JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
p-ISSN : 2808-8786 .
VOL 4.
No.
Oktober 2024, pp.
134 - 144
e-ISSN : 2798-1355 .
http://journal.
id/index.
php/dinamika Implementasi Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Citra Niaga
Kota Samarinda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor
UMKM
Hasrullah Hasrullah1.
Harna Rizki Wisesa2.
Indriana Andani3.
Daryono Daryono4 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jl.
Semolowaru No.
Menur Pumpungan.
Kec.
Sukolilo.
Surabaya.
Jawa Timur 60118 Email : abangazruel@gmail.
com1, ekew.
bulat@gmail.
com2, andaniindriana@gmail.
daryono@fisip.
ARTICLE INFO
Article history:
Received 17 Juni 2024
Reeived in revised form 30 Juli 2024
Accepted 21 Agustus 2024
Available online 30 Oktober 2024
ABSTRACT
The concept of infrastructure development involves the creation, improvement, and development of physical facilities to improve the standard of living of the economy and society.
This study examines the implementation of the Citra Niaga infrastructure revitalization policy in Samarinda City on the economic growth of the MSME sector with a qualitative descriptive approach.
Using Marxist theory, this study found that revitalization has positive and negative impacts on MSMEs.
On the positive side, revitalization improves the aesthetics and attractiveness of Citra Niaga, attracts visitors, and opens up new business However, on the negative side, revitalization causes gentrification, suppresses small and medium MSMEs, and increases rent and operational costs.
In conclusion, the revitalization policy has not fully supported MSMEs, with class inequality and access to resources as the main More pro-MSME policies and active participation from various parties are needed so that revitalization benefits all business actors.
Keyword: Management.
Human Resources.
Regional Buffer.
Archipelago Capital.
Abstrak Konsep pembangunan infrastruktur melibatkan pembuatan, perbaikan, dan pengembangan fasilitas fisik untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan masyarakat.
Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan revitalisasi infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda terhadap pertumbuhan ekonomi sektor UMKM dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Menggunakan teori Marxisme, penelitian ini menemukan bahwa revitalisasi memiliki dampak positif dan negatif bagi UMKM.
Sisi positifnya, revitalisasi meningkatkan estetika dan daya tarik Citra Niaga, menarik pengunjung, dan membuka peluang usaha baru.
Namun, sisi negatifnya, revitalisasi menyebabkan gentrifikasi, menekan UMKM kecil dan menengah, serta meningkatkan sewa dan biaya operasional.
Kesimpulannya, kebijakan revitalisasi belum sepenuhnya mendukung UMKM, dengan ketimpangan kelas dan akses sumber daya sebagai hambatan Kebijakan yang lebih pro-UMKM dan partisipasi aktif berbagai pihak diperlukan agar revitalisasi bermanfaat bagi semua pelaku usaha.
Kata Kunci: Implementasi.
Infrastruktur.
Pembangunan.
Revitalisasi.
Received 17 Juni, 2024.
Revised 30 Juli, 2024.
Accepted 21 Agustus, 2024
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355
PENDAHULUAN
Pembangunan infrastruktur dapat diartikan sebagai proses yang memerlukan pembuatan, perbaikan, dan pengembangan segala fasilitas fisik yang diharapkan dapat membantu peningkatan taraf hidup ekonomi dan Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kualitas hidup bergantung pada proses pembangunan infrastruktur.
Secara umum pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kemudahan akses, tumbuhnya sektor perekonomian, terciptanya lapangan kerja, kesejahteraan sosial, konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan Pemenuhan harapan tersebut dapat diintegrasikan kepada perencanaan dan untuk dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur dengan output yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Menurut Simon Kuznet .
alam Miskhin, 2.
pemenuhan infrastruktur merupakan prasarana publik paling penting yang mendukung aktivitas ekonomi suatu Negara.
Selain itu, ketersediaan infrastruktur sangat menentukan keefisienan serta keefektifan kegiatan ekonomi serta adalah syarat agar sektor perekonomian berjalan dengan (Intan Suswita et al.
, 2.
Dalam konsep yang dikemukakan oleh Karl Marx didalam teori Marxisme adalah terdapat perbedaan didalam dasar-dasar tatanan sosial, perbedaan tersebut adalah Infrastruktur dan Suprastruktur dimana dalam pemahaman secara sederhana diketahui bahwa infrastruktur lebih sepsifik kepada material masyarakat sedang suprastruktur merupakan lembaga-lembaga sosial, ideologi dan budaya yang hidup dan tumbuh didalam basis tersebut.
