PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72 Refleksi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif: Menyoal Komunikasi Politik Para Elit Politik di Era Post-Truth Jalaluddin.
B1*.
Rahmawati2.
Rahmawati Haruna1.
Andi Fauziah Astrid1.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jln.
Yasin Limpo No.
Somba Opu.
Kabupaten Gowa 92113.
Sulawesi Selatan - Indonesia.
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darud Dakwah Wal-Irsyad Jln.
Rajawali Baniaga.
Taroada.
Turikale.
Kabupaten Maros 90516.
Sulawesi Selatan - Indonesia.
*Email Korespondensi: jalal.
basyir@uin-alauddin.
Submitted: December 17, 2025.
Revised: December 23, 2025.
Accepted: December 24, 2025 Accredited by Kemristekdikti No.
204/E/KPT/2022
Abstract - When political communication demands an authenticity of message, there are messages that are actually far from authentic.
Understanding how this political communication deviates from authenticity can help identify the choices of current political elites that are more directed towards disorientation of the political message, or pejoratively termed post-truth.
However, studies on critical reflection on post-truth political communication from the perspective of public figures are still rarely The main objective of this qualitative study is to elucidate the political communication of political elites through the reflection of Ahmad Syafii Maarif's thoughts.
Data was obtained from a review of news documents taken from the media republika.
id with the title "Post-Truth Politics" by Ahmad Syafii Maarif.
The results of this study indicate that the political communication of political elites is moving away from the authenticity of political communication.
Their political communication seems to straddle the commands of political morality.
This makes political communication seem like a mere political ritual with superficial patterns that position the public as merely unequal political objects.
In other words, political communication that only seeks imagebuilding will fall into the emptiness of political morality.
This research implies that embracing posttruth in political communication ultimately diminishes dignity.
Keywords: Ahmad Syafii Maarif.
Indignity.
Political Communication.
Post-truth.
Abstrak - Ketika komunikasi politik menghendaki sebuah autentisitas pesan, ada pesan yang nyatanya jauh dari autentik.
Mengetahui bagaimana komunikasi politik ini jauh dari autentik dapat membantu mengidentifikasi pilihan elit politik saat ini yang lebih banyak mengarah pada disorientasi pesan politik atau secara peyoratif dibilang pasca kebenaran.
Akan tetapi, studi tentang refleksi kritis tentang komunikasi politik pasca kebenaran dalam pandangan tokoh publik masih sedikit dibahas.
Tujuan studi ini adalah untuk menerangkan komunikasi politik para elit politik melalui refleksi pemikiran Ahmad Syafii Maarif.
Data diperoleh dari telaah dokumen pemberitaan dari id dengan judul AuPolitik Pasca KebenaranAy karya Ahmad Syafii Maarif.
Hasil studi ini menandakan bahwa komunikasi politik para elit politik menjauh dari autentisitas komunikasi politik.
Komunikasi politik mereka terkesan mengangkangi perintah moral politik.
Ini membuat komunikasi politik terkesan ritual politik semata dengan pola-pola superfisial yang memposisikan publik sebatas objek politik yang tidak setara.
Dengan kata lain, komunikasi politik yang hanya mencari pencitraan akan jatuh pada kehampaan moral politik.
Implikasi penelitian ini mengisyaratkan bahwa jika pasca kebenaran adalah pilihan dalam komunikasi politik, maka tuna martabat adalah nilai yang pantas.
Kata Kunci: Ahmad Syafii Maarif.
Komunikasi Politik.
Pasca Kebenaran.
Tuna Martabat PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72
PENDAHULUAN
Kebenaran dan Politik di era reformasi saat ini seperti barang langka dan mahal.
Ini tidak terlepas dari kepentingan pelaku politik terlebih jika orientasi itu adalah kepentingan pribadi dan Michel Foucault dalam Oktavia .
menyebutkan rezim kebenaran itu seringkali dekat dengan kepentingan pribadi dan kekuasaan.
Ini membuat kebenaran itu jauh dari fakta Jangan-jangan titik terendah lembaga politik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebabkan karena lembaga ini jauh dari aktivitas kebenaran (Harahap, 2.
Informasi tersebut membentuk sebuah asumsi bahwa kebohongan politik sudah melekat dengan para politikus bahkan telah menjadi habitus kultural dan pada sebagian kelompok masyarakat kita.
