Tahun .
Vol.
Nomor .
Bulan (Me.
Halaman .
https://doi.
org/10.
53544/sapa/V9i1.
Paradigma Keadilan Struktural & Dialog: Reaktualisasi Yohanes XXi Dalam Pacem In Terris Bagi Perdamaian Kontemporer Krisna Ricardo Sianturi1 Armada Riyanto2 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana-Malang Abstrak Penulis koresponden Nama : Krisna Ricardo Sianturi Surel : Krisnaricardosianturi3@gmail.
ManuscriptAos History Submit : Februari 2025 Revisi : Maret 2025 Diterima : April 2025 Terbit : Mei 2025 Kata-kata kunci:
Kata kunci 1 Dialog Kata kunci 2 Keadilan struktural Kata kunci 3 Pacem in Teris Kata kunci 4 Perdamaian kontemporer Copyright A 2025 STP- IPI Malang Pacem in Terris .
dari Paus Yohanes XXi menawarkan refleksi mendalam tentang prasyarat perdamaian global, dengan menekankan keadilan struktural dan dialog sebagai pilar fundamental.
Tulisan ini bertujuan mereaktualisasi pemikiran Yohanes XXi dalam konteks tantangan perdamaian kontemporer.
Melalui pendekatan kualitatifanalitis, penelitian ini menganalisis dokumen ensiklik untuk mengekstraksi prinsip keadilan struktural yang menuntut transformasi sistem politik, ekonomi, dan sosial yang inklusif, serta dialog multidimensi sebagai instrumen resolusi konflik.
Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma Yohanes XXi tetap relevan, khususnya dalam menanggapi kompleksitas era globalisasi, di mana ketidakadilan sistemik dan absennya ruang dialog sering menjadi akar kekerasan.
Keadilan struktural diwujudkan melalui penguatan hukum internasional yang berkeadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemerataan sumber daya, sementara dialog diposisikan sebagai medium untuk membangun empati antarkelompok yang terfragmentasi.
Rekomendasi penelitian ini menyarankan integrasi nilai-nilai Pacem in Terris ke dalam kebijakan global dan lokal.
Reaktualisasi pemikiran Yohanes XXi tidak hanya menjadi warisan teologis, tetapi kerangka operasional untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat modern.
Abstract Corresponding Author Name : Krisna Ricardo Sianturi E-mail : Krisnaricardosianturi3@gmail.
ManuscriptAos History Submit : February 2025 Revision : March 2025 Accepted : April 2025 Published : May 2025 Keywords:
Keyword 1 Contemporer peace Keyword 2 Dialogue Keyword 3 Pacem in Terris Keyword 4 Structural justice Copyright A 2025 STP- IPI Malang John XXiAos encyclical Pacem in Terris .
offers profound reflections on the prerequisites for global peace, emphasizing structural justice and dialogue as fundamental pillars.
This paper aims to reactualize John XXiAos thought in the context of contemporary peace.
Through a qualitative-analytical approach, this study analyzes the encyclical to extract principles of structural justice that demand transformative, inclusive political, economic, and social systems, as well as multidimensional dialogue as an instrument for conflict resolution.
The findings reveal that John XXiAos paradigm remains relevant, particularly in addressing the complexities of globalization, where systemic injustices and the absence of dialogue spaces often underlie Structural justice is realized through the strengthening of equitable international law, the protection of human rights, and the fair distribution of resources, while dialogue is positioned as a medium to build empathy among fragmented groups.
The study recommends integrating the values of Pacem in Terris into global and local policies.
Thus, the reactualization of John XXiAos thought transcends its theological legacy, serving as an operational framework for achieving sustainable peace amid modern societal dynamics.
https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog Pendahuluan Pacem in Terris lahir di tengah ketegangan Perang Dingin, tetapi prinsip-prinsipnya bersifat universal.
Yohanes XXi sangat menekankan bahwa perdamaian sejati bukanlah sekadar absennya perang, melainkan kehadiran tatanan sosial-politik-ekonomi yang menjamin hak dasar setiap manusia (John-XXi 1.
Dalam hal ini, keadilan struktural menjadi juru kunci: ia mengkritik sistem yang melanggengkan kemiskinan, ketimpangan akses sumber daya, dan diskriminasi sebagai Audosa sosialAy yang harus diubah melalui reformasi kebijakan.
Misalnya, seruannya tentang redistribusi kekayaan dan tanggung jawab negara untuk kesejahteraan kolektif relevan dengan isu ketimpangan digital dan krisis iklim hari ini, di mana populasi menguasai separuh kekayaan global sementara komunitas rentan menjadi korban pertama degradasi lingkungan (Paus Fransiskus, 2.
Dunia kontemporer dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam perdamaian global, mulai dari ketimpangan ekonomi, konflik sosial, hingga degradasi lingkungan.
