E-ISSN : 2797-9172
P-ISSN : 2655-6952
https://ejournal.
id/ojs/index.
php/iklila received: 21 Januari 2026, accepted: 25 April 2026, published: 30 April 2026 ISLAMIC EXCLUSIVISM: Perspectives on the Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sect and the PKS Tarbiyah Group from a Postcolonial Lens EKLUSIVISME ISLAM: Pandangan terhadap Sekte Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Kelompok Tarbiyah PKS Perspektif Pascakolonial Gesit Yudha1.
Syahril Ramadhan2.
Maulana Bagus Rahmat3 Email : gesit@radenintan.
,ramadhansyahril252@gmail.
maulanabagusrahmat12@gmail.
Afiliasi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung123
DOI
: 10.
61941/iklila.
Abstract This research is motivated by the strengthening of Islamic exclusivism in Indonesia which is not only derived from theological differences, but also from power relations in postcolonial societies.
Certain groups are often positioned as subalterns, namely those who are marginalized in the dominant discourse.
This study aims to analyze the construction of Islamic exclusivism through hegemonic relations and the position of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) and the Tarbiyah network of the Prosperous Justice Party (PKS) in religious and political discourse.
This study uses a qualitative approach with a case study method.
Data were obtained through in-depth interviews with five informants, literature studies, and analysis of post-reform religious-political discourse.
The analysis was conducted from a postcolonial perspective and using subaltern concepts to identify patterns of dominance and resistance.
The results of the study show that Islamic exclusivism is a construction of hegemonic power relations.
LDII is marginalized through the stigma of being a deviant group, while PKS, although electorally strong, still experiences marginalization in the socio-cultural realm due to the label of political Islam.
Both negotiated identities to gain legitimacy.
These findings provide a new understanding that the phenomenon of exclusivism is not only rooted in theological issues, but is also a result of social and political constructions that place certain groups in a subaltern Keywords: Islamic Exclusivism: Religious Groups: Politics.
Volume 9.
Nomor.
April 2026 .
p:44-.
https://creativecommons.
org/licenses/by-nc/4.
0/?ref=chooser-v1 Volume 9.
Nomor.
April 2026 Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menguatnya eksklusivisme Islam di Indonesia yang tidak hanya bersumber dari perbedaan teologis, tetapi juga dari relasi kekuasaan dalam masyarakat pascakolonial.
Kelompokkelompok tertentu sering diposisikan sebagai subaltern, yakni pihak yang termarginalkan dalam wacana dominan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi eksklusivisme Islam melalui relasi hegemonik serta posisi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan jaringan Tarbiyah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam diskursus keagamaan dan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima informan, studi literatur, dan analisis wacana keagamaan-politik Analisis dilakukan dengan perspektif pascakolonial dan konsep subaltern untuk mengidentifikasi pola dominasi dan resistensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusivisme Islam merupakan konstruksi relasi kekuasaan hegemonik.
LDII termarginalkan melalui stigma sebagai kelompok menyimpang, sedangkan PKS, meskipun kuat secara elektoral, tetap mengalami marginalisasi dalam ranah sosial-kultural akibat label Islam politik.
Keduanya melakukan negosiasi identitas untuk memperoleh legitimasi.
Temuan ini memberikan pemahaman baru bahwa fenomena eksklusivisme tidak hanya berakar pada persoalan teologis, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi sosial dan politik yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi subaltern.
Kata kunci: Eksklusivisme Islam.
Kelompok Agama.
Politik.
Pendahuluan Secara umum.
Pascakolonial (Postcolonialis.
adalah suatu kajian kritis kontemporer yang cukup menarik, analisis ini sering kali digunakan sebagai narasi perlawanan terhadap berbagai hal yang tadinya dianggap wajar di 1 Kajian ini membahas tentang bagaimana masyarakat, pemerintah dan kultur di berbagai belahan dunia yang dahulunya terjajah mengalami gejolak sosio-kultural.
Penggunaan kata post/pasca merujuk pada berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh pemerintahan kolonial yang dianggap sudah 2 Kajian ini menelusuri berbagai jejak yang ditinggalkan oleh tatanan masyarakat kolonial, dalam hal bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan dan 1 Awang Azman et al.
AuPoskolonialisme Dan Ekologi Pascakolonial : Sebuah Tinjauan PustakaAy 9, 1 .
: 1Ae11.
2 Epistemological Justice.
AuDecolonizing Critical Theory ?,Ay no.
April .
: 73Ae89.
Eklusivisme Islam.
kekuasaan masyarakat barat.
memarjinalkan masyarakat non barat.
Pascakolonialisme tidak hanya membicarakan dunia dengan sudut pandang bagaimana adanya, namun juga bagaimana mestinya.
Hal ini berkaitan tentang bagaimana kekuasaan global menjalankan kekuasaannya atas suatu hal yang dianggap inferior.
Teori pascakolonial, sebagaimana dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Gayatri Spivak dan Homi K.
Bhabha, berfokus pada bagaimana wacana kolonialisme menciptakan struktur kekuasaan yang terus bertahan meskipun kolonialisme fisik telah berakhir.
Salah satu konsep kunci dari teori ini adalah 'subaltern', yaitu kelompok yang secara sosial, politik, dan ekonomi terpinggirkan dalam masyarakat pascakolonial.
5 Dalam konteks Islam di Indonesia, subaltern bisa merujuk pada kelompok-kelompok yang berbeda secara ideologis, mazhab, atau sekte.
Sejatinya hal ini adalah peninggalan kolonial yang masih ada di Indonesia.
Kedatangan bangsa barat ke berbagai belahan dunia menyebabkan kekacauan sosial budaya kekacauan itu berupa munculnya persektif akan adanya suatu pusat peradaban dan pinggiran.
7 Keduanya menjadi suatu oposisi biner yang saling berhadapan, yang mengasumsikan barat sebagai pusat peradaban yang maju dan beradab, sedangkan non barat dianggap sebagai bangsa yang tidak beradab dan terbelakang.
Adanya pihak yang superior dan pihak lain dianggap inferior adalah ciri utama dalam dunia pascakolonial.
8 Hal demikian tak sepenuhnya berakhir ketika negara-negara kolonial pergi, ia bermanifestasi dalam bentuk lain, yang sering kali dinamakan sebagai kolonialisme internal.
Konsep yang sama masih berlaku, namun berganti pelaku saja.
Kelompok keagamaan mayoritas dianggap sebagai superior, sedangkan kelompok subaltern sering kali bukan hanya dianggap terpinggirkan .
, namun juga dianggap inferior.
Dalam konteks dunia Islam kontemporer, pendekatan pascakolonial juga digunakan untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan global dan nasional membentuk dinamika keagamaan.
Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya mempengaruhi struktur politik negara-negara Muslim, tetapi juga mempengaruhi pembentukan otoritas keagamaan, praktik 3 Rahmat Setiawan.
Pascakolonial : Wacana.
Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: Gambang Buku Budaya, 4 Nadia Al-Bagdadi.
AuPostcolonial Critique and the Study of Islam,Ay Islamic Studies Review 61, no.
: 145Ae62, doi:https://doi.
org/10.
1093/isrev/isad021.
5 Gayatri Chakravorty Spivak.
Can the Subaltern Speak? (Basingstoke: Macmillan, 1.
6 Farhan Abdul Majiid.
AuISLAMIC POPULISM AND THE QUESTION OF SECULARISM : THE CASE OF INDONESIA AND TURKEY Theoretical and MethodologicalAy 20, no.
: 1Ae15, doi:10.
14203/jpp.
7 Yohanes Leo.
Peradaban Dunia Abad Pertengahan: Dari Ekspansi Jermanik Sampai Kebangkitan Semangat Penjelajahan (Anak Hebat Indonesia, 2.
8 Setiawan.
Pascakolonial : Wacana.
Teori Dan Aplikasi.
9 Anibal Quijano.
AuColoniality of Power.
Eurocentrism, and Latin America,Ay n.
