p-ISSN: 2808-2443 e-ISSN: 2808-2222 Volume.
No.
4, 2025
Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business MENGGERAKKAN EKONOMI HIJAU BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI TANAH PAPUA Jeane Talakua1.
Putri Patria Kusuma2.
Karsinah3
1,2,3
Article History Received: 16-10-2025 Revision: 10-11-2025 Accepted: 12-11-2025 Published: 12-11-2025 Universitas Negeri Semarang.
Semarang.
Jawa Tengah Email: talakuajeanee@mail.
Abstract.
This paper examines the potential for implementing a green economy in Papua through an approach based on the local wisdom of indigenous peoples.
Papua, with its extraordinary biodiversity and forest ecosystems, faces serious challenges due to the unsustainable exploitation of natural resources.
Conventional economic development models often ignore cultural and ecological values, leading to deforestation and environmental degradation.
Therefore, this paper aims to formulate an alternative model that integrates forest conservation with economic development.
This research uses a qualitative approach with case studies and participatory observation in several sources of literature on Papua.
The results show that local wisdom, which is rooted in a worldview that sees nature as an integral part of identity and survival, is a strong foundation for building a nature-based circular economy.
The application of this concept can be realized through several strategies, including: .
Green Economy Initiatives and Projects in Papua, including the Sustainable Agriculture and Local Wisdom Sector.
Renewable Energy Development, and Building Environmentally Friendly Tourism.
Strengthening Social Foundations:
Participation of Indigenous Peoples and Local Communities, and .
case study analysis and best practices.
In conclusion, driving the green economy in Papua is not only about creating new sources of income, but also about recognizing and respecting the rights and traditional knowledge of indigenous peoples.
Keywords: Green Economy.
Forests.
Local Wisdom.
Papua.
Sustainability.
Abstrak.
Tulisan ini mengkaji potensi penerapan ekonomi hijau di Tanah Papua melalui pendekatan yang berlandaskan pada kearifan lokal masyarakat adat.
Papua, dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutannya yang luar biasa, menghadapi tantangan berat akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak Model pembangunan ekonomi konvensional sering kali mengabaikan nilai-nilai budaya dan ekologis.
Ssehingga menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan.
Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk merumuskan model alternatif yang mengintegrasikan konservasi hutan dengan pengembangan ekonomi.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dan observasi partisipatif di beberapa sumber literatur tentang Papua.
Hasil menunjukkan bahwa kearifan lokal, yang berakar pada pandangan hidup yang memandang alam sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan hidup, adalah fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi sirkular berbasis alam.
Penerapan konsep ini dapat diwujudkan melalui beberapa strategi, antara lain: .
Inisiatif dan Proyek Ekonomi Hijau Unggulan di Papua di dalamnya ada Sektor Pertanian Berkelanjutan dan Kearifan Lokal.
Pengembangan Energi Terbarukan.
Membangun Pariwisata Ramah Lingkungan .
Penguatan Fondasi Sosial:
Partisipasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, serta .
analisis studi kasus dan praktik terbaik.
Kesimpulannya, menggerakkan ekonomi hijau di Papua tidak hanya tentang menciptakan sumber pendapatan baru, tetapi juga tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan pengetahuan tradisional masyarakat adat.
Kata Kunci: Ekonomi Hijau.
Hutan Hidup.
Kearifan Lokal.
Tanah Papua.
Berkelanjutan.
Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A How to Cite: Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis Kearifan Lokal Di Tanah Papua.
Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 5 .
, 7200-7213.
54373/ifijeb.
PENDAHULUAN
Tanah Papua, dengan keanekaragaman alam yang luar biasa, termasuk luasnya hutan tropis dan biodiversitas yang melimpah, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi contoh dalam pembangunan berkelanjutan.
Daerah ini diakui sebagai "ibu kota alami dunia" karena merupakan tempat bagi hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, membuatnya menjadi aset lingkungan yang sangat berharga.
Tetapi di balik potensi tersebut.
Papua menghadapi permasalahan serius akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penggundulan hutan, serta dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata.
Praktik-praktik tersebut mengancam kelangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam kerangka ini, gagasan ekonomi hijau sangatlah penting.
Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi Papua untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya adil dan merata, tetapi juga berusaha untuk melindungi lingkungan serta melestarikan tradisi masyarakat lokal.
Ekonomi hijau di Papua lebih dari sekadar pengembangan sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan.
ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memahami dan melaksanakan pembangunan.
Bagi wilayah yang memiliki hak ulayat yang kuat dan hubungan budaya yang mendalam dengan alam, ekonomi hijau perlu menggabungkan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial sebagai fondasi utama, bukan sekadar efek Ini menegaskan bahwa jalan menuju pembangunan hijau bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan mendesak untuk melindungi asset-aset penting Papua dari penipisan yang disebabkan oleh model ekonomi konvensional yang bersifat ekstraktif.