Krisis-krisis ini tidak hanya bersumber dari perbedaan ideologi atau kepentingan politik, tetapi juga dari ketidakadilan struktural yang tertanam dalam sistem ekonomi dan sosial.
Dalam konteks ini.
Pacem in Terris .
, ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes XXi, menawarkan sesuatu hal yang mendalam tentang pentingnya membangun tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
Dokumen ini menekankan perlunya pendekatan berbasis keadilan struktural dan dialog sebagai fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.
Prinsip keadilan struktural merujuk pada susunan dasar masyarakat yang mencakup seluruh institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.
Hal ini karena struktur institusi tersebut memiliki pengaruh mendasar terhadap prospek kehidupan setiap individ (Rawls, 2.
Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana katagori adil dan tidak adil dapat Pacem in Terris menggarisbawahi bahwa ketidakadilan bukan hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh sistem yang melanggengkan ketimpangan.
Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan bersama .
onum commun.
, diperlukan reformasi dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan politik agar lebih berpihak pada kaum marginal.
Di sisi lain, dialog menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan konflik dan membangun harmoni antarbangsa, antaragama, dan antarkelompok sosial.
Yohanes XXi menekankan bahwa dialog yang tulus dan inklusif dapat mengatasi perpecahan dan menciptakan relasi yang lebih Reaktualisasi pemikiran Yohanes XXi dalam konteks masa kini menjadi suatu keharusan mengingat meningkatnya tantangan global yang memerlukan solusi berbasis keadilan dan dialog.
Sistem ekonomi neoliberal yang semakin menguat sering kali mengesampingkan prinsip keadilan sosial, sementara konflik antarnegara dan dalam negeri semakin kompleks akibat polarisasi politik dan sosial.
Oleh karena itu, membangun paradigma keadilan struktural dan dialog yang diajukan dalam Pacem in Terris dapat menjadi jalan keluar bagi berbagai permasalahan global.
Tulisan ini akan membahas bagaimana https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog prinsip-prinsip keadilan struktural dan dialog dalam Pacem in Terris dapat dioperasionalkan dalam dunia kontemporer.
Dengan latar belakang konflik yang menguras sumber daya dan nyawa, keprihatinan Paus Yohanes XXi tentang perdamaian sangat relevan.
Pesan-pesannya tetap menggema, mengingat tantangan global seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan konflik yang terus ada (Firdaus, 2.
Ensiklik ini terinspirasi oleh keprihatinan Paus Yohanes XXi terhadap ancaman Perang Dingin dan Krisis Misil Kuba yang membayangi dunia.
Ancaman tersebut ditandai dengan persaingan kekuatan antarnegara, serta produksi senjata baru yang semakin canggih dan mematikan.
Melalui ensiklik ini.
Paus Yohanes XXi berupaya meyakinkan tak hanya umat Katolik, melainkan juga seluruh masyarakat dunia, bahwa perdamaian dapat diwujudkan melalui tatanan ilahi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
"(Fahey.
Melalui pendekatan inklusif dan dialogis.
Paus Yohanes XXi menginspirasi kita untuk mengupayakan perdamaian yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi seluruh umat manusia.
Dengan mengkaji relevansi dan aplikasinya dalam berbagai bidang, diharapkan pemikiran Yohanes XXi dapat terus menjadi inspirasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan damai.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam paper ini adalah pendekatan kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi yang relevan mengenai Ensiklik Pacem In Terris dan konsep perdamaian yang diusung oleh Paus Yohanes XXi.
Pertama, penulis mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang membahas Pacem In Terris serta konteks sosial-politik pada abad ke-20.
Selanjutnya, penulis menganalisis isi Pacem In Terris untuk memahami pokok-pokok pemikiran Paus, termasuk pandangannya tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, dan dialog antarbudaya, serta membandingkannya dengan literatur lain yang relevan untuk mengidentifikasi kesamaan dan Setelah itu, penulis mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi pemikiran Paus Yohanes XXi dalam konteks tantangan global saat ini.
Hasil analisis disusun dalam format yang sistematis dengan menyertakan kutipan dan referensi yang mendukung argumen, sehingga temuan penelitian dapat dipresentasikan secara jelas dan terstruktur.
Dengan menggunakan metode kepustakaan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi pemikiran Paus Yohanes XXi terhadap upaya menciptakan perdamaian di dunia yang plural.
Hasil dan Pembahasan Konsep keadilan struktural sebagai fondasi perdamaian telah dikembangkan dalam literatur teologi dan filsafat sosial.
Gustavo Gutiyrrez .
dalam A Theology of Liberation menegaskan bahwa ketidakadilan sistemik hanya dapat diatasi melalui transformasi struktur sosial, politik, dan ekonomi, suatu gagasan yang sejalan dengan visi Yohanes XXi dalam Pacem in Terris tentang kewajiban negara menjamin kesejahteraan https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog Johan Galtung .
memperkaya perspektif ini dengan konsep "kekerasan struktural", yang mengidentifikasi akar konflik dalam sistem yang menindas, sementara Leonardo Boff .
menekankan peran gereja sebagai agen advokasi keadilan melalui komunitas basis.
