Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok.
Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan di Taman Nasional Way Kambas Optimization Strategy of Implementation Fundamental Duty.
Function and Authority Forest Ranger Oleh:
Sukarman1* Balai Taman Nasional Way Kambas Jl.
Raya Labuhan Ratu Lama.
Labuhan Ratu.
Kode Pos 34196 Sukadana-Lampung Timur Indonesia Hp 081272035005-34196 *email: karman_btnwk@yahoo.
ABSTRAK
Meningkatnya gangguan kelestarian hutan menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polisi kehutanan .
belum optimal.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi dan mengidentifikasi serta menemukan alternatif strategi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut di Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa unsur internal polhut mempunyai kekuatan ialah adanya perlindungan peraturan perundangan yang cukup kuat sesuai dengan regulasi perundang undangan yang berlaku demikian dengan unsur kelemahannya adalah kurang adanya dukungan dana, sarana dan prasarana.
Unsur eksternal peluang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, sedangkan faktor ancamannya yaitu adanya kemiskinan dan pengangguran.
Pilihan strategi yang ditemukan yaitu memaksimalkan serta meningkatkan kesanggupan polhut, memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki dan memanfaatkan kesempatan menerima kerjasama dari pihak mitra.
Strategi program optimalisasi dengan mempertahankan dan mengembangkan program yang sudah ada, mengembangkan peran serta masyarakat sekitar dan masyarakat adat, dan mengintegrasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kata kunci: strategi optimalisasi, polhut, taman nasional.
ABSTRACT
Increasing disturbances in forest sustainability lead to the notion that the implementation of the main duties, functions, and authorities of the forestry police .
is not optimal.
The purpose of this study was to determine the implementation and identify and find alternative strategies for optimizing the implementation of the main duties, functions, and authorities of the forest police in Way Kambas National Park (TNWK).
Data retrieval is done by interview, observation, and documentation.
The results of the study show that the internal elements of the polhut have the strength is the protection of laws and regulations that are strong enough by the legislation that applies so that the element of weakness is lack of financial support, facilities, and infrastructure.
The external element of opportunity is the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2004 concerning Forest Protection and Law Number 41 of 1999 concerning forestry, while the threat factors are poverty and Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 The choice of strategies found is maximizing and increasing the ability of the forest police, maximizing the infrastructure facilities and utilizing the opportunity to receive cooperation from partners.
Optimization program strategy by maintaining and developing existing programs, developing the participation of local communities and indigenous peoples, and integrating all Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2004 concerning Forest protection and Law Number 41 of 1999 concerning Forestry.
Keyword: strategy of optimalization, polhut, national park.
PENDAHULUAN
Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan merupakan upaya untuk meminimalisir adanya perambahan hutan, pencurian sumberdaya alam hayati dan permukiman liar.
Hal ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir semua pengelola kawasan taman nasional sehingga menjadi ancaman sangat serius bagi kelestarian ekosistem kawasan.
Polisi kehutanan .
merupakan ujung tombak terciptanya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam khususnya taman nasional (Abdulah, 2.
Polhut merupakan salah satu petugas yang memiliki otoritas hukum dalam mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Peran dan kiprahnya yang besar menjadi mobilisator yang mampu mengendalikan illegal logging dan pelestarian hutan (Azwir et al Polhut mengemban tugas dan fungsi kepolisian khusus di bidang kehutanan, sehingga polhut dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan, preventif, administratif dan operasi represif (Ridholof, 2.
Selanjutnya Alim .
mengungkapkan keberadaan polhut sampai saat ini dirasakan belum cukup memberikan rasa aman terhadap hutan dan kawasan hutan.
Hal ini terlihat dari berbagai gangguan terhadap kelestarian hutan yang masih belum dapat dihindari ataupun sulit dicegah, sehingga menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut belum optimal.
Ketidakoptimalan tersebut dapat diatasi dengan membuat strategi agar polhut dapat optimal dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.