Penerapan prinsip-prinsip ekonomi ramah lingkungan sangat penting bagi Papua, mengingat statusnya sebagai salah satu daerah dengan sumber daya alam paling melimpah di planet ini.
Papua memiliki hutan hujan yang merupakan yang ketiga terbesar di dunia, menjadikannya "pusat alami dunia" yang sempurna untuk pengembangan ekonomi ramah Keberlanjutan hutan dan ekosistem di daerah ini adalah aset dasar yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
Sumber daya alam ini, termasuk hutan tropis yang masih ada dan kekayaan jenis hayati yang beraneka ragam, memberikan potensi luar biasa bagi Papua untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan.
Meskipun demikian, terdapat tekanan yang signifikan, karena sumber daya yang sama ini juga terancam oleh praktik yang tidak berkelanjutan, seperti penambangan berlebihan, penggundulan hutan, dan perubahan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit.
Karena itu, jalur menuju ekonomi ramah lingkungan tidak hanya merupakan suatu pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak guna melindungi sumber daya vital ini dari kerusakan akibat model ekonomi ekstraktif yang tradisional.
Di samping itu, penerapan ekonomi ramah lingkungan di Papua sangat menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal.
Komunitas adat memiliki posisi penting dan pengetahuan lokal yang mendalam dalam mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan.
Penggabungan pengetahuan lokal ini memastikan bahwa pembangunan bersifat ramah lingkungan sekaligus adil dari segi sosial dan budaya.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai konsep ini dalam konteks Papua, berikut adalah ringkasan mengenai definisi dan prinsip utama dari ekonomi hijau dalam konteks Papua:
Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A Tabel 1.
Prinsip Kunci Ekonomi Hijau dalam Konteks Papua Aspek Konseptual Definisi / Prinsip Kunci Relevansi dengan Konteks Papua Definisi Umum Ekonomi hijau adalah sistem Menjamin pertumbuhan ekonomi yang mendorong ekonomi Papua selaras dengan pertumbuhan pendapatan dan daya dukung lingkungan yang lapangan kerja melalui investasi tinggi, sekaligus mengurangi yang mendukung pengurangan dampak negatif dari eksploitasi emisi dan polusi, peningkatan sumber daya alam.
efisiensi energi dan sumber daya, serta perlindungan keanekaragaman Pendekatan Pembangunan berkelanjutan Mendorong penerapan tiga Pembangunan menyeimbangkan aspek ekonomi, pilar keberlanjutan di Papua.
Berkelanjutan sosial, dan lingkungan secara dengan mempertimbangkan terpadu untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan masyarakat generasi kini tanpa mengorbankan adat pada sumber daya alam.
generasi mendatang.
Prinsip Rendah Transisi menuju aktivitas ekonomi Vital untuk menjaga hutan Karbon yang menekan emisi gas rumah Papua sebagai penyerap kaca melalui efisiensi energi, karbon global dan mendukung konservasi hutan, dan penggunaan target emisi nol bersih energi terbarukan.
Indonesia.
Prinsip Efisiensi Penggunaan sumber daya alam dan Mengoptimalkan kekayaan Sumber Daya energi secara bijaksana untuk sumber daya Papua tanpa meminimalkan limbah dan eksploitasi berlebihan, guna degradasi lingkungan.
mendukung ketahanan ekonomi dan lingkungan jangka panjang.
Prinsip Inklusif Menjamin manfaat ekonomi dan Memastikan kesejahteraan Sosial lingkungan didistribusikan secara masyarakat adat Papua dan adil bagi semua kelompok memperluas partisipasi lokal masyarakat, termasuk perempuan, dalam rantai nilai hijau.
masyarakat adat, dan pelaku ekonomi kecil.
Perlindungan Upaya melindungi, memulihkan.
Papua memiliki Keanekaragaman dan melestarikan ekosistem, spesies keanekaragaman hayati Hayati flora dan fauna sebagai bagian terbesar di Indonesia dan hutan integral dari pembangunan hujan tropis terbesar ketiga di dunia yang perlu dijaga untuk keseimbangan ekologis.
Kearifan Lokal Pengakuan dan integrasi Menjadi fondasi pembangunan dan Masyarakat pengetahuan tradisional masyarakat berkelanjutan berbasis budaya Adat adat dalam pengelolaan sumber lokal, memperkuat identitas daya alam dan tata kelola serta legitimasi sosial kebijakan hijau di Papua.
Dengan prinsip kunci ekonomi hijau di Papua, akan ada analisis mencakup kerangka strategi kebijakan yang telah ditetapkan, program unggulan yang sedang dilaksanakan, peran Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A dari berbagai pihak terkait, serta tantangan dan kesempatan yang terdapat dalam Cakupan analisis ini mencakup provinsi-provinsi di kawasan Papua, dengan penekanan pada praktik pembangunan yang berhasil menyatukan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.
Tulisan ini berusaha untuk menyajikan wawasan yang mendalam dan memberikan saran yang bersifat proaktif untuk mempercepat peralihan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan di Papua.
