Koordinasi Bakorwil II Bojonegoro .
KOORDINASI BAKORWIL II BOJONEGORO DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
LINTAS KABUPATEN GRESIK DAN KABUPATEN MOJOKERTO
Niatikka KhonsaAo Gholiyah S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya 20025@mhs.
Muhammad Farid MaAoruf S1 Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan dan Ilmu Politik.
Universitas Negeri Surabaya muhammadfarid@unesa.
Abstrak Bakorwil dibentuk untuk memastikan pembangunan setiap daerah berlangsung secara berkelanjutan, terutama di Jawa Timur yang memiliki banyak kabupaten/kota.
Sebagai badan koordinasi wilayah.
Bakorwil II Bojonegoro berperan penting dalam koordinasi pembangunan dan pemerintahan di wilayah kerjanya, termasuk koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kabupaten seperti Gresik dan Mojokerto.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan koordinasi Bakorwil II Bojonegoro dalam pembangunan infrastruktur lintas Gresik dan Mojokerto.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Fokus penelitian menggunakan teori indikator koordinasi dalam proses manajemen menurut Handayaningrat .
alam Nurhayanto dkk, 2.
, yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetisi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas Hasil penelitian menunjukkan Bakorwil II Bojonegoro melakukan koordinasi pembangunan dengan cukup efektif tanpa kendala berarti.
Komunikasi antara Bakorwil dan pemerintah kabupaten terkait dinilai baik.
Pemerintah Gresik dan Mojokerto menunjukkan komitmen tinggi dalam mengikuti dan menerapkan hasil koordinasi, memastikan pembangunan berjalan harmonis dan efektif.
Koordinasi ini juga menghadirkan pejabat berwenang dan ahli pembangunan.
Rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan bagi kedua daerah yang terlibat, meskipun tanpa sanksi atau insentif bagi pelaksana koordinasi.
Dengan koordinasi ini, pembangunan lintas kabupaten di wilayah Bakorwil II Bojonegoro menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.
Peneliti menyarankan peningkatan komunikasi, koordinasi berkelanjutan, dan tindak lanjut konsisten setelah koordinasi.
Kata Kunci: Bakorwil.
Koordinasi.
Pembangunan Abstract Bakorwil was established to ensure sustainable development in every region, especially in East Java, which has many regencies/cities.
As a regional coordination body.
Bakorwil II Bojonegoro plays an important role in coordinating development and governance in its area, including coordinating infrastructure development across regencies such as Gresik and Mojokerto.
This study aims to describe the coordination of Bakorwil II Bojonegoro in infrastructure development across Gresik and Mojokerto.
This research uses a descriptive method with a qualitative approach.
The focus of the study uses the theory of coordination indicators in the management process according to Handayaningrat .
n Nurhayanto et al.
, 2.
, namely communication, awareness of the importance of coordination, participant competition, agreement, commitment, coordination incentives, and continuity of planning.
The results show that Bakorwil II Bojonegoro coordinates development quite effectively without significant obstacles.
Communication between Bakorwil and the relevant regency governments is considered good.
The governments of Gresik and Mojokerto show a high commitment to following and implementing the results of the coordination, ensuring development runs harmoniously and effectively.
This coordination also involves authorized officials and development experts.
Coordination meetings result in agreements for both regions involved, although without sanctions or incentives for coordination implementers.
With this coordination, crossregency development in the Bakorwil II Bojonegoro area becomes more directed and sustainable.
The researcher suggests improving communication, continuous coordination, and consistent follow-up after Keywords: Bakorwil.
Coordination.
Development PENDAHULUAN modernitas dan pembinaan bangsa (Siagian, 2.
Pembangunan adalah proses penyusunan tahapan melibatkan berbagai unsur untuk memanfaatkan sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai Publika.
Volume 12 Nomor 3 Tahun 2024, 681-692 suatu wilayah.
Pembangunan bertujuan membentuk masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik secara materiil maupun spiritual.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan pembangunan daerah harus memperhatikan potensi dan aspirasi masyarakat sesuai dengan dinamika nasional dan daerah.
Manajemen dan organisasi yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan.
Manajemen pembangunan menurut Siagian .
adalah rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan oleh bangsa, negara, dan pemerintah menuju Di Indonesia, manajemen pembangunan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan mempercepat proses pembangunan.
Saksono .
menyatakan bahwa manajemen pembangunan harus mampu mengoptimalkan dan mengelola modal pembangunan untuk kesejahteraan.
Pemahaman dan kemampuan pengelolaan yang baik diperlukan, serta strategi yang tepat untuk efisiensi pembiayaan dan efektivitas hasil.
Perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah proses menentukan kebijakan masa depan melalui pilihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guna pemanfaatan sumber daya dalam jangka waktu tertentu.
Perencanaan bertujuan meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.
Koordinasi perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan koridor pembangunan nasional.
Nawawi .
menyebutkan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengatur dan mengintegrasikan tujuan dan aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.
Abbas .
menambahkan bahwa koordinasi adalah tugas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan aktivitas pembangunan.
Koordinasi penting untuk mempercepat proses pembangunan dengan menghubungkan, mencapai keselarasan, dan keterkaitan langkah-langkah kegiatan.
Namun, lemah koordinasi sering menghambat pelaksanaan pembangunan karena koordinator, dan pelaksana perencanaan (Abbas, 2.
Bakorwil dibentuk untuk memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan, terutama di Jawa Timur yang memiliki banyak kabupaten/kota.
