IPTEKIN
Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan Zakiyah Ulfa Aryani1.
Handi Wilujeng Nugroho2 1Prodi Administrasi Publik Universitas Riau 2Prodi Teknik Industri Universitas Universal Email : handynugroho41@gmail.
Received: 03/12/2024.
Revised: 05/12/2024.
Accapted: 20/12/2024.
Published: 27/12/2024 ABSTRACT The development of Riau Province as part of a green economy is an important step to overcome environmental, economic and societal challenges.
This research seeks to determine the problems that exist in the province by identifying challenges, opportunities and implementation strategies that can be adopted to achieve sustainable development in Riau province.
This research uses a qualitative descriptive approach and uses thematic and SWOT analysis to analyze the main features and to produce appropriate strategies.
The research results show that the Riau government has initiated steps such as integrating green economy strategic planning principles in the 2022 Regional Low Carbon Development Plan.
The potential of environmentally friendly sectors, such as renewable energy from palm oil waste, sustainable agriculture and ecotourism, provides significant opportunities for economic diversification.
This research recommends strengthening policies, green technology innovation, community empowerment, and cross-sector collaboration to support the transition to a green economy.
Incentive support for the private sector as well as international cooperation for funding and technology transfer are also emphasized.
By implementing targeted strategies.
Riau Province can become a model of inclusive and sustainable green development in Indonesia.
Key words: Green economy, sustainable development, strategy, development planning.
SWOT.
ABSTRAK
Pengembangan Provinsi Riau sebagai bagian dari ekonomi hijau merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.
Penelitian ini berupaya untuk menetapkan masalah yang ada di provinsi tersebut dengan mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi implementasi yang dapat diadopsi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di provinsi Riau.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis tematik dan SWOT untuk menganalisis fitur-fitur utama dan untuk menghasilkan strategi yang tepat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Riau telah memulai langkah-langkah seperti integrasi prinsip perencanaan strategis ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah tahun 2022.
Potensi sektor ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dari limbah kelapa sawit, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata, memberikan peluang signifikan untuk diversifikasi Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan, inovasi teknologi hijau, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transisi menuju ekonomi Dukungan insentif bagi sektor swasta serta kerja sama internasional untuk pendanaan dan transfer teknologi juga ditekankan.
Dengan implementasi strategi yang terarah.
Provinsi Riau dapat menjadi model pembangunan hijau yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Kata Kunci: Ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan, strategi, perencanaan pembangunan.
SWOT.
PENDAHULUAN
Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayahnya.
Setiap provinsi memiliki keunggulan komparatif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional (Bakhtiar & Fatia Ulfa, 2.
Pemanfaatan potensi ini memerlukan pendekatan yang strategis agar dapat masyarakat tanpa mengorbankan IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
kelestarian lingkungan (Daud & Novrimansyah, 2.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Provinsi Riau, yang dikenal dengan kekayaan alam dan posisi strategisnya di Sumatera (Provinsi Riau, 2.
Keanekaragaman sumber daya alam, seperti hasil tambang, perkebunan, dan kehutanan.
Riau berperan penting sebagai salah satu pusat ekonomi di Indonesia (BPS Provinsi Riau, 2.
Potensi ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional (BPS Provinsi Riau, 2.
Namun, seiring dengan pesatnya eksploitasi sumber daya alam, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan semakin mendesak untuk diatasi.
Provinsi Riau dinilai sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar, terutama karena sumber daya alamnya yang melimpah.
Letak geografis yang strategis di Pulau Sumatera, ditambah dengan sumber daya alam yang melimpah antara lain minyak bumi, gas alam, hasil hutan, dan kelapa sawit, menjadikan Riau sebagai salah satu penyumbang signifikan (BPS Provinsi Riau, 2.
Namun, pemanfaatan sumber daya alam signifikan baik dalam tata kelola lingkungan maupun pembangunan (Alisjahbana Murniningtyas, 2.
Tantangan ini memiliki relevansi yang lebih besar berkelanjutan telah menjadi sebuah prioritas global (IGS, 2.
Selama beberapa dekade terakhir.
Riau telah mengalami dampak buruk akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak diatur (BPS Provinsi Riau.