METODE
Pendekatan yang paling relevan untuk penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami secara holistik fenomena yang kompleks, yaitu interaksi antara kearifan lokal, ekonomi, dan lingkungan, dalam konteks spesifik masyarakat adat di Papua.
Studi Kasus : Peneliti dapat memilih beberapa komunitas adat di Papua yang masih mempraktikkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan fokus pada kasus-kasus ini, penelitian dapat mengungkap secara rinci bagaimana praktikpraktik tersebut berkorelasi dengan potensi ekonomi hijau.
Analisis Dokumen : Mengkaji literatur, laporan penelitian, peraturan adat, dan dokumen historis terkait masyarakat adat di Papua dan pengelolaan hutan.
Ini membantu membangun kerangka kontekstual yang komprehensif.
Tulisan ini menggunakan beberapa teori interdisipliner untuk menganalisis masalah yaitu :
Teori Commons (Commons Theor.
: Dikembangkan oleh Elinor Ostrom, teori ini menjelaskan bagaimana komunitas dapat mengelola sumber daya bersama .
ommonpool resource.
secara efektif dan berkelanjutan tanpa harus sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah atau pasar (Pablo Paniagua dkk.
Marine Policy.
Vol.
Juli 2024.
Konsep ini sangat relevan untuk menganalisis sistem pengelolaan hutan komunal .
ak ulaya.
yang dipraktikkan oleh masyarakat adat di Papua.
Teori Modal Alam (Natural Capital Theor.
: Teori ini memandang alam, termasuk hutan dan keanekaragaman hayati, sebagai bentuk modal yang fundamental bagi kesejahteraan manusia dan pertumbuhan ekonomi, (Amy R.
Binner.
Ethan T.
Addicott dkk Philosophical Transactions of the Royal Society B .
Dengan mengadopsi teori ini, penelitian dapat mengkategorikan hutan Papua bukan hanya sebagai sumber bahan baku, tetapi sebagai aset ekonomi vital yang harus dilindungi dan dikelola secara Dengan memadukan metode kualitatif yang mendalam dan kerangka teori yang relevan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi kunci untuk mewujudkan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua.
HASIL
Kerangka Kebijakan dan Regulasi Pendukung Ekonomi Hijau di Papua Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon, yang dijelaskan dengan jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020Ae2024.
Dedikasi ini merefleksikan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi perlu beriringan dengan keberlanjutan Secara khusus untuk Papua, percepatan kemajuan pembangunan diharuskan untuk didasarkan pada pendekatan yang afirmatif, menyeluruh, adil antara gender, dan sesuai Fokusnya adalah pada lima kerangka baru untuk Papua, di antaranya adalah peningkatan serta perlindungan kualitas lingkungan, penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan yang rendah emisi karbon.
Ini menunjukkan pengakuan di level tertinggi pemerintahan bahwa pola pembangunan sebelumnya sering kali Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A tidak bertahan lama, dan bahwa jalur yang lebih ramah lingkungan sangat vital untuk masa depan Papua.
Pendekatan baru pemerintah dalam mengelola program pembangunan hijau di Tanah Papua juga terlihat melalui Instruksi Presiden (Inpre.
9/2020 dan Keputusan Presiden (Keppre.
20/2020, yang dilengkapi dengan pembentukan tim koordinasi yang terintegrasi.
Selain itu.
Pemerintah Provinsi Papua secara aktif merencanakan Masterplan dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berlandaskan pada praktik berkelanjutan.
Ini merupakan langkah krusial untuk merealisasikan komitmen tingkat nasional menjadi rencana tindakan yang nyata di tingkat lokal.
Komitmen pemerintah untuk ekonomi ramah lingkungan di Papua terwujud melalui sejumlah langkah nyata.
Ini mencakup pengembangan inisiatif pembangunan yang rendah emisi karbon, penghentian sementara konsesi perkebunan kelapa sawit, serta penangguhan konsesi hutan di Papua dan Papua Barat.
Penangguhan ini, bersamaan dengan sasaran ambisius untuk menjadikan wilayah sebagai area terlindungi, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan yang signifikan dari model eksploitatif murni menuju pendekatan yang lebih berfokus pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan.
Ini mencerminkan pemahaman menjaga keberlanjutan hutan dan ekosistem adalah syarat utama untuk pembangunan jangka Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyetujui Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan di wilayah Papua Barat.
Peraturan ini ditujukan untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat adat Papua di tanah mereka serta seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara bijak demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Kerangka kebijakan ini juga mencakup penyediaan insentif fiskal yang berbasis ekologi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sambil tetap menjaga lingkungan.
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua mengisyaratkan langkah baru menuju perubahan yang lebih baik di Papua.
Dalam undang-undang ini.
Pemerintah Provinsi Papua secara tegas diperintahkan untuk mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Otonomi khusus ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya alamnya sendiri, termasuk dalam kerangka ekonomi yang ramah lingkungan.
