JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
p-ISSN : 2808-8786 .
VOL 4.
No.
Oktober 2024, pp.
64 - 73
e-ISSN : 2798-1355 .
http://journal.
id/index.
php/dinamika Kapitalisme Sebagai Sebuah Risiko Dalam Pembangunan IKN Didik Bagus Setiawan1.
Daryono Daryono2.
Eka Ratna Amelia3.
Eduwin Eduwin4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Mulawarman1,2,3,4 Jl.
Muara Muntai.
Kampus Gunung Kelua.
Samarinda 75119.
Kalimantan Timur.
Indonesia 1,2,3,4 Email: goes.
gove@gmail.
com1, daryono@fisip.
id2, ekaratnaamelia@gmail.
sp@gmail.
ARTICLE INFO
Article history:
Received 07 Juni 2024
Reeived in revised form 20 Juni 2024
Accepted 14 Agustus 2024
Available online 30 Oktober 2024
ABSTRACT
This research explores the impact of relocating the capital city (IKN) in Indonesia.
Government regulations provide facilities for investors, while global risks, according to Ulrich Beck's concept, continue to evolve in the context of modern society.
The history of capital relocation is traced from colonial times to the present, with a focus on security reasons.
This study employs a literature review method to gather and analyze data from various sources such as articles, books, and journals.
The results of this analysis are then used as a basis for a concrete and exploratory discussion of the issues under investigation.
The study's findings indicate both pros and cons regarding the relocation of the capital.
Economic evaluations suggest that the impact on economic growth may not be In conclusion, this research highlights that the relocation of the capital is a complex issue, and a thorough evaluation is necessary to understand its impact on Indonesian society and the economy.
Keywords: Relocation of National Capital.
Economic Impact.
Global Risk.
History of Relocation.
Complex Evaluation.
Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi dampak pemindahan ibu kota negara (IKN) di Indonesia.
Regulasi pemerintah memberikan fasilitas untuk investor, sementara risiko global, menurut konsep Ulrich Beck, terus berkembang dalam konteks masyarakat modern.
Sejarah pemindahan IKN ditelusuri dari zaman kolonial hingga saat ini, dengan fokus pada alasan keamanan.
Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka .
iteratur revie.
untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai landasan untuk pembahasan yang konkret dan eksploratif terhadap permasalahan yang diteliti.
Hasil kajian menunjukkan pro dan kontra terkait pemindahan IKN.
Evaluasi ekonomi menyiratkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi mungkin tidak signifikan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan IKN merupakan isu kompleks, dan evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami dampaknya pada masyarakat dan ekonomi Indonesia.
Kata Kunci: Pemindahan Ibu Kota Negara.
Dampak Ekonomi.
Risiko Global.
Sejarah Relokasi.
Evaluasi Kompleks.
PENDAHULUAN
Para ilmuwan sepakat bahwa kapitalisme adalah revolusi mendasar dalam pembentukan masyarakat Sistem ekonomi kapitalis adalah produk dari teori Adam Smith yang lahir pada abad ke-17, teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan sempurna, dengan meniadakan Received 07 Juni, 2024.
Revised 20 Juni, 2024.
Accepted 14 Agustus, 2024 p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 sama sekali intervensi pemerintah, teori Adam Smith ini dapat bertahan sampai saat sekarang dengan bentuk baru hasil adaptasi terhadap perubahan ekonomi dunia.
Ulrich Beck sebagai salah satu pakar teoritis yang membahas tentang risiko di akhir abad ke- 20 hingga awal abad ke- 21 sebagai masyarakat modern untuk dapat mengantisipasi atau mengelola segala risiko yang mungkin saja terjadi.
Terdapat tiga ciri-ciri dari risiko global, yaitu bagaimana risiko global bersifat dilokalisasi, yang mana risiko global tidak hanya akan mencercah satu wilayah saja, namun dapat menyerang wilayah lain, atau dampaknya juga akan melebar ke banyak wilayah.
Tidak hanya satu wilayah yang akan terdampak dari terjadinya risiko global, melainkan wilayah lain juga dapat berpotensi terkena dampaknya, baik wilayah yang berdekatan dengan lokasi pusat terjadinya risiko, ataupun wilayah yang lokasinya jauh dari pusat terjadinya risiko.