Bakorwil adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Pembangunan, bertujuan memastikan pembangunan daerah dilakukan secara berkelanjutan.
Gubernur Jawa Timur.
Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan asimetris.
Bakorwil penting untuk konsolidasi proses pembangunan dan mengkoordinasikan berbagai sektor.
Bakorwil berperan sebagai perpanjangan tangan gubernur dalam melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, serta optimalisasi potensi pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016.
Bakorwil mengoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral, pelaksanaan rencana, program, pengawasan, dan pengendalian proyek.
Fungsi Bakorwil meliputi pemberdayaan, pemberian masukan kepada gubernur, penyelesaian perselisihan, penyelarasan perencanaan pembangunan, pemberian rekomendasi usulan Dana Alokasi Khusus, serta optimalisasi potensi pemerintah kabupaten/kota.
Bakorwil II Bojonegoro memiliki wilayah kerja meliputi delapan kabupaten/kota:
Bojonegoro.
Tuban.
Lamongan.
Gresik.
Jombang.
Mojokerto.
Kota Mojokerto, dan Nganjuk.
Beberapa program Bakorwil II Bojonegoro pada 2023 meliputi pembangunan jembatan Baureno-Plumpang, evaluasi pendidikan, monitoring kesiapan destinasi wisata, rapat koordinasi Sekretariat Kerjasama BKAD Grebang Ratubangnegoro, rapat pembangunan infrastruktur lintas Gresik-Mojokerto, dan upaya pencegahan stunting.
Bakorwil II Bojonegoro berperan penting dalam koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kabupaten seperti Gresik dan Mojokerto.
Koordinasi yang baik mempercepat pembangunan infrastruktur, penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan lintas kabupaten harus melibatkan seluruh pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama.
Sejak tahun 2021 Kabupaten Gresik tengah melaksanakan program pembangunan daerah yang bertujuan untuk pengendalian banjir di Kali Lamong.
Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul/parapet.
Namun pada lahan yang telah dibebaskan tersebut ditemukan permasalahan bahwa terdapat pedusunan yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Mojokerto, yaitu Desa Sekarputih dan Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang.
Wilayah tersebut belum mendapatkan pembebasan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto sehingga terjadi adanya lubang yang berpotensi besar mengakibatkan terjadinya banjir.
Seperti yang terjadi pada Selasa, 14 Maret 2023 telah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Gresik yang mengakibatkan debit air Kali Lamong mengalami peningkatan dan meluap sehingga terjadi banjir di Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng.
Koordinasi Bakorwil II Bojonegoro .
Berdasarkan Laporan Bencana Harian Pusdalop PB BPBD Jatim 2023, banjir ini mengakibatkan sebanyak 11 desa terendam.
Adapun kerusakan ini terjadi pada 1.
unit rumah, 70 Ha persawahan, dan beberapa fasilitas umum seperti masjid dan sekolah dasar.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperlukan adanya koordinasi perencanaan pembangunan antara dua kabupaten terkait yakni Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan pembangunan daerah secara bersama sama.
Koordinasi pembangunan ini menjadi upaya atau usaha dari kedua daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan Dalam hal ini tentunya adalah tujuan untuk pembangunan infrastruktur lintas kabupaten.
Untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada, pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bersurat kepada Bakorwil II Bojonegoro untuk memohon fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto guna mensinergikan program pengendalian banjir Kali Lamong.
Bakorwil II Bojonegoro kemudian melaksanakan koordinasi dan tinjau lapangan dengan melibatkan Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.
Hasil monitoring menunjukkan adanya lahan di Kabupaten Mojokerto yang belum dibebaskan.
Pemerintah Kabupaten Gresik meminta agar Pemerintah Kabupaten Mojokerto segera melakukan pembebasan lahan.
Selain itu, ditemukan kerusakan jembatan Talun Brak yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dan Gresik akibat banjir Kali Lamong.
Jembatan ini sangat penting bagi mobilitas masyarakat setempat.
Kerusakan jembatan mengakibatkan masyarakat harus menempuh jarak lebih jauh untuk akses ke sekolah, lahan pertanian, dan fasilitas Berikut ini adalah dokumentasi kerusakan jembatan Talun Brak :
infrastruktur guna meningkatkan mobilitas dan aksesbilitas lalu lintas barang dan orang.
Koordinasi antar dinas/OPD terkait diperlukan untuk menyelaraskan tujuan pembangunan, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Menurut pihak Bakorwil II Bojonegoro dalam nota dinas hasil monitoring dan peninjauan, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka diperlukan adanya rapat fasilitasi dan koordinasi terkait pembangunan daerah di perlintasan kabupaten.
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai AuKoordinasi Badan Koordinasi Wilayah II Bojonegoro Dalam Pembangunan Infrastrutur Lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten MojokertoAy dengan menggunakan teori indikator Handayaningrat yakni komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetisi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan .
alam Nurhayanto dkk, 2.
METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Bogdan dan Taylor .
alam Moleong, 2.
mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini dilakukan untuk memahami makna di balik data yang nampak dan untuk memahami interaksi sosial.
Melalui pendekatan kualitatif diharapkan adanya pemahaman terhadap data yang nampak dan interaksi sosial yang terjadi pada Bakorwil Bojonegoro dalam koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menunjang proses analisis data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Secara umum data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung melalui sumber asli, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur atau secara tidak langsung (Sujarweni, 2.