Politik telah mengalami degradasi nilai yang dimaknai sebagai hal yang immoral dan tuna martabat.
Hal senada disampaikan David Roberts yang menyebut perilaku di atas adalah AoPolitik Pasca KebenaranAo atau politik kebohongan/dusta.
Ahmad Syafii Maarif dalam pandangannya menyebut tindakan ini sebagai hal yang bukan lagi menjadi rahasia umum di dunia politik.
Kebanyakan politisi itu gemar menjual dusta untuk meraih tujuan-tujuan jangka pendek, demi kekuasaan dan kepuasaan sesaat di dunia.
Lebih lanjut, menurut Buya Maarif, sapaan akrabnya, persoalan politik dusta atau bohong ini semakin meradang ketika sebagian besar politikus menggunakan agama sebagai perisai mereka untuk menguatkan legitimasi kebenarannya demi memuluskan kepentingan partikularnya.
Ini ditegaskan pula oleh Zuly Qodir, bahwa menghubungkan agama dan politik itu tidaklah salah, tetapi ketika agama digunakan untuk memobilisasi kepentingan politik sesaat yang bersifat pribadi dan golongan tertentu itu sama saja telah membuat agama kurang santun (Qodir, 2.
Apa yang dipikirkan oleh Ahmad Syafii Maarif adalah sebuah warning atau lampu kuning bagi kita bahwa praktik politik pasca kebenaran yang memanipulasi agama di dalamnya, benar adanya sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati lagi di dalam menerima pesan politik yang ada.
Sesungguhnya Buya Maarif tidak mempersoalkan bila agama digandengkan dengan politik karena dalam sejarahnya politik tidak dapat dipisahkan dengan agama (Syaifullah, 2.
Hal yang membuatnya gelisah adalah ketika banyak para politikus tidak tahu diri ingin mempermainkan agama untuk kepentingan diri atau kelompoknya, seperti menjual ayat-ayat suci Al-Quran untuk membela seorang tokoh tertentu.
Era reformasi kodratnya menjadikan bentuk komunikasi politik lebih transparan dan mengedepankan kebenaran sebagai nilai fundamental dalam komunikasi politik.
Dengan kata lain, kebenaran dalam politik menjadi unsur yang tidak dapat dielakkan terutama dalam proses demokrasi yang lebih baik (Mansur, 2.
Perlunya transparansi dan kebenaran dalam berpolitik tidak hanya sekedar ingin menunjukkan sisi moralitas dari berpolitik itu, tetapi juga yang paling utama adalah bagaimana praktik transparansi dan kebenaran ini mampu membentuk dan mendorong masyarakat ke arah era politik yang lebih beradab dan berbudaya sehingga mampu menciptakan masyarakat yang otonom yaitu masyarakat yang mampu menentukan arah pilihan hidupnya dan senantiasa mengikutkan dignitas .
dalam pilihan tersebut.
Kecemasan muncul ketika banyak politikus hanya memanfaatkan sistem demokrasi ini untuk jualan komunikasi politik mereka (Hakim, 2.
Akibatnya, komunikasi politik sensasional banyak dipertontonkan yang justru menafikkan esensi dari praktik politik.
Hal ini dikarenakan politik di era modern saat ini hanya berorientasi pada pandangan pragmatis belaka.
Pada gilirannya, praktik ini hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek dari praktik politik yang sebenarnya menjadi subyek dari politik ini terlebih dengan adanya sistem Demokrasi yang banyak memberi ruang komunikasi kepada masyarakat.
Pada tahun politik ini, tontonan politik banyak menghiasi layar televisi yang menjual berbagai macam produk dan agenda politik mereka layaknya seorang sales atau marketer yang tubuh dan bahasa lisannya begitu mempesona merayu para pembeli.
Urgensitas dari realitas ini semakin runcing mengingat Demokrasi dan politik yang secara tidak langsung bersama-sama membicarakan kekuasaan, di dalamnya terkooptasi dengan partai politik yang cenderung mengejar kekuasaan dan kepuasan duniawi yang oleh Ahmad Syafii MaAoarif PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72 disebut sebagai Aopolitik cari makanAo (Maarif, 2.
Politik cari makan secara tidak langsung dapat diartikan sebagai bentuk dorongan libido atau motivated consciousness untuk memenuhi kebutuhan Mereka rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan itu.
