EVALUASI PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KOTA SORONG
TAHUN ANGGARAN 2015
Sri Hartatik.
SE Jurusan Akuntansi Keuangan Publik
Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik
Politeknik Katolik Saint Paul Sorong
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Sorong, sebagai kualitas pelayanan kesehatan melalui program bantuan operasional kesehatan (BOK).
Kajian ini menitik beratkan pada jenis data kuantitatif dengan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan.
Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan rincian kerja anggaran dan laporan realisasi anggaran.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan.
Apabila terjadi penambahan pada nilai alokasi anggaran, maka nilai kualitas pelayanan juga akan bertambah.
Kata kunci : Alokasi Anggaran.
Kualitas Pelayanan Kesehatan.
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PENDAHULUAN Latar Belakang Anggaran mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter.
Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.
Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktifitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktifitas.
Anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktifitas yang direncanakan serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktifitas tersebut.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada operasional puskesmas.
Dan kementrian kesehatan telah melakukan upaya terobosan melalui berbagai perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya adalah dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Selain itu.
Dinas Kesehatan juga memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan :
Penyelenggaraan pertemuan koordinasi .
erencanaan, penggerakan, dan evaluas.
tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor.
Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK Pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke puskesmas dan jaringannya UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyaraka.
Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke provinsi.
Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN)/kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN).
Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat .
erdasarkan undangan dari Pusa.
Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul AuEvaluasi Penggunaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kota Sorong Tahun Anggaran 2015Ay.
Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul yang telah ditemukan diatas.
Maka penulis mengidentifikasikan masalah AuApakah penggunaan anggaran bantuan operasional kesehatan pada dinas kesehatan kota sorong sudah berjalan dengan baikAy Batasan Masalah Penelitian ini dibatasi untuk bagaimana Penggunaan Anggaran Biaya Operasional Kesehatan khususnya hanya Pada Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Tujuan Dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan anggaran BOK tahun 2015 pada Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Manfaat Penelitian Dari data-data informasi yang berhasil diperoleh dari penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan anggaran bantuan operasional kesehatan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain: Bagi Dinas, dan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam menilai evaluasi anggaran sebagai alat bantu pengendalian bantuan operasional kesehatan bagi manajemen.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Keuangan Negara Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang Ae Undang Dasar 1945 menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.
Pembentukan pemerintahan Negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Menurut Muindro Renyowijoyo.
Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud (Pasal 1 angka 1 UU.
No.
17/2.
Pengertian Perbendaharaan Negara Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Ae Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .
isingkat UUD 1.
perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar Ae besar kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Menurut H.
Muindro Renyowijoyo.
UU.
1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan negara.
Dalam undang Ae undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara Negara, termasuk investasi dan kekayaan Negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Pengertian Anggaran Secara Umum Penganggaran (Budgetin.
menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut.
Hasil dari kegiatan penganggaran (Budgetin.
adalah anggaran .
Anggaran Sektor Publik Pengertian Anggaran Sektor Publik Anggaran Publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaiman caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana Fungsi Anggaran Sektor Publik Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai :1 Alat perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
Alat pengendalian Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi sektor publik, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Tanpa adanya anggaran, organisasi sektor publik akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
Alat kebijakan fiskal Anggaran kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan Anggaran digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Alat politik Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
Manajer publik dapat dikatakan gagal dan juga kredibilitas pemerintahan menurun apabila gagal melaksanakan anggaran yang telah disetujui.
Alat koordinasi dan komunikasi Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan Disamping itu, anggaran public juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
Alat penilaian kinerja Perencanaan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja manajemen organisasi publik.
Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.
Alat motivasi Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dikatakan mempunyai kinerja yang baik.
Alat menciptakan ruang publik Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dimana keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti kabinet, birokrat dan DPR/MPR, maupun masyarakat.
LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.
Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik.
Kelompok masyarakat yang terorganisir Sedang kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapat dan aspirasi melalui proses politik yang ada.
Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:2 Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.
Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah Belanja Rutin.
Belanja rutin adalah pengeluaran yang Dr.
Mardiasmo.
Akuntansi Sektor Publik.
Hal 63 Ae Hal 66 Wiratna Sujarweni Ibid.
Hal 32 manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah.
Anggaran Modal Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman.
Belanja invenstasi/modal pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan Proses penyusunan Anggaran Sektor Publik Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan:3 Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.
Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
Memungkinkan memenuhi prioritas belanja.
Meningkatkan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi sektor publik.
Dana BOK selain untuk operasional Puskesmas dan Jaringannya, juga dialokasikan untuk dukungan manajemen Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Berikut adalah ruang lingkup kegiatan dan pemanfaatan dana BOK:
Penyelenggaraan pertemuan koordinasi .
erencanaan, tingkat kota yang melibatkan puskesmas, lintas program, lintas sektor.
Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK.
Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke puskesmas dan jaringannya serta UKBM.
Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke provinsi.
Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN).
Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat .
erdasarkan undanga.
Manfaat Dana BOK Manfaat dari dana BOK yaitu :4 Perjalanan dinas sampai dengan 8 jam Digunakan untuk pembayaran biaya transport untuk kegiatan :
Menghadiri rapat terkait BOK yang diselenggarakan di luar Dinas Kesehatan Kota.
Perjalanan dinas terkait kegiatan BOK yang dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota dan ke Perjalanan dinas lebih dari 8 jam Digunakan transport, uang harian dan biaya akomodasi .
ila diperluka.
untuk Pertemuan koordinasi diluar kantor Perjalanan dinas ke puskesmas dan jaringannya.
UKBM serta lintas sektor terkait yang memerlukan pekerjaan lebih dari 8 jam.
Perjalanan dinas biasa Digunakan transport, uang harian dan biaya penginapan terkait BOK ke luar Pengertian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah pusat kepada operasional puskesmas.
Dan kementrian kesehatan telah melakukan upaya terobosan melalui berbagai perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya adalah dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Ruang Lingkup Kegiatan BOK Wiratna Sujarweni Ibid.
Hal 32 Kementrian Kesehatan Ibid Hal 16 wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota baik dalam satu provinsi, antar provinsi, maupun ke pusat.
Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan/rapat/meeting meliputi:
Rapat didalam kantor diluar jam kerja Digunakan untuk membiayai uang saku rapat dalam kantor, konsumsi rapat dan transport bagi peserta yang berasal dari luar tempat penyelenggaraan narasumber/moderator Paket pertemuan/meeting halfday/fullday/fullboard serta honor narasumber/moderator bila diperlukan.
Pembayaran honorarium pengelola BOK Dinas kabupaten/kota Pembayaran membayar honorarium kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PKK), pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), bendahara pengeluaran (BP), petugas sistem akuntansi instansi (SAI) dan staf pengelola keuangan satuan kerja.
Pembayaran honorarium pengelola BOK puskesmas Pembelian barang untuk dukungan manajemen BOK Digunakan untuk pembelian ATK, penggandaan, computer supply, biaya pengiriman surat/laporan, biaya konsumsi rapat/pertemuan BOK, pembelian materai.
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sistem
(SAI)
digunakan untuk menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementrian Negara/Lembaga.
Setiap Negara/Lembaga menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan.
SAI terdiri dari: 5 Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari berhubungan untuk mengelola dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dari satuan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
SAK terdiri dari:
Sistem akuntansi tingkat unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAUAKPA).
Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W).
Sistem Akuntansi tingkat unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E.
Sistem Akuntansi tingkat unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA).
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Adalah subsistem dari SAI yang terdiri dari berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
SIMAK-BMN terdiri dari:
Sistem Akuntansi tingkat unit Akuntansi Kuasa Pengguna barang (SA-UAKPB).
Sistem Akuntansi tingkat unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W).
Sistem Akuntansi tingkat unit Akuntansi Pembantu Pengguna barang Eselon I (SA-UAPPB-E.
Sistem Akuntansi tingkat unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-UAPB).
Untuk SAI.
Negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi.
Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Moh.
Mahsun.
Si.
Ak.
CA.
CPA.
Akuntansi Sektor Publik Edisi 3.
Hal 178 & Hal 179 Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB).
Unit Ae unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkatan organisasinya.
Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.
Entitas Akuntansi pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Komponen Ae komponen Laporan Keuangan Komponen Ae komponen yang terdapat di suatu set laporan pokok yaitu:6 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode Neraca Neraca adalah komponen laporan keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal Posisi keuangan adalah posisi asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan Arus Kas Laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas.
Penerimaan dan pengeluaran kas dalam Laoran Arus Kas disajikan berdasarkan aktivitas Ae aktivitas keuangan pemerintahan.