Pendekatan ini menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak mungkin tercapai tanpa dekonstruksi sistem yang melanggengkan ketimpangan.
Pacem in Terris dalam konteks keadilan global terus diperdebatkan.
Ensiklik Yohanes XXi .
sendiri menekankan empat pilar perdamaian kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kebebasan sebagai dasar tatanan dunia yang menghormati hak asasi manusia dan kerja sama (Markosian, 2.
Tantangan kontemporer seperti kosmopolitanisme (U, 2.
dan keadilan berbasis kemampuan (Sen, 2.
memperluas cakupan diskusi tentang perdamaian.
Beck mengusulkan kerangka kosmopolitan untuk menjawab isu kedaulatan digital dan ekologi, sedangkan Sen menawarkan alat evaluasi kebijakan melalui pendekatan capability.
Keduanya memperlihatkan bahwa reaktualisasi Pacem in Terris harus melibatkan analisis multidisiplin dan respons terhadap dinamika kekuasaan baru.
Latar belakang Pacem in Terris Pacem in Terris adalah ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes XXi dan diterbitkan pada 11 April 1963.
Dokumen ini muncul dalam konteks ketegangan global yang tinggi, terutama akibat Perang Dingin, di mana dunia terbagi antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet (Fahey, 2.
Perang Dunia II yang menghancurkan dan berbagai konflik regional telah meninggalkan jejak mendalam, menciptakan rasa ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat.
Dalam situasi ini.
Paus Yohanes XXi merasa perlu untuk memberikan panduan moral yang jelas tentang bagaimana manusia dapat mencapai perdamaian yang sejati.
Ensiklik ini ditujukan tidak hanya kepada umat Katolik, tetapi juga kepada seluruh masyarakat global.
Paus menekankan bahwa perdamaian yang abadi tidak dapat dicapai hanya dengan menghindari konflik, tetapi harus dibangun di atas fondasi keadilan, kebenaran, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Ia mengajukan gagasan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang harus dihormati, terlepas dari latar belakang budaya atau agama mereka.
Dalam Pacem in Terris.
Paus juga menggarisbawahi pentingnya dialog dan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah global.
Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai (XXi, 1.
Selain itu.
Paus menyoroti perlunya pelucutan senjata sebagai langkah penting untuk mengurangi ancaman konflik bersenjata, yang dapat mengancam kehidupan umat manusia.
Puas Yohanes XXi dalam ensiklik Pacem In Terris tentang perdamaian dunia, kini di lanjutkan oleh Paus Yohanes Paulus II dengan tema AuMembangun Perdamaian:
Menghormati Kelompok MinoritasAy yang dikeluarkan pada tahun 1989.
Tujuan Paus Yohanes Paulus II menulis Membangun Perdamaian: Menghormati Kelompok Minoritas dengan tujuan utama untuk mempromosikan hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk kelompok minoritas (Paulus II, 1.
Ia ingin meningkatkan kesadaran sosial https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog mengenai tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini, mendorong dialog dan pemahaman antara berbagai kelompok untuk mengurangi ketegangan dan konflik.
Paus menekankan bahwa keberagaman merupakan aset yang harus dihargai dan dilindungi, karena menghormati identitas dan budaya kelompok minoritas dapat memperkaya masyarakat serta berkontribusi pada perdamaian yang lebih luas.
Selain itu, ia mendorong masyarakat untuk berjuang demi keadilan sosial, di mana semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang (Firdaus, 2.
Dengan menekankan aspek spiritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Paus percaya bahwa perdamaian sejati dapat dicapai melalui cinta dan pengertian.
Keluarnya Pacem in Terris juga mencerminkan keinginan Paus Yohanes XXi untuk menyentuh isu-isu sosial yang mendesak pada zamannya.
Ia mengamati bahwa banyak negara sedang berjuang dengan kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi (XXi, 1.
Dengan mengaitkan perdamaian dengan keadilan sosial.
Paus menggarisbawahi bahwa tanpa keadilan, perdamaian hanya akan bersifat sementara.
Ia menekankan perlunya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup dengan martabat, serta akses terhadap sumber daya dan peluang yang adil.
Selanjutnya.
Paus mengajak negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah global, seperti krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata.
Ia menekankan pentingnya lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai platform untuk dialog dan resolusi damai.
Dalam pandangannya, dialog antarnegara dan antarbudaya menjadi kunci untuk mengurangi ketegangan dan membangun saling pengertian.