Hal ini diperparah ketika mereka dengan sengaja menggunakan ayat-ayat suci untuk menghidupi hasrat kekuasaan dan kepuasaan mereka tanpa mempertimbangkan implikasi dari perilaku mereka.
Hal ini nyata bagaimana agama yang oleh Rasulullah SAW.
dijadikan salah satu bangunan dasar ideologi perjanjian Madinah atau masyarakat sipil di era modern ini tergerus, bahkan bergeser menjadi alat kepentingan politik pragmatis (Faylasuf, 2.
Dari sini timbul pertanyaan, melalui komunikasi politik, bagaimana citra atau otentik politik yang dibangun oleh elit politik? Pertanyaan ini didasari atas asumsi bahwa aktivitas politik tidak bisa jauh dari pencitraan.
Pencitraan adalah politik, politik adalah pencitraan.
Akan tetapi, pencitraan ini tidak jarang meninggalkan jauh persoalan substansi politik alih-alih melegitimasi kompetensi personal politik II.
KERANGKA TEORI
Komunikasi Politik Komunikasi politik adalah frase yang disusun dalam dua kata, yakni komunikasi dan politik.
Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari sumber informasi yang disebut komunikator kepada penerima informasi atau komunikan yang memberikan dampak tertentu.
Sementara itu, politik merupakan aktivitas yang mengangkut ketatanegaraan.
Ini disampaikan oleh Smith, seorang Antropologi, bahwa politik itu segala tindakan yang menimbulkan arahan dan penataan terhadap kepentingan publik (Syarbaini et al.
, 2.
Dengan demikian, komunikasi politik dapat ditafsirkan sebagai interaksi atau percakapan yang terjadi baik itu dari individu ke individu lain maupun ke lembaga berhubungan pada kekuasaan, negara, dan kebijakan terkait dengan kepentingan publik (Sampurna et al.
, 2.
Pasca Kebenaran Pada tahun 2016 istilah Post-Truth atau pasca kebenaran mulai dikenal luas oleh banyak Istilah ini merujuk pada keyakinan, emosi atau perasaan pribadi jauh lebih berpengaruh dibandingkan fakta-fakta yang objektif.
Fakta dan opini, kabar dan hasutan sudah sulit dibedakan.
Pendek kata, kebenaran atau fakta objektif tidak lagi dijadikan rujukan utama.
Ini membuat publik semakin sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan.
Dalih dan dalil dipakai untuk memanipulasi dan menjinakkan akal sehat.
Dengan kata lain, pertimbangan nalar secara sehat atau waras telah dipinggirkan oleh emosi dan nafsu semata.
Istilah kata Post-Truth dimunculkan pertama kali oleh Steve Tesich.
Dia menulis sebuah artikel berjudul AuA Government of LiesAy pada majalah The Nation.
Dia menceritakan bagaimana tidak hanya para pejabat, tetapi juga warga Amerika mulai mengabaikan kebenaran.
Lebih jauh.
Tesich menyebut bahwa kebohongan yang dibangun oleh pemerintah adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap warganya, dan itu disetujui oleh warganya sendiri.
Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Amerika lebih memilih dan menarik untuk menggantikan kebenaran dengan Ini pula menjadikan sensor media dianggap hal yang tepat dilakukan oleh pemerintah saat itu.
Tesich menutup tulisannya dengan menyebutkan bahwa sebagai masyarakat (Amerik.
yang merdeka, memilih untuk hidup di dunia pasca kebenaran adalah sebuah kesukarelaan (Rizal, 2.
Istilah penggunaan Post-Truth atau Pasca kebenaran dapat dibagi menjadi dua aspek.
Pertama.
Post-Truth secara sempit diartikan sebagai strategi penyampaian pesan atau retorika yang mengutamakan emosi, disinformasi dan manipulasi.
Mereka yang melakukan ini umumnya dapat dikatakan sebagai aktivitas propaganda.
Para politisi yang banyak melakukan ini cenderung telah mengotori ruang publik dengan informasi manipulatifnya dan daya tarik emosionalnya.
Sementara itu, mereka yang memandang Post-Truth secara lebih luas meyakini bahwa hampir semua masyarakat telah merasakan kesulitan untuk membedakan antara informasi yang faktual PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72 objektif dan informasi yang penuh tipu daya atau bohong.
Ini mendorong praktik persuasi politik akhirnya lebih mudah dikerjakan (Rianto, 2.
