Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.
No.
1 Maret 2024 e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 121-128 DOI : https://doi.
org/10.
59581/deposisi.
Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia Abdil Azizul Furqon Mahasiswa Magister Hukum.
Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jakarta Email: abdilazizul@gmail.
Irwan Triadi Fakultas Hukum.
Universitas Pembangunan Nasional AuVeteranAy Jakarta Email: irwantriadi1@yahoo.
Korespondensi penulis: abdilazizul@gmail.
Abstract: This article focuses on the effectiveness of law enforcement in the maritime sector.
This is very important, considering that Indonesia is one of the countries with the longest coastal latitude in the world.
So it is important to discuss this issue.
Regarding the research method used is descriptive qualitative using data collection methods, namely library research.
Based on the author's analysis, it can be concluded that law enforcement practices in the Indonesian maritime sector still have several shortcomings.
Based on the author's analysis, state defense law enforcement practices in the Indonesian maritime sector are still not effective.
This is due to overlapping laws and regulations in Indonesia.
The impact of this overlap results in the spread of law enforcement agencies and difficulties in providing facilities and infrastructure for law enforcement in Indonesian These conditions mean that Indonesia's national defense in the maritime region often experiences violations of the law, both by the Indonesian people and other countries, both by individuals and groups.
Keywords: Effectiveness of Law Enforcement.
National Defense.
Maritime Abstrak: Penulisan artikel ini berfokus pada efekvitasi penegakan hukum di bidang maritime.
Hal tersebut sangat penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lintang pantai yang sangat panjang di Sehingga penting untuk membahas isu ini.
Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka.
Berdasarkn analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum di bidang maritime Indonesia masih terdapat beberapa Berdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif.
Hal tersebut disebabkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dampak dari adanya tumpang tindih tersebut berakibat pada tersebarnya pihak penegak hukum dan kesulitannya dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Kondisi tersebut membuat pertahanan negara Indonesia di wilayah maritime sering terjadi pelanggaran hukum, baik oleh masyarakat Indonesia maupun negara lain, baik oleh perorangan maupun kelompok.
Kata Kuncit: Efektivitas Penegakan Hukum.
Pertahanan Negara.
Maritim
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang terbentang luas begitu dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari begitu banyak pulau kecil.
Dengan begitu terbentangnya laut dan pulau tersebut, membuat Indonesia disebut sebagai maritime.
Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut.
Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.
Luasnya lautan bisa menjadi lading yang bermanfaat bagi masyarakat Received November 17, 2023.
Accepted Desember 20, 2023.
Published Maret 31, 2024 * Abdil Azizul Furqon, abdilazizul@gmail.
Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia Indonesia.
Sebab semua orang dapat melakukan pekerjaan, selama memiliki pengetahuan.
Pendidikan, pengalaman, dan keterampilan, serta kemauan pada dirinya sendiri.
Mengingat begitu pentingnya laut bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah perlu melindungi, mengelola, dan menegakan hukum di sector maritime.
Sebab selain memiliki dampak positif bagi masyarat Indonesia, luasnya lautan Indonesia membuat rawan terjadi pelanggaran hukum di perairan Indonesia.
Mengenai bentuk pelanggarana yang mungkin atau sudah sering terjadi diantaranya illegal fishing2, penyeledupan barang, penyeludupan narkoba, penyeludupan manusia, penjualan manusia, terorisme, dan bajak laut.
Permasalahan lain yang pernah muncul di perairan Indonesia adalah persoalan batas laut nasional.
Kasus terakhir ini sempat memicu ketegangan maupun konflik dengan negara lain.
Untuk menjaga kedaulatan wilayah laut yang sangat luas.
Indonesia memiliki beberapa lembaga penegak hukum, diantaranya TNI Angkatan Laut.
Polri Direktorat Perairan.
Kementerian Perhubungan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Keuangan bagian Dirjen Bea Cukai.
Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
3 Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.
Namun yang yang menjadi permasalahan, kenapa masih sering terjadi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia? METODE PENELITIAN Untuk memudahkan dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Hal tersebut disebabkan pada metode kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk menanalisis sebuah fenomena yang dipaparkan bukan hanya berdasarkan pada angka, namun dipaparkan dengan menggunakan kata yang tersusun dalam sebuah kalimat.