Ciri lain dari risiko adalah bagaimana dampak yang terjadi akibat kemungkinan kerusakan akibat proses teknologi tersebut telah menyebar luas dan tak terhitung.
Kapitalisme sejak awal kemunculannya memiliki ambisi untuk melakukan dehumanisasi masyarakat, caranya dengan berusaha memudarkan kehidupan sosial, membuat kebebasan serta komunikasi menjadi semata-mata modal bisnis, dengan menjadikan masyarakat sebagai pekerja, untuk kebutuhan alat produksi (Rosa.
Prasetyo, 2022: .
Kapitalisme kemudian menempatkan posisinya sebagai sebuah orde dengan penempatan Borjuis sebagai produsen, yang membentuk sistem pengetahuan tentang komoditas (Prasetyo, 2013: .
Sistem kapitalisme hadir, memang ditujukan untuk menciptakan industri secara besar-besaran.
Dikarenakan 57% penduduk Indonesia tinggal di pulau jawa, yang terdiri dari 150 juta lebih orang, dan 59% kontribusi ekonomi pulau jawa terhadap PDB nasional pada tahun 2020 terdiri dari Jakarta sebagai ibu kota negara, pemindahan ibu kota negara menjadi sangat penting (Buku Saku IKN Bappena.
Banyak pendapat para pakar yang turut melatarbelakangi alasan dan urgensi pemindahan ibu kota, diantaranya kondisi Jakarta pada saat ini sudah tidak representatif lagi untuk menjadi ibu kota negara diakibatkan alasan lingkungan seperti tingkat kemacetan yang serius dengan Indeks kemacetan di peringkat ke-7 dari 403 kota di 56 negara (Tomtom, 2.
Kemacetan yang tinggi menyebabkan polusi udara, jumlah penduduk, daya dukung, banjir, equity, dan kualitas udara terburuk di dunia (AirVisual.
Agustus 2.
TINJAUAN PUSTAKA
Kapitalisme Modern Kapitalisme di era modern telah mengalami evolusi dengan penekanan pada globalisasi, digitalisasi, dan neoliberalisme.
Literatur terbaru mencakup :
Thomas Piketty .
Dalam bukunya "Capital in the Twenty-First Century," Piketty membahas bagaimana akumulasi kapital dan ketimpangan ekonomi telah berkembang di era modern, memperlihatkan bagaimana kapitalisme cenderung memperbesar kesenjangan sosial.
David Harvey .
Dalam "The Enigma of Capital," Harvey mengeksplorasi krisis yang berulang dalam kapitalisme dan dampaknya terhadap pembangunan kota, termasuk gentrifikasi dan privatisasi ruang publik.
Risiko dan Kapitalisme Literatur baru-baru ini telah mengkaji bagaimana kapitalisme menciptakan dan mengelola Ulrich Beck .
: Dalam karyanya "World at Risk," Beck mengembangkan lebih lanjut teorinya tentang masyarakat risiko, menyoroti bagaimana globalisasi dan kapitalisme meningkatkan risiko sosial dan lingkungan yang tidak terduga.
Anthony Giddens .
: Dalam "Modernity and Self-Identity," Giddens membahas bagaimana modernitas dan kapitalisme meningkatkan kesadaran risiko individu dan kolektif, serta bagaimana masyarakat mencoba mengatasi risiko-risiko ini.
Kapitalisme dalam Pembangunan Kota Baru Penelitian dan kasus konkret tentang pembangunan kota baru di bawah pengaruh kapitalisme memberikan wawasan tentang risiko yang mungkin dihadapi:
Edward Glaeser .
: Dalam "Triumph of the City" Glaeser mengeksplorasi bagaimana kapitalisme dan pasar bebas mempengaruhi pertumbuhan kota, serta potensi risiko dan manfaat yang terkait.
Richard Florida .
: Dalam "The New Urban Crisis" Florida membahas bagaimana perkembangan kapitalisme di kota-kota besar menciptakan krisis baru seperti ketidaksetaraan, gentrifikasi, dan penurunan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat tertentu.
