Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste Augusto da Costa1.
Nurliah Nurdin2 Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor-Leste1.
Politeknik STIA LAN Jakarta2 augustodacosta1980@gmail.
com1, nurliahnurdin@stialan.
Abstract The Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) of Timor-Leste continues to face challenges in optimizing budget absorption, which affects program implementation and overall institutional This condition indicates that the quality of financial reporting has not yet fully represented the actual financial position accurately, nor has it adequately reflected the principles of transparency and This study aims to identify the underlying causes of the suboptimal quality of financial reports at INAP Timor-Leste and to formulate strategies for improving financial reporting quality to be more transparent, accountable, and reliable, as well as to propose enhancement measures.
The analytical framework is based on six dimensions of financial reporting quality proposed by Tjiptono and Diana .
, namely human resource competence, internal control systems, compliance with accounting standards, utilization of information technology, managerial transparency and accountability, and management commitment.
The study employs a qualitative approach involving ten key informants.
Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, with triangulation techniques applied to ensure data validity.
The findings indicate that improving the quality of financial reports requires strengthening human resource competencies, developing information technology infrastructure, and enhancing transparency, accountability, and continuous evaluation mechanisms.
Keywords: Human Resources.
Financial Reporting Quality.
Transparency.
Accountability.
Internal Control Systems Abstrak Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor-Leste masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi serapan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program dan efektivitas kelembagaan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan masih belum sepenuhnya merepresentasikan keadaan keuangan secara akurat, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab belum optimalnya kualitas laporan keuangan pada INAP Timor-Leste serta merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas serta merumuskan upaya peningkatannya.
Kerangka analisis mengacu pada enam dimensi kualitas pelaporan keuangan, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas manajerial, serta komitmen manajemen oleh Tjiptono dan Diana .
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan sepuluh informan kunci.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan penguatan kompetensi SDM, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia.
Kualitas Laporan Keuangan.
Transparansi.
Akuntabilitas.
Sistem
Pengendalian Internal
PENDAHULUAN
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip fundamental alam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang Kedua prinsip tersebut menuntut setiap institusi pemerintah untuk mengelola serta 90 | Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya negara secara terbuka, sistematis, dan dapat diukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.
Dalam konteks ini, laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang strategis sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran sekaligus sebagai sumber informasi yang mendukung proses perumusan dan pengambilan kebijakan publik.
Penyajian laporan keuangan yang andal dan relevan memungkinkan pemerintah menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pada lembaga Laporan keuangan yang disusun secara transparan dan akuntabel tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi internal, tetapi juga berperan dalam membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan langkah strategis dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan publik.
Beberapa permasalahan yang sering ditemui antara lain rendahnya tingkat penyerapan anggaran, lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi Kondisi-kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah.
Laporan keuangan yang tidak mampu menggambarkan kondisi keuangan secara akurat berpotensi menghambat proses evaluasi kinerja serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam konteks Timor-Leste, tantangan serupa juga masih terlihat dalam pengelolaan anggaran negara.
Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023, tingkat realisasi belanja negara tercatat sekitar 76 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan program pemerintah.
Ketidaksesuaian antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi belanja menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan, khususnya pada tahap pelaksanaan program serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Tabel 1 Laporan Keuangan Instituto Nasional Administrasi Publik INAP-Timor Leste Per 1 Januari sampai akhir tahun Per 31 Desember 2023 Ringkasan pelaksanaan anggaran umum tahun 2023 (Sumariu Exekusaun Orsamentu Jeral 2.
Total Anggaran Umum 2023 $ 1.
825,00
(Tol Orsamentu Jeral 2023 ) Kebijaksanaan Jumlah Anggaran berdasarkan Kategori Biaya (Orsamentu (Diskrisaun Por (Total (Balans.
Kategori.
Gasto.
Salariu Vensimentu (Gaji Pegawai Negri $ 498.
216,00
$ 77.
536,23
679,77
Sipi.
% Belum Diimplementasi $77.
536,23.
,56
Jurnal Good Governance Volume 22 No.
Maret 2026 | 91 Bens Servisu (Barang Pelayana.
$ 502.
609,00
475,08
133,92
$230.
133,92.
Capital Minor (Modal Keci.
