J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 Page 51-60 P-ISSN: x-x E-ISSN: x-x https://ojs.
id/index.
php/jmebi/ Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai Emystom Madeten1.
Kristian Hoegh Pride Lambe2.
Baharuddin3 1,2,.
Magister Manajemen.
Universitas Kristen Indonesia Paulus.
Makassar.
Indonesia Submitted: 21-06-2025 |Review 25-06-2025 | Revision 29-06-2025 | Accepted 10-07-2025 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dogiyai.
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD mampu menyederhanakan proses penyusunan RKA dan meningkatkan ketepatan alokasi anggaran melalui pemetaan program berbasis Meskipun demikian, efektivitas implementasi SIPD masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta minimnya pelatihan teknis.
SIPD dinilai turut memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi, namun pemanfaatannya belum optimal.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam mendorong penggunaan SIPD secara maksimal untuk mendukung tata kelola anggaran yang lebih efisien dan Kata kunci: SIPD.
Rencana Kerja Anggaran.
Efektivitas.
Kinerja.
Satpol PP Abstract This study aims to evaluate the effectiveness of the Regional Government Information System (SIPD) in the preparation of the Work and Budget Plan (RKA) and its contribution to improving the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Dogiyai Regency.
A descriptive qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews, direct observation, and document analysis.
The findings reveal that SIPD facilitates a more structured and performance-based budgeting process, enhancing the accuracy of budget allocation.
However, its implementation remains hindered by limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient technical training.
SIPD has been recognized for reinforcing accountability and transparency in organizational performance, although its utilization is not yet optimal.
Enhancing staff capacity and providing adequate infrastructure are key factors in maximizing SIPD's role in supporting more efficient and measurable budget planning and public service Keywords: SIPD.
Work and Budget Plan.
Effectiveness.
Performance.
Satpol PP E-mail: madetenemistom@gmail.
E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.
E-mail: dr_baharuddin05@gmail.
Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai (Madeten.
Lambe.
Baharuddin.
, 2025 )
Pendahuluan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik .
ood governanc.
Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tepat sasaran, terukur, dan berbasis kinerja (Mardiasmo, 2.
RKA menjadi dasar perencanaan dan penganggaran tahunan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki fungsi strategis dalam penegakan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum (Kementerian Dalam Negeri, 2.
Untuk meningkatkan kualitas penyusunan RKA, pemerintah telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform digital yang terintegrasi dan digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja daerah (Permendagri No.
70 Tahun 2.
Namun, implementasi SIPD di berbagai daerah masih menghadapi tantangan teknis dan nonteknis, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur digital yang belum memadai, hingga rendahnya literasi teknologi di kalangan aparatur (Halim.
Moleong, 2.
Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Dogiyai.
Provinsi Papua Tengah.
Berdasarkan observasi awal dan hasil evaluasi internal, proses penyusunan RKA di lingkungan Satpol PP Kabupaten Dogiyai belum sepenuhnya efektif.
Banyak dokumen perencanaan disusun hanya sebagai pemenuhan administratif, bukan berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat.
Hal ini mengakibatkan tidak sinkronnya antara program dan kebutuhan lapangan, serta rendahnya akuntabilitas kinerja Satpol PP.
Hambatan teknis seperti terbatasnya akses internet dan perangkat kerja, serta rendahnya pemahaman aparatur terhadap SIPD, memperburuk situasi tersebut.
Sebagai ilustrasi, berikut disajikan data kendala implementasi SIPD di lingkungan Satpol PP Kabupaten Dogiyai berdasarkan hasil observasi dan wawancara:
Tabel 1.
Kendala Implementasi SIPD di Satpol PP Kabupaten Dogiyai Jenis Kendala Persentase Responden (%) Terbatasnya pelatihan teknis Akses internet tidak stabil 3 Kurangnya perangkat komputer Rendahnya pemahaman SIPD Minimnya data pendukung Sumber: Wawancara langsung dengan aparatur Satpol PP Kabupaten Dogiyai, 2025.