Salah satu kekhawatiran yang perkebunan kelapa sawit, pembalakan liar, dan transformasi lahan untuk penggunaan komersial (Faruq et al.
Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Riau termasuk wilayah dengan laju deforestasi paling signifikan di Indonesia (KLHK RI.
Hal menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem lokal tetapi juga menyebabkan emisi gas rumah berkontribusi terhadap perubahan iklim (Dewi Ayu Marchela Putri & Langgeng Rachmatullah Putra, 2.
Selain permasalahan tersebut di atas, tantangan lain seperti kebakaran hutan dan lahan atau yang dikenal dengan karhutla juga memberikan ancaman yang signifikan bagi Riau, terutama pada musim kemarau (KLHK RI, 2.
Fenomena ini tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang perekonomian daerah (Keliat et al.
Hal ini menggambarkan bahwa model pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan aspirasi sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan.
Sebaliknya, permasalahan sosial kerangka pembangunan di Riau.
Kesenjangan ekonomi masih menjadi permasalahan besar, ditandai dengan IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
pedesaan dan perkotaan, serta tingginya angka pengangguran dan kemiskinan (GreenPeace, 2.
Beberapa komunitas lokal bergantung memenuhi kebutuhan hidup mereka (Mubarok.
Situasi diperburuk dengan terbatasnya akses terhadap teknologi, pasar, dan modal, yang mengakibatkan peluang pendapatan (Aisah et al.
Hal ini berdampak pada semakin melebarnya kesenjangan sosial, yang jika tidak diatasi dengan tepat, dapat menghambat upaya menuju pembangunan berkelanjutan (Anwar, 2.
Dalam konteks ini, konvensional yang fokus pada eksploitasi sumber daya alam ke arah pembangunan yang lebih ramah lingkungan (FAO UN, 2.
Salah satu strategi yang relevan adalah ekonomi hijau .
reen econom.
, yang mewakili strategi pembangunan yang berupaya menyelaraskan ekspansi ekonomi dengan konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Lee & Kim.
Ekonomi memitigasi dampak buruk operasi sekaligus meningkatkan lapangan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Qin et al.
, 2.
Implementasi ekonomi hijau di Riau mempunyai potensi besar, karena beragam sumber daya yang ada di wilayah tersebut dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan Salah satu contohnya adalah limbah dari industri kelapa sawit dapat diolah menjadi energi terbarukan seperti biogas, yang tidak hanya mengurangi polusi tetapi juga menciptakan energi bersih untuk (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2.
Praktik ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan namun juga menghasilkan energi bersih bagi masyarakat.
Sektor kehutanan yang secara historis terkait dengan deforestasi, dapat diubah menjadi aset ekonomi yang berfokus pada konservasi melalui inisiatif seperti ekowisata dan pengelolaan hutan lestari (Setiyowati A et al.
Ekonomi pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Konsep karakteristik rendah karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan inklusifitas sosial.
Provinsi Riau telah menginisiasi pembangunan rendah karbon pada tahun 2021 melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Riau 2021 (Pergub No 56, 2.
Salah satu fokusnya adalah sektor energi, dengan mencakup empat moda, yaitu bustruk, sepeda motor.
Bus Rapid Transit (BRT), dan mobil.
Penggunaan transportasi massal seperti BRT ketergantungan pada kendaraan Kebijakan lain mencakup penambahan armada BRT dan pengembangan kendaraan listrik.
Sebagai implementasi dari rencana tersebut, pada 5 Desember 2024, diluncurkan angkutan kota dan bus listrik (Feeder Bu.
sebagai langkah kemacetan sekaligus menekan emisi karbon di Kota Pekanbaru (Melati.
IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
Implementasi pemerintah provinsi juga telah memasang lampu jalan berbasis tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 176 titik di 12 kabupaten dan kota di Riau energi baru dan terbarukan (Hallo Riau, 2.
Upaya ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun ekonomi hijau dengan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan transportasi berkelanjutan.
Langkahlangkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga untuk masyarakat melalui infrastruktur yang lebih modern dan berkelanjutan.
Potensi besar dalam mewujudkan ekonomi hijau membutuhkan realisasi yang akan menghadapi banyak Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak lingkungan (Zahroh & Najicha, 2.
