JURNAL ILMIAH M-PROGRESS
Vol.
Nomor 2 Juni 2025 p-ISSN 2088-0421.
e-ISSN 2654-461X DOI: 10.
35968/m-pu Jurnal Ilmiah M Progress.
Vol.
No.
2 Juni 2025 https://journal.
id/index.
php/ilmiahm-progress/index PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN JIWA WIRAUSAHA
MASYARAKAT : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
BERDASARKAN METODOLOGI PRISMA
Afriadi1*.
Jhon Veri2 Universitas Putra Indonesia AuYPTK PadangAy.
Sumatera Barat.
Indonesia.
afriadisk003@gmail.
*Korespondensi Penulis Abstrak Penguatan jiwa wirausaha masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi pengangguran, dan mendorong inovasi di tingkat lokal.
Pemerintah memiliki peran vital dalam membangun ekosistem yang mendorong semangat dan kapasitas kewirausahaan, terutama melalui kebijakan publik dan program-program pemberdayaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis kontribusi pemerintah dalam membentuk jiwa wirausaha masyarakat dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis metode PRISMA.
Data dikumpulkan dari empat basis data ilmiah yaitu Google Scholar.
ScienceDirect.
Scopus, dan DOAJ, dengan batasan artikel ilmiah tahun 2022 hingga 2024.
Dari total 312 artikel yang diidentifikasi, 25 artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang relevan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam empat aspek utama: kebijakan prokewirausahaan, pendidikan dan pelatihan, akses permodalan dan inkubasi, serta digitalisasi UMKM.
Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas peran pemerintah sangat dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif, dukungan lintas sektor, serta penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal.
Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi pembangunan kewirausahaan masyarakat secara berkelanjutan Keywords: Pemerintah.
Kewirausahaan.
Jiwa Wirausaha.
Masyarakat.
PRISMA.
SLR
Abstract Strengthening the entrepreneurial spirit within society is essential for fostering inclusive economic growth, reducing unemployment, and encouraging local innovation.
The government plays a critical role in shaping a supportive ecosystem that promotes entrepreneurial values and capacities, particularly through public policy and empowerment programs.
This study aims to systematically review the governmentAos role in developing the entrepreneurial spirit in society using the Systematic Literature Review (SLR) approach based on the PRISMA methodology.
Data were collected from four reputable academic databases: Google Scholar.
ScienceDirect.
Scopus, and DOAJ, limited to journal articles published between 2022 and 2024.
From a total of 312 articles initially identified, 25 articles were selected based on predefined inclusion criteria.
The results indicate that the government contributes in four key areas: pro-entrepreneurship policy, entrepreneurship education and training, access to capital and business incubation, and digital transformation for small The study concludes that the effectiveness of government interventions depends heavily on participatory approaches, cross-sectoral collaboration, and local context alignment.
This review is expected to serve as a reference for developing sustainable strategies to enhance entrepreneurial development at the community level.
Keywords: Government.
Entrepreneurship.
Entrepreneurial Spirit.
Society.
PRISMA.
SLR
404 Manajemen FEB Ae Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
JURNAL ILMIAH M-PROGRESS
Vol.
Nomor 2 Juni 2025
PENDAHULUAN
Menurut Suryaningsih et al.
Kewirausahaan telah menjadi motor pendekatan kewirausahaan berbasis komunitas utama dalam pembangunan ekonomi suatu menumbuhkan semangat berwirausaha karena penciptaan lapangan kerja, pengurangan memperhatikan konteks sosial dan budaya kemiskinan, serta peningkatan daya saing Jiwa wirausaha dalam masyarakat pemerintah daerah juga berperan penting bukan hanya tentang keterampilan bisnis, dalam menjalankan program yang sesuai tetapi juga mencakup semangat inovatif, dengan karakteristik lokal.
Oleh Perkembangan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
transformasi digital turut mengubah cara Pembangunan masyarakat membangun dan menjalankan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran Hal ini menuntut kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika kewirausahaan dukungan dari pemerintah (Prasetyo & Yuliani, 2.
digitalisasi UMKM, integrasi platform daring.
Pemerintah memiliki tanggung jawab Pemerintah serta literasi digital masyarakat agar jiwa strategis dalam menciptakan ekosistem yang relevan dengan zaman.
Yunus & Lestari Fungsi tersebut diwujudkan melalui berbagai .
bentuk intervensi seperti pemberian akses kewirausahaan perlu dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi era Society penyediaan infrastruktur pendukung, hingga regulasi yang mendukung iklim usaha yang Meski Dalam konteks Indonesia, program- program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), antara formulasi dan implementasi kebijakan pelatihan UMKM berbasis digital, serta pemerintah dalam mendukung kewirausahaan.