Hal ini membuka peluang bagi penyesuaian kebijakan ekonomi hijau sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekologi Papua yang istimewa, memungkinkan pelaksanaan yang lebih spesifik dan Kemandirian dalam pengelolaan sumber daya dan jaminan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat adat menjadi aspek kunci dalam kerangka ini.
Ini menunjukkan bahwa otonomi khusus bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk mengadaptasi kebijakan ekonomi hijau dalam konteks sosial dan ekologis Papua yang khas, yang dapat berpotensi mengatasi hambatan birokrasi di tingkat nasional.
Walaupun struktur kebijakan yang ada terlihat kuat dan mencakup banyak hal, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai rintangan.
Laporan menyebutkan adanya "kurangnya kolaborasi antarinstansi" dan "pengawasan yang lemah terhadap eksploitasi sumber daya hutan".
Ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan tidak secara otomatis memastikan pelaksanaan yang efektif.
Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana mengubah komitmen yang tinggi menjadi langkah-langkah terkoordinasi di lapangan, mengatasi silo dalam birokrasi, dan meningkatkan mekanisme penegakan hukum, terutama mengingat luasnya dan tantangan geografi Papua.
Berikut adalah ringkasan kebijakan dan regulasi utama yang mendukung pengembangan ekonomi hijau di Papua.
Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A No.
Tabel 2.
Kebijakan dan Regulasi Utama Ekonomi Hijau di Papua Nama Tahun Lembaga Poin Kunci Relevan Sumber / Dokumen Kebijakan / Penerbit dengan Ekonomi Hijau Referensi .
emukan Regulasi di situs resm.
UU Nomor 2 Pemerintah Menandai babak baru Naskah UU Tahun 2021 Pusat / pembangunan Papua.
No.
2/2021
(Perubahan DPR menegaskan arah otonomi .
Kedua UU khusus yang memasukkan BPK RI / DPR RI) No.
21/2001 Ai aspek pembangunan Otonomi Khusus berkelanjutan dan Papu.
perlindungan hak-hak adat.
menekankan perencanaan yang kontekstual untuk kesejahteraan masyarakat.
Perpres Nomor Pemerintah Rencana Induk Laman resmi 24 Tahun 2023 Pusat Pembangunan Papua & Sekretariat Kabinet / (RIp 2022Ae Pulau-pulau terluar .
ontoh Kementerian terkait RI.
yang menempatkan (Perpres 24/2.
pendekatan afirmatif, holistik dan mempertimbangkan kualitas lingkungan serta pembangunan inklusif.
PERDASUS
Pemerintah Mengamanatkan Perdasus Provinsi Nomor 10 Tahun Provinsi pembangunan berkelanjutan Papua Barat Papua yang melindungi hak OAP.
No.
10/2019
(Pembangunan Barat pemanfaatan SDA .
eraturan daerah Berkelanjutan Ai bijaksana, pelestarian dan provinsi / BKD Prov.
Papua pemulihan ekosistem.
Prov.
Papua Bara.
Bara.
menetapkan target luas kawasan lindung .
target 70% kawasan lindung di provins.
Inpres No.
Pemerintah Instruksi dan pengaturan Laman Sekretariat Tahun 2020 & Pusat percepatan pembangunan Kabinet / Layanan Keppres No.
Tanah Papua, pembentukan Standar Instruksi Tahun 2020 tim koordinasi terpadu.
Presiden / Keppres memasukkan strategi pembangunan hijau dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Masterplan & Sedang Pemerintah Rencana strategis untuk Dokumen Road Map Provinsi mendorong ekonomi hijau rancangan/publikasi Pertumbuhan Papua berbasis lahan Pemprov Papua atau Ekonomi Hijau berkelanjutan: inklusi dinas terkait (Provinsi Papu.
masyarakat adat, ketahanan .
okumen sosial-ekonomi, konservasi perencanaan daera.
ekosistem, investasi hijau.
Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A Moratorium Konsesi Kelapa Sawit & Hutan .
ebijakan izin/penangguhan izin di kawasan .
nisiatif / Kemenko Marves / KLHK / Pemerintah Pusat & Daerah Insentif Fiskal Diterapkan Pemerintah Berbasis Ekologi / inisiatif Pusat .
kema insentif dan/atau daerah / nasiona.
Pemerintah Daerah Komitmen pembatasan pemberian izin baru di kawasan hutan primer, gambut, dan kawasan sensitif di Papua untuk melindungi ekosistem Ai bagian dari upaya mengurangi deforestasi dan praktik eksploitatif.
Insentif .
iskal/nonfiska.
yang diarahkan untuk praktik pemanfaatan SDA berkelanjutan, konservasi, dan ekonomi berbasis jasa ekosistem .
hijau, insentif pemulihan Instrumen moratorium (Inpres terkait, kebijakan KLHK, publikasi Kemenko Marves, liputan media seperti Mongaba.