Neoliberalisme dan Pembangunan Kapitalisme Sebagai Sebuah Risiko Dalam Pembangunan IKN (Didik Bagus Setiawa.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Kebijakan neoliberal sering kali dikaitkan dengan pembangunan yang dipengaruhi oleh kapitalisme, yang membawa serta risiko tertentu:
David Harvey .
: Dalam "The Ways of the World" Harvey menjelaskan bagaimana kebijakan neoliberal mempengaruhi urbanisasi dan pembangunan kota, dengan risiko privatisasi dan marginalisasi komunitas lokal.
Naomi Klein .
: Dalam "This Changes Everything: Capitalism vs.
The Climate," Klein mengkritik kapitalisme dan kebijakan neoliberal yang merusak lingkungan, terutama dalam konteks pembangunan dan proyek besar.
Dampak Sosial dan Lingkungan dari Kapitalisme Dampak sosial dan lingkungan dari kapitalisme dalam pembangunan kota baru seperti IKN perlu dianalisis:
Jason W.
Moore .
: Dalam "Capitalism in the Web of Life," Moore mengkaji bagaimana kapitalisme mempengaruhi ekosistem global, mengidentifikasi risiko ekologi yang muncul dari pembangunan yang didorong oleh kapitalisme.
Rob Nixon .
: Dalam "Slow Violence and the Environmentalism of the Poor," Nixon mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pembangunan kapitalis terhadap lingkungan dan komunitas miskin.
Studi Kasus Pembangunan IKN dan Konteks Indonesia Studi kasus spesifik tentang pembangunan IKN dan konteks Indonesia :
Jeffrey Winters .
: Dalam "Oligarchy," Winters membahas peran oligarki dalam politik dan ekonomi Indonesia, yang relevan untuk memahami bagaimana kapitalisme berperan dalam pembangunan IKN.
Tania Li .
: Dalam "LandAos End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier," Li mengeksplorasi dampak kapitalisme pada masyarakat adat di Indonesia, yang relevan untuk memahami risiko dalam pembangunan IKN.
Manajemen Risiko dalam Pembangunan Pendekatan terbaru dalam manajemen risiko untuk mengatasi dampak kapitalisme dalam Bent Flyvbjerg .
: Dalam "Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition," Flyvbjerg memberikan wawasan tentang manajemen risiko dalam proyek-proyek besar, yang relevan untuk pembangunan IKN.
Paul Collier .
: Dalam "The Future of Capitalism," Collier membahas bagaimana mengelola risiko dan mencapai pembangunan inklusif dalam sistem kapitalis.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka .
iterature revie.
untuk mengeksplorasi dampak pemindahan ibu kota negara (IKN) di Indonesia.
Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan jurnal.
Langkah-langkah penelitian meliputi:
Pengumpulan Data : Data dikumpulkan dari sumber-sumber akademis yang kredibel, termasuk artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan dengan topik pemindahan IKN dan konsep risiko dalam masyarakat modern.
Analisis Data : Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan argumen utama terkait pemindahan IKN.
Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai perspektif yang ada dalam literatur, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemindahan IKN.
Sejarah Pemindahan IKN : Penelitian ini menelusuri sejarah pemindahan ibu kota negara dari zaman kolonial hingga saat ini, dengan fokus pada alasan keamanan dan kebijakan pemerintah yang memberikan fasilitas kepada investor.
Penelusuran sejarah ini membantu dalam memahami konteks dan latar belakang keputusan pemindahan IKN.
Evaluasi Ekonomi dan Sosial : Penelitian ini juga mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial dari pemindahan IKN.
Evaluasi ekonomi mencakup analisis potensi pertumbuhan ekonomi dan implikasinya, sementara evaluasi sosial mempertimbangkan dampak pada masyarakat, termasuk pro dan kontra yang muncul di berbagai kalangan.
Konsep Risiko Global : Menggunakan konsep risiko global dari Ulrich Beck, penelitian ini mengkaji bagaimana risiko-risiko global dan modernisasi mempengaruhi pemindahan IKN dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini.
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
Vol.
No.
Oktober 2024, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Pembahasan : Hasil analisis pustaka digunakan sebagai landasan untuk pembahasan yang konkret dan eksploratif terhadap permasalahan yang diteliti.
Pembahasan ini mencakup berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu pemindahan IKN.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1 Hasil Penelitian Kapitalisme hari ini tidak hanya dilihat sebagai proses ekonomi namun dipandang sebagai peradaban yang berakar pada ideologi dan kemudian mencerminkan cara hidup.
Dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Prosperity of a Nation, yang diterbitkan pada tahun 1776.
Adam Smith berpendapat bahwa setiap orang harus diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam lingkungan yang bebas dari campur tangan pemerintah.
Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan dalam lingkungan persaingan yang ketat dikenal sebagai sistem organisasi ekonomi yang disebut kapitalisme (Milton H.
Spencer, 1.
Sistem ekonomi kapitalis sebagai pilar yang menjadi pilihan adalah suatu sistem yang bergantung sepenuhnya pada hak milik swasta .
rivate propert.
, tangan yang tak terlihat .
nvisible han.
, individualisme ekonomi Laissez-faire, persaingan dan pasar-pasar bebas, dan kelangkaan.
Kapitalis kemudian menjalankan proses produksi untuk menghasilkan komoditi dimana nilai lebih dan bagian yang tidak dibayar dari upah kerja, dieksploitasi oleh dan untuk kapitalis (Batubara & Rachman.
Mengetahui cara mengelola risiko dapat membantu kita cepat dan tepat memperbaiki kerusakan yang mungkin terjadi dari bencana dan bahaya.
Selain itu, memiliki pengetahuan tentang risiko akan memungkinkan kita untuk meminimalkan terjadinya bencana dan bahaya.
Menurut konsep Beck, risiko adalah kemungkinan kerusakan yang dapat disebabkan oleh proses teknologi atau proses lainnya.
Masyarakat modern rentan terhadap risiko global karena kepentingannya yang lebih kompleks daripada masa lalu.
Untuk itu masyarakat harus sadar dengan mengurangi ketergantungan akan industry kapitalisme, langkah Ae langkah antara lain dengan strategi Penguatan Sosial (Macht Vormin.
dan Penyadaran Sosial (Macht Wendin.
Untuk memenangkan perlawanan terhadap kapitalisme ekonomi kita harus mengukur kekuatan-kekuatan masyarakat.
Kekuatan umat Islam Indonesia ini adalah kekuatan pokok dan lebih baik jika kita dapat menguatkan masyarakat yang beragama lain, karena yang akan terjadi adalah kekuatan seluruh bangsa Indonesia yang dipelopori oleh umat Islam dalam melawan kapitalisme ekonomi.
Dengan kekuatan inilah maka perlawanan kita menjadi mudah untuk mengalahkan musuh sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang kokoh" (As-saff.
Rencana pemerintah untuk merelokasi ibu kota negara (IKN) menjadi topik yang hangat dibicarakan saat ini.
Pasca pengumuman hasil pemilihan langsung presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, pada akhir April 2019.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappena.
menyampaikan hasil kajian tentang relokasi ibu kota negara melalui rapat terbatas kabinet.
Pengumuman Bappenas ini mendapatkan respons pro dan kontra dari beberapa pihak terkait dengan rencana relokasi IKN tersebut.
Hasil studi melihat wacana pemindahan ibu kota negara terjadi pada beberapa rezim pemerintah, yaitu:
Masa Presiden Soekarno Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya muncul pertama kali pada 1950-an.
Saat meresmikan pembangunan Kota Palangka Raya pada Tahun 1957.
Presiden Soekarno mewacanakan rencana pemindahan lokasi ibu kota ke daerah tersebut.
Palangkaraya adalah kota baru yang dibangun dengan membuka hutan di pinggir sungai Kahayan.
Kalimantan Tengah.
Masa Presiden Soeharto pada masa Orde Baru Semasa Orde Baru.
Presiden Soeharto juga mewacanakan pemindahan lokasi Ibu Kota ke Jonggol melalui Keppres 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Rencana pemindahan ibukota.
Joogol berada di Kota Bogor yang berjarak 60 Kilometer dari Jakarta.
Joggol memiliki lahan kosong seluas 30.
000 Hektar yang siap dijadikan tujuan pembangunan Ibu Kota Masa Presiden BJ Habibie Pasca reformasi.
Presiden BJ Habibie juga pernah mewacanakan kemungkinan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Sidrap.
Sulawesi Selatan.