Selain itu, kurangnya keahlian teknis dan sumber daya proyek-proyek menimbulkan tantangan (Loiseau et , 2.
Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala dalam mengalokasikan dana untuk programprogram yang berorientasi pada keberlanjutan, sedangkan sektor swasta biasanya memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek (ILO, 2.
Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi hijau masih perlu ditingkatkan.
Masyarakat secara umum masih menganggap pembangunan ramah lingkungan sebagai konsep abstrak yang tidak dapat diterapkan dalam kebutuhan sehari-hari.
Dalam konteks kebijakan, pemerintah pusat telah memberikan kerangka kerja yang mendukung penerapan ekonomi hijau melalui berbagai regulasi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan berkelanjutan (Sara et al.
, 2.
Namun, implementasi di tingkat daerah sering kali menemui kendala karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau agar lebih relevan dengan tantangan dan peluang yang ada (Tonoto, 2.
Perencanaan pembangunan di Provinsi Riau harus diarahkan pada mendukung penerapan ekonomi hijau (Danuza et al.
, 2.
Hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas internasional (Charles et al.
, 2.
Pemerintah daerah dapat memainkan peran kunci dengan menyediakan kebijakan yang mendukung investasi hijau, meningkatkan kapasitas lokal untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mendorong inovasi teknologi (SaAoidah et al.
, 2.
Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi dengan mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah limbah yang efisien (Zhao et al.
, 2.
penggunaan energi terbarukan, dan pelibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai mereka (Firdiana Nur Auliya & Nurhadi Nurhadi, 2.
diberdayakan untuk menjadi bagian IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
pelatihan keterampilan berbasis hijau, dan akses terhadap teknologi yang mendukung keberlanjutan (Hossain et , 2.
Provinsi Riau mengintegrasikan prinsip ekonomi pembangunannya (Rany et al.
, 2.
Masalah bagaimana kebijakan dan program pembangunan dapat mendorong Hingga eksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan kelapa sawit sering kali berdampak negatif deforestasi, degradasi lahan, dan emisi karbon yang tinggi (Lumbanraja & Lumbanraja, 2.
Riau memiliki sektor-sektor berpotensi mendukung penerapan ekonomi hijau, seperti pengelolaan limbah kelapa sawit menjadi energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, (Tonoto, 2.
Namun, potensi ini kurangnya inovasi teknologi dan dukungan kebijakan yang memadai.
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan ini, termasuk melalui peningkatan kapasitas masyarakat, dan sinergi antara pemerintah, sektor Pembangunan Provinsi Riau dalam kerangka ekonomi hijau adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada saat ini.
Pendekatan ini tidak hanya akan membantu menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak.
Riau dapat menjadi contoh sukses pembangunan hijau di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahanpermasalahan mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi implementasi yang dapat pembangunan Provinsi Riau yang ekonomi hijau.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan implementasi ekonomi hijau di provinsi Riau, terkait keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan lingkungan dan sektor energi baru dan terbarukan.
Sumber data utama pembangunan Provinsi Riau, seperti RPJMD tahun 2019-2024.
RPJP tahun 2005-2025.
Peraturan Gubernur Riau nomor 56 tahun 2022 dan RTRW 2018-2038.
KUA Provinsi Riau tahun 2023, kebijakan nasional terkait ekonomi hijau, serta laporan-laporan dari institusi terkait.
Data primer pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri, dan komunitas lokal, serta melalui observasi lapangan terhadap praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam di Riau.
Sementara itu, data sekunder meliputi laporan sebelumnya, data statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
serta Badan Pusat Statistik, dan literatur akademik.
Penelitian ini juga menganalisis potensi sektor unggulan di Riau yang mendukung prinsip ekonomi hijau untuk menyusun strategi implementasi yang relevan yaitu sektor lahan dan hutan, blue carbon (Mangrov.
, serta energi baru dan terbarukan.
Analisis tematik untuk mengidentifikasi polapola utama terkait tantangan dan peluang dalam penerapan ekonomi Penelitian SWOT (Strengths.
Weaknesses.
Opportunities.
Threat.
untuk menyusun strategi implementasi yang relevan dan dapat diterapkan di tingkat lokal.