, 533Ae80.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 keislaman, serta hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam komunitas Muslim.
10 Dalam banyak kasus, warisan kolonial menciptakan stratifikasi sosial yang kemudian direproduksi dalam bentuk dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya.
Fenomena ini sering disebut sebagai kolonialisme internal, yaitu reproduksi pola dominasi kolonial oleh aktor lokal dalam masyarakat pascakolonial.
Berdasarkan telaah kajian ilmiah oleh Rustriningsih and Mukhlisin Saad.
AuIndonesian Islamic Theology: Understanding Exclusivism.
Inclusivism, and Pluralism in the Context of Religious Plurality.
Fenomena eksklusivisme dalam Islam di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah penelitian yang menyoroti hubungan antara identitas keagamaan, politik, dan dinamika sosial dalam masyarakat Muslim yang plural.
Penelitian mengenai eksklusivisme biasanya berfokus pada bagaimana interpretasi teologis tertentu dapat memunculkan sikap eksklusif terhadap kelompok lain dalam masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai eksklusivisme sering muncul dalam diskursus tentang pluralisme, toleransi, dan hubungan antar kelompok keagamaan.
Studi yang dilakukan oleh Rustriningsih dan Mukhlisin Saad menunjukkan bahwa eksklusivisme teologis dalam Islam sering muncul dari klaim kebenaran yang absolut dalam pemahaman agama, yang pada gilirannya dapat memperkuat batas identitas antara kelompok Muslim yang berbeda serta mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat plural.
Penelitian lain menyoroti dinamika politik Islam melalui gerakan dakwah dan jaringan organisasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
Studi yang dilakukan oleh Aisyah dan Zulkipli Lessy menganalisis peran jaringan Jemaah Tarbiyah dalam membangun basis sosial dan politik melalui praktik dakwah serta aktivitas filantropi yang berkontribusi pada mobilisasi dukungan politik bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa gerakan Tarbiyah tidak hanya berfungsi sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga sebagai jaringan sosial-politik yang mampu membentuk basis elektoral melalui praktik solidaritas sosial dan kegiatan dakwah di masyarakat 13 Meskipun penelitian ini berhasil menjelaskan hubungan antara dakwah dan mobilisasi politik, fokus kajiannya masih terbatas pada strategi 10 Agustiyara Agus Hermanto.
Gesit Yudha.
Siti Nurjanah.
AuThe Role of Maslahah Mursalah in Strengthening Religious Moderation: A Contemporary Approach to Mitigating Radicalism in State Islamic Universities in Indonesia,Ay MILRev: Metro Islamic Law Review 5, no.
1 SE-Articles .
): 101Ae49, doi:10.
32332/milrev.
11 Sindre Bangstad.
AuDecolonising Islam: Knowledge.
Power and Muslim Subjectivities,Ay Third World Quarterly 44, no.
: 1057Ae74.
12 Rustriningsih and Mukhlisin Saad.
AuIndonesian Islamic Theology: Understanding Exclusivism.
Inclusivism, and Pluralism in the Context of Religious Plurality,Ay An-Nuha: Jurnal Kajian Islam.
Pendidikan.
Budaya Dan Sosial 11, no.
: 45Ae60, doi:https://doi.
org/10.
36835/annuha.
13 Aisyah Aisyah and Zulkipli Lessy.
AuInvestigating the Method of DaAowah and the Role of PoliticalEconomy of Jemaah Tarbiyah in Urban Malang Society,Ay Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 7, no.
: 27Ae42.
Eklusivisme Islam.
organisasi dan ekonomi politik gerakan Tarbiyah tanpa mengkaji bagaimana gerakan tersebut dipersepsikan oleh kelompok Muslim lain dalam konteks relasi kekuasaan dan marginalisasi dalam masyarakat Islam Indonesia.
Kajian lain juga membahas dinamika hubungan antara organisasi Islam dan negara dalam konteks demokrasi Indonesia.
Penelitian terbaru mengenai Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menunjukkan bahwa organisasi ini mengalami proses adaptasi yang kompleks dalam relasinya dengan negara dan Studi komparatif yang dilakukan oleh Hilmi Muhammadiyah dan Mukodas Arif Subekti menemukan bahwa LDII berupaya membangun legitimasi sosial dengan menyesuaikan diri pada nilai-nilai nasional seperti Pancasila dan dengan memperkuat peran sosial dalam program-program 14 Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi teologis eksklusivisme, namun masih terbatas pada analisis normatif teologi Islam tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana relasi kekuasaan dan struktur sosial mempengaruhi terbentuknya kelompok yang terpinggirkan dalam komunitas Muslim.
Penelitian lain menyoroti dinamika politik Islam melalui gerakan dakwah dan jaringan organisasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
Studi yang dilakukan oleh Aisyah dan Zulkipli Lessy menganalisis peran jaringan Jemaah Tarbiyah dalam membangun basis sosial dan politik melalui praktik dakwah serta aktivitas filantropi yang berkontribusi pada mobilisasi dukungan politik bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa gerakan Tarbiyah tidak hanya berfungsi sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga sebagai jaringan sosial-politik yang mampu membentuk basis elektoral melalui praktik solidaritas sosial dan kegiatan dakwah di masyarakat 15 Meskipun penelitian ini berhasil menjelaskan hubungan antara dakwah dan mobilisasi politik, fokus kajiannya masih terbatas pada strategi organisasi dan ekonomi politik gerakan Tarbiyah tanpa mengkaji bagaimana gerakan tersebut dipersepsikan oleh kelompok Muslim lain dalam konteks relasi kekuasaan dan marginalisasi dalam masyarakat Islam Indonesia.
Kajian lain juga membahas dinamika hubungan antara organisasi Islam dan negara dalam konteks demokrasi Indonesia.
Penelitian terbaru mengenai Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menunjukkan bahwa organisasi ini mengalami proses adaptasi yang kompleks dalam relasinya dengan negara dan Studi komparatif yang dilakukan oleh Hilmi Muhammadiyah dan Mukodas Arif Subekti menemukan bahwa LDII berupaya membangun 14 Hilmi Muhammadiyah and Mukodas Arif Subekti.
AuAdaptasi Terhadap Konteks Nasional: Strategi LDII Indonesia Dan Ikhwanul Muslimin Mesir Dalam Menjalin Hubungan Agama-Negara,Ay Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam,Ay Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam 13, no.
: 34Ae52.
15 AAoisyah AAoisyah and Zulkipli Lessy.
AuInvestigating the Method of DaAowah and the Role of PoliticalEconomy of Jemaah Tarbiyah in Urban Malang Society,Ay Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 7, no.
1 (November 12, 2.
: 27Ae42, doi:10.
15575/jw.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 legitimasi sosial dengan menyesuaikan diri pada nilai-nilai nasional seperti Pancasila dan dengan memperkuat peran sosial dalam program-program 16 Penelitian ini menyoroti transformasi strategi organisasi dalam merespons stigma sosial yang pernah melekat pada LDII.
Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan aspek hubungan organisasi dengan negara dan belum secara eksplisit menganalisis posisi LDII sebagai kelompok subaltern dalam struktur wacana keagamaan yang didominasi oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat Muslim Indonesia.
Dengan demikian, novelthy pada penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan pendekatan pascakolonial dan teori subaltern untuk menganalisis eksklusivisme dalam Islam di Indonesia.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada teologi, organisasi, atau mobilisasi politik secara terpisah, penelitian ini menelaah bagaimana kelompok seperti LDII dan jaringan Tarbiyah/PKS diposisikan dalam struktur kekuasaan keagamaan sebagai kelompok subaltern dalam diskursus Islam Indonesia.
Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana wacana mayoritas, relasi kekuasaan, serta sejarah sosial membentuk proses marginalisasi terhadap kelompok tertentu dalam komunitas Muslim Indonesia.
