JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.
4 No.
2 Tahun 2019 | 62 Ae 70 JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan http://journal.
id/index.
php/JPK/index ISSN 2527-7057 (Onlin.
ISSN 2549-2683 (Prin.
Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Prihma Sinta Utami A Informasi artikel Sejarah Artikel :
Diterima Mei 2019 Revisi Juni 2019 Dipublikasikan Juli 2019 Keywords:
The value of Kemuhammadiyahan Nationality Insights Pancasila State Darul Ahdi Wa Syahadah How to Cite :
Prihma Sinta Utami.
Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah.
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 4.
DOI:10.
24269/jpk.
ABSTRAK
Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui tentang: .
pemahaman mahasiswa tentang konsep negara sebagai darul ahdi wa syahadah.
urgensi internalisasi nilai kemuhammadiyahan berbasis wawasan kebangsaan pada Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan study fenomenologi.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa beserta dosen prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu:.
pemahaman mahasiswa tentang konsep negara darul ahdi wa syahadah belum optimal meskipun sudah ada mata kuliah kemuhammadiyahan, pancasila dan kewarganegaraan.
nilai kemuhammadiyahan berbasis wawasan kebangsaan perlu diperkuat dengan pemahaman konsep negara sebagai darul ahdi wa syahadah sebagai salah satu solusi untuk menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa.
ABSTRACT
The Urgency of Internalizing the Value of Kemuhammadiyahan Based on Nationality Insights with the State of Pancasila Concept as Darul Ahdi Wa Syahadah.
The purpose of this research is to find out about: .
students' understanding of the concept of the state as darul ahdi wa syahadah.
the urgency of internalizing the value of kemuhammadiyahan based on national insight to The method used in this study is a qualitative method with a phenomenological study approach.
Data collection techniques are conducted through interviews and documentation.
The primary data source in this study were students and lecturers of PPKn study program at Muhammadiyah Ponorogo University.
The results of this study are: .
students' understanding of the concept of the state darul ahdi wa syahadah is not optimal even though there are courses in kemuhammadiyahan, pancasila and citizenship.
the value of kemuhammadiyahan based on national insight needs to be strengthened by understanding the concept of the state as darul ahdi wa syahadah as a solution to counteract radicalism among A Alamat korespondensi:
Universitas Muhammadiyah Ponorogo A A E-mail:
prihmasinta@gmail.
com A Copyright A 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo
PENDAHULUAN
Sejarah Indonesia mencatat bahwa Muhammadiyah mempunyai andil dalam salah satu proses perumusan dasar negara Indonesia Pancasila.
Salah Muhammadiyah yaitu Ki Bagus mempunyai sumbangsih yang mempengaruhi dalam penentuan dasar negara, bahkan beliau merupakan kunci terakhir dalam lahirnya suatu kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Satu & Muhammadiyah, 2010: .
DOI: 10.
24269/jpk.
Pada proses perumusan Pancasila terutama pada sila I yang saat ini dikenal dengan frasa AuKetuhanan Yang Maha EsaAy merupakan salah satu usulan Ki Bagus sebagai pengganti tujuh kata pada sila I Pancasila sebelumnya yang berbunyi Audengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyaAy.
Adapun makna dari pemikiran Ki Bagus tersebut bahwasannya Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna tauhid .
bagi umat Islam sendiri (Hidayat, 2016: .
email: jpk@umpo.
Prihma Sinta Utami | Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Meninjau kembali dari sejarah panjang Indonesia terbentuknya negara Indonesia tidak dapat lepas dari adanya Pancasila.
Melihat proses perumusan Pancasila sendiri secara jelas terlihat para pendiri bangsa mengatakan bahwa antara agama dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan namun menjadi dua mata uang yang saling melengkapi satu dengan yang Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara Islam, namun juga bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara.
Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia pada dasarnya adalah kebangsaan yang menjunjung tinggi antara peran negara dan agama dalam satu konsep kesatuan yang beriringan.