Kedua konsep ini memiliki peranan penting masing-masing dalam pola analisis kelas sosial, perubahan sosial, dan dinamika kekuasaan pada teori marxisme.
Hal ini dapat diartikan bahwa Infrastruktur adalah mode produksi yang mendominasi, dimana infrastruktur adalah landasan atau pondasi yang mendominasi pikiran masyarakat dalam suatu waktu tertentu dan kemungkinan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, sebagai contoh dalam masyarakat feodal, tanah adalah sumber kekayaan utama dan hubungan produksi didominasi oleh hubungan tuan tanah .
dan petani .
Di era kapitalisme, modal dan teknologi menjadi dominan, dengan hubungan produksi antara buruh dan pemilik modal (Marx.
AyDas KapitalAy, 1.
sementara supratruktur adalah institusi sosial, politik, dan ideologi yang dibangun antas dasar landasan atau pondasi, suprastruktur mencerminkan bagian atas dari bentuk institusi politik, sosial dan ideologi sesuai dengan pemahaman marxisme maka hal ini mencakup sistem hukum, lembaga pendidikan, politik, agama, seni dan media massa.
Di sebuah kota maju yang telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan ekonomi regional, terdapat kondisi menggambarkan kesinambungan antara suprastruktur dan infrastruktur yang mendukung kemajuan didalam bidang ekonomi.
Ekonomi yang berkembang menggunakan infrastruktur, yang terdiri dari sistem pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan budaya bisnis, sebagai landasan intelektual dan sosial.
Infrastruktur fisik, seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi, berguna sebagai dasar yang memungkinkan arus barang, informasi, dan orang bergerak dengan lancar.
Begitupun dengan Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mempunyai infrastruktur yang mendukung kemajuan di bidang ekonomi.
Di sisi lain, infrastruktur fisik yang baik dapat memungkinkan kelancaran arus manusia dan barang bergerak dengan lancar.
Kota ini terhubung dengan pasar lokal dan nasional melalui jaringan transportasi yang baik, seperti jalan raya yang luas, kereta api yang cepat, dan bandara internasional.
Infrastruktur energi yang berkelanjutan, yang mencakup sumber energi terbarukan dan efisiensi energi, membantu menopang aktivitas ekonomi tanpa membahayakan lingkungan.
Selain itu, infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik sangat berpengaruh bagi pelaku UMKM untuk terhubung dengan mitra dan pelanggan di sekitar Kota Samarinda.
Secara keseluruhan, infrastruktur fisik yang baik dan infrastruktur yang kondusif membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang Infrastruktur yang mendukung mobilitas dan konektivitas serta infrastruktur yang mendorong inovasi dan kewirausahaan membuat kota ini tetap menarik bagi investasi dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.
Citra Niaga, sebuah kawasan pertokoan legendaris di Kota Samarinda.
Kalimantan Timur, tengah mengalami revitalisasi infrastruktur yang masif.
Revitalisasi Citra Niaga bukan sekadar renovasi fisik.
Lebih dari itu, proyek ini merupakan upaya transformasi untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik kawasan.
Jalanan yang diperlebar, trotoar yang nyaman, dan taman yang indah akan memanjakan pengunjung dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi UMKM.
Sebagai tulang punggung perekonomian Samarinda.
UMKM diproyeksikan dapat menuai manfaat dari revitalisasi ini.
Penataan kawasan yang lebih modern dan estetik akan meningkatkan citra dan daya tarik UMKM Citra Niaga.
Hal ini, diiringi dengan peningkatan kenyamanan pengunjung, diprediksi akan mendorong lonjakan minat dan transaksi di kawasan tersebut.
Implementasi Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor UMKM (Hasrulla.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355
KAJIAN TEORI
Teori dan Konsep Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendekatan ilmiah, yaitu melalui penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang dibangun atas teori tertentu.
Dalam sebuah penelitian, diperlukan landasan teori sebagai pengasan dalam penelitian agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kuat, bukan hanya sekedar percobaan .
rial and erro.
Terdapatnya landasan teori menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah dan pengumpulan data.
Teori juga memiliki peran sebagai pennjelasan dan arahan dalam penelitian.