Kemudian data yang diperoleh, penulis analisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman .
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Fokus dalam penelitian ini adalah berdasarkan indikator koordinasi menurut Handayaningrat .
alam Nurhayanto dkk, 2.
yaitu: komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetisi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas Penulis memilih tiga lokasi penelitian yakni Gambar 1.
Kerusakan Jembatan Talun Brak Sumber : Arsip Bakorwil II Bojonegoro Ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah harus merespon cepat untuk memperbaiki Publika.
Volume 12 Nomor 3 Tahun 2024, 681-692 Bakorwil II Bojonegoro.
Dinas PUTR Kabupaten Gresik, dan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.
Ketiga intansi ini memberikan fokus yang jelas pada studi kasus, yaitu koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kabupaten.
Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam tentang proses, tantangan, dan keberhasilan koordinasi tersebut.
Adapun subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bakorwil Bojonegoro.
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
Bakorwil II Bojonegoro juga menyediakan informasi melalui situs web resmi, memudahkan akses bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat umum.
Situs web ini mencakup informasi tentang profil Bakorwil, berita, kegiatan, layanan informasi, survei kepuasan masyarakat, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB).
Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi melalui fitur layanan pengaduan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komunikasi Bakorwil II Bojonegoro dalam Pembangunan di Wilayah Kerja Sebelum membahas mengenai komunikasi Bakorwil Bojonegoro dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerjanya, penulis akan membahas mengenai akses informasi terkait pemerintahan dan pembangunan yang ada di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro.
Bakorwil II Bojonegoro mempermudah akses informasi pemerintahan dan pembangunan melalui koordinasi dengan dinas-dinas Informasi diperoleh melalui kunjungan langsung atau laporan dari dinas dan masyarakat.
Contohnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mengajukan surat permohonan fasilitasi koordinasi kepada Bakorwil II Bojonegoro untuk menangani permasalahan lahan di perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.
Dalam wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 di Kantor Bakorwil II Bojonegoro, pihak Bakorwil menjelaskan bahwa mereka mengakses informasi melalui koordinasi, hal ini dikarenakan kantor mereka adalah badan koordinasi.
Mereka menyatakan bahwa satusatunya cara untuk mengakses informasi adalah dengan melakukan komunikasi langsung dengan dinas-dinas terkait, baik melalui kunjungan langsung maupun laporan yang diberikan oleh dinas atau masyarakat.
Berikut ini penulis sertakan dokumentasi kunjungan Bakorwil II Bojonegoro di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik :
Gambar 2.
Bakorwil II Bojonegoro Mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Sumber : Arsip Bakorwil II Bojonegoro Gambar 3.
Situs Web Resmi Bakorwil II Bojonegoro Sumber : bakorwilbojonegoro.
Situs web resmi Bakorwil II Bojonegoro dapat berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang terintegrasi, termasuk berita terkini, laporan evaluasi, dan hasil koordinasi terkait pembangunan infrastruktur.
Selain itu situs web resmi ini dapat digunakan sebagai platform untuk menerima masukan dan umpan balik dari masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dijalankan.
Dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan, komunikasi adalah tombak utama untuk meraih Mulyana .
menyampaikan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan berbagai media atau sarana komunikasi.
Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk menciptakan pemahaman bersama antara pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.
Menurut Hardjana .
komunikasi adalah aktivitas di mana individu menyampaikan pesan menggunakan berbagai media kepada orang lain dan setelah menerima pesan mereka memberikan tanggapan kepada pengirim pesan.
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama.
Hal ini lah yang dilakukan oleh Bakorwil II Bojonegoro untuk terus mengupayakan komunikasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Upaya yang dilakukan Bakorwil II Bojonegoro untuk membangun komunikasi dimulai dengan menjalin hubungan baik dengan pemerintah atau dinas di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro.
Koordinasi Bakorwil II Bojonegoro .
Selain itu.
Bakorwil II Bojonegoro melakukan monitoring dengan terjun langsung ke dinas terkait mendapatkan data dan informasi terkait pemerintahan dan Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan monitoring dan tinjau lapangan yang dilakukan oleh Bakorwil II Bojonegoro di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto :
dengan baik.
Hal ini disampaikan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten dalam kesempatan wawancara 5 April 2024, selama ini mereka tidak menemui kendala untuk berkomunikasi dengan Bakorwil II Bojonegoro.
Hal yang serupa disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam wawancara pada tanggal 22 April 2024 bahwa upaya yang dilakukan oleh Bakorwil Bojonegoro dalam membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja sudah efektif.
Terlebih dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan ini.
Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan selama ini efektif.
Mereka menekankan bahwa ketika ada kendala.
Bakorwil mampu menengahi.
Sebagai contoh, dalam koordinasi dengan Gresik, ketika muncul gagasan untuk menentukan titik temu.
Bakorwil berhasil mengundang Kabupaten Mojokerto untuk bersama-sama mencari solusi.
Lain halnya dengan komunikasi Bakorwil Bojonegoro dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang berjalan baik, justru terdapat catatan bahwa belum pernah ada pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto dalam konteks pengelolaan Sungai Kali Lamong.
Hal ini disampaikan oleh pihak Kabupaten Gresik yang menyatakan bahwa mereka belum pernah duduk bersama dengan Pemerintah Mojokerto untuk membahas aliran Sungai Kali Lamong.
Meskipun begitu upaya Bakorwil Bojonegoro dalam membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya dinilai sudah efektif.