Kebijakan fiskal / regulasi insentif di Kementerian Keuangan, kementerian terkait, atau peraturan daerah contoh .
rogram provinsi/kabupate.
Inisiatif dan Proyek Ekonomi Hijau Unggulan di Papua Pengembangan ekonomi hijau di Papua tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui berbagai inisiatif dan proyek konkret di berbagai sektor.
Beberapa hal penting sebagai potensi unggul yang perlu dilihat :
Sektor Pertanian Berkelanjutan dan Kearifan Lokal Pengembangan komoditas unggulan di Papua merupakan salah satu prioritas utama untuk investasi yang ramah lingkungan.
Ide investasi yang mendukung lingkungan di Papua dan Papua Barat terbuka bagi produk pertanian serta perikanan dengan potensi ekspor yang besar, termasuk kakao, kopi Arabika, pala, rumput laut, dan kopi Robusta.
Inisiatif Green Economic Growth (GEG) yang didanai oleh Inggris juga menyoroti komoditas pertanian ini, seperti sagu dan minyak kelapa murni.
Program GEG berkomitmen untuk memberdayakan petani kecil serta Usaha Mikro.
Kecil, dan Menengah (UMKM) di Papua.
Program ini menawarkan dukungan teknis yang sangat penting untuk membangun perekonomian lokal yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
Melalui pelatihan, para agripreneur memperoleh keterampilan dalam manajemen bisnis, dengan tujuan untuk meningkatkan baik produktivitas maupun kualitas hasil pertanian mereka.
Pendekatan ini secara khusus menekankan keuntungan ekonomi bagi komunitas dan keluarga, dengan perhatian lebih terhadap keterlibatan perempuan serta pemuda.
Di samping itu, praktik pertanian organik dan ketahanan pangan yang berbasis komunitas juga mengalami perkembangan.
Sebagai ilustrasi, masyarakat adat di Boven Digoel telah membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan halaman rumah untuk menanam sayuran organik seperti sawi dan kangkung.
Mereka menerapkan metode sederhana dan menggunakan pupuk organik yang berasal dari limbah rumah tangga, yang tidak hanya meningkatkan kemandirian pangan keluarga tetapi juga memiliki potensi sebagai usaha pertanian kecil yang berkelanjutan.
Inisiatif pertanian ramah lingkungan yang berbasis organik lainnya juga terjadi di Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa hambatan yang muncul dari ketergantungan pada pupuk sintetis bisa diselesaikan dengan cara penyuluhan dan pendampingan.
Meskipun awalnya terdapat keraguan dari para petani mengenai hasil dan waktu yang diperlukan, program ini berhasil memperluas wawasan petani dan memperlihatkan keuntungan yang tercermin dalam mutu produk, kelestarian tanah, serta kesehatan komunitas.
praktik pertanian Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A yang berkelanjutan di Papua telah berlangsung selama beberapa generasi dan terhubung dengan kebijaksanaan lokal.
Contohnya, masyarakat Arfak melaksanakan pertanian subsisten dengan mengacu pada prinsip ekologis yang mereka sebut igya ser hanjob.
Prinsip ini mengatur lokasi yang ideal untuk bercocok tanam dan menjamin keberlanjutan lingkungan serta ketahanan pangan bagi keluarga.
Pengetahuan ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan perempuan sebagai sosok utama yang menjaga kebijaksanaan lokal tersebut.
Salah satu pendekatan kunci dalam pengembangan rantai nilai lokal oleh program GEG adalah memberi prioritas pada pasar lokal Papua untuk komoditas seperti sagu, kakao, kopi, minyak kelapa murni, rumput laut, dan pala, dibandingkan hanya berfokus pada ekspor.
Pilihan ini didasari pemikiran bahwa aliran uang dalam perekonomian lokal dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan peluang usaha, serta mengurangi barang impor yang tidak Upaya GEG telah menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan di seluruh rantai nilai.
Strategi ini merupakan perubahan signifikan dari model tradisional ekspor komoditas.
Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan nilai di tingkat lokal, bukan cuma mengambil bahan mentah untuk pasar global.
Pendekatan ini juga membantu memecahkan tantangan yang disebabkan oleh geografi dan biaya logistik yang tinggi di Papua dengan fokus pada produk bernilai tinggi dan segmen pasar untuk konsumsi lokal, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi di dalam negeri.
Tabel 3.
Ringkasan Inisiatif Ekonomi Hijau di Papua Inisiatif/Proyek Sektor Aktor Kunci Green Economic Growth (GEG) Agripreneurship.
UMKM Pemerintah.
FCDO/NIRAS.
Petani.
UMKM Ekowisata Raja Ampat Pariwisata.
Konservasi KKP.
Masyarakat Adat.
Operator Tur Ekowisata Arfak Inisiatif/Proyek Pariwisata.
Konservasi Sektor Masyarakat Adat.