Hoy dan Miskel .
alam Sugiyono, 2014:.
mendefinisikan bahwa teori sebagai kumpulan ide, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai jenis Selanjutnya Hoy dan Miskel .
alam Sugiyono, 2014:.
mengatakan bahwa bagian teori itu termasuk ide dan asumsi.
Kerlinger .
alam Pasolong, 2014:.
menjelaskan teori terdiri dari serangkaian .
, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu perspektif sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan.
Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan dan memprediksi gejala dengan merinci hubungan antar variabel.
Sedangkan Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja .
alam Pasolong, 2014:.
berasumsi bahwa teori didefinisikan sebagai ungkapan tentang hubungan logis yang ada di antara gejala atau perubahan .
dalam bidang tertentu, ini memungkinkannya sebagai kerangka berpikir untuk memahami dan menanggapi masalah yang muncul di bidang tersebut.
Dengan demikian ada kemungkinan teori dapat digunakan untuk menganalisis, menjelaskan dan menjelaskan, dan memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa tertentu.
Penjelasan dan analisis yang dilakukan tidak hanya memberikan penjelasan berdasarkan perasaan, prasangka, atau akal sehat.
Sebaliknya, mereka memberikan penjelasan yang rasional atau bersifat ilmiah.
Implementasi Kebijakan Menurut Richard Matland .
alam Nugroho, 2021:.
mengatakan bahwa implementasi dengan cara administrasi merupakan penerapan yang dilakukan selama operasi sehari-hari dari birokrasi administrasi.
Kebijakan di tempat ini tidak bersifat ambiguitas atau kemenduaan dan memiliki tngkat konflik yang rendah.
Implementasi secara politik adalah yang paling penting, karena walaupun ada sedikit ambiguitas, ada banyak konflik yang terjadi.
Implementasi eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, tetapi memiliki tingkat konfliknya rendah.
Implementasi simbolik dilakukan pada kebijakan yang memiliki ambiguitas dan Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Disesuaikan dengan formasi 35 kebijakan derival atau turunan dari kebijakan publik tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa setiap jenis implementasi memiliki karakteristik dan tantangan sendiri.
Untuk mencapai tujuan kebijakan publik, pemilihan metode implementasi harus mempertimbangkan karakteristik khusus kebijakan dan memilih pendekatan yang sesuai, baik melalui implementasi langsung dalam program-program maupun melalui formulasi kebijakan derival atau turunan.
Model Implementasi Kebijakan Menurut deLeon .
alam Nugroho, 2021:.
menjelaskan bahwa terdapat beberapa model 36 implementasi kebijakan antara lain :
Model Van Meter dan Van Horn.
model yang secara bersama diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl Van Horn.
Menurut model ini, kinerja kebijakan publik, implementor, dan kebijakan publik sendiri berjalan secara linear.
Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :
A Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
A Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor.
A Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
A Kecenderungan .
dari pelaksana/implementor.
Model Mazmanian dan Sabatier, menurut meraka implementasi adalah upaya untuk menerapkan keputusan kebijakan yang kemudian membagi tiga variabel yang mempengaruhi penerapan kebijakan yaitu variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.
Model Hoogwood dan Gun, adalah model Brian W.
Hoogwood dan Lewis A.
Gun.
Menurut kedua pakar ini, untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan syarat-syarat seperti dibawah ini :
A Jaminan kondisi eksternal yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
A Adanya sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
A Adanya kombinasi dari sumber-sumber yang diperlukan.
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA) Vol.
No.
Oktober 2024, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 A Kebijakan saat ini silaksanakan berdasarkan hubungan kausal yang dapat diandalkan.
A Berapa banyak hubungan kausal yang terjadi.
A Besar kecilnya hubungan saling ketergantungan.
A Pemahaman yang mendalam dan persetujuan terhadap tujuan.
A Semua tugas telah ditinjau dan disusun sesuai urutan.
Model Goggin.
Bowman, dan Lester.
Malcolm Goggin.
Ann Bowman, dan James Lester mereka kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan Aucommunication modelAy.
Goggin dkk bertujuan melakukan pengembangan dengan tujuan membuat model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan menggunakan metode penelitian yang melibatkan variabel independen, intervening, dan dependen, selain itu faktor komunikasi difungsikan sebagai penyaring implementasi kebijakan.