4 Dalam mengumpulkan pada penulisan jurnal ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka.
Sehingga sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.
Sebab data penelitian yang digunakan berupa hasil inventarisasi berbagai tulisan yang ada pada artikel.
Tiagas Arletiko.
AoPenegakan Hukum Di Perairan Indonesia Oleh Badan Keamanan Laut Menurut UU No.
32 Tahun 2014 Tentang KelautanAo.
Lex Et Societatis.
, 86Ae93.
Ali Martin and Diajeng Sariah Santya.
AoStrategi Penanganan Keamanan Maritim Indonesia.
Studi Kasus Penanganan Illegal.
Unregulated, and Unreported Fishing Di Indonesia Tahun 2014-2019Ao.
Spektrum, 20.
95 <https://doi.
org/10.
31942/spektrum.
Tofan Hermawan and Rudi Sutanto.
AoStrategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Ancaman Dan Kekuatan Laut.
Ao.
Jurnal Education and Development, 10.
, 363Ae71.
Sugiyono.
Metode Penelitian Kualitatif.
Kuantitatif.
Dan R&D (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2.
Albi Anggito and Johan Setiawan.
Metodologi Penelitian Kualitatif, ed.
by Ella Deffi Lestari (Sukabumi: CV.
Jejak, 2.
DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum - Volume 2.
No.
Maret 2024 e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 121-128 Kemudian dalam menganalisis, peneliti menggunakan konsep Miles & Huberman yang menerapakn 3 .
alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi Keamanan Martimi di Indonesia Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep negara hukum dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
Sehingga untuk menjaga keamanan pertahanan negara, dibutuhkan kerangka hukum yang menjadi payung hukum.
Secara umum, kategori regulasi kemanan pertahanan di sector maritime Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 .
, yaitu undang-undang yang bersifat umum, seperti UU Wilayah Negara.
UU Tata Ruang, dan UU Pertahanan.
Kedua, undang-undang yang seluruhnya mengatur laut, seperti UU Perairan.
UU ZEE.
UU PWP3K.
UU Perikanan, dan UU Perikanan.
Namun jika secara rinci, terdapat 24 peraturan perundang-undangan yang melindungi pertahanan dan keamanan maritime Indonesia.
Dengan begitu banyaknya regulasi yang menaungi pertahanan negara di sector maritime memberikan kewenangan kepada beberapa instansi negara, seperti: 8 Pertama.
UU Perairan menentukan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas lau territorial dan perairan pedalaman.
Selain itu, peraturan tersebut juga menyatakan bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk menjadi sumber kekayaan alam bagi Indonesia.
Kedua.
UU ZEE memberikan kewenangan penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan negara kepada TNI AL.
UU ZEE ini juga menentukan bahwa aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Ketiga, pada UU 17/1985 mengatur semua aspek hukum laut yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982 termasuk penegakan hukumnya, tetapi tidak menyebutkan instansi yang berwenang sebagai penegak hukum.
Namun demikian.
Pasal 224 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa pelaksanaan pemaksaan penaatan di laut adalah pejabat-pejabat, kapal perang, pesawat udara militer atau kapal laut lainnya atau pesawat udara yang mempunyai tanda jelas dan dapat dikenal yang berada dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tindakantindakan itu Miles and A.
Huberman.
Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Sage, 1.
Shanti Dwi Kartika.
AoKeamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan HukumAo.
Negara Hukum, 5.
, 143Ae67.
Ibid.
Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia Keempat, dalam UU Pertahanan menentukan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Sehingga system pertahanan Indonesia harus mengarah dan memperhatikan konfigurasi wilayah Kelima, pada UU TNI juga mengatur bahwa tugas pokok dari TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Keenam, selain peraturan yang sudah disebutkan.
UU Imigrasi juga memberikan kewenangan penegakan hukum kepada Menteri untuk menyelenggarakan urursan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui lembaga keimigrasian.
