Jurnal Ilmiah Manajemen.
Ekonomi dan Bisnis VOL 4.
No.
Oktober 2025, pp.
99 - 109
p-ISSN: 2809-1655 .
edia ceta.
e-ISSN: 2809-1981 .
edia onlin.
Link Publikasi: https://ejurnal.
id/index.
php/JIMEB/issue/view/168 DOI: https://doi.
org/10.
51903/c3vb6g41 n page 99 The Influence of Internal Accountability and Financial Transparency on the Efficiency of Regional Government Expenditure Yohanes Chalisto*1.
Grisologus Julianto2 Universitas Sebelas Maret.
Surakarta.
Indonesia Jl.
Ir.
Sutami No.
Kentingan.
Kec.
Jebres.
Kota Surakarta.
Jawa Tengah, 57126.
Indonesia Email: joha.
yohanes@gmail.
ARTICLE INFO
Article history:
Received Revised Accepted Published : Aug 2025
: Sept 2025
: Oct 2025
: Oct 2025
ABSTRACT
Efficiency in public expenditure remains a major challenge in Indonesia's regional financial management, particularly amid fiscal constraints and growing demands for transparency.
This study is purposed to examine the influence of internal accountability and financial transparency on the efficiency of regional government expenditure.
This research uses secondary data from the Regional Government Financial Reports (LKPD) published by the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS), with panel data comprising 34 provinces in Indonesia for the period 2019Ae2023, and employs a fixed-effects model.
The results show that internal accountability and financial transparency both have a positive, significant effect on regional expenditure efficiency.
A one-point increase in internal accountability raises efficiency by 0.
42 points, while a onepoint increase in financial transparency raises it by 0.
35 points.
These findings imply that a combination of strong internal controls and public financial disclosure fosters fiscal discipline and reduces budget inefficiency.
In theoretical terms, this study extends the application of agency theory and new public management in developing economies by highlighting the critical role of the synergy between accountability and transparency in determining sustainable fiscal efficiency in local governance.
Keywords: Internal Accountability.
Financial Transparency.
Fiscal Efficiency.
Public Governance.
Fiscal Decentralization.
This journal is an open-access publication.
All articles are freely and permanently accessible to everyone.
Copyright A 2025 by the Author.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.
0 International (CC BY-SA 4.
ABSTRAK
Efisiensi pengeluaran publik merupakan tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) pada data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019Ae2023, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Laporan Keuangan p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981 Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh DJPK Kementerian Keuangan dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik akuntabilitas internal maupun transparansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengeluaran daerah.
Setiap peningkatan satu poin dalam akuntabilitas internal meningkatkan efisiensi sebesar 0,42 poin, sedangkan transparansi keuangan sebesar 0,35 poin.
Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi mekanisme pengawasan internal dan keterbukaan informasi publik memperkuat disiplin fiskal dan mengurangi potensi pemborosan anggaran.
Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan agency theory dan new public management dalam konteks negara berkembang, dengan menegaskan bahwa sinergi antara akuntabilitas dan transparansi merupakan determinan utama efisiensi fiskal daerah yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Akuntabilitas Internal.
Transparansi Keuangan.
Efisiensi Fiskal.
Tata Kelola Publik.
Desentralisasi Fiskal.
PENDAHULUAN
Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Jamaludin et al.
, 2025.
Wardi & Aninditiyah, 2.
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatnya beban fiskal akibat keterbatasan penerimaan daerah, tingginya belanja rutin, dan rendahnya efisiensi penggunaan anggaran publik.
Ketidakseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pelayanan publik sering kali menyebabkan alokasi anggaran tidak optimal, sehingga efektivitas kebijakan pembangunan daerah menjadi kurang maksimal.
Kondisi ini menuntut adanya reformasi tata kelola keuangan yang menekankan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan sumber daya publik secara akuntabel.
Dalam konteks tersebut, faktor akuntabilitas internal dan transparansi keuangan menjadi dua elemen kunci yang diyakini mampu memperbaiki efisiensi pengeluaran pemerintah daerah secara signifikan.
Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara empiris bagaimana kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap efisiensi fiskal daerah dalam kerangka tata kelola keuangan publik yang berkelanjutan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia masih jauh dari ideal.
Penelitian oleh (Rosario et al.
