excel.
Buku Besar Belanja Langkah-langkah melihat Buku Besar Belanja sebagai berikut :
Pilih Periode Laporan Buku Besar .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Pilih Kode Rekening atau Kode Obyek.
Laporan Buku Besar Belanja akan ditampilkan dalam bentuk Ms.
Excel.
Buku Besar Aktiva Langkah-langkah melihat Buku Besar Aktiva sebagai berikut :
Pilih Periode Laporan Buku Besar .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Pilih Kode Rekening.
Laporan Buku Besar Aktiva akan ditampilkan dalam bentuk Ms.
Excel.
Buku Besar Pasiva Langkah-langkah melihat Buku Besar Pasiva sebagai berikut :
Pilih Periode Laporan Buku Besar .
er tahun, per triwulan/3 bulanan, per bulan, atau periode tanggalny.
yang dapat diatur secara manual.
Pilih Kode Rekening.
Laporan Buku Besar Pasiva akan ditampilkan dalam bentuk Ms.
Excel.
Laporan keuangan yang disajikan oleh SIAKD bersifat transparan dari lembaga sektor publik.
Laporan keuangan bersifat transparan artinya laporan keuangan yang dibuat dan disajikan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Laporan keuangan yang disajikan SIAKD bersifat akuntabel oleh auditor dari sektor publik.
Laporan keuangan bersifat akuntabel, artinya laporan keuangan yang dibuat dan disajikan dengan program SIAKD oleh pembuat laporan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
Dalam pengoperasiannya, program aplikasi SIAKD mudah digunakan oleh setiap pegawai yang bekerja di Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Pada menu data utama .
aster dat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya bisa mengakses baris satuan dan pengguna .
Untuk baris yang lain .
ode urusan, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode rekenin.
tidak dapat diakses .
untuk SKPD, tapi pada intinya baris-baris yang tersebut di atas adalah menu untuk menambah, mengganti, dan menghapus item-item tersebut, dan itu bukan merupakan hak untuk pengguna .
dari SKPD.
Laporan keuangan yang disajikan oleh SIAKD yang digunakan pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dengan keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor dari sektor publik, maka semua bentuk laporan akan 116 | Gustini.
Azuwandri.
M Bima Eka Putra.
Herry Novrianda.
Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah(SIAKD) dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu diperiksa .
terlebih dahulu oleh lembaga ini.
Hal bertujuan untuk mengetahui keabsahan aliran dana dan kesesuaian antara jumlah Arus Kas Keluar dengan Laporan Realisasi Anggaran.
Program aplikasi SIAKD belum dapat diterapkan secara menyeluruh pada setiap biro/bagian yang membutuhkan laporan keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Hanya Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang telah menerapkan SIAKD dalam membuat laporan keuangan.
Penerapan SIAKD sebagai bentuk program aplikasi yang berbasis komputer tidak memerlukan keahlian khusus dalam menggunakannya.
Namun untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam membuat dan menampilkan laporan keuangan.
Dalam penggunaannya diperlukan pelatihan secara rutin dan berkala agar dapat dioperasikan oleh semua pegawai di biro/unit yang lain yang ada di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Kelebihan Penggunaan SIAKD dalam Menyajikan Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Kelebihan penggunaan SIAKD dalam menyajikan laporan keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :
Dapat membuat laporan keuangan secara lebih cepat dan tepat, sehingga pengambil keputusan dapat bekerja optimal dengan melihat laporan keuangan yang disajikan oleh SIAKD.
Laporan keuangan yang ditampilkan bersifat transparan, artinya laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan menutup celah untuk terjadinya tindakan penggelapan Anggaran Belanja yang dialokasikan.
Bentuk transparan dapat dilihat dari Laporan Anggaran Belanja.
Realisasi Anggaran Belanja, kelebihan .
Anggaran Belanja dapat diketahui secara jelas.
Laporan keuangan yang ditampilkan bersifat akuntabel, artinya laporan keuangan yang disajikan dapat diaudit oleh auditor dari sektor publik seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kelemahan Penggunaan SIAKD dalam Menyajikan Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Kelemahan penggunaan SIAKD dalam menyajikan laporan keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu yaitu tidak dapat menampilkan laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga pengerjaan laporannya harus dilakukan secara manual atau dikerjakan menggunakan program Ms.
Word.
Terpisahnya pengerjaan Catatan atas Laporan Keuangan akan memberikan kesulitan kepada pegawai pada Bagian Akuntansi karena harus tetap berpatokan pada laporan keuangan lainnya yang dibutuhkan untuk membuatnya.
Kemudahan yang telah diperoleh dari program SIAKD juga turut mempengaruhi psikologis pegawai yang menimbulkan rasa malas atau setengah hati untuk mengerjakannya.
Hal akan berdampak terhadap tingkat ketelitian dalam mengerjakan laporan keuangan tersebut.
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Kualitas Laporan Keuangan sebelum Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) Kualitas laporan keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sebelum menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) kurang baik dan semua bentuk laporan keuangan harus dikerjakan secara manual oleh pegawai di Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
Bentuk laporan keuangan yang wajib dikerjakan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca.
Arus Kas.
Dalam pengerjaan semua laporan keuangan tersebut membutuhkan waktu yang lama, sering terjadi kesalahan dalam perhitungan.
Bentuk pengerjaan lainnya dilakukan dengan program Ms.
Excel, namun membutuhkan jumlah file yang banyak dan waktu cukup lama.
Kualitas Laporan Keuangan sesudah Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) Kualitas laporan keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sesudah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum penggunaan SIAKD dan laporan keuangan yang dibuat dapat diselesaikan dalam tempo waktu yang lebih singkat, sehingga kinerja Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam membuat laporan keuangan lebih cepat dan tepat waktu.
JURNAL Administrasi Bisnis Nusantara.
Vol.
3 No.
2 Juli 2024 page: 109 Ae .
e-ISSN : 2828-1136
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Biro Pengelolaan Keuangan Daerah Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIAKD) pada telah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga laporan keuangan yang ditampilkan bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibaca, transparan, dan akuntabel.
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Kualitas laporan keuangan sebelum menerapkan SIAKD banyak mengalami kesalahan yang disebabkan kesalahan dalam perhitungan yang disebabkan oleh kesalahan pegawai .
uman erro.
Pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga kinerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan kurang optimal.
Kualitas laporan keuangan sesudah menerapkan SIAKD dapat diselesaikan dalam tempo waktu yang lebih singkat, sehingga kinerja Biro Pengelolaan Keuangan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam membuat laporan keuangan lebih cepat dan tepat.
Kelebihan penggunaan SIAKD yaitu :
Dapat membuat laporan keuangan secara lebih cepat dan tepat.
Laporan keuangan yang ditampilkan bersifat transparansi.
Laporan keuangan yang ditampilkan bersifat akuntabel.
Kelemahan/kekurangan penggunaan SIAKD dalam membuat dan menampilkan yaitu tidak dapat menampilkan laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga pengerjaannya tetap harus dilakukan secara manual.
Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan saran bagi Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, perlunya peningkatan frekuensi pelatihan dan sosialisasi terkait penerapan SIAKD untuk pengelola keuangan pegawai Biro Pengelolaan Keuangan khusunya, sehingga pegawai dapat lebih mengenal program.
Peningkatan frekuensi pelatihan sangat diperlukan agar pengetahuan dan keterampilan pegawai dapat maksimal dalam penerapan SIAKD, terutama bagi pegawai yang kemampuan pengoperasian komputernya belum cukup siap atau gagap teknologi.
DAFTAR PUSTAKA