Koordinasi yang dilakukan mampu menjembatani kebutuhan dan permasalahan yang ada di kabupaten-kabupaten dalam wilayah kerjanya.
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bakorwil Bojonegoro telah membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan dinas terkait dan pemerintah kabupaten di wilayah Alur informasi antara Bakorwil Bojonegoro.
Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto berjalan secara terstruktur dan sistematis.
Terdapat prosedur komunikasi yang baku, dengan adanya surat menyurat dan notulen rapat yang terdokumentasi dengan baik.
Penyedian website juga menambah fasilitasi komunikasi dan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.
Gambar 4.
Monitoring Lahan oleh Bakorwil II Bojonegoro Bersama Kabupaten Gresik Sumber : Arsip Bakorwil II Bojonegoro Gambar 5.
Monitoring Jembatan Talun Brak oleh Bakorwil II Bojonegoro Bersama Kabupaten Mojokerto Sumber : Arsip Bakorwil II Bojonegoro Monitoring dan tinjau lapangan memberikan data dan informasi penting yang digunakan dalam pengambilan keputusan koordinasi.
Hasil monitoring menunjukkan Pembebasan lahan di Kabupaten Gresik telah diselesaikan, tetapi di Kabupaten Mojokerto masih terdapat lahan yang belum dibebaskan yang menghambat pembangunan tanggul.
Menurut keterangan Perangkat Desa Wotansari, lahan yang belum dibebaskan merupakan lahan atas nama Jaman dan Wasirah dengan luas yang hampir 000 meter persegi.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan studi larap namun anggaran belum tersedia, sehingga diperlukan kajian ulang.
Jembatan Talun Brak mengalami kerusakan akibat banjir, memerlukan perbaikan pada struktur bangunan atas dan bawah.
Sejauh ini komunikasi antara Bakorwil Bojonegoro dengan kabupaten/kota di wilayahnya sudah terjalin Kesadaran Pentingnya Koordinasi Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro Koordinasi merupakan salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksana pembangunan di suatu daerah guna mempercepat proses pembangunan (Rukayat dkk, 2.
Publika.
Volume 12 Nomor 3 Tahun 2024, 681-692 Koordinasi di dalam organisasi publik atau instansi pemerintah pada intinya adalah untuk menyatukan segala upaya dan tindakan harmonis untuk mencapai tujuan bersama (Andini dan Ridwan, 2.
Koordinasi yang melibatkan pihak-pihak yang bekerja sama dalam suatu menyampaikan informasi hasil koordinasi yang ada (Anisah dan MaAoruf, 2.
Sehingga koordinasi bisa diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan tindakan untuk mencapai tujuan yang sama.
Sedangkan arti pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan dan pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran dan perluasan wawasan manusia (Rohman.
Dilakukannya koordinasi pembangunan bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan dengan menghubungkan dan menyatukan kegiatan pembangunan.
Sehingga terwujudlah kerjasama yang terarah untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
Pelaksanaan kemampuan para pejabat penanggung jawab pelaksanaan Tingkat pembangunan harus mendapatkan perhatian dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan.
Maka dari itu diharapkan adanya sistem koordinasi yang efektif untuk menjadikan tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan lebih baik.
Koordinasi dalam pembangunan menjadi sangat penting terutama di wilayah perbatasan antar daerah atau Hal ini dikarenakan wilayah perbatasan seringkali menjadi titik di mana kepentingan dan sumber daya saling berbenturan, sehingga diperlukan kerja sama yang sinergis untuk mengelola potensi dan tantangan yang Dalam situasi seperti inilah peran Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil mengkoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan kabupaten/kota.
Seperti yang telah disampaikan oleh pihak Bakorwil Bojonegoro dalam wawancara terkait penting koordinasi pembangunan, bahwa koordinasi pembangunan diperlukan untuk menjaga harmonisasi dan sinergi dengan daerah lain, terutama di wilayah kabupaten/kota yang berada di perbatasan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi satu daerah tetapi juga mendukung kesejahteraan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
Dalam wawancara pada 22 April 2024.
Pihak Kabupaten Mojokerto menyampaikan hal serupa bahwa mereka menekankan pentingnya koordinasi untuk mendukung dan mencapai tujuan pembangunan bersama.
Pihak Kabupaten Gresik juga menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan.
Kabupaten Gresik menekankan pentingnya koordinasi untuk menghasilkan sistem penanganan banjir atau bencana yang menyeluruh, mengingat posisi mereka di hilir yang selalu menerima kiriman dari hulu dan mendapat dampak dari keuntungan tersebut.
Dalam kasus bencana alam peluang kerjasama penanganan antara pemerintah kabupaten/kota yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.
Kerjasama tersebut tentu dilandasi kesadaran masing-masing pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik secara bersama-sama.
Misalnya dalam kasus bencana erupsi gunung kelud.
Gunung Bromo.
Banjir di DAS Bengawan Solo di Jawa Timur.
Beberapa daerah yang kena dampak langsung dapat mengimplementasikan konsep kerjasama natar daerah dengan pembagian tugas dan fungsi yang proporsional.
(MaAoruf & Isbandono, 2.
Seperti halnya penanganan banjir Kali Lamong ini, pemerintah Kabupaten Gresik dan Mojokerto membutuhkan koordinasi untuk kerjasama dalam pembangunan infrastruktur berupa tanggul.
Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan dari ketiga instansi tersebut dapat disimpulkan bahwa pejabat yang berwenang dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto memiliki pemahaman terhadap pentingnya koordinasi.
Hal ini disebabkan beragamnya tantangan dan potensi yang ada di wilayah perbatasan.
Mereka menyadari bahwa tanpa adanya koordinasi yang baik, pembangunan yang dilakukan di daerah perbatasan tidak akan terealisasikan.
Oleh karena itu, sinergi antar wilayah menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lancar, efektif, dan membawa manfaat bagi kedua wilayah yang Dalam meningkatkan koordinasi pembangunan infrasturktur lintas kabupaten Bakorwil II Bojonegoro mengadakan rapat koordinasi yang mempertemukan perwakilan pemerintah kabupaten kedua belah pihak dan dinas teknis terkait untuk merumuskan rencana pembangunan bersama dan menangani masalah masalah yang muncul.
Menurut hasil observasi peneliti, rapat koordinasi yang dilaksanakan diikuti dengan baik oleh kedua pemerintah kabupaten.
Sehingga mencapai kesepakatan untuk pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.
Dalam konteks pelaksanaan hasil kesepakatan yang diperoleh setelah rapat koordinasi, kedua kabupaten sama sama menunjukkan komitmen yang baik untuk pelaksanaannya.
Kedua kabupaten telah sepakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan pembangunan.
Koordinasi Bakorwil II Bojonegoro .
Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penelitian ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya koordinasi dari Bakorwil Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan infratsruktur lintas kabupaten.
Kedua pemerintah kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto menyepakati untuk bekerja sama dan menerapkan kesepakatan yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kemampuan untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi proses pembangunan dengan baik.
Pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto melibatkan beberapa pihak penting.
Berdasarkan dokumentasi berita acara rapat koordinasi dan fasilitasi pembebasan lahan pengendalian banjir Kali Lamong dan penanganan kerusakan Jembatan Talun Brak lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto, berikut ini adalah partisipan yang terlibat dalam rapat koordinasi :
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.
Pemerintah Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
Pemerintah Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
BBWS Bengawan Solo.
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, dan BPKAD Provinsi Jawa Timur.
Keterlibatan berbagai instansi ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar.
Bakorwil II Bojonegoro sendiri berperan sebagai badan koordinasi perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memfasilitasi dan menghubungkan kedua pemerintah kabupaten untuk merumuskan kesepakatan pembangunan bersama.
Dalam proses koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten, terdapat ahli pembangunan yang turut terlibat yakni BBWS Bengawan Solo.
Keterlibatan ahli ini sangat penting untuk memberikan masukan teknis dan profesional yang diperlukan dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkualitas dan Keterlibatan Balai Besar Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ini dikarenakan wilayah perbatasan yang belum mendapatkan pembebasan lahan berada di Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang merupakan wilayah administratif dari balai besar tersebut.
Adapun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) ini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung.
Kompetisi Partisipan Koordinasi Pembangunan Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang dimiliki sumber daya manusia yang bekerja dalam suatu unit organisasi atau perusahaan (Hariani dkk, 2.
Berdasarkan pendapat dari Robin .
, pengertian kompetensi yaitu suatu kemampuan .
atau kapasitas seseorang guna melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.
Sedangkan arti partisipan menurut Tilaar .
menjelaskan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dengan mengupayakan perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
Poerbakawatja .
menyebutkan bahwa partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dari suatu yang berpusat pada kepentingan dan memikul tanggungjawab sesuai kewajibannya.
Jika kedua kata kompetensi dan partisipan digabungkan maka akan mendapatkan makna kalimat Menurut Apriliana dkk .
adalah kompetensi pertisipan ini merasionalkan bagaimana hasil yang ada jika koordinasi berjalan secara efektif atau menjadi nilai dasar dari koordinasi itu sendiri.
Kompetensi partisipan di dalam indikator koordinasi mengukur apakah ada pejabat yang terlibat dan apakah ada ahli pembangunan yang terlibat dalam koordinasi perencanaan infrastruktur (Andini dan Ridwan, 2.
Maka dari indikator kompetensi partisipan ini kita akan melihat apakah ada keterlibatan pejabat yang berwenang dan ahli Pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada kompetensi partisipan termasuk pejabat yang berwenang dan ahli pembangunan.
Pejabat bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis dan mengatur kebijakan Kompetensi pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, pengetahuan regulasi dan peraturan terkait pembangunan, dan Publika.
Volume 12 Nomor 3 Tahun 2024, 681-692 dan tampungan air lainnya, serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
Pengaturan tugas dan fungsi BBWS berdasarkan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
Koordinasi yang efektif antara pejabat berwenang dan ahli pembangunan sangat penting untuk kesuksesan perencanaan pembangunan.
Pejabat berwenang harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian ahli pembangunan dalam merancang kebijakan dan program yang efektif.
Di sisi lain, ahli pembangunan perlu memahami konteks kebijakan dan politik yang memengaruhi pengambilan keputusan pejabat Sinergi antara berbagai pihak yang terlibat akan membantu memastikan pelaksanaan pembangunan dengan efisien, efektif, dan sesuai tujuan yang ingin Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui adanya pejabat berwenang yang terlibat dalam koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.
Tak hanya pejabat berwenang, koordinasi pembangunan ini juga menghadirkan ahli pembangunan yakni Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Dengan adanya partisipasi dari pejabat berwenang dan ahli pembangunan ini dapat memberikan sinergi yang baik untuk koordinasi pembangunan yang mengikat individu untuk melakukan suatu aksi untuk menuju satu tujuan.