Seperti yang dijelaskan oleh Siswanto .
strategi optimalisasi ketangkasan lapangan pada upaya menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh polisi (Brigade Mobi.
dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan membentuk kemampuan utama menjalankan tugas pokok dan fungsi dan peran dengan dukungan sinergitas polisional, sarana, dan prasarana, sedangkan bentuk kebijakan yang dibutuhkan dalam optimalisasi keputusan pimpinan adalah berupa peraturan-peraturan.
Namun hingga saat ini belum ada penelitian sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelestarian hutan di TNWK dengan menilai implementasi yang sudah berjalan dan belum adanya pencarian opsi strategi optimalisasi pada tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut baik bersumber dari faktor internal maupun eksternal yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas.
Tujuan penelitian ini untuk mempelajari dan merumuskan implementasi pelaksanaan kerja, mengidentifikasi keadaan lingkungan di dalam .
dan di luar .
, dan menemukan opsi strategi upaya optimalisasi pelaksanaan kerja tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut dalam pelestarian Taman Nasional Way Kambas.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2017 di Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan dan Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 Gambar 1.
Peta Lokasi Penelitian Sumber: Balai Taman Nasional Way Kambas Populasi sekaligus sampel dalam penelitian yaitu anggota polhut di TNWK.
Semua anggota diambil sebagai responden, karena jumlahnya kurang dari 100 yaitu 55 orang (Sugiyono, 2.
Terdiri dari responden tingkat pimpinan polhut .
epala resor.
sebanyak 10 orang, anggota polhut sebanyak 40 orang, dan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TNWK sebanyak 5 orang.
Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data Analisa Strength Weakness Opportunity and Threat (SWOT) dilakukan dalam upaya memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organiasasi.
Dalam analisa SWOT, informasi dikumpulkan dan dianalisa.
Pada penelitian ini data primer berupa kekuatan (Strengt.
dan kelemahan (Weaknes.
dari lingkungan internal, juga kesempatan (Opportunit.
dan ancaman (Threa.
dari lingkungan eksternal.
Data yang diperoeh berikutnya dikaji dalam format tabel Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) dengan pembobotan skor hasil menurut pengukuran terhadap organisasi dan dikerjakan dengan pairwise comparison.
Dari tabel IFE dan EFE kemudian dikaji dengan nilai unsur internal dengan rating 1-4 pada tiap-tiap informasi dimana 4 = amat baik, 3= di atas rata-rata, 2 = rata-rata dan1 = di bawah rata-rata supaya bisa ditetapkan posisi sebuah organisasi.
Posisi organisasi bisa berada pada salah satu dari sembilan sel yang ada.
Berdasarkan posisi sel tersebut dapat ditentukan opsi strategi yang nantinya diterapkan bagi inovasi strategi optimalisasi pelaksanan tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut di Taman Nasional Way Kambas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok.
Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan Berdasarkan kondisi di TNWK, kegiatan polhut yang bersifat preemtif .
encegahan lebih din.
meliputi kegiatan pemasangan papan tanda peringatan di kawasan Taman Nasional Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 Way Kambas (TNWK) dimaksudkan agar setiap orang yang berada di dalam kawasan TNWK memahami bahwa dirinya sedang berada di dalam kawasan konservasi sehingga terdapat banyak aturan yang harus ditaati didalamnya.
Contohnya 8 buah papan dari berbagai ukuran dengan berbagai isi peringatan yang terdapat di sepanjang ruas Jalan Rapin.
Jalur Margayu.
Jalur Hajasari Spontan dan Bra Genteng.
Penyuluhan dan pendekatan pada tokoh masyarakat sebagai salah satu t indakaan prevent if belum dilakukan karena belum terdapat pada anggaran program kerja polhut.
Penyuluhan dan pendekatan pada tokoh masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas dilakukan bersamaan dengan kegiatan patroli bersama tenaga fungsional Pengendali Ekosisitem Hutan (PEH) dan bukan merupakan program khusus dari Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kunjungan ke rumah penduduk atau langsung pada lokasi dimana terdapat masyarakat melakukan pelanggaran.
Selama tahun 2017 tercatat dilakukan sebanyak 2 .
kali yaitu pada bulan April 2017 tentang pengamanan hutan dan Oktober 2017 tentang pencegahan kebakaran hutan.