Dalam prosesnya, penelitian ini memastikan bahwa berbagai perspektif dari pihak komprehensif guna menghasilkan rekomendasi yang dapat diterima oleh semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Riau Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Riau telah menunjukkan komitmen dalam upaya pembangunan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam berbagai Salah satu kebijakan utama adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang meskipun mengidentifikasi kawasan konservasi dan peruntukan lahan yang lebih ramah lingkungan.
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemerintah Riau mencakup inisiatif yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan anggaran.
Riau juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), yang penerapan ekonomi hijau dan mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan ekonomi.
Kolaborasi Riau dalam LCDI dalam implementasi strategi pada sektor kebijakan, lahan, energi dan pengolahan limbah juga tercantum dalam peraturan Gubernur Riau nomor 56 tahun 2022 tentang Potensi Sektor Ramah Lingkungan Provinsi Riau memiliki berbagai sektor yang berpotensi mendukung prinsip ekonomi hijau, termasuk berkelanjutan, dan ekowisata.
Salah pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan, seperti biogas, yang tidak hanya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyediakan energi alternatif bagi Di sektor pertanian, pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara ramah lingkungan melalui sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oi.
menjadi langkah
strategis untuk mendorong praktik
agrikultur yang tidak merusak Riau juga memiliki keanekaragaman hayati dan budaya
yang mendukung pengembangan Destinasi unggulan seperti Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka
IPTEKIN
Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
Margasatwa Rimbang Baling memiliki meningkatkan pendapatan daerah sambil melestarikan lingkungan dan budaya lokal.
Analisis SWOT Gambar 1.
Analisis SWOT berdasarkan Strategi Dalam Implementasi Ekonomi Hijau di Riau.
Strategi Pemanfaatan Kekuatan:
Strategi pemanfaatan kekuatan dalam pembangunan ekonomi hijau di Riau melibatkan pengembangan sektor ramah lingkungan dan optimalisasi keunggulan geografis.
Diversifikasi langkah penting dengan mendorong sektor-sektor berbasis lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata, untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Lokasi strategis Riau di Pulau Sumatera memberikan peluang besar untuk menarik investasi hijau dari sektor swasta dan internasional.
Posisi ini memungkinkan akses yang lebih mudah ke pasar global, sehingga dapat memacu pertumbuhan sektor ramah Strategi Mengatasi Kelemahan:
Mengatasi diperlukan strategi yang berfokus pada peningkatan kapasitas teknis dan penguatan koordinasi lintas Pelatihan dan pendidikan yang berorientasi pada teknologi hijau memberdayakan masyarakat lokal serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor-sektor ramah Hal ini mencakup pelatihan teknis dalam pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan Selain memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.
Dengan kolaborasi lingkungan dapat diminimalkan, dan lingkungan dapat berjalan lebih Strategi Peluang:
Memanfaatkan Memanfaatkan peluang dalam pembangunan ekonomi hijau di Riau memerlukan langkah strategis seperti memperluas penerapan sertifikasi ramah lingkungan dan mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah Sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oi.
dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oi.
memastikan praktik agrikultur yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing produk Riau di pasar Selain itu, pengelolaan limbah industri, khususnya dari sektor kelapa sawit, dapat dioptimalkan untuk menghasilkan energi bersih seperti Langkah ini tidak hanya mengurangi polusi lingkungan tetapi IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
juga meningkatkan efisiensi energi dan memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat serta industri lokal.
Strategi Menghadapi Ancaman:
Dalam ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, strategi utama meliputi pemberian insentif untuk mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan.
Teknologi seperti penggunaan citra satelit dan sistem deteksi dini, perlu diadopsi untuk mengawasi deforestasi dan kebakaran hutan secara lebih efektif.
Langkah ini dapat membantu ancaman lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut.
Insentif bagi sektor swasta, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk proyek berbasis lingkungan, juga dapat memotivasi pelaku industri untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara ekologis.
Strategi Implementasi Hijau di Provinsi Riau Ekonomi Penguatan Kebijakan dan Regulasi Penguatan kebijakan dan regulasi merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan ekonomi hijau di Provinsi Riau.
Salah satu aspek penting adalah integrasi prinsip ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan strategis, seperti RTRW dan RPJMD, dengan fokus pada keberlanjutan ekonomi.