Ahmad Syafii Maarif Ahmad Syafii Maarif dilahirkan 31 Mei 1935 di Nagari Calau.
Sumpur Kudus.
Minangkabau.
Sumatera Barat.
Dia menempuh pendidikan dari Sekolah Rakyat sampai pada pendidikan Doktor di Universitas Chicago.
Amerika Serikat pada tahun 1982.
Ahmad Syafii Maarif yang juga dikenal sebagai Buya Syafii Maarif menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah perode 1998-2005.
Dia juga pernah menjadi Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).
Semasa hidupnya, dia memang dikenal sebagai tokoh bangsa, bukan saja tokoh Muhammadiyah, yang kritis dan peduli terhadap bangsa dan negara.
Dia pernah mengutarakan bagaimana para politikus dan pejabat negara yang semakin agresif, liar, dan transaksional.
Dia menambahkan perilaku impulsif semacam itu dapat dijelaskan dari para politikus dan pejabat negara yang tidak mampu menjalani kehidupan politik mereka dengan bijaksana ditambah dengan literasi yang amat rendah (Agustina, 2.
Faktor itulah yang membuat para politisi dan pejabat negara kian bobrok.
Ahmad Syafii Maarif meninggal duia 27 Mei 2022.
Namun, pemikiran kritis Buya Syafii Maarif akan terus hidup dalam perjalanan bangsa dan negara ini ke depan.
Dia menjadi contoh guru bangsa yang tidak pernah lelah memikirkan kemajuan bangsa dan negara.
METODE PENELITIAN
Studi ini berupaya membahas pemikiran Ahmad Syafii Maarif dalam melihat perkembangan kebangsaan Indonesia dikaitkan dengan pada praktik politik para elit negarawan Indonesia.
Maraknya kasus yang melanda para politikus Indonesia membuat tingkat kepercayaan terhadap mereka mengalami kemunduran yang cukup signifikan.
Global Trustworthiness Index 2024 menyatakan, ada 45% ketidakpercayaan masyarakat terhadap para politikus Indonesia.
Ini menjadikan posisi mereka paling tidak dipercaya oleh masyarakat (Tambunan, 2.
Temuan ini menjadi dasar untuk melihat lebih dalam pandangan seorang tokoh bangsa.
Ahmad Syafii Maarif, tentang praktik politik para elit negarawan Indonesia.
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada seluruh pernyataan dan pandangan Ahmad Syafii Maarif.
Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk mengkonstruksi sekaligus menemukan makna dari subjek yang diteliti .
terhadap realitas politik yang dia temukan sehari-hari.
Dengan pendekatan studi naratif, tsrudi ini berupaya untuk mendeskripsikan pengalaman hidup Ahmad Syafii Maarif tentang peristiwa politik yang dihadapi.
Data tentang pandangan Syafii Maarif diperoleh melalui penyaduran pemberitaan media nasional, yakni republika.
id dengan judul AuPolitik Pasca KebenaranAy .
Data yang diperoleh dari republika.
id kemudian dianalisis dengan tahapan menyiapkan dan mengorganisasi data, membaca dan melihat data, menghubungkan antar tema, serta memberikan interpretasi dan makna tentang tema tersebut (Safarudin et al.
, 2.
IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Politik: Antara Citra.
Negarawan dan Autentisitas Politik Dunia politik di era reformasi ini merupakan sebuah dunia yang penuh dengan polesan citra dan kepentingan pragmatis yang dengan kedua hal tersebut politik menjadi semacam panggung teatrikal atau selebritis yang menuntut mereka harus mampu memainkan peran mereka sebagaimana yang diinginkan oleh pemilik partai demi memuaskan dan menyenangkan para pendukung atau audiens mereka .
sekalipun apa yang mereka lakukan dan sampaikan berseberangan dengan realitas yang ada.
Bahaya laten dari panggung politik semacam ini adalah bentuk komunikasi yang mereka sampaikan tidak lagi sebuah komunikasi yang menekankan pada otentitas dan humanitas dalam PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72 penyampaiannya, tapi sebuah pesan yang hanya ingin membuat publik menjadi bahagia di setiap akhir dari sebuah cerita.
Padahal sebuah cerita tidak bisa dilepaskan dari proses panjang para tokoh pemain baik pemeran utama maupun pemeran pembantu yang di dalamnya menampilkan berbagai macam adegan hingga berakhir pada satu adegan yakni, kalah atau menang, sedih atau bahagia.