Komitmen dalam koordinasi pembangunan mengacu pada keinginan dan keterlibatan aktif semua pihak terkait dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
Isentif dalam konteks koordinasi pembangunan merujuk pada stimulus atau dorongan yang diberikan kepada berbagai pihak untuk mendorong partisipasi aktif dan Dalam proses pencapaian kesepakatan, penyatuan kegiatan koordinasi antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto terjadi melalui rapat yang diadakan.
Pihak Bakorwil Bojonegoro menyampaikan :
Dalam rapat tersebut, kedua pihak bersama-sama membahas kebutuhan masyarakat di kedua kabupaten.
Rapat ini menjadi forum utama untuk mencapai kesepakatan dan merumuskan langkah-langkah yang perlu Berikut ini adalah dokumentasi rapat fasilitasi dan koordinasi lintas kabupaten yang diselenggarakan oleh Bakorwil II Bojonegoro :
Kesepakatan.
Komitmen, dan Insentif dalam Koordinasi Pembangunan Dalam konteks koordinasi pembangunan, konsep kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi merupakan prinsip-prinsip yang penting untuk memastikan keberhasilan kolaborasi antar berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian (Gumanti, 2.
Kesepakatan dalam koordinasi pembangunan merujuk pada upaya untuk mencapai pemahaman bersama antara berbagai pemangku kepentingan tentang tujuan, prioritas, dan langkahlangkah yang akan diambil dalam pelaksanaan Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi.
Komitmen merupakan perwujudan dan kerelaan seseorang dalam bentuk pengikatan dengan diri sendiri atau organisasi yang digambarkan oleh besarnya usaha untuk mencapai tujuan pribadi dan visi bersama (Pratiwi, 2.
Cohen dalam Yusuf dan Sarif .
menyebutkan bahwa komitmen adalah kekuatan untuk Gambar 6.
Pelaksanaan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Lintas Kabupaten Sumber : Arsip Bakorwil II Bojonegoro Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebagai upaya dalam koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kabupaten, pada hari Selasa 30 Mei 2023 di Ruang Rapat Kantor Bakorwil II Bojonegoro menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengajukan proposal kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan Talun Brak yang rusak akibat bencana.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten juga berharap agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menawarkan opsi alternatif yang lebih cepat dalam penanganan kerusakan jembatan tersebut.
Penanganan jembatan Talun Brak dapat di usulkan melalui mekanisme bantuan keuangan Provinsi.
Koordinasi Bakorwil II Bojonegoro .
Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2023 mengalokasikan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk wilayah prioritas utama yang terdampak banjir dan berharap pada tahun 2024 memprioritaskan Desa Wotansari.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan upaya pengendalian banjir Kali Lamong dengan membangun tanggul sepanjang 500m di desa Banyulegi kecamatan Dawar Blandong dan sudah melakukan studi Larap sebagai acuan untuk pembebasan tanah.
Apabila pembebasan lahan sudah terselesaikan segera menginformasikannya kepada BBWS Bengawan Solo yang kemudian akan mengusulkan penanganan fisiknya.
Selain menghasilkan kesepakatan tersebut, pada rapat koordinasi juga disampaikan solusi dan rekomendasi tindak lanjut oleh Bakorwil II Bojonegoro.
Hal ini tercantum pada surat Bakorwil Bojonegoro yang dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.
Untuk penanganan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul, berikut ini adalah solusi dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Bakorwil II Bojonegoro :
Kedua Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kabupaten Gresik diminta untuk melakukan pembebasan lahan yang belum selesai agar BBWS Bengawan Solo dapat segera memulai pembangunan tanggul/paravet.
Apabila Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyelesaikan studi lapangan terkait penanganan Kali Lamong diharapkan segera menyampaikan kepada BBWS Bengawan Solo untuk diajukan dalam usulan penanganan fisik.
Dalam rangka pengendalian banjir di Kali Lamong.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto diminta untuk membangun tanggul sementara di daerah yang biasanya terdampak banjir dari Sungai Kali Lamong.
Sedangkan untuk pembangunan jembatan Talun Brak yang mengalami kerusakan.
Bakorwil II Bojonegoro memberikan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :
Sebagai solusi jangka pendek terhadap Jembatan Talun Brak, bisa dilakukan penambahan tiang panjang sementara sebagai penguat dan penutupan jembatan ketika terjadi curah hujan tinggi.
Untuk mengurangi beban pada Jembatan Talun Brak dapat dipertimbangkan penambahan petugas jaga yang bergantian untuk kendaraan motor yang Mengingat pentingnya Jembatan Talun Brak sebagai akses utama bagi warga setempat, dinas terkait diminta untuk menambahkan rambu peringatan bagi pengguna jalan yang melewati jembatan.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan segera mengambil langkah untuk memulai proses pembangunan Jembatan Talun Brak dan jika menghadapi kendala, dapat langsung berkomunikasi dengan dinas terkait.
Menanggapi hasil kesepakatan tersebut pihak kabupaten Mojokerto memberikan kesan yang baik.
Dalam wawancara pada tanggal 22 April 2024 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, dijelaskan bahwa fungsi koordinasi sebenarnya adalah untuk mengetahui daerah mana yang belum tersentuh pembangunannya, dengan harapan Bakorwil dapat menekan atau mendukung pembangunan.