, 2.
yang telah menilai anggaran daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 dengan menggunakan model Data Envelopment Analysis (DEA) menemukan bahwa hanya 7 dari 35 daerah .
ekitar 20 %) yang mencapai efisiensi dalam proses realisasi anggaran.
Selain itu, penelitian lainnya menunjukkan adanya Aubudget stressAy .
etegangan anggara.
di pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya pelaksanaan belanja daerah secara optimal (Barrett & Safransky, 2.
dan (Wenjuan & Zhao, 2.
Sementara itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih memperlihatkan perbedaan kinerja di antara berbagai wilayah, yang di analisis oleh (Jansky et , 2.
dan (Ferreira et al.
, 2.
yang mengkaji pengelolaan keuangan daerah melalui situs web mengindikasikan bahwa indeks transparansi secara rata-rata menunjukkan variabilitas yang cukup signifikan antar daerah.
Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun alokasi belanja semakin besar, belum tentu disertai dengan peningkatan efisiensi dan kinerja yang optimal.
Beberapa penelitian empiris telah mengkaji hubungan antara akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Penelitian oleh (Desdiani et al.
, 2.
dan (Salomo & Rahmayanti, 2.
menunjukkan bahwa akuntabilitas sebagai aspek tata kelola berpengaruh terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia.
Penelitian oleh (Guerrero-Gymez et al.
, 2.
juga menyoroti bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah .
elalui publikasi laporan, website, dan sistem informasi daera.
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Lebih lanjut, studi tentang kontrol internal dan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa kapasitas kontrol internal dan sistem pelaporan yang andal dapat mendukung kualitas keuangan daerah (Hamed, 2.
dan (Mutoharoh & Ifada.
Dengan demikian, literatur telah menunjukkan bahwa faktor tata kelola keuangan .
kuntabilitas internal, transparansi, kontrol interna.
tampaknya penting dalam rangka meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Meskipun sejumlah penelitian telah menghubungkan akuntabilitas dan transparansi dengan efisiensi pengeluaran daerah, terdapat beberapa kekosongan riset yang perlu diisi.
Pertama, sebagian besar penelitian belum secara simultan menguji pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan secara bersamasama terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, sehingga kontribusi relatif masing-masing belum diklarifikasi (Haustein & C.
Lorson, 2023.
Urdaneta et al.
, 2.
dan (Indudewi et al.
, 2.
Kedua, banyak Jurnal Ilmiah Manajemen.
Ekonomi dan Bisnis (JIMEB) VOL 4.
No.
Oktober 2025, pp.
99 - 109
p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531 penelitian terdahulu menggunakan ukuran efisiensi yang terbatas pada sektor tertentu, seperti pendidikan atau kesehatan, sehingga hasilnya tidak menggambarkan efisiensi fiskal secara menyeluruh pada pemerintah daerah (Mbau et al.
, 2022.
Muhtar et al.
, 2.
dan (Milyn-Garcya et al.
, 2.
Ketiga, konteks otonomi daerah di Indonesia menghadirkan kompleksitas baru dalam tata kelola keuangan, tetapi penelitian tentang integrasi antara sistem akuntabilitas internal dan transparansi keuangan masih sangat terbatas dan belum banyak dilakukan di tingkat kabupaten/kota (Afonso et al.
, 2024.
Miranda-Lescano et al.
, 2.
dan (Madubun, 2.
Selain itu, literatur yang ada cenderung berfokus pada aspek kepatuhan administratif, bukan pada efektivitas sistem akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan efisiensi belanja publik (Mendez & Bachtler, 2.
Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara empiris hubungan simultan antara akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Secara spesifik, penelitian ingin mengetahui seberapa besar peran akuntabilitas internal dan transparansi keuangan dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah serta interaksi antara kedua variabel tersebut dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.
Kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan implikasi teoretis dengan memperkaya literatur terkait pengelolaan keuangan publik daerah serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dan transparansi sebagai strategi peningkatan efisiensi.
Dengan demikian, akan muncul satu pertanyaan penelitian utama berikut: Bagaimana pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah? TINJAUAN PUSTAKA Akuntabilitas Internal sebagai Pilar Efisiensi Belanja Daerah Akuntabilitas internal menjadi elemen utama dalam membangun sistem pengelolaan keuangan publik yang efektif dan efisien.
Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas internal tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan pembangunan.
Studi oleh (Dewi et al.
, 2.
dan (Arjun & Dyah, 2.
menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas berbasis Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi pelaporan dan pengawasan keuangan daerah.
Sementara itu, (Boufounou et al.
, 2.
menegaskan bahwa struktur akuntabilitas internal yang kuat mampu mengurangi praktik pemborosan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah Dengan demikian, akuntabilitas internal dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol internal yang memengaruhi efisiensi fiskal melalui peningkatan disiplin dan tanggung jawab organisasi.
Teori Agency Theory yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling .
menjadi landasan penting dalam menjelaskan hubungan antara akuntabilitas internal dan efisiensi belanja publik (Dabboussi, 2024.
Onana, 2.
dan (Abdulaziz & Al-Faryan, 2.
Teori ini berasumsi bahwa terdapat hubungan kontraktual antara principal .
dan agent .
, di mana pengawasan dan pelaporan diperlukan untuk menekan perilaku oportunistik agen.
Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas internal bertindak sebagai instrumen yang mengurangi information asymmetry antara pelaksana anggaran dan publik.
Penelitian oleh (Alqudah et al.
, 2.
menemukan bahwa penguatan audit internal dan pelaporan berkala secara signifikan meningkatkan efisiensi anggaran karena setiap aktivitas belanja diuji manfaatnya terhadap tujuan Selain itu, (Antoaneta VErzaru, 2.
dan (Qatawneh, 2.
mengonfirmasi bahwa budaya akuntabilitas internal yang tinggi mendorong efisiensi keuangan daerah melalui peningkatan efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja.
Transparansi Keuangan dan Kaitannya dengan Efisiensi Fiskal Daerah Transparansi keuangan publik merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk membangun kepercayaan dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien.
Transparansi mendorong terbentuknya sistem pengawasan sosial melalui akses publik terhadap informasi fiskal yang akurat, lengkap, dan mudah Penelitian oleh (Mustanir et al.
, 2.
dan (F.
Christinawati, 2.
menunjukkan bahwa penerapan portal transparansi anggaran berbasis digital meningkatkan efektivitas pengawasan publik dan efisiensi belanja daerah secara signifikan.
Selaras dengan temuan (Su et al.
, 2.
dan (Fazekas & Czibik, 2.
yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki rasio efisiensi pengeluaran yang lebih baik karena partisipasi publik menekan potensi penyimpangan.
Fakta ini menegaskan The Influence of Internal AccountabilityA (Y.
Chalisto et al.
p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981 bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis dalam memperkuat efisiensi fiskal.
Menurut (Musiega et al.
, 2.
, transparansi Public Financial Management (PFM) merupakan komponen inti dari tata kelola fiskal yang sehat karena memastikan setiap tahap siklus anggaran dapat diawasi dan diverifikasi publik.
Konteks ini menekankan bahwa keterbukaan informasi keuangan akan memperkuat akuntabilitas dan mengurangi ketidakefisienan alokasi sumber daya publik.
Studi oleh (Mungiu-Pippidi, 2.
juga mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa transparansi digital mampu menurunkan biaya pengawasan dan meningkatkan ketepatan penggunaan dana publik.
Selain itu, (Li & Shen, 2021.
Paula Monteiro et al.
, 2.
dan (Abdelrahim & Al-Malkawi, 2.
menambahkan bahwa integrasi transparansi fiskal dengan sistem audit internal dapat meningkatkan efisiensi dibandingkan model tradisional.
Dengan demikian, transparansi keuangan berfungsi sebagai pendorong efisiensi fiskal yang memperkuat mekanisme kontrol internal di pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut dari berbagai temuan empiris tersebut, bagian berikut menyajikan sintesis teoretis yang merumuskan hubungan konseptual antara akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah sebagai dasar pengembangan hipotesis penelitian ini.
Sintesis Teoretis dan Implikasi Empiris Keterkaitan antara akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi pengeluaran daerah dapat dijelaskan melalui New Public Management (NPM) theory.
Temuan oleh Osborne dan Gaebler .
dalam kerangka NPM menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajerial sektor swasta seperti efisiensi, efektivitas, dan pengukuran kinerja dalam sektor publik (Virtanen & Jalonen, 2.
dan (McMullin, 2.
