e-ISSN 2962-3480
ANDREW LAW
JOURNAL
VOLUME 3 NOMOR 2 - DESEMBER 2024
Published by ANDREW LAW
CENTER
ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024
e-ISSN 2962-3480
PERAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
MIFTAHUL HAQ
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning mh@unilak.
ABSTRACT
Electronic transactions are legal acts carried out using computers, computer networks, and/or electronic In electronic transactions, consumer losses can occur due to default or unlawful acts committed by business actors.
Consumers also have the potential to be harmed if the products being traded are not registered with the government.
The method used for research is called normative legal research which is based on regulations.
In order to resolve consumer disputes outside the courts.
Law Number 8 of 1999 mandates the government to establish BPSK in districts/cities.
The BPSK's job is to carry out the process of handling consumer problems based on Law No.
8 of 1999.
BPSK decisions are final and binding.
The execution of these decisions can be requested to the District Court.
However, dispute resolution through BPSK does not eliminate criminal liability as regulated in Law Number 8 of 1999.
The BPSK decision can be used as appropriate initial evidence for investigators to begin investigations.
Law No.
8 of 1999 protects consumers.
Keywords: Electronic Transactions.
Consumer Protection.
BPSK
ABSTRAK
Transaksi elektronik yaitu perilaku legal yang dikerjakan dengan memakai komputer, internet, dan/atau sistem digital.
Pada transaksi elektronik, kerugian konsumen bisa muncul karena tindakan ingkar janji atau tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh pebisnis.
Konsumen juga dapat dirugikan jika barang yang perdagangkan itu ilegal.
Cara yang dipakai untuk riset bernama penelitian hukum normatif yang berlandaskan peraturan.
Untuk penanggulangan problem konsumen tanpa pengadilan.
UU No.
Tahun 1999 menyusuh pemerintah agar mendirikan BPSK di kabupaten/kota.
Pekerjaan BPSK yaitu menjalankan proses penanggulangan problem konsumen berlandaskan UU No.
8 Tahun 1999.
Putusan BPSK statusnya pamungkas dan memaksa yang eksekusinya ditetapkan Pengadilan Negara.
Namun, penanggulangan problem di BPSK tidak meniadakan tanggungjawab pidana.
Putusan BPSK bisa dipakai jadi bukti awal yang pas bagi Penyidik untuk memulai penyidikan.
UU No.
8 Tahun 1999 memproteksi Kata kunci: Transaksi Elektronik.
Perlindungan Konsumen.
BPSK Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 e-ISSN 2962-3480 konsumen transaksi elektronik menurut PENDAHULUAN Proteksi konsumen yaitu semua cara UU No.
8 Tahun 1999? berjalannya peraturan yang mengayomi METODE PENELITIAN siapapun pengguna barang dan/atau jasa Legal Research yang tidak diperjualbelikannya, tetapi pekerjaan riset dengan cara, struktur, dan sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan mengungkapkan suatu problem (Suteki, orang lain, atau kebutuhan makhluk hidup Riset ini tentang peran BPSK lain (Sinaga, 2.
Kemajuan teknologi yang tidak bisa konsumen transaksi elektronik menurut UU No.
8 Tahun 1999.
Cara yang dipakai pembaruan di semua sisi.
Salah satunya untuk riset bernama penelitian hukum itu transaksi elektronik (Agustian, 2.
normatif yang berlandaskan peraturan.
Pemahaman pebisnis biasanya mengejar Penelitian hukum normatif yaitu sebentuk profit yang besar dengan dana yang kecil.
Pemahaman tersebut dapat merugikan peraturan (Marzuki, 2.
Data yang para pelanggan, baik secara langsung dipakai untuk riset yaitu data sekunder maupun tidak langsung (Fista, 2.
yang diperoleh dari peraturan, hasil riset.
Untuk memproteksi konsumen.
UU dan buku.
Cara mendapatkan data yang No.