Penerimaan dan pengeluaran dikelompokkan berdasarkan aktivitas tersebut.
Aktivitas tersebut terdiri atas aktivitas operasi, investasi, aktivitas pendanaan, dan transitoris.
Heribertus Andre Purwanugraha.
Akuntansi Sektor Publik Edisi 3 Hal 181 Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Bentuk laporan keuangan yang paling tidak terstruktur, namun harus disajikan dengan baik, terutama pada penjelasan per pos laporan keuangan harus sesuai dengan tata urutan pos Ae pos tersebut dalam penyajian laporan keuangan.
METODE PENELITIAN
Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Sorong Untuk pembangunan kesehatan sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Kesehatan RI perlu di susun Profil Kesehatan Kabupaten/Kota.
Dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut, infrastruktur pelayanan kesehatan telah dibangun sedemikian rupa mulai dari tingkat Nasional.
Provinsi.
Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai ke Setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatan tersebut menjalankan program dan pelayanan kesehatan menuju pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kesehatan RI tersebut.
Setiap jenjang tersebut memiliki sistem kesehatan yang yang saling terkait mulai dari pelayanan kesehatan dasar di Desa/Kelurahan.
Distrik.
Kabupaten/Kota.
Provinsi sampai ke tingkat nasional.
Sistim merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintah secara sistimatis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Paraturan Perundangundangan yang menyebutkan Sistim Informasi Kesehatan (SIK) adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/Vi/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan kabupaten/kota.
Profil Kesehatan Kota Sorong adalah gambaran situasi kesehatan di Kota Sorong, yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama satu Data dan informasi yang termuat antara lain data kependudukan, fasilitas kesehatan, program-program masalah kesehatan dan lain sebagainya.
Selain untuk menyajikan informasi data kesehatan, profil bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan/kemajuan pembangunan kesehatan yang telah dilakukan selama tahun 2012 dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, sekaligus dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam upaya pencapaian Kota Sorong Sehat 2015.
Tempat dan Objek Penelitian Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Sorong yang beralamat di Jl.
Burung Kurana Remu Utara Kota Sorong.
Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam waktu dua bulan Mei dan Juni Teknik Pengumpulan Data Observasi Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis melakukan observasi yaitu melakukan kunjungan atau pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan seperti struktur organisasi, pembagian tugas, rencana kerja anggaran dan lain - lain.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Data Primer Data primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam, pengamatan langsung dan konsultasi terhadap pihak Ae pihak yang bersangkutan.
Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari instansi Dinas Kesehatan setempat maupun pihak melalui telaah dokumen yang program BOK yang digunakan pelengkap dari data primer yang penelitian ini.
Wawancara Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan metode wawancara terhadap pegawai Dinas Kesehatan Kota Sorong, memberikan keterangan Ae keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian yang penulis lakukan.
Studi Pustaka Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literature Ae literature dan sumber Ae sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka Ae angka seperti informasi BOK dan data Ae data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BOK, maka perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BOK.
Tujuan penetapan indikator kinerja ini adalah untuk penilaian kinerja internal jajaran kesehatan setiap tingkatan dan untuk penilaian kinerja eksternal Kementerian Kesehatan terkait dengan pengelolaan BOK dan transparansi Indikator kinerja BOK meliputi aspek manajemen dan aspek program.
Aspek Manajemen di Dinas Kesehatan Kota Sorong Pembinaan tingkat kota Melakukan pembinaan ke Puskesmas meliputi administrasi keuangan dan teknis program yang dilakukan minimal 2 kali di masing - masing Puskesmas dengan salah satu lokakarya mini .
Pertemuan koordinasi tingkat kota Menyelenggarakan Puskesmas sebanyak 2 kali per tahun.
Aspek Program di Puskesmas Cakupan indikator kinerja program Puskesmas Cakupan diselenggarakan oleh Puskesmas yang berasal dari berbagai sumber biaya termasuk BOK.
Target ditetapkan oleh masing-masing Puskesmas kabupaten/kota.
Ruang Lingkup Kegiatan BOK di Dinas Kesehatan Kota Sorong dan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain:
Penyelenggaraan pertemuan koordinasi .
erencanaan, tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor.
Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK.
Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyaraka.
Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke provinsi.
Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN).
Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat .
erdasarkan undanga.
Kegiatan BOK di Puskesmas Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian tujuan MDGs (Millennium Development Goal.
bidang kesehatan.