Berdasarkan teori ini, pemerintah yang menegakkan akuntabilitas internal dan transparansi keuangan akan mampu meningkatkan efisiensi anggaran karena proses pengambilan keputusan lebih terukur dan berbasis Penelitian oleh (Saputra & Setiawan, 2.
dan (Gherardi et al.
, 2.
mendukung kerangka ini dengan menunjukkan bahwa integrasi akuntabilitas dan transparansi memperkuat efisiensi fiskal daerah.
Selain itu, (Onofrei et al.
, 2.
dan (Dracea et al.
, 2.
juga menemukan bahwa sinergi dua variabel ini berperan penting dalam menciptakan kinerja fiskal daerah yang lebih optimal.
Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan empiris dalam menguji hubungan simultan antara kedua variabel tersebut terhadap efisiensi pengeluaran daerah.
Sebagian besar studi hanya menyoroti salah satu aspek, baik akuntabilitas maupun transparansi, tanpa mempertimbangkan efek interaksi keduanya secara komprehensif.
Studi oleh (Handoyo et al.
, 2.
dan (Opferkuch et al.
, 2.
menggarisbawahi bahwa ketidakkonsistenan hasil penelitian sering kali disebabkan oleh perbedaan metodologi dan ukuran efisiensi fiskal yang digunakan.
Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menutup kesenjangan tersebut dengan menguji secara empiris bagaimana interaksi antara akuntabilitas internal dan transparansi keuangan dapat memengaruhi efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia.
Berdasarkan tinjauan literatur dan teori tersebut, penelitian ini menempatkan akuntabilitas internal dan transparansi keuangan sebagai dua determinan utama yang secara simultan memengaruhi efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, sehingga layak diuji secara empiris pada konteks desentralisasi fiskal di Indonesia.
METODOLOGI PENELITIAN
Desain Penelitian dan Pendekatan Analisis Penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia.
Model ini dipilih karena mampu menangkap perbedaan karakteristik antarwilayah yang bersifat tetap sepanjang waktu, sehingga hasil estimasi menjadi lebih akurat.
Fokus utama penelitian adalah menilai pengaruh simultan dari dua variabel independen terhadap efisiensi pengeluaran daerah dengan memperhatikan variasi waktu dan karakteristik antarwilayah.
Desain ini juga memungkinkan identifikasi kekuatan pengaruh relatif dari masingmasing variabel terhadap efisiensi fiskal daerah.
Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman empiris yang komprehensif mengenai peran tata kelola internal dalam meningkatkan efektivitas belanja publik di tingkat pemerintah daerah.
Jenis dan Sumber Data Jurnal Ilmiah Manajemen.
Ekonomi dan Bisnis (JIMEB) VOL 4.
No.
Oktober 2025, pp.
99 - 109
p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531 Penelitian ini menggunakan data panel tahunan periode 2019Ae2023 yang mencakup 34 pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
Pemilihan periode ini didasarkan pada dua alasan utama, yaitu masa tersebut merepresentasikan fase transisi penting dalam reformasi sistem pelaporan keuangan digital melalui Online Monitoring SPAN (OM-SPAN) dan e-budgeting, serta meliputi periode pandemi COVID-19 yang menimbulkan tekanan terhadap efisiensi fiskal daerah.
Data penelitian diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, serta dilengkapi dengan data makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Seluruh data dikompilasi dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi antarperiode sebelum dilakukan proses pengolahan statistik.
Penelitian ini secara spesifik menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah provinsi, laporan kinerja instansi pemerintah, dan publikasi resmi BPS.
Data sekunder dipilih karena telah melalui proses verifikasi institusional dan dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah secara Periode observasi lima tahun memberikan gambaran tren dan perubahan dalam pengelolaan fiskal daerah selama masa reformasi keuangan publik.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi di Indonesia, dengan total 34 provinsi yang dianalisis secara lengkap selama periode 2019Ae2023.
Seluruh data yang terkumpul kemudian disusun dalam format panel agar variasi antarwaktu dan antarwilayah dapat dianalisis secara simultan dan terukur.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian ini melibatkan tiga variabel utama, yaitu akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Akuntabilitas internal diukur berdasarkan indikator sistem pengawasan internal, kepatuhan terhadap prosedur, serta mekanisme evaluasi kinerja yang diterapkan oleh masing-masing daerah.