Oleh karena itu, kebaruan .
penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif pascakolonial untuk menjelaskan hubungan antara eksklusivisme, hegemoni keagamaan, dan konstruksi kelompok subaltern dalam dinamika politik dan keagamaan Islam di Indonesia Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah dominasi ideologi tertentu yang diterima secara sukarela oleh masyarakat luas.
Dalam konteks ini, eksklusivisme Islam dapat dipahami sebagai upaya kelompok mayoritas untuk mendominasi diskursus keagamaan dan politik di Indonesia.
17 Mereka yang tidak sejalan dengan pandangan mayoritas sering kali menjadi subjek marginalisasi, baik dalam ranah sosial maupun politik.
Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa eksklusivisme Islam di Indonesia tidak semata-mata merupakan persoalan teologis, melainkan juga merupakan hasil konstruksi relasi kekuasaan yang bersifat hegemonik, di mana aktor-aktor dominan membentuk dan mempertahankan otoritas keagamaan melalui kontrol atas wacana publik.
Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana eksklusivisme Islam dikonstruksi melalui relasi kekuasaan yang hegemonik, serta bagaimana kelompok seperti LDII dan jaringan Tarbiyah/PKS diposisikan sebagai kelompok subaltern dalam diskursus 16 Hilmi Muhammadiyah and Mukodas Arif Subekti.
AuAdaptasi Terhadap Konteks Nasional: Strategi LDII Indonesia Dan Ikhwanul Muslimin Mesir Dalam Menjalin Hubungan Agama-Negara,Ay Jurnal Tamaddun:
Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam 13, no.
2 (December 5, 2.
, doi:10.
24235/tamaddun.
17 Ali Abdul Wakhid et al.
AuTracking Islamic Radicalism in Indonesia : From Kartosuwiryo to Abu Bakar Ba Ao AsyirAy 2024 .
: 226Ae45, doi:10.
18502/kss.
Eklusivisme Islam.
keagamaan di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengungkap bagaimana wacana mayoritas, praktik sosial-keagamaan, dan dinamika politik berkontribusi dalam membentuk proses marginalisasi maupun negosiasi identitas keagamaan di kalangan kelompok-kelompok tersebut.
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki spektrum yang luas dalam praktik dan pemahaman keagamaan Islam.
Namun, dominasi kelompok mayoritas seringkali menciptakan struktur kekuasaan yang cenderung menekan keberadaan kelompok minoritas dalam Islam.
Kelompok-kelompok seperti LDII.
Tarbiyah PKS, serta beberapa tarekat minoritas sering dianggap sebagai ancaman bagi ortodoksi Islam yang dijalankan oleh kelompok mayoritas.
Eksklusivisme Islam yang muncul dalam konteks ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam Islam di Indonesia belum sepenuhnya diterima, dan terdapat kecenderungan untuk meminggirkan atau bahkan menindas kelompok yang dianggap berbeda .
Dalam hal ini, menggunakan organisasi keagamaan Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Tarbiyah PKS sebagai objek dalam penelitian, perannya akan mewakili bagaimana kelompok yang terpinggirkan dalam mayarakat dalam bidang keagamaan.
Sedangkan kelompok Tarbiyah PKS akan mewakili pandangan publik mayoritas terhadap kelompok politik Islam Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Menurut Faisol studi kasus merupakan penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan 18 Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 5 informan yaitu 3 dari pihak LDII dan 2 dari pihak PKS dengan menggunakan kriteria purposive sampling, studi literatur, serta analisis terhadap berbagai wacana keagamaan dan politik di Indonesia pasca reformasi.
Data-data ini dianalisis menggunakan kerangka teori pascakolonial untuk mengidentifikasi pola-pola dominasi dan resistensi .
yang muncul dalam interaksi antara kelompok mayoritas dan subaltern.
Meski pendekatan ini lebih popular digunakan untuk menganalisis teks sastra,19 namun dalam artikel ini menggunakannya sebagai pisau analisis dalam melihat fenomena sosial 18 Abd Hadi.
Asrori, and Rusman.
Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi.
Case Study.
Grounded Theory.
Etnografi.
Biografi (CV.
Pena Persada, 2.
19 Ania Loomba.
Kolonialisme/pascakolonialisme, trans.
Hartono Hadikusumo.
Cetakan pertama (Yogyakarta: Narasi, 2.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 Pembahasan Konsep dan Teori Pascakolonial terkait Eksklusivisme Islam Konsep subaltern, yang diperkenalkan dalam kajian pascakolonial oleh Gayatri Spivak, menggambarkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam wacana dominan.
Lebih dalam, subaltern menurut Spivak adalah setiap orang yang tidak memiliki kebebasan dalam bereksistensi.
Keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam lanskap keislaman Indonesia menunjukkan dinamika relasi antara identitas keagamaan, struktur kekuasaan sosial, dan proses marginalisasi yang sering muncul dalam masyarakat Muslim yang plural.
21 Dalam perspektif sosiologi agama, kemunculan kelompok keagamaan seperti LDII sering dipahami sebagai bentuk artikulasi identitas religius yang berusaha mempertahankan otoritas interpretasi terhadap ajaran Islam di tengah dominasi arus utama keagamaan.
Dari sudut pandang pascakolonial, dinamika tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari proses pembentukan hierarki pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat Muslim pascakolonial.
23 Kolonialisme tidak hanya meninggalkan warisan dalam bentuk institusi politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk struktur epistemik yang menentukan siapa yang memiliki otoritas dalam mendefinisikan ortodoksi agama dan siapa yang ditempatkan pada posisi pinggiran dalam wacana keagamaan.
24 Dalam konteks ini, kelompok seperti LDII dapat dipahami sebagai komunitas yang berada dalam posisi subaltern, yaitu kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap representasi dan legitimasi dalam struktur wacana keagamaan dominan.
Pendekatan pascakolonial juga menjelaskan bahwa pembentukan kelompok subaltern sering kali berkaitan dengan proses produksi wacana yang membedakan antara kelompok yang dianggap AuortodoksAy dan kelompok yang diposisikan sebagai Aumenyimpang.
Ay26 Dalam masyarakat Muslim Indonesia, proses tersebut sering muncul melalui labelisasi sosial terhadap kelompok keagamaan tertentu yang memiliki praktik ritual atau sistem organisasi yang 20 Iqbal Hilal Munaris Muharsyam Dwi Anantama.
Poskolonial: Hibriditas (Selat Media, 2.
Hendra Gunawan.
Efriadi Efriadi, and Syamsu Hadi.
AuSEJARAH DAKWAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI KOTA JAMBI 1995 Ae 2020,Ay Borneo : Journal of Islamic Studies 2, 2 (June 30, 2.
: 96Ae114, doi:10.
37567/borneo.
22 Robert Hefner.
AuIslam and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Critical Juncture Analysis,Ay The Review of Faith & International Affairs 18 (April 2, 2.
: 1Ae17, doi:10.
1080/15570274.
23 Septa Dinata and Herdi Sahrasad.
AuDecolonizing AoMuslim QuestionsAo in Europe: Integration and Entanglements of Colonial Epistemologies,Ay JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 7, no.
(September 5, 2.
: 63Ae80, doi:10.
51486/jbo.
24 Sajjad Rizvi.
AuDecolonising AoIslam,AoAy in Conceptualizing Islam (Routledge, 2.
25 Faisal Devji.
AuA Minority of One,Ay Global Intellectual History 7, no.
6 (November 2, 2.
: 1058Ae64, doi:10.
1080/23801883.
26 Veena Das.
AuSubaltern as Perspective,Ay in Postcolonialism (Routledge, 2.
Eklusivisme Islam.
berbeda dari arus utama Islam.
27 Dalam kasus LDII, stigma seperti eksklusivitas sosial, klaim kebenaran religius, serta pembatasan interaksi dengan kelompok lain sering menjadi narasi dominan yang membentuk persepsi publik terhadap organisasi tersebut.
Dalam kerangka teori eksklusivisme agama, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari klaim kebenaran teologis yang kuat dalam suatu komunitas religius.