Ia menyerukan agar para pemimpin dunia (Fuadah, 2.
mengambil tindakan konkret untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan, serta menghindari kebijakan yang dapat memicu konflik.
Keadilan Struktural dalam Pacem In Terris Konsep keadilan struktural dalam ensiklik Pacem in Terris .
karya Paus Yohanes XXi merujuk pada tuntutan untuk membangun tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang menjamin martabat setiap manusia secara sistemik (Reliubun, 2.
Yohanes XXi sangat menekankan bahwa perdamaian sejati tidak hanya absennya konflik, tetapi terciptanya kondisi di mana hak-hak dasar manusia seperti hak atas hidup, pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi politik dilindungi melalui struktur yang adil (Taek & Derung, 2.
Dalam pandangannya, ketidakadilan struktural .
eperti kemiskinan sistemik, kesenjangan akses sumber daya alam, atau diskriminasi institusiona.
adalah akar dari ketidak stabilan global.
Ia menyerukan reformasi sistemik, di mana negara dan lembaga internasional harus bertindak sebagai pelayan kebaikan bersama, bukan kekuasaan yang menindas.
Misalnya, ia mengkritik sistem ekonomi yang mengorbankan kaum lemah demi keuntungan segelintir orang, serta menuntut transparansi pemerintahan dan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan.
Prinsip interdependensi manusia dan tanggung jawab kolektif menjadi dasar argumennya: perdamaian hanya mungkin jika struktur-struktur yang menopang masyarakat dirancang untuk memastikan kesetaraan, inklusi, dan keberpihakan pada kelompok marginal.
Dengan demikian.
Pacem in Terris tidak hanya berbicara tentang https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog moral individu, tetapi menawarkan paradigma transformasi struktural sebagai jalan menuju perdamaian yang holistik dan berkelanjutan.
Pacem in Terris juga dibangun di atas empat pilar: kebenaran .
ransparansi kebijaka.
, keadilan .
istribusi sumber daya yang merat.
, cinta kasih .
olidaritas globa.
, dan kebebasan (Nainggolan et al.
, 2.
Kebenaran akan tercapai apabila semua Masyarakat tidak memenringkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan bersama sebagai makhluk sosial.
Prinsip kebaikan bersama universal sangat menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat harus mencakup semua individu tanpa ada kelompok yang tertinggal atau dikorbankan.
Hal ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlindungan hukum bagi semua orang.
Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak pada keadilan dan solidaritas, sehingga setiap individu dapat berkembang secara maksimal dalam masyarakat yang harmonis.
Namun, realisasi kebaikan bersama sering terhambat oleh sistem yang menindas, seperti kapitalisme yang tidak terkendali, otoritarianisme, patriarki, serta kolonialisme dalam bentuk Sistem-sistem ini menciptakan ketidakadilan dengan memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang, membatasi kebebasan individu, serta mendiskriminasi kelompok tertentu.
Oleh karena itu, kritik terhadap sistem yang menindas menjadi penting untuk membuka jalan menuju perubahan sosial yang lebih adil dan demokratis.
Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia menjadi krusial.
Hak-hak ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan Hak ekonomi meliputi akses terhadap pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan kesejahteraan sosial (Reliubun, 2.
Hak sosial menjamin pendidikan, layanan kesehatan, serta kehidupan yang bermartabat tanpa diskriminasi.
Sementara itu, hak politik mencakup kebebasan berekspresi, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta perlindungan dari penindasan politik (Phillips, 2.
Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena tanpa hak sosial dan ekonomi yang kuat, hak politik sering kali tidak dapat dijalankan secara efektif.
Dengan menegakkan prinsip kebaikan bersama dan mengatasi berbagai bentuk penindasan, masyarakat dapat bergerak menuju keadilan yang lebih menyeluruh bagi semua Dengan merujuk pada Pacem in Terris.
Yohanes XXi mengajak dunia tidak hanya memperbaiki gejala ketidakadilan, tetapi membongkar akar strukturalnya, menciptakan peradaban yang mengutamakan martabat manusia sebagai fondasi perdamaian abadi.
Problematika keadilan dunia Pelanggaran hak asasi manusia Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hal-hal fundamental yang melekat pada semua individu sebagai manusia tanpa diskriminasi apapun, termasuk ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.
Hak-hak ini dianggap sebagai hak-hak dasar yang setiap https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog individu memiliki oleh hakikatnya, dan mereka dilindungi oleh hukum internasional dan konstitusi negara-negara yang menganut prinsip Hak Asasi Manusia.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tindakan yang merusak jaminan untuk menegakkan HAM.
Pelanggaran ini dapat berupa tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh individu, institusi, maupun negara terhadap hak-hak dasar manusia.
Dalam hukum internasional, istilah "kejahatan kemanusiaan" merujuk pada tindakan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan perlakuan kejam lainnya terhadap individu.
(Karelauw et al.