Keberadaan agama dan negara sebagai suatu konsepsi menjadi suatu hal yang masih sering tumpang tindih.
Melihat fakta di lapangan saat ini bahwasannya masih banyak dijumpai kasus yang mengatasnamakan agama sebagai indikator pembelaan terhadap negara.
Begitu juga berlaku sebaliknya bahwa banyak pelakupelaku yang terlibat dalam permasalahan kenegaraan mengatasnamakan agama sebagai alat untuk melanggengkan suatu kekuasaan dan tujuan politis.
Berangkat dari analisis fakta tersebut dapat dikatakan bahwa konsepsi agama dan negara menjadi suatu hal yang menggambarkan suatu simbiosis mutualisme.
Masyarakat Indonesia yang diketahui didominasi oleh masyarakat beragama Islam memberikan pengaruh bagi kemajuan dan Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid di tengah lintasan zaman yang penuh gelora.
Seperti dijelaskan dalam keputusan muktamar satu abad Muhammadiyah, pada proses perjalanannya dari abad kesatu dan kedua Muhammadiyah mengedepankan pandangan tentang wawasan kebangsaan dan kemanusiaan universal sebagai komitmen yang menyatu dalam gerakannya.
Konsep masyarakat Islam Muhammadiyah mempunyai kesamaan dengan karakter masyarakat madani .
ivil societ.
Pada masyarakat islam sebagai masyarakat madani selalu menjunjung kemajukan agama dan selalu memihak kepada kepentingan seluruh elemen masyarakat (Satu & Muhammadiyah, 2010: .
Hal tersebut menjadi landasan dasar bahwa Muhammadiyah mampu untuk menjadi salah dalam perwujudan wawasan kebangsaan Indonesia.
Wawasan kebangsaan merupakan suatu cara memandang tentang jati diri bangsa dan lingkunggannya, esensinya ialah bagaimana bangsa Indonesia mampu memanfaatkan berbagai kondisi yang ada baik dari segi geografis, kondisi sosial, serta sejarah dalam mencapai suatu tujuan nasional (Sunarso, 2006:
Wawasan kebangsaan sendiri lahir lantaran adanya proses perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan penjajahan dengan melalui lika liku dan cerita yang melibatkan Indonesia itu sendiri.
Berbagai komponen dalam masyarakat itulah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya terdiri dari satu suku, budaya maupun agama namun terdiri dari berbagai komponen meliputi dari sabang sampai Hal inilah yang seharusnya menjadi menerus untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan pemahaman konsep wawasan kebangsaan.
Pemahaman kebangsaan perlu ditanamkan pada setiap generasi penerus melalui berbagai media.
Pemuda memegang peranan yang penting dalam proses memajukan bangsa melalui berbagai kiprahnya organisasi, agama, pendidikan maupun dalam kegiatan sosial masyarakat yang lainnya.
Namun pada kenyataannya pemahaman wawasan kebangsaan sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara umum bahkan bagi para pemimpin negara yang seharusnya menjadi role model bagi rakyat.
Terlebih saat ini yang marak terjadi kembali adalah terkait kasuskasus SARA yang mulai bermunculan kembali.
Selain kasus SARA yang santer diberitakan kembali saat ini adalah terkait kasus korupsi yang terus merajalela di bangsa Indonesia saat ini.
Effendy .
mengatakan bahwa korupsi terus merajalela, khususnya berada pada pemerintah daerah sebanyak sekitar 296 pemda mempunyai masalah dalam kasus Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas moral dan keimanan Apabila seseorang mempunyai keimanan, maka kasus-kasus seperti ini dapat diminimalisir di bangsa ini.
Hal inilah yang seharusnya menjadi penguat mengapa perlu nilai-nilai keagamaan yang menyeluruh komponen masyarakat.
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan .
Prihma Sinta Utami | Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah namun pada kenyataan belum sepenuhnya hal ini dapat terwujud.