Alasan Habibie, daerah ini juga bisa dianggap berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Kapitalisme Sebagai Sebuah Risiko Dalam Pembangunan IKN (Didik Bagus Setiawa.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Tepatnya di tahun 2010, rencana pemindahan ibu kota diwacanakan akan pindah ke Kabupaten Banyumas.
Purwokerto.
Jawa Tengah.
Masa Presiden Joko Widodo Pada era kepemimpinan ini tampaknya melebihkan usaha mewujudkan gagasan lama Presiden Soekarno untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakara ke Palangka Raya.
Bukan sekadar alasan politis tapi sudah saatnya keruwetan Kota Jakarta saat ini, terutama menyangkut transportasi dan lingkungan hidupnya, hanya bisa diurai dengan memecah konsentrasi kegiatan nasional ke luar Jakarta, terutama luar Jawa.
Pemindahan ibu kota bukan perkara mudah.
Butuh waktu cukup lama untuk menyiapkan infrastruktur dasar penunjang pusat pemerintahan.
Infrastruktur dasar itu meliputi jalan, transportasi, air bersih, hingga energi listrik yang memadai.
Presiden Joko Widodo meminta Bappenas menggelar kajian pemindahan Ibu Kota negara dengan maksud mendorong diversifikasi pusat pertumbuhan.
Bila rencana ini benar-benar terealisasi, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, bisa dikurangi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappena.
Bambang Soemantri Brodjonegoro menambahkan kajian Bappenas terhadap rencana pemindahan Ibu Kota negara masih memerlukan proses panjang.
Pemindahan Ibu Kota Negara harus benarbenar memperhatikan rasionalitas ekonomi dan kecukupan anggaran dan mengkaji skema pembangunan ibu kota baru yang tidak memberatkan APBN dan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang, pada Jumat.
April 2017.
Salah satu alasan pemerintah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota ialah karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.
Pulau Jawa terlalu mendominasi perekonomian Indonesia.
Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke pulau lain adalah salah satu cara yang efektif untuk mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Bhima Yudhistira Adhinegara.
Pengamat Ekonomi, menilai, pemindahan ibu kota misalnya ke Kalimantan, bisa menciptakan pusat ekonomi baru di Indonesia.
Selain munculnya magnet baru ekonomi, pemindahan ibu kota juga dipastikan akan mendorong pembangun infrastuktur di wilayah sekitarnya, termasuk di dalamnya transportasi .
com, 3/.
Ada beberapa pilihan mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Negara, diantaranya:
Pindahnya Ibu Kota ke kota lainnya, maka Kantor Presiden dan Kantor Pemerintahan kementerian/lembaga (K/L) juga akan berpindah ke kota yang baru di tuju.
Sementara.
Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Pemindahan pusat pemerintahan saja, sedangkan Ibu Kota Negara tetap Jakarta, maka proses politiknya lebih sederhana dan masih menjadi domain pemerintah.
DPR cukup mengetahui saja.
Pemindahan Ibu Kota tidak hanya bertujuan tunggal, melainkan harus mencakup berbagai rencana strategis untuk pembangunan ekonomi, pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang saling mendukung dan berinteraksi.
Strategi ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dalam pembangunan yang tidak merata, menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
Jakarta dan Pulau Jawa, sebagai episentrum yang kuat, menyebabkan program pembangunan di luar Jawa tidak efektif.
Pemindahan Ibu Kota dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan di Jawa dan luar Jawa.
Selain itu, pemindahan ini juga akan menjadi simbol nasionalisme baru dan kebersamaan di Indonesia, dengan Kalimantan sebagai titik tengah yang menyatukan berbagai wilayah Indonesia.
Tidak banyak penelitian tentang IKN yang dilakukan sejak pengumuman pemerintah tentang rencana pemindahan IKN setelah pemilihan presiden 2019.
salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Inde.
pada tahun 2019.
Untuk penelitian Indef ini, model ekonomi keseimbangan umum, juga dikenal sebagai Model Keseimbangan Umum Kompetitif (CGE).
Menurut hasil penelitian, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan Gross National Expenditure (GNE) tidak dipengaruhi oleh pemindahan IKN (Silaban, 2.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia.
Jatam.
Jatam Kaltim.
Pokja 30.
Pokja Pesisir dan Nelayan.