MDGs adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian 8 .
tujuan bersama pada tahun 2015 terkait pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global.
Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Manajemen Puskesmas.
Prosedur Penyaluran Dana BOK Prosedur penyaluran dana BOK dari Kementerian Kesehatan Pusat yaitu:
Pencairan Dana BOK dari Kementerian Kesehatan Pusat kepada KPPN Dinas Kesehatan Kota Sorong mengajukan permintaan dana berupa UP (Uang Persediaa.
TUP (Tambahan Uang Persediaa.
, (Pembayaran Langsun.
Pencairan Dana BOK dari KPPN kepada Dinas Kesehatan Kota Sorong Pertanggung Jawaban Kegiatan dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke KPPN Pertanggung Jawaban Kegiatan dari KPPN ke Kementerian Kesehatan Pusat Alur penyaluran dana BOK disajikan pada gambar 4.
Kementerian Kesehatan Pusat
KPPN
Dinas Kesehatan Kota Sorong Mekanisme Pencairan Dana Mekanisme Permintaan Dana Mekanisme Pertanggungjawaban Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sorong Gambar 4.
MEKANISME PENYALURAN DANA BOK
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT
(SPP-GUP) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Prosedur Pencairan Dana Dari KPPN (SPTB).
Surat Setoran Pajak (SSP) .
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk transaksi yang menurut ketentuan dapat segera mengajukan permintaan harus dipungut Pajak Pertambahan Uang Persediaan kepada KPPN sejak Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan DIPA.
KPA
(PP.
SPP-GUP diajukan kepada PPmemerintahkan PPK untuk mengajukan SPM untuk diterbitkan SPM-GUP dan Surat Perintah Pembayaran Uang selanjutnya dikirim ke KPPN dengan Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat kelengkapan ADK SPM dan SPTB Pendatangan Surat Perintah Membayar Surat Setoran Pajak (SSP).
(PP-SPM).
Kelengkapan SPP-UP Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berupa surat pernyataan bahwa UP dapat mengajukan TUP untuk kegiatan tersebut tidak untuk membiayai dimana UP tidak mencukupi dengan pengeluaran LS dari KPA atau pejabat membuat usulan persetujuan ke KPPN yang ditunjuk.
PP-SPM menerbitkan Berdasarkan SPM-UP dan dikirim ke KPPN
KPPN,
KPA
Arsip Data memerintahkan PPK untuk mengajukan Komputer Surat Perintah Membayar SPP-TUP kepada PP-SPM dengan (ADK SPM).
Setelah dana UP digunakan dan selesai .
Rincian rencana penggunaan dana dipertanggungjawabkan minimal 50%.
TUP.
PPK dapat mengajukan penggantian UP dengan mengajukan Surat Perintah .
Surat pernyataan KPA atau pejabat Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang ditunjuk.
Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir.
Surat persetujuan TUP dari KPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan SPM-TUP dan dikirimkan ke KPPN dengan kelengkapan:
Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar (ADK SPM).
Rincian rencana penggunaan dana TUP.
Surat pernyataan KPA atau pejabat yang ditunjuk.
Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir.
Surat persetujuan TUP dari KPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat juga mengajukan permintaan dana melalui pembayaran langsung (LS) untuk honorarium, perjalanan dinas, paket pertemuan dan dana BOK Puskesmas.
Dengan mengajukan SPPLS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS yang selanjutnya dikirim ke KPPN.
Permintaan LS meliputi :
Honorarium .
Kelengkapan SPP LS untuk Honorarium berupa :
Daftar Penerimaan Honor.
Surat Keputusan.
Surat Setoran Pajak (PP.
SPTB.
Kelengkapan SPM LS untuk Honorarium berupa:
Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi SPM.
Daftar Penerimaan Honor.
Surat Keputusan.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
Perjalanan Dinas .
Kelengkapan SPP LS untuk Perjalanan Dinas berupa:
Daftar nominatif.
Kerangka Acuan.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) .
Kelengkapan SPM LS untuk Perjalanan Dinas berupa:
Arsip Data Komputer (ADK aplikasi SPM).
Daftar Nominatif.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
Paket Pertemuan dengan nilai di atas Rp 50.
000,- .
ima puluh juta rupia.
Kelengkapan SPP LS berupa :
Kuitansi tagihan dari pihak ketiga/pemilik .
Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Ketiga (Hote.