, 2.
Pelanggaran HAM ringan meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan penghalangan kebebasan berekspresi.
Sementara itu.
Pelanggaran HAM berat mencakup kejahatan genosida .
embunuhan massa.
, kejahatan terhadap kemanusiaan .
rimes against humanit.
, kejahatan perang .
ar crime.
, dan kejahatan agresi .
rime of Pelanggaran HAM berat secara spesifik dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan menurut hukum internasional, sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Statuta Roma dan diatur secara rinci dalam Pasal 5 Ayat .
Statuta Roma 1998.
"(Billy Diego Arli Papilaya.
Johanis Steny Franco Peilouw, 2.
(Billy Diego Arli Papilaya.
Johanis Steny Franco Peilouw, 2.
Paus Yohanes XXi memiliki pandangan yang kuat mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), di mana ia menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat yang melekat sebagai ciptaan Tuhan(XXi, 1.
Ia percaya bahwa pelanggaran HAM adalah serangan terhadap martabat manusia, dan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang, berhak atas perlakuan yang adil dan hormat.
Paus Yohanes XXi mengaitkan pelanggaran HAM dengan ketidakadilan yang dapat mengganggu perdamaian, menegaskan bahwa untuk mencapai kedamaian yang sejati, masyarakat harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak dan kebebasan setiap individu.
juga menekankan peran negara dalam melindungi HAM, menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi (Phillips, 2.
Selain itu.
Paus mengajak umat manusia untuk berupaya secara aktif melawan pelanggaran HAM, mendorong solidaritas dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan atau teraniaya.
Pandangan beliau mengenai pelanggaran HAM tetap relevan dalam konteks modern, menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan bagi keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.
Konflik bersenjata Konflik bersenjata adalah bentuk pertikaian yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik dan senjata oleh dua pihak atau lebih.
Konflik ini dapat terjadi antara negara, kelompok bersenjata, atau bahkan dalam konteks internal di dalam suatu negara.
Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab konflik bersenjata meliputi perbedaan ideologi, perebutan sumber daya, ketidakadilan sosial, dan ketegangan etnis atau religius.
Konflik bersenjata dapat mengakibatkan dampak yang luas, termasuk kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, dan Selain itu, konflik ini sering kali memperburuk kondisi kemanusiaan dan menyebabkan trauma jangka panjang bagi masyarakat yang terlibat.
https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog Konflik bersenjata, yang biasa disebut perang, adalah salah satu bentuk kekerasan politik yang sering digunakan sebagai alat untuk menguasai, merampas, menjaga, dan memperluas wilayah melalui kekuatan militer (Frederic Gros, 2.
Banyak dampak negatif yang muncul akibat konflik bersenjata antara negara-negara.
Perang sering kali merupakan cara terakhir dalam penyelesaian sengketa internasional.
Tujuan perang adalah untuk menaklukkan atau menundukkan negara lawan, sehingga negara yang kalah terpaksa menerima semua syarat penyelesaian yang ditetapkan oleh negara yang menang (Sudiro et , 2.
Yohanes XXi.
Paus yang memimpin Gereja Katolik dari 1958 hingga 1963, memiliki pandangan yang kuat tentang konflik bersenjata.
Dalam ensikliknya yang terkenal, "Pacem in Terris," ia menekankan bahwa perang tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik, tetapi juga merusak moralitas dan kemanusiaan (XXi, 1.
Paus Yohanes XXi berargumen bahwa konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan dan menyerukan perlunya diplomasi dan dialog sebagai jalan menuju perdamaian.
Ia mengingatkan umat manusia akan tanggung jawab moral untuk mencegah perang melalui keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama internasional.
Yohanes XXi menyerukan komunitas global untuk menciptakan struktur yang mendukung perdamaian dan mencegah konflik, sehingga membangun dunia yang lebih harmonis dan adil bagi semua.
Dialog sebagai metode transformasi konflik Dialog salah satu jalan atau salah satu tujuan untuk menciptakan perdamaian dalam Masyarakat.
Konsep dialog dalam Pacem in Terris tidak sekadar diartikan sebagai pertukaran gagasan, melainkan sebagai metode transformasi konflik yang radikal dan holistic (Reliubun, 2.
Yohanes XXi menekankan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai melalui dialog yang menghargai martabat manusia, mengakui interdependensi global, dan berkomitmen untuk mengubah akar penyebab konflik.
Dialog adalah suatu percakapan (Barry, 2.
Percakapan yang membawa antara dua orang atau lebih, atau dialog dapat diartikan juga sebagai komunikasi yang mendalam yang mempunyai tingkat dan kualitas yang tinggi yang mencangkup kemampuan untuk mendengarkan dan juga saling berbagi pandangan satu sama lain.
lewat dialog membangun keharmonisan diantara beberapa Yohanes XXi menempatkan dialog bukan sekadar komunikasi, tetapi instrumen transformasi konflik yang mengubah akar masalah struktural.