Trend Asia.
Walhi, dan Walhi Kaltim juga sejalan dengan pendapat Indef.
Rekomendasinya, pertama, agar pemerintah mencabut dan membatalkan rencana pemindahan IKN baru dengan cara memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat.
Kedua, memulihkan krisis sosial ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur (Johansyah dkk, 2.
Sementara pihak yang pro .
alam hal ini para pakar yang dimintakan pendapatnya oleh Bappena.
terhadap pemindahan IKN juga banyak, namun persetujuan pindah IKN itu pun tetap harus memenuhi JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA) Vol.
No.
Oktober 2024, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 persyaratan yang menyertainya (Cipta, 2.
Tim penyusun dari Fakultas Geografi UGM merekomendasikan pemindahan IKN dengan persyaratan pelaksanaannya .
adanya justifikasi mendetail tentang urgensi pemindahan IKN secara fungsional dari penetapan IKN harus pindah atau tidak perlu segera dilakukan, karena akan mempengaruhi kepastian usaha dan perekonomian di Indonesia dan juga berpengaruh pada kesiapan masyarakat secara sosial dan politik.
perlu didorong dengan adanya kampanye besarbesaran agar keputusan pemindahan IKN segera dilakukan (Rijanta dkk.
, 2.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Sistem ekonomi kapitalis adalah produk dari teori Adam Smith yang lahir pada abad ke17, teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan sempurna ,dengan meniadakan sama sekali intervensi pemerintah, teori Adam Smith ini bertahan sampai pada tahun 1930, namun dengan terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973, mengilhami kembali munculnya sistem ekonomi kapitalis dengan nama baru sistem ekonomi neoliberalisme.
Ulrich Beck menerangkan bahwa terdapat tiga ciri-ciri dari risiko global, yaitu bagaimana risiko global bersifat dilokalisasi, yang mana risiko global tidak hanya akan mencercah satu wilayah saja, namun dapat menyerang wilayah lain, atau dampaknya juga akan melebar ke banyak wilayah.
Tidak hanya satu wilayah yang akan terdampak dari terjadinya risiko global, melainkan wilayah lain juga dapat berpotensi terkena dampaknya, baik wilayah yang berdekatan dengan lokasi pusat terjadinya risiko, ataupun wilayah yang lokasinya jauh dari pusat terjadinya risiko.
Ciri lain dari risiko adalah bagaimana dampak yang terjadi akibat kemungkinan kerusakan akibat proses teknologi tersebut telah menyebar luas dan tak terhitung.
Risiko yang tercipta dari tangan para kapitalis nampaknya semakin menjadi sesuatu yang tidak ada ujungnya.
Ibu kota negara adalah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan negara, dan biasanya berfungsi sebagai pusat perkantoran dan tempat di mana para pemimpin negara berkumpul.
Tidak ada definisi resmi tentang apa yang dianggap sebagai ibu kota di Indonesia.
Walau bagaimanapun, berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan sebagai lokasi lembaga pusat baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, perwakilan negara asing, dan kantor lembaga internasional.
Jakarta sebagai ibu kota negara menghadapi banyak tantangan sosial, politik, ekonomi, dan ekologi, termasuk :
Pemerintahan sentralitis melihat dinamisnya kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman ekosistem wilayah negara kepulauan.
Krisis ekologi, yang mencakup pencemaran udara, pencemaran air tanah, air bersih, banjir teratur, tata ruang yang semrawut, dan munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman secara alami jakarta memang rawan terhadap banjir, karena terletak pada kipas aluvial yang berkembang dari selatan .
dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun.
Kemudian saat ini telah terbit UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan poin substansi pengaturan sebagai berikut Pembentukan Ibu Kota Nusantara sebagai IKN di daerah kabupaten paser penajam utara Kalimantan timur dan badan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Pengaturan peta delineasi kawasan strategis nasional IKN dan rencana induk IKN Penataan ruang dan pertanahan serta pengalihan status hak atas tanah, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, penanggulangan terhadap bencana, serta sektor pertahanan dan keamanan IKN Lembaga Negara.
Aparatur Sipil Negara.
Perwakilan Negara Asing.
Dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional di IKN untuk dilakukan pemindahan kedudukan Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN.