Banyak studi sebelumnya bersifat terpisah, pertumbuhan wirausaha pemula (Rohmah & Putra, 2.
kebijakan yang telah dijalankan.
Oleh sebab program-program itu, dibutuhkan kajian literatur yang sistematis kewirausahaan pemerintah perlu diarahkan untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2.
temuan-temuan 405 Manajemen FEB Ae Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
JURNAL ILMIAH M-PROGRESS
Vol.
Nomor 2 Juni 2025 Berdasarkan permasalahan tersebut.
Pemerintah dan Peran Pemerintah penelitian ini bertujuan untuk melakukan Pemerintah memiliki fungsi utama Systematic Literature Review (SLR) tentang peran pemerintah dalam membangun jiwa wirausaha masyarakat dengan menggunakan Menurut Susanto & Fadillah PRISMA.
Pendekatan memungkinkan peneliti untuk menyusun peta tematik, menganalisis tren kebijakan, serta penyusunan kebijakan pro-kewirausahaan, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah.
pembiayaan, dan penciptaan iklim usaha yang Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi Pemerintah juga berperan sebagai kebijakan kewirausahaan yang lebih efektif dan inklusif di masa mendatang (OECD, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan komunitas lokal (Lestari et al.
, 2.
Peran ini semakin penting dalam menghadapi KERANGKA TEORI tantangan ekonomi digital dan perubahan Kewirausahaan pasar tenaga kerja.
Kewirausahaan kemampuan seseorang dalam menciptakan.
Systematic Literature Review (SLR) Systematic Literature Review adalah mengelola, dan mengembangkan peluang usaha untuk menciptakan nilai tambah, baik Jiwa kewirausahaan mencakup sikap inovatif, berani mengambil risiko, dan memiliki orientasi pada pencapaian (Fitriani & Andika, 2.
Dalam konteks masyarakat, kewirausahaan tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi mikro, tetapi juga dalam penguatan ketahanan ekonomi lokal (Rahayu Kewirausahaan yang berkembang dalam metode kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis, eksplisit, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis semua bukti yang relevan terkait suatu topik penelitian.
Menurut Putra & Sari .
SLR digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari berbagai studi terdahulu dan membantu membangun dasar teoritis yang kuat.
SLR membedakan mengikuti tahapan metodologis yang ketat, mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, strategi pencarian, hingga proses seleksi dan analisis data literatur.
intervensi kebijakan publik.
406 Manajemen FEB Ae Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
JURNAL ILMIAH M-PROGRESS
Vol.
Nomor 2 Juni 2025
PRISMA
adalah belum adanya sintesis komprehensif PRISMA (Preferred Reporting Items terhadap berbagai studi yang membahas peran for Systematic Reviews and Meta-Analyse.
adalah panduan pelaporan yang digunakan wirausaha masyarakat.
Banyak penelitian dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil terdahulu bersifat fragmentaris dan tidak Systematic Literature Review.
PRISMA
memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi kebijakan pemerintah yang efektif.
Oleh karena itu, diperlukan kajian sistematis (Yunita yang mampu mengintegrasikan berbagai Kurniawan, 2.
Terdapat empat tahap temuan ilmiah secara terstruktur dan objektif.
utama dalam alur PRISMA: identifikasi, .
, .
, dan inklusi, yang umumnya digambarkan melalui diagram PRISMA.
Panduan ini memberikan struktur yang baku dan terstandar agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi oleh peneliti lain.
Penyusunan Kerangka Teoritis Kerangka teoritis dalam penelitian ini mengacu pada teori kewirausahaan dan menciptakan ekosistem wirausaha.
Beberapa aspek utama yang menjadi acuan adalah teori pembangunan jiwa kewirausahaan, peran negara sebagai fasilitator ekonomi, serta METODE PENELITIAN Adapun tahapan metodologi penelitian dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut :
Selain penelitian juga mengadaptasi pendekatan entrepreneurial ecosystem untuk memahami pelatihan, dan inovasi.
Pemilihan Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review
(SLR)
pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyse.
Gambar 1.
Tahapan Penelitian Metode memperoleh pemahaman menyeluruh dari studi terdahulu yang relevan, serta untuk Perumusan Masalah Permasalahan utama dalam penelitian ini penelitian dalam topik peran pemerintah 407 Manajemen FEB Ae Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
JURNAL ILMIAH M-PROGRESS
Vol.
Nomor 2 Juni 2025 terhadap kewirausahaan masyarakat.
Data dikumpulkan melalui pencarian literatur di empat basis data ilmiah yaitu:
Google Scholar.