Aktor Kunci Charles Roring Pertanian Organik Sorong Pertanian Pemerintah.
Perguruan Tinggi.
Kelompok Tani Dampak Positif Utama Peningkatan nilai tambah produk ekonomi mikro, diversifikasi mata Peningkatan pelestarian budaya dan ekosistem laut.
Pemberdayaan Dampak Positif Utama komunitas sebagai pengelola dan pengakuan kearifan lokal, perlindungan Peningkatan kualitas produk, keberlanjutan lahan, pengetahuan teknis Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A Model-model yang berhasil ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi hijau yang efektif di Papua bergantung pada penguatan aset yang sudah ada yakni pengetahuan lokal, komoditas khas, dan struktur sosial adat.
Berbeda dengan model ekstraktif yang menganggap tanah adat sebagai "tanah kosong" , model hijau mengakui bahwa pengelolaan lingkungan yang paling efektif telah dipraktikkan oleh masyarakat adat selama bergenerasi-generasi.
Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sosial dan Membangun Pariwisata Ramah Lingkungan ( Ekowisat.
Tanah Papua memiliki beragam lokasi wisata alam yang menakjubkan dan alami, seperti Pantai Base-G.
Holtekamp.
Hamadi.
Ciberi, dan Yacoba di Jayapura.
Potensi ini sangat besar untuk menciptakan bisnis wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dengan melestarikan hutan, lautan, dan kawasan pesisir, sektor pariwisata bisa secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan sektor wisata sangat terlihat.
Contoh keberhasilan dapat dilihat di Pantai Hamadi dan Holtekamp, di mana Kepala Kampung Enggros.
Orgenes Meraudje, merasakan langsung keuntungan ekonomi dari pembangunan penginapan dan objek wisata.
Pendapatan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mengubah cara hidup mereka dari penjualan kelapa menjadi pengelolaan industri pariwisata.
Aturan yang mendukung ekowisata juga telah diperkenalkan.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, contohnya, telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Pedoman Akomodasi Wisata yang Ramah Lingkungan, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan wisata berbasis ekowisata.
Studi kasus mengenai penerapan konsep ekonomi hijau di Taman Nasional Wasur juga memperlihatkan bagaimana pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat terwujud.
Prinsip-prinsip yang diterapkan mencakup keadilan antargenerasi .
enjamin ketersediaan sumber daya untuk masa depa.
, pencegahan dampak buruk terhadap lingkungan .
elalui reforestasi dan upaya menjaga kebersiha.
, serta perlindungan keanekaragaman hayati .
engan fasilitas konservasi untuk hewan dan tumbuhan Pengelolaan daya tarik wisata ini melibatkan partisipasi masyarakat lokal, yang memanfaatkan sumber daya alam dengan biaya minimal untuk meningkatkan mata pencaharian, menunjukkan bahwa nilai intrinsik lingkungan dapat menjadi fondasi ekonomi yang solid.
Namun, tantangan seperti manajemen sampah dari para pengunjung masih ada, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan fasilitas yang memadai.
Keberhasilan proyek-proyek ini sangat tergantung pada kapasitas dan pemahaman masyarakat setempat.
Program GEG, misalnya, menemukan bahwa pendekatan bisnis perlu disesuaikan dengan rendahnya tingkat literasi finansial, menggunakan alat yang lebih sederhana seperti kanvas Di samping itu, hanya penyediaan manual tidaklah cukup.
staf lapangan harus dikerahkan untuk memberikan pelatihan langsung tentang penggunaan dan pemeliharaan alat serta mesin.
Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan transfer teknologi yang sesuai dengan konteks serta tingkat keterampilan lokal adalah hal yang sama pentingnya.
Berikut adalah ikhtisar proyek dan inisiatif ekonomi hijau unggulan di Papua berdasarkan sektor.
Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A Tabel 3.
Proyek dan Inisiatif Ekonomi Hijau Unggulan di Papua Berdasarkan Sektor No Sektor Proyek/Inisiatif Fokus Manfaat/Dampak Pelaksana/Mitra Kegiatan Utama 1 Energi Program PLN Penyediaan Akses listrik PLN.
Pemprov Terbarukan superSUN & listrik desa Papua.
LSM energi, (PLTS, instalasi microterpencil Desa Adat Mikrohidro, hydro di pedesaan melalui energi ketergantungan Off-gri.
Papua surya dan air genset diesel, produktivitas lokal 2 Kehutanan & Proyek REDD Pelestarian Pendapatan Kementerian LHK.
REDD Papua & Papua karbon, konservasi BRGM.
LSM (Konservasi & Barat, program hutan, peningkatan lingkungan (WWF.
Reforestas.
Reforestasi ekonomi desa YKAN).
Komunitas Komunitas Adat Adat 3 Restorasi Program Penanaman Penyerapan KLHK.
BRGM.
Mangrove & Rehabilitasi Pemerintah daerah.