Para politikus saat ini cenderung berusaha menunjukkan adegan politik mereka melampaui citra dari politik itu sendiri sehingga menutupi keberadaan yang sebenarnya.
Akibatnya adalah banyak para politikus bertindak AolebayAo dalam menyampaikan pesan politik mereka, seperti, #2019gantipresiden atau yang paling mempesona adanya gerakan makar di balik gerakan o2019gantipresiden tersebut.
Baik mereka yang berada pada kubu pendukung pemerintah maupun oposisi sesungguhnya telah bermain dan terperangkap dengan sendirinya dalam permainan teks dan citra tersebut.
Tidak ada yang otentik diantara kedua kubu tersebut karena mereka memainkan teks dan citra mereka masing-masing untuk menghadirkan dan menguatkan posisi mereka di tengahtengah masyarakat demi meraih rasa simpati dan tepuk tangan meriah dari publik sebagaimana layaknya panggung teatrikal.
Inilah dinamika panggung politik reformasi saat ini, sebuah panggung politik yang pada titik terendah hanya menciptakan karya-karya imajinasi, yakni adegan-adegan manipulasi penuh kepalsuan untuk menutupi keberadaan sesungguhnya dari praktik politik saat ini.
Konfigurasi dari adegan-adegan tersebut mendorong sebuah praktik transaksi begundal dari peran yang dimainkan masing-masing secara rapi dan teratur untuk menghindari kebocoran dari adegan manipulasi Adalah benar bahwa setiap manusia akan selalu berusaha menampilkan dirinya secara baik atau impresif di hadapan manusia lainnya seperti yang disebutkan oleh Erving Goffman sebagai selfimpression management (Morissan, 2.
Manusia ini memilih setiap karakter yang dimainkan berdasarkan situasi yang dihadapinya pada saat itu.
Karena itu, agar manusia terhindar dari kesalahan impresi, maka ia perlu mempelajari terlebih dahulu situasi yang dihadapinya.
Sekali situasi itu dapat ditaklukkan dan dikendalikan maka hal ini akan memunculkan suatu definisi umum yang diterima oleh semua pihak, dan definisi ini dikuatkan dengan tekanan moral yang ada di sekelilingnya sehingga bagi mereka yang mencoba menolak dan meragukan hal ini akan dianggap sebagai pengacau, penghalang, atau bahkan Dengan kata lain, setiap tindakan yang dimaksudkan untuk memperkaya terlebih merubah definisi ini akan ditentang atau digugat.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa setiap manusia tidak terkecuali politikus selalu dihadapkan pada persoalan impresi atau like or dislike dalam pergaulan sosialnya baik itu situasi formal maupun non-formal.
Pentingnya impresi ini berkenaan langsung pada tingkat kepercayaan publik bahkan berujung pada prestasi yang melekat pada setiap diri manusia yang mampu menjaga dan mengembangkan impresinya di hadapan manusia lainnya .
Dowling memaparkan bahwa reputasi adalah seperangkat citra atau impresi yang relatif konsisten dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu yang didasarkan pada pola, kinerja, dan program yang diberikan langsung oleh konstituennya (Butterick, 2.
Artinya untuk membangun dan menjaga reputasi bukanlah hal yang sederhana melainkan suatu pekerjaan menyeluruh dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
LAoEtang menegaskan bahwa kemunculan reputasi menandakan adanya struktur-struktur kompleks, komunikasi instan, dan permainan canggih simbol-simbol teks dan citra sehingga memudahkan pencapaian reputasi tersebut (Butterick, 2.
Apa yang disampaikan oleh LAoEtang nyata mengindikasikan adanya semacam sistem sosial-politik yang sengaja dibentuk secara berkelompok dan massif melalui berbagai praktik komunikasi pada tingkat elit dan akar rumput.
Praktik-praktik pragmatis semacam ini memang bersandar sepenuhnya pada teks-teks dan citra/impresi yang hanya menekankan pada simbol-simbol disimulatif.
Disimulatif merupakan simbol-simbol yang sengaja dihadirkan untuk mengaburkan atau menutupi keadaan sebenarnya dengan maksud menjaga dan mempertahankan hubungan dominasi yang ada (Takwin, 2.