Dialog harus inklusif melibatkan semua pihak, terutama kelompok marginal untuk mengkritik sistem yang timpang .
isalnya, kebijakan diskriminatif atau ketimpangan ekonom.
dan merancang Prinsip adalah kebenaran .
ransparansi ketidakadila.
, keadilan .
aminan hak semua piha.
, dan solidaritas .
omitmen kolekti.
Contohnya, dialog antar-agama tidak hanya mengupayakan toleransi, tetapi membongkar struktur sosial yang melanggengkan prasangka.
Dengan pendekatan ini, dialog menjadi jalan https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog mereformasi sistem, menciptakan tatanan baru yang berlandaskan martabat manusia dan Menurut Armada Riyanto, dialog bukan sekadar percakapan biasa, tetapi merupakan suatu perjumpaan yang mendalam antara pribadi-pribadi atau kelompok yang berbeda, yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan transformasi relasi (Armada Riyanto, 2.
Dalam pemikirannya, dialog memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar bertukar pendapat.
dialog merupakan ruang perjumpaan eksistensial di mana setiap pihak hadir dengan kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling mendengarkan.
Riyanto menekankan bahwa dialog yang sejati tidak hanya berbasis rasionalitas, tetapi juga melibatkan hati dan pengalaman hidup (Armada Riyanto, 2.
Dalam konteks transformasi konflik, dialog berperan sebagai sarana untuk mengatasi prasangka, meruntuhkan tembok pemisah, serta membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang Oleh karena itu, dialog bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi metode transformatif dalam membangun keadilan, rekonsiliasi, dan harmoni sosial.
Dialog antaragama sangat diperlukan di negara yang luas ini, di mana berbagai budaya dan kepercayaan dapat berpotensi merusak suasana kedamaian suatu wilayah.
Dengan adanya dialog interreligius, diharapkan setiap individu dapat saling memahami dan menghargai setiap agama yang ada.
Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah konflik sosial yang erat kaitannya dengan agama.
Dialogalitas mempromosikan budaya damai, dan simbol terpenting dari societas dialogalis adalah adanya dialog perdamaian (Fajar et al.
(Fajar et al.
, 2.
Konsep perdamaian ini merupakan sesuatu yang berada di atas dari hal-hal lainnya.
Gereja menggarisbawahi pentingnya perkara ini (Riyanto.
Dialog perdamaian lintas agama dan budaya Dialog Perdamaian lintas agama dan budaya merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok dari berbagai latar belakang keagamaan dan budaya berkumpul untuk berbicara, berbagi, dan berdiskusi mengenai nilai-nilai, keyakinan, serta pandangan hidup Tujuan utama dari dialog ini adalah untuk membangun pemahaman, toleransi, dan kerjasama antaragama dan budaya, serta untuk menciptakan lingkungan yang damai dan Dialog antaragama adalah proses komunikasi dan interaksi antara penganut agama yang berbeda, bertujuan untuk saling memahami, menghormati, dan mencari kesamaan dalam keyakinan, praktik, serta nilai-nilai masing-masing agama (Muhtadi, 2.
Tujuan dari dialog ini adalah untuk memperkuat pemahaman, toleransi, dan kerukunan antarumat Kerukunan hidup antarumat beragama merupakan kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan selaras dalam masyarakat.
Salah satu cara yang efektif untuk mencapai kerukunan ini adalah melalui dialog antaragama (Muawanah, 2.
Melalui dialog, pemahaman dan toleransi antarumat beragama dapat diperkuat, serta hubungan antaragama dapat semakin erat.
https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog Melalui dialog ini, pemahaman dan toleransi antar umat beragama dapat diperkuat, serta hubungan antar sesama agama dapat semakin erat.
(Muhtadi, 2.
Dialog ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama.
Salah satu cara efektif untuk mencapai kerukunan ini adalah melalui dialog antar agama (Unggul et al.
Dialog ini dapat memperkuat pemahaman dan toleransi di antara umat beragama, sehingga individu dari berbagai latar belakang agama dapat saling memahami keyakinan dan praktik satu sama lain.
Selain itu, dialog membantu mengurangi prasangka dan stereotip, mendorong sikap saling menghormati meskipun ada perbedaan.
Menurut Nurcholish Madjid, dalam dialog antar agama terdapat berbagai sikap yang dapat mempengaruhi interaksi antar umat beragama.
Pertama, terdapat sikap eksklusif, di mana seseorang memandang bahwa agama lain adalah jalan yang salah dan menyesatkan bagi para pengikutnya.
Sikap ini cenderung menutup diri terhadap pemahaman dan pengertian tentang keyakinan orang lain.