29,30 Eksklusivisme dalam agama tidak hanya merujuk pada keyakinan bahwa suatu kelompok memiliki pemahaman paling benar terhadap ajaran agama, tetapi juga mencakup kecenderungan untuk membangun batas sosial yang tegas antara komunitas internal dan kelompok 31 Dalam konteks LDII, penekanan pada praktik keberagamaan yang berbasis pada interpretasi literal terhadap al-QurAoan dan Sunnah sering kali dipahami oleh kelompok lain sebagai bentuk eksklusivisme religius.
Namun demikian, analisis yang hanya menempatkan LDII sebagai kelompok eksklusif sering kali mengabaikan dinamika relasi kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat Muslim Indonesia.
32 Dalam perspektif politik subaltern, posisi kelompok seperti LDII tidak hanya ditentukan oleh doktrin keagamaan yang mereka anut, tetapi juga oleh struktur dominasi dalam diskursus keagamaan nasional.
33 Dominasi kelompok mayoritas dalam menentukan standar ortodoksi Islam dapat menciptakan kondisi di mana kelompok minoritas atau kelompok dengan interpretasi yang berbeda diposisikan sebagai pihak yang kurang legitim dalam ruang publik keagamaan.
Dalam konteks ini, teori hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci membantu menjelaskan bagaimana dominasi tersebut bekerja melalui 27 Imron Rosidi et al.
AuNEGOTIATING TRADITIONAL RELIGIOUS AUTHORITY IN INDONESIAN ISLAM : THE CASE OF MADANI VILLAGE,Ay Jurnal Ilmiah Islam Futura 24, no.
1 (February 15, 2.
: 51, doi:10.
22373/jiif.
28 Adelia NiAoma Zakiyatul Azizah.
AuPola Interaksi Sosial Penganut Ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dalam Kehidupan Bermasyarakat,Ay JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan.
Keilmuan Dan Teknologi 24, no.
3 (September 26, 2.
: 720Ae32.
29 Bernhard Reitsma and Erika van Nes-Visscher, eds.
Religiously Exclusive.
Socially Inclusive?: A Religious Response (Amsterdam University Press, 2.
, doi:10.
5117/9789463723480.
30 Ahmad Umar.
Faisal Rojihisawal, and Rahmayati Koto.
AuReligious Truth Claims and Sustainable Peace: Rethinking Exclusivism in Multicultural Societies,Ay Literate: International Journal of Social Science and Humanities 3, no.
1 (June 30, 2.
: 75Ae89, doi:10.
52005/literate.
31 Kristina Roseven Nababan.
AuThe Dialectic for National Unity: : Religious Exclusivism and Multicultural Challenges in Indonesian Communities,Ay Humaniora 16, no.
2 (November 18, 2.
: 153Ae63, doi:10.
21512/humaniora.
32 Robert W.
Hefner.
Islam and Citizenship in Indonesia: Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics (London: Routledge, 2.
, doi:10.
4324/9781032629155.
33 Geoffrey Upton.
AuReligious MinoritiesAo Resistance to State Mandates: A Cautionary Tale of Authority and Power,Ay Stato.
Chiese e Pluralismo Confessionale.
January 19, 2026, doi:10.
54103/1971-8543/30683.
34 Zakaria Sajir.
AuA Post-Secular Approach to Managing Diversity in Liberal Democracies: Exploring the Interplay of Human Rights.
Religious Identity, and Inclusive Governance in Western Societies,Ay Religions 14, no.
10 (October 2.
: 1325, doi:10.
3390/rel14101325.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 produksi konsensus sosial.
35 Hegemoni tidak hanya beroperasi melalui kekuatan politik formal, tetapi juga melalui legitimasi kultural yang membentuk persepsi masyarakat tentang mana praktik keagamaan yang dianggap sah dan mana yang dianggap menyimpang.
36 Dengan demikian, marginalisasi terhadap kelompok seperti LDII dapat dipahami sebagai bagian dari proses hegemonik yang membentuk struktur kekuasaan simbolik dalam masyarakat Muslim.
Meskipun demikian, perkembangan organisasi LDII dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya proses transformasi identitas yang Upaya organisasi ini untuk terlibat dalam program sosial, kegiatan lingkungan, serta dialog antar umat beragama menunjukkan strategi adaptasi yang bertujuan untuk memperoleh legitimasi sosial yang lebih luas dalam 37 Dalam perspektif pascakolonial, strategi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi identitas yang dilakukan oleh kelompok subaltern untuk memperoleh ruang representasi dalam struktur kekuasaan sosial yang lebih besar.
Dengan demikian, posisi LDII dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai fenomena eksklusivisme religius Sebaliknya, fenomena tersebut perlu dilihat sebagai hasil interaksi kompleks antara doktrin keagamaan, struktur kekuasaan sosial, serta warisan historis dari relasi dominasi dalam masyarakat pascakolonial.
38 Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kelompok keagamaan tertentu membangun identitas mereka sekaligus bernegosiasi dengan struktur kekuasaan yang membentuk posisi mereka dalam ruang publik keagamaan di Indonesia.
Analisis Pascakolonial terhadap Eksistensi dan Narasi LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah salah satu organisasi kemasyarakatan .
Islam yang memiliki akar sejarah panjang di Indonesia.
LDII didirikan pada tahun 1972 dengan nama awal yaitu Yayasan Karyawan Islam (YAKARI), lalu berubah nama menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tahun 1980.
Perubahan terakhir menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terjadi pada tahun 1990, guna memfokuskan tujuan 35 Rustriningsih Rustriningsih and Mukhlisin Saad.
AuIndonesian Islamic Theology: Understanding Exclusivism.
Inclusivism, and Pluralism in the Context of Religious Plurality,Ay An-Nuha : Jurnal Kajian Islam.
Pendidikan.
Budaya Dan Sosial 11, no.
1 (July 15, 2.
: 141Ae55, doi:10.
36835/annuha.
36 Vedi R.
Hadiz.
AuIslamic Populism and the Politics of Identity in Indonesia,Ay Contemporary Southeast Asia 45, no.
: 215Ae34, doi:https://doi.
org/10.
1355/cs45-2d.
37 Muhammad Ghufron Firmansyah and Farida R.
Wargadalam.
AuTHE DEVELOPMENT OF THE LDII ORGANIZATION IN PALEMBANG CITY .
1Ae2.
: A SOCIAL-HISTORICAL PERSPECTIVE: Perkembangan Organisasi LDII Di Kota Palembang Tahun 2001Ae2022: Perspektif Sejarah Sosial,Ay Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humanior.
10, no.
: 125Ae31, doi:10.
36526/santhet.
38 Youssef Yacoubi.
AuThinking a Critical Theory of Postcolonial Islam,Ay in Difference in Philosophy of Religion (Routledge, 2.
Eklusivisme Islam.
organisasi dan juga melepaskan diri dari pengaruh orde baru.
LDII didirikan oleh Nurhasan Ubaidah Lubis, di Kediri.
Jawa Timur, yang berkembang menjadi basis utama LDII.
Organisasi ini memiliki pengikut yang cukup solid dan memiliki struktur keorganisasian yang rapi serta taat pada ajaran Islam yang mereka yakini.
Selama sejarah berdirinya hingga saat ini.
LDII masih menjadi kelompok keagamaan yang sering dipersepsikan negatif oleh sebagian masyarakat.
Terkait persepsi negatif masyarakat, seorang pengurus tingkat daerah LDII (Informan A) menyatakan: "Kami sering dianggap tertutup, padahal masjid kami terbuka untuk siapa saja.
Namun, stigma 'masjid ini harus dipel' setelah orang lain masuk masih sering dituduhkan kepada kami.
Suara kami untuk menjelaskan kebenaran sering kali kalah oleh narasi besar yang sudah terlanjur melekat di masyarakat.
" Stigma masyarakat yang telah melekat menjadikan organisasi ini sering dipandang sebagai kelompok yang terpisah dari arus utama Islam.