Berkenaan dengan hal tersebut Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam nilai-nilai diharapkan mampu memperkuat karakter nilai-nilai Seperti yang disampaikan oleh Nashir .
2: .
bahwa Muhammadiyah wajib memelihara sifat-sifat seperti .
beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.
lapang dada, luas pandangan dengan memegang ajaran Islam.
bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
mengindahkan segala hukum.
amar maAoruf nahi munkar dan menjadi teladan.
aktif dalam perkembangan masyarakat.
kerjasama dengan golongan Islam manapun, .
bekerjasama dalam membangun negara.
bersifat adil.
Selanjutnya Nashir .
2: 123-.
juga membagi nilai-nilai kemuhammadiyahan yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia yang tergambar dari pedoman hidup islami warga Muhammadiyah sebagai berikut: .
kehidupan pribadi.
kehidupan dalam keluarga.
kehidupan mengembangkan .
kehidupan dalam berbangsa dan .
kehidupan dalam melestarikan .
kehidupan mengembangkan IPTEK.
kehidupan dalam seni dan Kembali lagi pada keputusan muktamar Muhammadiyah mengedepankan pemikiran bahwa wawasan kebangsaan serta konsep kemanusiaan universal sebagai suatu komitmen yang terus menyatu dalam gerakannya, hal ini perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak.
Kampus dibawah payung persyarikatan Muhammadiyah dapat menjadi salah satu jembatan untuk nilai-nilai Islam kemuhammadiyahan dan tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut.
Salah satu penekanan dapat dilakukan kepada mahasiswamahasiswa Hal ini dilakukan sebagai persiapan bagi mahasiswa untuk dapat meneruskan pada generasi kedepannya tentang wawasan kebangsaan yang tidak menghilangkan nilai- nilai keislaman khususnya nilai .
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Penelitian pentingnya pemahaman mahasiswa dalam mengetahui konsep wawasan kebangsaan dan Muhammadiyah dalam memandang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah.
Hal ini diperkuat karena prodi PPKn berada dibawah naungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernafaskan Islam.
Penelitian ini diperkuat dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif .
7: .
bahwasannya urgensi penerapan konsep negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah untuk penguatan materi pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan menjadi suatu hal pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Hal ini didasarkan pada UAD sebagai Universitas dibawah kendali amal usaha Muhammadiyah yang mempunyai visi dan misi menguatkan nilai Islam.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan study fenomenologis.
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi PPKn.
Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar jumlah mahasiswa prodi PPKn yang telah mengikuti mata kuliah Pancasila.
Kewarganegaraan.
Islam Kemuhammadiyahan (AIK).
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner terbuka dengan menyusun daftar pertanyaan secara sistematis untuk mendapat hasil jawaban secara detail dan mendalam dari informan.
Selanjutnya data dokumentasi diperoleh dengan cara mencatat hasil wawancara dari informan, catatan lapangan serta foto terkait.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 3 tahapan, yaitu: .
Reduksi Data, dalam tahap ini dilakukan proses pemilihan, pemisahan, penyederhanaan data kasar dari lapangan.
Penyajian Data, tahap penyajian data hasil wawancara ke dalam bentuk uraian-uraian dilengkapi dokumen pendukung.
Penarikan Kesimpulan, merupakan proses akhir untuk memverifikasi hasil penelitian yang telah berlangsung.
Prihma Sinta Utami | Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Nilai-Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan Pada Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dilihat dalam konteks kebangsaan Muhammadiyah banyak berkiprah menorehkan peninggalan yang berpengaruh bangsa Indonesia.
Muhammadiyah dikenal sebagai pembawa panji pembaruan dan kemajuan.
Tokoh sentral pergerakan Indonesia.
Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
Soekarno atau Bung Karno bukan sosok yang asing lagi bagi Muhammadiyah.