Hal ini akan membuat kebijakan pembangunan daerah selaras dengan upaya menjaga ekosistem dan pertumbuhan ekonomi Reformasi regulasi menyederhanakan aturan terkait investasi di sektor hijau.
Proses perizinan yang lebih efisien akan menarik minat investor untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan (Kocak Ahmet et al.
, 2.
Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif.
Pengawasan harus ditingkatkan, dan sanksi keras perlu pelanggaran lingkungan, seperti pembalakan liar dan pembukaan lahan ilegal.
Diversifikasi Ekonomi Diversifikasi ekonomi merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Provinsi Riau pada sumber daya alam yang tidak Salah satu fokus utama terbarukan dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti mengolah limbah kelapa sawit menjadi biogas Selain pengembangan energi surya dan angin di daerah terpencil yang belum konvensional dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan akses energi.
Di sektor pertanian, pendekatan berkelanjutan menjadi kunci, termasuk dengan memperluas adopsi sertifikasi ramah lingkungan seperti ISPO dan RSPO untuk memastikan praktik yang lebih Teknik sebagai upaya mengurangi deforestasi sekaligus meningkatkan produktivitas Di sisi lain, ekowisata juga memiliki potensi besar untuk IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
seperti Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling.
Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata dan meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti aksesibilitas, homestay, serta fasilitas ramah lingkungan, akan mendorong ekonomi berbasis alam yang berkelanjutan (Nurbaiti et al.
, 2.
Inovasi Teknologi Hijau Inovasi teknologi hijau menjadi langkah penting dalam menghadapi mendorong pertumbuhan ekonomi Salah satu upaya yang dilakukan adalah adopsi teknologi penerapan teknologi irigasi hemat air penggunaan sumber daya, sehingga mengurangi dampak lingkungan.
Peningkatan pengembangan juga menjadi prioritas dengan mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan Kerja sama ini bertujuan menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya mendukung ekonomi hijau, tetapi juga memperkuat ekosistem teknologi berkelanjutan untuk masa Pemberdayaan Masyarakat Lokal Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan kunci dalam mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan Langkah pertama yang penting adalah melalui edukasi dan pelatihan, seperti menyelenggarakan program pelatihan keterampilan hijau yang mencakup teknik pertanian pengelolaan limbah.
Selain itu, diintegrasikan ke dalam kurikulum kesadaran lingkungan sejak dini kepada generasi muda.
Penguatan peran komunitas juga menjadi bagian penting, dengan memberdayakan masyarakat lokal agar terlibat aktif dalam rantai nilai sektor hijau.
Dalam hal ini masyarakat lokal dapat berperan sebagai pemasok bahan baku ramah lingkungan atau pelaku Upaya ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat keterlibatan berkontribusi dalam implementasi Ekonomi Hijau pembangunan rendah karbon di Riau.
Insentif dan Investasi Insentif dan investasi memegang peran penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak atau subsidi berkomitmen pada proyek ramah Selain itu, peluang investasi juga dapat diperluas melalui skema kemitraan publik-swasta .
dalam bidang energi terbarukan atau Di sisi lain, akses pendanaan hijau harus diperkuat dengan memanfaatkan dana global, seperti Green Climate Fund (GCF).
Pemerintah mengembangkan skema kredit mikro untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor hijau, sehingga mendukung IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
terhadap lingkungan.
Kolaborasi Lintas Sektor Kolaborasi lintas sektor menjadi pilar utama dalam memperkuat implementasi ekonomi hijau yang Kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat perlu dibangun untuk memastikan keberlanjutan program dan menciptakan sinergi yang baik.
Selain itu, dialog terbuka antara pemerintah daerah dan pelaku industri dapat mendorong integrasi kepentingan ekonomi dan lingkungan, sehingga tercipta kebijakan yang Dengan potensi ekonomi hijau di wilayah Riau dapat diperkenalkan melalui promosi di forum internasional, untuk pengembangan berkelanjutan.
Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi adalah elemen krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi ekonomi Membangun sistem monitoring berbasis teknologi dapat menjadi langkah awal, dengan fokus pada pengumpulan data yang akurat untuk mengukur indikator seperti tingkat emisi karbon, deforestasi, dan kualitas Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program turut perlu dilakukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.