Meskipun LDII beroperasi secara legal dan memiliki jaringan luas dalam kegiatan dakwah dan pendidikan, suara mereka sering kali dianggap kontroversial dan sering kali tidak dianggap sebagai suara dari umat Islam, melainkan kelompok menyimpang dari wacana mayoritas.
Sebagai kelompok keagamaan yang dianggap eksklusif, stigma keagamaan negatif selalu melekat pada kelompok ini.
LDII sering kali dicurigai sebagai kelompok yang eksklusif atau bahkan sektarian oleh beberapa kalangan.
Stigma ini muncul karena adanya persepsi bahwa LDII memiliki praktik yang dianggap berbeda dari Islam arus utama, termasuk dalam hal tata cara beribadah dan struktur pengajarannya.
Pandangan ini menciptakan hambatan bagi LDII untuk mendapatkan legitimasi penuh di tengah masyarakat Muslim lainnya.
Mereka dianggap sebagai kelompok sesat yang mesti dijauhi dan tidak didengar Akibat stigma tersebut, meskipun LDII memiliki jumlah pengikut yang signifikan, suara mereka cenderung terpinggirkan dalam wacana keagamaan nasional.
Dalam banyak kasus.
LDII tidak dianggap sebagai representasi utama dari Islam di Indonesia, terutama dalam forum-forum keagamaan formal atau dalam media.
Karena itu, meskipun suara mereka ada, akses terhadap ruang publik yang lebih luas sering kali terbatas atau tidak dipercayai sama sekali.
Meski sering kali tidak didengar.
LDII telah berupaya keras untuk memperbaiki citra mereka di masyarakat, termasuk melalui dialog lintas agama, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan kerja sama dengan 39 M.
Imdadun Rahmat.
Arus baru Islam radikal: transmisi revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 Namun, pengakuan penuh dari masyarakat dan kelompok Islam mainstream masih menjadi tantangan yang mereka hadapi.
Praktik keagamaan yang mereka lakukan sering kali mendapat stigma sesat dari masyarakat, bahkan di beberapa tempat mengakibatkan konflik 41 Prasangka yang ada di masyarakat antara lain adalah banyaknya acara yang diadakan oleh masjid-masjid yang dimiliki oleh LDII.
Isuisu masyarakat mengenai LDII, seperti mengkafirkan orang lain, merasa benar sendiri, selalu meresahkan masyarakat, tidak mau berjabat tangan dengan orang lain serta jika mau bersalaman langsung dicuci, masjid dipel, tidak mau sholat jika diimami oleh orang lain, tidak mau sholat di masjid lain, tidak mau ke KUA dan isu-isu lainnya.
LDII memiliki prinsip utama, yaitu penerapan al-QurAoan dan Sunnah secara tekstual, yang tertuang dalam beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut: 1.
Salah satu ciri khas utama dari LDII adalah adanya penekanan untuk mengamalkan ajaran al-QurAoan dan Sunnah secara total dan tekstual.
Kewajiban ini harus terlaksana pada setiap anggota pada kehidupan sehari-harinya.
Ajaran tersebut ditekankan untuk dilaksanakan pada setiap bidang kehidupan.
LDII
dikenal memiliki sistem pengkaderan yang ketat dan terstruktur.
Organisasi ini memiliki hierarki keanggotaan yang rapi, di mana setiap anggota didorong untuk terus meningkatkan pemahaman agama mereka.
Proses tarbiyah .
endidikan agam.
ini dilakukan melalui pengajian, musyawarah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang dikoordinasi oleh LDII di berbagai daerah.
Eksklusivitas dalam Beragama: Dalam beberapa dekade awal keberadaannya.
LDII sering kali dianggap eksklusif karena para pengikutnya dianjurkan untuk hanya berinteraksi secara sosial dengan sesama anggota.
Hal ini membuat organisasi ini sempat dicurigai oleh kalangan Muslim lainnya sebagai kelompok yang terisolasi dari arus utama Islam di Indonesia.
Namun, dalam perkembangan terbaru.
LDII telah membuka diri dan berupaya lebih aktif menjalin hubungan dengan masyarakat luas, serta memperbaiki citra yang sebelumnya dianggap eksklusif.
Kepemimpinan Sentral: LDII menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pemimpin organisasi yang dianggap sebagai penerus dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam.
Kepemimpinan dalam LDII sangat dihormati, dan para anggota diharapkan taat kepada instruksi-instruksi yang diberikan oleh para pemimpin mereka.
Walaupun LDII adalah kelompok 40 Muhammad Nasir and Abdullah Khusairi.
AuISLAM TRANSNASIONAL : TANTANGAN BAGI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA,Ay Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama 4, no.
1 (May 24, 2.
: 15Ae 34, doi:10.
32332/moderatio.
41 Arifah Arifah.
AuStrategi Public Relations Dalam Membangun Citra Dalam Membangun Citra Organisasi: (Studi Deskriptif Pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),Ay Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagaman Dan Pendidikan Islam 17, no.
1 (November 29, 2.
: 47Ae59, doi:10.
32923/taw.
42 Moh.
Ashif Fuadi and Yunus Sulthonul Khakim.
AuDINAMIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PESANTREN LDII MILLENIUM ALFIENA NGANJUK,Ay ASKETIK 6, no.
1 (June 30, 2.
: 29Ae46, doi:10.
30762/asketik.
Eklusivisme Islam.
keagamaan yang sering dipandang negatif oleh masyarakat.
LDII juga memiliki peranan dalam kehidupan, baik dalam bidang agama maupun sosial.
Sebagai sebuah lembaga dakwah.
LDII berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai pengajian, baik yang ada pada tingkatan lokal maupun nasional.
Pengajian ini bersifat terbuka kepada siapa pun yang hendak mengikutinya, dari kelompok mana pun ia berasal.
Selain itu, mereka juga mendirikan berbagai sekolah dan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencetak generasi Muslim yang taat dan berkualitas.
LDII juga terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Salah satu program andalan mereka adalah pembinaan kewirausahaan di kalangan anggotanya.
LDII berusaha memberdayakan ekonomi anggota dan masyarakat umum melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta program pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum.
Aksi lain yang LDII ikut serta di dalamnya adalah kegiatan kebersihan dan lingkungan.
Program utama mereka adalah penanaman pohon dalam usaha penghijauan lingkungan.
Guna memperbaiki citranya di tengah masyarakat.
LDII juga berperan aktif dalam forum kerukunan umat beragama.
Mereka berusaha untuk membangun dialog dan kerja sama dengan berbagai ormas Islam lainnya serta dengan kelompok-kelompok agama yang berbeda.
Dalam kacamata pascakolonial, hambatan legitimasi dan stigma yang dialami LDII sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan posisi mereka sebagai kelompok subaltern.
Marginalisasi ini terjadi karena adanya dominasi 'rezim kebenaran' dari kelompok arus utama yang memegang otoritas epistemik dalam mendefinisikan mana Islam yang 'sah' dan mana yang 'menyimpang'.
Upaya LDII melakukan dialog lintas agama dan kerja sama pemerintah merupakan bentuk negosiasi identitas untuk keluar dari ruang subalternitas Pembahasan tentang Tarbiyah PKS yang Dilihat dari Sisi Pascakolonial Partai Keadilan Sosial adalah produk reformasi.
Ia lahir dari gejolak politik yang terjadi pasca masa reformasi.
Ia berakar dari gerakan dakwah kampus yang sudah berjalan di kampus-kampus besar di Indonesia.
Gerakan ini kemudian hari lebih dikenal sebagai gerakan tarbiyah.
Sejak tahun 1980-an, gerakan ini sudah bertumbuh dengan subur di kampus semacam Institut Teknologi Bandung (ITB).
Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gajah Mada (UGM).
Para kader dan aktivis tarbiyah ini terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslim yang lahir di negara Mesir.