Model Grindle adalah model yang dikembangkan oleh Merilee S.
Griddle.
Model ini ditentukan berdasarkan konsep kebijakan dan konteks implementasinya, yang kemudian diketahui bahwa kebijakan harus dilaksanakan setelah mengalami perubahan.
Model Elmore dkk adalah model yang dikembangkan secara terpisah oleh Richard Elmore.
Michael Lipsky, dan Benny Hjem.
David OAoPorter.
Proses pengembangan model ini dimulai dari mengidentifikasi dan memberikan pertanyaan kepada jaringan aktor yang terlibat di dalam proses 38 pelayanan dan menanyakan kepada mereka mengenai tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak Model Edward.
George Edward i menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi .
ack of attention to implementatio.
Kemudian Edward mengemukakan, bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pengambil kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan, disarankan untuk dapat memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi .
, sumber .
, diskopsisi atau sikap .
isposition or attitude.
, dan struktur birokrasi .
ureaucratric structure.
Model Nakamura dan Smallwood.
Dimana diketahui bahwa proses kebijakan adalah proses yang rumit, khususnya pada saat implementasi.
Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai environments influencing implementation atau lingkungan yang mempengruhi implementasi, yang terdiri dari tiga elemen dengan elemen masing-masing terdapat aktor .
dan arena .
, yaitu : .
Lingkungan I atau Environment I dimana terdapat pembentukan kebijakan .
olicy formatio.
, .
Lingkungan II atau Environment II dimana terdapat implementasi kebijakan .
olicy implementatio.
, .
Lingkungan i atau Environment i dimana terdapat evaluasi kebijakan .
olicy evaluatio.
Model Jaringan.
Melalui model ini dapat dipahami bahwa proses implementasi kebijakan merupakan proses interaksi yang kompleks diantara banyak aktor yang terlibat didalam suatu jaringan .
Interaksi diantara para aktor didalam jaringanlah yang akan menentukan cara implementasi dilakukan.
Permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi komponen penting dalam proses ini.
Infrastruktur Fasilitas fisik yang disebut infrastruktur dikembangkan atau dibutuhkan oleh lembaga publik untuk mendukung operasi pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi dan layanan dasar lainnya dengan maksud mendukung tujuan sosial dan American Public Works Association (Stone,1974 dalam Kodoatie.
,2.
Infrastruktur merupakan fisik dan sosial dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
(Sullivan.
Arthur, dan Steven M.
S: 2003 dan Oxford Dictionar.
Infrastruktur merupakan dasar-dasar pada saat mengambil suatu kebijakan untuk membangun infrastruktur Kodoatie .
Sebelumnya, pembiayaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebar di masing-masing kementerian/lembaga yang memerlukan tanah, sehingga menurut Wahyu Utomo, selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, proses pembangunan menjadi kurang berjalan efektif dan efisien karena tidak terpusat dan tidak terkoordinir dengan baik Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpre.
Nomor 38 Tahun 2015tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur diketahui bahwa infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor UMKM (Hasrulla.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Prasetyo dan Firdaus .
mengemukakan bahwa infrastruktur dibagi menjadi 3 .
Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik yang menunjang aktivitas ekonomi.
Infrastruktur sosial, berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.
Infrastruktur administrasi, berupa koordinasi dan penegakan hukum.
Revitalisasi Pada tahun 2022 Sri-Edi Swasono memberikan pandangan terhadap revitalisasi dalam pengertian luas dan mendasar dimana revitalisasi adalah menghidupkan dan menggiatkan .
faktor-faktor pembangunan .
anah, tenaga kerja, modal, ketrampilan dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung sarana/prasarana fisi.
dan para pelaku pembangunan untuk mengakomodasikan secara struktural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru.
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.
Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya .
asal 1 ayat .
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya .
asal 1 ayat .
Revitalisasi merupakan upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.
Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro, proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial.
Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan .
ejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempa.
(Danisworo, 2.
Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat.
Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas (Laretna, 2.
Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan dengan cara mengaitkan organisasi dengan lingkungannya mencakup perubahan yang dilakukan Quantum Leap atau lompatan yang besar yang bukan hanya mencakup perubahan secara bertahap melainkan langsung menuju sasaran yang berbeda dengan kondisi awal suatu bangunan (Ganis Yuni Saputri & Fitrah Sari Islam.