Salah satu yang dimaksud adalah membangun model komunikasi post-truth politics (Politik Pasca PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72 Kebenara.
Politik pasca kebenaran oleh David Roberts dijelaskan sebagai budaya politik dimana opini publik dan narasi-narasi media lepas dari substansi kebijakan politik legislatif sesungguhnya.
Betapapun hal ini dapat dinilai sebagai bentuk ekspresi kebebasan, tetapi hal ini jauh dari substansi kebijakan legislatif yang seharusnya mampu mewujudkan kebaikan bersama.
Dalam jagat simbol disimulatif, bentuk substansi dari komunikasi politik dipindahkan dan dihaluskan agar terkesan menimbulkan dampak positif dan baik.
Hadirnya narasi-narasi media yang ikut mendukung hal tersebut memperparah komunikasi politik ini hingga mengakibatkan thick effect dalam arti efek besar atau kuat.
Media yang seharusnya menjadi alat kontrol sosial ikut mengotori demokrasi ini dengan menjadi media partisan atau media parsial yang tidak melihat utuh permasalahan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.
Lebih berbahaya lagi adalah AoPolitik Pasca KebenaranAo yang dikemas dalam bungkusan teologis.
Di titik inilah, tak aneh jika kemudian elit politik banyak mempertontonkan logika-logika pragmatis mereka yang terkesan ingin membela dan mensejahterakan masyarakatnya, tetapi nyatanya tidak.
Mereka senantiasa mengambil manfaat dari momentum yang telah ada tanpa berpikir panjang karena hanya didorong oleh orientasi kekuasaan dan kepuasan politik belaka .
ihat kasus Ahok dalam kasus Ao212A.
Mereka saat ini boleh jadi berpikir bahwa hanya dengan transpolitika .
olitik dan agam.
Demokrasi Pancasila dapat direpresentasikan secara nyata dan melaluinya patriotisme dan .
terukir dengan jelas dan baik.
Dalam konteks ini kemudian siapa yang disebut oposisi, penentang, pengkhianat atau pahlawan dapat ditarik batasnya secara jelas.
Sementara itu, rangkaian adegan baik itu dalam televisi, seminar, diskusi, maupun acara talkshow lainnya tidak hanya sekedar ditendensikan untuk membangun citra/impresi dalam konteks politik ini, tapi juga paling utama adalah membangun subyek yang paling demokratis dan konstituen.
Dalam kacamata Ahmad Syafii Maarif, kekuasaan dan kepuasan adalah dua hal yang wajib bagi penyelenggara pemerintah untuk dipunyai karena keduanya sudah tentu memberi ruang lebih bagi mereka untuk mengakses segala macam kepentingan dan kebutuhan yang mereka inginkan.
Karena itu, tidak heran kemudian, menurut Buya Maarif, banyak ditemukan para politikus menghalalkan segala cara untuk memperoleh semua itu tidak peduli jika nantinya akan dipermalukan secara hukum dan sosial.
Seperti pepatah Minang, kata Buya Maarif AuTelunjuk lurus, kelingking berkaitAy yang artinya para perakus politik mukanya tebal, tidak punya malu karena hati nurani mereka telah ditutupi oleh tebalnya AudakiAy hedonisme duniawi yang dilakukannya berulang-ulang.
Akibatnya mereka tidak peduli dengan perasaan malu meskipun telah terbukti melakukan banyak pelanggaran sosial politik.
Kerakusan dalam bersosial politik ini harus ditempatkan sebagai perkara anomali budaya.
Para pelakunya dapat disebut golongan tuna moralitas.
Islam sendiri menyebut berdusta adalah sebuah perbuatan munafik dan disamakan dengan golongan Jin.
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa a e auE eO aIIA a Aa Oa aIA a A( a eE aEAdusta akan menjauhkan keimana.
, maka tak heran banyak para politikus yang identik dengan perkataan dusta ini banyak melakukan tindakan-tindakan tercela, seperti korupsi, karena keimanan mereka yang telah tiada.
Perbuatan dusta ini semakin kronis ketika para politikus membungkusnya dengan ayatayat kitab suci sehingga mereka yang berpikiran pinggiran akan mudah termanipulasi oleh kebohongan ini.
Hal ini tentu saja tidak bisa dianggap sederhana seperti yang dipikirkan oleh Syafii Maarif bahwa bila ini terus berlanjut maka kiranya hal ini akan merusak kerukunan tidak saja sesama agama tapi juga dengan agama lainnya yang pada akhirnya akan menjatuhkan nilai .