Tokoh ini tertarik pada Muhammadiyah karena paham kemajuannya tentang Islam (Nashir, 2016:.
Memperkuat apa yang disampaikan Mahfud .
3:x.
mempertegas bahwasannya bukti sejarah telah Muhammadiyah menunjukkan bahwa tidak ada dikotomi antara keislaman dan ke-Indonesiaan namun justru menuju pada orientasi wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan.
Hal ini terwujud dalam prinsip Muhammadiyah terkait memandang negara Pancasila NKRI sebagai daarul ahdi wa syahadah.
Daarul ahdi yang dikatakan bahwa NKRI adalah negara kesepakatan, sedangkan daarul syahadah yang berarti sebagai negara kesaksian.
Bertolak pada pernyataan-pernyataan sebelumnya disini penulis memaparkan researce gap dari hasil kajian sebelumnya terkait diskursus negara Pancasila dari pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).
Jelas tergambar dari pernyataan sebelumnya bahwasannya Muhammadiyah memandang negara Pancasila sebagai darul ahdi waa syahadah.
Namun dalam sisi lain, ormas Islam NU memandang bahwa bentuk negara sebagai suatu konsep bersama dalam hidup bernegara.
Hal ini dijadikan sebagai pembanding bagi penulis dalam melakukan penelitian dimana diskursus dari bentuk negara ini sebagai salah satu isu yang memicu gerakan Islam Muhammadiyah dan NU.
Pada kajian keduanya letak perbedaan dalam pemahaman tentang negara Indonesia Muhamamdiyah berdasarkan surat SabaAo ayat 15 dengan bahasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang dipahami suatu hasil konsensus nasional .
ar al ahd.
dan tempat pembuktian .
ar al Berbalik makna dari ormas Islam NU bahwasannya memahami bentuk negara berdasarkan rujukan dari surat al Baqarah ayat 30 dengan bahasa .
Aukhalifah di muka bumiAy yang dimaknai sebagai Aukehidupan bersamaAy dalam melaksanakan amanat Allah (Romadlan: .
Mengerucut pada kesimpulan penulis terkait diskursus dua pemahaman ormas Islam Muhamamdiyah dan NU dalam memandang NKRI keduanya mempunyai tujuan yang sama Indonesia sebenarnya sebagai suatu negara yang tidak dapat lepas dari pengaruh agama Islam.
Namun pemahaman dan penafsiran antara kedua ormas Islam ini dalam memandang negara Indonesia dapat dimunculkan sebagai isu gerakan radikalisme yang sedang marak di masyarakat.
Pada penelitian ini penulis tidak akan mengkaji gap idiologi antara dua ormas Islam ini, namun penulis lebih menguatkan tentang peran Muhammadiyah dalam kiprahnya bagi NKRI.
Dimana dari penelitian ini penulis memulai dari konsep Muhammadiyah dalam memandang negara Pancasila sebagai daarul ahdi wa syahadah yang dapat dimaknai umat Islam harus berperan aktif terhadap pemahaman, penghayatan dan pengalaman Pancasila dengan nilai ajaran Islam.
Seperti pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua dalam Satu & Muhammadiyah .
0: .
yang mengatakan bahwa pada era kolonial Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia.
Selain itu jelas masih teringat dalam catatan sejarah pada awal kemerdekaan Indonesia dimana Muhammadiyah mempunyai peran dalam kunci penentuan dasar negara.
Tokoh Muhammadiyah di masa lalu mempunyai sumbangsih pada penentuan dasar negara, terutama Ki Bagus yang merupakan kunci terakhir lahirnya kesepakatan Pancasila sebagai Dasar Negara RI.
Seperti yang dikutip dalam Hidayat .
6: .
yang menyatakan bahwa Pancasila pada rumusan sila I yang dikenal saat ini yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, frasa AuYang Maha EsaAy merupakan usulan dari Ki Bagus sebagai pengganti tujuh kata Audengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknyaAy.