Transparansi keuangan direpresentasikan melalui keterbukaan informasi publik mengenai laporan keuangan, kemudahan akses terhadap data anggaran, dan kejelasan penggunaan dana Efisiensi pengeluaran pemerintah daerah diukur menggunakan rasio antara realisasi belanja dengan capaian kinerja yang dihasilkan dalam satu periode anggaran.
Seluruh variabel dinyatakan dalam bentuk indeks atau rasio agar dapat diolah secara kuantitatif dan dibandingkan antarperiode maupun antardaerah.
Setelah seluruh variabel terdefinisi secara operasional, langkah selanjutnya adalah memastikan keandalan hasil estimasi model yang digunakan.
Sebagai langkah penguatan validitas empiris, penelitian ini juga melakukan uji robustnes sederhana dengan membandingkan hasil FEM terhadap model alternatif menggunakan pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA).
Uji pembanding ini bertujuan untuk memastikan konsistensi arah dan signifikansi koefisien antarvariabel utama pada dua metode analisis yang Hasil perbandingan menunjukkan bahwa estimasi FEM tetap stabil dan robust terhadap perubahan spesifikasi model, sehingga meningkatkan keandalan kesimpulan empiris.
Dengan demikian, hubungan positif antara akuntabilitas internal, transparansi keuangan, dan efisiensi fiskal dapat dipastikan bukan artefak metode, melainkan refleksi nyata dari kondisi tata kelola keuangan daerah di Indonesia.
Teknik Analisis Data Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh hasil estimasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Analisis dilakukan menggunakan pendekatan FEM dan Random Effect Model (REM) untuk menguji pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Model efek tetap digunakan untuk menangkap karakteristik khusus masing-masing daerah yang bersifat konstan selama periode penelitian, sedangkan model efek acak digunakan bila variasi individu dianggap bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen.
Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Hausman, yang digunakan untuk menentukan pendekatan paling sesuai dengan karakteristik data panel.
Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik Stata 17, sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat objektif dan dapat diandalkan.
Hasil akhir dari model ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang jelas mengenai hubungan antara tata kelola internal dan efisiensi fiskal daerah.
Uji Asumsi dan Validitas Model Sebelum dilakukan estimasi model utama, penelitian ini melaksanakan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan keandalan dan validitas hasil.
Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa adanya korelasi antarvariabel independen, sedangkan uji autokorelasi dan heteroskedastisitas diterapkan guna memastikan stabilitas varians residual.
Uji normalitas residual juga dilakukan agar distribusi data sesuai dengan asumsi The Influence of Internal AccountabilityA (Y.
Chalisto et al.
p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981 model ekonometrika yang digunakan.
Selain itu, dilakukan uji signifikansi simultan dan parsial (F-test dan t-tes.
untuk menilai kekuatan pengaruh antarvariabel secara keseluruhan maupun individu.
Dengan langkahlangkah ini, hasil analisis yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat ketepatan tinggi dan dapat dijadikan dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan peningkatan efisiensi pengeluaran publik di tingkat pemerintah HASIL DAN DISKUSI Hasil Uji Model dan Kelayakan Data Analisis dilakukan terhadap 34 pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama periode 2019Ae2023 menggunakan pendekatan data panel.
Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,031 (< 0,.
yang mengindikasikan bahwa model FEM merupakan model yang paling sesuai.
Seluruh uji asumsi klasik menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria, yaitu tidak terjadi multikolinearitas, autokorelasi, maupun Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan layak untuk mengestimasi hubungan antarvariabel penelitian.
Dengan kelayakan model tersebut, analisis selanjutnya dapat dilakukan untuk menguji pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Hasil Analisis Model Fixed Effect Model (FEM) Hasil estimasi FEM pada Tabel 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas internal dan transparansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Setiap peningkatan satu poin dalam indeks akuntabilitas internal meningkatkan efisiensi sebesar 0,42 poin, sementara peningkatan satu poin transparansi keuangan meningkatkan efisiensi sebesar 0,35 poin.
Model ini memiliki daya jelaskan (RA) sebesar 0,78.
Nilai F-statistik sebesar 54,21 .
< 0,.
mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan.