Tujuan dari pelaksanaan Revitalisasi Kawasan adalah meningkatkan vitalitas daerah yang telah bangun melalui intervensi perkotaan yang memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, yang memiliki sasaran :
Peningkatan stabilitas ekonomi daerah sebagai hasil dari intervensi.
Mengembangkan lingkungan yang mendukung stabilitas dan kontinuitas bisnis.
Meningkatkan nilai properti kawasan dengan mengurangi faktor-faktor eksternal yang menghambat investasi jangka panjang.
Meningkatkan kelengkapan fasilitas kenyamanan kawasan untuk mencegah proses kerusakan ekologi Penguatan kelembagaan yang memiliki kemampuan untuk mengelola, memelihara dan merawat kawasan yang telah dilakukan revitalisasi.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro.
Kecil dan Menengah atau kemudin disebut UMKN, bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sehingga dapat diketahui UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI).
Usaha Kecil (UK).
Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal, omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.
Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara, hal ini membuat kesulitan dalam membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.
(Tulus Tambunan:2.
Dalam perspektif perkembangannya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar.
Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi.
Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok.
Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut (Ade Resalawati, 2.
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA) Vol.
No.
Oktober 2024, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Kegiatan Mata Pencaharian (Livelihood Activitie.
, merupakan jenis UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
Usaha Mikro (Micro Enterpris.
, merupakan jenis UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
Perusahaan Kecil Dinamias (Small Dynamic Enterpris.
, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
Perusahaan yang Bergerak Cepat (Fast Moving Enterpris.
, merupakam UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.
Perbandingan Jumlah UMKM Di Negara ASEAN Berikut dibawah ini adalah data perbandingan jumlah UMKM di negara-negara ASEAN berdasarkan data ASEAN Investment Report 2022 yakni diantaranya adalah sebagai berikut :
Tabel 1.
Jumlah UMKM Di Negara dalam ASEAN
NEGARA
JUMLAH UMKM
Persentase terhadap Total UMKM ASEAN
Indonesia
64,2 juta
88,70%
Thailand
3,1 juta
4,30%
Vietnam
6,1 juta
8,50%
Myanmar
1,7 juta
2,30%
Filipina
1,3 juta
1,80%
Malaysia
1,40%
Singapura
0,40%
Kamboja
0,80%
Laos 0,60% Brunei Darussalam 32.
0,04%
Dari data di atas, terlihat bahwa Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak di ASEAN, yaitu sekitar 64,2 juta atau 88,7% dari total UMKM ASEAN.
Jumlah ini jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Jumlah Pelaku UMKM di Citra Niaga Berdasarkan Gender Berdasarkan data terakhir dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda pada Januari 2024, terdapat 234 pengusaha UMKM yang terdaftar di kawasan Citra Niaga Samarinda.
Jumlah ini terdiri dari :
897 pengusaha laki-laki .
%) 337 pengusaha perempuan .
%) Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, di mana terdapat 1.
089 pengusaha UMKM yang terdaftar di Citra Niaga.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di kawasan Citra Niaga semakin meningkat dan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk membuka usaha di kawasan tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi Perubahan tingkat aktivitas ekonomi nasional dari tahun ke tahun ditunjukkan oleh pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB (Produk Domestik Brut.
atau PNB (Pendapatan Nasional Brut.
tanpa memandang apakah kenaikkan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan adanya perubahan struktur ekonomi dan perbaikan sistem kelembagaan atau tidak (Adelman, 1975, sumber: Arsyad, 2.
Menurut Robert Solow, kemajuan teknologi dan adanya peningkatan antara kemampuan dan keterampilan pekerja dalam menggunakan teknologi adalah komponen yang paling utama dalam pertumbuhan ekonomi.
Pendapat yang dikemukan Robert Solow diatas .
kemudian diperkuat oleh Denison (Murni, 2.
yang yang melakukan analisa tentang pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju.
Bila dikaitkan dengan penggunaan sumber barang modal.
Teori Pertumbuhan Endogen yaitu Teori pertumbuhan baru/endogen memiliki perspektif yang lebih luas dari pada teori pertumbuhan lainnyadimana secara umum teori-teori pertumbuhan ekonomi sebelumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi.
Artinya, suatu negara yang memiliki kecepatan tinggi dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor UMKM (Hasrulla.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang tinggi dan dana untuk investasi ini didapat dari tabungan.