$ 34.
000,00
996,00
$ 6.
004,00
$6.
004,00.
,66
Transferensia Pybliku (Transferensia Publi.
$ 3.
000,00
$ 3.
000,00
$0,00 .
Total $ 1.
825,00
$ 758.
150,85
674,15
,23%)
Sumber : Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP), 2023 Berdasarkan Gambar 1, terlihat adanya perbedaan yang cukup besar antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan realisasi belanja pemerintah.
Selisih tersebut menunjukkan bahwa sebagian program dan kegiatan yang telah dirancang belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pemanfaatan dana publik.
Selain itu, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Timor-Leste kepada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica untuk tahun anggaran 2023 berjumlah sebesar $1.
825,00.
Rincian anggaran tersebut meliputi: Gaji Pegawai Negeri Sipil (Salariu Vensiment.
sebesar $498.
216,00, dan yang diimpementasi .
,56%) Barang dan Pelayanan (Bens Servis.
sebesar $502.
609,00, dan yang diimpementasi .
,79%) Modal Kecil (Capital Mino.
sebesar $34.
000,00, dan yang diimpementasi .
,66%) dan Transferensi Publik (Transferensia Pyblik.
sebesar $3.
000,00.
Anggaran ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis dan operasional yang telah dirancang oleh INAP sepanjang tahun tersebut.
Namun, hingga akhir tahun, realisasi penggunaan anggaran hanya mencapai $758.
150,85, atau sekitar 72,8% dari total anggaran yang tersedia.
Artinya, terdapat sisa anggaran sebesar $279.
674,15
,8%) yang tidak terserap (Decreto-Lei N.
A 1/2023 de 25 de Janeir.
Dalam pengelolaan keuangan publik, keseimbangan antara anggaran yang dialokasikan dan anggaran yang direalisasikan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal dan efisiensi program.
Ketidakterserapan anggaran pada jumlah yang besar seperti yang ada di INAP pada tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain:
perencanaan anggaran yang tidak sepenuhnya berbasis pada data kebutuhan aktual, kendala dalam proses pengadaan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi internal.
Akibatnya, beberapa program penting yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara optimal.
Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.
Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi pegawai negeri, lembaga ini berfungsi sebagai sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
INAP memperoleh alokasi anggaran setiap tahun guna mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut.
Namun demikian, berdasarkan laporan keuangan INAP tahun 2023, tingkat realisasi anggaran lembaga ini hanya mencapai sekitar 72,8 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran masih belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan serta 92 | Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste pelaporan keuangan agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan Gambar 2.
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran INAP Timor-Leste Tahun 2023 Sumber : Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica, 2023 Berdasarkan Gambar 2, pada akhir tahun anggaran masih terlihat adanya sisa anggaran yang relatif besar.
Sebagian besar sisa anggaran tersebut berasal dari komponen belanja barang dan jasa, sedangkan pada komponen belanja modal jumlah sisa anggaran yang tersisa cenderung lebih kecil.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sejumlah program yang telah direncanakan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan serta pengembangan aparatur, belum dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan anggaran.
Keadaan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tahap perencanaan program dengan realisasi pelaksanaan anggaran, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan yang dimiliki.
Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan di lingkungan Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica masih menerapkan pendekatan kas menuju akrual.
Laporan yang disusun lebih berfokus pada informasi terkait perencanaan dan realisasi anggaran, sementara penyajian data mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas belum sepenuhnya ditampilkan secara lengkap dan terpadu.
Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan lembaga.
Situasi tersebut juga menyebabkan pemanfaatan laporan keuangan sebagai alat evaluasi kinerja organisasi maupun sebagai dasar dalam perencanaan keuangan jangka panjang belum berjalan secara optimal.
Dari aspek kelembagaan, institusi tersebut juga masih menghadapi tantangan dalam penerapan sistem pengendalian internal.
Sampai saat ini, lembaga tersebut belum memiliki unit audit internal yang bersifat independen yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran serta proses penyusunan laporan keuangan.
Pencatatan transaksi keuangan masih sangat bergantung pada administrator keuangan Jurnal Good Governance Volume 22 No.