Makna yang diusulkan oleh Ki Bagus tersebut JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan .
Prihma Sinta Utami | Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna tauhid .
bagi umat Islam.
Diperkuat dari pernyataan Jinan .
mengatakan bahwa semenjak lahirnya Muhammadiyah sudah memposisikan diri sebagai suatu gerakan Islam yang bertujuan untuk menyebarluaskan hal-hal ihwal tentang agama Islam di Indonesia.
Selanjutnya tokoh pendiri Muhammadiyah sendiri Kyai Dahlan dikategorikan sebagai bagian dari mata rantai gerakan Islam pembaruan di dunia Islam.
Berangkat dari penjelasan di atas Muhammadiyah bahwasannya negara Indonesia menjadi negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar.
Dijelaskan bahwa makna dari dar al-ahdi yang merupakan suatu hasil consensus, sedangkan makna dar al- syahadah sebagai suatu tempat atau kesaksian.
Hal dilakukan untuk mewujudkan negeri yang aman dan damai .
ar al-sala.
Berangkat dari uraian diatas jelas terlihat bahwasannya erat kaitannya antara negara dengan agama Islam.
Disini juga dapat dilihat bagaimana konsep munculnya negara erat Muhammadiyah.
Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa wawasan kebangsaan perlu dipahami oleh setiap masyarakat Indonesia khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai Islam.
Kaelan .
2: 33-.
sendiri mengatakan bahwa wawasan kebangsaan merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya berdasarkan atau berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Pandangan ini sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa untuk mencapai cita-cita Dari beberapa acuan diatas perlu adanya integrasi antara nilai-nilai Muhammadiyah dengan konsep wawasan kebangsaan yang harus dipahami oleh mahasiswa khususnya mahasiswa PPKn dibawah naungan gerakan Berikut pemaparan hasil yang diperoleh dari beberapa komponen nilai muhamamdiyah berbasis wawasan kebangsaan yang terjadi di prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Nilai Kemuhammadiyahan Pada Kehidupan Pribadi Nasir .
2: 123-.
menjelaskan Muhamamdiyah harus mampu menjadi pribadi yang mampu menceminkan cara pikir islami yang berorientasi pada prinsip hablumminallah dan hablumminannas.
Dari diperoleh pada wawancara dengan mahasiswa PPKn bahwasannya prinsip ini sudah dilakukan oleh masing-masing mahasiswa, hal ini dilihat dari aktifitas yang dilakukan di kampus seharihari.
Salah satu aktifitas tersebut tergambar ketika proses sebelum dan sesudah pelaksanaan perkuliahan yang selalu diawali dan diakhiri dengan berdoa atau membaca alquran bersama.
Dari beberapa wawancara dosen juga hablumminallah mahasiswa PPKn dengan konsep-konsep salah satunya dengan pembiasaan-pembiasaan di dalam kelas.
Pengimplementasian nilai-nilai ini diterapkan dari dalam bentuk proses learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together in peace pada setiap mata kuliah yang diajarkan.
Hal lain yang dijumpai dari hasil hablumminallah yaitu pembiasaan untuk melakukan ibadah tepat pada waktunya.
Hal ini sudah menjadi peraturan di universitas dan diturunkan pula ke fakultas serta bahwasannya ketika mendengar adzan maka semua kegiatan perkuliahan atau aktifitas lain ditinggalkan sejenak dan melakukan sholat berjamaah di masjid.
Prinsip hablumminannas pada prodi PPKn tergambar pada proses pembelajaran di Hal ini tergambar dari adanya sikap saling toleransi dan menghargai sesama mahasiswa ketika kegiatan diskusi di kelas.
Antar mahasiswa saling menghargai pendapat orang lain ketika proses diskusi ataupun presentasi.
Selain itu hal ini juga tergambar dari kemampuan mahasiswa dalam bekerjasama dengan tim baik dalam kegiatan perkuliahan ataupun dalam kegiatan HMPS PPKn.