Setelah mendapatkan hasil kesepakatan yang sesuai, kedua Pemerintah Kabupaten Gresik dan Mojokerto berkomitmen untuk menjalankannya dengan baik.
Berdasarkan hasil observasi penulis Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto sama-sama menunjukkan ketaatan dan konsekuensi dalam melaksanakan hasil dari rapat koordinasi.
Hingga saat ini kedua pemerintah kabupaten masih sering menjalin komunikasi untuk menentukan gagasan yang sama.
Ini mencerminkan komitmen kedua daerah untuk bekerja sama dan memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat diimplementasikan dengan baik.
Hal ini didukung dengan pernyataan dari pihak Bakorwil II Bojonegoro dalam wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 di kantor Bakorwil II Bojonegoro bahwa kedua pihak kabupaten sama-sama konsekuen dalam melaksanakan hasil dari rapat koordinasi.
Namun sangat disayangkan dari hasil kesepakatan tersebut tidak ada sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan hasil kesepakatan Pernyataan tersebut dapat penulis konfirmasi setelah melakukan wawancara dengan ketiga informan dari Bakorwil II Bojonegoro.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.
Hal ini mencerminkan dalam pelaksanaan koordinasi ini Bakorwil II Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto memilih pendekatan yang lebih kolaboratif dan fokus pada penyelesaian masalah secara bersama-sama daripada penerapan sanksi.
Kontinuitas Perencanaan Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan koordinasi perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.
Abbas .
menyampaikan bahwa kontinuitas perencanaan adalah Publika.
Volume 12 Nomor 3 Tahun 2024, 681-692 tindak lanjut dan perubahan yang dihasilkan dari program/koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
Kontinuitas perencanaan merupakan prinsip penting dalam menjaga koordinasi yang efektif dan memastikan bahwa perubahan dan umpan balik yang muncul dalam proses pembangunan dikelola secara optimal.
Kontinuitas perencanaan mencakup serangkaian proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, implementasi, evaluasi, dan adaptasi kebijakan Ini melibatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum.
Menurut Wangke .
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya melakukan sinergi untuk membangun infrastruktur di Pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto memiliki dampak penting dalam mempercepat proses pembangunan dan memastikan keberlanjutan proyekproyek yang ada.
Dengan adanya koordinasi ini.
Kabupaten Gresik tidak lagi harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan izin dari pemerintah pusat maupun Hal ini disampaikan dalam wawancara pada 5 April 2024, berikut dijelaskan bahwa jika mereka hanya menunggu, prosesnya akan lebih lama.
Dengan koordinasi, mereka bisa mendekati pemerintah pusat maupun provinsi untuk mendapatkan izin, sehingga Kabupaten Gresik dapat lebih cepat menangani masalah yang ada.
Proses koordinasi yang lebih cepat memungkinkan daerah untuk segera menangani kebutuhan pembangunan, khususnya dalam infrastruktur yang mendesak.
Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif dapat memfasilitasi akses yang lebih cepat ke sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat Pihak Kabupaten Mojokerto menambahkan bahwa jika infrastruktur berhasil dilaksanakan, otomatis akan berdampak positif pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi lebih lancar.
Hal serupa juga disampaikan oleh Bakorwil II Bojonegoro dalam wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 di kantor Bakorwil II Bojonegoro.
Mereka menyatakan bahwa dengan meningkatnya akses mobilitas, roda ekonomi masyarakat juga akan kembali berputar dan dampaknya akan terasa lebih signifikan bagi masyarakat.
Ketika infrastruktur berhasil dibangun dan diimplementasikan, dampaknya langsung terasa pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Infrastruktur yang baik dapat memperlancar aktivitas sehari-hari, meningkatkan mobilitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, sejauh ini tindak lanjut dari Bakorwil Bojonegoro terkait hasil pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto masih belum terlihat.
Pernyataan ini disampaikan oleh pihak Kabupaten Gresik melalui wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 April 2024 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, bahwa selama ini belum ada lagi tindak lanjut dari Bakorwil II Bojonegoro setelah dilakukannya rapat koordinasi.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun koordinasi awal sudah dilakukan, masih diperlukan langkah-langkah konkret dari Bakorwil II Bojonegoro untuk memastikan kelanjutan dari kesepakatan yang telah dicapai.
Bakorwil II Bojonegoro kemudian menyampaikan bahwa tindak lanjut seperti monitoring dan tinjau lapangan akan dilaksanakan setelah proses pembangunan selesai.
Monitoring dan peninjauan lebih lanjut memang diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
Dengan melakukan monitoring dan peninjauan lapangan.
Bakorwil II Bojonegoro dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga saat ini perkembangan pembangunan di daerah perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto berjalan secara bertahap.
Pihak Kabupaten Mojokerto menyampaikan dalam wawancara pada tanggal 22 April 2024 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, pembangunan saat ini masih dilakukan secara bertahap dan berharap akan selalu mendapat dukungan dari Bakorwil II Bojonegoro.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik bahwa pembangunan tanggul di daerah perbatasan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto sedang dalam proses pembangunan.
Meskipun proses pembangunan infrastruktur ini memerlukan waktu, ada optimisme bahwa dengan dukungan berkelanjutan dari Bakorwil II Bojonegoro, pembangunan akan terus berlanjut dan memberikan hasil yang positif.
Koordinasi yang telah dilaksanakan memperlihatkan interaksi antara objek dan subjek pembangunan.