43 Moh Ashif Fuadi and Yunus Sulthonul Khakim.
AuDinamika Pemberdayaan Masyarakat Di Pesantren LDII Millenium Alfiena Nganjuk,Ay Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial 6, no.
1 (June 30, 2.
: 29Ae46, doi:10.
30762/asketik.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 Dalam perspektif pascakolonial, kehadiran PKS dapat dibaca sebagai respons terhadap kegagalan sekularisme dan modernisme Barat dalam menjawab kebutuhan masyarakat pascakemerdekaan.
Teori pascakolonial menekankan bahwa meskipun kolonialisme secara fisik telah berakhir, "penjajahan" pemikiran dan budaya tetap bertahan.
44 Sebagai gerakan yang lahir dari rahim Ikwanul Muslimin.
PKS dituding memiliki agenda internasional yang lebih loyal terhadap induk gerakannya di Mesir dibandingkan dengan NKRI, seperti halnya PKI yang dianggap lebih loyal kepada komunisme internasional pada poros ceking/Cina.
Menurut Hassan Al-Banna gerakan tarbiyyah memiliki agenda utama dalam pembentukan individu, keluarga, dan masyarakat islam, dan membebaskan negara-negara muslim dari penguasa asing baik secara politik, ekonomi, maupun moral.
46 Sebagai respons terhadap imperialisme Barat, wacana pascakolonial menjadi salah satu inti pemikiran PKS sebagai sebuah gerakan tarbiyyah yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.
Hal ini diperjelas dengan aktifnya PKS dalam mengartikulasikan islamismenya melalui isu-isu antikorupsi, moralitas publik, hingga dukungan terhadap perjuangan negaranegara Muslim dalam melawan imperialisme Barat, seperti Palestina.
Era Reformasi menjadi momentum krusial bagi konsolidasi gerakan Tarbiyah yang sebelumnya telah berakar kuat di lingkungan akademik atau Oleh karena itu, kemunculannya langsung disambut hangat oleh banyak orang.
Pada tahun 1998, para aktivis tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK) sebagai wadah politik untuk memperjuangkan visi Islam.
bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam yang ingin melihat penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik.
Namun.
PK gagal mencapai ambang batas parlemen dalam Pemilu 1999.
Oleh karena itu, partai ini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2002, dengan tujuan untuk memperluas basis dukungan dan meraih suara yang lebih 44 Nensilianti Nensilianti.
Ridwan Ridwan, and Nur Ainun Pratidina.
AuPerlawanan Dan Pembebasan Terhadap Kolonialisme Dengan Lensa Poskolonial Dalam Novel Jejak Langkah Karya Pramoedya Ananta Toer,Ay Nuances of Indonesian Language 5, no.
1 (May 10, 2.
: 62Ae70, doi:10.
51817/nila.
45 Zuhri Humaidi.
AuDialektika Islam Politik Dan Nasionalisme: Analisis Restrospektif,Ay Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, no.
Series 2 (April 22, 2.
: 889Ae903, doi:10.
36835/ancoms.
v0iSeries.
46 Hasan Al-Banna.
MajmuAoAtur Rasail: Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna Jilid 1 (Al-I\Aotishom, 2.
, //perpustakaanmtssuq.
id/index.
php?p=show_detail&id=705.
47 Gun Gun Gunawan.
AuMasculinity.
Islamism, and Post-Islamism: A Case Study of DaAowah Tarbiyah Activists in Yogyakarta and Surakarta,Ay CMES (Center of Middle Eastern Studie.
13, no.
2 (December 29, 2.
91Ae101, doi:10.
20961/cmes.
Eklusivisme Islam.
48 Hingga kini.
PKS masih menjadi partai yang berusaha menyalurkan suara umat Islam di Indonesia, namun tak serta-merta PKS disambut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan sering kali mendapat sikap perlawanan dari kelompok Islam mayoritas di Indonesia.
Selanjutnya, dalam konteks PKS Tarbiyah, mereka bisa dianggap sebagai kelompok subaltern dari sudut pandang politik nasional, terutama karena mereka sering kali dicap sebagai "Islam politik" atau dianggap berusaha mempromosikan agenda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang dianut mayoritas masyarakat.
Meski secara hukum PKS adalah partai yang terdaftar secara resmi di kementerian, keberadaannya di antara masyarakat masih sering kali terpinggirkan, terutama ketika sudah bercampur dengan kelompok mayoritas.
Mereka sering kali distigmatisasi sebagai golongan radikal yang hendak menentang pemerintah Republik Indonesia.
Meski PKS adalah partai yang berusaha melakukan perubahan dalam hal implementasi agama Islam melalui demokrasi yang tanpa kekerasan sekalipun.
Identitas kolektif PKS Tarbiyah dibentuk oleh berbagai dinamika internal dan eksternal.
Dari segi internal, mereka memiliki sistem pengkaderan yang sangat ketat, di mana setiap anggota dibentuk melalui proses pendidikan agama yang disiplin, dan nilai-nilai keislaman diterapkan dengan tegas dalam kehidupan pribadi maupun politik.
Nilai-nilai ini memberi kekuatan identitas kolektif yang solid di antara anggotanya, namun di sisi lain, menempatkan mereka dalam posisi yang sering kali dilihat sebagai eksklusif oleh masyarakat luar, serta menimbulkan kecurigaan tentang fundamentalisme Islam.
50 Dari segi eksternal, masyarakat Indonesia yang plural sering kali memberikan stigma kepada kelompok-kelompok yang berorientasi pada Islam politik, terutama pasca reformasi dan terjadinya kebangkitan radikalisme Islam di beberapa bagian Kelompok PKS Tarbiyah kerap kali dianggap sebagai kelompok yang ingin meradikalisasi Islam atau menggantikan dasar negara dengan sistem Islam yang lebih eksklusif.
Meskipun hal ini sering kali merupakan simplifikasi yang tidak sepenuhnya akurat, persepsi ini tetap mempengaruhi posisi mereka dalam 48 Yon Machmudi.
Islamising Indonesia : The Rise of Jamaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS) (Australia: ANU E, 2.
49 Jeremy Menchik.
Islam and Democracy in Indonesia Tolerance without Liberalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2.
50 Ken Miichi.
AuIndigenizing Islamism in Indonesia: Prosperous Justice PartyAos Approaches Towards Traditionalist Muslims,Ay Politics.
Religion & Ideology 24, no.
1 (January 2, 2.
: 120Ae33, doi:10.
1080/21567689.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 Seiring dengan perannya dalam politik.
PKS telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak reformasi 1998.
Partai ini berhasil meraih kursi dalam pemilihan umum dan menjadi salah satu kekuatan politik Islam yang penting di Indonesia.
Namun, meskipun keberhasilan elektoralnya cukup mengesankan.
PKS dan kader-kader Tarbiyahnya sering kali dianggap sebagai kelompok yang tetap "terpinggirkan" dalam hal penerimaan sosial yang lebih Salah satu contoh yang mencerminkan posisi subaltern PKS Tarbiyah dalam masyarakat adalah representasi media dan pandangan politik.
PKS sering kali dicitrakan sebagai partai yang terlalu eksklusif, mengedepankan agenda keagamaan yang sempit, atau bahkan berafiliasi dengan gerakan transnasional Islam yang kontroversial.
Representasi ini menciptakan jarak antara PKS dengan masyarakat umum yang lebih pluralistik.
Akibatnya, meskipun mereka memiliki pengaruh politik yang kuat, mereka tidak selalu memiliki akses penuh terhadap ruang sosial yang lebih inklusif.
Dalam konteks politik nasional.
PKS dan kader Tarbiyahnya juga dihadapkan pada tantangan yang sama dengan kelompok subaltern lainnya:
ketidakmampuan untuk secara efektif mengartikulasikan posisi mereka dalam wacana yang lebih luas.
52 Keterbatasan ini membuat mereka sering kali gagal dalam membentuk koalisi yang lebih luas dengan kelompok-kelompok yang memiliki orientasi politik atau ideologis yang berbeda.