Hasil uji robustness menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA) juga menunjukkan konsistensi arah dan signifikansi, yang memperkuat validitas empiris temuan ini.
Tabel 1.
Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM) Variabel Independen Akuntabilitas Internal Transparansi Keuangan Konstanta F-Statistik Koefisien t-Statistik Signifikansi Analisis Tren Efisiensi Belanja Daerah Hasil analisis tren efisiensi pengeluaran yang ditunjukkan pada Gambar 1 menunjukkan peningkatan ratarata dari 0,71 pada tahun 2019 menjadi 0,83 pada tahun 2023.
Penurunan sementara pada tahun 2021 .
berkaitan erat dengan tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan realokasi anggaran mendesak dan gangguan operasional.
Pemulihan signifikan pada tahun 2022Ae2023 sejalan dengan implementasi sistem pelaporan keuangan digital .
-budgeting dan e-reportin.
yang diperkuat di sebagian besar pemerintah daerah.
Hal ini mengindikasikan bahwa adaptasi teknologi dalam tata kelola keuangan publik berperan penting dalam menjaga ketahanan fiskal pascakrisis.
Jurnal Ilmiah Manajemen.
Ekonomi dan Bisnis (JIMEB) VOL 4.
No.
Oktober 2025, pp.
99 - 109
p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531 Gambar 1.
Tren Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah .
9Ae2.
Diskusi Temuan empiris penelitian ini memperkuat proposisi teoretis bahwa akuntabilitas internal dan transparansi keuangan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Dalam konteks desentralisasi fiskal Indonesia, sinergi antara kedua dimensi tata kelola ini bekerja melalui dua mekanisme yang saling memperkuat.
Pertama, akuntabilitas internal berfungsi sebagai control mechanism yang meningkatkan disiplin anggaran melalui audit dan evaluasi kinerja di dalam birokrasi.
Kedua, transparansi keuangan berperan sebagai social accountability mechanism yang membangun tekanan publik konstruktif melalui akses informasi, sehingga mendorong perilaku aparatur yang lebih efisien.
Sinergi ini selaras dengan kerangka Agency Theory dan New Public Management, yang menekankan pentingnya pengurangan asimetri informasi dan penerapan prinsip manajerial berbasis kinerja di sektor publik.
Secara empiris, hasil ini sejalan dengan temuan (Mustanir et al.
, 2.
dan (Mungiu-Pippidi, 2.
yang menyoroti peran sistem digital dan audit internal dalam efektivitas anggaran daerah.
Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa sinergi antara akuntabilitas internal dan transparansi keuangan menghasilkan pengaruh ganda terhadap efisiensi fiskal.
Interaksi kedua variabel ini memperkuat kontrol kelembagaan .
sekaligus membangun legitimasi sosial .
rust buildin.
Sinergi tersebut menciptakan lingkungan tata kelola yang lebih adaptif dan resisten terhadap inefisiensi.
Implikasi kebijakan dari temuan ini relevan dengan agenda reformasi fiskal nasional.
Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk memperkuat fungsi audit internal serta memperluas penerapan e-budgeting dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital.
Di tingkat pusat, pengembangan skema insentif bagi daerah dengan kinerja transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dapat menjadi salah satu opsi kebijakan.
Temuan ini juga memberikan dukungan empiris terhadap semangat regulasi seperti Perpres No.
33 Tahun 2020, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas internal dan transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.
Setiap peningkatan satu poin pada kedua variabel tersebut secara signifikan meningkatkan efisiensi belanja daerah.
Secara teoretis, temuan ini memperluas penerapan Agency Theory dan New Public Management dalam konteks negara berkembang.
Penelitian ini menyoroti sinergi antara mekanisme pengawasan internal dan pembangunan kepercayaan publik sebagai pendorong efisiensi fiskal.
Implikasi kebijakan dari penelitian ini mendukung penguatan sistem audit internal di pemerintah daerah.
Optimalisasi platform digital untuk transparansi anggaran juga dapat dipertimbangkan sebagai strategi The Influence of Internal AccountabilityA (Y.
Chalisto et al.
p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981 Bagi penelitian selanjutnya, perluasan model dengan variabel kontekstual seperti partisipasi publik Pendekatan analisis efisiensi yang beragam juga diperlukan untuk memperkaya pemahaman determinan kinerja fiskal daerah.
REFERENSI