Konsep hablumminannas yang kedua juga tergambar dari tindakan untuk menjauhkan diri dari sikap tidak jujur salah satunya yaitu tindakan korupsi dan kolusi.
Sebagai warga Muhamamdiyah harus mampu menjaga aqidah dengan menjadi pribadi yang selalu menjauhkan diri dari Prihma Sinta Utami | Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah perbuatan korupsi dan kolusi yang mampu membawa pada kerugian bagi hak publik.
Nashir .
2: 123-.
Hal tersebut juga dipahami oleh mahasiswa PPKn dengan memandang pada dua sudut pandang.
Dalam kaca mata Islam dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melanggar ajaran agama islam yang mengambil bukan haknya serta perlu mendapat sanksi yang tegas.
Pada pandangan warga negara pelaku korupsi dan kolusi perlu mendapatkan sanksi hukum yang tegas karena hal ini jelas melanggar konstitusi.
Menurut Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makasar, umat Islam khususnya yang berada pada naungan Muhammadiyah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadikan negara Indonesia sebagai Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur , yaitu menjadi negara yang baik dan berada dalam lindungan Allah.
Melihat dari citacita Muhamamdiyah tersebut maka memang semestinya mahasiswa dibawah naungan gerakan Muhamamdiyah sebagai generasi penerus bangsa dapat memahami hal tersebut dengan memadukan menjadi insan yang memahami konsep hablumminallah dan Secara hablumminallah dan hablumminannas sudah dilaksanakan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan sehari- hari, hanya saja untuk menerapkan konsep ini belum ada strategi atau metode khusus yang dapat dilakukan oleh dosen agar dapat mengintegrasikannya dalam setiap Maka sangat diperlukan adanya pembaruan melalui metode atau strategi-strategi mengajar dosen agar cita-cita warga Muhamamdiyah menjadikan negara Indonesia Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur dapat terwujud dengan baik melalui mahasiswa prodi PPKn.
Nilai Kemuhammadiyahan Pada Kehidupan Keluarga Nashir .
2: 123-.
mengatakan bahwa dalam konsep kehidupan keluarga pada nilai-nilai muhammadiyah, setiap keluarga muhamamdiyah harus mampu memiliki kepedulian sosial yang ihsan, islah, dan maAoruf dengan lingkungan masyarakat sekitar.
Keluarga muhammadiyah harus mampu menciptakan suasana keluarga yang positif sesuai dengan ajaran agama islam.
Kepedulian sosial juga tergambar pada mahasiswa prodi PPKn.
Hal ini bertujuan untuk rasa saling perduli membantu satu sama lain dalam setiap kegiatan urusan perkuliahan.
Dalam kegiatan masyarakat terwujud dari adanya tindakan kemsyarakatan salah satunya kegiatan baksos yang bersamaan dengan HMPS PPKn.
Selain itu mahasiswa banyak yang terlibat dalam kegiatan penentuan kebijakan permasalahan dalam Nilai Kemuhammadiyahan Pada Kehidupan Bermasyarakat Konsep hubungan sosial warga muhammadiyah harus mencakup pada beberapa aspek yaitu sebagai individu, keluarga, maupun dalam posisi sebagai jamaah .
dan jamAyiyah .
Nashir .
2: 123-.
Pada prodi PPKn Unmuh Ponorogo mahasiswanya sangat beragam atau dapat dikatakan bersifat multikultural.
Hal ini dapat dikatakan demikian karena rata-rata mahasiswa di setiap angkatan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
Keadaan demikian rentan dengan adanya banyak perbedaan ragam budaya, bahasa maupun idiologi sehingga rentan pula dengan Namun kenyataannya mahasiswa PPKn mampu untuk menjaga adanya keberagaman tersebut dan mampu menghargai serta mampu menyesuaikan diri dengan rekan lainnya.