Dalam hal ini objek pembangunan mengarah kepada program pembangunan infrastuktur lintas kabupaten, sedangkan subjek pembangunan adalah pemerintah daerah, intansi tekait, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses pembangunan.
Interaksi antara obyek dan subyek pembangunan tersebut memerlukan komunikasi dan kolaborasi untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan masyarakat.
Maka disinilah Bakorwil Bojonegoro memainkan peran penting Koordinasi Bakorwil II Bojonegoro .
untuk memfasilitasi dan mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan yang berkelanjutan.
Pelaksanaan pembangunan terus diupayakan oleh kedua kabupaten terkait.
Pemerintah Kabupaten Gresik dan Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat hubungan antar kabupaten.
Komitmen ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Proses pembangunan infrastruktur ini tidak hanya membawa dampak positif bagi kedua kabupaten tersebut, tetapi juga bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan.
Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa melalui koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto, umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan, sementara perubahan terhadap hasil kesepakatan dapat ditangani dengan fleksibilitas dan adaptabilitas.
Dengan pendekatan ini, pembangunan lintas kabupaten dapat menjadi lebih diakses oleh pemerintah dan masyarakat umum.
Kedua pemerintah kabupaten menunjukkan komitmen tinggi dalam mengikuti dan menerapkan hasil koordinasi, memastikan pembangunan berjalan harmonis dan efektif.
Kesadaran akan pentingnya koordinasi terlihat jelas dari kedua pemerintah kabupaten tersebut.
Keterlibatan pejabat berwenang dan ahli pembangunan dalam Rapat menghasilkan kesepakatan yang baik antara pemerintah Kabupaten Gresik dan Mojokerto, meskipun tidak ada sanksi bagi yang melanggar atau insentif bagi Proses menunjukkan interaksi yang baik antara objek dan subjek Bakorwil II Bojonegoro mampu mengintegrasikan umpan balik dari kedua belah pihak ke dalam proses perencanaan, dengan kemampuan untuk menangani perubahan hasil kesepakatan secara fleksibel dan adaptif.
Pendekatan ini membuat pembangunan lintas kabupaten di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro menjadi lebih terarah.
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang dilakukan terkait peran kelembagaan kelembagaan Bakorwil II Bojonegoro dalam koordinasi pembangunan infrastruktur lintas Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto, peneliti memiliki beberapa saran untuk perbaikan peran kelembagaan Bakorwil II Bojonegoro dalam koordinasi pembangunan, sebagai berikut :
Peningkatan berkelanjutan: Bakorwil II Bojonegoro perlu mengadakan pertemuan rutin dan komunikasi yang berkelanjutan akan membantu menangani kendala yang muncul dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat koordinasi tetap selaras dalam mencapai tujuan pembangunan.
Bakorwil II Bojonegoro juga perlu membangun platform komunikasi yang efektif untuk berbagi informasi perkembangan progres pembangunan.
Monitoring dan evaluasi secara berkala : Bakorwil II Bojonegoro perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pembangunan yang telah Peninjauan lapangan secara rutin akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini.
Selain itu juga diperlukan evaluasi menyeluruh setelah proyek selesai untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki di masa mendatang.
Pendekatan kolaboratif dan inklusif : Koordinasi yang dilaksanakan perlu melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hal ini dapat memberikan perspektif Ucapan Terima Kasih Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam penelitian ini.
Seluruh Bapak dan Ibu Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya.
Bapak Muhammad Farid MaAoruf.
Sos.
AP.
selaku dosen pembimbing skripsi.
Ibu Eva Hany Fanida.
AP.
AP.
dosen penguji dan dosen pembimbing akademik.
Bapak Deby Febriyan Eprilianto.
Sos.
MPA
selaku dosen penguji.
Pemerintah Kabupaten Gresik.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dan Bakorwil II Bojonegoro.
PENUTUP
Simpulan Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan mengenai koordinasi Badan Koordinasi Wilayah II Bojonegoro dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik dan Mojokerto, ditemukan bahwa proses tersebut telah berlangsung dengan baik.
Aspek komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi para partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, serta kontinuitas perencanaan semuanya tercapai.
Komunikasi antara Bakorwil Bojonegoro dengan pemerintah kabupaten terkait berjalan lancar, didukung oleh penyediaan informasi melalui situs web yang dapat Publika.
Volume 12 Nomor 3 Tahun 2024, 681-692 yang lebih luas dan memastikan bahwa proyek benar-benar Serta semua pihak yang terlibat dalam koordinasi harus mampu menjaga silaturahmi dan hubungan baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Pendekatan ini akan membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan memfasilitasi koordinasi yang lebih lancar.
Tindak lanjut yang konsisten : Bakorwil II Bojonegoro perlu menetapkan langkah tindak lanjut yang jelas dan dapat diukur untuk memastikan bahwa hasil koordinasi dan rekomendasi yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan dengan baik.
Nawawi.
Administrasi Pendidikan.
Jakarta:
Gunung Agung.
Nurhayanto.
Triyono.
, & Yuniarsih.
Koordinasi Pembangunan Fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.
Governance.
Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Poerbakawatja.
Ensiklopedi Pendidikan.
Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
Pratiwi.
Komitmen Mengajar.
Yogyakarta:
ANDI.
Putra.
Charin.
, & Rahmi.
Pembangunan Kawasan Perbatasan: Efektivitas Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut Di Kabupaten.
Jurnal Dinamika Pemerintahan, 31-45.
DAFTAR PUSTAKA