Oleh karena itu kemampuan suatu negara untuk mengakumulasikan tabungan domestik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi.
Pada teori pertumbuhan ekonomi, variabel endogen merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana modal, tenaga kerja, teknologi kewirausahaan, bahan baku dan material dianggap tetap.
Selain itu, stabilitas politik, kebijakan dalam birokrasi, nilai perbandingan harga ekspor dan impor, ketersediaan infrastruktur, adanya hukum dan peraturan yang ada di dalam suatu negara juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu modal manusia adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas yang akan mengarahkan ke pertumbuhan ekonomi yang makin meningkat.
Modal manusia secara langsung atau tidak langsung akan berfungsi sebagai penentu pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan sebagai komponen sumber daya manusia akan meningkatkan faktor sosio-ekonomi.
Teori Pertumbuhan Neoklasik Dornbusch.
Rudiger .
menyatakan teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow 1956 dan pengikutnya yang didominasi dengan pemikiran mengenai pertumbuhan pendapatan perkapita jangka panjang dan perkembangan yang semakin pesat.
Menurutnya tingkat tabungan merupakan suatu nilai tambah bagi pembiayaan terhadap stok modal nasional.
Teori neoklasik faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja dan kapital, adanya penambahan modal dan tenaga kerja dengan asumsi produktivitas masing-masing faktor produksi tetap maka akan dapat menambah output yang dihasilkan.
Untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan .
ustainable growt.
Indonesia harus mencapai tiga hal, yaitu stabilitas, pemerataan dan penanggulangan krisis.
Karenanya Indonesia harus siap menghadapi dengan membangun suatu sistem ketahanan ekonomi yang efektif dan handal.
Pada saat ini.
Indonesia tengah memasuki masa perekonomian yang tidak normal.
Karenanya, dibutuhkan keputusan dan langkah-langkah yang berbeda dari biasanya.
Ketidaksiapan menghadapi krisis pada tahun 1997-1998 berakibat kekacauan ekonomi dan kemunduran ekonomi sejauh 10 tahun ke belakang.
Masa ini juga membutuhkan waktu perbaikan yang sangat lama.
Namun, kesiapan bangsa dalam menghadapi krisis terlihat pada tahun 2008.
Krisis yang sebenarnya lebih besar lagi, itu krisis global 2008, ternyata Indonesia mampu memperpendek itu dan dapat memulihkan dalam waktu yang tidak lama.
Terjaganya kestabilan ekonomi ini salah satunya didukung faktor sosial politik.
Karena kekacauan politik menjadi salah satu yang mengganggu kestabilan.
Ketidakpuasan membuat kekacauan sosial dan dapat menghentikan sustainable growth.
Syarat penentuan lainnya adalah harus ada pemerataan yang luas.
Pemerataan yang harus dicapai bukan hanya secara penghasilan, tapi juga kegiatan ekonomi.
Hanya pertumbuhan dengan pemerataan yang bisa menciptakan dinamika internal pertumbuhan ekonomi.
Hanya dengan cara tersebut bisa menumbuhkan self sustainable growth.
Karena tanpa pemerataan laju ekonomi akan terhenti, akibat lack of domestic demand (Boediono, 2.
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang dimaksudkan sebagai gambaran atau menguraikan suatu fenomena atau keadaan tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh terhadap variabelvariabel yang diamati.
Dalam penelitian deskriptif, peneliti berfokus pada pengumpulan data secara sistematis, analisis data dan interpretasi hasil untuk memberikan gambaran yang akurat tentang suatu keadaan atau fenomena.
Metode penelitian deskriptif sering melibatkan penggunaan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi.
Hasil dari penelitian deskriptif dapat digunakan untuk memberikan dasar informasi bagi penelitian lebih lanjut atau untuk membuat keputusan praktis dalam suatu konteks tertentu.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara keseluruhan dan seksplisit dengan menggunakan berbagai teknik alami (Lexy, 2.
Metode pendekatan kualitatif digunakan sebagai kajian dan analisis fenomena yang kompleks dan tidak dapat dikuantifikasi.
Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan fenomena tanpa terlalu banyak membatasi analisis dengan kerangka kerja konseptual sebelumnya.
Dalam penulisan penelitian ini, penulis memaparkan hal-hal yang terkandung dalam penerapan program revitalisasi infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dampak Revitalisasi terhadap Daya Saing UMKM JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA) Vol.