Situasi ini menunjukkan bahwa SIPD belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyusunan RKA yang berkualitas.
Padahal, dalam konteks pengelolaan anggaran berbasis kinerja, efektivitas penggunaan SIPD sangat menentukan arah, strategi, dan keberhasilan pelaksanaan program daerah.
Lemahnya perencanaan tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan alokasi anggaran, tetapi juga menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Suparmoko, 2.
Penelitian ini menjadi penting karena menyasar permasalahan mendasar dalam tata kelola keuangan publik di daerah, yakni efektivitas perencanaan anggaran melalui sistem digital yang telah diwajibkan secara nasional.
Dengan mengkaji efektivitas implementasi SIPD di Satpol PP Kabupaten Dogiyai, studi ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami hambatan struktural dan teknis dalam penyusunan J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 RKA serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi lokal secara nyata.
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
Tinjauan Literatur Grand Theory: Efektivitas Organisasi dan Sistem Informasi Publik Penelitian ini berpijak pada teori Efektivitas Organisasi, khususnya dalam konteks sektor publik.
Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi secara optimal, sesuai dengan input, proses, dan output yang telah dirancang (Daft, 2.
Dalam sektor pemerintahan, efektivitas tidak hanya diukur dari hasil kinerja, tetapi juga dari tingkat akuntabilitas, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap regulasi dan perencanaan strategis (Boyne, 2003.
Pollitt & Bouckaert, 2.
Secara lebih khusus, penelitian ini juga dipandu oleh teori Sistem Informasi Manajemen Publik, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam birokrasi publik ditentukan oleh integrasi antara sistem, manusia, proses, dan regulasi (Heeks, 2006.
Dwivedi et al.
, 2.
SIPD sebagai sistem digital penganggaran dan perencanaan daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mendukung penyusunan RKA berbasis kinerja (Kusnadi, 2.
Konsep SIPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah platform terpadu yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendukung pengelolaan informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan kinerja pemerintahan daerah secara elektronik (Kemendagri, 2.
SIPD bertujuan menyatukan berbagai proses perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem digital yang akuntabel dan efisien.
Sementara itu.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap OPD sebagai dasar dalam penyusunan APBD.
RKA mencerminkan hubungan antara target kinerja dan alokasi anggaran secara sistematis dan terukur (Kementerian Dalam Negeri, 2.
RKA yang baik harus mengacu pada dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD.
Renstra OPD, dan RKPD.
Menurut Fitriyani et al.
, penyusunan RKA yang efektif memerlukan pendekatan berbasis data, sistem informasi yang andal, serta koordinasi antarlembaga yang kuat.
Tanpa itu.
RKA berpotensi menjadi dokumen formalitas yang tidak mencerminkan kebutuhan riil maupun prioritas strategis.
Efektivitas Sistem Informasi dalam Sektor Publik Beberapa studi kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, dukungan manajemen, serta kesiapan infrastruktur digital (Dwivedi et al.
, 2020.
Santoso & Putri.
Selain itu, keberhasilan sistem seperti SIPD juga ditentukan oleh sejauh mana sistem tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
Dalam konteks daerah tertinggal seperti Dogiyai, implementasi SIPD menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan jaringan, keterampilan teknis yang Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai (Madeten.
Lambe.
Baharuddin.
, 2025 )
rendah, dan minimnya pelatihan (Kurniawan et al.
, 2.
Oleh karena itu, efektivitas SIPD tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga dari integrasi sistem tersebut dengan proses organisasi dan budaya kerja yang mendukung akuntabilitas.
Perspektif Konseptual dalam Penelitian Kualitatif Sebagai penelitian kualitatif, studi ini menggunakan pendekatan interpretatif, yaitu memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk oleh pemaknaan aktor-aktor birokrasi terhadap sistem dan proses anggaran (Creswell & Poth, 2.