Blue Carbon Mangrove Komunitas nelayan Nasional & mangrove di proyek Blue pesisir selatan peningkatan stok Carbon Indonesia Papua 4 Perikanan Inisiatif ATSEA Pengelolaan Ketahanan KKP.
ATSEA-2.
Berkelanjutan Project (Arafura zona larangan Pemda pesisir, & Pengelolaan & Timor Sea.
Nelayan lokal Pesisir overfishing, nilai Komunitas tambah hasil laut 5 Pariwisata Ekowisata Raja Wisata alam.
Lapangan kerja Pemprov Papua Berkelanjutan / Ampat, program lokal, konservasi Barat.
RARCC.
Ekowisata Stewards for Komunitas lokal.
Nature promosi budaya LSM pariwisata (Tambrau.
6 Pertanian Proyek Integrasi Diversifikasi Dinas Pertanian.
Berkelanjutan Agroforestry tanaman keras pendapatan.
NGO agroforestry, & Agroforestry Syntropic KebarAe dan perbaikan tanah.
Petani lokal Tambrauw, rantai pasok lokal Kakao & Madu Papua 7 Pertambangan Rencana Reklamasi Kurangi dampak KLHK.
Dinas Hijau & Rehabilitasi ESDM.
Perusahaan Rehabilitasi Tambang Papua, lapangan kerja Pascatambang pilot Revegetasi pengembangan baru pascaKomunitas lokal Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A area bekas Skema nasional Danantara W2E, potensi model regional di Papua Pengolahan TPA terbuka Manajemen Limbah & Waste-toEnergy Desa Energi Berdikari (DEB) Malasigi Energi Terbarukan Pemanfaatan PLTS untuk berbasis hutan Taman Nasional Wasur.
Papua Ekowisata Penerapan prinsip keadilan Listrik tambahan, kurangi polusi, kota lebih bersih Kementerian ESDM.
Pemda.
Swasta.
Komunitas Penghematan dari BBM, peningkatan pendapatan LPHK, pengurangan emisi setiap tahun, perlindungan hutan Penerapan Konsep Green Economy di Taman Nasional Wasur PT Pertamina Hulu Energi.
LPHK Belempe.
Pemprov Papua Barat Pengelola TN Wasur.
Masyarakat lokal.
Pemerintah Penguatan Fondasi Sosial: Partisipasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berkeadilan tidak dapat terwujud tanpa fondasi sosial yang kuat, terutama yang menjamin hak-hak masyarakat adat.
Meskipun kerangka hukumnya telah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang Masyarakat adat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan di Tanah Papua.
Mereka berhak untuk mengajukan usulan kawasan konservasi dan memperoleh perlindungan serta pengembangan untuk kearifan lokal Pengakuan serta pemberdayaan terhadap masyarakat adat bukan hanya sekedar partisipasi, melainkan penempatan mereka sebagai pengambil keputusan yang krusial dan pelindung tanah serta sumber daya warisan mereka, dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.
Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat top-down kemungkinan besar tidak akan efektif tanpa pengakuan dan dukungan yang tulus dari para aktor lokal tersebut.
Masyarakat adat berada dalam posisi yang sangat rentan terkait dengan kehilangan lahan akibat tindakan perusahaan.
Pengabaian terhadap hak-hak ini bukanlah suatu kebetulan.
merupakan hasil yang logis dari ketidakmampuan negara dalam menegakkan peraturan hukumnya sendiri.
Kekurangan ini mengurangi kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintahan dan menegaskan pandangan bahwa program pembangunan yang ada, meskipun memiliki berbagai label, akan selalu menguntungkan segelintir individu di lingkungan Untuk itu, tanpa adanya dasar kepercayaan yang kokoh serta perlindungan hukum yang jelas terhadap tanah adat, setiap usaha yang menyandang label "ekonomi hijau" berisiko menjadi program dari atas ke bawah lainnya yang hanya mengulangi pola eksploitasi yang telah terjadi sebelumnya, karena itu Lembaga seperti Yayasan EcoNusa dan KOBUMI secara aktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis masyarakat di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku melalui pemberdayaan komunitas setempat serta penguatan ekosistem bisnis yang berorientasi pada komunitas.
JERAT Papua juga berkolaborasi dengan masyarakat adat di Supiori dan Boven Digoel untuk mengembangkan model ekonomi hijau dan biru yang berbasis pada kampung, dengan menggabungkan kearifan Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A lokal dalam proses konservasi dan pemanfaatan sumber daya.
Partisipasi masyarakat adat dan kearifan lokal merupakan kekuatan unik.
Peran sentral masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi fondasi yang kuat untuk implementasi ekonomi hijau yang kontekstual dan berkelanjutan.
Beberapa studi kasus dan praktik terbaik di Papua memberikan gambaran konkret tentang implementasi ekonomi hijau di lapangan, menyoroti keberhasilan dan tantangan yang dihadapi:
Taman Nasional Wasur Penerapan ide ekonomi berkelanjutan di lokasi wisata Taman Nasional Wasur di Papua menggambarkan bagaimana pembangunan yang menghargai lingkungan dapat diwujudkan.