No.
Oktober 2024, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Revitalisasi infrastruktur Citra Niaga diprediksi membawa dampak positif terhadap daya saing UMKM.
Penataan kawasan yang lebih modern dan estetik akan meningkatkan daya tarik Citra Niaga, mengundang lebih banyak pengunjung, dan membuka peluang usaha baru bagi UMKM.
Kualitas produk dan layanan UMKM pun diharapkan meningkat dengan adanya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah.
Penguatan branding dan pemasaran melalui platform digital dan media sosial akan membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas.
Akses terhadap Peluang Ekonomi Revitalisasi Citra Niaga membuka akses terhadap peluang ekonomi bagi UMKM.
Kemudahan akses permodalan dari pemerintah dan lembaga keuangan akan membantu UMKM dalam mengembangkan Kerjasama antar UMKM dan dengan pihak lain, seperti pemerintah, swasta, dan akademisi, akan membuka peluang baru untuk kolaborasi dan pengembangan usaha.
Peningkatan literasi digital di kalangan UMKM akan membantu mereka memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.
Tantangan dan Permasalahan Meskipun membawa peluang, revitalisasi Citra Niaga juga menghadirkan beberapa tantangan dan permasalahan bagi UMKM.
Kenaikan sewa dan biaya operasional lainnya dapat membebani UMKM kecil dan menengah.
Persaingan yang semakin ketat dengan pengusaha besar dan investor menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang.
Keterbatasan kapasitas dan keterampilan dalam hal produksi, manajemen, dan pemasaran menjadi hambatan bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih Peran Multipihak dalam Mendukung UMKM Keberhasilan revitalisasi Citra Niaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM membutuhkan peran dan dukungan dari berbagai pihak.
Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang proUMKM, seperti regulasi yang mudah, akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan.
Swasta dapat memberikan bantuan dana, pelatihan, dan akses pasar bagi UMKM.
Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat menjadi loyal dan mendukung produk-produk UMKM lokal.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Saing UMKM Setelah pelaksanaan revitalisasi Citra Niaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, kebijakan pemerintah daerah yang didukung oleh pihak-pihak yang mempunyai pengalaman didalam pengelolaan UMKM.
Infrastruktur yang memadai dalam hal ini kedepannya perlu dilakukan pengembangan-pengembangan terhadap UMKM yang berusaha di lokasi tersebut dan perlunya strategi pengembangan seperti penataan lokasi UMKM sesuai dengan zonasi usaha .
engelompokan lokasi berjuala.
Dan pengembangan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik cakupan layanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Revitalisasi Citra Niaga memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.
Namun, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa manfaat revitalisasi dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua pelaku usaha.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memberikan dukungan dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM untuk Diharapkan revitalisasi juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang berkepanjangan terkait pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM yang selalu menjadi permasalahan yang tidak ada akhirnya, diharapkan bahwa Citra Niaga dapat menjadi sektor UMKM yang berdaya saing dan menjadi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan mempunyai infrastruktur yang baik dan memadai.
2 Saran Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama secara sinergis.
Kolaborasi ini dapat melibatkan pembentukan forum atau komite khusus yang fokus pada isu-isu UMKM untuk memastikan kebijakan yang diambil inklusif dan adil.
Implementasi Kebijakan Revitalisasi Infrastruktur Citra Niaga Kota Samarinda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sektor UMKM (Hasrulla.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Pemerintah perlu menyediakan dukungan finansial, seperti subsidi atau insentif pajak, serta mengeluarkan kebijakan yang memudahkan akses UMKM terhadap sumber daya dan pasar.
Ini termasuk meminimalkan biaya sewa dan biaya operasional lainnya yang bisa membebani UMKM.
Program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional UMKM sangat penting.
Ini bisa meliputi pelatihan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran digital, dan lainnya.
Membangun dan memperbaiki infrastruktur fisik serta menyediakan akses teknologi yang memadai, seperti konektivitas internet yang baik, akan membantu UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi revitalisasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama UMKM.
Data dan feedback dari pelaku UMKM harus dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Membuat inisiatif yang mendorong promosi dan pemasaran produk-produk UMKM, seperti bazar, pameran, atau platform online yang khusus menampilkan produk-produk UMKM dari Citra Niaga.
DAFTAR PUSTAKA