Peneliti tidak hanya mengevaluasi hasil atau keluaran dari penggunaan SIPD, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana para aparatur memahami, merespons, dan memaknai penggunaan sistem tersebut dalam praktik keseharian mereka.
Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa efektivitas bukan sekadar soal kinerja terukur, tetapi juga hasil dari proses interaksi sosial, pengalaman, serta konteks lokal yang melingkupi pelaksanaan kebijakan digital di tingkat daerah.
Oleh karena itu, makna efektivitas SIPD dalam penyusunan RKA dapat bervariasi antara satu OPD dengan yang lain, tergantung pada kapasitas, budaya organisasi, dan lingkungan Definisi Operasional Berdasarkan penjabaran teori dan literatur di atas, maka definisi operasional konsep utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
A SIPD: Sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana pembangunan, penganggaran, dan pelaporan, yang diakses melalui platform nasional terintegrasi (Kemendagri, 2.
A Efektivitas: Tingkat keberhasilan penggunaan SIPD dalam menyusun RKA secara tepat, akurat, akuntabel, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi (Daft, 2.
A RKA: Dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang disusun oleh OPD berdasarkan dokumen perencanaan strategis daerah (Kemendagri, 2.
A Kinerja Satpol PP: Ukuran keberhasilan Satpol PP dalam menjalankan tugas pokoknya, seperti penegakan perda dan pelayanan publik, yang dipengaruhi oleh efisiensi perencanaan dan penggunaan anggaran (Ifrelresearch.
org, 2.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, dan makna di balik penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dogiyai.
Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi pengalaman subjek, konteks lokal, serta berbagai faktor sosial-organisasional yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi publik.
Desain penelitian ini bersifat eksploratif-deskriptif, dengan fokus pada eksplorasi proses penyusunan RKA melalui SIPD dan bagaimana proses tersebut berdampak terhadap kinerja organisasi.
Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mendalami pemahaman aktor-aktor birokrasi terhadap J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 sistem yang mereka operasikan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang peningkatan efektivitas.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Satpol PP Kabupaten Dogiyai yang terlibat dalam proses penyusunan RKA.
Karena sifat penelitian kualitatif tidak bertujuan generalisasi statistik, maka penarikan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam topik yang diteliti.
Sampel penelitian terdiri dari lima informan kunci, yaitu: Kepala Satpol PP.
Sekretaris (PPK).
Kepala Seksi (PPTK).
Pembantu Bendahara, dan Plt.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dogiyai.
Papua Tengah, yang dipilih secara sengaja karena menjadi lokasi implementasi SIPD dalam penyusunan RKA OPD.
Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan penuh, yaitu pada bulan Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan siklus penginputan dan penyusunan anggaran di SIPD.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: .
wawancara mendalam semi-terstruktur, untuk menggali pandangan, pengalaman, dan evaluasi informan terhadap proses penyusunan RKA melalui SIPD.
observasi langsung, terhadap kegiatan perencanaan, input data, dan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP.
studi dokumentasi, yang mencakup analisis terhadap dokumen RKA.
Renstra.
RPJMD, hasil evaluasi kinerja, notulen rapat, dan panduan penggunaan SIPD.
Kombinasi ketiga teknik ini memberikan triangulasi data yang memperkuat validitas temuan penelitian.
Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman .
, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi relevan dari wawancara dan dokumen sesuai fokus Kemudian, data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu.
Terakhir, kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan temuan-temuan kunci, yang kemudian diverifikasi ulang dengan bukti dokumenter dan pendapat informan lain untuk memastikan konsistensi makna.
Metode ini memungkinkan peneliti memahami secara utuh konteks, persepsi, dan dinamika implementasi SIPD dalam penyusunan RKA secara realistis dan kontekstual.
Keandalan data dijaga melalui triangulasi sumber, validasi partisipan .
ember chec.