Kedua, ada sikap inklusif, yang menganggap bahwa agama-agama lain merupakan bentuk implisit dari agama kita sendiri, sehingga mendorong penerimaan terhadap perbedaan.
Ketiga, sikap pluralis, yang mengekspresikan pandangan bahwa semua agama adalah jalan yang sah untuk mencapai Kebenaran yang sama (Agustin.
Sikap pluralis ini mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman dan mengakui bahwa setiap agama memiliki kontribusi dalam pencarian nilai-nilai kebenaran dan Dengan memahami berbagai sikap ini, dialog antar agama dapat berlangsung lebih konstruktif dan harmonis (Zuhriyah, n.
Dalam perspektif Katolik, membangun dialog berarti mengembangkan gereja setempat dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai tradisi budaya dan agama di mana gereja Dari pengalaman hidup kita, muncul keyakinan bahwa dialog adalah kunci yang selama ini kita cari.
Namun, dialog di sini tidak dimaknai sebagaimana biasanya, melainkan sebagai kesaksian akan Kristus dalam tindakan dan kata-kata, yang terlibat dalam masyarakat, kehidupan sehari-hari, serta dalam konteks budaya dan tradisi religius, serta kondisi sosial yang ada (Armaad Riyanto, 1.
Reaktualisasi untuk konteks kontemporer Reaktualisasi adalah suatu proses yang menafsirkan kembali, menghidupkan, atau memperbarui suatu konsep, nilai-nilai yang terkandung, atau ajaran agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks zaman yang terus berubah.
Reaktualisasi tidak sekadar mempertahankan warisan pemikiran lama atau lampau, tetapi juga mengadaptasikannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kontemporer tanpa menghilangkan esensi aslinya.
Reaktualisasi Yohanes XXi dalam Pacem Terris .
berarti menghidupkan kembali prinsip-prinsip universalnya untuk menjawab tantangan zaman modern dengan pendekatan yang kontekstual (Reliubun, 2.
(Reliubun, 2.
Reaktualisasi bukan sekadar pengulangan gagasan lama, melainkan proses adaptasi yang melibatkan identifikasi masalah kontemporer, penerapan prinsip-prinsip teks, dan transformasi sistem yang menghambat keadilan.
Intinya, prinsip seperti kebaikan bersama universal, keadilan struktural, dan dialog inklusif diterjemahkan ke dalam langkah konkret https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog yang relevan dengan realitas kekinian.
Contohnya, krisis iklim membutuhkan reaktualisasi prinsip keadilan antargenerasi: negara maju, sebagai penyumbang emisi terbesar, wajib mendanai transisi energi di negara berkembang (Paus Fransiskus, 2.
Sementara itu, kesenjangan digital menuntut penerapan hak akses teknologi sebagai bagian dari hak dasar manusia, bukan komoditas eksklusif.
Reaktualisasi juga melibatkan kritik terhadap sistem yang menindas, seperti kapitalisme global yang mengorbankan lingkungan dan buruh, serta otoritarianisme yang membatasi partisipasi publik.
Kapitalisme telah memasuki fase ekspansi global yang terus-menerus, namun tetap mempertahankan dominasi negara-bangsa dalam praktik monopoli.
Sistem ini cenderung mengabaikan batasan geografis maupun ekologis dalam perluasan dirinya.
Dorongan untuk mengeksploitasi tidak pernah terpuaskan baik dalam hal akumulasi laba, penguasaan wilayah, maupun konsumsi berlebihan.
Alam semesta tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang hidup bersama bagi manusia dan makhluk lain, melainkan dianggap sebagai cadangan materi yang harus ditambang demi pertumbuhan ekonomi tak terbatas.
Seperti dikritik John Bellamy Foster, logika imperialisme ekologis dalam kapitalisme global telah memicu perampasan sumber daya secara sistematis.
Negara-negara kaya melakukan ekstraksi masif melalui mekanisme tidak setara, menyedot "hadiah alam" yang seharusnya menjadi hak kolektif, sementara negara miskin menjadi korban kehancuran lingkungan dan ekonomi (Tampubolon & Purba, 2.
Namun, esensi reaktualisasi tetap sama: membongkar struktur yang tidak adil dan membangun tatanan baru yang menjunjung martabat manusia.
Dengan demikian, reaktualisasi adalah upaya dinamis untuk memastikan pesan Pacem in Terris tetap hidup sebagai panduan etis dalam merespons ketidakadilan abad ke-21 (Reliubun, 2.
Prinsip keadilan struktural dan dialog yang diusulkan dalam ensiklik Pacem in Terris dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat kontemporer melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi.
Ensiklik ini menekankan pentingnya struktur sosial yang adil dan dialog sebagai fondasi perdamaian dunia.
Pertama, keadilan struktural menuntut adanya distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata di seluruh lapisan Hal ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
(Nainggolan et al.