Tuhan .
itu pada level yang paling rendah, yaitu level di mana AoTuhanAo tidak lagi dipandang sebagai episentrum dari dunia dan alam semesta ini.
Inilah kerisauan yang dirasakan oleh Syafii Maarif dari praktik kebohongan politik yang dibungkus agama oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.
Dalam bahasa berbeda.
Syafii Maarif menyinggung hal ini sebagai cacat kualitas dalam beragama dimana jika hal ini tidak diberhentikan dengan pemahaman to be religion, not to have religion, maka ke PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72 depan hal ini akan menjadi beban sejarah bagi generasi selanjutnya.
Sekiranya agama masih diperlukan untuk mengatur keberadaan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya serta alam dan lingkungan sekitarnya sama halnya dari arti agama itu sendiri dalam bahasa Arab, yakni aAodin yang dapat diartikan sebagai tatanan atau hukum (Takwin, 2.
Di sini, perhatian kita sekali lagi tertuju pada gagasan Syafii Maarif bahwa betapapun komunikasi politik harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai moral dan dikokohkan dengan nilainilai teologis untuk menjadikan baik komunikator dan komunikannya bersama-sama menjadi makhluk yang berintegritas.
Praktik politik kebohongan terutama yang dibungkus dengan saduran teologis seharusnya dapat dihindari jika para pelakunya menyadari bahwa sejatinya praktik ini tidak menjadi satu-satunya tujuan utama dalam berpolitik.
Jiwa dalam politik selalu terdorong untuk memenuhi kemerdekaan politiknya yang bermanifestasi dalam bentuk kekuasaan dan kesejahteraan, namun sayangnya hal ini diubah menjadi obyek infinite .
ak terbata.
sehingga tujuan berpolitik tidak lagi melihat substansi dekaden dari politik itu, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, tapi berpenetrasi menjadi suatu kebutuhan pribadi atau golongan.
Dengan logika sederhananya bahwa politik sudah menjadi tempat untuk mencari makan, tapi bukan untuk mewujudkan kebaikan bersama melalui kekuasaan yang dipunyai.
Kita dapat memaklumi kenapa fenomena seperti itu dapat muncul sekalipun membungkus diskursus politik dengan agama, jelas merupakan suatu kesia-siaan apalagi diskursus agama dipakai untuk selalu membenarkan praktik politiknya (Rozak, 2.
Syafii Maarif dalam tulisannya AuPasca KebenaranAy secara tersirat ingin menyampaikan bahwa politik dusta/bohong adalah suatu praktik politik yang sangat buruk karena bertentangan dengan nilai-nilai moralitas yang ada termasuk di dalamnya nilai-nilai suci keagamaan.
Pada posisi ini Ahmad Syafii Maarif dengan tegas menjelaskan bahwa politik dan agama adalah dua hal yang sakral dimana kehadirannya tidak bisa dicampuradukkan demi kepentingan sesaat.
Berpolitiklah dengan membawa martabat politik itu dan juga beragamalah dengan membawa martabat agama tersebut.
Jadikan agama sebagai pondasi atau rujukan dalam berpolitik bukan dibalik dengan agama hanya sebagai bungkusan yang dalam praktiknya tentu bersifat parsial dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Dengan kata lain.
Syafii Maarif menerangkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menciptakan antara AoDzikirAo dan AoPikirAo sebagai hal yang tidak asing satu sama lain dan membangun peradaban yang mencerminkan kedua hal tersebut, yaitu Islam dan Nusantara (Pluralism.
Fakta bahaya laten dari AoPolitik Pasca KebenaranAo atau kebohongan juga disinggung oleh aktor Hollywood.
Leonardo Dicaprio.
AuBe very careful of people whose words donAot match with their actionAy, tak bisa dihindari dan menuntut masyarakat untuk lebih cermat dan kritis terhadap mereka.
Sikap kehati-hatian dalam pandangan Islam terhadap informasi yang diterima disebutkan pula dalam Surat Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan kepada kita agar lebih teliti dalam menyimpulkan suatu berita karena bila tidak hal ini akan menimbulkan musibah yang paling dekat adalah konflik internal agama Islam.