, dan pencatatan proses pengambilan data secara sistematis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang memiliki peran strategis dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Satpol PP Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai (Madeten.
Lambe.
Baharuddin.
, 2025 )
Kabupaten Dogiyai.
Karakteristik responden disajikan pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2.
Karakteristik Informan Penelitian Jabatan Pendidikan Terakhir Lama Bekerja Keterlibatan dalam RKA Kepala Satpol PP 10 tahun Penanggung jawab Sekretaris (PPK) 8 tahun Koordinator Kepala Seksi (PPTK) 7 tahun Teknis kegiatan Pembantu Bendahara 6 tahun Administrasi keuangan Plt.
Kabid Perlindungan Masyarakat 5 tahun Usulan kegiatan Kelima informan memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dan tingkat pendidikan yang relatif memadai.
Seluruhnya terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pengusulan, serta penginputan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga dinilai kredibel untuk memberikan informasi terkait topik penelitian.
Proses Penyusunan RKA di Satpol PP Kabupaten Dogiyai Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan RKA di Satpol PP Kabupaten Dogiyai dilakukan melalui beberapa tahapan utama: identifikasi kebutuhan, penyusunan draft kegiatan, input ke dalam sistem SIPD, verifikasi, serta harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapped.
Namun demikian, proses tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif.
Sebagian besar responden mengakui bahwa penyusunan RKA masih menghadapi tantangan dalam hal akurasi data, keterbatasan waktu, dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.
Seperti disampaikan oleh Kepala Seksi (PPTK):
AuKami seringkali menyusun RKA berdasarkan estimasi karena data dukung yang akurat sulit diperoleh tepat waktu.
Ini berdampak pada ketidaktepatan prioritas kegiatan.
Ay (Hasil Wawancara, 2.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas SIPD Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektivitas SIPD dalam proses penyusunan RKA:
Kemampuan SDM Sebagian besar staf yang terlibat belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPD secara teknis.
Informan menyatakan bahwa pelatihan yang mereka terima belum merata dan tidak menyeluruh.
Staf junior cenderung mengandalkan bantuan rekan yang lebih senior, yang berpotensi menyebabkan ketergantungan.
Infrastruktur Teknologi Kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta perangkat komputer yang kurang memadai menjadi masalah utama.
Menurut Sekretaris Satpol PP:
AuSeringkali SIPD sulit diakses pada jam sibuk, atau data yang diinput tidak tersimpan J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025 Ini memperlambat seluruh proses.
Ay (Hasil wawancara, 2.
Koordinasi Antar-OPD Koordinasi antara Satpol PP dan Bappeda belum optimal.
Beberapa kegiatan yang dirancang oleh Satpol PP terkadang tidak sinkron dengan dokumen RKPD atau RPJMD.
Hal ini menyebabkan perlunya revisi berulang yang menyita waktu dan sumber daya.
Minimnya Data Evaluatif Penggunaan SIPD belum didukung oleh basis data yang memadai.
Sebagian besar penyusunan RKA masih dilakukan tanpa merujuk pada evaluasi kegiatan tahun sebelumnya secara sistematis, sehingga pendekatan berbasis kinerja belum berjalan optimal.
Efektivitas SIPD dalam Meningkatkan Kinerja Satpol PP Meskipun menghadapi berbagai tantangan, para informan sepakat bahwa penggunaan SIPD membawa sejumlah perbaikan dalam penyusunan RKA.
SIPD dinilai:
A Meningkatkan ketepatan format dan struktur dokumen.
A Memaksa pengguna untuk menyusun kegiatan dengan indikator dan output yang jelas.
A Mendorong budaya kerja yang lebih tertib dan terdokumentasi.
Menurut Kepala Satpol PP:
AuDengan SIPD, kami lebih berhati-hati karena sistem ini terpantau langsung oleh pusat.