Penyusunan Rencana Kerja.
Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Tata Kelola Barang Milik Negara dalam rangka pemindahan IKN.
Partisipasi masyarakat dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN.
Adapun peraturan turunan dalam UU IKN adalah sebagai berikut :
Rancangan Peraturan Pemerintah terkait kewenangan khusus Badan otorita .
, pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara .
, penyusunan rencana Kapitalisme Sebagai Sebuah Risiko Dalam Pembangunan IKN (Didik Bagus Setiawa.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara .
, tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara .
, pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan pemindahan IKN .
, persiapan dan/atau pembangunan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara .
, susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden .
Perpres terkait perincian dan perubahan rencana induk ibu kota nusantara .
, struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara .
, pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara .
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN .
, mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional .
asal 22 ) Keppres terkait penetapan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara .
, penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara .
Dalam ketentuan peralihan pada pasal 40 ayat 1 UU IKN: a.
mengubah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat.
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan.
Kabupaten Malinau.
Kabupaten Kutai Barat.
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur b.
Pasal 3.
Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila sudah ada Keppres terkait penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara 2 tahun sejak UU IKN disahkan maka Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU IKN.
Skema Pendanaan Pembangunan IKN Anggaran IKN telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 sebagai Major Project Pengembangan Kawasan Perkotaan sebesar 466 Triliun untuk pembangunan fisik.
Dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN.
Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun sumber-sumber pendanaan pembangunan IKN berdasarkan Rencana Induk IKN adalah sebagai berikut:
APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan dengan beberapa skema di antaranya KPBU Tarif (User Paymen.
berupa pengembalian investasi berupa pembayaran dari pengguna .
ser paymen.
dan KPBU availability payment berupa pengembalian investasi berupa pembayaran ketersediaan layanan .
vailability paymen.
Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain: .
BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta.
BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan.
Skema pendanaan lainnya .
reative financing, seperti crowdfunding dan dana dari filantropi.
Terdapat juga kebijakan Surat Berharga Syariah Negara untuk ikut menopang pembiayaan pelaksanaan pembangunan di IKN.
Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014.
Beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:
Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp 86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp 99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.
Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN.
Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 Ae 2023 dengan alokasi total Rp 326,37 miliar.
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
Vol.
No.
Oktober 2024, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021.
Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp 13,43 miliar pada tahun 2021.
Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018 s.
2021 mencapai total Rp 53,9 miliar.
Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.
447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia Adapun proyek-proyek infrastruktur utama dan pendukung IKN yang akan dibangun adalah sebagai berikut:
Pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI .
angkalan milite.
Pengadaan lahan dan infrastruktur dasar .
alan akse.
Diplomatic Compound .
Ruang terbuka hijau .
ermasuk taman buday.
Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI dengan Skema APBN (Langsun.
Infrastruktur dasar dan utilitas .
elain yang telah tercakup dalam APBN).
Rumah Dinas ASN/TNI/POLRI .
elain yang telah tercakup dalam APBN).
Gedung Eksekutif.
Legislatif dan Yudikatif.
Peningkatan konektivitas .
andara, pelabuhan, dan jalan tol/non-to.
Sarana pendidikan, museum, dan sarana kesehatan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Perumahan umum.
Pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta.
Science-technopark.
Sarana kesehatan swasta.
Pusat perbelanjaan/shopping mall.
Meetings.
Incentives.
Conventions, and Exhibitions (MICE) dengan Skema Swasta & BUMN/D Disamping itu, dalam rangka memaksimalkan sumber pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan dan penyelenggaraan IKN, sumber pendanaan dapat berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara lain melalui skema sewa, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna.
Prinsip Pembangunan Dasar Ekonomi IKN Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh yaitu IKN.
Balikpapan, dan Samarinda akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi yang didesain sebagai berikut :
IKN akan menjadi 'saraf dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT).
IKN juga akan menjadi basis untuk Smart City dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan.
Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan.
Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.
Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional.
Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.
Memperhatikan besarnya cadangan berbagai macam sumber energi di Kalimantan, baik yang tak terbarukan .
maupun terbarukan, segi Auenergy availabilityAy tidaklah akan menjadi persoalan besar bagi ibukota baru di Kalimantan tersebut.