Hingga saat ini belum ada catatan resmi mengenai sejauh mana manfaat dari penyuluhan dan pendekatan pada tokoh masyarakat.
Kegiatan polhut yang bersifat preventif .
encegahan din.
meliputi penjagaan, patroli, identifikasi kerawanan dan gangguan.
Namun yang dilaksanakan di TNWK sebatas kegiatan patroli rutin, patroli fungsional dan patroli gabungan.
Indentifikasi kerawanan dan gangguan hingga saat ini belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.
Kegiatan polhut yang bersifat represif .
adalah operasi penegakan hukum, patroli rutin, penanganan konflik satwa liar, penyelidikan dan penyidikan.
Operasi penegakan hukum atau dikenal dengan nama operasi gabungan tidak hanya terfokus di dalam kawasan TNWK, melainkan juga pada daerah-daerah lain di luar kawasan TNWK.
Selama tahun 2017 di dalam kawasan TNWK tercatat sudah dilakukan sebanyak 3 .
kali operasi gabungan polhut dengan mitra TNWK yaitu dari Rhinos Protection Unit (RPU) dan Anggota masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Mitra polhut (MMP).
Kegiatannya adalah pelaksanaan operasi tanggal 3 Februari 2017 dengan objek operasi penyetrum ikan air tawar lokasi di Satuan Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Bungur, jumlah personil yang beroperasi 6 orang terdiri dari 3 anggota polhut dan 3 anggota MMP hasil kegiatan tertangkap tangan 10 orang tersangka dengan barang bukti 7 kg ikan gabus dan 2 buah aki listrik, proses dilanjutkan ke pengadilan.
Selain itu dilakukan pelaksanaan operasi tanggal 26 Agustus 2017 dengan objek operasi pemancing liar di lokasi SPTN II Bungur.
Jumlah personil yang beroperasi 6 orang terdiri dari 3 anggota polhut, 3 anggota MMP dan 2 orang anggota RPU dan pemancing berhasil tertangkap namun kemudian melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti satu ikat pancing dan tempat makan.
Operasi lainnya dilakukan tanggal 16 Oktober 2017 dengan objek operasi pemburu liar di lokasi SPTN II Bungur dengan jumlah personil yang beroperasi 6 orang, terdiri dari 3 anggota polhut dan 3 anggota MMP.
Hasil kegiatan ini dilaporkan ke kepolisian dengan barang bukti 49 kg daging rusa dan dilanjutkan dengan proses tahap penyelidikan oleh kepolisian.
Patroli rutin polhut dilakukan dengan pemilihan lokasi dan waktu secara acak.
Dilakukan sebanyak 1 .
kali dalam sebulan atau 1 .
kali dalam dua bulan tidak secara berurutan baik dilaksanakan siang hari maupun malam hari.
Dengan tujuan agar jadual patrol tidak diketahui oleh pemburu.
Patroli dilaksakan dalam kelompok regu yang berjumlah antara 8 .
sampai 15 .
ima bela.
Penanganan konflik satwa liar merupakan penanganan konflik antara satwa liar dengan masyarakat sekitar TNWK.
Konflik terjadi ket ika adanya kerusakan areal pertanian/ perladangan akibat keluarnya gajah liar dari dalam kawasan.
Sehingga dilakukan tindakan penghalauan gajah bersama masyarakat, aparat desa setempat dan gabungan bersama anggota polhut dan kepolisian.
Selain itu juga dilakukan pembuatan kanal agar gajah tidak menyeberang dan masuk ke lahan Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 Penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengamanan TNWK.
Penyelidikan dilakukan antara 1 .
sampai dengan 5 .
Polisi kehutanan telah melakukan penyelidikan di kawasan TNWK sebanyak 11 kali sepanjang tahun 2017.
Hasil dari penyelidikan dipergunakan untuk menentukan tindakan atau kegiatan selanjutnya.