Nilai Kemuhammadiyahan Pada Kehidupan Mengembangkan Profesi Warga muhammadiyah yang sudah menentukan serta menjalankan profesi sesuai dengan bidangnya masing-masing selalu ditekankan untuk menjunjung nilai kehalalan dan kebaikan serta amanah dalam menjalan kan tugas (Nashir, 2012:123-.
Hal tersebut tergambar dari tindakan nyata untuk menghindari adanya korupsi ataupun kolusi.
Sebagai mahasiswa PPKn yang tidak asing lagi dengan istilah-istilah politik khusunya dengan istilah korupsi, hal ini menjadi prinsip dalam tindakan sehari-hari.
Prinsip ini diperkuat dengan adanya mata kuliah tentang pendidikan anti korupsi pada prodi PPKn Unmuh Ponorogo.
Implementasi mata kuliah ini dapat berupa study kasus di lapangan terkait dengan tindakan korupsi dan memberikan hasil solusi dari kasus Realitas dengan prinsip Muhamamdiyah dengan komitmennya menjadikan negara Pancasila sebagai Dar al- syahadah.
Sebagai suatu tempat bersaksi dan sebagai tempat untuk JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan .
Prihma Sinta Utami | Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah membuktikan diri dalam mengisi berbangsa dan bernegara, maka sebagai umat islam atau dalam kajian ini adalah mahasiswa prodi PPKn dibawah naungan gerakan Muhamamdiyah harus siang untuk bersaing .
astabiqul khaira.
Konsep ini sebagai dasar bahwasannya mereka dibekali dengan konsep kepemimpinan maupun konsep anti penanaman mata kuliah yang sudah include dalam kurikulum wajib prodi PPKn (Muktamar Muhammdiyah, 2015: .
Nilai Kemuhammadiyahan Pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pada konsep nilai muhamamdiyah berikut, sebagai warga muhammadiyah diharuskan untuk tidak bersikap masa bodoh atau apatis dalam setiap kegiatan berpolitik tujuan perbedaan konsep nilai-nilai islam yang akan disebarkan.
Dari penjelasan tentang penanaman nilai muhamamdiyah berbasis wawasan kebangsaan pada mahasiswa prodi PPKn tersebut dapat diambil benang merah bahwasannya secara garis besar penerapan keduanya sudah tergambar pada kegiatan Namun secara khusus untuk pengajaran berbasis dua komponen tersebut belum ada sampai saat ini.
Sehingga diharapkan melalui penelitian ini ada rekontruksi kembali tentang mata kuliah dan penurunan RPS prodi PPKn khususnya.
Urgensi Internalisasi Nilai-Nilai Kemuhamamdiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan Pada Mahasiswa Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwasannya di kalangan mahasiswa prodi PPKn terdiri dari berbagai gerakan ormas Islam.
Meskipun berada dalam kampus dibawah naungan Muhamamdiyah namun realitas tentang perbedaan gerakan keislaman ini memang banyak terjadi.
Hal lain yang menjadikan paham-paham fanatik terhadap suatu agama atau gerakan.
Berangkat dari sini dikhawatirkan akan paham-paham radikalisme pada mahasiswa.
Hal ini terlihat dari adanya perbedaan pandangan hingga pada realitas ketika berdiskusi menunjukkan adanya gap antara mahasiswa yang bergerak dalam ormas Islam Muhammadiyah dan ormas Islam NU.
Contoh nyata yang terjadi di lapangan, ada .
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan mahasiswa yang tidak melanjutkan perkuliahan dikarenakan adanya perbedaan idiologi dengan rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai latar belakang ormas Islam yang berbeda.
Fakta lain yang dijumpai di lapangan bahwasannya totalitas keterlibatan mahasiswa juga berpengaruh dalam setiap kegiatan seperti organisasi mahasiswa (ORMAWA).
Perbedaan atau gap antara dua pemahaman tersebut tak jarang menimbulkan pro dan kontra dalam kegiatan ormawa.