Karena itu, sikap kritik perlu ditanamkan dimana tidak dimaksudkan untuk mengganggu atau menggagalkan pesta demokrasi atau sistem negara yang telah ada, tetapi dengan sikap kritik ini masyarakat mampu membangun kesadaran untuk melihat suatu kebenaran politik yang benar tanpa menghalangi kebenaran-kebenaran lainnya.
Kebenaran tidak pernah berdiri sendiri, dia selalu merindukan objek kebenaran lainnya untuk melepaskan kerinduannya sebagai sebuah kebenaran.
Sebuah kebenaran akan menjadi kebenaran otentik apabila telah berhasil membuat satu dampak kebenaran yang di dalamnya mewakili seluruh subyek dari kebenaran tersebut.
Oleh karena itu, tidak benar atau bohong jika kemudian kebenaran itu hanya mewakili ketunggalan diri kebenarannya tanpa menyertakan kebenaran-kebenaran lainnya.
Secara umum kebenaran berbicara tentang apa yang sesungguhnya terjadi.
Arti dari sesungguhnya terjadi adalah kebenaran itu tidak hanya bersumber pada satu dimensi kebenaran tapi bersumber dari adanya hubungan dialektis antara kebenaran satu dengan lainnya.
Jika kebenaran yang bersifat satu dimensi ini terus diberlakukan tanpa adanya keterbukaan dengan kebenaran lainnya, maka yang PARAHITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Vol 6.
, 2025, 64-72 terjadi adalah kebenaran yang bersifat absolut dan pada akhirnya akan menimbulkan rezim otoritarian, yaitu rezim yang hanya memiliki satu pintu kebenaran yang dikatakan sebagai negara.
Dalam pencarian ini, baik negara maupun rakyat haruslah terus-menerus membuka ruang dialog atau perbincangan untuk menemukan klaim kebenaran yang saling bertautan antara dimensi alamiah dan objektif.
Dengan demikian, negara tidak boleh otoriter dalam menjalankan sistem kenegaraan dengan menjadi aparat diktator yang melarang masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi menjadi negarawan yang menunjukkan kebijaksanaan dan kewibawaannya dalam bernegara.
Jurgen Habermas menyebutnya sebagai komunikasi bebas penguasaan, yaitu tindakan komunikasi untuk menempuh jalan konsensus sebagai unsur penting dari demokrasi lewat perbincangan rasional yang menyulut lahirnya gerakan emansipatoris, sebuah gerakan membebaskan diri dari belenggu pengetahuan mapan yang manipulatif dan kontemplatif seperti Politik Pasca Kebenaran (Hardiman.
KESIMPULAN Konstruksi komunikasi politik oleh para elit politik tidak menunjukkan sebuah otentitas substansial praktik politik.
Mereka lebih mengedepankan sensasi atau viralitas politik ketimbang esensi politik yang visioner.
Memang citra negarawan itu masih didapatkan oleh para elit politik ini, tetapi itu sekedar dipandang sebagai sebuah hiburan, bukan dikagumi apalagi dihormati karena kompetensi untuk membaca keadaan rakyatnya.
Di bawah mereka, komunikasi politik pada akhirnya hanyalah sebuah drama bahkan gimmick politik untuk menebalkan citra negarawan elit politik ini.
Temuan ini menjadi semacam refleksi bahwa komunikasi politik belakangan ini telah jatuh pada tontonan audio visual semata .
tanpa memunculkan realitas sesungguhnya .
ogos Akibatnya komunikasi politik dipandang hanya sebagai ritual politik dengan pola-pola superfisial yang monoton menjadikan publik sebatas objek politik yang tidak setara.
Melalui komunikasi politik pasca kebenaran ini, mereka sesungguhnya telah membuat diri mereka kehilangan martabat dengan ruang ruang publik yang telah terkotori.
Studi ini memiliki keterbatasan sumber data yang hanya diambil dari satu sumber berita.
Karena itu, data yang didapatkan dari sumber tersebut dapat dibilang masih kurang komprehensif.
Namun, kelemahan ini dapat menjadi pertimbangan serius untuk penelitian selanjutnya terutama yang ingin melihat lebih jauh motivasi dan persepsi para politikus dalam menyampaikan pesanpesan politik kepada para konstituen atau pemilihnya dengan melakukan wawancara mendalam kepada politikus ini untuk memperoleh pengalaman reflektif dan subjektif.
DAFTAR PUSTAKA