Sebagai contoh, penangkapan oknum masyarakat sekitar kawasan penambang pasir liar di Wilayah SPTN II Desa Taman Fajar merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh penyelidik yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan operasi gabungan dengan Tim Resort Totoprojo.
Penyidikan yaitu kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana kehutanan dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan.
Saat ini polhut yang dalam penugasannya terkait langsung dengan TNWK memiliki 7 PPNS kehutanan.
Sepanjang tahun 2017 PPNS kehutanan telah menangani 4 .
kasus tindak pidana kehutanan di dalam kawasan TNWK.
Identifikasi faktor internal dan eksternal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang Polisi Kehutanan Unsur kekuatan yang dimiliki polhut TNWK yakni polhut mempunyai peraturan perundangan yang cukup kuat sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, dan undang-undang di bidang kepolisian.
Kekuatan internal yang dimiliki polhut ialah adanya perlindungan peraturan perundangan yang cukup kuat sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Adapun faktor kelemahannya adalah kurang adanya dukungan dana dan sarana prasarana yang memperlancar pekerjaan di lapangan.
Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut TNWK lebih besar dari pada kelemahan internal polhut TNWK.
Hasil penelitian Rochdat et al .
menyatakan bahwa kekuatan internal polhut lebih besar dari pada kelemahan internal polhut sehingga strategi optimalisasi peranan polhut dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran polhut.
Hal ini sejalan dengan penelitian Tun Susdiyanti et al .
menyatakan bahwa pada pengelolaan taman nasional strategi yang digunakan diantaranya dengan memaksimalkan kinerja polhut.
Faktor internal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut dijabarkan pada Tabel 1.
Total nilai faktor kekuatan yang diperoleh lebih besar dari kekuatan internal sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Faktor peluang yang memiliki bobot tertinggi yaitu adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
Adapun unsur ancaman yakni elemen pendapatan yang sangat rendah pada penduduk miskin dan penduduk yang tidak bekerja/pengangguran yang memberikan dampak negatif sosial masyarakat, antara lain memunculkan sikap-sikap individualistik dan materialistik.
Hal demikian tampak dalam menjalankan pengambilan hasil hutan tanpa memandang kelestarian lingkungan serta menunjang percepatan pengrusakan hutan saat melakukan pencurian hasil hutan, meskipun hasil evaluasi unsur eksternal menunjukkan bahwa proses capaian kerja tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut TNWK memiliki kesempatan eksternal lebih besar dari pada ancaman Sejalan dengan hasil penelitian Rochdat et al .
, kekuatan eksternal polhut lebih besar dari pada ancaman eksternal polhut sehingga strategi optimalisasi peranan polhut dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan penambahan sarana dan prasarana.
Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 Tabel 1.
Matrik Internal Factor Evalution (IFE) Unsur Lingkungan Internal
KEKUATAN
Tersedia potensi sumber kekuatan berwujud anggota polhut dengan ketrampilan terdidik dan terlatih, serta berkedudukan di resort-resort yang dapat mempermudah berkoordinasi pada pemantauan dan penanganan masalah pelestarian TNWK Eksistensi polhut TNWK sebagai Pengemban tugas tugas pokok dan fungsi Undang- Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan ketersediaanya di dalam pelestarian TNWK Perlindungan peraturan perundangan yang dimiliki polhut cukup kuat sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, berupa perundang undangan di bidang Kehutanan dan regulasi di bidang Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan dan pengamanan strategi yang sudah diaplikasikan oleh polhut TNWK, yakni: Peningkatan kesanggupan aparatur dan organisasi.
Peningkatan pengamanan wilayah hutan.
Penegakan regulasi bidang kehutanan.
Peningkatan kepedulian masyarakat.
Peningkatan kerjasama dan kemitraan /cara pencapain kerja Tupoksi yang selama ini dilaksanakan Jumlah KELEMAHAN Kondisi keanggotaan polhut dengan jumlah tak seimbang terhadap luasan wilayah hutan TNWK dan kurangnya koordinasi dengan pembuat Adanya perilaku oknum yang tidak layak bertentangan dengan aturan, seperti diduga membocorkan informasi mengenai kegiatan aktivitas operasional yang dijalankan oleh polhut TNWK, sehingga mengakibatkan terganggunya penanggulangan pelestarian TNWK.