Scopus.
ScienceDirect, dan DOAJ.
Kata kunci pencarian meliputi:
pemerintahAy.
Aujiwa wirausahaAy.
Aukewirausahaan masyarakatAy.
Aukebijakan publikAy.
Ausystematic literature reviewAy.
Kriteria inklusi mencakup artikel tahun 2018Ae2024.
Hasil menunjukkan bahwa pemerintah memiliki Pengumpulan Data Auperan Indonesia Inggris, dan membahas secara langsung hubungan antara kebijakan pemerintah dan pembangunan kewirausahaan.
Artikel yang tidak tersedia secara lengkap atau tidak relevan dikeluarkan.
menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat.
Terdapat empat tema utama yang muncul dari analisis artikel yang ditelaah, yaitu:
Kebijakan Pro-Kewirausahaan Pemerintah mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan melalui regulasi, insentif, dan penyederhanaan Studi oleh Lestari et al.
AuGerakan Nasional Bangga Buatan IndonesiaAy dalam UMKM Kebijakan ini memberikan dorongan langsung terhadap masyarakat untuk lebih berani dan kreatif dalam membuka usaha.
Analisis Data Analisis dilakukan dengan menyusun Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.
alur seleksi artikel menggunakan diagram Pemerintah melalui dinas-dinas terkait PRISMA, yang terdiri dari empat tahap:
rutin melaksanakan pelatihan keterampilan usaha berbasis komunitas.
Pelatihan ini dinilai .
, dan inklusi.
Artikel yang lolos tahap akhir dianalisis secara tematik dengan wirausaha dan meningkatkan kompetensi teknis masyarakat (Fitriani & Andika, 2.
mengelompokkan temuan ke dalam tema- Selain itu, kurikulum kewirausahaan mulai diterapkan di lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, sekolah menengah kejuruan.
dan inkubator usaha.
Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif dan tabel ringkasan.
Fasilitasi Permodalan dan Inkubasi Usaha
Program seperti Kredit Usaha Rakyat
(KUR), dana bergulir, serta hibah inkubasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL
Berdasarkan hasil seleksi literatur dari Nugroho & Setyawan .
312 artikel awal, sebanyak 25 artikel yang menunjukkan bahwa pendampingan inkubator memenuhi kriteria inklusi dan relevansi
usaha pemerintah daerah berperan penting 408 Manajemen FEB Ae Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
JURNAL ILMIAH M-PROGRESS
Vol.
Nomor 2 Juni 2025 dalam meningkatkan kesiapan bisnis dan mindset, jejaring, dan inovasi.
memperkuat keberlanjutan UMKM pemula.
Transformasi
Teknologi Banyak Digital Akses
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Systematic Literature mengintegrasikan digitalisasi dalam program pelatihan dan pemasaran UMKM.
Pelatihan digital marketing, e-commerce, dan platform pembayaran digital membantu pelaku usaha lokal beradaptasi dengan perubahan zaman (Yunus & Lestari, 2.
Review terhadap 25 artikel yang terbit antara tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis masyarakat melalui berbagai kebijakan dan Peran tersebut tercermin dalam empat aspek utama, yaitu penyusunan kebijakan prokewirausahaan, penyelenggaraan pelatihan dan PEMBAHASAN pendidikan kewirausahaan, fasilitasi akses Temuan penelitian ini menguatkan bahwa peran pemerintah tidak hanya bersifat permodalan dan inkubasi usaha, serta integrasi teknologi dan digitalisasi.
administratif, tetapi juga sangat strategis dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif.
Peran ini menjadi krusial masyarakat, terutama di kalangan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
antarinstansi, keterbatasan anggaran, serta pendekatan kebijakan yang masih bersifat top-down dapat menghambat efektivitas Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih kontekstual dan partisipatif.
Secara menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Meskipun banyak kebijakan Namun demikian, sebagian artikel juga Temuan memperlihatkan bahwa pembangunan jiwa kewirausahaan melalui intervensi pemerintah top-down, berbasis komunitas agar program lebih tepat Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, evaluasi kebijakan secara berkala, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan yang holistik dan berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu terus berinovasi dalam desain intervensi agar dapat mendorong lahirnya wirausahawan tangguh yang mampu menghadapi tantangan ekonomi di era digital.
perlu diarahkan secara lebih holistik dan terintegrasi, tidak hanya melalui pelatihan atau bantuan modal, tetapi juga penguatan 409 Manajemen FEB Ae Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
JURNAL ILMIAH M-PROGRESS
Vol.
Nomor 2 Juni 2025
DAFTAR PUSTAKA