Berdasarkan Strategi implementasi Ekonomi Hijau di Provinsi Riau.
Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menentukan persentase bobot yang dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.
Efisiensi DEA dalam Pembagian proporsi strategi dalam implementasi ekonomi hijau di Provinsi Riau.
Strategi Penguatan Kebijakan & Regulasi Diversifikasi Ekonomi Efisiensi DEA (Sko.
Inovasi Teknologi Hijau Pemberdayaan Masyarakat Lokal Insentif dan Investasi Kolaborasi Lintas Sektor Pemantauan dan Evaluasi Data untuk mendukung analisis ekonomi hijau di Provinsi Riau untuk input anggaran diperoleh dari RPD Provinsi Riau tahun 2023, yang alokasi dana untuk proyek hijau (Riau Hija.
seperti restorasi ekosistem dan pengembangan energi terbarukan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
UNDP dalam climate promise dan Bank Dunia melaporkan anggaran terkait mitigasi perubahan iklim yang relevan untuk wilayah Riau.
Input SDM melalui statistik ketenagakerjaan dari BPS Riau.
Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Lingkungan Hidup, yang mencatat jumlah tenaga kerja di sektor hijau, termasuk data pelatihan yang diselenggarakan oleh universitas.
Non-Govermental Organization (NGO), atau lembaga pelatihan.
Dalam penentuan output terdiri dari pengurangan emisi karbon, inventarisasi gas rumah kaca dari KLHK dan BPS, laporan UNEP, serta proyek mitigasi seperti REDD yang IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
pengurangan emisi, didukung oleh laporan sektor transportasi dan Output sektor ekonomi dari laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 20212050 yang mencatat perkembangan sektor energi terbarukan, serta data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan asosiasi industri Output kesejahteraan lokal dapat diukur melalui data BPS tahun 2023 tentang tingkat pengangguran.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 dan 2024, serta laporan dampak sosial dari NGO atau universitas, termasuk survei masyarakat lokal mengenai manfaat proyek hijau terhadap peningkatan kesejahteraan.
Berikut hasil proporsi strategi dalam implementasi ekonomi hijau di Provinsi Riau dalam pie chart.
mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian serius.
Salah Pengawasan pembalakan liar, kebakaran hutan, dan konversi lahan yang tidak sesuai sehingga menciptakan ruang bagi eksploitasi sumber daya alam secara Selain itu, keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala Koordinasi yang kurang efektif menghambat integrasi prinsip ekonomi hijau ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Tantangan ini diperparah oleh kompleksitas regulasi, di mana banyaknya aturan yang tumpang implementasi proyek-proyek berbasis ekonomi hijau.
Penyederhanaan dan harmonisasi kebijakan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan struktural ini dan memastikan keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau di Riau.
Hambatan Keuangan Gambar 2.
Pembagian proporsi strategi dalam implementasi ekonomi hijau di Provinsi Riau.
Tantangan dan Hambatan dalam Proses Penerapan Ekonomi Hijau di Riau Tantangan Kebijakan Struktural Tantangan ekonomi hijau di Provinsi Riau Ekonomi Hambatan ekonomi dan keuangan menjadi tantangan utama dalam implementasi ekonomi hijau di Provinsi Riau.
Ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit, masih mendominasi struktur ekonomi daerah.
Ketergantungan ini keberlanjutan dan membuat ekonomi Riau rentan terhadap fluktuasi pasar global serta kerusakan lingkungan.
Selain itu, minimnya investasi hijau
IPTEKIN
Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
menjadi hambatan serius.
Sektor swasta cenderung berfokus pada keuntungan jangka pendek, sehingga kurang tertarik berinvestasi dalam modal besar di awal.
Keterbatasan anggaran daerah juga memperburuk situasi, karena pemerintah sering kali tidak memiliki dana yang memadai transformasi menuju ekonomi hijau.
Langkah-langkah strategis diperlukan berkelanjutan dan mengalokasikan anggaran dengan lebih efektif guna mendukung upaya transisi ini.