Kurang adanya dukungan dana dan sarana prasarana yang memperlancar pekerjaan dilapangan Belum ada kerjasama yang terus menerus antara polhut dengan masyarakat
adat dalam upaya perbaikan pelestarian TNWK/kurang sosialisasi
Jumlah Nilai Posisi Internal
Bobot
Rating Skor
0,125
0,250
0,75
0,375
0,250
0,75
3,50
0,250
0,125
0,125
0,375
0,75
0,250
0,25
1,625
1,875
Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga faktor yang menjadi kendala dalam pengamanan kawasan TNWK, ketiga faktor tersebut meliputi: .
Jumlah personil polhut menjadi permasalahan tersendiri, terlebih lagi kawasan hutan yang harus dijaga tidak hanya kawasan TNWK.
Hasil penelitian Pratiwi .
, menyatakan bahwa beberapa kendala dalam sistem penegakan hukum terhadap pidana illegal loging dipengaruhi faktor diantaranya adalah kurangnya jumlah aparat penegak hukum, kurangnya jumlah polisi hutan dan kurangnya pengetahuan penyidik tentang hukum kehutanan.
Menurut Kepala Satuan polhut TNWK jumlah yang diharapkan adalah 1 orang : 500 hektar .
er personil Ppolhu.
untuk kawasan konservasi dan 1 orang : 5000 hektar per resort dengan jumlah polhut per resort 11 orang terdiri dari 10 personil dan 1 komandan, .
Faktor masyarakat yang bermukim musiman di pantai resort .
uala kambas, sekapuk dan wak.
didalam kawasan TNWK saat ini belum ada solusi dan .
Keterbatasan sarana dan prasarana baik dilapangan maupun sarana lainnya menjadi hambatan pelaksanaan tugas polhut.
Sarana dan prasarana yang dimaksud diantaranya: kurang layaknya pos penjagaan dan menara pengawas sehingga polhut kurang lancar melakukan kegiatan penjagaan dan kurangnya dukungan dana penunjang kegiatan serta kurangnya faktor keseriusan dan kepedulian aparat pemerintah diduga masih terdapatnya oknum yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di TNWK.
Sejalan dengan hasil penelitian Asmuransyah .
, faktor penghambat secara teknis dan keadaan lingkungan dalam menanggulangi penebangan hutan adalah kurangnya polhut.
Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 sarana dan prasarana serta kurangnya anggaran.
Total nilai peluang lebih besar dari nilai ancaman sebagaimana terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Matrik Eksternal Factor Evalution (EFE) Faktor Lingkungan Internal
PELUANG
Regulasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 perihal Perlindungan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 perihal Kehutanan Polhut memiliki kewenangan penuh dalam menanggulangi seluruh kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah TNWK yang diberi Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan tiap periode tahun tertentu melakukan penerimaan dan mendidik Polisi Kehutanan baru, dalam upaya peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan.
Potensi dukungan masyarakat adat yang kuat dalam pelestarian lingkungan seperti pengelolaan hutan yang ada di sekitar pemukiman.
Peran LSM/mitra dalam mendukung secara moril, materiil di bidang kehutanan dan juga membantu memfasilitasi serta bekerjasama penanganan pelestarian TNWK
Total Nilai Peluang
ANCAMAN
Terdapat faktor kepentingan Pemda/Kebijakan Pemda sd Pemerintah Pusat .
yang kurang memihak pada kondisi riil/lapangan TNWK, .
regulasi tumpang tindih dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Adanya politisasi kawasan konservasi TNWK oleh para oknum politisi dan atau jaringan tim sukses calon kepala daerah/tidak adanya komitmen bersama dengan tokoh politik sehingga kesulitan dalam menegakkan hukum kepada para pelaku tipihut di kawasan TNWK.
Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam penanganan masalah kelestarian hutan sekitar wilayah hutan elemen pendapatan yang sangat rendah pada penduduk/miskin dan penduduk yang tidak bekerja/pengangguran yang memberikan dampak negatif sosial adat istiadat masyarakat, antara lain memunculkan sikap-sikap individualistik dan materialistik.
Luasnya hutan yang rusak dan laju kerusakan hutan yang tinggi Nilai Total
Nilai Posisi Eksternal
Bobot Rating Skor
0,35
0,30
0,20
0,05
0,15
0,10
3,75
0,30
0,05
0,05
0,25
0,35
0,35
0,05
2,35
Hasil evaluasi unsur internal dan eksternal menunjukkan posisi polhut TNWK berada pada sel VI, hal ini menjelaskan skor posisi internal .
otal nilai kekuatan-kelemaha.
adalah 1,875 dan nilai posisi eksternal .
otal nilai kesempatan-ancama.
adalah 2,35.
Posisi polhut TNWK pada sel VI memperlihatkan strategi mengatasi kelemahan dengan kesempatan (David, 2.
Strategi yang harus dilakukan polhut TNWK adalah menerapkan pemanfaatan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan yang ada sebagaimana matrik pada Gambar Pada gambar tersebut.
Sel i,V dan VII adalah Menjaga dan mempertahankan (Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produ.
Sel I.
II dan IV adalah Tumbuh dan membangun .
ntegrasi kebelakang.
Integrasi kedepan dan Integrasi horizontal.
dan Sel VI,Vi dan IX adalah Penentu atau Divens (Penentu dan Divestas.
Kondisi polhut TNWK berada pada sel VI, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang.
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kerja Hasil Penelitian Noviza .
mengungkapkan bahwa strategi optimalisasi dapat dilakukan dengan menerapkan pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi horizontal Jurnal Sylva Lestari ISSN .
2339-0913 Vol.
6 No.
September 2018 .
ISSN .
2549-5747 yaitu koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut di TNWK diantaranya dengan cara mengusulkan jumlah anggota polhut sesuai dengan jumlah luasan kawasan hutan TNWK, memberikan sanksi hukum kepada anggota polhut apabila melakukan pelanggaran, mengusulkan dukungan dana dan penambahan sarana prasarana, dan mengadakan kerjasama yang berkelanjutan antara polhut dengan masyarakat.
Kuat
3,0-4,0
TOTAL NILAI FAKTOR INTERNAL
Sedang 0-2,99 Lemah
0-1,99
4,0 3,0 2,0 1,0
Tinggi 0-4,0 Sedang 2,02,99 Lemah
1,0-199
i VII Vi Gambar 2.
Matrik internal - eksternal Hasil simulasi analisis matriks SWOT diketahui opsi strategi yang bisa dilaksanakan oleh polhut TNWK untuk meningkatkan capaian kerja tugas pokok, fungsi dan wewenang olhut dalam pelestarian TNWK saat ini adalah .
memaksimalkan serta meningkatkan kemampuan anggota polhut, .
memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki serta memanfaatkan kesempatan mendapatkan tambahan sarana dan prasarana dari mitra, .
merubah strategi berdasarkan peran yang dimiliki polhut .
alam pencapaian kerja tugas pokok, fungsi dan pewenan.
, .
mempertahankan dan mengoptimalkan program pelestarian hutan yang sudah ada, .
mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat adat dalam melestarikan TNWK, dan .
mengintegrasikan segala komponen stakeholder melalui Undang-Undang no 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan dan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang kehutanan sebagai landasan strategi pencapaian kerja tugas pokok fungsi dan wewenang polhut.
SIMPULAN
Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut belum optimal.
sehingga opsi strategi yang ditemukan adalah memaksimalkan serta mengembangkan kesanggupan kerja Polhut, memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki dan memanfaatkan kesempatan memperoleh tambahan dari pihak Mitra.
Untuk lebih memaksimalkan pencapaian kerja tugas pokok, fungsi dan wewenang polhut, perlu dijalin kerjasama dan koordinasi yang intensif
antara TNWK, masyarakat dan Mitra, dukungan dana, penambahan anggota dan sarana DAFTAR PUSTAKA