Ada beberapa kelompok mahasiswa yang condong terlalu fanatik pada salah satu ormas Islam tersebut.
Hal ini disinyalir dari beberapa informan juga menimbulkan kendala dalam mencapai kesepatan bersama.
Seperti kajian analisis teori terkait diskursus anatara pemahaman ormas Islam Muhamamdiyah dengan NU yang mempunyai pandangan berbeda dalam memandang NKRI ,hal ini menjadi salah satu landasan tentang realitas pada mahasiswa prodi PPKn Unmuh Ponorogo.
Dalam analisis teori dapat disimpulkan bahwasannya kedua ormas Islam tersebut meletakkan perbedaan pandangan berangkat dari pemaknaan kata-kata dan sumber pedoman.
Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadlan .
8: 592-.
Muhammadiyah menggambarkan alur proses distansiasi bentuk negara sebagai berikut:
Bahasa: baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Diskursus: negara Pancasila Tekstualitas: Negara Pancasila sebagai darul ahdi wa Gambar 1.
Distansiasi Muhammadiyah Prihma Sinta Utami | Urgensi Internalisasi Nilai Kemuhammadiyahan Berbasis Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Sedangkan pemahaman tentang bentuk negara oleh NU dilihat sebagai berikut:
Bahasa: khalifah di muka bumi .
l baqarah: .
Diskursus: wawasan kebangsaan dan kenegaraan Tekstualitas: NKRI dan pancasila sebagai konsep bersama dalam hidup bernegara Gambar 2.
Distansiasi NU Melihat pada hasil kenyataan di lapangan bahwasannya mahasiswa masih banyak yang berbeda idiologi dalam Pancasila berdasarkan perbedaan ormas Islam, dikaitkan dengan teori yang ada bahwa pada dasarnya secara teoritis keduanya mempunyai konsep yang berbeda.
Dasar rujukan dan pedoman dalam mengkaitkan konsep negara dan agama Islam pun dalam pandangan dua ormas Islam inipun juga berbeda.
Muhamamdiyah yang berpedoman dari surat SabaAo:15 dan NU berpedoman dari surat al Baqarah: 30.
Perbedaan yang ada tersebut sayangnya hingga saat ini masih dijadikan sebagai alat hegemoni bagi setiap ormas untuk meperkuat jaringan relasi dalam mencapai kekuasaan.
Bertolak dari dikursus dua ormas Islam penyampaian pemahaman mahasiswa tentang konsep negara sebagai darul ahdi wa syahadah juga belum sepenuhnya dilakukan.
Oleh karena itu pemahaman mahasiswa terkait dua hal ini juga perlu ditingkatkan salah satunya melalui proses pembelajaran di kelas.
Hal ini merupakan suatu hal yang seharusnya benar-benar dilaksanakan di kampus terutama Muhammadiyah untuk menjadi suatu pembiasaan bagi mahasiswa.
Paham paham radikalisme yang marak terjadi dewasa ini dapat dicegah pertama kali melalui lingkungan terdekatnya.
Kampus disini sebagai salah satu lingkungan terdekat bagi mahasiswa untuk mereka beradaptasi dan melanjutkan fase perjalanna hidup mereka.
UCAPAN TERIMA KASIH
Berhasilnya pembuatan artikel ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan dukungan finansial dalam pendanaan salah satu artikel yang lolos dalam Hibah Muhammadiyah abad ke-2 tahun 2018 dengan nomor SK:
051/1.
3/D/2018.
Selain itu ucapan terimakasih juga masih penulis haturkan kepada pihak Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimana artikel ini juga lolos dalam 10 artikel yang lolos dalam peserta penerima travel grant seleksi paper Hibah Penelitian Muhamamdiyah abad ke-2 di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
Medan tahun 2018 dengan nomor SK:
45/1.
3/D/2018.
DAFTAR PUSTAKA