PKS adalah partai politik Islam yang telah berhasil mengembangkan basis pengikut yang kuat di kalangan Muslim Indonesia, terutama di kalangan yang berafiliasi dengan gerakan Tarbiyah.
Dalam konteks politik.
PKS mungkin tidak sepenuhnya dianggap subaltern karena memiliki peran signifikan dalam parlemen dan pemerintahan.
Namun, dalam konteks sosial dan wacana publik, beberapa aspek subalternitas tetap melekat pada PKS.
Pertama.
PKS sering kali diidentifikasi sebagai partai Islam politik yang berusaha untuk membawa agenda keagamaan ke ranah politik.
Ini menciptakan ketegangan dengan kelompok-kelompok yang lebih nasionalis atau sekuler, yang sering kali menganggap PKS sebagai ancaman terhadap pluralisme Indonesia.
Meskipun suara mereka terdengar di tingkat politik, dalam masyarakat yang lebih luas mereka terkadang masih dilihat dengan kecurigaan.
Kecurigaan ini ditambah dengan kampanye Islam radikal yang sering kali 51 Luqman Abdul Hakim.
Muchamad Ali SafaAoat, and Ria Casmi Arrsa.
AuModerasi Dalam Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera (Studi Hukum Tentang Inklusivitas Partai Politi.
,Ay RechtJiva.
July 15, 2024, 351Ae68, doi:10.
21776/rechtjiva.
52 Burhanuddin Muhtadi.
Dilema PKS (Kepustakaan Populer Gramedia, 2.
Eklusivisme Islam.
menyudutkan beberaga golongan, termasuk PKS.
Ideologinya sering kali dianggap sebagai fundamentalisme Islam yang membawa kepada radikalisme.
Termasuk marginalisasi sebagai kelompok yang dianggap tidak moderat, dan sering kali dianggap sebagai kelompok ekstrem kanan yang menghendaki Indonesia menjadi negara Islam, yang berlandaskan tata nilai keislaman.
Kedua.
Media dan diskursus publik seringkali mencitrakan PKS sebagai partai yang eksklusif atau terpisah dari mainstream politik.
Di beberapa kalangan.
PKS dianggap memiliki agenda ideologis yang kuat, yang menjadikan mereka berbeda dari partai politik lainnya.
Ini menciptakan kesulitan dalam menjangkau basis pemilih yang lebih plural, meskipun PKS sendiri telah berupaya merangkul kelompok yang lebih luas.
Ketiga.
Meskipun memiliki pengaruh politik yang signifikan.
PKS masih menghadapi tantangan dalam hal penerimaan sosial yang lebih luas.
Dalam beberapa kasus, upaya mereka untuk memperluas pengaruh sosial sering kali terbentur oleh persepsi masyarakat terhadap ideologi Islamisme mereka.
Namun, karena keberhasilan elektoral mereka, suara PKS tetap didengar dalam konteks politik nasional.
Dialektika Eksklusivisme dan Inklusivisme Partai Keadilan Sejahtera berakar dari ideologi politik Islam yang terinspirasi Ikhwanul Muslimin.
Gerakan ini adalah gerakan Islam transnasional yang lahir di Mesir, namun sudah menyebar ke seluruh dunia.
PKS adalah partai yang inklusif, menerima perbedaan pendapat dan terbuka terhadap segala hal yang baik, namun hal ini tidak sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat Indonesia yang bersifat plural.
PKS di mata media dan masyarakat tetap distigmatisasi sebagai kelompok politik yang menganut sistem nilai-nilai Islam yang berifat eksklusif dan tertutup.
55 Meskipun PKS berusaha memosisikan diri sebagai partai yang terbuka dan inklusif, mereka tetap terjebak dalam dialektika antara identitas ideologis yang kaku dan tuntutan politik praktis.
53 Fatmawati Fatmawati Hilal.
AuTransformasi Gerakan Radikalisme Menuju Moderasi Beragama,Ay KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan 16, no.
1 (October 18, 2.
: 77Ae90, doi:10.
35905/kur.
54 Agus Cahyono.
Teguh Teguh, and Akhmad Rizqon Khamami.
AuKONVERGENSI POLITIK
ISLAM: PERILAKU ELEKTORAL WARGA NU TRENGGALEK TERHADAP PKS DAN
DAMPAKNYA BAGI PETA POLITIK LOKAL,Ay Benchmarking 8, no.
2 (December 1, 2.
: 263Ae76, doi:10.
30821/benchmarking.
55 Siti Khadijah.
AuPartisipasi Politik Perempuan Dalam Kiprah Dakwah Partai Keadilan Sejahtera,Ay The Journal of Religion and Communication Studies 1, no.
1 (January 30, 2.
, doi:10.
61511/jorcs.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 Dalam penelitian ini, subalternitas PKS tidak dipahami secara struktural, melainkan sebagai subalternitas diskursif dan kultural.
Mengacu pada Spivak, subaltern merujuk pada kelompok yang mengalami keterbatasan dalam representasi wacana dominan.
56 Meskipun PKS memiliki akses dalam struktur politik formal, dalam praktiknya partai ini kerap mengalami marginalisasi melalui pelabelan ideologis yang kaku dan bercorak daAowah haraki dalam ruang Dalam kerangka hegemoni Gramsci, kondisi ini menunjukkan adanya dominasi wacana mayoritas yang membatasi legitimasi aktor tertentu.
58 Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Bhabha, posisi PKS dapat dipahami sebagai identitas hibrid tidak sepenuhnya dominan maupun subordinat.
59 Dalam konteks Indonesia, studi Machmudi menunjukkan bahwa PKS memiliki kekuatan organisasi yang solid, namun tetap menghadapi keterbatasan dalam penerimaan sosial yang lebih luas.
60 Hal ini menjadi dilema bagi partai PKS, apakah akan menjadi partai yang terbuka dan menjangkau semua kalangan atau tetap mempertahankan ideologinya sebagai partai yang memperjuangkan nilainilai Islam dalam pemerintahan Indonesia.
PKS berusaha memosisikan diri sebagai partai yang terbuka dan inklusif, mereka tetap terjebak dalam dialektika antara identitas ideologis yang kaku dan tuntutan politik praktis.
Hal ini memicu stigma eksklusivisme di mata publik yang berakar dari tiga titik krusial: Ideologi dasar PKS bisa dikelompokkan ke dalam beberapa prinsip utama, yaitu: 1.
PKS menekankan pentingnya pengkaderan dalam mendidik anggotanya.
Pengkaderan dilakukan dengan cara pengajian kecil yang terdiri dari lima sampai sepuluh orang, dengan dibimbing oleh seorang guru atau ustaz.
Pengkajian Islam ini ditujukan agar setiap anggota memiliki pemahaman agama yang baik, serta mampu menjaga idealisme partai sebagai partai Islam.
PKS memperjuangkan penerapan syariah Islam di Indonesia, 56 Gayatri Chakravorty Spivak.
AuCan the Subaltern Speak?,Ay in Imperialism (Routledge, 2.
57 Agus Cahyono et al.
AuTELAAH NILAI-NILAI KE-NU-AN DALAM MENYIKAPI PRAKTIK POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS),Ay Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah 10, no.
(June 17, 2.
: 473Ae84, doi:10.
34125/jkps.
58 Antonio Gramsci.
AuSelections from the Prison Notebooks,Ay in The Applied Theatre Reader, 2nd ed.
(Routledge, 2.
59 Homi K.
Bhabha.
The Location of Culture, 2nd ed.
(London: Routledge, 2.
, doi:10.
4324/9780203820551.
60 Yon Machmudi.
Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS).
Islam in Southeast Asia Series (Acton.
T: ANU E Press, 2.
61 Muhtadi.
Dilema PKS.
Eklusivisme Islam.
namun dalam kerangka demokrasi dan hukum yang berlaku.
Mereka tidak mendukung penerapan syariah secara paksa, tetapi melalui pendekatan persuasif dan demokratis.