Namun demikian penyediaan energi di Kalimantan nantinya .
ang permintaannya banyak dibangkitkan karena keberadaan IKN) perlu mempertimbangkan banyak hal lainnya.
Mutu .
dari sistem penyediaan energi di Kalimantan juga dituntut untuk semakin baik .
ntuk memenuhi standar sebuah IKN), yang berarti pula peningkatan kebutuhan energi.
Konektivitas energi antar provinsi, bahkan antar propinsi di Kalimantan juga dituntut untuk semakin diperluas/diperbaiki, bahkan mungkin akan dikembangkan setara atau lebih baik daripada yang telah dibangun selama ini untuk melayani pasar di luar Kalimantan.
Sesuai dengan visi Superhub Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi.
Pengembangan keenam klaster tersebut didasarkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang sudah berkembang di Kalimantan Timur serta introduksi sektor-sektor maju yang berorientasi teknologi tinggi dan berkelanjutan yang akan berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian.
Adapun berdasarkan rencana induk IKN terdapat 6 klaster berupa:
Klaster Industri Teknologi Bersih dengan misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan.
Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih Kapitalisme Sebagai Sebuah Risiko Dalam Pembangunan IKN (Didik Bagus Setiawa.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355 untuk mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel surya dan kendaraan listrik roda dua.
Klaster Farmasi Terintegrasi dengan misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik.
Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan.
Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak Klaster Ekowisata inklusif dengan misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur.
Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran.
Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia dengan misi membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur.
Pengembangannya berfokus oleokimia yang didukung menengah hingga tinggi.
pada pengembangan industri petrokimia dan penyediaan tenaga kerja berketerampilan Klaster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti biofuel, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara.
Gagasan ini menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan.
Hal yang menarik dari kajian ini untuk dikaji lebih lanjut ialah sebagai kuterbarukan informasi bagi para pembaca dan pemerhati pemindahan IKN, untuk mendapatkan jawaban mengapa relokasi IKN perlu dilakukan, untuk apa dan untuk kepentingan siapa? Kemudian apa dampaknya bagi Jakarta sebagai IKN saat ini dan dampaknya bagi IKN yang baru? Apakah rencana pemerintah untuk merelokasi IKN bisa menjadi solusi bagi kondisi yang terjadi di Jakarta saat ini? Apakah relokasi IKN berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, khususnya untuk menyejahterakan rakyat? Waktu yang akan menjawab atas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dengan memindahkan IKN ke pulau Kalimantan Timur.
Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diusulkan:Saran Akademis Evaluasi Berkelanjutan: Lakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) untuk memastikan bahwa tujuan utama, seperti pemerataan pembangunan dan pengurangan ketegangan sosial-ekonomi, tercapai.
Kajian Dampak Sosial dan Ekologi: Adakan kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekologis pemindahan IKN.
Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan masalah baru di lokasi IKN yang baru.
Partisipasi Masyarakat: Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi pemindahan IKN.
Ini akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.
Pengembangan Infrastruktur: Prioritaskan pengembangan infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan fasilitas umum di IKN yang baru.
Pastikan bahwa infrastruktur ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga masa depa Pendanaan Berkelanjutan: Pastikan pendanaan yang berkelanjutan dan transparan untuk pembangunan IKN.
Manfaatkan berbagai skema pendanaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan dukungan pendanaan internasional untuk meminimalkan beban pada APBN.
Kolaborasi Antarwilayah: Tingkatkan kolaborasi antara wilayah IKN baru dan wilayah lainnya, terutama Jakarta.
Ini akan membantu dalam mengatasi dampak negatif pemindahan dan memastikan keberlanjutan pembangunan di kedua wilayah.
Pengawasan dan Akuntabilitas: Bentuk mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa semua tahapan pemindahan dan pembangunan IKN dilakukan sesuai rencana dan tanpa penyimpangan.
JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA)
Vol.
No.
Oktober 2024, pp.
p-ISSN : 2808-8786 e-ISSN : 2798-1355
Pemantauan Risiko Global: Terus pantau dan analisis risiko global yang mungkin berdampak pada IKN
baru, seperti perubahan iklim dan bencana alam, untuk memastikan kesiapan dan mitigasi risiko yang DAFTAR PUSTAKA