Fotokopi buku rekening ketiga/pemilik tempat meeting.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kelengkapan SPM - LS Pihak Ketiga.
Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi SPM.
Resume Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
Untuk biaya paket pertemuan dengan nilai O Rp 50.
000,- .
ima puluh juta rupia.
dapat dibayarkan melalui dana UP/TUP .
Dana BOK ke Puskesmas tahap Pertama .
Kelengkapan SPP LS untuk Puskesmas berupa:
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPA dan Kepala Puskesmas.
Plan of Action (POA).
Surat Permintaan Uang (SPU).
Fotokopi buku rekening.
Fotokopi NPWP.
Kelengkapan SPM LS untuk Puskesmas berupa :
Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
Arsip Data Komputer (ADK) SPM.
Fotokopi buku rekening.
Fotokopi NPWP.
Analisis Penelitian Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan pada Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Penggunaan anggaran pada tahun 2015 belum berjalan dengan baik karena kegiatan yang telah direncanakan dari bulan Januari-Maret tidak Permasalahan tersebut disebabkan dari keterlambatan penerimaan DIPA dari Kementerian Kesehatan Pusat ke Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Keterlambatan DIPA Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kesehatan Kota Sorong ke Kesehatan Pusat.
dari Dinas Kementerian Tabel 4.
Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sorong Usulan Anggaran Dari Dinas Anggaran Dari Kementerian Keuangan Pusat Realisasi Anggaran Selisih Anggaran Rp 1.
Rp 809.
Rp 801.
Rp 8.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Sorong Berdasarkan tabel perbandingan diatas, anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan yang diterima dan anggaran dalam 1 tahun anggaran tidak turun tepat waktu, sehingga terdapat selisih anggaran.
Selisih anggaran ini dikembalikan ke Kementerian Keuangan Pusat.
Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sorong pada tahun 2015 sebesar Rp.
000,-.
Untuk 6 puskesmas Rp.
000 dan Rp.
000 untuk Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Berikut Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sorong Tahun Anggaran Tabel 4.
Dinas Kesehatan Kota Sorong
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
Uraian Penerimaan dalam Negeri Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Hibah
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Lain-lain Pembiayaan Surplus / Defisit
Anggaran Tahun 2015
Realisasi
Tahun 2015
598,373
598,373
Realisasi di Atas (Bawa.
Anggaran 598,373 598,373 Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Sorong Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran di atas, terjadi selisih antara realisasi dan Untuk itu, selisih ini harus dianalisis dan dicari sebab-sebab terjadinya selisih tersebut sehingga dapat diambil tindakan Sebab-sebab terjadinya selisih antara realisasi dan anggaran tahun 2015 menurut analisa penulis sebagai berikut:
Terlambatnya penerimaan DIPA tahun 2015 Keterlambatan DIPA yang disebabkan dari terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke Kementrian Kesehatan RI Pusat.
Terlambatnya Laporan Pertanggung jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke Kementrian Kesehatan RI Pusat disebabkan dari terlambatnya LPJ dari tiap Ae tiap puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Kesehatan Kota Sorong, penulis mengambil kesimpulan :
Terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban dari Dinas Kesehatan Kota Sorong ke Kementrian Kesehatan Pusat penerimaan DIPA tahun 2015, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dari bulan januari Ae maret tidak dapat terlaksana.
Terlambatnya penerimaan DIPA yang mengakibatkan dana yang dianggarkan dan realisasi terjadi selisih lebih.
DAFTAR PUSTAKA
Kementrian Kesehatan, 2015.
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Mardiasmo, 2002.
Akuntansi Sektor Publik.
Yogyakarta: Andi.
Moh.
Mahsun, 2006.
Akuntansi Sektor Publik.
Edisi Ketiga.
BPFE Yogyakarta Purwanugraha Heribertus Andre, 2006.
Akuntansi Sektor Publik.
Edisi Ketiga.
BPFE Yogyakarta Rachmat.
Akuntansi Pemerintahan.
Bandung: Pustaka Setia.
Renyowijoyo H.
Muindro, 2012.
Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga.
STIE TRISAKTI Jakarta: Mitra Wacana Media.
Sabeni Arif, dan Ghozali Imam, 1990.
PokokAe Pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi Keempat BPFE Yogyakarta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Sujarweni V.
Wiratna, 2015.
Akuntansi Sektor Publik.
PB Yogyakarta
Saran