Ini mendorong kami untuk menyusun program lebih realistis dan akuntabel.
Ay (Hasil wawancara, 2.
Namun, dampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi masih terbatas, mengingat SIPD lebih berfungsi sebagai alat bantu administratif.
Kinerja hanya dapat meningkat jika data, pelatihan, dan pengawasan internal juga ditingkatkan secara Pembahasan Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas SIPD sangat bergantung pada interaksi antara sistem, manusia, dan organisasi.
Sesuai dengan teori sistem informasi manajemen publik (Dwivedi et al.
, 2.
, keberhasilan penggunaan teknologi digital tidak hanya dipengaruhi oleh kecanggihan sistem, tetapi juga kesiapan struktur pendukung di dalam organisasi.
Dari sisi efektivitas organisasi (Daft, 2.
SIPD telah mendorong Satpol PP Dogiyai menuju perencanaan yang lebih tertib dan terdokumentasi.
Namun, kelemahan dalam kapasitas teknis, ketersediaan data, dan koordinasi antar-OPD masih menjadi faktor penghambat.
Hal ini sejalan dengan studi Kurniawan et al.
yang menunjukkan bahwa daerah 3T .
erdepan, terluar, tertingga.
masih menghadapi tantangan serius dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Secara konseptual, keberhasilan SIPD dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan dalam change management dan capacity building.
Efektivitas SIPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Peningkatan Kinerja Satpol PP Kabupaten Dogiyai (Madeten.
Lambe.
Baharuddin.
, 2025 )
Tanpa keduanya, sistem hanya akan menjadi alat dokumentasi, bukan pengungkit efektivitas dan akuntabilitas.
KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta implikasinya terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dogiyai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara struktural proses penyusunan RKA melalui SIPD telah mengikuti tahapan yang ditetapkan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan kelembagaan yang SIPD terbukti mampu mendorong proses perencanaan anggaran yang lebih sistematis, terdokumentasi, dan terstandarisasi.
Sistem ini membantu aparatur dalam menyusun program berdasarkan indikator dan target kinerja yang lebih jelas.
Namun, efektivitas penggunaan SIPD belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta kendala infrastruktur seperti akses internet dan perangkat kerja yang belum memadai.
Secara konseptual, temuan ini mengonfirmasi bahwa efektivitas sistem informasi di sektor publik sangat dipengaruhi oleh interaksi antara teknologi, kapasitas organisasi, dan lingkungan kerja.
Dalam konteks Satpol PP Dogiyai.
SIPD belum cukup mampu meningkatkan kinerja secara langsung karena masih terbatas pada fungsi administratif.
Peningkatan kinerja baru akan terjadi apabila sistem ini dibarengi dengan peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, koordinasi lintas-OPD, serta evaluasi kinerja yang Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIPD di Kabupaten Dogiyai telah memberikan dampak positif dalam hal keteraturan perencanaan dan transparansi anggaran, tetapi belum maksimal dalam mendorong efisiensi dan efektivitas implementasi program.
Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis aparatur dan penguatan sistem pendukung agar SIPD benar-benar berfungsi sebagai alat transformasi tata kelola anggaran daerah, bukan sekadar platform Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang terbatas hanya pada satu instansi (Satpol PP) dan satu wilayah (Kabupaten Dogiya.
Selain itu, karena menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas.
Penelitian ini juga belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara efektivitas SIPD dengan peningkatan kinerja organisasi secara langsung.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif antarOPD atau antar-daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan representatif terkait efektivitas SIPD.
Penelitian juga dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana penggunaan SIPD berdampak terhadap indikator kinerja anggaran dan pelayanan publik.
Selain itu, pengkajian terhadap strategi implementasi SIPD yang berhasil di daerah lain dapat menjadi bahan pembelajaran untuk konteks daerah tertinggal seperti Dogiyai.
J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.
1 No.
2 July 2025
Daftar Pustaka