Tantangan Teknologi Tantangan implementasi ekonomi hijau di Provinsi Riau mencakup keterbatasan akses dan adopsi teknologi ramah Penggunaan teknologi hijau, seperti sistem pengelolaan limbah yang efisien atau teknologi energi terbarukan, masih rendah karena keterbatasan akses dan tingginya biaya investasi awal.
Hal ini membuat banyak pelaku usaha konvensional yang lebih murah, meskipun kurang berkelanjutan.
Minimnya keahlian lokal di bidang hambatan signifikan.
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi program-program hijau di tingkat lokal.
Hambatan Sosial dan Budaya Hambatan sosial dan budaya menjadi tantangan krusial dalam penerapan ekonomi hijau di Provinsi Riau.
Kesadaran masyarakat terhadap berkelanjutan masih rendah, sehingga cenderung tinggi.
Banyak masyarakat manfaat jangka panjang dari ekonomi hijau dan tetap berpegang pada praktik tradisional yang sudah lama Ketimpangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan memperburuk situasi.
Kesenjangan ini menghambat akses teknologi, pendidikan, dan peluang ekonomi hijau, sehingga menciptakan disparitas dalam penerapan kebijakan Pola lama dalam praktik pertanian dan industri yang sudah mengakar juga sulit diubah tanpa adanya insentif dan dukungan Dalam mengatasi hambatan ini, diperlukan pemberdayaan komunitas lokal, serta kebijakan yang inklusif agar semua berpartisipasi dalam transformasi menuju ekonomi hijau.
Tantangan Lingkungan Tantangan penerapan ekonomi hijau di Provinsi Riau memerlukan penanganan serius.
Kerusakan lingkungan yang masif, terutama akibat deforestasi dan pemulihan yang memakan waktu dan biaya tinggi.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena kebakaran hutan dan lahan .
yang terjadi secara rutin setiap tahun.
Karhutla tidak hanya menghancurkan ekosistem alami, tetapi juga memperburuk IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
polusi udara, menimbulkan krisis kesehatan, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi Ketergantungan ekonomi Riau pada industri kelapa sawit menjadi tantangan tersendiri.
Meskipun sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, praktik pengelolaan yang tidak dengan deforestasi, degradasi tanah.
Penyelarasan antara manfaat ekonomi dari industri ini dan tantangan besar yang membutuhkan kebijakan tegas dan penerapan praktik berkelanjutan.
Tantangan Global Tantangan global juga memberikan tekanan besar terhadap upaya implementasi ekonomi hijau di Provinsi Riau.
Perubahan iklim menjadi ancaman serius, dengan dampaknya yang semakin nyata, seperti cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan gangguan terhadap ekosistem lokal.
Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghambat stabilitas sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Selain itu, kompleksitas tantangan.
Produk berbasis ekonomi hijau dari negara lain sering kali lebih kompetitif dalam hal harga dan kualitas, sehingga produk lokal menghadapi kesulitan untuk bersaing di pasar internasional.
Faktor ini dapat menghambat pengembangan industri hijau lokal produksi, dan dukungan kebijakan yang kuat.
Provinsi Riau perlu mengadopsi pendekatan strategis untuk memperkuat daya saing global sambil mengatasi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.
KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau di Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk Implementasi kebijakan ini terkendala lemahnya penegakan hukum, keterbatasan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam.
Potensi sektor ramah lingkungan, seperti pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata, memberikan peluang signifikan untuk diversifikasi ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan.
Melalui analisis SWOT, penelitian ini memanfaatkan kekuatan Riau, seperti sumber daya alam melimpah dan lokasi strategis, sambil mengatasi kelemahan seperti teknologi hijau yang terbatas dan resistensi sektor Rekomendasi meliputi penguatan kebijakan, inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transisi menuju ekonomi Dalam upaya mengatasi keterbatasan anggaran, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Alternatif kemitraan publik-swasta, nasional pemanfaatan teknologi hemat biaya memastikan efektivitas program.
Koordinasi lintas sektor juga dapat IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi Vol.
, 2024, 1-15
membantu menyelaraskan prioritas duplikasi anggaran, sehingga program yang dilaksanakan lebih efisien.
Pemberian insentif dan investasi hijau tetap menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi sektor swasta.
Adanya Provinsi
Riau
diharapkan dapat menciptakan model
pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing global, dan selaras DAFTAR PUSTAKA