, 2.
Menurut penelitian yang meninjau sila kelima Pancasila dalam cahaya Pacem in Terris, keadilan sosial harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik materiil maupun spiritual, untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Kedua, dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif.
Pacem in Terris menekankan bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, yang dapat diwujudkan melalui dialog terbuka dan Penelitian menunjukkan bahwa empat pilar perdamaian dalam ensiklik ini kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kebebasan menjadi dasar bagi Tahta Suci Vatikan dalam mendorong dialog dan negosiasi sebagai alat untuk mencapai perdamaian.
https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog Sejalan dengan perspektif Finnemore tentang internalisasi norma dalam kebijakan luar negeri melalui pola perilaku aktor, prinsip perdamaian yang termuat dalam Pacem In Terris menjadi fondasi kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan.
Komitmen pada diplomasi berbasis dialog, resolusi konflik melalui negosiasi, upaya rekonsiliasi, serta dukungan terhadap bantuan kemanusiaan, menunjukkan konsistensi dengan norma tersebut.
Selain itu, advokasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan pada hukum humaniter internasional semakin menegaskan internalisasi nilai-nilai Pacem In Terris.
Hal ini merefleksikan upaya Tahta Suci untuk mempromosikan perdamaian global dengan pendekatan non-kekerasan sekaligus menjadikan martabat manusia sebagai poros kebijakannya (Nainggolan et al.
, 2.
Ketiga, pendidikan memainkan peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai keadilan dan Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kurikulum pendidikan, generasi muda dapat dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keadilan sosial dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam dialog yang produktif.
Ensiklik ini menyoroti bahwa penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan beragama adalah elemen fundamental dalam membangun keadilan sosial dan perdamaian dunia.
(Taek & Derung, 2.
Paus Yohanes XXi menekankan bahwa kebebasan beragam mencakup hak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan suara hati, baik secara pribadi maupun publik.
Sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan.
Keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan harus didorong untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua warga.
Pacem in Terris menekankan bahwa tatanan sosial yang adil harus didasarkan pada partisipasi aktif dan kesetaraan semua anggota masyarakat (Florisan et al.
Terakhir, kolaborasi antara negara, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan dialog.
Upaya bersama ini dapat memperkuat struktur sosial dan mempromosikan budaya dialog yang menghargai perbedaan dan mencari solusi damai untuk konflik.
Pacem in Terris menekankan bahwa hanya cinta kasih yang mampu membarui secara radikal relasi yang dipelihara manusia, sehingga menciptakan perdamaian di mana ada pertikaian dan keadilan di mana ada penindasan.
Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan struktural dan dialog sebagaimana diuraikan dalam Pacem in Terris ke dalam kebijakan publik, pendidikan, dan partisipasi masyarakat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis.
Simpulan Dari tema "Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog: Reaktualisasi Pemikiran Yohanes XXi dalam Pacem in Terris untuk Perdamaian Kontemporer" menegaskan bahwa pemikiran Yohanes XXi memiliki relevansi yang mendalam dalam menghadapi tantangan perdamaian saat ini.
Dalam ensikliknya, "Pacem in Terris," Yohanes XXi menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.
https://doi.
org/10.
12568/sapa/v9i1.
Krisna Ricardo Sianturi, dkk | Paradigma Keadilan Struktural dan Dialog berargumen bahwa perdamaian tidak dapat dicapai hanya melalui penghindaran konflik, tetapi harus dibangun di atas struktur yang adil dan menghormati hak asasi manusia.
Paradigma keadilan struktural mengajak kita untuk memahami bahwa banyak konflik muncul dari ketidakadilan sistemik yang ada dalam masyarakat.
Ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik sering kali menjadi pemicu ketegangan yang berujung pada kekerasan.
Dengan mengaddress akar masalah ini, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk perdamaian.
Yohanes XXi juga menekankan pentingnya dialog sebagai alat untuk membangun jembatan antar berbagai kelompok masyarakat.
Melalui dialog yang konstruktif, individu dan komunitas dapat saling memahami perspektif satu sama lain, mengurangi prasangka, dan membangun kepercayaan.
Reaktualisasi pemikiran Yohanes XXi dalam konteks kontemporer mendorong kita untuk melakukan upaya kolektif dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan.
Ini termasuk menghormati hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang.
Dalam dunia yang semakin terhubung namun terfragmentasi, prinsip-prinsip ini menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Dengan mengintegrasikan keadilan struktural dan dialog, kita dapat menghadapi konflik yang ada dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Akhirnya, pemikiran Yohanes XXi mengajak kita untuk tidak hanya mencari perdamaian sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan semua pihak.
Melalui komitmen untuk keadilan dan dialog, kita dapat membangun dunia yang lebih damai dan harmonis.
Ucapan Terima Kasih Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga artikel ini bisa diselesaikan.
Referensi