Maret 2026 | 93 dengan mekanisme pemeriksaan yang relatif terbatas.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi serta dapat memengaruhi tingkat keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Salah satu faktor yang turut memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
Dalam praktiknya, sebagian aparatur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan belum sepenuhnya memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman pelatihan yang memadai di bidang akuntansi sektor publik.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketepatan, konsistensi, serta kualitas penyusunan laporan keuangan, sehingga diperlukan upaya penguatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan.
Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara belum merata di antara para pengelola anggaran.
Akibatnya, proses pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.
Selain itu, kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pelaporan keuangan belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.
Dampaknya, penerapan berbagai regulasi di bidang keuangan dalam praktik sehari-hari sering kali masih dipahami sebatas pemenuhan kewajiban administratif.
Padahal, regulasi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas, akurasi, serta keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi.
Dalam perspektif good governance, keberadaan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban internal di lingkungan lembaga pemerintahan, tetapi juga menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana negara.
Melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat memperoleh kesempatan untuk menilai sejauh mana pemerintah melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan di lingkungan Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica menjadi kebutuhan yang strategis, mengingat peran institusi tersebut dalam mendukung pengembangan kapasitas aparatur negara sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica.
Kajian ini memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam tata kelola keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan.
Upaya tersebut diarahkan agar penyusunan laporan keuangan dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan.
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat praktik tata kelola keuangan publik di lingkungan INAP, khususnya dalam mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan institusi, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintahan di masa mendatang.
94 | Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste KAJIAN LITERATUR Pengambilan Tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah Tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan administratif atas berbagai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan dana publik.
Selain itu, laporan keuangan memiliki peranan strategis sebagai sumber informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah perlu disusun secara sistematis agar mampu menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan.
Secara konseptual, kualitas laporan keuangan sangat ditentikan oleh penerapan Government Accounting Standards.
Ketentuan ni menyediakan pedoman yang berfungsi sebagai terstruktur dalam proses pencatatan, pengukuran, serta penyajian transaksi keuangan di sektor publik.
Melalui penerapan standar tersebut, setiap transaksi keuangan dapat dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga mendukung penyajian informasi keuangan yang lebih tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, standar akuntansi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Dengan demikian, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam suatu institusi, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Setiawan & Rasmini, 2.
Penerapan Standar Akuntansi Selain penerapan standar akuntansi pemerintahan, keberadaan Internal Control System juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Sistem pengendalian internal mencakup serangkaian kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan seluruh proses pengelolaan Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.
Melalui penerapan sistem ini, lembaga pemerintah diharapkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, sekaligus menjaga serta melindungi aset negara dari potensi penyalahgunaan.
Secara umum, sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.
Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan berfungsi untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Apabila sistem pengendalian internal tidak diterapkan secara efektif, maka potensi munculnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan akan semakin besar.
Permasalahan tersebut dapat berupa kesalahan dalam pencatatan transaksi, keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, hingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
Oleh karena itu, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat menjadi salah satu prasyarat penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Hafidzah & Tjahjono.
Jurnal Good Governance Volume 22 No.
Maret 2026 | 95 Kelembagaan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Menurut pandangan Daron Acemoglu dan Dani Rodrik, kualitas kelembagaan memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik.
Dalam konteks tersebut, mutu laporan keuangan pemerintah juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan.
Kompetensi aparatur di bidang keuangan meliputi pemahaman terhadap regulasi keuangan negara, keterampilan teknis dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan transaksi, serta sikap profesional dalam melaksanakan tugas.
Tingkat kemampuan aparatur tersebut sangat menentukan keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan secara tepat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.
Sebaliknya, apabila kompetensi aparatur masih terbatas, laporan keuangan sering kali disusun hanya untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa memperhatikan kualitas informasi yang Secara teoritis, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik dapat dijelaskan melalui Agency Theory.
Dalam kerangka ini, pemerintah berperan sebagai agen yang memperoleh mandat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk mengelola sumber daya publik.
Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi karena pemerintah memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan masyarakat.
Oleh sebab itu, laporan keuangan memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut.
Laporan keuangan yang disusun dengan baik mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana publik dikelola, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus menekan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, peran aparatur pemerintah sebagai pengelola keuangan negara juga dapat dipahami melalui Stewardship Theory.
Teori ini memandang bahwa aparatur pemerintah pada dasarnya memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya negara secara optimal demi mencapai tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat.
Dalam perspektif tersebut, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan bagian dari komitmen aparatur pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan publik.
Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian internal, serta tingkat kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.
Kajian di sektor publik menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan secara konsisten memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang berlaku umumnya memiliki tingkat konsistensi yang lebih baik, sehingga memudahkan perbandingan kinerja keuangan antarperiode sekaligus meningkatkan keandalan informasi yang disajikan.
Selain itu, penerapan standar akuntansi yang tepat juga dapat mempermudah proses audit serta meningkatkan kepercayaan dan Pengguna informasi keuangan Keberadaan sistem pengendalian internal juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah.
Lembaga yang menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif pada umumnya mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan.
Hal ini didukung oleh 96 | Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste adanya mekanisme pengawasan, proses verifikasi, serta prosedur pengendalian yang membantu mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan.
Sebaliknya, kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya Mutu laporan keuangan yang dihasilkan.
Salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan serta pelatihan di bidang akuntansi sektor publik umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pemahaman tersebut memungkinkan aparatur untuk menyusun laporan keuangan secara lebih terstruktur, akurat, serta sesuai dengan standar yang berlaku.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi profesional merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik.
Dalam konteks negara berkembang, berbagai studi menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur sistem informasi keuangan.
Proses pelaporan yang masih dilakukan secara manual atau semi-manual sering menyebabkan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih lambat dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi.
Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi serta memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu langkah yang banyak direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keandalan dalam proses pelaporan keuangan pemerintah.
Berdasarkan analisis literatur dan temuan empiris dari penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa tata kelolah keuangan pemerintah berkaitan dengan interaksi sejumlah faktor yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, serta sumber daya manusia.
Penerapan Government Accounting Standards menyediakan kerangka normatif yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.
Di sisi lain, penerapan Internal Control System berfungsi untuk memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilaksanakan secara tertib, akurat, dan dapat dipercaya.
Selain itu, kompetensi aparatur menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kedua aspek tersebut dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah.
Dalam konteks Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica, ketiga faktor tersebut menjadi kerangka analisis utama dalam menilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.
Kajian literatur ini memberikan dasar teoritis yang penting untuk memahami temuan empiris yang diperoleh di lapangan sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di lingkungan INAP.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berangkat dari kondisi empiris yang terjadi di lapangan, tetapi juga diperkuat oleh kerangka teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Jurnal Good Governance Volume 22 No.
Maret 2026 | 97 Tabel 2.
Landasan Penelitian Sebelumnya Author .
(Heni & Payamta, (Karisma, (Bar t al.
Hasil Riset terdahulu Persamaan dengan artikel ini Perbedaan dengan artikel
LAPORANKEUANGAN
evaluasi kinerja keuangan dan pemetaan keuangan.
laporan keuangan Evaluasi Efektivitas Laporan Keuangan dan Praktik Bisnis di Indonesia Laporan keuangan Akibat Pengontrolan Internal Perusahaan Beberapa faktor mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.
Standar Akuntansi kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta tingkat kompetensi sumber daya manusia (Arista et , 2.
(Barokah et al.
Peran Sistem Informasi Akuntansi serta Pengendalian Intern dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Arista et , 2.
(Mambu al, 2.
(Yunika, (Yunika.
Laporan Keuangan System
kompetensi sumber daya manusia dan sistem
pengendalian internal pemerintah sistem akuntansi
dan mekanisme pengawasan yang mampu menjamin Aspek-aspek yang mutu laporan Kualitas laporan PemanfaatTeknolog
Pemanfaatan Teknologi Dalam Menghadapi Era
Digital Pemanfaatan Manajer di era
Pemanfaatan Pemanfaatan Inovasi
Inovasi
Pemanfaatan Teknologi Dlm Era Digital Inovasi Pemanfaatan Teknologi Sebagai Media Pembelajaran Di Era
System
Pengendalian Sumber: Pengolahan Data Penulis, 2025
METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai fenomena yang terjadi.
berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica.
Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata yang terjadi dalam proses pengelolaan serta pelaporan keuangan di lingkungan institusi tersebut.
Penelitian ini berlandaskan paradigma postpositivistik yang memandang bahwa realitas sosial bersifat kompleks dan tidak dapat dipahami secara sederhana, sehingga memerlukan penafsiran yang mendalam terhadap berbagai informasi yang diperoleh di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penelitian.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dengan menentukan individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan di lingkungan INAP.
Melalui teknik tersebut diharapkan data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian.
Penelitian ini melibatkan sepuluh 98 | Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste informan kunci yang berasal dari unsur pimpinan lembaga, pejabat struktural, serta staf teknis yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.
Informasi yang disampaikan oleh para informan tersebut menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait kualitas laporan keuangan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan bagi lembaga.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai objek yang diteliti.
Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui pendekatan triangulasi metode yang mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi.
Wawancara mendalam dilakukan dengan pimpinan lembaga, pejabat struktural, dan staf teknis yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati praktik pengelolaan keuangan, termasuk proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan institusi.
Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan yang berlaku, dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan tahunan, serta arsip administrasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan di lingkungan INAP.
Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B.
Miles dan A.
Michael Huberman.
Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
Selanjutnya, data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data tersebut.
Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung berdasarkan berbagai temuan yang diperoleh dari Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengujian validitas, di antaranya triangulasi sumber dan metode, peningkatan ketekunan dalam proses pengamatan, serta konfirmasi kembali kepada informan melalui teknik member Melalui langkah-langkah tersebut, peneliti berupaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi empiris yang terjadi di Hasil analisis data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas laporan keuangan di lingkungan INAP.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum dapat dinilai optimal.
Hal ini tercermin dari beberapa Jurnal Good Governance Volume 22 No.
Maret 2026 | 99 indikator utama, seperti tingkat realisasi anggaran yang masih relatif rendah, penerapan Government Accounting Standards yang belum sepenuhnya berjalan efektif, keterbatasan dalam penerapan Internal Control System, serta kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu diperkuat dalam pengelolaan dan penyusunan laporan Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan langkah perbaikan yang menyeluruh, baik pada aspek sistem, prosedur kerja, maupun pengembangan kapasitas aparatur.
Berdasarkan data laporan keuangan tahun anggaran 2023 pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica, tingkat realisasi anggaran tercatat sekitar 72,8% dari total anggaran yang telah dialokasikan.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa hingga akhir tahun anggaran masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar.
Sebagian besar sisa anggaran tersebut terletak pada komponen belanja barang dan jasa, sementara di dalam komponen belanja modal jumlahnya relatif lebih kecil dan umumnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan serta pelatihan aparatur.
Rendahnya tingkat realisasi anggaran ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaan di lapangan.
sejumlah kegiatan yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan antara lain Sebab keterlambatan proses administrasi, kendala dalam pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi antarunit kerja yang belum berjalan secara optimal.
Kondisi tersebut berdampak pada laporan keuangan yang belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan seluruh program yang telah direncanakan, sehingga fungsi laporan keuangan sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan institusi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Government Accounting Standards, penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica masih menggunakan pendekatan kas menuju akrual.
Laporan keuangan yang dihasilkan cenderung berfokus pada informasi terkait alokasi anggaran dan realisasi belanja.
Sementara itu, informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, belum disajikan secara lengkap dan Pencatatan transaksi keuangan sebagian besar masih berorientasi pada arus kas keluar tanpa diikuti dengan pencatatan kewajiban secara akrual.
Selain itu, proses inventarisasi aset belum dilakukan secara menyeluruh sehingga nilai aset tetap yang dimiliki institusi belum tercermin secara akurat dalam laporan keuangan.
Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi keuangan lembaga secara menyeluruh.
emuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan di lingkungan INAP masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, dibandingkan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas serta kelengkapan informasi keuangan yang Dari sudut pandang kelembagaan, penelitian ini juga menemukan bahwa Internal Control System di lingkungan INAP belum berjalan secara optimal.
Hingga saat ini, lembaga tersebut belum memiliki unit audit internal yang independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran maupun proses penyusunan laporan keuangan.
Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan masih sangat bergantung pada administrator keuangan dengan mekanisme verifikasi yang relatif Selain itu, pemisahan fungsi antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pencatatan transaksi keuangan belum diterapkan secara tegas.
Dalam beberapa kondisi, aparatur yang sama terlibat dalam lebih dari satu fungsi sekaligus.
100 | Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste Keadaan ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi serta menurunkan tingkat keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
samping itu, kegiatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran juga belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, sehingga potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan tidak selalu dapat teridentifikasi sejak dini.
Dari aspek sumber daya manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di lingkungan INAP masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi Sebagian besar aparatur tidak memiliki latar belakang pendidikan yang secara khusus berkaitan dengan akuntansi atau keuangan sektor publik.
Selain itu, kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan maupun sistem pelaporan keuangan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
Program pelatihan yang pernah dilaksanakan masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari program pengembangan kapasitas aparatur yang terstruktur.
Kondisi ini menyebabkan sebagian aparatur lebih banyak mengandalkan pengalaman praktis dalam menyusun laporan keuangan tanpa didukung oleh pemahaman konseptual yang memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi sektor publik.
Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan cenderung hanya memenuhi kewajiban administratif, dibandingkan dengan menyediakan informasi keuangan yang berkualitas untuk mendukung proses proses penentuan keputusan manajemen Hasil penelitian ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia.
Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya dapat dicapai melalui perbaikan pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas aparatur secara Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan perlu Upaya peningkatan kinerja organisasi perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perbaikan sistem, penguatan kompetensi aparatur, serta peningkatan kualitas tata kelola Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan di lingkungan Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica memerlukan pendekatan yang komprehensif dan Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintahan secara konsisten, pengembangan sistem pengendalian internal yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan dapat meningkat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di lingkungan INAP.
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Jurnal Good Governance Volume 22 No.
Maret 2026 | 101 pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica masih memerlukan peningkatan.
Hal ini penting dilakukan guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan institusi Meskipun regulasi serta sistem digital pengelolaan keuangan telah tersedia, penerapannya belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, terutama terkait pemahaman terhadap konsep dan praktik akuntansi sektor publik, regulasi pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan keuangan.
Program pelatihan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya komitmen institusi dalam meningkatkan kapasitas aparatur.
Namun demikian, pelaksanaan pelatihan tersebut masih perlu diarahkan pada penguatan kemampuan teknis yang lebih fokus pada peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup penguatan kompetensi aparatur, reformasi sistem pelatihan berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan Internal Control System dalam pengelolaan keuangan.
Upaya-upaya tersebut juga perlu didukung oleh pembangunan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya menjadi perbaikan pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang lebih Saran Berdasarkan beberapa temuan penelitian, sejumlah rekomendasi dapat dirumuskan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica.
Upaya perbaikan tersebut perlu dilakukan melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Perbaikan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peran kepemimpinan organisasi, serta penyempurnaan regulasi internal yang mendukung tata kelola keuangan yang lebih efektif.
Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan institusi dapat berjalan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, penguatan kapasitas aparatur serta perbaikan kerangka kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan mampu menyediakan informasi yang lebih andal bagi proses pengambilan keputusan.
Peningkatan kompetensi aparatur perlu menjadi prioritas melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, regulasi pengelolaan keuangan negara, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital.
Dengan demikian, aparatur diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, peran kepemimpinan organisasi juga perlu diperkuat untuk mendorong terbentuknya budaya kerja yang menjunjung tinggi disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan, monitoring, serta evaluasi secara berkelanjutan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelaporan keuangan.
102 | Analisis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Instituto Nacional da Administrayyo Pyblica (INAP) Timor Leste Pengembangan penelitian di masa mendatang dapat dilakukan dengan memperluas ruang lingkup kajian melalui penambahan Variabel lain yang diasumsikan memiliki kontribusi terhadap tata kelolah keuangan Variabel tersebut antara lain budaya organisasi, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, tingkat literasi digital aparatur, serta kesiapan kelembagaan dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan yang terintegrasi.
Selain itu, penerapan pendekatan metodologis yang lebih beragam juga diperlukan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kualitas pengelolaan serta tata kelola keuangan pada sektor publik.
DAFTAR PUSTAKA