Pengelolaan Taman Nasional Wasur memadukan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Ini mencakup prinsip keadilan untuk generasi yang akan datang, yang menjamin bahwa sumber daya alam dan potensi ekonomi akan tetap dapat dinikmati serta dikelola oleh generasi yang akan datang.
Selain itu, prinsip pencegahan kerusakan lingkungan diterapkan dengan pemasangan tanda peringatan untuk menjaga kebersihan, serta upaya reforestasi melalui penanaman pohon, demi menjaga keberlangsungan hidup vegetasi dan juga kenyamanan para pengunjung.
Pelestarian keanekaragaman hayati pun menjadi perhatian utama, dengan adanya fasilitas konservasi bagi fauna dan flora endemik Papua di area perkemahan, yang memungkinkan mereka untuk hidup dan berkembang tanpa gangguan.
Pengelolaan area wisata ini melibatkan masyarakat setempat, yang memanfaatkan potensi alam dengan biaya yang rendah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, menunjukkan bahwa nilai intrinsik dari lingkungan dapat berfungsi sebagai fondasi ekonomi yang kuat.
Namun, tantangan seperti pengelolaan limbah dari pengunjung masih tetap ada, menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan fasilitas yang memadai.
Model Pembangunan Berbasis Kampung (Supiori.
Boven Digoe.
JERAT Papua memfasilitasi pengembangan model ekonomi berkelanjutan yang berbasis komunitas di Kabupaten Supiori dan Boven Digoel, dengan menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal.
Di Supiori, masyarakat adat memulai upaya konservasi serta mengolah buah mangrove yang dikenal sebagai 'aibon' menjadi tepung dan nasi.
Langkah ini bertujuan untuk melestarikan ekosistem mangrove sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, dengan melibatkan pemilik hak ulayat dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Di Boven Digoel, kelompok perempuan berinisiatif untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan halaman rumah mereka untuk menanam sayuran organik, seperti sawi dan kangkung.
Tindakan ini mendukung kemandirian pangan serta menciptakan usaha kecil yang berkelanjutan.
Sekolah Kampung Mindiptana diakui sebagai contoh pendidikan alternatif yang mengedepankan kearifan lokal serta menanamkan kesadaran lingkungan dan prinsip ekonomi hijau kepada generasi muda sedari awal.
Keberhasilan inisiatif berskala kecil dan berbasis komunitas ini, seperti pengolahan mangrove 'aibon' dan usaha pertanian pekarangan oleh wanita, membuktikan bahwa model ekonomi hijau ini dapat memberikan hasil yang berarti.
Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyalin dan memperluas model-model ini ke daerah lain di Papua.
Hal ini akan membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, akses pasar yang lebih baik, dan pelatihan berkelanjutan, seperti yang dianjurkan dari pengalaman program GEG, agar inisiatif ini dapat berkembang dari skala lokal menjadi kontributor utama bagi ekonomi hijau di kawasan tersebut.
Secara keseluruhan, berbagai studi kasus dan praktik terbaik ini menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi pijakan unik untuk keberlanjutan di Papua.
Keberhasilan penerapan ekonomi hijau sangat terkait dengan pengintegrasian kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat adat.
Ini bukan hanya tentang "pemberdayaan," tetapi juga pengakuan terhadap sistem pengetahuan dan praktik pengelolaan sumber daya yang telah diwariskan secara turuntemurun.
Ini menandakan bahwa solusi yang efektif di Papua biasanya bersifat endogen, bukan Talakua.
Kusuma.
Karsinah.
Menggerakkan Ekonomi Hijau Berbasis A semata dari luar, dan bahwa pendekatan "bottom-up" yang memperhatikan konteks budaya adalah kuncinya.
KESIMPULAN
Tanah Papua menyimpan potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, didorong oleh sumber daya alam yang melimpah serta pengetahuan lokal dari masyarakat adat yang kaya.
Sebuah kebijakan yang komprehensif telah dibangun baik di tingkat pusat maupun daerah, menunjukkan dedikasi pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada rendah karbon dan berkelanjutan.
Beragam program inovatif di bidang pertanian, perikanan, energi terbarukan, dan ekowisata telah memberikan hasil positif yang signifikan, dengan penekanan pada penguatan komunitas lokal serta pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan.
Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat adat, terbukti menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan ini.
Namun, pengembangan ekonomi hijau di Papua masih menghadapi berbagai tantangan Hal ini meliputi kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga, terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan investasi yang cukup, kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta tingkat pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif terhadap praktik eksploitasi sumber daya.
Rintangan geografis dan logistik juga menambah tingkat kesulitan, sementara masalah pengelolaan limbah di lokasi wisata dan ancaman deforestasi terus menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius.
REFERENSI