Peraturan lain yang mengatur adalah UU Pelayaran.
Jika merujuk peraturan tersebut, maka syahbandar memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran yang berkoordinasi dan berada di bawah pengawasan penyidik POLRI.
Terakhir adalah UU Pabean dan UU Cukai yang menentukan bahwa kewenangan atas barang bea dan cukai dibebankan kepada pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk mengamankan hakhak negara dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang kena bea dan cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan.
Kewenangan mengenai tindakan tersebut diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyelidikan sesuai KUHAP.
Efektivitas Penegakan Hukum Kemanana Maritim di Indonesia Untuk mengetahui suatu peraturan berjalan dengan baik atau tidak, maka perlu dianalisis dari segi kefektivitasannya.
Apabila berbicara mengenai efektivitas hukum, maka erat kaitannya dengan validitas hukum.
Pada validitas hukum ini berarti menempatkan norma hukum yang mengikat bagi semua orang.
Sehingga masyarakat harus berbuat sesuai dengan norma hukum yang dituliskan.
Dengan menganalisis efektivitas hukum ini, maka akan dilihat keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
Namun untuk mengetahui efektivitas hukum ini, diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia.
Salah satu kondisi tersebut ialah hukum harus dapat dikomunikasikan komunikasi tersebut lebih ditujukan untuk perubahan sikap di masyarakat.
Sehingga hukum terwujud dalam perilaku nyata.
Namun apabila tidak terkomunikasikan dengan baik, maka hukum tidak akan Dikarenakan hukum tidak berpengaruh atas sikap yang ada di masyarakat.
DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum - Volume 2.
No.
Maret 2024 e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 121-128 Melihat belum begitu efektifnya penegakkan hukum bagi penjual maupun distributor ini, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi.
Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 .
factor yang mempengaruhi efektivitas penegakkan hukum, yaitu:9 Faktor hukum Dalam hukum, terdapat 3 .
tujuan yang ingin dicapai, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Untuk di lapangan sendiri, sering kali adanya benturan antara keadilan dan kepastian hukum.
Sebenarnya, dengan membentuk peraturan perundang-undangn bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya.
Seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa pada peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat 24 peraturan yang menaungi pertahanan negara di sector maritime.
Dampak dari begitu banyaknya peraturan tersebut adalah adanya tumpeng tindih pada peratuarn yang lainnya.
Sehingga membuat ketidakefevitasan dalam penegakan hukum di wilayah kelautan Indonesia.
Factor penegak hukum Pada factor ini meliputi pihak-piahk yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Sehingga yang dimaksud pada factor ini adalah para aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.
Seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa terdapat 24 peraturan yang melindungi pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia.
Dampak dari begitu banyaknya peraturan tersebut adalah terdapat beberapa lembaga yang juga memiliki kewenangan penegakan hukum Indoensia, diantaranya TNI Angkatan Laut.
Polri Direktorat Perairan.
Kementerian Perhubungan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Keuangan bagian Dirjen Bea Cukai.
Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
Selain lembaga yang sudah disebutkan, terdapat 7 lembaga yang juga memiliki kewenangan tetapi tidak memiliki armada atau kapal patrol, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kementerian Kesehatan.
Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian Pertanian, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
10 Dampak dari penerapan system Multi Agency Single Task tersebut terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga negara.
Nur Fitryani Siregar.
AoEfektivitas HukumAo.
Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan, 2 .
, 1Ae16.
Fira Saputri Yanuari and Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma.
AoKajian Yuridis Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan RuangAo.
Padjajaran Law Review, 2 .
, 27Ae40.
Fareta Angelica Ichwana Putri and Irwan Triadi.
AoMendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut NasionalAo.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3.
, 155Ae73 <https://doi.
org/10.
14710/jphi.
155-173>.
Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia Faktor sarana fasilitas yang mendukung Factor fasilitas secara sederhana dapat didefisinisikan sebagai sarana untuk mencapai Mengenai bentuknya sendiri, bisa berbentuk sarana fisik maupun non fisik seperti tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan factor SDM lainnya yang dapat mendukung efektivitas penegakkan Dampak lanjutan dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan juga berakibat pada ketersediaan fasilitas saranan dan prasarana keamanan laut.