Misalnya.
PKS mendukung pengesahan undang undang yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti undang-undang anti-pornografi dan undang-undang ketahanan keluarga.
PKS menekankan pentingnya moral dan etika dalam berpolitik, terutama integritas untuk menjauhi praktik korupsi.
Partai ini sering kali mengampanyekan diri sebagai partai anti korupsi, serta menjaga etika keislaman dalam berpartai politik.
62 Mengenai sistem kaderisasi yang dianggap eksklusif, seorang aktivis Tarbiyah (Informan B) menjelaskan:
"Sistem liqa atau halqah bukan untuk menjauhkan diri dari masyarakat, melainkan upaya kami untuk membangun 'benteng moral'.
Di tengah sistem politik yang penuh korupsi, kami butuh lingkungan yang kuat untuk menjaga idealisme.
Sayangnya, media sering mencitrakan ini sebagai gerakan 'eksklusif' yang antisosial.
Peran Sosial-Politik dan Kritik Masyarakat Di mata masyarakat.
PKS berperan aktif melalui dua pendekatan utama:
politik dan sosial.
Di ranah politik.
PKS adalah salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, terutama dalam memperjuangkan isu-isu keislaman, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
PKS jupa pernah menjadi bagian dari pemerintahan, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono .
, kemudian menjadi oposisi tunggal selama kepemimpinan presiden Joko Widodo .
Dalam konteks sosial.
PKS memainkan peran yang signifikan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
Misalnya, kader PKS melalui berbagai lembaga sayap partai memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, memberi santunan kepada yatim dan berbagai amal sosial lain yang memang dianjurkan dalam Islam.
PKS juga mendirikan lembagalembaga sosial untuk memperluas pengaruh mereka di masyarakat, seperti Rumah Zakat dan program-program pemberdayaan ekonomi umat.
Selain itu.
PKS kerap kali mengadakan kajian-kajian Islam dan pengajian di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat basis kader dan masa mereka 62 PKS.
Falsafah Dasar Perjuangan Dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (Jakarta:
PKS, 2.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
63,64 Meski PKS memiliki banyak kader loyalis, partai ini juga menghadapi tantangan dan kritik dari berbagai pihak.
Salah satu kritik utama terhadap PKS adalah keterkaitannya dengan gerakan Islam transnasional, yang dinilai oleh beberapa pihak dapat membahayakan pluralisme dan kebhinekaan Indonesia.
Selain itu, beberapa politisi PKS terlibat dalam kasus korupsi, yang merusak citra partai sebagai partai yang bersih.
Secara umum, baik LDII maupun PKS memiliki suara yang signifikan dalam konteks tertentu, namun dalam ruang publik dan masyarakat yang lebih luas, suara mereka tidak selalu didengar atau diakui sepenuhnya.
Suara LDII dalam wacana keagamaan sering kali terpinggirkan akibat stigma dan persepsi yang berkembang di masyarakat, meskipun mereka berupaya untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
Dalam politik, suara PKS lebih terdengar dan memiliki pengaruh, tetapi dalam konteks sosial dan kultural yang lebih luas, mereka masih dianggap sebagai kelompok yang memiliki agenda ideologis yang berbeda, yang membuat penerimaan mereka di masyarakat lebih Keduanya berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi yang lebih besar di ruang publik, meskipun dengan tantangan yang berbeda.
LDII
harus menghadapi masalah stigma sektarian, sementara PKS menghadapi tantangan dalam menjembatani ideologi politik mereka dengan pluralisme Indonesia.
Dalam konsep Subaltern yang diperkenalkan oleh Gayatri Spivak, terdapat pembatas yang mencegah dua kelompok untuk saling memahami, secara empiris sebenarnya kedua kelompok subaltern tersebut tentu memiliki suara, baik dalam bermasyarakat, beragama maupun berpolitik, namun keduanya terpisah dengan kelompok mayoritas.
Terpisah oleh tembok tak mau saling mendengar dan hanya memperhatikan stigma yang beredar dalam Dalam istilah pascakolonial, masyarakat umum mayoritas adalah kelompok yang mewakili dunia pertama, sedang kelompok subaltern adalah dunia ketiga.
Antara dunia pertama dan dunia ketiga, tak pernah terjembatani oleh dunia kedua, oleh karena itu pemahaman terhadap keduanya hanya 63 Moh Nurhakim.
AuKebebasan Beragama Dalam Negara Demokrasi: Perspektif Pemikiran Elite Partai Keadilan Sejahtera:,Ay Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman 18, no.
2 (July 15, 2.
: 124Ae36, doi:10.
56338/iqra.
64 Eka Widia Wati.
AuAktifitas Halaqah Tarbiyah PKS Dalam Mendidik Nilai Religiusitas bagi Kadernya di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung TimurAy .
Institut Agama Islam Negeri Metro, 2.
, https://repository.
id/id/eprint/6303/.
65 Himi Aminuddin.
Ketahanan Gerakan Dakwah (Jakarta: Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS, 2.
Eklusivisme Islam.
bersumber kepada stigma buruk yang ada pada masyarakat.
Subaltern hanya dinilai dari stigma, yang sebenarnya tidak sama sekali mewakili suara asli dari subaltern itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap mereka sering kali kabur, dan tak pernah objektif.
Hal yang barangkali menjadi renungan bagi kita adalah sebagai panduan moral dalam bertindak dan berperilaku yang bersifat universal.
67 Namun ternyata agama masih menyisakan ruang bagi kaum marginal.
Jika agama adalah keadilan, seharusnya tidak ada lagi kaum marginal di negeri ini, barangkali berbagai kampanye kita selama ini justru makin menumbuhkan kelompok marginal yang tak mampu bersuara di depan publik.
Kaum subaltern masih ada dalam masyarakat keagamaan di Indonesia.
Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusivisme Islam dalam ruang publik Indonesia merupakan manifestasi dari dinamika kekuasaan pascakolonial yang memelihara struktur "hegemoni" keagamaan.
Melalui analisis terhadap LDII dan gerakan Tarbiyah PKS, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok ini menempati posisi sebagai "subaltern", namun dengan karakteristik marjinalisasi yang berbeda.
Pertama.
LDII mengalami marginalisasi pada level teologis dan sosiologis, di mana mereka terus diposisikan sebagai kelompok "sesat" dan "menyimpang".
Meskipun telah melakukan berbagai upaya adaptasi sosial, suara asli mereka tetap tidak mampu menembus tembok ortodoksi yang dijaga oleh kelompok Islam arus utama.
Kedua, gerakan Tarbiyah PKS merepresentasikan subalternitas dalam ranah politik nasional.
Walaupun memiliki kekuatan elektoral yang signifikan, mereka tetap terjepit dalam stigma sebagai agen "islamisasi" transnasional yang dianggap mengancam ideologi negara, sehingga akses mereka terhadap legitimasi sosial yang inklusif tetap terbatas.
Secara teoretis, eksklusivisme keagamaan di Indonesia bukan sekadar perbedaan tafsir, melainkan alat kontrol bagi kelompok dominan untuk menetapkan standar "ortodoksi".
Kelompok mayoritas menggunakan 66 Spivak.
Can the Subaltern Speak?, 1988.
67 Najwa Ainun Nabilah and Khaerunnisa Tri Darmaningrum.
AuPERAN PENYULUH AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MARGINAL,Ay Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam 5, no.
2 (December 20, 2.
: 198Ae212, doi:10.
32332/jbpi.
IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 9.
Nomor.
April 2026 otoritas ini untuk membungkam variasi praktik keagamaan kelompok lain, menjadikannya subaltern yang suaranya ada namun tidak didengar.
Akhirnya, selama agama hanya dipahami dalam kerangka kekuasaan dan standar kebenaran tunggal, ruang bagi kaum marginal akan terus ada, dan keadilan substantif dalam masyarakat beragama di Indonesia akan sulit Daftar Pustaka