8 Tahun 1999 menyediakan opsi bagi konsumen dalam mengurus permasalahan kepustakaan, sedangkan cara diagnosis melalui penanggulangan problem tanpa data yang dipakai untuk riset yaitu analisa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
BPSK yaitu mengurus problem yang terjadi antara pebisnis dan pelanggan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Transaksi elektronik yaitu perilaku legal yang dikerjakan dengan memakai Dari background problem yang telah komputer, internet, dan/atau sistem digital diceritakan diatas, maka pertanyaan yang (Iqsandri, 2.
Aplikasi yang populer dibahas dalam riset yaitu bagaimana peran yaitu Shopee.
GoJek.
Tokopedia.
Lazada.
BPSK dalam penanggulangan masalah dan Bukalapak (Dewi, 2.
Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 e-ISSN 2962-3480 Pada transaksi elektronik, kerugian konsumen bisa muncul karena tindakan ingkar janji atau tindakan melanggar Mengkaji dan menelaah problem Mendatangkan peraturan yang dilakukan oleh pebisnis.
diduga melanggar UU No.
8 Tahun Konsumen juga dapat dirugikan jika barang yang perdagangkan itu ilegal.
Pasal 45 Ayat .
UU No.
8 Tahun siapapun yang dipandang tahu 1999 berbunyi konsumen yang dirugikan bisa menggugat pebisnis ke institusi yang problem konsumen.
Memohon pertolongan Penyidik untuk mendatangkan pebisnis yang konsumen atau ke Pengadilan Negara.
diduga melanggar UU No.
8 Tahun Pasal 45 Ayat .
UU No.
8 Tahun 1999 1999 dan mengundang Saksi.
Ahli, dan/atau siapapun yang dipandang konsumen ke Pengadilan Negara atau tahu problem konsumen jika tidak tanpa pengadilan itu opsi para pihak mau didatangkan atau diundang (Susanty, 2.
BPSK.
Untuk Mengundang Saksi.
Ahli, dan/atau Memperoleh, mengkaji, dan/atau konsumen tanpa pengadilan.
UU No.
mengevaluasi surat, dokumen, atau Tahun 1999 menyusuh pemerintah agar mendirikan BPSK di kabupaten/kota.
dan/atau menyelidiki pelanggaran Pekerjaan BPSK yaitu (Irfansyah, 2.
UU No.
8 Tahun 1999.
Menjalankan konsumen berlandaskan UU No.
Tahun 1999.
Menyediakan Menyimpulkan konsumen itu ada atau tidak ada.
Menyampaikan putusan kepada pebisnis yang terbukti melanggar UU No.
8 Tahun 1999.
Memberikan Mengawasi klausula standar.
administratif kepada pebisnis yang Mengabarkan ke Penyidik jika ada pelanggaran UU No.
8 Tahun 1999.
Tahun 1999.
Menampung keluhan konsumen.
Pasal 54 Ayat .
UU No.
8 Tahun No.
1999 berbunyi Putusan BPSK statusnya Published by ANDREW LAW CENTER http://journal.
id/index.
php/ALJ ANDREW LAW
JOURNAL
Volume 3 Nomor 2 - Desember 2024 Negara.
Jika e-ISSN 2962-3480 Putusan BPSK statusnya pamungkas dan Pengadilan memaksa yang eksekusinya ditetapkan Pengadilan Negara.
Namun, penanggulangan problem konsumen tanpa penanggulangan problem di BPSK tidak pengadilan di BPSK, maka gugatan ke Pengadilan Negara hanya bisa dilalui jika Putusan BPSK bisa dipakai jadi bukti jalan tersebut diputuskan gagal oleh salah awal yang pas bagi Penyidik untuk satu pihak atau para pihak (Dewi, 2.
memulai proses penyidikan.
Namun, penanggulangan problem di BPSK tidak meniadakan tanggungjawab
DAFTAR PUSTAKA