Dengan adanya kewenangan tersebut berakibat pada ketersediaan sarana dan prasaranan yang bersifat sectoral Sebagai contoh, peralatan pengawasan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan lebih ditujukan untuk memantau kapal-kapal yang telah dilengkapi dengan Automatic Identification System (AIS).
Sementara itu, fasilitas pengawasan laut yang dibangun oleh TNI AL lebih diutamakan untuk mendeteksi illegal shipping yang tidak dilengkapi dengan AIS.
Artinya, masing- masing Kementerian Perhubungan dan TNI AL membeli peralatan pengawasan yang sejatinya sama dengan peruntukan yang berbeda.
Apabila dipadukan untuk kepentingan keamanan laut nasional, tentunya cukup digunakan satu peralatan pengawasan untuk memantau berbagai kapal, baik yang dilengkapi AIS maupun Bahkan untuk sector ini juga terkait pada pengintegrasian system informasi keamanan Setiap lembaga yang sudah disebutkan memiliki data untuk kepentingan masing-masing Meskipun begitu ada juga kemungkinan bahwa sudah terintegrasi satu sama lain.
Namun jika permasalahan tumpang tindihnya lembaga ini akan berakibat fatal bagi ketersediaan sarana dan prasarana.
Factor masyarakat Dalam masyarakat sendiri, hukum memiliki berbagai dimensi yang dapat diartikan dan dipahami.
Untuk masyarakat Indonesia sendiri, hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, bisa juga diartikan sebagai perilaku teratur dan unik, hukum adalah disiplin, hukum adalah sebuah jalinan nilai, atau ada juga mengartikan sebagai norma atau kaidah, namun ada juga yang mengartikan sebagai tata hukum, bahkan ada juga mengartikan sebagai petugas atau jabatan, atau diartikan sebagai proses pemerintahan, hingga keputusan pejabat, bahkan ada juga yang mengartikan hukum adalah sebuah seni.
Seperti yang sudah kita ketahui, masyarakat Indonesia masih begitu ketergantungan dengan laut dan sumber daya yang di Secara keprofesian, begitu banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan maupun pedagang dari hasil sumber daya laut ini.
Selain itu, terdapat juga suku-suku di Indonesia yang menjadikan laut sebagai habitat hidupnya.
DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum - Volume 2.
No.
Maret 2024 e-ISSN: 2987-4211.
p-ISSN: 2987-5188.
Hal 121-128 Faktor Kebudayaan Jika merujuk pada pandangan mengenai hukum adalah sebuah jalinan nilai, maka nilai tersebut erat kaitannya dengan struktur system yang ada di masyarakat.
Dalam sejarah umat manusia di Indonesia, salah satu budaya yang diwariskan oleh para nenek moyang adalah budaya melaut yang begitu kental.
Hal tersebut terlihat saat Nusantara, yang merupakan asal usul wilayah negara Indonesia, dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit begitu digdaya di seluruh wilayah Asia dengan kekuatan maritimnya yang sangat besar.
Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudera luas hingga ke pesisir Madagaskar.
Afrika Selatan.
Sayangnya, setelah mencapai kejayaan budaya bahari.
Indonesia terus mengalami kemunduran, terutama setelah masuknya VOC dan kekuasaan kolonial Belanda ke Indonesia.
Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 antara Belanda dengan Raja Surakarta dan Yogyakarta mengakibatkan kedua raja tersebut harus menyerahkan perdagangan hasil wilayahnya kepada Belanda.
KESIMPULAN
Berdasarkan yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum bagi pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum Hal tersebut disebabkan terjadinya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
Akibat dari adanya tumpang tindih ini membuat terjadinya AukebingunganAy pada pihak penegak hukum.
Dampak lain juga akan terasa pada ketersediaan dana yang dapat digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana yang dapat meringankan penegakan hukum.
Efek lain pada sector sarana dan prasarana adalah ketersediaan data dan informasi yang bersifat sectoral dan parsial.
Sehingga menyulitkan proses penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA